9 Juli 2014 · Dasar Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, KPU Demokrasi Indonesia, DR. Roeslan Abdul Gani dkk

Buku Saku

9 Juli 2014

Kabupaten Cilacapwww.kpud-cilacapkab.go.id

0 | “ M e n u j u P i l p r e s 2 0 1 4 ” K P U K a b . C i l a c a p

Kabupaten Cilacap

Buku Saku “Menuju Pilpres 2014”

Disusun Oleh: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Seri Publikasi Buku Saku Pemilu 2014 Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2013 - 2018 INDON TJAHJONO (Ketua) AKHMAD KHOLIL, SH. (Anggota) ANIROH, S.Ag., M.S.I. (Anggota) SIGIT KWARTIANTO, SS. (Anggota) HANDI TRI UJIONO, S.Sos. (Anggota) Kantor: Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp : (0282) 533420 Fax : (0282) 533421 Website : www.kpud-cilacapkab.go.id Email : redaktur@ kpud-cilacapkab.go.id

Sumber Pustaka: Undang-undang dan Peraturan KPU mengenai Pemilu Dasar Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, KPU Demokrasi Indonesia, DR. Roeslan Abdul Gani dkk

http://www.kpud-cilacapkab.go.id/


Pengantar

Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia,

kedudukan presiden teramat sangat penting, presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-

keputusan bersifat nasional. Oleh karena itu, proses pemilihan

presiden dan wakil presiden harus mampu menghasilkan presiden pemimpin yang benar-benar mencerminkan

kehendak rakyat berdasarkan UUD 1945.

Pada saat ini Indonesia telah mengalami begitu banyak perubahan di bidang kehidupan sosial dan politiknya,

termasuk tata laksana pemilihan eksekutif, karena itu

pemilihan presiden langsung sebagai pencerminan dari demokrasi partisipatoris.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku berisi

informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan informasi lain

yang relevan yang diharapkan berkontribusi sebagai bahan

pendidikan pemilih cerdas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita.

Cilacap, Mei 2014

Tim Penyusun


BAB I NEGARA DEMOKRATIS

Ciri Negara Demokratis: o Adanya Penyelenggaraan Pemilu secara berkala. o Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan

responsif o Adanya perlindungan atas HAM o Berkembangnya Civil Society dalam masyarakat

Pemilihan Umum Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit.

UNTUK APA PEMILU?

TUJUAN PEMILU(Election Objectives)

KETERWAKILAN

POLITIK(Political

Representativeness)

INTEGRASI

NASIONAL(National Integration)

PEMERINTAHAN

EFEKTIF(Effective

Government)


BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dasar Hukum o UNDANG UNDANG DASAR 1945 o UNDANG UNDANG Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Partai Politik. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Peneyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;


Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;


Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara

langsung memberikan suaranya sesuai hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum: pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan minimal dalam usia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status social dan lain-lain;

3. Bebas: setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam pelaksanaan, setiap warganegara dijamin keamanannya;

4. Rahasia: dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari TPS dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;

5. Jujur: berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan


bertindak jujur sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

6. Adil: berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas Penyelenggaraan Pemilu o Mandiri o Jujur o Adil o Kepastian hukum o Tertib penyelenggaraan o Kepentingan umum

o Keterbukaan o Proporsional o Akuntabilitas o Efisiensi o Efektivitas


TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KETERANGAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri

3 s/d 23 Maret 2014

Dilaksanakan oleh KPU

Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan

24 s/d 30 Mar2014


PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Sinkronisasi DPT Pemilu Legislatif (DPSPemilu Presiden dan Wakil Presiden) denganDPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pascaPemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

11 s/d 20 Apr 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota

Pemutakhiran terhadap Pemilih yangberumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9Juli 2014 dan DPTb

21 Apr s/d 10 Mei 2014

Dilaksanakan oleh PPS

Penetapan DPS hasil pemutakhiran (DPSHP) 11 s/d 12 Mei 2014

Dilaksanakan oleh PPS



PENCALONAN

Penetapan jumlah dukungan perolehan suaradan kursi untuk pencalonan Presiden danWakil Presiden

