Click here to load reader

(8) Good Nbsp Governance-revisi 2007

  • View
    25

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of (8) Good Nbsp Governance-revisi 2007

  • *TEORI PEMERINTAHAN *GOOD GOVERNANCETATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PENGERTIANGovernance = Tata Pemerintahan

    Good Governance = Tata Peme-rintahan yang Baik

    Bad Governance = Tata Peme-rintahan yang Buruk

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Governance (UNDP, 2000) adalah: Tata pemerintahan dalam penggunaaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Governance (Meuthia Ganie Rochman, 2000) adalah Tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pem-bangunan yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor yang terlibat tetapi tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Good Governance (Loina Lalolo KP, 2003) adalah keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat.

    Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good).

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran serta yang saling mengontrol.

    Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Perkembangan terakhir mengenai peran pemerintah yaitu telah terjadi pergeseran dari government ke governance : sekedar pemberi pelayanan (provider) menjadi fasilitator, kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat (JS. Edralin, 1977)

    Istilah governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government yang menunjukan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan kenegaraan (Depdagri dan Bappenas, 2000)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

    No Unsur PerbandinganKata GovernmentKata Governance1Pengertianbadan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negaracara, penggunaan, atau pelaksanaan 2HubunganHierarkis, yang memerintah di atas, yang diperintah di bawahHetararkis, kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

    No Unsur PerbandinganKata GovernmentKata Governance3Komponen yang terlibatSebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintahKomponen yang terlibat: sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat 4Pemegang Peran DominanSektor pemerintahSemua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003)

    No Unsur PerbandinganKata GovernmentKata Governance5Efek (impact) yang diharapkanKepatuhan warga negaraPartisipasi warga negara 6Hasil (out put) yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negaraPencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *TIGA KOMPONEN GOOD GOVERNANCESEKTOR SWASTARAKYATPEMERINTAH(UNDP, 1997)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *KESEIMBANGAN TIGA KOMPONENPemerintah berfungsi pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Swasta berfungsi penggerak aktifitas ekonomi.Rakyat merupakan obyek dan subyek berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan.

    SEKTOR SWASTARAKYATPEMERINTAH(UNDP, 1997)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)UNDP (united nations development programe)Legitimasi politik, Kerjasama dengan institusi masyarakat sipilKebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, Akuntabilitas birokratis dan keuangan,Manajemen sektor publik yang efisien,Kebebasan informasi dan ekspresi, Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)World BankMasyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, Terbuka Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksiEksekutif yang bertanggungjawabBirokrasi yang profesional dan taat aturan hukum

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)Asian Development Bank (ADB)Akuntabilitas (accounability)Transparan (transparency)Kebijakan dapat diprediksi (predictability)Partisipasi (participation)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)Bappenas RIPartisipasi masyarakatTegaknya supremasi hukumTransparansiPeduli pada stakeholderBerorientasi pada konsensusKesetaraanEfektifitas dan efisiensiAkuntabilitasVisi strategis

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)NGO MTI (masyarakat transparansi indonesia)Berwawasan ke depan (visi strategis) Terbuka (transparan)Cepat tanggap (responsip)Bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel)Profesional dan kompetenEfisiensi dan efektifDesentralisasiDemokratisMendorong partisipasi masyarakatMendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakatMenjunjung supremasi hukumKomitmen pada pengurangan kesenjanganKomitmen pada tuntutan pasarKomitmen pada lingkungan hidup

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)PRINSIP-PRINSIP UTAMA 1. AKUNTABILITAS2. TRANSPARANSI3. PARTISIPASI MASYARAKAT

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURDefinisi Akuntabilitas Suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi: keuangan (financial), administartif (administrative), dan kebijakan publik (policy decision), hukum, dan politik.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURIndikator Akuntabilitas1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan nilai berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program3. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut4. Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa5. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURAlat Ukur Akuntabilitas (example: pemerintah daerah)1. Pola Dasar, Propeda, Renstra, APBD2. Sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan daerah 3. LAKIP (laporan akuntabilitas dan kinerja pemerinatahan)4. LKPJ, LPJ-AMJ5. Kebijakan daerah (SK Gubernur, Perda) dalam pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dll6. Kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa, pengaduan LSM, hasil riset, monitoring independen7. Kriteria untuk mengukur performansi aparat.8. Perda partisipasi

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURDefinisi Transparansi Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek: (1) komunikasi publik oleh pemerintah; (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURIndikator Transparansi 1. Penyediaan infromasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. 2. Kemudahan akses informasi.3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP TRANSPARANSI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURAlat Ukur Transparansi (example: pemerintah daerah)1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: laporan tahunan, brisur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan, website, papan pengumuman, koran lokal.2. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, laporan kegiatan publik, prosedur keluahan3. Penanganan keluhan: berita di media massa, catatan responsif, personil, limit waktu respon, komentar untuk draft kebijakan, dll4. Pertemuan masyarakat atau mimbar rakyat

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURDefinisi Partisipasi Prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan dikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURIndikator Partisipasi 1. Ada jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat (perda)2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas, dan terbuka. 3. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksaan, dan pengawasan keputusan.4. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat5. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKURAlat Ukur Partisipasi (example: pemerintah daerah)1. Public Hearing (pemda-masyakarat, dprd-masyarakat, atau bersama dengan kalangan swasta)2. Pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders meeting)3. Jajak pendapat umum4. Laporan penelitian dan kajian5. Diskusi publik6. Electronic participation (mail box telepon, email, website)7. Konferensi dan peremuan meja bundar

