~

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-21 IPB/2008

PETUNJUK PELAKSANAANPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang a.

b.

c.

d.

1.Mengingat

TENTANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nemer07/PMK.O5/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nemer 45/PMK.O5/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap, telah ditetapkan perubahan tarif/biaya penginapan dan uangrepresentatif serta fasilitas angkutan dalam keta/sewa kendaraanbagiPejabat Negara;

bahwa sehubungan dengan perubahan. !ariflbiaya sebagaimanadimaksud dalam huruf a, ketentuan mengenai Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nemer PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPerjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah di\!J>bah denganPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-37/PB/2007,perlu disesuaikan;

bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai pelaksanaanpembayaran dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap,dan mekanisme pembayaran langsung perjalanan dinas,melalui rekeningBendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening Pejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap, dipandang perlu mengaturkembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap denganPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaantentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);91~

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 4355);

4. Und~Jl9-Undang Nomor,.,",15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan den Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 134/PMK.O6/2005 tentang PedemanPembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 45/PMK.O5/2007 tentang PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

"pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nemer 07/PMK.O5/2008 tentangPerubahan Kedua alas Peraturan Menteri Keuangan Nemer45/PMK.O5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-66/PB/2005tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAMNEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAITIDAK TETAP.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksuddengan: ~

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalahPejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara NasionalIndonesia (TN I), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri).

3. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktutertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunanyang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengankebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem

,."""kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh PenggunaAnggaran/Kuas~ Pengguna Anggaran di lingkungan KementerianNegara/Lemb~ga.

5. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebutperjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baikperseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kola, yang dilakukan dalamwilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara alas perintahPejabat yang Berwenang, termasuk pe~alanan dari tempat kedudukanke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan daritempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalamnegeri.

6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan buktipengeluaran yang sah.

7.. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yangdihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Sural Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPDadalah sural perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

9. Tempat Kedudukan adalah tempaUkota kantorlsatuan kerja berada.

10. Tempat Bertolak adalah tempaUkota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.

11. Tempat Tujuan adalah tempaUkota yang menjadi tujuan perjalanandinas.

12. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab alas penggunaan anggaran pad akementerian negarallembaga yang bersangkutan.

14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalahpejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PAuntuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

15. Sural Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalahdokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisipermintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkansural perintah membayar sejumlah uang alas beban bagian anggaranyang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dgllam dokumen perikatan yang menjadi dasarpenerbitan SPP berkenaan.

16. Sural Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah suralperintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk danalas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanyaberdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepadapihak dan alas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPPberkenaan.

91;}-

17. Sural Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalahsural perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negarakepada Bank Operasional/Kantor Pes dan Giro berdasarkan SPM untukmemindahbukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihakyang ditunjuk dalam SPM berkenaan.

18. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerjadalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaranuntuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja-satuankerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaranlangsung.

19. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uangyang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangatmendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

20. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yangselanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yangditerbitkan oleh PAiKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananyadipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebutSPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat olehPAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

Pasal2

Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempatkedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula,terdiri dari:

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;

b. biaya transpor pegawai;

c. biaya penginapan;

d. uang representatif;

e. sewa kendaraan dalam kota.

Khusus untuk keperluan menjemputlmengantarkan ke tempat pemakamanjenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yangmeninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan menjemputlmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukanyang terakhir ke kota tempat pemakaman, selain biaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal '/2, ~juga diberikan biaya menjemput/mengantarjenazah, yang terdiri dari:

a, biaya pemetian;

b, biaya angkutan jenazah,

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

91}-(,

Pasal 4

Biaya transpor pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk:

a. perjalanan dari tern pat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandaralpelabuhan keberangkatan sarnpai ternpat tujuan pergi pulang;

b. retribusi yang dip~ngut di terminal bus/stasiun/bandaralpelabuhan sesuaiperaturan daerah setempat.

Pasal5

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel;

b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

Pasal 6

(1 )

(2)

(3)

Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara secaraat cost maksimum Rp500.000,OO/hari.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)cligunaKan untuK Keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

Biaya sewa kendaraan dalam kota yang diberikan sudah termasuk biayauntuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak, dan pajak.

BAB III

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal7

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas paguanggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan.

Pasal8

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UPdan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal9

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukandengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh BendaharaPengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya.

Pasal10

sebagaimana dimaksud dalamKuasa PAlPejabat Pembuat

Pasal 9 didasarkanKomitmen kepada

Pemberian uang mukapada permintaan dari- --l::3endahara Pengeluaran dengan dilampiri: (}/)'y'

. ~

a. Surat tugas untuk melakPejabat yang Berwenang;

SPPD;

Kuitansi pe~alanan dinas;

Rincian biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan permintaanBendahara PengeluaranPejabat Negara/Pegawaiperjalanan dinas.

ukan perjalanan dines yang ditandatangani oleh

b.

c.d.

