LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Nomor 8 Tahun 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI UNTUK KAWASAN

PENGEMBANGAN PERKOTAAN BARU (KPPB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. bahwa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang terus

mengalami perubahan dan memperlihatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari dinamisasi proses alami yang terjadi seperti abrasi, sedimentasi/abrasi, pencemaran lingkungan, intrusi air laut dan permukiman kumuh.

b. bahwa adanya kesenjangan perkembangan wilayah di bagian utara dengan wilayah selatan Kabupaten Tangerang yang semakin lama semakin jauh.

c. bahwa dalam upaya menanggulangi permasalahan

sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dilakukan kebijakan melalui reklamasi pantai secara cermat dan terpadu untuk menciptakan kawasan pengembangan perkotaan baru yang dapat mengembangkan potensi sosial ekonomi mayarakat.

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (KPPB).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang ........

-2-

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3419);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).

8. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

12. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010).

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4427).

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Undang ...............

-3-

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Nomor 3225);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandara Udara;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69 tambahan lembaran Negara 3721 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 3838).

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan propinsi sebagai Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN BARU (KPPB)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang; c. Bupati adalah Bupati Tangerang; d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

Reklamasi ...............

-4-

e. Reklamasi Pantai Utara di Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut

reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Tangerang Banten.

f. Penyelenggaraan Reklamasi adalah kegiatan reklamasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan (termasuk pengawasan) dan pengelolaan hasil reklamasi;

g. Kawasan pantai adalah sebagaian wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi areal daratan dan areal reklamasi yang terletak dipantai utara Kabupaten Tangerang.

h. Kawasan Daratan Pantai adalah kawasan daratan di Kabupaten Tangerang yang termasuk pada kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. Pengembangan Kawasan pantai adalah pengembangan lahan reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru (KPPB).

j. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

k. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diperuntukan bagi keselamatan pelayaran dan pengembangan pelabuhan yang bersangkutan;

l. Garis Sempadan Pantai garis yang membatasi kawasan tertentu sepanjang pantai dengan jarak tertentu dari titik pasang tertinggi ke arah daratan dan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;

m. Garis Pantai adalah garis yang membatasi sempadan pantai dengan muka atau titik pasang laut tertinggi;

n. Standar Perencanaan adalah dasar-dasar atau acuan yang dipergunakan untuk memperkirakan pemenuhan suatu kebutuhan dalam kegiatan perencanaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama

Asas

Pasal 2 Reklamasi pantai berasaskan : a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan

berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penyelenggaraan reklamasi pantai bertujuan : a. Mengatasi kerusakan lingkungan di wilayah Pantai Utara. b. Mengembangkan potensi ekonomi yang dapat menjadi basis ekonomi sehingga

mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan kegiatan lanjutan serta meningkatkan mutu dan dayaguna sumber daya manusia atas dasar kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta;

c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi.

BAB ............

-5-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN REKLAMASI

Pasal 4 (1) Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan

penataan kembali kawasan daratan pantai, dilaksanakan secara terpadu dalam rangka tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdayaguna serta peningkatan kualitas lingkungan, dan fungsi sistem pengendalian banjir.

(2) Penyelenggaraan reklamasi diarahkan bagi terwujudnya lahan siap bangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang terpadu dengan penataan kembali kawasan Pantai Utara.

(3) Pemanfaatan lahan reklamasi yang dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan perkotaan baru pantai utara.

Pasal 5

(1) Penyelengaraan dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAMASI

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan reklamasi disusun secara cermat dan terpadu mencakup rencana teknik reklamasi, rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi, rencana rancang bangun, rencana penyediaan prasarana dan sarana, analisa dampak lingkungan, rencana kelola lingkungan, rencana penataan alur pelayaran, rencana pemantauan lingkungan, rencana lokasi pengambilan bahan material dan rencana pembiayaan.

(2) Reklamasi dilakukan dengan sistem polder.

Pasal 7

(1) Bahan material untuk reklamasi pantai diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

(2) Bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan bahan material hasil sedimentasi dipergunakan sepenuhnya untuk kegiatan reklamasi pantai utara.