17 Mei 2014 Oleh KPU

Pengumuman masa pendaftaran 11 s/d 17 Mei 2014

Oleh KPU

Pendaftaran pasangan calon Presiden danWakil Presiden

18 s/d 20 Mei2014


Pemeriksaan kesehatan pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden

19 s/d 23 Mei 2014

Bakal pasangan calon diberisurat pengantar pemeriksaankesehatan setelahmenyampaikan suratpencalonan

Verifikasi terhadap kelengkapan dankebenaran dokumen persyaratan administrasiPaslon Pilpres

18 s/d 23 Mei 2014

oleh KPU untuk setiap pasangancalon paling lama 4 (empat) harisejak diterimanya suratPencalonan

Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasikelengkapan dan kebenaran dokumenpersyaratan administrasi

22 s/d 23 Mei 2014

Dilaksanakan oleh KPU kepadapartai politik atau gabunganpartai politik pada hari ke (5)lima sejak diterimanya suratpencalonan


Pengumuman DPS hasil pemutakhiran (DPSHP) 13 s/d 19 Mei 14 Oleh PPS

Masukan dan tanggapan masyarakat terhadapDPS hasil pemutakhiran (DPSHP)

20 s/d 26 Mei 14 Oleh PPS

Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran 27 Mei s/d 2 Juni 2014 Oleh PPS

Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan DPT di PPS 3 s/d 4 Juni 14 oleh PPS

Penyusunan dan rekapitulasi di PPK 5 s/d 6 Juni 14 oleh PPK

Rekapitulasi dan penetapan di KPUKabupaten/Kota

7 s/d 9 Juni 14 KPUKabupaten/Kota

Rekapitulasi di KPU Provinsi 10 s/d 11 Juni 2014 KPU Provinsi

Rekapitulasi di KPU 12 s/d 13 Juni 14 Dilaksanakan oleh KPU

Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 5 Juni s/d 1 Juli 14 oleh PPS

Penetapan DPK 1 s/d 2 Juli 14 oleh KPU Provinsi



PENCALONAN

Pemeriksaan kesehatan pasangan calonpengganti

30 Mei s/d 8 Juni 2014

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumenpersyaratan administrasi bakal pasanganPresiden dan/atau Wakil Presiden pengganti

29 Mei s/d 8Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPUpaling lama 4 (empat) harisejak diterimanya suratpengusulan

Pemberitahuan tertulis hasil verifikasikelengkapan dan kebenaran dokumenpersyaratan administrasi bakal pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden Pengganti

2 s/d 9 Juni 2014 Dilaksanakan oleh KPUpaling lama pada hari ke 5(lima) sejak diterimanyasurat Pengusulan

Penetapan nama-nama pasangan calon Presidendan Wakil Presiden

31 Mei 2014/10 Juni 2014

Oleh KPU

Pengambilan nomor urut serta penetapannomor urut dan pengumuman pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden

1 Juni 2014/ 11 Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU dandihadiri ol eh pasangancalon


PENCALONAN

Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden

24 s/d 26 Mei 2014

Oleh partai politik ataugabungan partai politik,paling lama 3 (tiga) harisejak diterimanya suratpemberitahuan hasilVerifikasi

Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratanpasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

25 s/d 27 Mei 2014

Oleh partai politik ataugabungan partai politikpada hari ke 4 (empat)sejak diterimanya suratpemberitahuan hasilverifikasi

Verifikasi hasil perbaikan kelengkapanpersyaratan pasangan calon Presiden dan WakilPresiden

26 s/d 29 Mei2014

oleh KPU paling lama 3(tiga) hari sejakditerimanya suratPerbaikan

Pemberitahuan tertulis hasil verifikasiperbaikan

28 s/d 30 Mei2014

oleh KPU

Pengusulan bakal pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden pengganti

29 Mei s/d 5 Juni 2014

Paling lama 7 (tujuh) harisejaksurat permintaan dariKPU diterima



REKAPITULASI

PPKRekapitulasi hasil penghitungan suara danpenyusunan berita acara, Pengumuman tingkatKecamatan, Penyampaian berita acara,rekapitulasi dan alat kelengkapan ke KPUKabupaten

13 s/d 15 Juli2014

Oleh PPK

KPU KabupatenRekapitulasi hasil penghitungan suara danpenyusunan berita acara, Pengumuman tingkatKabupaten, Penyampaian berita acara,rekapitulasi dan alat kelengkapan ke KPUProvinsi

