8. Spesifikasi Teknis Simpang Ulim

7/21/2019 8. Spesifikasi Teknis Simpang Ulim

1/46

RENCANA KERJA DAN SYARAT SYARAT

1

SPESIFIKASI UMUM

BAB I

DATA PROYEK

Pasal 1 : Nama pekerjaan dari proyek ditentukan oleh Owner seperti berikut ini

:

Penimbunan lapangan bola kaki Kecamatan Simpang Ulim

Pasal 2 : Tempat dan lokasi pekerjaanditentukan oleh Owner seperti berikut ini

:

Kabupaten Aceh Timur

Pasal 3 : Item-Item Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh

Kontraktor Pelaksana ditentukan oleh Owner dalam : Kontrak KerjaDan Bill of Quantity

BAB II

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

Pasal 1 : Penanggung Jawab Pelaksanaan ( Kontraktor Pelaksana )

1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan

Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, maka Kontraktor Pelaksana

untuk proyek seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah

Perusahaan seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Fisik.

2.

Kontraktor Pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan secaraseluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen

Kontrak.


2/46


2

3. Tugas dan kegiatan Kontraktor Pelaksana adalah seperti yang

disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana

Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002

Tentang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi atau menurutperubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalam

Kontrak Kerja Fisik.

4. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan struktur organisasi

pelaksana lapangan proyek kepada Owner yang didalamnya

tercantum beberapa tenaga ahli Kontraktor Pelaksana dengan

posisi minimal seperti berikut atau sesuai yang diajukan:1. Site Manager;

2. Pengawas Lapangan;

3. Draftman;

4. Administrasi Proyek; dan

5. Operator Computer.

5. Jumlah personil atau tenaga ahli yang ditempatkan harus sesuai

dengan bobot pekerjaan yang ditangani dan disetujui oleh

Konsultan Manajemen Konstruksi dan Owner.

6. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur

organisasi lapangan proyek yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana harus berada dilokasi pekerjaan minimal selama jam

kerja.

7.

Pengantian tenaga ahli oleh Kontraktor Pelaksana selama proses

pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh

Konsultan Manajemen Konstruksi.

8. Site Manager harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner dan

diketahui oleh Konsultan Supervisi jika hendak meninggalkan lokasi

pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3 hari.


3/46


3

9. Konsultan Supervisi berhak mengajukan kepada Owner untuk

pengantian tenaga ahli Kontraktor Pelaksana yang berada dilokasi

pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan

dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

10.Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Kontraktor

Pelaksana harus mampu memberikan keputusan yang bersifat

teknis dan administratif di lokasi pekerjaan.

Pasal 2 : Sub Pelaksana Pekerjaan / Sub Kontraktor

1.

Penunjukan Sub Pelaksana pekerjaan / Sub Kontraktor hanya dapatdilakukan dengan sepengatahuan dan rekomendasi tertulis dari

Konsultan Supervisi serta mendapat persetujuan dari Owner.

2. Apabila hasil pekerjaan Sub Pelaksana tidak memenuhi semua

persyaratan di dalam kontrak Kerja ataupun tidak memenuhi target

prestasi yang harus dicapai pada suatu tahap pekerjaan, maka

Konsultan Supervisi berhak menginstruksikan kepada Kontraktor

Pelaksana untuk menganti Sub Pelaksana pekerjaan tersebut

dengan yang lain, dan yang disetujui dan Kontraktor Pelaksana

harus menjalankan instruksi tersebut.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan untuk meninggalkan

kewajibannya dengan cara menyerahkan Kontrak Kerja sebagian

atau seluruhnya kepada pihak lain (Sub Pelaksana Pekerjaan) tanpa

seijin atau persetujuan Owner.

4. Apabila tidak disebutkan dalam Kontrak Kerja, maka Kontraktor

Pelaksana tidak dibenarkan untuk men-sub-kan sebagian

pekerjaan yang menjadi kewajibanya tanpa persetujuan Owner dan

Konsultan Supervisi.

5.

Dalam hal sudah mendapat persetujuan Owner dan Konsultan

Supervisi, maka Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab


4/46


4

penuh atas segala kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang dibuat

oleh Sub Kontraktor, sehingga kesalahan dan kelalaian tersebut

merupakan kesalahan dan kelalaian Kontraktor Pelaksana sendiri.

6. Sub Kontraktor adalah pihak-pihak yang mempunyai Kontrak Kerja

langsung dengan Kontraktor Pelaksana, yaitu dalam menyediakandan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai dengan

keahliannya.

7. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas

hasil pekerjaan Sub Kontraktor.

Pasal 3 : Gambar Pelaksanaan ( Shop Drawing )

1. Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar

Pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang

memerlukannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang

Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Bestek.

2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan Shop Drawing ditentukan

oleh Konsultan Supervisi dalam masa konstruksi.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan

sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh


4. Shop Drawing tidak boleh merubah/merevisi Gambar Bestek

kecuali atas persetujuan Konsultan Perencana.

5. Shop Drawing tidak boleh merubah, memperbesar dan

memperkecil kuantitas maupun kualitas pekerjaan.

Pasal 4 : Gambar Lapangan Dan Dokumen Lapangan

1.

Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu set Gambar Bestek

/Gambar Revisi dalam format kertas A3, satu set Shop Drawing,


5/46


5

satu set Spesifikasi Teknis dan satu set Bill of Quantity dilokasi

pekerjaan pada setiap kantor lapangan.

2. Gambar Bestek, Gambar Revisi, Shop Drawing, Spesifikasi Teknis,

dan Bill of Quantity ditempatkan pada tempat yang baik dan dalamkedaan yang rapi.

Pasal 5 : Buku Instruksi Dan Buku Tamu

1.Kontraktor Pelaksana harus menyediakan satu buah Buku Instruksi

dan Buku Tamu dilokasi pekerjaan pada setiap kantor lapangan

dan ditempatkan pada tempat yang baik.

2.Buku Instruksi berisikan instruksi-instruksi dilokasi pekerjaan yang

dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi dan Owner untuk

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yang berhubungan dengan

pelaksanaan pekerjaan.

3.Buku Instruksi harus mencantumkan tanggal instruksi, waktu

instruksi, nama dan jabatan yang memberi instruksi, dan tanda

tangan yang memberi instruksi.

4.Instruksi Konsultan Supervisi dan Owner yang berada dalam Buku

Instruksi harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kontraktor

Pelaksana minimal Supervisor Lapangan untuk dilaksanakan.

5.Kontraktor Pelaksana juga harus menyediakan buku tamu di kantor

lapangan yang diletakan pada tempat yang baik. Semua tamu yang

berkunjung ke lokasi pekerjaan harus terdata dan mengisi buku

tamu ang telah disediakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Pasal 6 : Gambar Hasil Pelaksanaan ( Asbuilt Drawing )

1.Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Hasil

Pelaksanaan (Asbuilt Drawing) yang sesuai dengan hasil


6/46


6

pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebelum serah terima tahap

pertama dilakukan.

2. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan As Built Drawing adalah

pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi berikut ini danpekerjaan pekerjaan lain yang ditentukan oleh Konsultan

Supervisi.

3. As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana harus

disetujui oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana dan

Owner.

4. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menyerahkan 5 set As BuiltDrawing yang telah disetujui kepada Konsultan Supervisi, Owner

dan Konsultan Perencana kepada Owner.

5. Satu set As Built Drawing yang telah disetujui harus disimpan di

tempat yang baik pada bangunan oleh Owner atau pengguna

bangunan.

