8 hak pekerja

  • Published on
    10-Jun-2015

  • View
    15.462

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Nama :Vonny DianantoTempat / tgl Lahir :Jakarta / 8 Jan 1968Pengalaman Kerja :1991 ~ 1997 : PT. KEI / MKI1997 ~ sekarang : PT. Toshiba CPIPengalaman Organisasi :1992 ~ 1997 : Sekretaris PUK PT. KEI/MKI2000 ~ sekarang : Sekretaris PUK PT. Toshiba CPI1993 ~ 1995 : Sekretaris PC LEM SPSI Bekasi1995 ~ 1999 : Wakil Ketua PC LEM SPSI Bekasi1999 ~ 2001 : Wakil Sekjen DPP SPMISekretaris PP Logam SPMI2001 ~ sekarang : Wakil Presiden DPP FSPMILain-lain :email vonny.diananto@tjp.toshiba.co.jpPh : (021) 8660 1781 . Rumah(0815) 8932116 . HP(021) 8970462 Ext 410 . Kerja</li></ul> <p> 2. Dasar Hukum Serikat PekerjaUUD 1945 Pasal 27 dan 28UU No. 18 tahun 1956 (Ratifikasi ILONo. 98 tentang hak berorganisasi danberunding )Keppres no 83/1998. (Ratifikasi ILONo. 87).UU No. 13 tahun 2003 UU No. 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja 3. UU21/2000Pasal 5 ,9 &amp; 15.Setiap pekerja berhak membentuk dan jadi anggotaserikat pekerja.Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10orang pekerja.Serikat pekerja federasi dan konfederasi dibentuk atasdasar kehendak bebas tanpa tekanan atau campurtangan pengusaha,pemerintah,parpol atau pihakmanapun.Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih darisatu serikat pekerja di satu perusahaan. 4. UUPasal 25. 21/2000Serikat pekerja,federasi dan konfederasi yang sudahpunya nomor bukti pencatatan berhak :A.Membuat perjanjian kerja dengan pengusaha.B.Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihanindustrial.C.Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan.D.Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yangberkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan.E.Melakukan kegiatan lain dibidang ketenaga kerjaanyang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. UU 21/2000 Pasal 28 UU 21/2000 Siapapundilaranguntuk menghalang-menghalangi ataumemaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB dengan cara : 1. PHK, Skorsing, Demosi, Mutasi 2. Upah dipotong 3. Intimidasi 4. Kampanye anti SP/SB Pasal 43 UU 21/2000Barang siapa yang menghalang-menghalangi atau memaksa pekerja/buruhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palingsedikit Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ).Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat diatas merupakan tindak pidanakejahatan. 6. Berdiri: 7 Februari 1999.Afiliasi Nasional : KSPI ( Kongres Serikat Pekerja Indonesia ) International : IMF (International Metal Workers Federation)Sekretariat : Jl Raya Pondok Gede No. 5 Dukuh Jakarta 13550. Telp/Fax : 80885358 (DPP FSPMI) Kompleks Bekasi Plaza Blok B17. Jln Ir H Juanda Bekasi Telp/Fax : 8803099 (PC Bekasi) 7. STRUKTUR ORGANISASI 8. - Cabang ; DATA ANGGOTA PUKPria Wanita Total PUKPria Wanita Total - Jakarta Utara4 435 27 462 3 400 27 427*Jakarta Pus at 1 42 0 421 42 0 42*Jakarta Barat1 34 0 341 34 0 34 - Jakarta Tim ur1710764 1733 12497 1794791119 10598*Jakarta Selatan1 60 0 602 113 15 128 - Bekas i 7922040 1608238122 8622150 1610238252 - Karawang 61292 171309 957901045 6835 - Depok113804635 6015 113804635 6015 - Bogor 1033311816 51471233711816 5187 - Bandung / Cim ahi 121922 118 2040 91379 681447 - Tangerang 113479 113 3592153774 124 3898 - Serang 7 558 353911 8 975 360 1335 - Cilegon 161907 491956171969 492018 - Sidoarjo 52998 705 3703 41498 431541 - Surabaya 1 47 0 471 47 0 47 - Mojokerto4 543 289832 3 193 89 282 - Bandar Lam pung 14 9881364 235214 9881364 2352 - Batam5 232 7099411313673093 4460 - Makas ar 3 1989 207 3 1989 207 - Gorontalo00 002 97 3 100 Total Anggota 198 52250 2801980269 221 55244 2996185205 K W T 14368K W T 1516394637 1 00368 9. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAHHAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTUKERJA, ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHAN HAK PEKERJA UNTUK MOGOK HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITAHAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARITINDAKAN PHK 10. JamSos dan K3 UpahHubunganKerja Istirahat8 Hak Dasar PekerjaPKB PHK Mogok Wanita 11. HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA Memiliki kebebasan memilih danatau pindah pekerjaan sesuai denganbakat dan kemampuannyaBerhakmendapatkanperlindungan atas keselamatan,kesehatan, kesusilaan, pemeliharaanmoril kerja serta perlakuan yangsesuai dengan martabat manusia danmoral agama Berhak mendirikan dan menjadianggotaSerikat Pekerja,yangpembentukannya dilakukan secarademokratis 12. HAK PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K 3 Berhak mendapatkan jaminan sosial bagidiri dan keluarganya berupa :- Jaminan Kecelakaan Kerja- Jaminan Kematian- Jaminan Hari Tua- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Berhak menolak pekerjaan yang berbahaya Berhak meminta dilaksanakannya semuasyarat K3 13. HAK PEKERJA ATAS PERLINDUNGAN UPAHBerhak atas upah yang sama antara pekerja laki-lakidan perempuanMendapat tambahanupah bila pengusahaterlambat membayar upah sebesar 5 % per hariTetap menerima upah karena memenuhi kewajibanagama, maksimum 3 bulanTetap menerima upah karena memenuhi kewajibannegaraTetap menerima upah selama sakit, melaksanakanperkawinan sendiri atau anak dan hal lain yang diaturdalam Undang-UndangTetap menerima upah walau tidak bekerja karenakesalahan pengusahaUpah merupakan utang bila pengusaha pailit 14. HAK PEKERJA ATAS PEMBATASAN WAKTU KERJA,ISTIRAHAT, CUTI DAN LIBUR Tidak boleh melaksanakan pekerjaan lebihdari 7 jam sehari dan 40 jam semingguIstirahat minimum 30 menit setelah bekerja4 jamPekerja tidak boleh diwajibkan lemburMendapatkan cuti setelah bekerja 12 bulan 15. HAK PEKERJA MEMBUAT PERJANJIAN PERBURUHANPekerja secara bersama-sama atau secaraperwakilan berhak membuat perjanjianperburuhan (PKB) 16. HAK PEKERJA UNTUK MOGOK Pekerja yang karena sedang mengalamiPerselisihan Perburuhan dapat melakukanmogok 17. HAK KHUSUS BAGI PEKERJA WANITAHari pertama dan kedua haid tidak boleh diwajibkan bekerja PHK tidak diperbolehkan karena pekerja wanita yang hamil,menikah atau melahirkan Pekerja wanita tidak boleh melaksanakan pekerjaan padamalam hari kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat, jenis,tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita Dalam keadaan hamil, pekerja wanita berhak mendapatkancuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan Pekerja wanita tidak boleh dipekerjakan dalam tambang atau tempat yang berbahaya Pekerja wanita mempunyai hak yang sama dengan pekerjapriaBuruh wanita yang hamil dan berusia dibawah 18 tahundilarang bekerja pada malam hari 18. HAK PEKERJA MENDAPAT PERLINDUNGANDARI TINDAKAN PHKPekerja tidak dapat di PHK karena : - sakit - memenuhi kewajiban negara - menjalankan perintah yang diwajibkan oleh agama - keanggotaan Serikat Pekerja - disebabkan Suku, Agama, Faham, Aliran, Golongan ataujenis kelaminPekerja hanya dapat di PHK bila ada ijin dari P4D/P4P Selama ijin PHK belum ada pengusaha harus mempekerjakandan membayar upahPHK tanpa ijin batal demi hukumPHK dilarang karena perbedaan SUKU, AGAMA, BANGSA danGOLONGAN 19. SATU TEKAD KEMAUAN MEMBARAMEMBANGUN SARANA PERJUANGANDENGAN SATU TUJUAN UTAMAPERJUANGKAN HIDUP SEJAHTERAFEDERASI SERIKAT PEKERJAMETAL INDONESIABERLANDASKAN PANCASILAKOBARKAN SEMANGAT REFORMASIJANJI KAMI LAKSANAKANKEWAJIBAN BERKARYAPERSEMBAHKAN UNTUK SESAMARAKYAT DAN NEGARAMAJULAH TERUS MAJUCITA BAHAGIAMAJULAH TERUS MAJUSPMI JAYA</p>

Recommended

View more >