A · Web viewdi Kabupaten Tanah Datar No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) Persentase (%) 1. X Koto 152.02 15.202 11,38 2. Batipuh 144,26 14.426 10,80 3. Rambatan 129,15 12.915 9,67

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas

karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 kepada masyarakat.

ILPPD Kabupaten Tanah Datar Akhir Tahun Anggaran merupakan ringkasan

dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ruang lingkup pembahasan

mencakup progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan

menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka

menengah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Tanah Datar.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami

susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 120.04/9804/Otda tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyusunan LPPD Tahun

2018, penyampaian ILPPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sesuai dengan urusan

yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Datar berupa data capaian kinerja dari Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar,

sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas

pembantuan.

Demikianlah Informasi Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini

disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Maret 2019

BUPATI TANAH DATAR

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI

I - 1


INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR

I. DASAR HUKUM

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan

yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan sesuai dengan

prinsip Good Governance, Bupati berkewajiban melaporkan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

ILPPD merupakan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada masyarakat. Dasar hukum

penyusunan ILPPD Kabupaten Tanah Datar ini adalah :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis

dan Penggunaan Lahan

A. Kondisi Geografis Daerah

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari dan

395 Jorong dan terletak pada 00017’ LS-00039’ LS dan 1000 19’ BT-1000 51’ BT.

B. Batas Administrasi Daerah

Batas-batas administrasi Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota

- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok

- Sebelah Barat : Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman

- Sebelah Timur : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung

I - 2


C. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah + 1.336 Km2 atau 133.600 Ha, dengan

perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha)Persentase

(%)

1. X Koto 152.02 15.202 11,382. Batipuh 144,26 14.426 10,803. Rambatan 129,15 12.915 9,674. Lima Kaum 50,00 5.000 3,745. Tanjung Emas 112,05 11.205 8,396. Lintau Buo 60,22 6.022 4,517. Sungayang 65,45 6.545 4,908. Sungai Tarab 71,85 7.185 5,389. Pariangan 76,43 7.643 5,72

10. Salimpaung 60,88 6.088 4,5611. Padang Ganting 83,05 8.305 6,2512. Tanjung Baru 43,14 4.314 3,2313. Lintau Buo Utara 204,31 20.431 15,2914. Batipuah Selatan 82,73 8.273 6,19

Jumlah 1.336,00 133.600 100,00 Sumber : Baperlitbang, 2018

III. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Tahun 2016-2021 adalah : ”TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG

MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI

SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

2. Misi

Misi merupakan upaya umum untuk mewujudkan visi pembangunan. Misi

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah:

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas,

berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.

c. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata

pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

I - 3


d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

e. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.

2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial

masyarakat.

3. Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah.

4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

5. Peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pengembangan

perdagangan

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik malalui pelaksanaan reformasi birokrasi

dan penerapan e-government

8. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup

9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

IV. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pendidikan adalah Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan.

Alokasi belanja Rp.481,154,523,981.00 realisasi sebesar Rp.406,829,544,445.80

atau 84,55%.

2. URUSAN KESEHATAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib kesehatan adalah Dinas Pendidikan

dan Kebuadayaan, Dinas Kesehatan, RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar,

Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,

Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo,

Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan

Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan

Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Baperlitbang.

Alokasi belanja Rp.240.766.269.934,- realisasi sebesar Rp.185.220.840.800,- atau

76,93%, dengan rincian:

I - 4


1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi belanja Rp.53,251,900,00 dengan realisasi sebesar Rp.45,530,550,00

atau 85,50%.

2) Dinas Kesehatan

Alokasi belanja Rp.125,378,069,985.00 dengan realisasi sebesar

Rp.101,522,933,567.00 atau 80,97%.

3) RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar


Rp.83,287,612,233.00 atau 72,47%.

4) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja Rp.177,874,800.00 dengan realisasi sebesar Rp.159,079,050.00

atau 89,43%.

5) Kecamatan X Koto


atau 97,41%.

6) Kecamatan Batipuh


atau 99,69%.

7) Kecamatan Rambatan


atau 99,49%.

8) Kecamatan Lima Kaum

Alokasi belanja Rp.13,214,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 11,459,000.00

atau 86,72%.

9) Kecamatan Tanjung Emas


atau 75,19%.

10) Kecamatan Lintau Buo


atau 73,82%.

11) Kecamatan Sungayang


atau 98,82%.

12) Kecamatan Sungai Tarab


atau 99,29%.

13) Kecamatan Pariangan

Alokasi belanja Rp.8,862,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.8,758,000.00 atau

98,82%.

I - 5


14) Kecamatan Salimpauang


atau 99,27%.

15) Kecamatan Padang Ganting


atau 88,38%.

16) Kecamatan Tanjung Baru


atau 93,56%.

