A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang - ppid.bontangkota.go.idppid.bontangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RMRB-Kota... · 1. Latar Belakang ... (Perda) Kota Bontang No. 5 – 8 Tahun

1

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

“Peluit” Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah ditiup sejak Mei 2012.Ini

ditandai dengan diterbitkannya Permen. PANRB No. 30 Tahun 2012 Pedoman

Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah

Daerah. Arah dan kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari upaya mencapai Visi

Reformasi Birokasi yakni menciptakan “Birokrasi Kelas Dunia 2025”, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi

secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta kebijakan

operasionalisasinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan demikian, Setiap pemerintah daerah

wajib menyiapkan diri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerahnya sesuai

dengan kondisi obyektif, karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan

strategis masing-masing.Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi

pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan

kemampuan pemerintah daerah masing-masing.

Pemerintah Kota Bontang menyadari pentingnya mewujudkan Birokrasi

Profesional dalam rangka untuk “Good Government Governance”. Oleh karena itu,

Pemerintah Kota Bontang telah mencanangkan dalam Peraturan Daerah Kota

Bontang No. 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016, dimana salah satu misinya adalah

Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. Capaian misi tersebut

menjadi prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota

Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin

pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya

kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Dengan selalu mengutamakan keadilan dan kepentingan masyarakat

luas, pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan tinggi.

Namun demikian untuk mencapai misi tersebut, Pemerintah Kota Bontang masih

menghadapi beragam permasalahan diantaranya yaitu:

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran;

(2) Ketatalaksanaan belum mencerminkan sistem yang transparan, akuntabel,

dan standar;

2

(3) Peraturan Perundang-undangan yang belum harmonis, tumpang tindih,

inkonsisten, dan multitafsir dan Produk hukum daerah belum sepenuhnya

diimplementasikan;

(4) Sumberdaya Aparatur Kota Bontang belum terdistribusi sesuai dengan

beban tugas;

(5) Pengawasan masih lemah;

(6) pelayanan publik belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan publik;

(7) Akuntabilitas kinerja masih lemah; serta

(8) Budaya kerja yang belum efisien, efektif, produktif, professional dan melayani

masyarakat.

Melihat dampak permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bontang memandang

penting untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai upaya yang terencana

dan berkesinambungan.Selanjutnya untuk memulai reformasi birokrasi di

pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan road map reformasi birokrasi.

Untuk itulah pemerintah Kota Bontang berinisiatif untuk menyusun road map

2013 – 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka reformasi

birokrasi secara menyeluruh. Penyusunan road map diharapkan mampu

mengakselerasi dan bahkan mampu mendorong program percepatan reformasi

birokrasi pemerintah Kota Bontang.

2. Maksud dan Tujuan

Secara harfiah, road map dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk

arah.Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, road map adalah

sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan

pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu (Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah).Dengan demikian, road map

reformasi birokrasi merupakan suatu rencana rinci yang memuat tahapan secara

sistemik dan sistematis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun

waktu tertentu.

Dalam rangka menjabarkan road map reformasi birokrasi, pemerintah Kota

Bontang menyusun Road Map 2013-2016 dengan maksud sebagai berikut :

a. Sebagai instrument yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi di setiap

SKPD Kota Bontang, sehingga tercapai keselarasan dan sinergi antar program

dan antar SKPD

3

b. Sebagai dokumen yang berfungsi sebagai acuan perubahan birokrasi dan/

atau pemandu dalam pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan

pemerintah Kota Bontang.

Adapun tujuan penyusunan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Bontang adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program Reformasi Birokrasi Kota

Bontang.

b. Tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi

pemerintah Kota Bontang dalam menggulirkan reformasi birokrasi agar

berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga

dan berkelanjutan.

3. Rencana Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi Kota Bontang dilaksanakan dalam tiga periode yaitu Periode

Pertama: 2013-2016, Periode Kedua: 2017 – 2021 dan Periode ketiga 2022 –

2026. Rencana pada periode pertama mengacu RPJMD Kota Bontang 2011-2016

dan Road Map Nasional 2010-2014.Pada periode pertama ini hanya berdurasi

selama 3 tahun (2013-2016).Program tahap awal ini diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building).Kemudian

penetapan batas akhir pada tahun 2016 didasari pada pertimbangan agar

terdapat kesesuaian dengan periode RPJMD 2011-2016. Untuk menjaga

kesinambungan antar tahap berikutnya, maka dalam rancangan road map ini

juga dimuat garis besar kebutuhan program prioritas beserta target-targetnya

pada tahun setelah berakhirnya tahapan ini. Target Capaian Reformasi

Birokrasi dari Tahun 2013 - 2016 seperti pada Gambar 1.

Gambar 1: Target Capaian Program Reformasi Birokrasi Kota Bontang 2013-2016

4

4. Kerangka Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan secara sistemik dan sistematis pada keseluruhan dimensi birokrasi, yang memiliki

keterkaitan antar dimensinya. Gambar2 dibawah ini menggambarkan berbagai dimensi dalam proses perubahan (reformasi) dalam tubuh

birokrasi beserta keterkaitan atau keterpengaruhannya.

Sumber: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Gambar 2: Keterkaitan Kegiatan Program Reformasi Birokrasi

5

B. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Bab ini memaparkan beberapa hal meliputi pencapaian hasil saat ini, rencana program

dan kegiatan, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu dan tahapan kerja,

penanggungjawab serta rencana anggaran.

1. PENCAPAIAN

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

menyebutkan bahwa pencapaian berisi paparan program dan kegiatan

reformasi birokrasiyang sudah dicapai oleh kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah. Walaupun belum melaksanakan program reformasi birokrasi,

Pemerintah Kota Bontang berinisiatif untuk mengidentifikasi seluruh hasil capaian

terkait dengan 8 area reformasi brokrasi.Hal tersebut dibutuhkan sebagai dasar

dalam penyusunan rencana roadmap reformasi birokrasi Kota Bontang. Identifikasi

capaian tersebut meliputi penataan bidang kelembagaan, Penataan Peraturan

Perundang-Undangan, Penataan Ketatalaksnaan, Penataan Sumber Daya Aparatur,

Penataan Pengawasan, Penataan Akuntabilitas, Penataan Pelayanan Publik, dan

Penataan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur.

a. Penataan Bidang Kelembagaan

Penataan Kelembagaan merupakan upaya untuk menciptakan organisasi

yangefektifitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinyaatau sering dikenal dengan istilah Rightsizing Organization.Dalam

melakukan Rightsizing perlu mempertimbangkan faktor internal dan faktor

eksternal. Perubahan faktor-faktor tersebut secara langsung atau tidak langsung

akan sangat mempengaruhi penataan kelembagaan. Oleh kerena itu, Organisasi

diharapkan terus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan untuk tetap

mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa hal yang telah dicapai

Pemerintah Kota Bontang dalam penataan kelembagaan sampai saat ini sebagai

berikut:

1) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Restrukturisasi OPD Pemerintah Kota Bontang yang terakhir dilaksanakan

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hasil

restrukturisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota

Bontang No. 5 – 8 Tahun 2008 sebagai berikut:

a) Perda. No. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6

b) Perda. No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

meliputi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; Dinas Perikanan, Kelautan dan

Pertanian; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas

Pendidikan; dan Dinas Kesehatan

c) Perda. No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

meliputi Inspektorat Daerah; Bappeda; Badan Kepegawaian Daerah; Badan

KESBANGLINMAS; Badan Lingkungan Hidup; Badan Pelayanan Perijinan

terpadu dan Penanaman Modal; Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana; RSUD Kota Bontang; Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi; dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

d) Perda. No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

meliputi : Kecamatan Bontang Utara; Bontang Selatan; dan Bontang Barat

e) Perda. No. 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

meliputi : Kelurahan Bontang Kuala; Bontang Baru; Lurah Loktuan; Api-

Api; Gunung Elai; Guntung; Berbas Tengah; Berbas Pantai; Tanjung

Laut; Tanjung Laut Indah; Satimpo; Bontang Lestari; Belimbing;

Gunung Telihan; dan Kanaan.

2) Evaluasi Kelembagaan

Evaluasi Kelembagaan dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi saat

ini dalam bidang kelembagaan OPD Kota Bontang dengan menyajikan

kegiatan, capaian dan penjelasannya. Hasil evaluasi tersebut meliputi lima hal

utama yaitu Analisa Beban Kerja, Rumusan Tupoksi, Departementasi,

Penataan Struktur dan Pedoman Evaluasi Organisasi. Penjelasan lebih detail

seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Bidang Kelembagaan

NO KEGIATAN CAPAIAN SAAT INI

PENJELASAN PENUH SEBAGIAN BELUM

1. Analisa Beban Kerja

v Beban Tugas tidak Seimbang antar SKPD yang selevel dan serumun

2. Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi

v 1. Overlapping tugas dan fungsi inter dan antar SKPD

7



2. Redakasional yang masih multi tafsir

3. Departementasi v Urusan pemda belum tertangani secara komprehensif

4. Penataan Struktur Organisasi

v 1. Disharmonisasi peraturan perundangan dalam penataan OPD (ego sektoran kementerian)

2. Pengaturan ada typology OPD masih sangat

multitafsir

5. Pedoman Evaluasi Organisasi

v 1. Sebagian besar penataan organisasi didasarkan atas amanat peraturan perundangan dan bukan kebutuhan riil organiasi

2. Belum ada regulasi teknis yang mengatur tentang evaluasi organisasi

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Penataan Kelembagaan 2013

Merujuk hasil evaluasi kelembagaan seperti pada Tabel 1, maka dapat

disimpulkan bahwa kondisi OPD Kota Bontang saat ini belum tepat fungsi dan

tepat ukuran. Hal ini ditunjukan dengan beberapa permasalahan kelembagaan

antara lain overlapping tugas dan fungsi SKPD, beban tugas yang tidak seimbang,

dan disharmonisasi peraturan perundangan dalam penataan OPD. Dengan

demikian, rightsizing OPD menjadi agenda prioritas reformasi birokrasi di Kota

Bontang dalam meciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat

ukurannya, sehingga OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan

tercapai secara efektif dan efisien.

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundangan memiliki dampak yang sangat

signifikan.Salah satunya adalah menghindari terjadinya tumpang tindih

(overlaping) kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-

undang lainnya. Overlapping antara materi undang-undang yang satu dengan

yang lainnya akan berdampak pada terjadinya kekisruhan dalam penegakan

hukum karena adanya “dualisme” hukum yang akan menyulitkan prosedur

penegakan hukum itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, capaian Pemerintah Kota Bontang dalam rangka

penataan peraturan perundangan adalah berupa hasil evaluasi peraturan

perundang-undangan yang mengidentifikasi beberapa Permasalahan seperti pada

Tabel 2 sebagai berikut:

8

Tabel 2. Capaian Bidang Peraturan Perundang-Undangan

NO KEGIATAN

CAPAIAN SAAT INI


1. Evaluasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

v 1. Terdapat regulasi atau

produk hukum daerah yang

belum diharmonisasi

2. Masih terdapat produk

hukum daerah yang tumpang

tindih dan tidak singkron

3. Produk hukum daerah belum

sepenuhnya

diimplementasikan/

dilaksanakan

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Penataan Kelembagaan 2013

Berdasarkan permasalahan tersebut, harmonisasi dalam peraturan perundangan

terutama yang terkait dengan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu

ditata ulang agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap) atau agar tidak melakukan

kegiatan serupa di masing-masing unit kerja/OPD sehingga terjadi duplikasi

kegiatan yang berdampak pada pemborosan anggaran.Hal ini dikarenakan

peraturan perundang-undangan juga merupakan payung hukum yang dijadikan

landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing

unit kerja/instansi.

c. Penataan Ketatalaksanaan

Penataan tatalaksana (business process) dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang

jelas, efektif, efisien, dan terukur sehingga dapat meningkatkan kinerja. Adapun

ruang lingkup tata laksana adalah penataan sistem, prosedur, aturan dan tata

hubungan kerja pada tingkat perencanaan dan pembuatan

keputusan,pengorganisasian,pengelolaan,administrasi umum, keuangan,perlengk

apan, pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Capaian Pemerintah Kota Bontang dalam penataan tatalaksana adalah sebagai

berikut:

1. Terdokumentasikannya standar operating procedure (SOP) sebagai

pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan telah disosialisasikan kepada

seluruh pegawai Pemerintah Kota Bontang.

2. Terlaksananya pengelolaan administrasi persuratan, keuangan, dan BMN

yang sesuai dengan Panduan Kerja Pemerintah Kota Bontang.

Namun demikian, hasil dari pemantauan dan evaluasi Tim POKJA Tatalaksana

menemukan beberapa permasalahan seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

9

Tabel 3. Identifikasi Masalah Ketatalaksanaan



1. Prosedur, sistem dan metode kerja (Standar Operasional Prosedur)

v 1. Sebagian Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sesuai dengan pedoman

2. Perlu evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

v 1. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan secara manual

2. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pekerjaan belum optimal

3. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi belum merata

3. Pedoman Ketatalaksanaan

v 1. Belum adanya penetapan standarisasi sarana dan prasarana kerja

2. Pedoman Tata Naskah Dinas belum dilaksanakan secara optimal

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

2013

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kota Bontang perlu

melakukan penataan ulang melalui re-aktifasi dan re-desain business process

dalam rangka mengoptimalkan standar kualitas layanan.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Capaian kinerja saat ini pada bidang sumber daya manusia aparatur pada

Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem rekrutmen pegawai dan seleksi CPNS

2. Informasi jabatan yang ada walaupun belum menyeluruh dan lengkap

3. Pengumpulan dan pengolahan data Kepegawaian

4. Evaluasi jabatan

5. Pelaksanaan dan penetapan standar kompetensi jabatan

6. Pelaksanaan assesmen kompetensi pejabat struktural eselon II, III, dan IV

7. Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

8. Analisa Kebutuhan Diklat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Bontang

Namun demikian, dalam pengelolaan MSDA Kota Bontang masih menemukan

beberapa permasalahan seperti pada Tabel 4 di bawah ini.