Pasal 7 : Rencana Waktu Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan (time schedule) keseluruhan kepada

Konsultan Supervisi dan Owner sebelum dimulainya pelaksanaan

pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyelesaiankan pekerjaan sesuai

dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang

telah disetujui oleh Konsultan Supervisi dan Owner kecuali

ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

3. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan keseluruhan yang telah disetujui oleh

Konsultan Supervisi kepada Owner.


7/46


7

4. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan rencana waktu

penyelesaian pekerjaan mingguan pada tahap pelaksanaan

pekerjaan kepada Konsultan Supervisi.

5. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencanapenyelesaian pekerjaan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana dengan memberikan alasan-alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis.

6. Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan

pekerjaan karena kesalahan dalam menyusun waktu pemnyelesaian

pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KontraktorPelaksana.


pekerjaan karena factor cuaca seperti hujan yang lebih dari 1 hari

kerja dan dibuktikan dengan catatan cuaca dalam Laporan Harian

yang disetujui oleh Konsultan Supervisi harus diperhitungkan untuk

penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.


pekerjaan karena factor-factor non teknis yang lebih dari 3 hari

kerja dan diketahui oleh Konsultan Supervisi seperti permasalahan

dengan tanah/lahan pekerjaan sehingga Kontraktor pelaksanan

tidak bisa memasuki dan memulai pekerjaan, ganguan keamanan

dari masyarakat setempat harus diperhitungkan untuk



pekerjaan karena permasalahan yang berhubungan dengan

Spesifikasi Teknis, Gambar Disain, Bill of Quantity dan Kontrak Kerja

dimana tidak ada keputusan yang pasti dari Konsultan Supervisi

dan Owner lebih dari 3 hari kerja harus diperhitungkan untuk



8/46


8

10.Keterlambatan Kontraktor Pelaksana dalam menyelesaikan

pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal selain seperti yang

disebutkan dalam point 6, point 7 dan point 8 tidak boleh

diperhitungkan untuk penambahan waktu pelaksanaan kecuali

ditentukan lain dalam Kontrak Kerja dengan persetujuan KonsultanSupervisi dan Owner.

11.Lamanya penambahan waktu atau jumlah hari kerja tambahan

yang diberikan kepada Kontraktor Pelaksana karena alasan-alasan

seperti yang disebutkan pada point 6, point 7 dan point 8 adalah

menurut keputusan Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 8 : Request Material Dan Request Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan penggunaan

semua material bangunan (request material) sebelum material

bangunan tersebut dipakai dan dimasukan kelokasi pekerjaan.

2. Request Material yang diajukan Kontraktor Pelaksana harus disertai

dengan contoh material dan disetujui oleh Konsultan Supervisi dan

Owner.

3. Persetujuan Request Material yang diajukan oleh Kontraktor

Pelaksana dianggap sah dan diakui apabila disetujui minimal oleh


4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan menyerahkan satu

set contoh material yang telah disetujui kepada Konsultan

Supervisi.

5. Material bangunan yang tidak disetujui oleh Konsultan Supervisi

dan Owner tidak boleh dipakai sebagai material bangunan dan

harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.


9/46


9

6. Kontraktor Pelaksana juga harus mengajukan permohonan

(request pekerjaan) untuk pekerjaan yang akan dikerjakan.

7. Request Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus

disetujui oleh Konsultan Supervisi.

8. Kontraktor pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan tanpa

Request Material atau jika Request Pekerjaan yang diajukan belum

disetujui oleh Konsultan Supervisi.

9. Item-item pekerjaan yang memerlukan Request Pekerjaan

ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 9 : Metode Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Metode Pelaksanaan

terhadap pekerjaan Pembesian Plat Lantai, Pengecoran Plat Lantai,

Eriction Konstruksi Baja dan Eriction Konstruksi Kuda-Kuda serta

pekerjaan-pekerjaan lain yang memerlukanya.

2. Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

3. Kontraktor Pelaksana tidak dibenarkan melakukan pekerjaan jika

Metode Pelaksanaan yang diajukan belum disetujui oleh Konsultan

Supervisi.

4. Item-item pekerjaan yang memerlukan Metode Pelaksanaan

ditentukan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 10 : Rencana Material Dan Peralatan

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana material dan

peralatan mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian

pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.


10/46


10

2. Semua material dan peralatan sesuai dengan rencana material dan

peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

harus berada dilokasi pekerjaan.

3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana

material dan peralatan mingguan yang diajukan oleh Kontraktor



Pasal 11 : Rencana Tenaga Kerja

1. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan rencana pengunaan

tenaga kerja mingguan yang akan digunakan untuk penyelesaian

pekerjaan setiap minggu kepada Konsultan Supervisi.

2. Semua tenaga kerja sesuai dengan rencana tenaga kerja mingguan

yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana harus berada dilokasi

pekerjaan.

3. Konsultan Supervisi berhak untuk tidak menyetujui rencana

penggunaan tenaga kerja mingguan yang diajukan oleh Kontraktor



Pasal 12 : Pekerjaan Diluar Jam Kerja

1. Pekerjaan-pekerjaan diluar jam kerja normal yang dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana dengan alasan mempercepat proses

penyelesaian pekerjaan harus diketahui oleh Konsultan Supervisi.

2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh personil Konsultan

Supervisi untuk pengawasan pekerjaan diluar jam kerja normal

yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.


11/46


11

3. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap kualitas

pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja normal atau pada malam

hari.

Pasal 13 : Laporan Pelaksanaan

1. Kontraktor Pelaksana wajib membuat laporan harian, laporan

mingguan, dan laporan bulanan kepada Konsultan Supervisi

tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

2.

Format laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulananyang dibuat oleh Kontraktor pelaksana harus disetujui oleh


3. Konsultan Supervisi berhak untuk melakukan pemeriksaan

langsung kelapangan akan kebenaran data yang ada dalam

laporan harian, laporan minnguan, dan laporan bulanan yang

dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

4. Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat

dalam rangkap 4 (empat). Salah satu tembusan laporan harian,

laporan mingguan, dan laporan bulanan harus berada pada lokasi

pekerjaan. Masing-masing Laporan harian, laporan mingguan dan

bulanan harus diserahkan kepada Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 14 : Surat Menyurat Dan Komunikasi

1. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya

administratif harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan

Supervisi serta Owner.

2. Segala surat-menyurat yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya

teknis harus melalui dan ditujukan kepada Konsultan Supervisi juga

diketahui oleh Owner.


12/46


12

3. Surat menyurat atau perizinan yang berhubungan dengan Instansi

lain di luar proyek tidak perlu melalui dan diketahui oleh Konsultan

Supervisi. Kontraktor Pelaksana tetap wajib memberikan informasi

tentang hal tersebut kepada Konsultan Supervisi.

Pasal 15 : Rapat Koordinasi Dan Rapat Lapangan (Site Meeting)

1. Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau Konsultan supervisi.

2.

Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat koordinasi dengandiwakili minimal oleh Site Manager atau Supervisor Lapangan.

3. Kosumsi rapat koordinasi tersebut disiapkan oleh Kontraktor

Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

4. Rapat lapangan (site meeting) diselenggarakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu, dipimpin oleh Owner atau

Konsultan supervisi.

5. Kontraktor Pelaksana wajib hadir dalam rapat lapangan dengan

diwakili minimal oleh Supervisor lapangan.

6. Kosumsi rapat lapangan tersebut disiapkan oleh Kontraktor

Pelaksana kecuali ditentukan lain oleh Owner.

Pasal 16 : Wewenang Owner (Pemberi Tugas) Memasuki Lokasi Pekerjaan

1. Owner (Pemberi Tugas) dan para wakilnya mempunyai wewenang

untuk memasuki lokasi pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-

tempat lain dimana Kontraktor Pelaksana melaksanakan pekerjaan

untuk Kontrak.