17) Kecamatan Lintau Buo Utara


atau 100%.

18) Kecamatan Batipuh Selatan

Alokasi belanja Rp. 13.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 12,963,000.00

atau 99.72%.

19) Baperlitbang


atau 74.05%.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pekerjaan umum dan penataan

ruang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan.

Alokasi belanja Rp.117,836,526,398.00 realisasi sebesar Rp.102,883,769,780.00

atau 87,31 dengan rincian:



atau 88,31%.

2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan


Rp.98,946,321,404.00 atau 87.58%.

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah


atau 95,81%.

I - 6


4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan


Rp.3,198,544,506.00 atau 93,84%.

5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


atau 26,17%.

Rendahnya realisasi keuangan karena pelaksanaan kegiatan hanya berupa

penyusunan DED pembangunan medan nan bapaneh lapangan Cindua Mato.



atau 80,76%.

7) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan


atau 94,69%.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan.

Alokasi belanja Rp.5,667,801,975.00 realisasi sebesar Rp.4,708,366,857.00 atau

83,07%, dengan rincian:

1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup


Rp.4,296,007,807.00 atau 84,98%.

2) SAT POL PP dan DAMKAR


atau 66,07%.

3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


atau 80,02%.



atau 82,54%.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

I - 7


MASYARAKAT

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh,

Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas,

Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab,

Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting,

Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan.


Rp.25,233,220,829.00 atau 91,34%, dengan rincian:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


Rp.9,998,088,952,00 atau 96.58%.

2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi belanja Rp.3,464,474,800,00 dengan realisasi sebesar

Rp.2,769,295,077,00 atau 79.93%.

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Rp.3,435,589,058.00 atau 97.13%.

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana


atau 99.14%.



Rp.6,672,532,525.00 atau 86.94%.

6) Kecamatan X Koto


atau 90.81%.



atau 77.16%.



I - 8


atau 99.40%.



atau 92.94%.



atau 88.80%.



Rp.1,141,743,478.00 atau 88.90%.



atau 85.78%.



atau 94.99%.



atau 99.62%.

15) Kecamatan Salimpaung


atau 84.89%.



atau 94.66%.


Alokasi belanja Rp. 102,844,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.97,133,500.00

atau 94.45%.



atau 99.95%.



atau 99.86%.

6. URUSAN SOSIAL

Perangkat daerah penyelenggara urusan sosial adalah Dinas Pendidikan dan

I - 9


Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Sekretariat Daerah. Alokasi belanja untuk urusan sosial Rp.5,077,114,590.00

dengan realisasi sebesar Rp.4,953,220,068.00 atau 97.56%, dengan rincian:



atau 99.89%.



Rp.4,709,728,691.00 atau 98.22%.



atau 82.92%.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

Perangkat daerah penyelenggara urusan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.


atau 97.01%.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Salimpaung, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan.

Alokasi belanja untuk urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar

Rp.1,130,047,967.00 dengan realisasi Rp.1,100,276,007.00 atau 97.37%, dengan

rincian:



Rp.1,034,220,295.00 atau 97.51%



atau 91.20%



99.28%



I - 10


atau 95.58%

3. URUSAN PANGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pangan adalah Dinas Pangan dan

Perikanan dan Dinas Pertanian. Alokasi belanja sebesar Rp.5,159,289,550.00

dengan realisasi Rp.4,823,075,883.00 atau 93.48%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pangan dan Perikanan


Rp. 3,482,641,562.00 atau 96.16%

2) Dinas Pertanian


Rp. 1,340,434,321.00 atau 87.19%.

4. URUSAN PERTANAHAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Pertanahan. Alokasi belanja untuk urusan pertanahan adalah

sebesar Rp.671,633,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.491,395,080.00 atau

73.16%.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Perangkat daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan

Perikanan, Dinas Pertanian, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan. Alokasi belanja Rp.6,399,007,237.00 dengan realisasi sebesar

Rp.5,794,206,502.00 atau 90.55%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup


Rp.5,694,472,540.00 atau 92.96%.


Alokasi belanja Rp.162,950,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00,- atau

0,00%.

Tidak ada realisasi disebabkan semula direncanakan untuk membuat reservat

di Danau Singkarak namun tidak dilaksanakan karena program konservasi

merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.

3) Dinas Pertanian


I - 11


atau 99.75%.



atau 84.11%.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan capil,

adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan X Koto, Kecamatan

Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas,

Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab,

Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting,

Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan.

Alokasi belanja Rp.6,121,741,404.00 dengan realisasi sebesar Rp.5,866,097,914.00

atau 95.82%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Rp.5,781,860,214.00 atau 95.83%.

2) Kecamatan X Koto

Alokasi belanja Rp.5.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4.395.000.00 atau

99.30%.



atau 78.77%.



99.33%.