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *LATAR BELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIAPemikiran, Tuntutan, dan Dukungan Internal1. Analisa dan pemikiran ilmuwan politik, pemerintahan, administrasi publik (sejak th 80-sekarang) mengenai kondisi pemerintahan dan rekomendasi reformasi. Perlu perubahan paradigma pemerintahan. Ex: birokrasi netral, reinventing government, good governance. 2. Tuntutan dari rakyat, lsm, pers, aktivisi pro-demokrasi, kalangan menengah, swasta, tokoh masyarakat sjak th 80 an- sekarang) mengenai reformasi, demokratisasi, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik, anti kkn, peran masyarakat (reinventing people). Ex: pemikiran civil society dan masyarakat madani.3. Dukungan dari kalangan birokrasi sendiri (meski jumlahnya sedikit) untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang benar: netral, kompetensi, pelayanan prima, fasilitator yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, anti kkn, dll.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *LATAR BELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIAPemikiran, Tuntutan, dan Dukungan Eksternal1. Pelajaran dari Amerika. Al Gore, Wapres AS (1993) menyusun laporan untuk Bill Clinton, Presiden AS saat itu, berjudul Creating a Government That Works Better and Costs Less/The Reportof Natonal Performance Review isinya mengenai persoalan birokrasi kurang responsif kalah dengan sektor swasta, pemerintah kurang bisa mengimbangi kemajuan masyarakat, yang dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyakat dan pentingnya program Reinventing Government (spt: efisiensi dan efektifitas) Pemerintahan Federal sebagai jawaban. Hal ini sejalan dan mendapat dukungan pemikiran David Osborne dan Ted Gabler (1992) dalam buku Rerinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sector. Dan juga David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam buku Banishing Bereaucracy, the five strategy for reinventing government. 2. Tekanan lembaga donor (IMF, ADB, World Bank) untuk menerapkan good governance bagi negara peminjam dana, termasuk Indonesia. Lembaga donor ingin uangnya kembali, untung, bukan malah dikorup oleh pejabat.3. Dukungan UNDP dan cita-cita AS mewujudkan demokratisasi, tata dunia baru, globalisasi, liberalisasi, mengikis komunisme, persaingan bebas, pasar bebas, dan menguasai dunia.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHANTataran Persiapan Pembenahan sistem pemerintahan atau redefinisi/rekonstruksi pada aspek (1) struktural; (2) fungsional; dan (3) kultural. (Miftah Thoha, 2003)

    Tataran Proses Pelaksanaan Keseimbangan peran serta fungsi 3 aktor: (1) pemerintah; (2) swasta; (3) rakyat. (Bappenas, 2000)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHANImplikasi, Hasil, dan Dampak Apabila dipersiapkan secara matang, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut:1. Pemerintah tidak lagi mendominasi (otoriter), diimbangi oleh peran rakyat dan swasta yang saling melakukan kerja sama dan pengawasan.2. Pemerintah lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. 3. Pemerintah tidak hanya melayani tapi juga menjadi fasilitator yang baik.4. Sistem pemerintahan lebih demokratis, rakyat lebih berdaulat.5. Pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena ada persamaan persepsi, visi, dan misi. Apabila tidak dipersiapkan secara matang, maka performance dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tetap saja sama atau memburuk; tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak efisien dan efektif, lamban, a-demokratis, penuh kkn, tidak ada kontrol, dll.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *KRITIK TERHADAP KONSEP GOOD GOVERNANCE1. Selain pilar pemerintah, swasta, dan rakyatperlu ditambah lagi pilar moral sebagai norma utama dan penyeimbang (Miftah Thoha, 2003).2. Konsep good governance yang dipergunakan untuk melakukan penataan pemerintahan (reinventing government) banyak dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep briokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep weberian (birokrasi politik, hirarki, dan kaku). Pergerseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. 3. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.4. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya buruk.

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *HUBUNGAN TIGA KOMPONEN GOOD GOVERNANCE perlu dilengkapi komponen MORALSEKTOR SWASTARAKYATPEMERINTAH(Kritik Miftah Thoha, 2003)MORAL

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Moral menjadi faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan, perilaku setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen good governance. SEKTOR SWASTARAKYATPEMERINTAH( Kritik Miftah Thoha, 2003)MORAL

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN ZAMAN BUNG KARNO (ORLA)

    SWASTARAKYATPEMERINTAH(Miftah Thoha, 2003)SWASTA

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN ZAMAN SOEHARTO (ORBA)

    SWASTA/KONGLOMERATRAKYATPEMERINTAH(Miftah Thoha, 2003)

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *GOOD GOVERNANCE = REINVENTING GOVERNMENT + REINVENTING PEOPLESEKTOR SWASTARAKYATPEMERINTAHREINVENTING GOVERMENTREINVENTING PEOPLE

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *QUESTIONS BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH? APA YANG SUDAH DILAKUKAN DAN APA YANG MASIH LEMAH?

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *Referensi: 1. Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia. 2003. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.2. Taliziduhu Ndraha. Kybernologi (ilmu pemerintahan baru) Jilid 1. 2003. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.3. Syarief Makhya. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. 2004. Jurusan Ilmu Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar.4. David Osborne dan Ted Gabler. Mewirausahakan Birokrasi. 1995. Penerbit Pustaka Binawan Presindo. Jakarta.5. Loina Lalolo KP. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi. 2003. Bapenas. Jakarta. Makalah.6. Syafuan Rozi Soebhan. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. 2000. LIPI. Jakarta. Makalah.7. www.bappenas.go.id8. www.transparansi.or.id9. www.amazon.com

    TEORI PEMERINTAHAN

  • *TEORI PEMERINTAHAN *

    TERIMA KASIH

    TEORI PEMERINTAHAN

    *