2.

Jika pekerjaan dilakukan pada tempat-tempat lain yang dilakukan

oleh Sub Kontraktor Pelaksana menurut ketentuan dalam Sub


13/46


13

Pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus memberikan

jaminan agar supaya Owner dan para wakilnya mempunyai

wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat-tempat lain

kepunyaan Sub Pelaksana pekerjaan.

3. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memberikan instruksi

langsung dilapangan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan

Supervisi untuk suatu perbaikan atau perubahan jika dalam proses

pelaksanaan pekerjaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak

Kerja.

4. Owner atau Staf Ahli ( Enggineer ) berhak memerintahkan

Konsultan Supervisi secara tertulis untuk menghentikan proses

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

sementara waktu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity dan Kontrak

Kerja.

5. Kontraktor Pelaksana harus menjamin dan bertangung jawab

penuh akan keselamatan Owner dan para wakilnya selama berada

dilokasi pekerjaan.

Pasal 17 : Progress Payment

1. Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Hasil Pekerjaan

Kontraktor Pelaksana di bayar berdasarkan metode Progress

Payment. Artinya Tagihan Kontraktor Pelaksana dibayar

berdasarkan Progress Realisasi Pekerjaan yang telah diselesaikan

dilapangan.

2. Progress Payment Kontraktor Pelaksana diajukan kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi dan diperiksa kebenaran realisasi pekerjaan

dilapangannya oleh Konsultan Supervisi.


14/46


14

3. Konsultan Manajemen Konstruksi dapat menunda atau

membatalkan Progress Payment Kontraktor Pelaksana jika

berdasarkan pengamatan sendiri atau laporan/rekomendasi

Konsultan Supervisi tentang adanya pekerjaan-pekerjaan yang

tidak sesuai Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity.

4. Progress Payment Kontraktor Pelaksana baru dapat dibayar oleh

Owner jika telah disetujui secara tertulis oleh Konsultan

Manajemen Konstruksi.

Pasal 18 : Pekerjaan 100%

Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja maka Pekerjaan yang

dinyatakan telah selesai 100% harus memenuhi beberapa persyaratan

berikut ini :

1.Item Pekerjaan 100% adalah item pekerjaan yang telah diperiksa

dan disetujui oleh Konsultan Supervisi.

2.Konsultan Supervisi tidak boleh menyetujui dan menandatangani

suatu item pekerjaan yang diklaim telah 100% oleh Kontraktor

Pelaksana jika item pekerjaan tersebut :

a. Tidak Sesuai Dengan Gambar Bestek atau Gambar Revisi;

b. Kuantitas (volume) pekerjaan tidak sesuai dengan Bill of

Quantity dan Kontrak Addendum; dan

c. Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis Dan Perubahannya;

3.Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan klaim kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi bahwa semua pekerjaan telah selesai 100%

dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini :

a.Memberitahukan dan Meminta secara tertulis kepada Konsultan

Manajemen Konstruksi agar Konsultan Supervisi melakukan

ispeksi atau memeriksa hasil pekerjaan yang diklaim telah 100%.

b.Menyerahkan Laporan Harian minggu terakhir pekerjaan

konstruksi;

c. Menyerahkan Laporan Mingguan terakhir pekerjaan konstruksi;


15/46


15

d.Menyerahkan Laporan Bulanan terakhir pekerjaan konstruksi;

e.Menyerahkan Dokumentasi Pekerjaan Konstruksi dalam kondisi

0%, 50% dan 100%.

4.Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera memberitahukandan meminta Konsultan Supervisi untuk melakukan Inspeksi dan

Pemeriksaan Lapangan ( Opname ) tentang kebenaran Klaim

Kontraktor Pelaksana bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

5.Konsultan Manajemen Konstruksi berhak menolak Klaim 100%

Kontraktor Pelaksana bila Laporan hasil Inspeksi/Pemeriksaan

Lapangan oleh Konsultan Supervisi menyatakan bahwa pekerjaanbelum 100%.

Pasal 19 : Kesalahan Pekerjaan Dan Pekerjaan Cacat

1. Kontraktor Pelaksana harus memperbaiki dengan biaya sendiri

semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan baik pada tahap

pelaksanaan maupun pada saat sebelum Serah Terima Tahap

Pertama (PHO) dan pekerjaan dinyatakan selesai 100%.

2. Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan adalah hasil pemeriksaan

bersama antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan

Owner sebelum Serah Terima Tahap Pertama (PHO) dan pekerjaan

dinyatakan selesai 100%.

3.

Kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan dari hasil pemeriksaan

oleh Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner dicantumkan dalam

sebuah Daftar Pekerjaan Cacat yang ditandatangani oleh ketiga

pihak tersebut.

4. Konsultan Manajemen atau Owner harus membuat Berita Acara

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk ditandatangani oleh Kontraktor

Pelaksana, Konsultan Supervisi dan Owner.


16/46


16

5. Semua kesalahan pekerjaan dan cacat pekerjaan yang ada dalam

Daftar Pekerjaan Cacat menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana memperbaikinya dengan biaya sendiri.

6.

Kesalahan-kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan olehKontraktor Pelaksana dikarenakan kurang memahami Gambar dan

kurangnya kontrol terhadap pekerja sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki dengan

biaya sendiri.

7. Kesalahan dan cacat pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana karena lemahnya pengawasan dan kontrol olehKonsultan Supervisi dan bukan atas dasar perintah tertulis dari

Konsultan Supervisi tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor

Pelaksana untuk memperbaikinya.

8. Kerusakan dan cacat pada bangunan akibat pemakaian atau sebab-

sebab lain tanpa ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat

dibuktikan dalam masa pemeliharaan bangunan tetap menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaikinya

dengan biaya sendiri kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

9. Konsultan Supervisi berhak setiap saat memerintahkan Kontraktor

Pelaksana untuk memperbaiki kesalahan pekerjaan atau pekerjaan

cacat pada masa pelaksanaan.

10.Hasil perbaikan terhadap kesalahan pekerjaan dan pekerjaan cacat

harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 20 : Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan ( Operation Hand-Book )

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri bersama dengan

Konsultan Perencana harus membuat Buku Petunjuk Penggunaan

atau system operasi (Operation Hand-Biook) sebelum masa Serah

Terima Pertama untuk semua peralatan dan instalasi yang ada

dalam bangunan seperti :


17/46


17

a. Instalasi Listrik;

b. Instalasi Air Bersih dan Air Kotor;

2. Operation Hand-Book harus diserahkan kepada Owner dan

pengguna bangunan dengan memberikan penjelasan yangdiperlukan.

3. Operation Hand-Book harus disimpan dengan baik dalam

bangunan pada tempat yang ditentukan oleh Owner atau

pengguna bangunan.

Pasal 21 : Petunjuk Bangunan Dan Nama Ruangan


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi, Owner dan Pemilik

Bangunan/Pengguna Bangunan harus membuat petunjuk dan

Nama semua ruangan berdasarkan fungsinya masing-masing

sebelum masa Serah Terima Pertama (PHO).


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner juga harus

membuat Petunjuk Pintu Masuk Utama dan Pintu Keluar Utama

untuk semua bangunan dari material yang dapat dilihat dengan

mudah pada siang hari maupun malam hari.


Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner harus

membuat Duplikat Denah Bangunan ukuran 100 x 60 cm untuk

masing-masing lantai dan ditempatkan pada daerah sekitar tangga

atau ruang tunggu.


18/46


18

Pasal 22 : Penyelesaian Dan Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100% berdasarkan Progress

100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dan telah disetujui

oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Supervisi danOwner , maka pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan

Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan Owner bersama-sama

menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama ( PHO ) kecuali

ditentukan lain oleh Owner.

2. Sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani

berdasarkan klaim progress 100% yang diajukan KontraktorPelaksana, maka Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana dan

Owner bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan.

3. Pekerjaan-pekerjaan cacat, tidak sempurna dan tidak sesuai

kualitas maupun kuantitas terutama dari segi fungsi bangunan

yang ditemukan dalam Pemeriksaan Lapangan adalah menjadi

kewajiban Kontraktor Pelaksana memperbaikinya sebelum Serah

Terima Pertama ditandatangani dan hal ini harus dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk Daftar Pekerjaan Cacat.

4. Kontraktor pelaksana juga harus menyerahkan Asbuilt Drawing dan

Buku Petunjuk Penggunaan Bangunan (Hand Book) yang telah

disetujui oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi dan Owner

sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani.

5. Konsultan Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis akan

realisasi perbaikan dari semua item dalam Daftar Pekerjaan Cacat

dan Asbuilt Drawing yang telah selesai dilaksanakan oleh

Kontraktor Pelaksana untuk keperluan penandatanganan Berita

Acara Serah Terima Pertama (PHO).

6. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua

perbaikan-perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan

Supervisi akan mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai


19/46


19

selesainya pekerjaan dan perbaikan yang berarti Serah Terima

Kedua ( FHO ) kedua dari pihak Kontraktor Pelaksana kepada

Owner.

Pasal 23 : Pemanfaatan Bangunan Oleh Pemilik/Pengguna Bangunan

1. Pemamfaatan dan penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan

hanya boleh dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima antara

Owner (Pemberi Tugas) dengan Pemilik/Bangunan ditanda tangani

kecuali ditentukan lain oleh Owner dengan kesepakatan tertulis

bersama Kontraktor Pelaksana.

2. Pemilik Bangunan tidak boleh menempati, menggunakan

bangunan dan memamfaatkan semua fasilitas yang ada dalam

bangunan selama bangunan masih dalam proses Serah Terima

antara Kontraktor Pelaksana dengan Owner kecuali ditentukan lain

oleh Owner dengan kesepakatan tertulis bersama Kontraktor

Pelaksana.

3. Pemamfaatan bangunan oleh siapapun sebelum Serah Terima

antara Owner dan Pemilik Bangunan ditandatangani harus dengan

persetujuan Owner dan Kontraktor Pelaksana.

4. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap

perbaikan dengan biaya sendiri semua cacat dan kerusakan yang

timbul akibat penggunaan bangunan oleh Pemilik Bangunan yang

telah disetujuinya bersama dengan Owner.

Pasal 24 : Penanggung Jawab Pengawasan

1. Berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat oleh Owner dengan

Penyedia Jasa Konsultasi, maka Konsultan Supervisi untuk proyek

seperti yang disebutkan dalam BAB I diatas adalah Perusahaan

seperti yang disebutkan dalam Kontrak Kerja Konsultan Supervisi.


20/46


20

2. Tugas dan kegiatan Konsultan Supervisi adalah seperti yang

disebutkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana

Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002

Tentang Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi atau menurut

perubahannya jika ada kecuali ditentukan lain oleh Owner dalamKontrak Kerja konsultan Supervisi.

3. Konsultan Supervisi harus mengajukan struktur organisasi

pengawasan lapangan proyek kepada Owner dimana didalamnya

tercantum beberapa tenaga ahli Konsultan Supervisi dengan posisi

minimal seperti berikut atau seperti yang diajukan :

1.

Site Engineer/Team Leader;2. Inspector;

3. Tenaga Administrasi; dan

4. Operator Computer.

4. Semua tenaga ahli yang namanya tercantum dalam struktur

organisasi pengawasan lapangan proyek yang diajukan oleh

Konsultan Supervisi harus berada dilokasi pekerjaan minimal

selama jam kerja.

5. Konsultan Supervisi harus menyerahkan Struktur Organisasi

pengawasan lapangan proyek yang telah disetujui oleh Owner

kepada Kontraktor Pelaksana.

6. Pengantian tenaga ahli oleh Konsultan Supervisi selama proses

pelaksanaan pekerjaan harus diketahui dan disetujui oleh Owner.

7. Leader harus mengajukan ijin tertulis kepada Owner jika hendak

meninggalkan lokasi pekerjaan dalam jangka waktu lebih dari 3

hari.

8. Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan kepada Owner untuk

pengantian tenaga ahli Konsultan Supervisi yang berada dilokasi


21/46


21

pekerjaan jika tenaga ahli tersebut dinilai menghambat pekerjaan

dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

9. Tenaga ahli yang ditempatkan dilokasi pekerjaan oleh Konsultan

Supervisi harus mampu memberikan keputusan yang bersifatteknis di lokasi pekerjaan.

10.Konsultan Supervisi harus membuat laporan mingguan dan laporan

bulanan kepada Owner atas segala hal yang menyangkut

pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana.

11.

Bentuk, format, dan isi laporan Konsultan Supervisi adalahberdasarkan hasil diskusi dengan Owner.

Pasal 25 : Instruksi Konsultan Supervisi

1. Kontraktor Pelaksana harus mematuhi dan melaksanakan semua

instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2. Semua instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Supervisi harus

dalam bentuk tulisan

3. Instruksi Konsultan Supervisi dalam bentuk lisan dibenarkan dan

harus diikuti oleh Kontraktor Pelaksana selama disertai oleh alasan-

alasan yang jelas dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

4. Instruksi dari Konsultan Supervisi dapat berupa hal-hal seperti

disebutkan dibawah ini :

5.Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga

membahayakan bagi konstruksi, atau pekerjaan finishing yang

kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari Spesifikasi

Teknis dan Gambar Bestek.


22/46


22

6.Perintah untuk menyingkirkan material/bahan bangunan yang

tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

7.Perintah untuk mengantikan Pelaksana lapangan dari Kontraktor

Pelaksana yang dianggap kurang mampu.

8.Perintah untuk melakukan penambahan tenaga kerja dengan

alasan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan.

9.Perintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada metode

pelaksanaan Kontraktor Pelaksana yang dianggap tidak tepat

sehingga dapat mengurangi kualitas dan memperlambat prosespenyelesaian pekerjaan.

Pasal 26 : Perubahan-Perubahan Disain Dan Perbedaan-Perbedaan

1. Konsultan Perencana dan Konsultan Supervisi dengan persetujuan

Owner berhak mengadakan perubahan-perubahan pada Gambar

Bestek, Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity yang wajib

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

2.

Kontraktor Pelaksana dengan alasan apapun tidak boleh

melakukan perubahan pada Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis dan

Bill of Quantity tanpa persetujuan Konsultan Supervisi atau

Konsultan Perencana.

3. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

yang dilakukan oleh Konsultan Perencana, Konsultan Supervisi Dan

Owner harus disampaikan secara tertulis kepada Kontraktor

Pelaksana untuk dilaksanakan.


23/46


23

4. Perubahan-perubahan pada Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi, Konsultan Perencana, dan

Owner secara lisan atau tidak tertulis tidak wajib untuk

dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Resiko karenamelaksanakan Instruksi tidak tertulis sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.

5. Perubahan-perubahan akan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis

tidak boleh menambah biaya pelaksanaan pekerjaan secara

keseluruhan dari biaya pelaksanaan yang ada dalam Kontrak Kerja

kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Owner.

5. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan

oleh Konsultan Perencana dan Owner dilakukan oleh Konsultan

Perencana diketahui oleh Owner.

6. Perhitungan kuantitas/volume pekerjaan dan biaya karena

perubahan Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis yang diusulkan

oleh Kontraktor Pelaksana dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana

diketahui oleh Konsultan Supervisi dan disetujui oleh Owner.