10

Tabel 4. Identifikasi Masalah SDMA

NO KEGIATAN

CAPAIAN SAAT INI


1. Sistem Rekrutmen Pegawai

v Dilakukan secara manual, belum menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS

2. Analisis jabatan dan Analisa Beban Kerja

v 1. Informasi jabatan belum menyeluruh dan lengkap

2. Pengumpulan data masih manual

3. Evaluasi Jabatan

v Belum dilaksanakan evaluasi jabatan secara absah, menyeluruh dan lengkap

4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

v 1. Sudah ditetapkan dan dilaksanakan

2. Perlu adanya evaluasi standar kompetensi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku

5. Assesment Pegawai berdasarkan Kompetensi

v Sudah sepenuhnya dilaksanakan dilingkungan pejabat struktural eselon II, III, dan IV

6. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

v Selama ini penilaian menggunakan DP3 dan setiap semester diberikan insentif kinerja sesuai dengan hasil kinerja SKPD masing-masing.

7. Pengembangan Data Base Pegawai

v Sudah dilaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) tetapi belum online ke setiap SKPD

8. Pengembangan Diklat

Berbasis Kompetensi

v 1. Memiliki analisa kebutuhan diklat

2. Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya Berbasis Kompetensi

9. Penataan Pegawai

v 1. Kualifikasi pendidikan belum sesuai dengan tupoksi

2. Belum sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK)

3. Kebutuhan PNS belum sesuai dengan bezetting

4. Distribusi PNS belum dilaksanakan secara efisien dan efektif

5. Disorientasi untuk jabatan fungsional

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja SDMA dan Budaya Kerja 2013

11

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka penataan Sumber Daya

Manusia Aparatur Kota Bontang secara sistemik dan sistematis serta

berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka menciptakan Birokrasi yang

profesional.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan unsur penting dalam siklus manajemen termasuk dalam

pemerintahan.Aspek ini sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa

kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan.Salah satu regulasi yang mengatur teknis pengawasan

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Capaian Kinerja Kota Bontang

telah menyelenggarakan pengawasan antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja /

SKPD.

2. Pengelolaan keuangan daerah pada Unit Kerja / SKPD.

3. Pencatatan dan pengadministrasian Aset Daerah pada unit kerja / SKPD.

4. Pengawasan terhadap Aparatur PNS pada unit kerja / SKPD

5. Pengadaan Barang / jasa.

6. Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLUD).

7. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada unit

kerja / SKPD.

Walaupun sumber daya manusia Aparatur Pengawas Pada SKPD Inspektorat

Daerah Kota Bontang masih terbatas.

Dari hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang, ditemukan

beberapa permasalahan yang perlu diresponse seperti pada Tabel 5di bawah ini.

Tabel 5. Identifikasi Permasalahan Aspek Pengawasan

NO KEGIATAN

CAPAIAN SAAT INI

PENJELASAN

PENUH SEBAGIAN BELUM

1. Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja / SKPD.

v Belum optimalnya pemahaman SPIP pada unit kerja/SKPD

2. Pengelolaan Keuangan Derah

v Belum optimal capaian pengelolaan keuangan daerah pada unit kerja/SKPD.

12

3. Pencatatan dan pengadministrasian Aset Daerah pada unit kerja / SKPD

v Belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLUD).

v Belum sepenuhnya bersinergi dengan Kebijakan Akuntansi pemerintahdaerah

5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada unit kerja / SKPD.

v Masih rendahnya kesadaran Aparatur

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Pengawasan dan Akuntabilitas 2013

Mengingat pentingnya aspek pengawasan, Pemerintah Kota Bontang perlu

melakukan pembenahan pengawasan secara menyeluruh di segala bidang dalam

kewenangan Kota Bontang.

f. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut INPRES No. 7 tahun

1999 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan‐tujuan dan sasaran‐sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. AKIP ini berorientasi pada

besaran kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar

tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai.

Sistem AKIP ini terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan,

yaitu Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja

(instrumen: IK), Pelaporan Kinerja (LAKIP) serta Evaluasi dan Pemanfaatan

Informasi Kinerja. Terkait dengan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Bontang

saat ini telah memiliki capaian kinerja sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra SKPD.

2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD.

3. Pengukuran Kinerja SKPD.

4. Pelaporan Kinerja (LAKIP) SKPD.

5. Evaluasi Kinerja SKPD.

6. Pencapaian kinerja SKPD.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang

dihadapi pemerintah Kota Bontang terkait dengan akuntabilitas kinerja seperti

pada Tabel 6 di bawah ini.

13

Tabel 6. Identitikasi Permasalahan Akuntabilitas



1. Penyusunan

Dokumen

Renstra

v Belum sepenuhnya selaras

dengan Dokumen RPJMD

2. Penyusunan

Dokumen

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT) SKPD.

v 1. Belum sepenuhnya selaras

dengan Dokumen Renstra

SKPD yang

bersangkutan.

2. Dokumen RPJDM/Renstra

SKPD belum memiliki

indikator tujuan

3. Pengukuran

Kinerja

SKPD.

v 1. Penetapan Indikator Kinerja

Utama (IKU) beberapa SKPD

belum relevan dengan

Renstra, RKT dan sasaran

yang akan diukur

2. Penetapan IKU SKPD

merupakan komitmen

antara Kepala Daerah

dengan Kepala SKPD dalam

mencapai tujuan belum

dituangkan dalam Perwali

Kota Bontang

3. Penetapana IKU Kota belum

sepenuhnya dimanfaatkan

dalam dokumen

perencanaan, penganggaran,

penilaian kinerja dan belum

direviu secara berkala

4. Pelaporan

Kinerja

(LAKIP)

v belum sepenuhnya

menyajikan informasi

pencapaian sasaran yang

berorientasi outcome

5. Evaluasi

Kinerja

SKPD

v Pedoman Evaluasi kinerja

internal SKPD belum

dirumuskan, sehingga upaya

perbaikan manajemen

kinerja berupa Rekomendasi

belum dilaksanakan.

6. Penyusunan

Penetapan

Kinerja

v 1. Penetapan Pencapaian

sasran/kinerja beberapa

SKPD belum memenuhi

target yang ingin dicapai

2. Penetapan Kinerja tingkat

14



kota belum sepenuhnya

dimonitor pencapaiannya

secara berkala dan belum

sepenuhnya

diamamfaatkan

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Pengawasan dan Akuntabilitas 2013

Mengingat pentingnya aspek akuntabilitas untuk menunjukan

pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, maka Kota Bontang

perlu melakukan penguatan Akuntabilitas Kinerjanya.

g. Pelayanan Publik

Pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara negara yang bertugas

untuk memberikan pelayanan publik.Menyadari hal tersebut, Kota Bontang terus

berupaya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik dengan

melakukan perbaikan atara lain Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih

bersifat gabungan dengan Pelayanan Satu Atap.Namun demikian, hal tersebut

tentunya masih belum cukup untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Beberapa hal yang masih lemah dan

menjadi permasalahan dalam pelayanan publik adalah seperti pada Tabel 7 di

bawah ini.

Tabel 7. Identitikasi Permasalahan Kualitas Pelayanan Publik

NO KEGIATAN

CAPAIAN SAAT INI


1. Standar Pelayanan Publik

v 1. Belum tersusunnya SPP pada setiap unit kerja penyelenggara pelayanan

2. Belum adanya Tim Penilai Kinerja sesuai permenpan No. 7 Th 2010)

3. Mekanisme pengelolaan keluhan atas pelayanan publik

4. Belum adanya sosialisasi standar pelayanan publik (SPP) kepada masyarakat

2. Strategi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

v 1. Penyusunan SPM belum sepenuhnya sesuai pedoman SPM

2. Evaluasi terhadap implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal

3. Penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

v 1. Belum semua SKPD melaksanakan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) secara

15

NO KEGIATAN

CAPAIAN SAAT INI


berkala 2. Hasil dan tindak lanjut

penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

3. Perlunya pembinaan pada unit kerja dalam rangka persiapan penilaian IKM tingkat propinsi

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

v 1. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih bersifat gabungan dengan Pelayanan Satu Atap

2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai

5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

v Belum adanya regulasi daerah tentang pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan terkait belum adanya pelimpahan kewenangan dari kepala daerah

Sumber: Pokja Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 2013

Dengan mencermati berbagai kelemahan tersebut, Pemerintah Kota Bontang perlu

melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan Publik dari berbagai aspek.

h. Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur

Makna mendasar Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan mental

serta perubahan kultur aparatur birokrasi. Terkait dengan hal tersebut, capaian

Kota Bontang masih pada tahap penegakan disiplin.Hasil identifikasi Tim Pokja

Budaya Kerja Aparatur menunjukan beberapa Permasalahan seperti pada Tabel 8

di bawah ini.

Tabel 8. Identifikasi Permasalahan Budaya Kerja Aparatur



1. Penegakan

Disiplin

v 1. Belum dipatuhinya

ketentuan jam kerja

2. Belum dipatuhinya tata cara

pakaian seragam kantor

3. Masih banyaknya PNS yang

tidak ikut apel pagi

2. Nilai nilai

Organisasi

v 1. Belum ada kode etik PNS

2. Belum tersusunya pedoman

nilai nilai budaya kerja

16



organisasi

3. Implementasi

Berbudi

Luhur

v 1. Belum semua PNS mengikuti

pelatihan manajemen hati

2. Belum sepenuhnya

memahami dan menerapkan

nilai-nilai budi luhur

4. Semangat

dan Motivasi

v 1. Tambahan Penghasilan

belum mampu memotivasi

Pegawai

2. Belum diterapkannya sistem

penilaian kinerja individu

karena selama ini penilaian

kinerja PNS berpedoman

pada DP3

Sumber: Diolah dari Hasil Pokja Penataan Budaya Kerja Aparatur 2013

Mengingat pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Birokrasi,

Kota Bontang perlu melakukan perubahan budaya secara sistemik, sistematis dan

berkelanjutan.

2. RENCANA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa rencana berisi

paparan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

a. Rencana Bidang Kelembagaan

1. Kondisi Penataan Kelembagaan Yang Diinginkan

Pada dasarnya, organisasi merupakan suatu wadah atau alat yang digunakan

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.Penataan

kelembagaaan dalam program reformasi Pemerintah Kota Bontang adalah untuk

menciptakan rightsizing organisasi. Hal ini tertunya tidak terlepas dari kondisi

saat ini yang masih menghadapi berbagai permasalahan organisasi khususnya

dalam kelembagaan seperti beban tugas antar SKPD yang tidak seimbang;

overlapping tugas dan fungsi inter dan antar SKPD; tugas dan fungsi SKPD yang

belum focus dan tajam; dan lain sebagainya. Dengan mendasarkan pada

permasahan dan harapan kondisi SKPD ke depan, pemerintah Kota Bontang perlu

menata kembali kelembagaan Kota Bontang secara sistematis dan sistemik. Profil

17

Penataan Kelembagaan dan Hasil yang diharapkan dalam bidang kelembagaan

seperti pada Tabel 9.

Tabel 9.Profil Penataan Kelembagaan dan Hasil Yang Diharapkan

NO. PROFIL PENATAAN

KELEMBAGAAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Analisa Beban kerja pada

semua SKPD Pemerintah Kota

Bontang sesuai aturan

perundang-undangan yang

berlaku

Gambaran Kondisi beban kerja setiap

SKPD Pemerintah Kota Bontang sebagai

dasar rightsizing organisasi untuk

efektifitas dan efisiensi kinerja

Pemerintah Kota Bontang.

2 Peta tugas dan fungsi antar

SKPD telah dirumuskan secara

komprehensif dan terpadu

berdasarkan fungsi-fungsi yang

diemban dan bahkan pada

tahun 2012 sudah dibuat

regulasi yang lebih detail

mengenai tupoksi dan urtug

pada masing-masing SKPD

1. Berdasarkan tupoksi dan urtug yang

ada diharapkan SKPD dalam menyusun

rencana program kegiatan mengacu

pada kewenangan yang ada

(activity/money follow function)

2. SKPD dan masing-masing jabatan dapat

bekerja lebih optimal sesuai dengan

batas kewenangan masing-masing

tupoksi sehingga pengukuran kinerja

individu dan organisasi dapat

terimplementasi.

3. Review kewenangan Pemerintah

Kota Bontang melalui review

perda nomor 4 tahun 2008

tentang kewenangan

Pemerintah Kota Bontang

sebagai jabaran lebih lanjut PP

38 tahun 2007

Departemenisasi urusan akan lebih jelas

dan terarah sehingga tujuan

pelaksanaan Pemerintahan Daerah

dapat tercapai melalui gambaran visi

dan misi pemda yang tertuang dalam

RPJMD.