Alokasi belanja Rp.3,300,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.3,300,00.00atau

100,00%.



92.15%.



99.11%.



I - 12


99.61%.



99.93%



atau 99.60%.



99.10%.



58.35%.



99.76%.



100,00%.



99.34%.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,


Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan


Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.9,319,102,131.00 dengan realisasi sebesar

Rp.8,530,405,482.00 atau 91.54%, dengan rincian:



atau 81.15%.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

I - 13



Rp.6,487,870,038.00 atau 93,87%



atau 86.41%

4) Kecamatan X Koto


atau 84.27%.



atau 92.05%



atau 83.75%


Alokasi belanja Rp. 73,357,100.00 dengan realisasi sebesar Rp. 68,013,500.00

atau 92.72%



atau 84.10%



atau 76.11%



atau 78.11%



atau 89.95%



atau 93,00%



atau 84.93%



I - 14


atau 75.01%



atau 82.85%



atau 94.81%



atau 91,89%



atau 90.02%

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pengendalian penduduk keluarga

berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Alokasi belanja Rp.5,165,631,900.00 dengan realisasi

sebesar Rp.2,736,498,502.00 atau 52,98%.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan

dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.7,369,281,685.00 dengan realisasi

sebesar Rp. 7,152,743,528.00 atau 97.06%, dengan rincian:

1) Dinas Perhubungan


Rp.7,126,063,928.00 atau 97.06%.


Alokasi belanja sebesar Rp.27,430,885.00 dengan realisasi sebesar

Rp.26,679,600.00 atau 97.26%.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perangkat daerah penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas

Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Alokasi belanja untuk urusan komunikasi dan

informatika sebesar Rp.8,118,818,155.00 dengan realisasi sebesar


1) Dinas Komunikasi dan Informatika


I - 15


Rp.5,129,888,779.00 atau 92.97%.


Alokasi belanja sebesar Rp.1,700,188,655.00 dengan realisasi sebesar

Rp.1,669,458,576.00 atau 98.19%.

3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alokasi belanja sebesar Rp.901,052,000.00 dengan realisasi sebesar

Rp.661,700,000.00 atau 73.44%.

11. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perangkat daerah penyelenggara urusan koperasi usaha kecil dan menengah adalah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan

Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.5,148,704,623.00 dengan realisasi sebesar




Rp.4,694,008,310.00 atau 94.40%.



atau 94.94%.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Perangkat daerah penyelenggara urusan penanaman modal adalah Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Sekretariat

Daerah. Alokasi belanja Rp.4,254,643,987.00 dengan realisasi sebesar


1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Rp.4,039,583,270.00 atau 95.69%.



atau 99.62%.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Perangkat daerah penyelenggara urusan kepemudaan dan olah raga adalah Dinas

I - 16


Pendidikan dan Kebuadayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat

Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan

Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan

Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan


Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja

Rp.8,562,309,684.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,316,462,439.00 atau 85.45%,

dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan


atau 84,88%



Rp.5,900,184,900.00 atau 84.43%



atau 83.22%

4) Kecamatan X Koto


atau 96.48%



atau 90.82%



atau 99.54%



atau 93.63%



atau 70.23%



atau 74.24%.



I - 17


atau 98.03%



atau 99.83%



atau 99.76%



atau 99.51%



atau 77.62%



atau 99.72%



atau 97.25%



atau 99.65%

14. URUSAN STATISTIK

Perangkat daerah penyelenggara urusan statistik adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kecamatan X Koto, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungayang,

Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Padang Ganting dan

Badan Keuangan Daerah. Alokasi belanja sebesar Rp.1,027,323,946.00 dengan

realisasi Rp.474,272,100.00 atau 46.17%, dengan rincian:



atau 99.11%

2) Kecamatan X Koto

Alokasi belanja Rp. 8,530,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 8,511,500.00 atau

99,78%



I - 18


82.65%


Alokasi belanja Rp. 4,240,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,204,200.00 atau

99.16%



100,00%


Alokasi belanja Rp. 5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,980,000.00 atau

99.60%



90.90%

8) Badan Keuangan Daerah


atau 6,85%

Redahnya realisasi ini disebabkan oleh semula direncanakan untuk pendataan

objek PBB dan BPHTB ke jorong-jorong dalam kecamatan Lima Kaum namun

tidak dapat terlaksana karena gagal tender.