7. Kontraktor berhak memeriksa hasil perhitungan akan

kuantitas/volume pekerjaan dan biaya yang dilakukan oleh

Konsultan Perencana.

8. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuaian

antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan Bill of Quantity

Konsultan Supervisi tidak dibenarkan mengambil keputusan secara

sepihak tetapi harus melaporkannya kepada owner untuk tindakan

selanjutnya.

9.

Konsultan Supervisi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan

Owner berhak menentukan acuan mana yang harus dipegang bila


24/46


24

terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, Spesifikasi Teknis, dan bill

of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja.

10.Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau oleh Konsultan

Supervisi, jika terjadi perbedaan antara Gambar Bestek, SpesifikasiTeknis dan Bill of Quantity maka urutan acuan yang harus

dipegang ditentukan seperti berikut :

1. Kontrak Kerja;

2. Bill of Quantity;

3. Gambar Bestek serta Gambar Revisi; dan

4. Spesifikasi Teknis.

Pasal 27 : Struktur Organisasi Proyek

1. Struktur Organisasi Proyek dibuat oleh Konsultan Supervisi dengan

persetujuan Owner.

2. Struktur Organisasi Proyek harus dapat menjelaskan secara umum

hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam proyek.

3. Struktur Organisasi Proyek adalah pedoman administratif yang

harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek.

4. Perubahan-perubahan pada Struktur Organisasi Proyek harus

segera diberitahukan secara tertulis kepada semua pihak yang

terlibat dalam proyek.

5. Struktur Organisai Proyek dibuat dalam format kertas A3 dan

diletakan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca pada Direksi

Keet ( Kantor Konsultan Supervisi ) dan Kantor Kontraktor

Pelaksana.

Pasal 28 : Ketentuan Lain


25/46


25

1. Spesifikasi Teknis ini adalah ketentuan yang mengikat bagi

Kontraktor Pelaksana dan merupakan bagian dari Kontrak Kerja

yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

2. Semua aturan dan persyaratan yang terdapat dalam SpesifikasiTeknis harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana

walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam Gambar Bestek dan

Bill of Quantity kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Kerja atau

oleh Konsultan Supervisi dengan Persetujuan Owner.

3. Jika terjadi perbedaan antara aturan yang terdapat dalam

Spesifikasi Teknis dan aturan dalam Kontrak Kerja maka aturanyang menjadi acuan adalah aturan yang terdapat dalam Kontrak

Kerja.

4. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Spesifikasi Teknis ini akan

ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi dengan persetujuan

Owner dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu

ketentuan yang mengikat serta wajib diikuti oleh Kontraktor

Pelaksana.

5. Hal-hal yang ditentukan kemudian oleh Konsultan Supervisi

tersebut harus tetap mengacu pada Kontrak Kerja yang telah ada.

6. Konsultan Supervisi dengan persetujuan Owner dapat mengubah

sebagian besar atau sebagian kecil aturan yang terdapat dalam

Spesifikasi Teknis dan Kontraktor Pelaksana wajib mengikuti aturan

perubahan tersebut.

BAB III

PEKERJAAN MOBILISASI & DEMOBILISASI


26/46


26

Pasal 1 : Uraian Mobilisasi

Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan

tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan,

sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari DokumenKontrak, dan secara umum harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Penyewaan atau pembelian sebidang tanah yang diperlukan untuk

Base Camp Kontraktor Pelaksana.

2. Mobilisasi semua Staf / Personil Kontraktor Pelaksana dan Pekerja

yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

3. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan Daftar

Peralatan yang tercantum dalam Penawaran.

4. Penyedian dan Pemeliharaan Base Camp Kontraktor Pelaksana, jika

diperlukan Kantor Lapangan , Tempat Tinggal Staf, Barak Pekerja,

Bengkel Kerja, Gudang dan sebagainya.

Pasal 2 : Periode Mobilisasi

1. Jika tidak ditentukan dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Mobilisasi

harus sudah selesai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak

tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

2. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan Jadwal / Program Detail

Mobilisasi kepada Konsultan Supervisi dan Owner maksimal 7 hari

terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

Pasal 3 : Demobilisasi

1. Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah Pembongkaran Tempat

Kerja termasuk pemindahan semua Instalasi, Peralatan dan

Perlengkapan Kontraktor Pelaksana dari Tanah Milik Pemerintah


27/46


27

serta pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti

semula sebelum pekerjaan dimulai.

BAB IV

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pasal 1 : Papan Nama Proyek

1. Kontraktor harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek

yang memuat tentang identitas proyek.

2. Papan nama proyek mengunakan papan/kayu dengan ukuran

minimal 150 cm x 250 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner.

3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan

kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai

selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa

papan kayu tebal minimal 2 cm atau multiplek dengan tebal

minimal 12 mm. Penggunaan bahan dan material lain harusdengan persetujuan Konsultan Supervisi.

5. Papan nama proyek belatar belakang putih dengan tulisan warna

hitam, kecuali untuk logo atau simbul dapat dipakai warna yang

bervariasi.

6.

Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi PenyandangDana, Instansi Pemilik Bangunan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan

Perencana dan Konsultan Supervisi.

7. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan

proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 2 : Kantor Lapangan Konsultan Supervisi ( Direksi Keet )


28/46


28

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat kantor

konsultan Supervisi (Direksi Keet) untuk keperluan operasional

supervisi.

2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor KonsultanSupervisi (Direksi Keet) harus dengan persetujuan Konsultan

Supervisi.

3. Direksi Keet tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

4. Direksi Keet minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1 unitpintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang

baik.

7. Lantai Direksi Keet minimal dari perkerasan beton dengan

campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata dan

diperhalus dengan acian beton.

8. Jika Direksi Keet harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung

maka lantai Direksi Keet harus dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm

dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm

dari kayu dengan kelas II.

9. Dinding Direksi Keet minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding

dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

10.Atap Direksi Keet dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

11.Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah

disebutkan diatas harus dengan persetujuan Konsultan supervisi.

12.Direksi Keet harus dilengkapi minimal dengan :

a. Meja Kerja : 3 Buah

b. Kursi Kerja : 6 buah

c. Papan Tulis : 1 Buah


29/46


29

d. Rak Arsip : 1 Buah

e. Meja Rapat : 1 Buah

f. Kursi Rapat : 6 Buah

g. Air Minum

13.Posisi dan letak Direksi Keet ditentukan bersama antara Konraktor

Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Direksi Keet tidak

boleh berada terlalu dekat dengan posisi bangunan yang sedang

dikerjakan.

Pasal 3 : Kantor Lapangan Kontraktor Pelaksana

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kantor

Lapangan untuk keperluan operasional pelaksanaan pekerjaan.

2. Pemamfaatan bangunan lama untuk keperluan Kantor Lapangan

harus dengan persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Kantor Lapangan mempunyai ukuran minimal 24 m2.

4. Kantor Lapangan tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

5. Kantor Lapangan minimal harus mempunyai 2 unit jendela dan 1

unit pintu dengan penerangan yang cukup dan sirkulasi udara

yang baik.

6. Lantai Kantor Lapangan minimal dari perkerasan beton dengan



8. Jika Kantor Lapangan harus dibuat dalam bentuk bangunan

panggung maka lantai Kantor Lapangan harus dibuat dari papan

ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm

minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.