4. Berkurangnya intervensi

peraturan perundangan dan

kebijakan Pemerintah Pusat

dalam pembentukan

kelembagaan Pemerintah

Daerah.

1. Melakukan reformasi peraturan

perundang-undangan untuk

mendukung adanya struktur

kelembagaan Pemerintahan Daerah

yang efektif, efisien dan responsive

2. Memperkuat basis legal untuk

pengembangan struktur pemerintahan

yang disesuaikan dengan tipologi kota

5. Mengembangkan tipologi SOTK

yang efisien,efektif, dan

fungsional untuk mewujudkan

tujuan Pembangunan Kota

1. Organisasi disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas

2. Organisasi flat./datar

3. Organisasi bersifat jejaring/network

4. Organisasi lebih banyak diiisi oleh

jabatan fungsional

6. Berkembangnya jabatan

fungsional tertentu

Jumlah jabatan fungsional semakin

berkembang dan profesionalisme

aparatur semakin meningkat, sehingga

pada akhirnya mampu meningkatkan

18

NO. PROFIL PENATAAN

KELEMBAGAAN HASIL YANG DIHARAPKAN

kinerja Perangkat Daerah.

7 Menyiapkan instrument

evaluasi Perangkat Daerah

1. Mendukung evaluasi dan revisi PP 41

tahun 2007 dan UU nomor 32 tahun

2004 dengan menyempurnakan kriteria

organisasi Perangkat Daerah

(proporsionalitas birokrasi dan belanja

public)

2. Mendukung Pemerintah Pusat untuk

segera membuat instrument atau alat

evaluasi Perangkat Daerah

2. Tujuan dan Sasaran Bidang Kelembagaan

Tujuan Penataan Bidang Kelembagaan adalah mewujudkan OPD yang rightsizing

sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Untuk itu,

tahapan sasaran yang akan dicapai per tahun mulai 2013 sampai dengan tahun

2016 seperti pada Tabel 10.

Tabel 10.Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Kelembagaan

TUJUAN SASARAN

TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016

Mewujudkan

OPD yang

tepat fungsi

dan tepat

ukuran (right

sizing), serta

sekaligus

meningkatkan

efisiensi dan

efektifitas

OPD secara

proporsional

sesuai dengan

kebutuhan

pelaksanaan

tugas dan

fungsi

masing-

masing

sehingga

kinerja

Pemerintah

yang optimal

dapat dicapai.

1. Terlaksananya

review

departeminisa

si urusan

Pemerintahan

Daerah

2. Terlaksananya

evaluasi SOTK

berdasarkan

pengamatan

lapangan dan

berdasarkan

aturan

normative

yang sudah

ditetapkan

oleh UU

khusus

seperti satpol.

3. Terwujudnya

pembenahan

tupoksi yang

masih

overlapping

1. Penyempurnaan

perda SOTK

baru

berdasarkan

amanah revisi

PP 41 tahun

2007

2. Menyusun

regulasi tentang

mekanisme pola

hubungan kerja

dan jalur

koordinasi

antar OPD

1. Evaluasi

Komprehensif

Kinerja OPD baru

yang dibentuk

berdasarkan

revisi PP 41

tahun 2007

2. Evaluasi Kinerja

Pengembangan

Jabatan

Fungsional

Tertentu

3. Rasionalisasi

perda dengan

mengeliminir

eselon IV pada

SKPD tertentu

dan

mereposisinya

dengan

pemberdayaan

jabatan

fungsional

Evaluasi

kelembagaan

secara

komprehensif

19

TUJUAN SASARAN


tertentu

Rencana Penataan Peraturan Peundangan-Undangan

3. Kondisi Penataan Perundang-Undangan Yang Diinginkan

Setiap instansi pemerintah menyelenggarakan berbagai urusannya pasti

didasarkan atas Peraturan perundangan yang berlaku.Dengan berbagai

permasalahan dalam peraturan perundangan saat ini menyebabkan

penyelenggaraan pemerintahan yang inefektifitas dan inefisiensi.Untuk itu,

penataan peraturan perundang-undangan khususnya yang diterbitkan

Pemerintah Kota Bontang dapat mewujudkan peraturan perundangan yang

harmonis.Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang.Hasil yang diharapkan dalam

kegiatan ini adalah sebagai berikut pada Tabel 11.

Tabel 11. Profil Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dan Hasil Yang Diharapkan

NO. PROFIL PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terwujudnya produk hukum daerah

yang berkualitas dan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien

Produk hukum daerah yang

harmonis dan sinkron serta

dalam pelaksanaannya efektif

dan efisien

4. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penataan Peraturan Perundangan-

Undangan

Tujuan Penataan Bidang Peraturan Perundang-undangan dalam reformasi

birokrasi adalah mewujudkan Peraturan Daerah Kota Bontang yang harmonis.

Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai per tahun mulai 2013 sampai

dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 12.

20

Tabel 12. Tujuan Dan Sasaran Road Map Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan

TUJUAN SASARAN

TAHUN 2013 TAHUN

2014

TAHUN 2015 TAHUN 2016

Mewujudka

n Produk

Hukum

Pemerintah

Daerah

Kota

Bontang

yang

harmonis

Mengidentifika

si produk

hukum

pemerintah

daerah

Harmonisa

si produk

hukum

pemerintah

daerah

1. Harmonisasi

produk hukum

pemerintah

daerah

2. Meningkatkan

kepatuhan

masyarakat/peg

awai produk

hukum

pemerintah

daerah

Meningkatkan

kepatuhan

masyarakat/pegaw

ai produk

hukum

pemerintah daerah

b. Rencana Bidang Ketatalaksanaan

1. Kondisi Penataan Ketatalaksanaan Yang Diinginkan

Dalam Penataan ketatalaksanaan Pemerintah Kota bontang meliputi tata kerja,

hubungan kerja, dan sistem dan prosedur kerja. Kondisi yang diharapkan dengan

penataan tersebut antara lain standarisasi dalam pelaksanaan perkerjaan antara

lain meliputi sarana, prosedur serta elektronisasi pekerjaan. Profil dan hasil yang

diharapkan dari penataan kelembagaan seperti pada Tabel 13.

Tabel 13.Profil Penataan Ketatalaksanaan dan Hasil Yang Diharapkan

NO. PROFIL PENATAAN

KETATALAKSANAAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Penyusunan prosedur,

sistem dan metode kerja

(Standar Operasional

Prosedur)

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

yang menjadi tugasnya

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan

kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai

2. Pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi

1. Meningkatnya efektifitas dan efesiensi

dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Terlaksananya sistem e-Government pada

unit kerja

3. Tersusunnya pedoman

ketatalaksanaan

1. Terstandarisasinya sarana dan prasarana

kerja

2. Dapat diaplikasikannya Pedoman tata

naskah dinas secara optimal

21

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penataan Ketatalaksanaan

Tujuan Penataan Bidang Ketatalaksanaan dalam reformasi birokrasi adalah

Meningkatnya produktifitas dan efektifitas kinerja aparatur dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai

per tahun mulai 2013 sampai dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 14.

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penataan Ketatalaksanaan

TUJUAN SASARAN


Meningkatkan

transparansi,

akuntabilitas

dan standarisasi

proses

penyelenggaraan

pemerintahan

Teridentifikasinya

Standar

Operasional

Menyempurnakan

Standar

Operasional

Penerapan

Standar

Operasional

Penerapan

Standar

Operasional

Tersedianya e-

Government pada

unit kerja

Tersedianya e-

Government pada

unit kerja

Pengembangan

e-Government

pada unit kerja

Pengembangan

e-Government

pada unit kerja

Tersusunnya

Pedoman

Ketatalaksanaan

Terpedomaninya

Pedoman

Ketatalaksanaan

Pengembangan

Pedoman

Ketatalaksanaan

Pengembangan

Pedoman

Ketatalaksanaan

c. Rencana Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Kondisi Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Diinginkan

Penataan SDM Aparatur antara lain meliputi sistem rekrutmen dan seleksi,

penempatan, mutasi, promosi yang transparan dan berbasis kompetensi. Hal

tersebut adalah untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota Bontang yang

professional.Profil Penataan SDM Aparatur dan Hasil Yang Diharapkan Kota

Bontang seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Profil Penataan SDM Aparatur Dan Hasil Yang Diharapkan

NO. PROFIL PENATAAN SDM

APARATUR HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Penataan sistem rekrutmen pegawai

Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel (menggunakan Computer Assisted Test/CAT)

2 Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

1. Dokumen peta dan uraian jabatan yang absah, menyeluruh dan lengkap

2. Proses pengumpulan dan pengolahan data sudah terkomputerisasi (based on IT)

3. Evaluasi Jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatan secara menyeluruh dan lengkap

4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Dokumen kualifikasi jabatan yang absah, menyeluruh dan lengkap

5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi

Peta profil kompetensi individu secara menyeluruh dan lengkap

22



6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu

Kinerja individu yang terukur

7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai

Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

9.

Tersedianya petunjuk teknis yang lebih detail tentang Pengadaan CPNSD sesuai dengan formasi yang diusulkan

1. Formasi dari Menpan sesuai dengan usulan nama jabatan dari daerah

2. Terpenuhinya formasi jabatan tertentu yang dibutuhkan seperti dokter spesialis.

10. Tersedianya pedoman/ketentuan tentang Penataan PNS

Agar penataan PNS sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta penempatan PNS sesuai dengan kompetensi pegawai.

11. Administrasi pengusulan kenaikan pangkat yang tertib, lengkap dan tepat waktu.

PNS mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat tepat waktu

12. Kenaikan gaji berkala yang tertib, lengkap dan tepat waktu.

PNS mendapatkan penghargaan berupa kenaikan gaji berkala tepat waktu

13. Proses mutasi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Proses mutasi pegawai berjalan dengan lancar

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penataan SDM Aparatur

Tujuan Penataan Bidang SDM Aparatur dalam reformasi birokrasi adalah

Mewujudkan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Kota Bontang melalui

dukungan sistem rekrutmen dan seleksi, penempatan, mutasi, promosi yang

transparan dan berbasis kompetensi, serta memperoleh penghasilan yang

sepadan. Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai per tahun mulai 2013

sampai dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 16.

Tabel 16. Tujuan Dan Sasaran Road Map Bidang Sistem Manajemen SDM Aparatur

TUJUAN SASARAN


Mewujudkan

profesionalisme

SDM Aparatur

Pemerintah

Kota Bontang

melalui

dukungan

sistem

rekrutmen dan

seleksi,

penempatan,

mutasi,

promosi yang

transparan dan

berbasis

Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

Terlaksananya sistem rekrutmen pegawai sesuai dengan formasi dari MenPAN atas usulan dari Pemerintah Kota dengan sistem komputerisasi

Kebutuhan Pegawai sesuai formasi

Diperolehnya

para pegawai

yang memiliki

tingkat

kompetensi

yang sesuai

syarat Jabatan

Tersedianya informasi jabatan dan informasi

Terlaksananya Evaluasi hasil Analisis Jabatan dan

1. Evaluasi hasil Analisis Jabatan dan Analisa

Meningkatnya

pemahaman

dan penerapan

23

TUJUAN SASARAN


kompetensi,

serta

memperoleh

penghasilan

yang sepadan

beban kerja jabatan yang absah dan komprehensif serta berbasis sistem Informasi Anjab dan ABK

Analisa Beban Kerja berbasis sistem informasi Anjab dan ABK

Beban Kerja secara bertahap dan berbasis sistem informasi

2. Terlaksananya Reviu hasil Evaluasi Jabatan

secara bertahap

atas uraian

jabatan yang

mengandung

tugas,

tanggungjawab

dan hasil kerja

yang harus

diemban

pegawai dalam

pelaksanaan

tugas pokok

dan fungsinya

Tersedianya

hasil evaluasi jabatan yang jelas, menyeluruh dan lengkap

Terlaksananya

Reviu hasil Evaluasi Jabatan secara bertahap

Tersedia standar kompetensi jabatan yang valid and reliable, menyeluruh dan lengkap

Terlaksananya Reviu hasil Standar Kompetensi Jabatan secara bertahap

Terlaksananya Reviu hasil Standar Kompetensi Jabatan secara bertahap

Terwujudnya

profil

kompetensi

untuk masing-

masing

jabatan di

dalam

organisasi dan

tersedianya

informasi

secara

komprehensif

dan akurat

profil

kompetensi

individu

Terlaksananya Asesmen individu berdasarkan kompetensi untuk kebutuhan tertentu



Tersusunnya rencana penyusunan pola karier pegawai yang

menjadi arah pengembangan karier PNS yang bersangkutan

Tersusunnya pola karier pegawai yang menjadi arah pengembangan

karier PNS secara bertahap

Tersusunnya pola karier pegawai yang menjadi arah pengembangan

karier PNS secara bertahap

Terwujudnya

pola karier

Pegawai Negeri

Sipil

Tersedianya Standar Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran kinerja individu

Penerapan

penilaian

kinerja

pegawai

Evaluasi kinerja

Aparatur secara

komprehensif

Terwujudnya

sistem

pengukuran

kinerja

individu yang

obyektif,

transparan

dan akuntabel

Pengembangan database pegawai

Adanya Sistem Informasi Pegawai yang

Tersedianya data pegawai yang akurat dan

Tersedianya data pegawai yang akurat

24

TUJUAN SASARAN


akurat, transparan dan akuntabel

mutakhir dan mutakhir sesuai kebutuhan

Tersedianya hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

Tersusunnya grand desain pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Evaluasi grand desain pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi

d. Rencana Bidang Pengawasan

1. Kondisi Penguatan Pengawasan Yang Diinginkan

Pengawasan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjamin efektifitas

pencapaian tujuan. Dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Bontang,

pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan penyelenggaraan

seluruh urusan pemerintah Kota Bontang berjalan secara efektif, efisien dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu

mendorong terwujudnya Good Governance . Profil Penguatan Pengawasan dan

hasilnya secara detail seperti pada Tabel 17.