15. URUSAN PERSANDIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan persadian adalah Dinas Komunikasi dan

Informasi. Alokasi belanja Rp.53,396,000.00 dengan realisasi sebesar

Rp.44,857,500.00 atau 84.01%

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan kebudayaan adalah Dinas Pendikan dan

Kebudayaan, Kecamatan X Koto, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum,

Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang,

Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang,

Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara

dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.2,096,346,047.00 dengan

realisasi sebesar Rp.1,543,687,369.00 atau 73.64%, dengan rincian:

1) Dinas Pendikan dan Kebudayaan


Rp.1,403,874,969.00 atau 74.65%

2) Kecamatan X Koto


I - 19


atau 47.59%

Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh sewa tenda di lapangan untuk stand

Festival Pesona Budaya Minangkabau ditanggung oleh Panitia Kabupaten.



atau 99.58%



atau 38.77%

Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh Rendahnya realisasi ini disebabkan

oleh sewa tenda di lapangan untuk stand Festival Pesona Budaya Minangkabau

ditanggung oleh Panitia Kabupaten.



atau 49.45%






atau 41.10%






100,00%



atau 60.13%



96.99%



atau 66.52%



I - 20


atau 65.24%



atau 97.96%



atau 56.95%



atau 61.63%

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan. Alokasi belanja sebesar Rp.5,732,510,000.00 dengan realisasi

sebesar Rp.5,451,391,499.00 atau 95,10%.

18. URUSAN KEARSIPAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan. Alokasi belanja Rp.316,720,600.00 dengan realisasi sebesar

Rp.239,769,310.00 atau 75.70%.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan kelautan dan perikanan adalah Dinas

Pangan dan Perikanan. Alokasi belanja Rp.2,812,504,250.00 dengan realisasi

sebesar Rp.2,474,314,693.00 atau 87.98%.

2. URUSAN PARIWISATA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pariwisata adalah Dinas Parpora dan

Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.21,998,902,600.00 dengan realisasi sebesar

Rp.17,049,843,935.00 atau 77.50%, dengan rincian:

1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga


Rp.17,021,500,685.00 atau 77.49%

2) Sekretaraiat Daerah


atau 85.89%

3. URUSAN PERTANIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas Pangan dan

I - 21


Perikanan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja

Rp.23,011,320,191.00 dengan realisasi sebesar Rp.20,998,317,395.00 atau 91.25%,

dengan rincian:



atau 98.96%

2) Dinas Pertanian


Rp.20,737,308,928.00 atau 91.17%

3) Sekretaraiat Daerah

Alokasi belanja Rp. 67,774,125.00 dengan realisasi sebesar Rp. 64,906,696.00

atau 95.77%

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Perangkat daerah penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral adalah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Alokasi

belanja Rp.104,028,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.102,137,923.00 atau

98.18%.

5. URUSAN PERDAGANGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan adalah Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.

Alokasi belanja Rp.1,862,873,137.00 dengan realisasi sebesar Rp.1,386,660,248.00

atau 74.44%, dengan rincian:



Rp. 1,345,586,348.00 atau 73.91%.



atau 96.88%.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perindustrian adalah Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi belanja

Rp.16,101,555,787.00 dengan realisasi sebesar Rp.12,706,869,259.00 atau 78.92%.

B. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

I - 22


Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang

administrasi pemerintahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, DPRD, Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan X Koto,

Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan

Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan

Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan

Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan

Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.96,146,569,658.00 dengan

realisasi sebesar Rp.85,925,449,409.25 atau 89.37%, dengan rincian:

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Alokasi belanja Rp.364,302,000.00 dengan realisasi sebesar

Rp.246,544,247.00 atau 67.68%.

2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Rp.412,921,900.00 atau 96.97%.

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alokasi belanja Rp. 12,163,148,500.00 dengan realisasi sebesar

Rp.11,836,102,950.00 atau 97.31%.

4) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Rp.683,151,611.00 atau 99.78%.



Rp.28,327,950,821.00 atau 89,21%.

6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Rp.24,235,651,709.25 atau 78.96%.

7) Kecamatan X Koto


Rp.1,621,241,203.00 atau 94.68%.



Rp.1,337,660,128.00 atau 96.82%.



I - 23


Rp.1,430,850,436.00 atau 97.40%.



Rp.1,683,351,686.00 atau 95.58%.



Rp.1,438,873,811.00 atau 92.31%.



Rp.1,304,790,640.00 atau 87.89%.



Rp.1,305,314,205.00 atau 95.86%.



Rp.1,534,459,377.00 atau 96.28%.



Rp.1,366,684,054.00 atau 91.37%.



Rp.1,424,044,090.00 atau 97.13%.



Rp.1,438,998,071.00 atau 96.01%.



Rp.1,256,611,966.00 atau 93.68%.



Rp.1,480,573,646.00 atau 95.62%.



Rp.1,340,553,492.00 atau 95.99%.

21) Inspektorat


Rp.219,119,366.00 atau 97.39%.

2. PENGAWASAN


I - 24


pengawasan adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.5,199,110,433.00 dengan

realisasi sebesar Rp. 4,750,961,548.00 atau 91.38%, dengan rincian:



Rp.149,672,951.00 atau 89.31%.

2) Inspektorat


Rp.4,589,419,047.00 atau 91.67%.



Rp.1,475,000.00 atau 14,75%.

Rendahnya realisasi disebabkan direncanakan untuk koordinasi dan peny

usunan laporan capaian keberhasilan Aksi setiap triwulan (B03, B06, B09

dan B12) namun karena tidak ada permintaan dari Pemerintah Pusat

maka pengiriman laporan tidak dilaksanakan.

3. PERENCANAAN


perencanaan adalah Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas

Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah dan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.

8,641,815,202.00 dengan realisasi sebesar Rp. 7,846,191,150.00 atau 90.79%,

dengan rincian:



Rp.29,983,012.00 atau 99.94%.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana


Rp.147,122,258.00 atau 74.78%.



Rp.63,164,000.00 atau 97.15%.

4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan

I - 25



Rp.19,987,000.00 atau 99.94%.

5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Rp.14,672,000.00 atau 97.81%.



Rp.201,599,000.00 atau 92.52%.

7) Dinas Pertanian


Rp.132,990,600.00 atau 98.24%.



Rp.989,068,145.00 atau 87.25%.



Rp. 6,247,605,135.00 atau 91.50%.

4. KEUANGAN


keuangan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja,Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,


Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan,

Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung

Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan dan Badan

Keuangan Daerah. Alokasi belanja Rp.245,488,305,263.21 dengan realisasi

sebesar Rp.236,920,881,285.00 atau 96.51%, dengan rincian:


Alokasi belanja Rp. 106.900.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.101.449.200,- atau 94,90%.

2) Dinas Kesehatan

Alokasi belanja Rp. 70.409.750,- dengan realisasi sebesar Rp.56.872.900,-

atau 80,77%.

3) Dinas PMPTSP dan NAKER

Alokasi belanja Rp.22.644.500,- dengan realisasi sebesar Rp.22.530.000,-

I - 26


atau 99,49%.


Alokasi belanja Rp.171.677.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.149.851.679,-atau 87,29%.

5) Kecamatan X Koto

Alokasi belanja Rp. 26.929.500,- dengan realisasi sebesar Rp.25.509.400,-

atau 94,73%.



atau 99,38%.



atau 99,40%.



atau 99,60%.



atau 83,96%.



atau 98,22%.



atau 97,28%.



atau 99,70%.



atau 98,32%.



atau 99,57%.



atau 78,53%.



I - 27


atau 98,73%.



atau 99,92%.



atau 99,47%.

19) BKD

Alokasi belanja Rp.210.843.173.547,73 dengan realisasi sebesar

Rp.201.787.622.714,- atau 95,71%.

5. KEPEGAWAIAN


kepegawaian adalah Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi belanja Rp.7,617,669,460.00

dengan realisasi sebesar Rp.6,839,834,087.00 atau 89.79%, dengan rincian:



Rp.371,838,414.00 atau 87.87%.

2) BKPSDM


Rp.6,467,995,673.00 atau 89.90%.

V. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Program prioritas nasional yang dijabarkan di daerah, khususnya di

Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 10 program prioritas , yaitu Pendidikan,

Kesehatan, Perumahan Dan Pemukiman, Pembangunan Dunia Usaha Dan

Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan,

Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, Politik,

Hukum dan Pertahanan Keamanan, kemudian dijabarkan menjadi 35 program

prioritas yang selanjutnya ditindaklanjuti beberapa kegiatan. Dengan demikian RKP

2018 telah direalisasikan di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung tercapainya

tujuan pembangunan nasional.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2018, tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah

I - 28


Datar sebanyak 3 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa satuan

kerja perangkat daerah antara lain:

A. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan dana Rp.494.150,000,-

realisasi sebesar Rp.429.316.251,- atau 86,88%

B. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan dana sebesar

Rp. Rp.950.000.000,- realisasi sebesar Rp.938.137.200,- atau 98,75%.

VII. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2018 pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar

meliputi :

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kerjasama antar daerah antara lain :

1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan

beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120.19/MoU/GSB-2018 dan

Nomor 17/KB/BTD/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Perdagangan

Komoditas Barang Kebutuhan Pokok antar Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Barat.