30/46


30

9. Dinding Kantor Lapangan minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

10.Atap Kantor Lapangan dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



12.Kantor Lapangan harus dilengkapi minimal dengan :

a. Meja Kerja : 3 Buah

b. Kursi Kerja : 6 buahc. Papan Tulis : 1 Buah

d. Rak Arsip : 1 Buah

e. Meja Rapat : 1 Buah

f. Kursi Rapat : 6 Buah

g. Air Minum

13.Posisi dan letak Kantor Lapangan ditentukan bersama antara

Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor

Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi

bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 4 : Toilet / WC Dan Kamar Mandi Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Kamar

Mandi dan WC untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf

Konsultan Supervisi, dan para pekerjan dan buruh.

2. Pemamfaatan Bangunan Lama atau Kamar Mandi dan WC lama

yang telah ada dilokasi pekerjaan harus disetujui oleh Konsultan

Supervisi dan Owner.

3. Kamar Mandi dan WC mempunyai ukuran minimal 12 m2.


31/46


31

4. Toilet/WC staf Kontraktor Pelaksana dan staf Konsultan Supervisi

harus dibuat terpisah dengan Toilet/WC serta Kamar Mandi

pekerja.

5. Kamar Mandi dan WC tidak boleh dibuat dari material hasilbongkaran bangunan lama.

6. Lantai Kamar Mandi dan WC minimal dari perkerasan beton

dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata

dan diperhalus dengan acian beton.

7.

Dinding Kamar Mandi dan WC 1 meter dari lantai dibuat daripasangan batu bata dan diplaster sedangkan bagian atasnya boleh

dibuat dari dinding papan ukuran 2/20 cm dengan rangka dinding

kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

8. Atap Kamar Mandi dan WC dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

9. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah


10.Kamar Mandi dan WC harus dilengkapi dengan Kloset jongkok,

kran air, bak tampungan air, dan saluran pembuangan air kotor.

Kamar Mandi dan WC juga harus dilengkapi dengan Septictank

dan saluran resapan.

11.Posisi dan letak Kamar Mandi dan WC ditentukan bersama antara

Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak Kantor

Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan posisi

bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 5 : Gudang Penyimpanan Material


32/46


32

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Gudang

penyimpanan material untuk melindungi material yang tidak

segera dipakai.

2.

Pemamfaatan bangunan lama dilokasi pekerjaan untuk keperluanGudang Penyimpanan Material harus dengan persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Gudang Penyimpanan Material mempunyai ukuran minimal 50 m2.

4. Gudang Penyimpanan Material tidak boleh dibuat dari material

hasil bongkaran bangunan lama.

5. Lantai Gudang Penyimpanan Material minimal dari perkerasan

beton dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang

rata dan diperhalus dengan acian beton.

6. Untuk tempat penyimpanan material semen lantainya harus dibuat

benar-benar terlindung dari rembesan air.

7. Jika Gudang Penyimpanan Material harus dibuat dalam bentuk

bangunan panggung maka lantai Gudang Penyimpanan Material

dibuat dari papan ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok

lantai ukuran 5/10 cm minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.

8. Dinding Gudang Penyimpanan Material minimal papan ukuran

2/20 cm dengan rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu

kelas II. Dinding dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6

mm.

9. Atap Gudang Penyimpanan Material dari bahan seng BJLS 0,20

mm.




33/46


33

11.Posisi dan letak Gudang Penyimpanan Material ditentukan

bersama antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi.

Letak Gudang Penyimpanan Material tidak boleh berada terlalu

dengan dekat dengan posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

12.Gudang Penyimpanan Material sebaiknya tidak diletakkan didalam

lokasi pekerjaan kecuali dalam keadaan memaksa dan sulit mencari

lokasi lain.

Pasal 6 : Barak Pekerja

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Barak

Pekerja untuk keperluan pekerja yang menginap dilokasi pekerjaan.

2. Pemamfaatan bangunan lama yang ada dilokasi pekerjaan untuk

keperluan Barak Kerja harus dengan persetujuan Konsultan

Supervisi dan Owner.

3. Barak Pekerja harus sanggup menampung semua pekerja yangmenginap dilokasi pekerjaan atau minimal berukuran 50 m2.

4. Pada Barak Pekerja harus disediakan juga dapur untuk keperluan

kosumsi sehari-hari para pekerja.

5. Barak Pekerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

6. Lantai Barak Pekerja minimal dari perkerasan beton dengan



7. Jika Barak Pekerja harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung

maka lantai Gudang Penyimpanan Material dibuat dari papan

ukuran 2.5/25 cm dengan jarak balok-balok lantai ukuran 5/10 cm

minimal 50 cm dari kayu dengan kelas II.


34/46


34

8. Dinding Barak Pekerja minimal papan ukuran 2/20 cm dengan

rangka dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II. Dinding

dapat juga dibuat dari bahan multiplek tebal 6 mm.

9.

Atap Barak Pekerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.



11.Posisi dan letak Barak Pekerja ditentukan bersama antara Konraktor

Pelaksana dengan Konsultan Supervisi.

12.Barak Pekerja tidak boleh diletakkan didalam lokasi pekerjaan.

Pasal 7 : Bengkel Kerja / Pabrikasi

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus membuat Bengkel

Kerja atau tempat Pabrikasi terutama untuk pekerjaan yang

berhubungan dengan kayu dan baja profil dan baja tulangan.

2. Pemamfaatan bangunan lama yang telah ada dilokasi pekerjaan

untuk keperluan Bengkel Kerja harus dengan persetujuan

Konsultan Supervisi dan Owner.

3. Ukuran minimal Bengkel Kerja pekerjaan untuk masing-masing

pekerjaan pabrikasi adalah 50 m2.

4. Bengkel Kerja tidak boleh dibuat dari material hasil bongkaran

bangunan lama.

5. Bangunan Bengkel Kerja dapat dibuat dari konstruksi kayu.

6. Atap Bengkel Kerja dari bahan seng BJLS 0,20 mm.


35/46


35

7. Bengkel Kerja tidak boleh ditempatkan dalam lokasi pekerjaan

kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 8 : Mushalla Dan Tempat Whuduk Lapangan

1. Kontraktor Pelaksana harus membuat Mushalla dan Tempat

Whuduk untuk keperluan Staf Kontraktor Pelaksana, Staf Konsultan

Supervisi, dan para pekerjan dan buruh.

2. Mushalla dan Tempat Whuduk mempunyai ukuran minimal 16 m2.

3. Mushalla dan Tempat Whuduk tidak boleh dibuat dari material

hasil bongkaran bangunan lama.

4. Mushalla harus dibuat dalam bentuk bangunan panggung dengan

lantai papan ukuran 2,5/25 cm yang diperkuat dengan balok lantai

kayu ukuran 5/10 dengan jarak minimal 50 cm dari kayu kelas II.

5. Dinding Mushalla dari papan ukuran 2/20 cm dengan rangka

dinding kayu ukuran 5/10 cm dari kayu kelas II.

6. Lantai Mushalla dan Tempat Whuduk dari perkerasan beton

dengan campuran 1 Sm : 2 Ps : 3 Kr dengan permukaan yang rata

dan diperhalus dengan acian beton.

7. Atap Mushalla dan Tempat Whuduk dari bahan seng BJLS 0,20 mm.

8. Pengantian bahan dan material berbeda dari seperti yang telah


9. Tempat Wudhuk harus dilengkapi dengan kran air minimal 3 unit

dan 1 unit saluran pembuangan air kotor.

10.Posisi dan letak Mushalla dan Tempat Whuduk ditentukan bersama

antara Konraktor Pelaksana dengan Konsultan Supervisi. Letak


36/46


36

Kantor Lapangan tidak boleh berada terlalu dengan dekat dengan

posisi bangunan yang sedang dikerjakan.