Tabel 17. Profil Penguatan Pengawasan dan hasil yang diharapkan

NO. PROFIL PENGUATAN

PENGAWASAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dipahaminya pelaksanaan

Sistem pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Unit

Kerja / SKPD.

1. Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dapat berjalan secara

optimal.

2. Peningkatan capaian kinerja unit kerja /

SKPD

3. Tercapainya tujuan organisasi secara

efisien dan efektif serta taat pada

peraturan

2 Pengelolaan keuangan daerah

pada Unit Kerja / SKPD

sepenuhnya berpedoman pada

Standar Akuntasi

Pemerintahan (SAP).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

pada unit kerja/ SKPD dapat mewujudkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3 Pencataan dan

pengadministrasian Aset

Daerah pada unit kerja / SKPD

sepenuhnya mengacu pada

ketentuan peraturan yang

berlaku.

Tertib administrasi pengelolaan aset daerah

dapat memberikan gambaran kekayaan

Daerah pada setiap periode Akuntansi

Keuangan Pemerintah Daerah

25


PENGAWASAN HASIL YANG DIHARAPKAN

4 Penegakan Disiplin bagi

Aparatur PNS pada unit kerja /

SKPD sudah memadai.

Pencapaian peningkatan kinerja dan

pelayanan publik dalam mewujudkan Clean

Government dan Good Governance

5 Pengadaan Barang / jasa yang

bebas KKN sudah berjalan

secara optimal.

Komitmen dalam mencapai Clean

Government dan Good Governance

6 Pengelolaan keuangan pada

Badan Layanan Umum (BLUD)

sepenuhnya mengacu pada

Kebijakan Akuntansi dan

Standar Akuntasi

Pemerintahan (SAP).

Kebijakan Akuntansi pengelolaan keuangan

Daerah yang mengakomodir system

Akuntansi pada BLUD dengan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah,

sehinggasubtansi Badan Layanan Umum

(BLUD) dapat memberikan pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat.

7 Terpenuhinya sumber daya

manusia (SDM) Aparatur

Terlaksananya Pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang dapat memberikan keyakinan memadai

bahwa pelaksanaan program dilaksanakan

secara efisien dan efektif dalam mencapai

tujuan meningkat

8 Sudah dipahami sepenuhnya

oleh Aparatur yang wajib lapor

Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN) pada

unit kerja / SKPD

Kesadaran Aparatur terhadap

peraturan perundang-undangan dalam

mewujudkan penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan

Nepotisme.

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penguatan Pengawasan

Tujuan Penataan Bidang Penguatan Pengawasan dalam reformasi birokrasi adalah

Meningkatnya fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk mendorong terwujudnya Good Governance. Untuk itu, tahapan sasaran

yang akan dicapai per tahun mulai 2013 sampai dengan tahun 2016 seperti pada

Tabel 18.

26

Tabel.18 Tujuan dan sasaran Road Map Bidang Pengawasan

TUJUAN

SASARAN


Mewujudkan

Penerapan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP)

pada masing-

masing SKPD

1. Terbentuknya

Satgas imasing-

masing SKPD

2. BimbinganTekni

s SPIP denganmetode

Control Self

Assesment(CSA)

Meningkatnya

pemahaman

Satgas SPIP dan

Pegawai pada

masing-masing

SKPD ,melalui

sosialisasi SPIP

dan Control self

Assesment (CSA).

Peningkatan

ketaatan, efesiensi

dan efektivitas

pelaksanaan tugas

dan fungsi di

masing-masing SKPD.

Tercapainya tujuan

organisasi secara

efesien dan efektif

serta taat pada

peraturan.

Mewujudkan

Peningkatan

Peran Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah (APIP)

sebagai

pendampingan

dan penjamin

kualitas ( Quality

Assurance dan

consulting.

Identifikasi

kebutuhan SDM

dan peningkatan

kapasitas

Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

pada Inspektorat.

Tersedianya

Aparatur

pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

yang mempunyai

kompatensi,integrit

as dan Profesional

Aparatur

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

yang lebih berperan

dalam melakukan

penguatan sistem

Pengendalian Intern

pendampingan dan menjamin kualitas

yang mempunyai

kompetensi,

integritas dan

profesional

Terwujudnya SDM

Aparatur

Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

yang mempunyai kompetensi,

integritas dan

profesional

Mewujudkan

kesadaran dan

kepatuhan

Pegawai dalam

menyampaikan

Laporan Harta

Kekayaan Pejabat

Negara (LHKPN)

Penetapan PNS

melalui SK

Walikota Bontang yang wajib

menyampaikan

LHKPN

Peningkatan

pemahaman

pengisian

admisitrasi LHKPN

bagi PNS yang

wajib

menyampaikan

LHKPN

Meningkatnya

kesadaran dan

kepatuhan PNS akan kewajiban

menyampaikan

LHKPN.

Terwujudnya

kesadaran dan

kepatuhan Pegawai dalam

menyampaikan

LHKPN dalam

mendukung

pemberantasan

korupsi

Mewujudkan

penerapan Sistem

Aplikasi dalam

Pencatatan dan

Pengadministrasi

an Aset Daerah di

masing-masing

SKPD sesuai SAP

Adanya komitmen

untuk

menerapkan

SistemAplikasi

dalam pencatatan dan

pengadministrasia

n Aset Daerah

Peningkatan

pemahaman dan

penggunaan

Sistem Aplikasi

pencatatan dan

pengadministrasia

n Aset Daerah

Penerapan Sistem

Aplikasi dalam

pencatatan dan

pengadministrasian

Aset Daerah

Terwujudnya tertib

administrasi dalam

pengelolaan aset

daerah sesuai SAP

Mewujudkan

pengelolaan

Keuangan pada

Badan Layanan

Umum (BLUD)

mengacu pada

Kebijakan

Akuntansi (SAK)

dan Sistem

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

Penyusunan kebijakan

akuntansi BLUD

dan sistem

pengelolaan BLUD

mengacu SAK dan

SAP

Peningkatan

pemahaman dan

penerapan

kebijakan

akuntansi BLUD

dan sistem

pengelolaan BLUD

mengacu pada SAK

dan SAP

Tertibnya pengelolaan

keuangan BLUD

sesuai kebijakan

akuntansi, SAK dan

SAP

Terwujudnya pengelolaan

keuangan pada

Badan Layanan

Umum (BLUD)

mengacu pada

kebijakan Akuntansi, SAK dan

SAP

Mewujudkan

penerapan sistem

aplikasi

Komitmen untuk

menerapkan

Sistem Aplikasi

Penerapan Sistem

Aplikasi

pengelolaan

Penerapan Sistem

Aplikasi

pengelolaan

Terwujudnya tertib

administrasi dalam

pengelolaan

27

TUJUAN

SASARAN


pengelolaan

keuangan daerah

pada masing-

masing SKPD

sesuai SAP dalam

rangka mencapai

opini Wajar

Tanpa

Pengecualian

(WTP)

dalam pengelolaan

keuangan daerah

keuangan daerah keuangan daerah

sesuai PP Nomor 71

Tahun 2010

keuangan sesuai PP

Nomor 71 Tahun

2010

Mewujudkan

Penegakan

Disiplin bagi

Aparatur PNS

pada masing-

masing SKPD

Peningkatan pemahaman PP

No.53 tahun 2010

tentang Disiplin

Pegawai Negeri

Sipil dimasing-masing SKPD.

Penerapan PP

No.53 tahun 2010

tentang Disiplin

Pegawai Negeri

Sipil dimasing-

masing SKPD.

Adanya kesadaran

dan disiplin PNS

dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi

masing SKPD

Meningkatnya

pelayanan

pemerintahan dan

kepuasan publik.

Mewujudkan

Pengadaan

Barang / jasa

yang bebas KKN

Adanya komitmen pemerintah Kota

Bontang dalam

pengadaan barang

& jasa yang bebas

KKN.

1. Pembenahan

pelaksanaan

pengadaan

barang & jasa

melalui E-

Procurement

Kota Bontang.

2. Pembinaan

SDM

pelaksana E-

Procurement

1. Pelaksanaan pengadaan barang

& jasa melalui E-

Procurement

bebas KKN

2. Pembentukan lembaga

pelaksana E-

Procurement

3. Tersedianya SDM

pelaksana E-

Procuement yang handal dan

profesional

Terwujudnya pengadaan barang

dan jasa yang

efektif, efisien,

transparan,

akuntabel dan bebas KKN

e. Rencana Bidang Akuntabilitas

1. Kondisi Penguatan Akuntabilitas Yang Diinginkan

Hasil Penguatan Akuntabilitas Kinerja yakni meningkatnya kinerja dan

akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan

pelayanan publik dan mendorong tercapainyaGood Governance .Hal tersebut

ditunjukan dengan berbagai dokumen SAKIP secara tepat dan akurat, secara lebih

rinci Profil Penguatan Akuntabilitas dan hasilnya seperti pada Tabel 19.

Tabel 19. Profil Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan hasil yang diharapkan


AKUNTABILITAS KINERJA


1 Reviem Dokumen RPJMD Kota

Bontang belum mengakomodir

beberapa program yang mendorong

pencapaian tujuan

Dokumen RPJMD Kota Bontang menjadi

Pedoman dalam pelaksanaan

Program/kegiatan SKPD.

28


AKUNTABILITAS KINERJA


2 Dokumen Renstra SKPD selaras

dengan Dokumen RPJMD Kota

Bontang.

Dokumen Renstra SKPD yang selaras

dengan RPJMD Kota Bontang menjadi

Pedoman dalam pelaksanaan

Program/kegiatan SKPD.

3 Dokumen Rencana Kinerja

Tahunan SKPD selaras dengan

Dokumen Renstra SKPD yang

bersangkutan.

Adanya Dokumen RKT SKPD yang selaras

dengan Dokumen Renstra

sebagaiDokumen Implementasi tahunan

pelaksanaan Program/kegiatan SKPD.

4 Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) beberapa SKPD relevan

dengan Renstra,RKT dan sasaran

yang akan diukur.

Adanya penetapan IKU SKPD yang relevan

dengan Renstra dan RKT SKPD sebagai

indikator pencapaian sasaran yang akan

diukur dan telah dituangkan dalam

Perwali.

5 Penyusunan LAKIP beberapa SKPD

sudah menyajikan informasi

pencapaian sasaran yang

berorientasi outcome.

LAKIP SKPD memberikan informasi yang

jelas dalam pencapaian sasaran dan

berorientasi outcome bukan berorientasi

pada proses.

6 Pedoman Evaluasi kinerja internal

SKPD sudah dirumuskan, sehingga

upaya perbaikan manajemen

kinerja dapat dilaksanakan.

Hasil Evaluasi kinerja internal SKPD dapat

memberikan rekomendasi perbaikan-

perbaikan untuk ditindaklanjuti SKPD ybs

sebelum dilakukannya Evaluasi kinerja

oleh APIP.

7 Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Indikator Kinerja Utama Tingkat

Kota yang berorientasi pada kinerja

pemerintah daerah

Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kota

yang bisa menyajikan sasaran dan target

kinerja pemerintah daerah

8 Penyusunan LAKIP Tingkat Kota

pencapaian sudah menyajikan

informasi pencapaian sasaran yang


LAKIP Tingkat Kota mampu memberikan

informasi yang jelas dalam pencapaian

sasaran dan berorientasi outcome

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan Penataan Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam reformasi

birokrasi adalah Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong

tercapainya Good Governance . Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai per

tahun mulai 2013 sampai dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 20.

29

Tabel 20. Tujuan dan sasaran Road Map Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

TUJUAN

SASARAN


Mewujudkan kinerja

pemerintah Kota

Bontang yang sesuai

dengan RPJMD

1. Revisi Dokumen

RPJMD Kota

Bontang

2. Sinkronisasi

Program dan kegiatan di

masing-masing

SKPD.

Pengendalian dan

Evaluasi Program

dan Kegiatan

RKPD

Pengendalian

dan Evaluasi

Program dan

Kegiatan RKPD

Tercapaianya

tujuan

pelaksanaan

pembangunan

yang sesuai

dengan target RPJMD Kota

Bontang

Mewujudkan Dokumen

Renstra SKPD yang

selaras dengan Dokumen RPJMD Kota

Bontang.

Sinkronisasi program

dan kegiatan

dokumen Renstra

SKPD dengan

mengacu pada

dokumen RPJMD Kota

Bontang

Pengendalian dan

Evaluasi Program

dan Kegiatan SKPD

Pengendalian

dan Evaluasi

Program dan Kegiatan SKPD

Tercapainya

pelaksanaan

pembangunan

yang sesuai

dengan target

Renstra SKPD

Mewujudkan Dokumen

Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang

selaras dengan

Dokumen Renstra SKPD

yang bersangkutan.