2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan

beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 2/SPJ/BTD/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang

Rencana Pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR

3) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan

beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 6/SPJ/BTD/2017 tanggal 7 November 2017 tentang

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Telah dilaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara lain:1) Kesepahaman Bersama Kemitraan antara Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar dengan PT. HQ Corpora Putra Nomor:

21/M-DPDTT/KB/III/2018, Nomor I/KB/BTD-2018 dan Nomor

021/HQ/03/DPDTT/TD/USA/Ill/18 tanggal 8 Maret 2018 tentang Kemitraan

Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Tanah Datar

2) Nota Kesepahaman Bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2/KB/BTD-2018 tanggal 30 April

I - 29


2018 tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tanah

Datar melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan

pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan

tinggi

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Nomor

3/KB/BTD-2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemenuhan Keajiban

Perpajakan Sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik pada Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar

4) Kesepakatan Bersama Antara Badan Ekonomi Kreatif Dan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar Nomor 7/KB/BTD-2018 tanggal 6 Agustus 2018

tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Tanah Datar

5) Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Padang dengan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar Nomor 9/KB/BTD-2018 tanggal 3 September 2018

tentang Sinergi Program Kegiatan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan, Lingkup Kegiatan Pengajaran, Penelitian Dan Pengembangan

Serta Pengabdian Kepada Masyarakat

6) Kesepakatan Bersama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi

Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor

10/KB/BTD-2018 tentang Pemanfaatan Cagar Alam Lembah Anai untuk

Pembangunan Gerbang Tanda Masuk Kabupaten Tanah Datar Provinsi

Sumatera Barat.

7) Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12/KB/BTD-

2018 tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Jaminan

Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (KIS)

8) Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13/KB/BTD-2018

tentang Sinergi Program Kegiatan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan, Lingkup Kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan

serta Pengabdian Kepada Masyarakat

9) Kesepakatan Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor

14/KB/BTD-2018 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pegawai Tidak Tetap

Kementerian Kesehatan

10) Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Tanah Datar dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 15/KB/BTD-2018 tanggal 28

I - 30


November 2018 tentang Kewaspadaan Dini Untuk Mewujudkan Keamanan

dan Ketertiban di Tengah Masyarakat

11) Kesepakatan Bersama antara Komando Distrik Militer 0307/Tanah Datar

dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 16/KB/BTD-2018 tanggal

28 November 2018 tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela

Negara di Kabupaten Tanah Datar.

12) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dengan

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Nomor 6 /KB/BTD-2018 tanggal 7

Agustus 2018 tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten

Tanah Datar

13) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dengan

Yayasan Kriya Minangkabau Nomor 8/KB/BTD-2018 tanggal 31 Agustus

2018 tentang Pengembangan Sentra Industri Tenun Di Kabupaten Tanah

Datar Provinsi Sumatera Barat

14) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan

Komunitas Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nomor 11/KB/BTD-2018

tentang Pengembangan Destinasi Digital Di Kabupaten Tanah Datar

15) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.

Hanafiah SM Batusangkar dengan dr. H. Aminuddin, Sp.THT Nomor

446/05/MOU-RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Referal Dokter

Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)

16) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. MA.

Hanafiah SM Batusangkar dengan dr. Nike Trisni, Sp.KJ Nomor 446/07/MOU-

RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Referal Dokter Spesialis

Kesehatan Jiwa


Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Achmad Darwis Suliki Limapuluh

Kota Nomor 446/03/MOU-RSUD/i/2018 & 445/BLUD-RSUD AD/I/2018

tanggal 2 Januari 2018 tentang Kunjungan Referal Dokter Spesialis Kulit

Kelamin


Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Padang Nomor 446/66/MoU/RSUD/2015 & 11333/UN16.2/TU/2015

tanggal 4 Desember 2015 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

19) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. dr. Ma. Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

I - 31


(STIKes) Perintis Padang Nomor 585/STIKes-YP/XII/2017 &

423/36/SPK/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian

Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan SMK Gema Nusantara Bukittinggi Nomor

014/I.08.29/SMK.SWT/VIII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang

Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan

Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Padang Nomor HK.05.01/0209/2018 &

423/47/SPK-DIR/RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemakaian



Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)

Purna Bakti Husada Batusangkar Nomor 423/34/SPK/RSUD/2017 dan

125.PBH.STIKES.VII.2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian



Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Keperawatan Purna Bakti Husada

Batusangkar Nomor 423/39/SPK/RSUD/2017 & 035.PBH.AKPER.VII.2017

tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan

Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Kebidanan Sumatera Barat Nomor

044/SPK-DIR/RSUD/2017 & 097/AKSB/MOU/VII/2017 tanggal 30

Desember 2017tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk

Pendidikan dan Pelatihan



Fort De Kock Bukittinggi Nomor 423/38/SPK-DIR/RSUD/2017 &

0969/K/STIKES.FDK/VIII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang


Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

I - 32


Dharmas Indonesia Nomor 042/SPK-DIR/2018 & 015/UNDHARI/MOU/2018

tanggal 1 Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan

Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Kebidanan Pelita Andalas Nomor