Pasal 11

sebagaimanamembayar uangNegeri/Pegawai

dimaksud dalam Pasal 10,muka perjalanan dinas kepadaTidak T etap yang melakukan

Pasal12

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme PembayaranLangsung (LS) kepada pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biayapenginapan dapat dilakukan melalui pihak ketiga;

b. Pihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;

c. Penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaanbarang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal13

(1) Kontraklperjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk 1 (satu)paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai kontraklperjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tariftiket dan penginapan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak ketiga didasarkanatas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalamkontraklperjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, pihak ketigamengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

(3) Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, Pejabat Pembuat Komitmenmengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM denganmelampirkan:

Kontrak/perjanjian yang mencantumkan nomor rekening;

Surat Pernyataan Kua'Sa PA mengenai penetapan rekanan;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

Berita Acara Pembayaran;

Kuitansi;

SPTB;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Gj'd/

g. Resume KontraklSPK;

h. Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP), sesuai ketentuan;

i. Daftar Pelaksanaan/Prestasi Kerja yang memuat antara laininformasi data Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap(nama, pangkatlgolongan), tujuan, tanggal keberangkatan, tempatmenginap, lama menginap, dan jumlah biaya masing-masing PejabatNegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap.

(4) Dalam hal pajak atas pengadaan tiket dan penginapan telah dibayar olehpihak ketiga, pembayaran tagihan kepada pihak ketiga tidak perludipotong pajak.

Pasal 15

Atas dasar SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PejabatPenanda Tangan SPM menerbitkan dan mengajukan SPM kepada KPPNdengan melampirkan SPTB, Resume KontraklSPK, dan Faktur Pajakdan/atau SSP, sesuai ketentuan.

Pasal16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanismePembayaran Langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran ataurekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap apabila:

a. biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum perjalanandinas dilaksanakan;

b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinasdibayarkan.

Pasal17

Pengajuan SPM kepada KPPN atas pembayaran biaya perjalanan dinassebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri SPTB dan Daftar yangditandatangani Kuasa PA (memuat nama Pejabat Negara/PegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap, NIP, kota tujuan perjalanan dinas, lamaperjalanan dinas, jumlah uang, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaranatau nomor rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap)yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABANBIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELALUI UP

rasa! 18

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinaspaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.~

(1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuaibanyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Biaya transpor peg~wai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalamkota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan buktipengeluaran yang sah.

(3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor pegawai, terdiri dari:

a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiunlbandaralpelabuhan pergi pulang;

b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandaralpelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;

c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api,tiket kapallaut, dan tiket bus;

d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

(4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal buststasiun/bandaralpelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dariterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulangserta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperolf3h,Pejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak T etap yang melakukanperjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran RiiI yang dibutuhkanuntuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat PembuatKomitmen, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya ataspengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksudsebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini.

(5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupakuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atautempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanandinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biayapenginapan tersebut yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, denganmenyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagaipengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(7) Bukti pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kola adalahkuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badanusaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

(8) Pejabat Pembuat Komitmen menilai kesesuaian dan kewajaran alasbiaya-biaya Ycmg tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.

(1 )

Pasal 19

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pad a DIPA satuar;Jkerja/kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biayaperjalanan dinas oleh satuan kerja/kantor penyelenggaran kegiatan.~

(2) Biaya transportasi keberangkatan Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti seminar, rapat, den lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai buktipengeluaran.

(3)

(1) Pejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telahmelakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaranasH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pejabat PembuatKomitmen.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruhbukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/PegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikankepada Bendahara Pengeluaran.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat NegaralPegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinasmengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Apabila terdapat kekurangan pembayaran, alas persetujuan PejabatPembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangantersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetapyang telah melakukan perjalanan dinas.

Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanismePembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaransebagaimana diatur dalam Pasal16 huruf a, diatur sebagai berikut:

a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada PejabatNegara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap melebihi biayaperjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorke Kas Negara;

b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada PejabatNegara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap kurang dari biayaperjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidakmemperoleh penggantian.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanandilakukan perhitungan rampung, Pejabatmengajukan SPP-GUP dilampiri SPTB dankepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

(2)

Biaya transportasi kepulangan Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak T etap dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan mengacu pada buktibiaya transportasi yang disampaikan pad a saat kedatangan.

Pasal 21

Pasal 22

dinasPembuat

bukti-bukti

yang telahKomitmen

pengeluaran

SPM-GUP diajukan ke KPPN dilampiri SPTB untuk diterbitkan SP2Dalas pengeluaran tersebut. ~

Pasal 23

Pemberian uang muka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 dapat melebihi Rp10.000.000,OO (sepuluh juts rupiah) untuk setiapPejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakanperjalanan dinas.

Pasal24

Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2008sampai dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan initetap berpedeman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

. Nemer PER-34/PB2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nemer PER-37/PB/2007.

PasaJ25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPER-37/PB/2007 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direkturditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ditetapkan di Jakartapada tan99al 5 JuJti 2008

t

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

berdasarkan SuratNomor...: , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperolehbukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaanperjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan ataspembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataansebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:Pejabat Pembuat Komitmen,

.NIP'

LAMPIRANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 2tIPB12008 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAMNEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RilL

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .............................

ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

, tanggal, bulan, tahunPejabat Negara/Pegawai Negeriyang melakukan perjalanan dinas,

.............................................NIP

CYfJ-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

berdasarkan SuratNomor...: , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperolehbukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaanperjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan ataspembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataansebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:Pejabat Pembuat Komitmen,

.NIP'

LAMPI RANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 2'tIPB12008 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAMNEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RilL

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..............

ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

, tanggal, bulan, tahunPejabat Negara/Pegawai Negeriyang melakukan perjalanan dinas,

"""""""""""""""""""""'"NIP

crfJ-