Identifikasi dan

penyelerasan program

dan kegiatan Rencana

Kerja (Renja) dengan

Rencana Strategis

(Renstra) SKPD

Pengendalian dan

Evaluasi Program dan Kegiatan

SKPD

Pengendalian

dan Evaluasi Program dan

Kegiatan SKPD

Terlaksananya

program dan

kegiatan sesuai

dengan target

kinerja SKPD

Mewujudkan Penetapan

Indikator Kinerja Utama

(IKU) SKPD yang sesuai dengan Renstra dan

Renja SKPD

Identifikasi dan

Penyelarasana

Indikator Kinerja

Utama (IKU) SKPD

yang selaras dengan

Renstra dan Renja

SKPD

1. Penetapan

Indikator

Kinerja Utama

(IKU) SKPD

oleh Kepala

Daerah

2. Pengendalian

dan Evaluasi

Program dan

Kegiatan SKPD

Penetapan

Indikator

Kinerja Utama

(IKU) SKPD

oleh Kepala

Daerah

Pelaksanaan

program dan

kegiatan ,

dengan outcome

dan sasaran

dapat diukur

Mewujudkan

Penyusunan LAKIP

SKPD sudah menyajikan

informasi pencapaian

sasaran yang


Penyusunan LAKIP

yang berorientasi

pada outcome

Evaluasi

pencapaian

sasaran jangka

pendek

Evaluasi

pencapaian

sasaran jangka

pendek

Tercapainya

sasaran kinerja

SKPD sesuai

dengan outcome

Mewujudkan Pedoman Evaluasi Kinerja Internal

SKPD

Penyusunan kreteria

evaluasi kinerja

internal SKPD

1. Adanya

pedoman

evaluasi kinerja

internal SKPD

2. Evaluasi kinerja

internal SKPD

Evaluasi kinerja

internal SKPD

Terlaksananya

evaluasi kinerja

internal SKPD

yang sesuai

dengan

pedoman yang

ditetapkan

Mewujudkan Penetapan

Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kota Bontang yang

berorientasi pada kinerja

pemerintah daerah

Penyusunan

Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU)

Kota Bontang

Penyusunan

Penetapan

Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kota

Bontang

Penyusunan

Penetapan

Indikator

Kinerja Utama

(IKU) Kota

Bontang

Tercapainya

sasaran dan

target kinerja

pemerintah

daerah

Mewujudkan

penyusunan LAKIP Kota

yang berorientasi pada

1. Penyusunan

LAKIP Kota

Bontang

1. Penyusunan

LAKIP

Kota Bontang

1. Penyusunan

LAKIP Kota

Bontang

Tercapainya

sasaran dan

target kinerja

30

TUJUAN

SASARAN


kinerja pemerintah

daerah

2. Evaluasi dan

Tindaklanjut

LAKIP Kota

Bontang

2. Evaluasi dan

Tindaklanjut

LAKIP Kota

Bontang

2. Evaluasi

dan

Tindaklanjut

LAKIP Kota

Bontang

pemerintah

daerah

f. Rencana Bidang Pelayanan Publik

1. Kondisi Penataan Pelayanan Publik Yang Diinginkan

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik. Dalam

reformasi birokrasi bidang Pelayanan public yang diinginkan adalah terwujudnya

pelayanan prima sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat.Beberapa focus

yang ingin diwujudkan antara lain pelayanan professional, standar pelayanan

publik, dan kemudahan akses pelayanan. Profil bidang Pelayanan Publik dan

hasilnya seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Profil Peningkatan Kualitas Publik dan Hasil Yang Diharapkan



1. Tersusunnya standarisasi

Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan yang profesional,

efektif, cepat, sederhana, biaya murah,

transparan dan responsif dan adaptif

2 Terselenggaranya Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai pedoman dan arahan dalam

penyusunan rencana dan penganggaran

tahunan

3 Terlaksananya Penilaian Indeks

Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Untuk mengetahui tingkat kinerja unit

pelayanan secara berkala sebagai bahan

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik

4 Terwujudnya Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1. Memberikan akses yang lebih luas

kepada masyarakat untuk memperoleh

pelayanan publik

2. Meningkatnya hak-hak masyarakat

terhadap pelayanan publik

5 Terlaksananya

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terselenggaranya pelayanan publik

dikecamatan dari tahap perencanaan

sampai dengan tahap tebentuknya

dokumen dalam satu tempat

6 Tersusunnya standarisasi

Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan yang profesional,

efektif, cepat, sederhana, biaya murah,

transparan dan responsif dan adaptif

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Pelayanan Publik

Tujuan Penataan Bidang Pelayanan Publik dalam reformasi birokrasi adalah

Terwujudnya pelayanan prima sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat.

31

Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai per tahun mulai 2013 sampai

dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 22

Tabel22. Tujuan dan sasaran Road Map Bidang Pelayanan Publik

TUJUAN

SASARAN


Terselenggaranya

pelayanan publik

yang lebih cepat,

lebih aman, lebih

baik dan lebih

terjangkau

Peningkatan

pemahaman

pedoman standar

pelayanan publik

Terlaksananya

penerapan

standar

pelayanan

pelayanan publik

Meningkatnya

kualitaspelayanan

publik kepada

masyarakat

Terwujudnya

pelayanan

sesuai standar

pelayanan

publik kepada

masyarakat

Tersusunnya

pedoman penerapan

Standar

Pelayananan

Minimal

Terlaksananya

penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

Meningkatnya

kualitaspelayanan

publik kepada

masyarakat

Terwujudnya

pelayanan

sesuai standar

pelayanan

prima

Peningkatan

pemahanan

pedoman Indeks

Kepuasaan

Masyarakat (IKM)

Terlaksananya

penilaian indeks

Kepuasaan

Masyarakat pada

unit kerja

Meningkatkan

pelayanan

masyarakat di

unit kerja

pengelola

pelayanan

Terwujudnya

pelayanan

sesuai standar

pelayanan

publik kepada

masyarakat

Tersusunnya

pedomanPelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

Terselenggaranya

PelayananTerpadu

Satu Pintu (PTSP)

Optimalisasi

penyelenggaraan

pelayanan

Terpadu Satu

Pintu (PTSP)

Terwujudnya

pelayanan

Terpadu Satu

Pintu (PTSP)

Tersusunnya

pedoman Pelayanan

Administrasi

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Terselenggaranya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

Optimalisasi

penyelenggaraan

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

g. Rencana Bidang Budaya Aparatur

1. Kondisi Penataan Budaya Aparatur Yang Diinginkan

Hakekat reformasi birokrasi adalah untuk transformasi budaya kerja aparatur

menjadi lebih disiplin, berdedikasi dan mampu memaknai nilai-nilai berbudi

luhur. Sehingga dengan perubahan budaya tersebut akan meningkatkan kinerja

aparatur secara optimal. Selanjutnya, Profil Budaya Aparatur dan hasil yang

diharapkan seperti pada Tabel 23.

32

Tabel 23. Profil Penataan Budaya Kerja Aparatur

NO. PROFIL BUDAYA APARATUR HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersedianya pedoman/sosialisasi

ketentuan tentang Disiplin PNS.

PNS dapat memahami dan menerapkan

dalam upaya penegakan disiplin agar

sasaran kinerja dapat tercapai dengan

optimal.

2 Penyusunan pedoman kode etik

PNS

1. Dipedomaninya nilai-nilai dasar dan

kode etik aparatur

2. Terciptanya birokrasi yang profesional

3 Pelaksanaan Diklat Manajemen

Hati

1. Merubah perilaku pola pikir (mind set)

2. Menambah Wawasan

4 Sosialisasi ketentuan yang

berkaitan dengan Sasaran Kinerja

Individu (SKI)

1. Sasaran Kinerja dapat tercapai

2. Tercapainya kesepakatan/komitmen

antara atasan dan bawahan

2. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Budaya Aparatur

Tujuan Penataan Bidang Budaya Aparatur dalam reformasi birokrasi adalah

mewujudkan aparatur yang memahami aturan disiplin, berdedikasi dan

mampu memaknai nilai-nilai berbudi luhur, sehingga sasaran kinerja dapat

tercapai dengan optimal.. Untuk itu, tahapan sasaran yang akan dicapai per

tahun mulai 2013 sampai dengan tahun 2016 seperti pada Tabel 24.

Tabel 24. Tujuan dan Sasaran Road Map Bidang Budaya Kerja Aparatur

TUJUAN SASARAN


Terwujudnya

aparatur

yang memahami

aturan disiplin,

berdedikasi dan

mampu memakn

ai nilai-

nilai berbudi

luhur, sehingga

sasaran kinerja

dapat

tercapai dengan

optimal.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran PNS tentang aturan disiplin

Penerapan pemahaman dan kesadaran PNS tentang aturan disiplin.

Kinerja PNS meningkat.

Tercapainya

kinerja PNS

secara optimal

Penyusunan budaya kerja

Pemahaman dan penerapan

pedoman budaya kerja aparatur

Meningkatnya pemahaman dan

penerapan pedoman budaya kerja aparatur

Kepatuhan PNS

terhadap budaya

kerja

Pemahaman jati diri dan pembangunan karakter pegawai

Meningkatnya pemahaman jati diri dan karakter pegawai untuk menumbuhkan etos kerja

Meningkatnya pemahaman jati diri dan karakter pegawai untuk menumbuhkan etos kerja

Etos kerja pegawai

semakin

meningkat

Membangun PNS berbudi luhur : Jujur, Sabar, Antusias, Cinta dan Peduli

Penerapan nilai-nilai berbudi luhur

Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas nilai-nilai berbudi luhur

Terwujudnya

integritas pegawai

yang berbudi

luhur

33

C. AGENDA PRIORITAS, OUTPUT, KEGIATAN, OUTPUT PER KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, RENCANA ANGGARAN, DAN

PENANGGUNG JAWAB

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bontang sebagai mana dijelaskan dalam capaian dan rencana meliputi penataan bidang

kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Ketatalaksnaan, Penataan Sumber Daya Aparatur, Penataan Pengawasan,

Penataan Akuntabilitas, Penataan Pelayanan Publik, dan Penataan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur. agenda

prioritas, output, kegiatan, output per kegiatan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, dan penanggung jawab.

Tabel 25. Agenda Prioritas dalam Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS

OUTPUT KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KRITERIA

KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Rightsizing

Organisasi Perangkat

Daerah

Desaian organisasi

perangkat daerah kota

bontang yang mendukung

pencapaian visi dan misi

secara optimal

Review Departementasi

Kewenangan Urusan

Kota Bontang (AK1)

Pemetaan urusan

kewenangan secara

komprehensip setiap

SKPD Kota Bontang

Tumpang tindih atau

lempar tanggung jawab

pada urusan

kewenangan semakin

berkurang / hilang.

360.975.000 Bagian Organisasi

Kota Bontang

Restrukturisasi

Struktur OPD(AK2)

Struktur SKPD sesuai

dengan urusan dan

kewenangannya

Struktur Organisasi

sesuai dengan

kebutuhan kota

bontang


Kota Bontang

Evaluasi Rumusan

Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD Kota

Bontang(AK3)

Rumusan Tupoksi SKPD

Kota Bontang yang jelas

dan tetap

Mudah dipahami dalam

penyelenggaraan tugas

dan fungsi setiap SKPD

Kota Bontang


Kota Bontang

34

Pengembangan

Kelompok Jabatan

Fungsional (AK4)

Peta Kelompok Jabatan

Fungsional

Kelompok Jabatan

Fungsional sesuai

kebutuhan


Kota Bontang

Penyusunan pedoman

pola kerja hubungan

kerja perangkat daerah

(AK5)

pedoman pola kerja

hukungan kerja

perangkat daerah

Dapat digunakan

sebagai pedoman pola

kerja hukungan kerja

perangkat daerah

secara mandiri


Kota Bontang

Tabel 26.Agenda Prioritas dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Harmonisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Peraturan Pemerintah

Daerah yang

Harmonis

Penyusunan dan

penyempurnaan

produk hukum

daerah (AUU1)

Draf produk hukum

daerah

Draf produk hukum

daerah yang

harmonis

2.797.700.000 Bagian Hukum

Evaluasi Produk

Hukum Daerah

(AUU2)

Hasil Evaluasi

Produk Hukum

Daerah

Rekomendasi dalam

penyempurnaan

produk hukum

1.012.255.000 Bagian Hukum

Penyusunan

PROLEGDA (AUU3)

PROLEGDA PROLEGDA 404.220.000 Bagian Hukum

Pelayanan dan

Bantuan Hukum

layanan dan

Bantuan Hukum

Penyelenggaraan

layanan bantuan

735.920.000 Bagian Hukum

35

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

(AUU4) hokum

Penyuluhan Hukum

dan HAM (AUU5)

Penyuluhan Hukum

dan HAM

Meningkatnya

Kesadaran Hukum

dan HAM


Penyusunan

Perjanjian

kerjasama/MOU

(AUU6)

Perjanjian

kerjasama/MOU

Pelaksnaaan

Perjanjian

kerjasama/MOU


Publikasi peraturan

perundang-

undangan (AUU7)

Publikasi peraturan

perundang-

undangan

Publikasi peraturan

perundang-

undangan


Fasilitasi dan

Sosialisasi Hukum

(AUU8)

Fasilitasi dan

Sosialisasi Hukum

Fasilitasi dan

Sosialisasi Hukum


Pembangunan

Sistem Informasi

Hukum Mandiri

(AUU9)