Pasal 9 : Instalasi Air Bersih Dan Instalasi Listrik Sementara

1. Kontraktor Pelaksana atas biaya sendiri harus menyediakan

Instalasi air bersih dan Instalasi listrik sementara selama

berlangsungnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk keperluan

operasional dan keperluan pekerjaan-pekerjaan konstruksi.

2. Kontraktor tidak dibenarkan menggunakan Instalsi Listrik danInstalsi Air Bersih dan Sumber Air Bersih yang telah ada dilokasi

pekerjaan tanpa persetujuan Konsultan Supervisi dan Owner.

Pasal 10 : Perlengkapan Keamanan Kerja Dan P3K

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan perlengkapan keamanan

kerja untuk semua pekerja yang berada dalam lokasi pekerjaan dan

tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan.

2. Perlengkapan keamanan kerja dapat berupa alat-alat seperti

berikut ini :

1. Helm Pelindung Kepala;

2. Sepatu untuk melindungi kaki;

3. Pemadam Kebakaran; dan

4.

Kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.

3. Jika terjadi kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan pekerjaan maka Kontraktor Pelaksana

diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingan si

korban.

4. Semua biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan

korban kecelakaan dilokasi pekerjaan menjadi tanggungan

Kontraktor Pelaksana.


37/46


37

5. Yang dimaksud dengan korban dilokasi pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab Kontraktor pelaksana adalah :

a. Personil atau semua tenaga kerja Kontraktor Pelaksana;

b. Personil Konsultan Supervisi.;c. Owner dan para wakilnya;

d. Tamu yang berkunjung kelokasi pekerjaan; dan

e. Orang yang berada dalam lokasi pekerjaan dengan ijin dan

sepengetahuan Kontraktor Pelaksana.

Pasal 11 : Penjaga Keamanan Lokasi Pekerjaan

1. Kontraktor Pelaksana dengan biaya sendiri harus menyediakan

tempat/pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan beserta minimal 2

orang penjaga keamanan yang bekerja selama 24 jam.

2. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan bentuk dan

dimensinya ditentukan oleh Kontraktor Pelaksana.

3. Bangunan Pos penjaga keamanan lokasi pekerjaan tidak boleh

berada di dalam lokasi pekerjaan. Pos penjaga harus berada diluar

pagar pengaman lokasi pekerjaan.

BAB V

PEKERJAAN AWAL

Pasal 1 : Pembersihan Lapangan


38/46


38

1. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi pekerjaan dari

segala sesuatu yang dapat menggangu pelaksanaan pekerjaan

seperti bangunan lama, hasil bongkaran bangunan lama,

pepohonan, semak belukar, dan tanah humus.

2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan pengupasan terhadap

tanah humus setebal minimal 30 cm sebelum dilakukan pekerjaan

konstruksi terutama pekerjaan timbunan tanah.

3. Yang dimaksud dengan Muka Tanah Dasar pada Gambar Bestek

adalah muka tanah yang telah bersih dari pepohonan, semakbelukar, dan lapisan tanah humus atau muka tanah timbun yang

telah dipadatkan kecuali diitentukan lain dalam Gambar Bestek.

4. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengupasan tanah humus

tidak boleh dipakai sebagai material timbunan atau diolah kembali

untuk dipakai sebagai material bangunan.

5. Material yang dihasilkan dari bongkaran bangunan lama dan

pengupasan lapisan humus harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan

dan dibuang sejauh mungkin dari lokasi pekerjaan atau ketempat

yang tidak menggangu lingkungan hidup.

6. Hasil bongkaran bangunan lama dan pengelupasan lapisan humus

tidak boleh berada dilokasi pekerjaan lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 2 : Pembersihan Akhir

1. Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal

dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai Pemilik.

2. Kontraktor Pelaksana juga harus mengembalikan bagian-bagian

dari tempat kerja yang tidak diperuntukan dalam Dokumen

Kontrak kr kondisi semula.


39/46


39

BAB VI

ISUISU LINGKUNGAN

Pasal 1 : Sanitasi

1. Kontraktor Pelaksana Wajib menyediakan toilet sementara untuk

para pekerjanya di lapangan.

2. Kontraktor Pelaksana bertangung jawab terhadap pengosongan

dan pembersihan toilet dan lumpurnya yang diindetifikasikan dandiusulkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota/Kabupaten.

3. Kontraktor Pelaksana harus membongkar toilet sementara tersebut

setelah proses pembangunan dan konstruksi selesai dan

membersihkan lahannya sesuai kebutuhan.

Pasal 2 : Limbah Cair

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan lokasi yang aman untuk

menyimpan limbah padat (solid waste).

2. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan

sekitarnya dari bahan buangan yang ditinggalkan selama proses

konstruksi, termasuk membersihkan kertas plastic, kertas bekas

semen, plastic pengikat dan kayu bekas pelindung barang, minimal

sekali dalam 2 minggu dan sebelum serah terima ke pemilik rumah

ke lokasi pembuangan resmi yang terdekat.

3. Kontraktor Pelaksana harus membersihkan lokasi kerja dan

sekitarnya dari bahan buangan lain yang ditinggalkan oleh staf

Kontraktor selama proses konstruksi.

4. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab dalam mengatur

pengangkutan dan buangan akhir dari limbah padat tidak beracun


40/46


40

pada tempat pembuangan akhir yang sudah ditunjuk oleh

pemerintah kota/kabupaten.

5. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab untuk menyimpan

limbah berbahaya pada tempat yang aman, pada lokasi kerja.

6. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap

pembuangan akhir limbah berbahaya, terutama berhubungan

dengan pemerintah kota/kabupaten, Dinas Kebersihan dan

Pertamanan.

7. Kontraktor Pelaksana harus bertanggung jawab atas pemisahanbenda-benda tak berguna dari lokasi kerja, setelah pekerjaan

selesai.

Pasal 3 : Air Bersih

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan kebutuhan air bersih

untuk proses konstruksi.

2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa penyedian air untuk

kebutuhan sanitasi tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam

gedung kerja.

3. Kontraktor Pelaksana harus bertangung jawab untuk menjamin

bahwa aliran air dari lokasi pekerjaan konstruksi tidak mencemari

lingkungan sekitar.

Pasal 4 : Polusi Udara


41/46


41

1. Kontraktor Pelaksana harus melakukan langkah pengukuran yang

memadai, seperti penyemprotan air ke lokasi kerja dan jalan,

minimasi pencemaran dari debu.

2. Kontraktor Pelaksana harus menjamin bahwa kenderaan danperalatan proyek dipelihara dengan baik, mengikuti standard emisi.

Pasal 5 : Polusi Suara

1. Kontraktor Pelaksana harus mengatur jam kerja sehingga

kemungkinan bising yang ditimbulkan tidak menggangu

masyarakat setempat, antara jam 5 sore s/d 8 pagi.

2. Kontraktor Pelaksana harus melakukan koordinasi dengan Geuchik

setempat bilamana ada perubahan waktu kerja.

BAB VII

PEKERJAAN QUALITY KONTROL

Pasal 1 : Ruang Lingkup

1. Pekerjaan Quality Kontrol atau Pemeriksaan Kualitas meliputi

semua percobaan-percobaan dan pengujian-pengujian terhadap

material bangunan serta pemeriksaan-pemeriksaan terhadap hasil

kerja Kontraktor Pelaksana.

2. Yang dimaksud dengan Pekerjaan Quality Kontrol atau

Pemeriksaan Kualitas dalam Proyek ini adalah beberapa hal yang

telah ditentukan dalam Bill Of Quantity dan harus dilakukan oleh

Kontraktor Pelaksana atau seperti yang disebutkan dibawah ini :

2.1 Pemeriksaan Beton & Beton Bertulang

a. Pemeriksaan Kualitas Material Beton Diantaranya :

- Pemeriksaan Kualitas Aggregat Halus & Kasar


42/46


42

- Pemeriksaan Kualitas Batu Pecah / Split

- Pemeriksaan Kuat Tarik Baja Tulangan Semua Diameter

- Pemeriksaan Kualitas Air

- Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton

Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku DiIndonesia

b. Pemeriksaan Kualitas Campuran Beton Diantaranya :

- Uji Job Mix Disain Dilaboratorium Beton Untuk Beton Mutu

K-250 dan K-300

- Uji Job Mix Formula dilokasi Pekerjaan Untuk Beton Mutu

K-250 dan K-300- Pemeriksaan Kekentalan Campuran Metode Slump Test

Dilokasi Pekerjaa

- Pemeriksaan Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton

Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di

Indonesia

c. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Beton Diantaranya :

- Uji Tekan Benda Uji Beton Untuk Beton K-250 dan K-300

- Pengujian Standar Lainnya Sesuai Peraturan Beton

Indonesia (PBI) atau Peraturan Beton Lain Yang Berlaku Di

Indonesia

2.1Pemeriksaan Kuat Tekan Batu Bata

2.2Pemeriksaan Kualitas Material Timbunan Diantaranya :

- Pemeriksaan CBR Laboratorium

-Pemeriksaan CBR Lapangan

2.3Pemeriksaan Kuat Tekan Material Paving Block

2.4Pemeriksaan Kualitas Perkerasan Aspal Diantaranya :

- Pemeriksaan Agregat Kelas A CBR 80%

- Pemeriksaan Agregat Kelas B CBR 35%

2.5Pemeriksaan Dan Pengujian Kuat Tarik Material Kayu Kelas I

Dan Kayu Kelas II


43/46


43

2.6Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan

Electrikal

2.7Pemeriksaan Dan Pengujian Material Serta Hasil Pekerjaan

Mekanikal

2.8Pemeriksaan Pemeriksaan Lain Terhadap Material Dan Hasil

Pekerjaan Yang Diminta Oleh Konsultan Supervisi, Konsultan

Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana Dan Owner

3 Semua material bangunan harus diperiksa dan dibuktikan

kualitasnya dengan biaya sendiri oleh Kontarktor Pelaksana dengancara-cara yang disetujui oleh Konsultan Supervisi.

4 Semua material atau barang jadi yang diproduksi oleh pabrik,

Kontraktor Pelaksana harus memberikan/menyerahkan Garansi

Resmi Pabrik dimanajangka waktu/masa garansi ditentukan oleh

pabrik.

5. Semua pekerjaan Quality Kontrol yang dilakukan oleh Kontraktor

Pelaksana harus diketahui, dihadiri dan disetujui oleh Konsultan

Supervisi, Konsultan Perencana serta Owner.

6. Komponen-Komponen bangunan/struktur yang gagal dalam

pemeriksaan kualitas bedasarkan laporan Laboratorium dan

Konsultan Supervisi, maka komponen-komponen

bangunan/struktur tersebut dengan biaya sendiri harus dibongkar

oleh Kontraktor Pelaksana dan digantikan dengan yang baru.

Pasal 2 : Biaya Quality Kontrol

1. Semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan Quality

Kontrol seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah menjadi

tanggungan dan dibebankan kepada Kontraktor Pelaksana

walaupun tidak disebutkan dalam Bill of Quantity.


44/46


44

2. Biaya Penginapan, Transportasi dan Kosumsi Konsultan Supervisi,

Konsultan Perencana dan Owner yang turut hadir dalam Pekerjaan

Quality Kontrol menjadi tanggungan dan dibebankan kepada

Kontraktor Pelaksana.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 1 : Semua hal yang tidak ditentukan dalam Spesifikasi Teknis akan

ditentukan kemudian oleh Konsultan Perencana bersama Konsultan

Manajemen Konstruksi dalam masa pelaksanaan konstruksi denganpersetujuan Owner dan menjadi suatu ketentuan yang mengikat serta

harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. Hal-hal yang

ditentukan kemudian tersebut harus tetap didasarkan pada Kontrak

Kerja.

Pasal 2 : Jika ada item-item pekerjaan dimana tidak ada penjelasan dalam

Gambar Bestek, Bill of Quantity dan Spesifikasi Teknis makapenjelasan teknis terhadap item pekerjaan tersebut adalah

berdasarkan keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi dengan

persetujuan Konsultan Perencana dan Owner.

Pasal 3 : Item Item pekerjaan pada bangunan yang berbeda tetapi item

pekerjaannya sama dan konstruksinya sama dan tidak lagi dijelaskan

khusus dalam Spesifikasi Teknis tersendiri maka Spesifikasi Teknis

yang berlaku pada item pekerjaan tersebut adalah Spesifikasi Teknis

pada bangunan yang sama dengannya dimana penjelasan secara

khususnya diberikan oleh Konsultan Supervisi.

Pasal 4 : Spesifikasi Teknis Arsitektur, Spesifikasi Teknis Struktur, Spesifikasi

Teknis Mekanikal & Spesifikasi Teknis Electrikal ini tidak hanya berlaku

pada Bangunan Gedung Utama saja, melainkan juga berlaku pada

semua Bangunan Lain yang disebutkan dalam Bill of Quantity, Gambar

Bestek dan Kontrak Kerja Proyek ini.


45/46


45

Pasal 6 : Jika tidak ditentukan lain dalam Kontrak Kerja Penggantian Material

dan Komponen Bangunan dari yang telah disyaratkan dalam Bill of

Quantity, Gambar Bestek dan Spesifikasi Teknis harus melalui

Perhitungkan Pengurangan Biaya Pelaksanaan ( Kontrak Addendum ).

Pasal 7 : Maksud dan tujuan setiap aturan dalam Spesifikasi Teknis adalah

menurut penjelasan Konsultan Supervisi, Konsultan Manajemen

Konstruksi dengan persetujuan Konsultan Perencana dan Owner.

Pasal 8 : Aturan Tambahan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

Spesifikasi Teknis secara keseluruhan, berlaku dan mengikat untuksemua Spesifikasi Teknis yang ada dalam Proyek ini.

SPESIFIKASI TEKNIK

BAB I

PENIMBUNAN AREAL LAPANGAN

Pasal 1 : Bahan / Material

1. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak

berbungkah-bungkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah,

bukan hasil bongkaran bangunan lama, bukan pasir laut, bukan

pasir urug dan bukan pasir beton.

2. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan.


46/46


3. Kontraktor Pelaksana harus mengajukan Request Material

timbunan tanah kepada Konsultan Supervisi sebelum material

tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan.

4.

Tanah timbun harus mempunyai sifat-sifat fisik dan daya dukungyang minimal sama atau lebih baik dari lapisan tanah

dibawahnya setelah dipadatkan.

Pasal 1 : Cara Pelaksanaan

1. Tanah timbun diangkut dan dihampar dilapangan dengan

menggunakan truk.

2. Tumpukan tanah timbun dihampar dengan menggunakan

greder

3. Hasil timbunan yang sudah diratakan kemudian dipadatkan

dengan menggunakan mesin giling (vibrator)

4. Material timbunan tanah harus dipadatkan lapisan demi lapisan

dengan Alat Stamper. Tebal minimal tiap lapisan adalah 30 cm.

5. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Supervisi.

6. Tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain diatas permukaan

tanah timbunan sebelum pekerjaan timbunan dan pemadatan

tanah selesai 100% serta disetujui oleh Konsultan Supervisi.

Documents

8. Spesifikasi Teknis Simpang Ulim