16 s/d 17 Juli 2014

Oleh KPU Kabupaten


PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Juli 2014 Oleh KPPS

Pemungutan suara di TPSLN 4 s/d d9Juli 2014

Oleh KPPSLN

Penghitungan suara di TPSLN 9 Juli 2014 Oleh KPPSLN

REKAPITULASI

PPSRekapitulasi hasil penghitungan suara &penyusunan berita acara, Pengumuman tingkatdesa/kelurahan, Penyampaian berita acara,rekapitulasi dan alat kelengkapan ke PPK

10 s/d 12 Juli2014

Oleh PPS


KAMPANYE

Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden danWakil Presiden/tim kampanye tentangpelaksanaan kampanye

2 Juni 2014/12 Juni 2014

Dikoordinasikanoleh KPU

Deklarasi Pemilu Presiden dan WakilPresiden Berintegritas

3 Juni 2014/13 Juni 2014

Dilaksanakan olehKPU, pasanganCalon, dan timkampanye

Kampanye 4 Juni s/d 5 Juli 2014

atau14 Juni s/d 5

Juli 2014

Dilaksanakan olehKPU, pasanganCalon, dan timkampanye

Masa tenang 6 Juli s/d 8 Juli2014



PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presidendan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi

23 s/d 25 Juli2014

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presidendan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi

4 s/d 21 Agustus 2014

PENETAPAN HASIL PEMILU

Penetapan hasil Pemilu pasca putusanMahkamah Konstitusi

22 s/d 24 Agust 2014

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janjiPresiden dan Wakil Presiden terpilih danpemberitahuan kepada para pihak

20 Oktober 2014


REKAPITULASI

KPU ProvinsiRekapitulasi hasil penghitungan suara danpenyusunan berita acara, Pengumuman tingkatProvinsi, Penyampaian berita acara, rekapitulasidan alat kelengkapan ke KPU RI

18 s/d 19 Juli2014

KPU RIa. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

provinsi dan PPLNb. Penyusunan berita acara

20 s/d 22 Juli 2014

PENETAPAN HASIL PEMILU

Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secaranasional

21 S/D 22 Juli 2014



LAPORAN DANA KAMPANYE

g) Penyampaian laporan penerimaan danpenggunaan dana kampanye ke KantorAkuntan Publik (KAP)

24 Juli 2014 Dilaksanakan olehPasangan Calonkepada KAPmelalui KPU, KPUProvinsi dan KPUKabupaten/Kota

h) Audit Dana Kampanye 24 Juli s/d 6 Sept 2014

Dilaksanakan olehKAP

i) Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPUProvinsi dan KPU kabupaten/kota

6 Sept 2014 Dilaksanakan olehKAP

j) Pemberitahuan hasil audit dana Kampanyekepada pasangan calon dan tim kampanye

13 Sept 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU Provinsidan KPUKabupaten/Kota

k) Pengumuman hasil audit dana kampanye 16 Sept 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU Provinsidan KPUKabupaten/Kota


LAPORAN DANA KAMPANYE

a) Laporan rekening khusus 7 Juni 2014 Oleh pasangancalon dan timkampanye

b) Laporan penerimaan dana kampanye periode I 3 Juni 2014

c) Pengumuman penerimaan dana kampanyeperiode I

4 Juni 2014 Oleh KPU

d) Laporan penerimaan dana kampanye periode II 6 Juli 2014 Oleh pasangan calon dan tim kampanye

e) Pengumuman penerimaan dana kampanyeperiode II

7 Juli 2014 Oleh KPU

f) Laporan penerimaan dan penggunaan danakampanye

18 Juli 2014 Dilaksanakan olehPasangan Calonkepada KPU, KPUProvinsi dan KPUKabupaten/Kota


Pemilih Syarat Pemilih o Warga Negara Indonesia o Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau

lebih atau sudah/pernah kawin; o Terdaftar sebagai pemilih; o Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

o Bukan anggota TNI/Polri.

Istilah-istilah Daftar Pemilih 1. DPT: Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih

yang telah memenuhi syarat undang-undang. 2. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar

pemilih yang telah ada dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal;

3. DPK: Daftar Pemilih Khusus adalah daftar Pemilih bagi dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPT, atau DPTb.