Pembangunan

Sistem Informasi

Hukum Mandiri

terbangunnya

Sistem Informasi

Hukum Mandiri


36

Tabel 27. Agenda Prioritas dalam Penataan Ketatalaksanaan Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Peningkatan

Efektifitas

ketatalaksanaan

dengan

peneraan

system prosedur

yang jelas, dan

terukur

Pedoman Sistem,

Metode dan

prosedur kerja

Penyusunan SOP

SKPD Kota Bontang

(AKTL1)

SOP SKPD SOP SKPD Kota

Bontang yang

implementatif

0 Bagian Organisasi

Kota Bontang

Sosialisasi

Penggunan Alamat

Email resmi

pemerintah

(AKTL2)

Email resmi

pemerintah

Penerapan Email

resmi pemerintah

0 Bagian Organisasi

Kota Bontang dan

Bagian Evaluasi

Pembangunan

Setda

Evaluasi Standar

Operasional

Prosedur (AKTL3)

SOP SKPD SOP SKPD Kota

Bontang sesuai

Pedoman SOP


Kota Bontang

Penyusunan

Pedoman

Ketatalaksanaan

(AKTL4)

Pedoman

Ketatalaksanaan

Standarisasi

pelaksanaan

Ketatalaksanaan

0 Bagian Organisasi

Kota Bontang

Pengadaan

elektronik Lakip

(AKTL5)

Aplikasi E-LAKIP Penerapan Aplikasi

E-LAKIP


Kota Bontang

Sosialisasi Aplikasi

Tata Naskah Dinas

Elektronik (AKTL6)

Aplikasi Tata Naskah

Dinas Elektronik

Penerapan Aplikasi

Tata Naskah Dinas

Elektronik


Kota Bontang dan

Dinas

Perhubungan,

37

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

Komunikasi dan

Informasi

Evaluasi Pedoman

Ketatalaksanaan

(AKTL7)

Pedoman

Ketatalaksanaan

Standarisasi

pelaksanaan

Ketatalaksanaan


Kota Bontang

Monitoring dan

Evaluasi

Penerapan Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

(AKTL8)

Penyempurnaan SOP Penerapan SOP 210.000.000 Bagian Organisasi

Kota Bontang

Pengembangan

elektronik Lakip

(AKTL9)

Aplikasi E-LAKIP

yang

tersempurnakan

Penerapan Aplikasi

E-LAKIP


Kota Bontang

Pengembangan

Aplikasi Tata

Naskah Dinas

Elektronik

(AKTL10)

Aplikasi Tata Naskah

Dinas Elektronik

yang

tersempurnakan

Pengembangan

Aplikasi Tata

Naskah Dinas

Elektronik


Kota Bontang dan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi

38

Tabel 28.Agenda Prioritas dalam Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Mewujudkan

profesionalisme

SDM Aparatur

Pemerintah Kota

Bontang

Aparatur Pemerintah

Kota Bontang yang

PRofesional

Penataan Sistem

Rekrutmen

Pegawai(ASDM1)

Pengadaan sistem

Computer Assisted

Test (CAT) untuk

rekrutmen pegawai

Diperolehnya para

pegawai baru

maupun yang

sedang berkarier

yang memiliki

tingkat kompetensi

yang dipersyaratkan

oleh jabatan

2.098.680.000 BKD

Pengadaan Sistem

Informasi Anjab dan

ABK (ASDM2)

Pengadaan Aplikasi

Anjab dan ABK

Informasi Anjab dan

ABK

berdasarkan Sistem

Informasi Anjab dan

ABK


Pengembangan dan

Pemeliharaan

Sistem Informasi

Anjab dan ABK

(ASDM3)

Pengembaangan

Sistem Anjab dan

ABK sebagai acuan

dalam

penyelenggaraan

kepegawaian

Pengembangan

Sistem Anjab dan

ABK dalam bentuk

Web


Evaluasi Anjab dan

ABK (ASDM4)

Hasil Evaluasi Anjab

dan ABK secara

bertahap dan

komprehensip

Digunakan sebagai

salah satu acuan

dalam penataan

kepegawaian


39

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

Evaluasi

Jabatan(ASDM5)

Hasil Evaluasi

Jabatan secara

komprehensif

Meningkatnya

pemahaman dan

penerapan atas

uraian jabatan yang

mengandung tugas,

tanggung jawab dan

hasil kerja yang

harus diemban

pegawai dalam

pelaksanaan tugas

dan fungsinya


Reviu Standar

Kompetensi

Jabatan(ASDM6)

Standar Kompetensi

Jabatan yang absah,

lengkap, dan

menyeluruh

Terwujudnya profil

kompetensi untuk

masing-masing

jabatan di dalam

organisasi dan

tersedianya

informasi secara

komprehensif dan

akurat profil

kompetensi individu


Asesmen individu

berdasarkan

kompetensi(ASDM7)

Peta profil

kompetensi individu

yang komprehensif

dan akurat

Pemetaan

Kompetensi

Individu dalam

Organisasi

634.565.0000 BKD

40

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

Penyusunan Pola

Kariern Pegawai

(ASDM8)

Dokumen pola karier

pegawai yang jelas

Penerapan pola

karier pegawai

sesuai jalur karier

200.000.000 BKD

Reviu Pola Karier

Pegawai (ASDM9)

Penilaian terhadap

pola karier pegawai

Terwujudnya jalur

pola karier pegawai

sesuai kompetensi

dan jalur karier

200.000.000 BKD

Pendidikan dan

Pelatihan Penilaian

Kinerja

Individu(ASDM10)

Mampu menyusun

sasaran kinerja

individu

Terciptanya

pegawai yang

mampu menyusun

SKI

225.000.000 BKD

Penerapan Sistem

Penilaian Kinerja

Individu(ASDM11)

Hasil Penilaian

Kinerja Individu

Terwujudnya sistem

pengukuran kinerja

individu yang

objektif, transparan

dan akuntabel

225.000.000 BKD

Evaluasi Penerapan

Sistem Penilaian

Kinerja

Individu(ASDM12)

Penilaian terhadap

penerapan SKI

Berjalannya sistem

penilaian dan

evaluasi SKI

500.000.000 BKD

Pengembangan dan

pemutakhiran

database

pegawai(ASDM13)

Database Pegawai

yang mutakhir dan

akurat

Berjalannya sistem

Informasi Pegawai

yang akurat,

transparan dan

akuntabel

477.000.000 BKD

41

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

Penyusunan

Analisis Kebutuhan

Diklat berbasis

Kompetensi

(ASDM14)

Data / Hasil Analisa

Kebutuhan Diklat

berbasis Kompetensi

Berjalannya sistem

pendidikan dan

pelatihan pegawai

yang mengurangi

kesenjangan antara

kompetensi yang

dimiliki oleh

seorang pegawai

dan kompetensi

yang dipersyaratkan

oleh jabatan

319.170.000 BKD

Penyusunan Grand

Desain

Pengembangan

SDM berbasis

Kompetensi

(ASDM15

Tersusunnya

gambaran umum

pengembangan SDM

berbasis kompetensi

Tersedianya Road

Map pengembangan

SDM berbasis

kompetensi

100.000.000 BKD

Evaluasi Diklat

berbasis

kompetensi

(ASDM16)

Penilaian terhadap

diklat berbasis

kompetensi

Berjalannya sistem

penilaian dan

evaluasi diklat

berbasis kompetensi

400.000.000 BKD

42

Tabel 29.Agenda Prioritas dalam Bidang Pengawasan Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Peningkatan

fungsi

pengawasan

dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah yang efektif,

efisien dan sesuai

dengan ketentuan

peraturan

perundang-

undangan untuk

mendorong

terwujudnya Good

Governance .

Sosialisasi SPIP

(AP1)

Sosialisasi SPIP Peningkatan

memahaman SPIP

425.000.000 Inspektorat

Bimtek Penelian

Risiko Control Self

Assesment (CSA)

SPIP 46 SKPD (AP2)

Bimtek Penelian

Risiko Control Self

Assesment (CSA)

SPIP 46 SKPD

Peningaktan

memahaman Risiko

Control Self

Assesment (CSA)

SPIP 46 SKPD


Diklat Auditor ahli

(AP3)

Diklat Auditor ahli Fungsional auditor 300.000.000 Inspektorat

Sosialisasi

pengisian dan

penyampaian

LHKPN (AP4)

Sosialisasi pengisian

dan penyampaian

LHKPN

Peningkatan

memahami dan

kesadaran LHKPN


kajian/Study

komparatif

berkaitan dengan

Rencana

penggunaan Sistem

Aplikasi pencatatan

Aset Daerah. (AP5)

Hasil kajian/Study

komparatif berkaitan

dengan Rencana

penggunaan Sistem

Aplikasi pencatatan

Aset Daerah.

Prototype 150.000.000 DPPKA

pengadaan Sistem pengadaan Sistem Diterapkannya 600.000.000 DPPKA

43

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Aplikasi pencatatan

Aset Daerah . (AP6)

Aplikasi pencatatan

Aset Daerah .

Sistem Aplikasi

pencatatan Aset

Daerah .

Bimtek Penggunaan

sistem aplikasi

pencatatan Aset

Daerah bagi SKPD

(AP7)

Bimtek Penggunaan

sistem aplikasi

pencatatan Aset

Daerah bagi SKPD

Pemahaman sistem

aplikasi pencatatan

Aset Daerah bagi

SKPD

300.000.000 DPPKA

Evaluasi

pelaksanaan

Rekonsiliasi

pengelolaan

keuangan BLUD

dengan sistem

pengelolaan

keuangan

pemerintah Kota

Bontang (AP8)

Evaluasi

pelaksanaan

Rekonsiliasi

pengelolaan

keuangan BLUD

dengan sistem

pengelolaan

keuangan

pemerintah Kota

Bontang

Meningatnya

Ketaatan

administrasi

keuangan

150.000.000 DPPKA

Rekonsiliasi

pengelolaan

keuangan BLUD

dengan sistem

pengelolaan

keuangan

Rekonsiliasi

pengelolaan

keuangan BLUD

dengan sistem

pengelolaan

keuangan

Rekonsiliasi

pengelolaan

keuangan BLUD

600.000.000 DPPKA

44

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

pemerintah Kota

Bontang (AP9)

pemerintah Kota

Bontang

kajian/Study

komparatif

berkaitan dengan

Rencana

penggunaan Sistem

Aplikasi pengeloaan

keuangan Daerah.

(AP10)

Hasil kajian/Study

komparatif berkaitan

dengan Rencana

penggunaan Sistem

Aplikasi pengeloaan

keuangan Daerah.

Kajian/Studi

komparatif

berkaitan dengan

Rencana

penggunaan Sistem

Aplikasi pengeloaan

keuangan Daerah.


pengadaan Sistem

Aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

(AP11)

Sistem Aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

Penerapan Sistem

Aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

600.000.000 DPPKA

Bimtek

Pemanfaatan sistem

aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

bagi SKPD. (AP12)

Bimtek Pemanfaatan

sistem aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

bagi SKPD.

Peningkatan

pemahaman sistem

aplikasi

pengelolaan

keuangan Daerah

bagi SKPD.

300.000.000 DPPKA

Sosialisasi PP No.53

tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai

Sosialisasi PP No.53

tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai

Peningkatan

pemahaman PP

No.53 tahun 2010

450.000.000 BKD

45

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Negeri Sipil (AP13) Negeri Sipil tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa yang

bebas KKN (AP14)

Hasil Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa yang bebas

KKN

Perbaikan

pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa yang

bebas KKN

550.000.000 Bagian Evaluasi

Pembangunan

Tabel 30. Agenda Prioritas dalam Bidang Akuntabilitas Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Meningkatkan

Akuntabilitas

kinerja

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

Penyempurnaan

dokumen

akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Revisi Dokumen

RPJMD (AA1) RPJMD Revisi RPJMD yang

sesuai dengan

kebutuhan

strategik

650.000.000 Bappeda

Penyusunan

Naskah Akademis

RPJMD 2016-

Dokumen Kajian

Akademis RPJMD

Kota Bontang 2016-

Tersedianya kajian

teknokratik untuk

dasar Penyusunan

450.000.000 Bappeda

46

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

2021(AA2) 2021 RPJMD 2016-

2021 yang sesuai

kondisi potensi

daerah

Evaluasi RPJMD

2011-2016(AA3) Laporan realisasi

capaian target-target

yang telah

ditetapkan dalam

RPJMD 2011-2016

Tersedianya

penjelasan yang

cukup terhadap

capaian kinerja

RPJMD 2011-

2016

450.000.000 Bappeda

Penyusunan

Rancangan Awal

RPJMD 2016-2021

(AA4)

Dokumen rancangan

awal RPJMD 2016-

2021

Rancangan Awal

RPJMD 2011-

2021 sesuai

dengan kondisi

dan potensi riil

daerah

450.000.000 Bappeda

Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

RPJMD 2011-2016

(AA5)

Dokumen KLHS

untuk pengumuman

RPJMD 2016-2021

Kajian

Lingkungan

Hidup strategis

(KLHS) yang

komprehensip dan

aspiratif terhadap

isu-isu strategis

lingkungan hidup

500.000.000 Bappeda

47

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Penetapan RPJMD

2016-2021 (AA6) Peraturan Daerah

RPJMD 2016-2021

RPJMD yang

sesuai visi-misi

Walikota terpilih

650.000.000 Bappeda

Evaluasi dan

Pengendalian

RPJMD (AA7)