Pasal 8

Reklamasi meliputi bagian perairan laut sepanjang pantai secara tegak lurus kearah laut yang diukur mulai 200 m dari garis Pantai Utara Tangerang sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut maksimal 8 (delapan) meter dari tinggi muka air laut rata – rata.

Pasal 9

(1) Lahan hasil reklamasi pantai diberikan Status Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang.

(2) Lahan hasil reklamasi pantai, dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Kawasan.

(3) Pelaksanaan hasil reklamasi, sebagaimana pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB ...........

-6-

BAB V

RENCANA TATA RUANG Bagian Pertama

Kebijakan Tata Ruang

Pasal 10

(1) Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru Kabupaten Tangerang harus menjamin terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, dan biota lainnya.

(2) Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru Kabupaten Tangerang harus menjamin pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum.

(3) Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru Kabupaten Tangerang harus menjamin kepentingan perikehidupan nelayan.

(4) Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru Kabupaten Tangerang harus menjamin kelestarian kualitas lingkungan

(5) Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru Kabupaten Tangerang harus menjamin lingkungan pelabuhan

Bagian Kedua Jenis Rencana

Pasal 11

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baru merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan pedoman pengembangan Kawasan yang dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Detail dan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

BAB VI

KELEMBAGAAN Pasal 12

Dalam rangka mengendalikan Penyelenggaraan reklamasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru dibentuk Tim Teknis Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA Pasal 13

1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 6, ayat (2), pasal 7, pasal 9 ayat (2) dan pasal 10, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB ……

-7-

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 13, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang dikeluarkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tangearng Pada Tanggal 26 Juni 2006

BUPATI TANGERANG

ttd

H. ISMET ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal 19 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH ttd H. NANANG KOMARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 08

-8-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAMASI UNTUK KAWASAN

PENGEMBANGAN PERKOTAAN BARU (KPPB)

I. PENJELASAN UMUM Penurunan kualitas lingkungan di sepanjang perairan pantai utara

Kabupaten Tangerang yang diakibatkan dinamisasi proses alami yang terjadi seperti erosi pantai, sedimentasi/abrasi, pencemaran lingkungan, instrusi air laut maupun permukiman kumuh menjadi masalah yang sangat krusial dan perlu mendapatkan penangan khusus.

Selain daripada itu perkembangan wilayah utara jauh tertinggal dibandingkan perkembangan wilayah selatan Kabupaten Tangerang, sehingga apabila wilayah utara tidak segera mendapatkan penangan khusus maka dikhawatirkan kesenjangan pembangunan akan semakin jauh. Salah satu upaya dalam mengendalikan dan menjaga penurunan kualitas lingkungan tersebut ditempuh kebijakan reklamasi yang sekaligus dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan perkotaan baru. Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan diwilayah utara yang mendapat mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya melalui penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya perkembangan wilayah utara diharapkan dapat sejajar dengan wilayah selatan Kabupaten Tangerang. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat....................

-9-

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem polder adalah sistem tata air untuk suatu

daerah dimana didaerah tersebut permukaan tanah lebih rendah dari

permukaan air sekitarnya (sungai, laut dsb) oleh karena itu daerah tersebut

dilindungi sekelilingnya oleh tanggul dengan menggunakan sistem penataan

air, yang menampung air melalui sistem drainage kedalam satu atau

beberapa tanggul, yang kemudian air tersebut dipompakan untuk dibuang

ke laut.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d ayat (4) Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan lingkungan pelabuhan adalah Daerah Lingkungan

Kerja ( DLK ) dan Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLK) pelabuhan;

Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp) pelabuhan meliputi;

1. Daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas

pokok dan fasilitas penunjang.

2. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur

pelayanan, perairan, tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan

sandar dan olah gerak kapal serta perairan untuk pengembangan

pelabuhan jangka panjang.

Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp) pelabuhan merupakan perairan

pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur

pelayanan dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan

pelabuhan jangka panjang, percobaan berlayar, fasilitas pembangunan serta

pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal .............

-10-

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 0806