4. DPKTb: Daftar Pemilih Khusus Tambahan, Pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.

Pemilih yang berhak memberikan suara adalah:

a) Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS (Model A3-PPWP);

b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb; c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb:

1. Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK; d) Pemilih Khusus Tambahan DPKTb (Pemilih yang

menggunakan hak pilih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain.


KETENTUAN DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH a) Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak

pilih sesuai dengan tempat pemilih terdaftar. b) Pindah Memilih: o Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan

surat pemberitahuan DPTb (Formulir Model A5-PPWP) untuk digunakan untuk memilih di TPS lain dengan menunjukan KTP atau identitas yang sah, oleh PPS asal dicoret dalam DPT

o Pemilih melapor ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang sah dan membawa Formulir Model A5-PPWP yang ditandatangani oleh PPS asal.

c) Memilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain dengan ketentuan: o Pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak

terdaftar dalam Daftar Pemilih manapun; o Terlebih dahulu mendaftar di KPPS dengan

membawa KTP dan Kartu Keluarga di Tempat Pemungutan Suara;

o TPS berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP;

o Penggunaan hak pilih dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

d) Pemilih dengan halangan Fisik o Halangan fisik seperti pemilih tunanetra,

tunadaksa, atau halangan fisik lain, dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.

o Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3-PPWP.



BAB III

PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Peserta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Peserta Pemilu tahun 2014 diikuti 2 (dua Pasangan Calon) ditetapkan pada 31 Mei 2014, pengundian nomor urut dilaksanakan 1 Juni 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No. 28 Jakarta.

PRABOWO SUBIANTO - Ir. H.M. HATTA RAJASA Ir. H. JOKO WIDODO - H. Drs. M. JUSUF KALLA

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PASANGAN CALON NOMOR URUT 2


Berikut ini adalah jadwal penyelenggaraan debat capres berdasarkan keputusan KPU dan hasil undian.

8 Juni 2014, debat capres diselenggarakan dan

ditayangkan oleh SCTV.

15 Juni 2014, debat cawapres diselenggarakan dan

ditayangkan oleh Metro TV. 22 Juni 2014, debat capres diselenggarakan dan

ditayangkan oleh TV One.

29 Juni 2014, debat cawapres diselenggarakan dan ditayangkan oleh RCTI.

5 Juli 2014, debat pasangan capres-cawapres

diselenggarakan dan ditayangkan Kompas TV dan TVRI.

Debat pasangan capres dan cawapres yang terakhir juga akan

digelar sekaligus penutupan masa kampanye pilpres.

Meski KPU memberikan kesempatan kepada setiap televisi

nasional untuk melakukan siaran langsung sesuai jadwal, stasiun televisi tersebut tetap harus berbagi siaran tersebut

untuk dapat ditayangkan di stasiun televisi lainnya.


BAB IV BIODATA PASANGAN CALON

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Sumber: www.kpu.go.id







BAB V











BAB V VISI DAN MISI

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Pasangan Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa

Visi:

“Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil

dan makmur, serta bermartabat”

Misi:

I. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera dan

demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif

dalam menciptakan perdamaian dunia, serta

konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

II. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur,

berkerakyatan dan mandiri.

III. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial,

dengan suberdaya manusia yang berakhlak,

berbudaya luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas,

kreatif dan trampil.


B. Pasangan Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.

Muhammad Jusuf Kalla

Visi:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat Mandiri

dan Berkebribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu

menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan

dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan

memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia

yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim

yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian

dan berkebudayaan

Sumber: www.kpu.go.id


BAB VI MENJADI PEMILIH BERKUALITAS

A. Kampanye Kampanye Pemilu adalah masa dimana peserta pemilu menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dari pemilih Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog; c. penyebaran melalui media massa cetak dan

media elektronik; penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan

di tempat lain yang ditentukan oleh KPU; f. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye

Pasangan Calon; dan; g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan

perundang-undangan.

B. Cermati Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu

Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD adalah Partai Politik dan Pemilu DPD adalah Perseorangan. Visi misi dan program peserta Pemilu harus dicermati secara komprehensif.

1. Visi

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi, perusahaan, atau individu yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konteks pemilu, visi peserta pemilu merupakan hal yang sangat penting,


dikarenakan, visi mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan di masa depan.

Visi, antara lain harus mengandung karakteristik seperti, dapat di bayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta mudah dipahami.

Para Pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai peserta Pemilu Pilpres melalui kampanye dan media lain.

2. Misi

Misi merupakan lanjutan dari visi yang pada dasarnya adalah alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi dan merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaannya kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun keluar tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan visi.

Misi biasanya sudah mengarah secara tegas menuju suatu tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menterjemahkan visi dan untuk diimplementasikan dalam program.

Hubungan visi, misi dan program tersebut fokus perhatian para pemilih dan masyarakat dalam melihat kapabilitas peserta Pemilu. Diperlukan pencermatan kritis terhadap misi peserta pemilu, karena misi merupakan langkah awal menuju program yang secara teknis dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Jika misi tidak jelas, maka


sudah dapat dipastikan program yang ditawarkan juga perlu dipertanyakan.

3. Program

Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi, Para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat menilai program yang ditawarkan dan apakah program-program tersebut realistis sesuai dengan kemampuan peserta pemilu? Apakah telah menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi para pemilih dan masyarakat? Apakah dirancang dengan pemikiran yang komprehensif ?

Kecermatan dan kecerdasan pemilih dan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan pilihan. Kesalahan menilai program-program tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam menentuan pilihan. Kesalahan menentukan pilihan akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Kesadaran pemilih tentang perlunya mencermati menjadi kunci utama terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kesadaran inilah yang seharusnya terus dibangun, sehingga Pemilu sebagai instrumen pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.


C. Kenali Riwayat Hidup Calon dan Rekam Jejaknya Sebelum menentukan pilihan, pemilih dapat mengenali dan mengetahui riwayat hidup calon anggota legislatif. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tersebut dapat dicari dari media yang tersedia, baik cetak, elektronik, online maupun media sosial.

Untuk mengetahui Daftar Riwayat Hidup Calon salah satunya dengan mengakses formulir BB 4 PPWP pada situs resmi KPU: www.kpu.go.id.

D. Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik

Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup dan dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga dapat memperkaya informasi dan menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan.

Rasionalitas diperlukan dalam menentukan pilihan, apakah peserta pemilu dan calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakay dan secara personal calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya. Betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan penentuan pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa depan.

http://www.kpu.go.id/


E. Pastikan Memberikan Suara Dengan Benar

Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan dipergunakan.

Pemilih dapat melihat Daftar Pasangan Calon pada papan yang ada di TPS.

F. Mekanisme Pemberian Suara

Pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Rabu 9 Juli 2014.

Jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 800 orang. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah DPT dan DPTb.

Pemberian suara pada Pemilu tahun 2014, dengan cara mencoblos.

Mekanisme pemberian suara pada TPS:

1. Pemilih menerima surat pemberitahuan untuk memilih dari Ketua KPPS Formulir model C 6-PPWP;

2. Pemilih datang ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas KPPS;

3. Petugas KPPS mengecek kesesuaian nama dalam surat pemberitahuan dengan Salinan DPT & DPTb, menulis nomor urut kedatangan, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin;

4. Pemilih duduk menunggu giliran;


5. Pemilih dipanggil oleh ketua KPPS, kemudian menerima surat suara;

6. Pemilih membuka surat suara lebar-lebar dihadapan ketua KPPS untuk memastikan surat suara tersebut tidak rusak, yang dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah;

7. Apabila surat suara dipastikan rusak, Pemilih dapat meminta penggantian surat suara kepada ketua KPPS, dan ketua KPPS wajib memberikan penggantian surat suara yang rusak;

8. Apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik maka pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suaranya;

9. Pemilih melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalam kotak suara;

10. Pemilih menandai jarinya dengan tinta yang menandakan bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya;


beda pilihan

12

3

4

5

6

7

DENAH TPS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN TAHUN 2014


SUARA SAH Surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila : 1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan 2. 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara; 3. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2

dinyatakan sah atau tidak sah; 4. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang

memuat nomor urut atau nama calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

5. tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

6. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;


CATATAN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


CATATAN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


CATATAN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


9 JULI 2014www.kpud-cilacapkab.go.id

GUNAKANHAK PILIH ANDA

Documents

9 Juli 2014 · Dasar Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo Nuansa Pemilihan Umum Di Indonesia, KPU Demokrasi Indonesia, DR. Roeslan Abdul Gani dkk