Laporan capaian

target strategis yang

ditetapkan dalam

RPJMD

Tersedianya

penjelasan

terhadap capaian

kinerja dan

rencana tindak

lanjut

0 Bappeda

Review Renstra

SKPD dengan

mengacu RPJMD

(AA8)

Dokumen Renstra

SKPD hasil

perbaikan

Renstra SKPD

selaras kebijakan

strategis dalam

RPJMD

675.000.000 Bappeda

Evaluasi Renstra

SKPD (AA9) Laporan capaian

sasaran

pembangunan yang

telah ditetapkan

dalam Renstra

Tersedianya

penjelasan

terhadap hasiil-

hasil evaluasi

Renstra dan

Rencana Tindak

Lanjut

0 Bappeda

Penyusunan

Renstra SKPD Dokumen Renstra

SKPD

Renstra SKPD

yang aspiratif dan

selaras dengan

1.350.000.0000 Bappeda

48

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

(AA10) RPJMD

Penyusunan Renja

SKPD (AA11) Dokumen RKPD RKPD yang

aspiratif dan

sejalan dengan

sasaran

pembangunan

yang ditetapkan

dalam RPJMD

2.700.000.000 Bappeda

Penyusunan RKPD

(AA12) Dokumen RKPD RKPD yang

aspiratif dan

sejalan dengan

sasaran

pembangunan

yang ingin dicapai

dalam RPJMD

1.295.000.000 Bappeda

Evaluasi Indikator

KInerja dan

Indikator Kinerja

Utama SKPD

(AA13)

Laporan penilaian

indikator kinerja dan

indikator kinerja

utama SKPD

Tersedianya

laporan kinerja

sesuai dengan

indikator yang

ditetapkan

78.000.000 Bappeda

Workshop dan

Pelatihan

Penyusunan

Indikator Kinerja

Terlatihnya SDM

SKPD tentang

Penyusuanan IKU

Tersedianya SDM

yang menguasai

Penyusunan IKU

pada tiap-tiap

150.000.000 Bappeda

49

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Utama (AA14) RKPD

Evaluasi dan

Penyesuaian

Indikator Kinerja

dan Indikator

Kinerja Utama

(AA15)

Laporan hasil

perbaikan indikator

kinerja dan indikator

kinerja utama

Tersususnnya

indikator kinerja

sesuai dengan

tugas pokok dan

fungsi yang

dilaksanakan

200.000.000 Bappeda

Evaluasi LAKIP

SKPD (AA16) LAKIP LAKIP 300.000.000 Inspektorat

Monitoring dan

Evaluasi Kinerja

Internal SKPD

(AA17)

Hasil Monev Kinerja

SKPD

Rekomensasi

Perbaikan


Penyusunan

Penetapan Kinerja

dan IKU Tingkat

Kota (AA18)

Renja dan IKU Kota Keselarasan Renja

dan IKU Kota


Penyusunan LAKIP

Tingkat Kota

(AA19)

LAKIP Kota LAKIP Kota 471.160.000 Bagian Organisasi

50

Tabel 31. Agenda Prioritas dalam Pelayanan Publik Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Peningkatan

Pelayanan

Publik

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

secara Prima

Sosialisasi pedoman

pelayanan

publik(APP1)

Sosialisasi pedoman

Pelayanan Publik

Implementasi

Standar Pelayanan

Publik di setiap

SKPD


Monitoring dan

Hasil penerapan

pelayanan

publik(APP2)

Hasil Monev

Pelayanan Publik

Hasil Monev

Pelayanan Publik


Evaluasi

Penyusunan

Standar Pelayanan

Minimal (APP3)

Dokumen Standar

Pelayanan Minimal

Tersusunnya

Dokumen

Pencapaian

Standar Pelayanan

Minimal


Monitoring dan

evaluasi penerapan

Standar Pelayanan

Minimal (APP4)

Dokumen Strategi

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

Implementasi

Strategi Pencapaian

Standar Pelayanan

Minimal


Sosialisasi pedoman

Indeks Kepuasaan

Masyarakat (IKM)

(APP5)

Sosialisasi IKM Penerapan IKM 0 Bagian Organisasi

Penilaian Indeks

Kepuasan

Hasil Penilaian IKM Peningkatan IKM 500.000.000 Bagian Organisasi

51

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Masyarakat (APP6)

Monitoring dan

evaluasi kegiatan

penilaian Indeks

Kepuasaan

Masyarakat (IKM)

(APP7)

Hasil Monev Perbaikan IKM 160.000.000 Bagian Organisasi

Sosialisasi

Pelayanan Perijinan

(APP8)

Pelaksanaan

Sosialisasi Pelayanan

Perijinan kepada

masyarakat

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

perijinan

414.090.000 BPPM

Lokakarya Survey

Pengaduan

Masyarakat (APP9)

Data Identifikasi

keluhan masyarakat

Meningkatnya

responsibility

pelayanan

perijinan terhadap

kebutuhan

masyarakat

307.513.000 BPPM

Monitoring dan

Pengawasan

Perijinan (APP10)

Data Monitoring Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

tertib perijinan

564.090.000 BPPM

52

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembinaan dan

Evaluasi Penerapan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (APP11)

Data evaluasi PTSP Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

410.000.000 BPPM

Penyusunan

Standar Pelayanan

dan Uraian Tugas

Personil Kecamatan

(APP12)

Dokumen Standar

Pelayanan dan

Uraian Tugas

Personil Kecamatan

Tersusunnya

Standar

Pelayanan dan

Uraian Tugas

Personil

Kecamatan

450.000.000 Bagian

Pemerintahan

Setda

Monitoring

Pelaksanaan PATEN

(APP13)

Hasil Evaluasi

PATEN dan Perwali

Terselenggaranya

pelayanan public

dikecamatan dari

tahap

perencanaan

sampai dengan

tahap

tebentuknya

dokumen dalam

satu tempat

450.000.000 Bagian

Pemerintahan

Setda

53

Tabel 32. Agenda Prioritas Bidang Budaya Kerja Pemerintan Kota Bontang

NO. AGENDA

PRIORITAS


KEBERHASILAN

KEGIATAN

RENCANA

ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan

Budaya Kerja

Aparatur

Mewujudkan aparatur

yang disiplin,

berdedikasi dan

berbudi luhur

Diklat Teknis

Penyelesaian Kasus

Disiplin(AABK1)

Penyelenggaraan

Sosialisasi /

Pelatihan

Peningkatan Disiplin

Pegawai

490.270.000 BKD

Penyusunan Pedoman

Nilai Nilai Budaya

Kerja (AABK2)

Dokumen Pedoman

Nilai Nilai Budaya

Kerja

Implementasi Nilai

Nilai Budaya Kerja

0 Bagian

Organisasi

Sosialisasi Pedoman

Budaya Kerja(AABK3)

Sosialisasi Pemahanan Pedoman 85.000.000 Bagian

Organisasi

Evaluasi dan

monitoring

pelaksanaan Budaya

Kerja(AABK4)

Hasil Evalusai Perbaikan Budaya

Kerja

100.000.000 Bagian

Organisasi

Pendidikan dan

Pelatihan TFT untuk

Esselon III dan

IV(AABK5)

Penyelenggaraan

Pelatihan

Implementasi berbudi

luhur dapat

diaplikasikan dalam

lingkungan bekerja

dan masyarakat

845.250.000 BKD

Pembinaan Mental

Spiritual dan

Komitmen Moral

Aparatur(AABK6)

Pembinaan Meningkatnya

Motivasi Kerja

1.431.405.000 BKD

54

D. PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Bontang yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2013-2016

meliputi 8 (delapan) area perubahan reformasi Birokrasi, yaitu penataaan kelembagaan, penataan peraturan perundang-undangan,

penataan ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola piker dan budaya kerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2016 disusun melalui analis yang mendalam yang berbasis pada data primer serta

serangkaian FGD (Focus Grup Discussion) oleh masing - masing kelompok kerja (Pokja) Road Map Birokrasi pemerintah Kota Bontang serta

didukung oleh data sekunder melalui wawancara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sehingga ditemukan berbagai

permasalahan pada 8 (delapan) area perubahan tersebut yang selanjutnya dirumuskan dalam agenda program kegiatan untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan tersebut, perbaikan ini selanjutnya menjadi program reformasi birokrasi.

Dengan selesainya penyusunan Road Map Reformasi birokrasi Tahun 2013-2016 dilingkunan Pemerintah Kota Bontang ini, harapannya

adalah berbagai program reformasi birokrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap peningkatan

kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Bontang semakin meningkat, tidak bisa dipungkiri tentu memerlukan waktu yang

relatif lama bagi masyarakat untuk bisa menikmati perubahan tersebut, namun dengan adanya dukungan seluruh pihak baik itu aparatur

pemerintah khususnya komitmen para pemimpin pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Bontang serta dukungan dan komitmen dari

seluruh masyarakat bukan hal yang mustahil Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2016 dapat menjadi guidance dalam upaya

perbaikan birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Bontang.

55

LAMPIRAN

56

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013

RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KELEMBAGAAN

1 Review Departementasi Kewenangan Urusan Kota Bontang (AK1)

x x x x x X 187.200.000

2 Restrukturisasi Struktur OPD (AK2) x x x x x x 0

3 Evaluasi Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Bontang (AK3)

x x x x x x 52.800.000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah (AUU1)

x x x x x x x x x x x x 503.700.000

2 Evaluasi Produk Hukum Daerah (AUU2) x x x x x x x x x x x x 237.255.000

3 Penyusunan PROLEGDA (AUU3) x x x x x x x x x x x x 74.220.000

4 Pelayanan dan Bantuan Hukum (AUU4) x x x x x x x x x x x x 85.920.000

5 Penyuluhan Hukum dan HAM (AUU5) x x x x x x x x x x x x 49.151.000

6 Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU (AUU6)

x x x x x x x x x x x x 65.430.000

57

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Publikasi peraturan perundang-undangan (AUU7)

x x x x x x x x x x x x 24.200.000

8 Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum (AUU8) x x x x x x x x x x x x 69.951.000

9 Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri (AUU9)

x x x x x x x x x x x x 326.580.000

KETATALAKSANAAN

1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (AKTL1)

x x x x x x 0

2 Sosialisasi Penerapan Email resmi pemerintah (AKTL2)

x x x x x x 0

3 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan (AKTL4)

x x x x x x x x x x x x 0

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

1 Pengadaan (Rekrutment) Pegawai (ASDM1)

x x x x x x 498.680.000

2 Pengadaan Sistem Informasi Anjab dan ABK (ASDM2)

x x x x x x 209.500.000

3 Evaluasi Anjab dan ABK (ASDM4) x x x x x x 70.500.000

4 Evaluasi Jabatan (ASDM5) x x x x x x 132.800.000

5 Assesmen Individu berdasarkan kompetensi(ASDM7)

x x x x x x 177.065.000

58

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Bimtek Penilaian Kinerja(ASDM10) x x x x x x 225.000.000

7 Pengembangan data base pegawai (ASDM13)

x x x x x x 127.000.000

8 Penyusunan Analisis Kebutuhanpendidikan dan pelatihan pegawai Berbasis Kompetensi (ASDM14)

x x x x x x 319.170.000

PENGAWASAN

1 Sosialisasi SPIP (AP1) x x x x x x 0

2 Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 SKPD (AP2)

x x x x x x 75.000.000

3 Diklat Auditor ahli (AP3) x x x x x x x x x x x x 0

4 Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHKPN (AP4)


5 kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem

Aplikasi pencatatan Aset Daerah. (AP5)


6 pengadaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah . (AP6)


7 Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi SKPD (AP7)


8 Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan


59

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bontang (AP8)

9 Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bontang (AP9)


10 kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah. (AP10)


11 pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah (AP11)


12 Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi SKPD. (AP12)


13 Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (AP13)


14

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas

KKN (AP14)


AKUNTABILITAS

1 Revisi Dokumen RPJMD (AA1) x x x x x x 600.000.000

2 Evaluasi dan Pengendalian RPJMD(AA7) x x x x x x 0

3 Reviu Renstra SKPD Mengacu x x x x x x 675.000.000

60

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RPJMD(AA8)