423/40/SPK-DIR/RSUD/2017 & 032/KS/AKBID-PA/VIII/2017 tanggal 2

Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk




Mercubaktijaya Padang Nomor 423/SPK-DIR/RSUD/2017 & 520/STIKes-

MCB/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit

sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan



Ranah Minang Padang Nomor 423/46/SPK-DIR/RSUD/2017 &

416/Pend/STIKes-YRM/G/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang


Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan

Radioterapi Universitas Baiturrahmah Padang Nomor

423/48/SPK-DIR/RSUD/2017 dan 288. Radiografi.VIII.2017 tanggal 30

Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek

untuk Pendidikan dan Pelatihan



Piala Sakti Pariaman Nomor 423/43/SPK/RSUD/2017 &

007/STIKes/PS/VIII/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah

Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan



Prima Nusantara Bukittinggi Nomor 002/KET.04/I/2018 tanggal 2 Januari

2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk



Hanafiah SM Batusangkar dengan Politeknik Kesehatan SITEBA Nomor

I - 33


50/SPK-DIR/RSUD/2018 & 007/PKS/PS/III/2018 tanggal 6 Maret 2018

tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan

Pelatihan


Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Padang Nomor 446/66/MOU/RSUD/2015 & 11333/UN16.2/TU/2015

tanggal 4 Desember 2015 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat


Hanafiah SM Batusangkar dengan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan

Lingkungan Nomor 679/49/SEK-RSUD/2018 &

S-1432/JKRI.I/X/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Evaluasi TLD Barc

Beta Gamma


Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Adnaan Payakumbuh Nomor

446/51/SPK/RSUDBSK/2018 & 446/892/SPK/RSUDAD/2018 tanggal 01

Oktober 2018 tentang Kunjungan Referal Dokter Spesialis Kedokteran Fisik

Dan Rehabilitasi


Hanafiah SM Batusangkar dengan PT Prodia Widyahusada Tbk tentang

Pelayanan Pemeriksaan Labotorium Nomor 008/BKT/SPK-RR-RS/XI/2018

dan 449/59/SPK/RSUD-BSK/2018 tanggal 16 November 2018


Hanafiah SM Batusangkar dengan Klinik Utama Suci Medika Nomor 156/KU-

SM/XI/2018 & 440/56/SPK/RSUD/2018 tanggal 01 November 2018 tentang

Pemeriksaan Laboratorium


Hanafiah SM Batusangkar dengan Klinik Utama Suci Medika Nomor 157/KU-

SM/XI/2018 dan 440/56/SPK/RSUD/2018 tanggal 01 November 2018

tentang Pemeriksaan Radiologi


Hanafiah SM Batusangkar dengan Rumah Sakit Umum Harapan Ibunda

Nomor 01/593/RSU-HI/XI/2018 dan & 440/70/MOU/RSUD- BSK/XI/2018

tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan

Laboratorium Patologi Klinik



I - 34


Nomor 01/592/RSU-HI/XI/2018 & 440/66/MOU/RSUD- BSK/XI/2018

tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Radiologi



Nomor 01/591/RSU-HI/XI/2018 & 440/69/MOU/RSUD- BSK/XI/2018

tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Pemeriksaan Laboraturium

Patologi Anatomi


Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Nomor 440/62/RSUD/MOU/RSUD-BSK/I/2018 & 445/00238/RSAM/I/2018

tanggal 02 Januari 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Diagnostik (Patologi Klinik)


Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Dagna Medika Nomor

003/DM-RSMH/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Alat Point Of Care

Testing (POCT), FIA-8000


Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Dagna Medika Nomor 001/DM-

RSMH/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Electrolite Analyzer Nova 5 CR,

Novabiomedical, USA


Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Wastec International dan PT. Noor

Annisa Kemikal Nomor 0141/WI-SPKLB3/XII/2017 &

014/EXT-NAK/XII/2017 tanggal 26 November 2017 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

47) Kesepakatan Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prof. dr. Ma. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 660/88/KJS/LBB/RSUD/2017

& 040-2/EXT-NDK/XII/17 tanggal 27 November 2011 dengan PT. Noor

Annisa Kemikal tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan

Beracun (B3)


Hanafiah SM Batusangkar dengan BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh

Nomor 155/KTR/II-10/1217 & 440/01/SPK-RSUD/2018 tanggal 20

Desember 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi

Peserta Program Jaminan Kesehatan

49) Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) antara

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan Pemerintah

I - 35


Kabupaten Tanah Datar dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/KB/BTD-2018 tentang

Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening

Kas Umum Daerah dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

50) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan

Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 445/86/MOU/RSUD/BSK-

2017 dan Nomor HK.0301/XXVIII/525/ 2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang

Rujukan Pasien.


Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang Nomor

440/98/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 164/DIR-RPS/XII/2017 tanggal 2

Januari 2017 tentang Rujukan Pasien Bedah.

52) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD

Padang Panjang Nomor 445/91/MOU/RSUD/BSK/I-2017 dan Nomor

420/60/RSUD-PP/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kerjasama

Pelayanan Pasien.

53) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Balai Diklat

Industri Padang Nomor 798/SJ-IND.7.19/2017 dan Nomor

530/630/III.3/Koperindag-TD/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelatihan

dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

54) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT.

Mitra Medika Nomor 447/111/PKS-RSU/2017 dan Nomor

001/MPM/PKS/VII/17 tanggal 29 Juli 2017 tentang Penempatan Alat

Hemodialisa di RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah, SM


Badan Pengkajian dengan Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi Nomor /PKS/BPPT-Pemkab,Tanah Datar/VII/2017 dan

Nomor 413/65-Pemb-2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan

Teknologi Pengelolaan Air Siap Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Tanah

Datar Provinsi Sumatera Barat

56) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 57b/KB/BPPT-Pemkab.

Tanah Datar/09/2017 dan Nomor 600/655/DPU-CK-2017 tanggal 26

September 2017 tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan

Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Provinsi Sumatera Barat

57) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUP

dr.M.Djamil Padang Nomor HK.03.01/I/1909/2017 dan Nomor

I - 36


440/93/MOU/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelayanan

Kesehatan.

58) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar Nomor

900/898/PKS/BKD-TD/10-2017 dan Nomor SR/015/PKS.BS/10-2017 tanggal

31 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam

Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah.


dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 440/109/MOU/RSUD/BSK-2017 dan

Nomor 445/13978/ RSAM/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang

Pelayanan Kamar Jenazah.


dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 445/90/MOU/RSUD/BSK-2017 dan

Nomor 445/13977/ RSAM/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang

Rujukan Pasien.

61) Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 451/97/RSUD-

Hanafiah/MoU/XII/2017 dan Nomor 289 Tahun 2017 tanggal 29 November

2017 tentang Pelayanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien di Rumah Sakit Umum

Daerah Prof. DR. MA. Hanafiah, SM Batusangkar.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1) Koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Pengawasan

Lembaga Asing dan Orang Asing (POA), Polres Tanah Datar dan Padang Panjang,

Kodim 0307 Tanah Datar, Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Kejaksaan Negeri

Padang Panjang, Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan Negeri Padang

Panjang, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Padang Panjang,

Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah

Datar serta unsur vertikal lainnya.

2) Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

3) Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan

TNI/Polri berupa penertiban pasar, operasi pekat, warnet dan pengamanan hari-

hari besar.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1) Program Kerjasama Pembangunan

I - 37


Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan penegasan batas

wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota

Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung.

2) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

Pemerintahan Antar Desa/Nagari

Kegiatan ini berupa fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah

administrasi pemerintahan antara:

a. Nagari Saruaso

Kecamatan Tanjung Emas dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum

b. Nagari Cubadak

dengan Nagari Lima Kaum dan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum,

Nagari Tabek Kecamatan Pariangan dengan Nagari Rambatan Kecamatan

Rambatan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Tanah Datar kejadian bencana sering

terjadi akibat perubahan cuaca dan curah hujan dengan intensitas menengah dan

tinggi. Pada tahun 2018 kejadian bencana Angin Puting beliung sebanyak 16 kejadian,

dan kejadian pohon tumbang baik yang menimpa pemukiman masyarakat (rumah

penduduk) maupun sarana lalu lintas sebanyak 32 kejadian, dan kejadian banjir dan

tanah longsor sebanyak 41 kejadian. Dari kejadian tersebut diatas sebagian besar

telah dapat ditangani dan ditanggulangi dengan cepat, tepat oleh BPBD dengan

bekerja sama dengan Pusdalops dan OPD terkait, dan beberapa kejadian bencana

telah dilakukan kaji cepat oleh TRC dan telah ditangani dengan baik. Khusus kejadian

banjir dan tanah longsor pada bulan Oktober telah ditanggulanggi dengan cepat baik

itu pencarian dan evakuasi korban maupun penanganan pengungsian terhadap

masyarakat yang terkena bencana.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

I - 38


Selama tahun 2018 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban umum

yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme. Namun

pengaruh media sosial dengan meningkatnya suhu politik terkait Pemilu serentak

pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan dan kerjasama serta koordinasi dengan

Forkopimda dan lembaga terkait lainnya dapat dilakukan antisipasi kemungkinan

terjadinya berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban umum..

I - 39


PENUTUP

Mengakhiri penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (ILPPD) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan apresiasi

dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan dan

anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Datar, aparat keamanan, seluruh stakeholders pelaksana pembangunan serta pihak

swasta dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan yang telah

memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan

penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 ini terdapat

kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional

laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan

kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do’a, usaha, langkah

dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten

Tanah Datar. Amin Yaa Robbal’alamin.

Wassalamu’alaikum

BUPATI TANAH DATAR

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI

I - 40

Documents

A · Web viewdi Kabupaten Tanah Datar No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) Persentase (%) 1. X Koto 152.02 15.202 11,38 2. Batipuh 144,26 14.426 10,80 3. Rambatan 129,15 12.915 9,67