4 Penyusunan Renja SKPD (AA11) 675.000.000

5 Penyusunan RKPD (AA12) 245.000.000

6 Evaluasi Indikator Kinerja dan IKU SKPD (AA13)

x x x x x x 78.000.000

7 Evaluasi LAKIP SKPD (AA16)

x x x x x x 75.000.000

8 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal SKPD(AA17)

x x x x x x 25.000.000

9 Penyusunan Penetapan Kinerja dan IKU Tingkat Kota (AA18)

x x x 41.000.000

10 Penyusunan LAKIP Tingkat Kota (AA19) x x x 130.600.000

PELAYANAN PUBLIK

1 Sosialisasi pedoman pelayanan publik (APP1)

x x x x x X 148.000.000

2 Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (APP4)

x x x x x x x x x x x x 131.000.000

3 Sosialisasi pedoman Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (APP5)

x x x x x x 0

4 Sosialisasi Pelayanan Perijinan (APP8) 72.150.000

5 Monitoring dan Pengawasan Perijinan (APP10)

39.050.000

61

NO KEGIATAN

TAHUN 2013

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

1 Diklat Teknis Penyelesaian Kasus Disiplin(AABK1)

x x x x x x 140.270.000

2 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV(AABK5)

x x x x x x 245.250.000

3 Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur(AABK6)

x x x x x x 488.105.000

62



NO KEGIATAN TAHUN 2014

KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KELEMBAGAAN


x x x x x X 173.775.000

2 Restrukturisasi Struktur OPD (AK2) x x x x x x 301.350.000

3 Evaluasi Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Bontang (AK3)

x x x x x x 73.225.000

4 Penyusunan pedoman pola kerja hubungan kerja perangkat daerah (AK5)

x x x x x x x 48.725.000



x x x x x x 744.000.000

2 Evaluasi Produk Hukum Daerah (AUU2)

x x x x x x 250.000.000

3 Penyusunan PROLEGDA (AUU3) x x x x x x 100.000.000


5 Penyuluhan Hukum dan HAM (AUU5) x x x x x x 85.000.000


x x x x x x x x x x x x 70.000.000


x x x x x x 25.000.000

63


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Fasilitasi & Sosialisasi Hukum (AUU8) x x x x x x x x x x x x 75.000.000


x x x x x x 200.000.000

KETATALAKSANAAN

1 Sosialisasi penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah (AKTL2)

x x x x x x x x x x 0

2 Evaluasi SOP SKPD (AKTL3) x x x x x x 60.000.000

3 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan (AKTL4)

x x x x x x x x x x x 0

4 Pengadaan Elektronik Lakip (AKTL5) x x x x x x x x x x x 220.000.000

5 Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (AKTL6)

x x x x x x x x x x x x 139.950.000



x x x x x x 500.000.000

3 Pengembangan Sistem Informasi Anjab dan ABK (ASDM3)

x x x x x x 62.526.000




x x x x x x 150.000.000

6 Penerapan Penilaian Kinerja(ASDM11) x x x x x x 225.000.000


x x x x x x 120.000.000

64


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyusunan Grand Desain pengembangan SDM berbasis kompetensi(ASDM15)

x x x x x x 100.000.000

PENGAWASAN

1 Sosialisasi SPIP (AP1) x x x x x x 100.000.000


x x x x x x x 100.000.000

3 Diklat Auditor ahli (AP3) x x x x x x x x x x x x 100.000.000


x x x x x x 150.000.000

5 Kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah. (AP5)

x x x x x x x x x x x x 150.000.000

6 Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bontang (AP8)

x x x x x x 50.000.000

7 Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan

keuangan pemerintah Kota Bontang (AP9)

x x x x x x 50.000.000

8 Kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah. (AP10)

x x x x x x x x x x x x 150.000.000

65


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


x x x x x x 150.000.000

10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN (AP14)

x x x x x x 150.000.000

AKUNTABILITAS

1 Penyusunan Renja SKPD(AA11) x x x x x x 675.000.000

2 Penyusunan RKPD(AA12) x x x x x x 300.000.000

3 Workshop dn Pelatihan Penyusunan IKU(AA14)

x x x x x x 150.000.000


x x x x x x 75.000.000


41.000.000

6 Penyusunan LAKIP Tingkat Kota (AA19) x x x x x x 100.56.000

PELAYANAN PUBLIK

1 Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan publik (APP2)




3 Penilaian Indeks Kepuasan MAsyarakat (APP6)

x x x x x x x x x x x x 500.000.000

4 Sosiaiisasi Pelayanan Perijinan (APP8) 85.558.000

5 Lokakarya Survey Pengaduan (APP9) 97.513.000

66


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


150.000.000

7 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (APP11)

105.000.000

8 Penyusunan Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan (APP12)

x x x x x x x x x x x x 450.000.000



x x x x x x 175.000.000

2 Penyusunan Pedoman Budaya Kerja(AABK3)



x x x x x x x x x x x x 200.000.000


x x x x x x 368.300.000

67



NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KELEMBAGAAN


x x x x x x 50.000.000

2 Pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional (AK4)

x x x x x x 120.000.000



x x x x x x x x x x x x 750.000.000






x x x x x x x x x x x x 75.000.000


x x x x x x x x x x x x 30.000.000


68

NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


x x x x x x x x x x x x 150.000.000

KETATALAKSANAAN

1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) (AKTL8)

x x x x x x x x x x x x 100.000.000

2 Pengembangan e-lakip dan

(AKTL9)

x x x x x x 100.000.000

3 Pengembangan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (AKTL10)

x x x x x x 100.000.000

4 Evaluasi pedoman ketatalaksanaan (AKTL11)

x x x x x x x x x x x x 120.000.000



x x x x x x 600.000.000

2 Pemeliharaan Sistem Informasi Anjab dan ABK (ASDM3)

x x x x x x x x x x x x 150.000.000



5 Reviu Standar Kompetensi Jabatan(ASDM6)

x x x x x x 100.000.000

69

NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


x x x x x x 150.000.000

7 Penyusunan Pola Karier Pegawai(ASDM8)

x x x x x x 200.000.000

8 Evaluasi Penilaian Kinerja(ASDM12) x x x x x x 225.000.000


x x x x x x x x x x x x 115.000.000

10 Evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi(ASDM19)

x x x x x x x x x x x x 300.000.000

PENGAWASAN



x x x x x x 150.000.000

3 Diklat Auditor ahli (AP3) x x x x x x 100.000.000


x x x x x x 150.000.000

5 pengadaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah . (AP6)

x x x x x x x 600.000.000


x x x x x x 50.000.000

7 Rekonsiliasi pengelolaan keuangan x x x x x x x x x x x x 50.000.000

70

NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bontang

(AP9)

8 pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah (AP11)

x x x x x x 600.000.000


x x x x x x 150.000.000

10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN (AP14)

x x x x x x x x x x x x 200.000.000

AKUNTABILITAS

1 Evaluasi RPJMD 2011-2016(AA3) x x x x x x 450.000.000

2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2016-2021(AA4)

x x x x x x 450.000.000

3 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2011-2016(AA5)

x x x x x x 500.000.000

4 Evaluasi Renstra SKPD (AA 9) 0

5 Penyusunan Renja SKPD (AA11) x x x x x x 675.000.000

6. Penyusunan RKPD (AA12) x x x x x x 300.000.000

7 Evaluasi dan Penyesuaian IK dan IKU (AA15)

100.000.000

71

NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


x x x x x x 25.000.000

9 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal SKPD (AA17)

x x x x x x 75.000.000


41.000.000

11 Penyusunan LAKIP Tingkat Kota (AA19) x x x x x x 120.000.000

PELAYANAN PUBLIK


x x x x x x x x x x x x 150.000.000


x x x x x x x x x x x x 100.000.000

3 Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (APP6)

x x x x x x x x x x x x 85.000.000

4 Sosialisasi Pelayanan Perijinan (APP8) 85.000.000

5 Lokakarya Survey Pengaduan (APP9) 110.000.000


155.000.000

7 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (APP11)

155.000.000

8 Monitoring Pelaksanaan PATEN (APP13) x x x x x x x x x x x x 250.000.000

72

NO KEGIATAN

TAHUN 2015

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



x x x x x x 175.000.000

2 Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja(AABK3)

x x x x x x x x x x x x 85.000.000

3 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV(ABD5)

x x x x x x 200.000.000


x x x x x x x x x x x x 375.000.0100

73




KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KELEMBAGAAN


x x x x x x 50.000.000



x x x x x x x x x x x x 800.000.000






x x x x x x x x x x x x 100.000.000


x x x x x x x x x x x x 50.000.000



x x x x x x x x x x x x 250.000.000

AK1

74


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KETATALAKSANAAN

1. Evaluasi Pedoman Ketatalaksanaan (AKTL7)

x x x x x x x x x x x x 100.000.000

2

Monitoring dan Evaluasi Penerapan

Standar Operasional Prosedur (SOP) (AKTL8)

x x x x x x x x x x x x 110.000.000

2



x x x x x x 500.000.000

2 Pemeliharaan Sistem Informasi Anjab dan ABK (ASDM3)

x x x x x x 150.000.000



5 Reviu Standar Kompetensi Jabatan(ASDM6)

x x x x x x 150.000.000

6 Assesmen Individu berdasarkan

kompetensi(ASDM7)

x x x x x x 157.500.000

7 Reviu pola karier pegawai(ASDM9) x x x x x x 200.000.000

8 Evaluasi Penilaian kinerja SDM Aparatur(ASDM12)

x x x x x x x x x x x x 225.000.000


x x x x x x x x x x x x 115.000.000

75


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi(ASDM16)

x x x x x x x x x x x x 100.000.000

PENGAWASAN



x x x x x x 175.000.000

3 Diklat Auditor ahli (AP3) x x x x x x x x x x x x 100.000.000


x x x x x x 150.000.000

5 Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi SKPD (AP7)

x x x x x x 300.000.000


x x x x x x x x x x x x 50.000.000

7 Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bontang (AP9)

x x x x x x 50.000.000

8 Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi SKPD. (AP12)

x x x x x x 300.000.000


x x x x x x 150.000.000

10 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas

x x x x x x 200.000.000

76


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KKN (AP14)

AKUNTABILITAS

1 Penetapan RPJMD 2016-2021 (AA6) 650.000.000

2 Penyusunan Renstra SKPD (AA10) 1.350.000.000

3 Penyusunan Renja SKPD (AA11) x x x x x x 675.000.000

4 Penyusunan RKPD (AA12) x x x x x x 300.000.000

5 Evaluasi dan Penyesuaian IK dan IKU (AA15)

100.000.000

6 Evaluasi LAKIP SKPD(AA16)

x x x x x x 30.000.000

7 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal SKPD(AA17)

x x x x x x x x x x x x 25.000.000


50.000.000

9 Penyusunan LAKIP Tingkat Kota (AA19) 120.000.000

PELAYANAN PUBLIK


x x x x x x x x x x x x 150.000.000

2 Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (APP6)

x x x x x x x x x x x x 85.000.000

3 Monitoring Pelaksanaan PATEN (APP13) x x x x x x x x x x x x 200.000.000


77


KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja(AABK4)

x x x x x x x x x x x x 100.000.000


x x x x x x x x x x x x 200.000.000

3 Pembinaan Mental Spiritual dan

Komitmen Moral Aparatur(AABK6)

x x x x x x x x x x x x 200.000.000

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang - ppid.bontangkota.go.idppid.bontangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RMRB-Kota... · 1. Latar Belakang ... (Perda) Kota Bontang No. 5 – 8 Tahun

Text of A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang -...

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 1.1 Latar Belakang Dengan visi Pembangunan Kota Yogyakarta yakni Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Bandung yang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG · RSUD Embung Fatimah Kota Batam 1 Profile RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan

BAB I LATAR BELAKANG I.I Latar Belakang

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS Latar Belakang …

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...1 LKjIP Dishubkominfo 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai instansi pemerintah

PENDAHULUAN Latar Belakang - core.ac.uk · A. Latar Belakang Di ... tentunya banyak sekali fenomena-fenomena suku Tiong hoa yang ... yang strategis terletak di jantung kota Malang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - …eprints.undip.ac.id/45567/2/BAB_I.pdf · 1.1 Latar Belakang Pengelolaan informasi pariwisata Kota Semarang bisa dibilang tertinggal jauh

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Penelitianeprints.ums.ac.id/48363/4/BAB I.pdfpariwisata di Indonesia. Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki Kota Surakarta merupakan kota

BAB 1 LATAR BELAKANG 1. 1 Latar Belakang

Latar Belakang Penelitian Implementasi Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Permasalahan Kota

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangrepository.untag-sby.ac.id/340/2/BAB 1.pdfPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kota Malang merupakan kota yang memiliki potensi dalam hal perdagangan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA BATAM BIODATA … · RT/RW : ... CPNS / LPJ / PNS ... Latar Belakang

BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahthesis.umy.ac.id/datapublik/t15292.pdf · A. Latar Belakang Masalah Letak Geografis Kota Yogyakarta, teletak pada pegunungan selatan, Gunung

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang · 2020-03-09 · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan visi Pembangunan Kota Yogyakarta yakni Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1728.pdf · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bandung merupakan kota

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/919/Bab I, II... · A. Latar Belakang Masalah ... Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - denpasarkota.go.id · 1.1. Latar Belakang ... ( Perda ) Kota Denpasar Nomor 7 ... pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas Pertanian

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1710.pdf · 1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian didalam ...repository.unsada.ac.id/922/3/BAB I.pdfBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Meningkatnya mobilitas masyarakat di kota-kota

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah/Desain... · A. Latar Belakang Masalah ... daerah antara dua kota budaya Yogyakarta dan Surakarta. Bermacam alternatif tujuan pariwisata

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.uinsby.ac.id/5408/4/Bab 1.pdf · A. Latar Belakang Masalah ... Kota ini terdapat Teluk Tanduk Emas ... Di bagian paling belakang,

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - elib.unikom.ac.idelib.unikom.ac.id/files/disk1/695/jbptunikompp-gdl-nataliusla... · 1.1 Latar Belakang Kota Bandung ... (Badan Pusat Statistik

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - core.ac.uk file1.1 Latar Belakang Pemerintah Kota melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No.7 ... Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - UMSeprints.ums.ac.id/31213/2/BAB_I.pdfPusat Kota/Pinggiran Kota/Desa Sore - Malam

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Latar ...etheses.uin-malang.ac.id/2606/5/10660020_Bab_1.pdf · 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Latar Belakang Objek Kota

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang€¦ · 1 Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat

Documents

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang - ppid.bontangkota.go.idppid.bontangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/10/RMRB-Kota... · 1. Latar Belakang ... (Perda) Kota Bontang No. 5 – 8 Tahun

Text of A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang -...