ANALISIS HUKUM DARI BERBAGAI KASUS YANG MUNCUL PADA PRAKTIK KEBIDANAN Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Disusun oleh : Kelompok 2 Garnis Yuniar Dina Yanuarini Desy Rachma Sari Aliah Siti Winarsih Seny Rumintang Kelas 6A 130103100007 130103100014 130103100024 130103100040 130103100043

PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2011

KASUS I Kasus aborsi yang berujung kematian terjadi di Kediri. Novila Sutiana (21), warga Dusun Gegeran, Desa/Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah berusaha menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya, korban tewas setelah disuntik obat perangsang oleh bidan puskesmas. Peristiwa nahas ini bermula ketika Novila diketahui mengandung seorang bayi hasil hubungannya dengan Santoso (38), warga Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kediri. Sayangnya, janin yang dikandung tersebut bukan buah perkawinan yang sah, namun hasil hubungan gelap yang sudah dilakukan oleh Novila dan Santoso. Santoso sendiri sebenarnya sudah menikah dengan Sarti. Namun karena sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong, Santoso kerap tinggal sendirian di rumahnya. Karena itulah ketika bertemu dengan Novila yang masih kerabat bibinya di Ponorogo, Santoso merasa menemukan pengganti istrinya. Ironisnya, hubungan tersebut berlanjut menjadi perselingkuhan hingga membuat Novila hamil 3 bulan. Panik melihat kekasihnya hamil, Santoso memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut atas persetujuan Novila. Selanjutnya, keduanya mendatangi Endang Purwatiningsih (40), yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kediri. Keputusan itu diambil setelah Santoso mendengar informasi jika bidan Endang kerap menerima jasa pengguguran kandungan dengan cara suntik. Pada mulanya Endang sempat menolak permintaan Santoso dan Novila dengan alasan keamanan. Namun akhirnya dia menyanggupi permintaan itu dengan imbalan Rp2.100.000. Kedua pasangan mesum tersebut menyetujui harga yang ditawarkan Endang setelah turun menjadi Rp2.000.000. Hari itu juga, bidan Endang yang diketahui bertugas di salah satu puskesmas di Kediri melakukan aborsi. Metode yang dipergunakan Endang cukup sederhana. Ia menyuntikkan obat penahan rasa nyeri Oxytocin Duradril 1,5 cc yang dicampur dengan Cynaco Balamin, sejenis vitamin B12 ke tubuh Novila. Menurut pengakuan Endang,1

pasien yang disuntik obat tersebut akan mengalami kontraksi dan mengeluarkan sendiri janin yang dikandungnya. "Ia (bidan Endang) mengatakan jika efek kontraksi akan muncul 6 jam setelah disuntik. Hal itu sudah pernah dia lakukan kepada pasien lainnya," terang Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro di kantornya, Minggu (18/5/2008). Celakanya, hanya berselang dua jam kemudian, Novila terlihat mengalami kontraksi hebat. Bahkan ketika sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh Santoso menuju rumahnya, Novila terjatuh dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apalagi organ intimnya terus mengelurkan darah. Warga yang melihat peristiwa itu langsung melarikannya ke Puskemas Puncu. Namun karena kondisi korban yang kritis, dia dirujuk ke RSUD Pare Kediri. Sayangnya, petugas medis di ruang gawat darurat tak sanggup menyelamatkan Novila hingga meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 23.00 WIB. Petugas yang mendengar peristiwa itu langsung menginterogasi Santoso di rumah sakit. Setelah mengantongi alamat bidan yang melakukan aborsi, petugas membekuk Endang di rumahnya tanpa perlawanan. Di tempat praktik sekaligus rumah tinggalnya, petugas menemukan sisa-sisa obat yang disuntikkan kepada korban. Saat ini Endang berikut Santoso diamankan di Mapolres Kediri karena dianggap menyebabkan kematian Novila. Lamin (50), ayah Novila yang ditemui di RSUD Pare Kediri mengaku kaget dengan kehamilan yang dialami anaknya. Sebab selama ini Novila belum memiliki suami ataupun pacar. Karena itu ia meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku.

2

PEMBAHASAN KASUS 1 Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian dan kematian pada orang lain. Untuk malpraktik hukum atau yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice. Dalam kasus di atas, bidan telah melakukan pelanggaran yaitu Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional). Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni: 1 Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan

perbuatan tercela. 2 Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan

kesengajaan (negligence).

Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis ( pasal 299 KUHP).

Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.

Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan

3

klem dalam perut pasien saat melakukan operasi. Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan. Dalam kasus tersebut bidan Endang telah melanggar ketentuan dari : 1. KEPMENKES RI No 900/ MENKES/SK/VII/2002 : Pasal 25 ayat 1 yaitu Bidan yang menjalankan praktik harus sesuai

dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan kebidanan berdasarkan standar profesi. Pasal 35 ayat 1 yaitu Bidan yang melakukan praktik dilarang : 1 Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam izin praktik. 2 2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.

UU Kesehatan No 23 tahun 1992 : Pasal 15 : 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa

ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya

dapat dilakukan : Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya

tindakan tersebut. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

4

3.

PP No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi 1) 2) Pasal 75 Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. 3) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. a. b. c. Pasal 76 sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;5

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

d. e.

dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. Dalam kasus tersebut yang seharusnya dilakukan oleh bidan Endang adalah : Bidan Endang memberikan informasi tentang efek samping dari tindakan

aborsi bagi pasangan Novila dan Santoso. Karena bidan Endang sudah tahu dan sudah memberitahu efek terburuk

yang akan terjadi setelah melakukan proses aborsi, bidan Endang hendaknya tetap menolak, tetap tidak melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan sehingga tidak tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,00.6

Seharusnya bidan Endang memberikan suatu alternative penyelesaian

masalah secara kekeluargaan,atau meminta Novila dan Santoso untuk mengkonsultasikannya kepada dokter ahli yang berwenang, sehingga tidak melakukan indakan aborsi di tempat bidan Endang. Bidan Endang tidak melakukan tindakan aborsi tersebut karena sudah

merupakan tindakan malpraktik civil yaitu melanggar standar profesi, melanggar standar kompetensi dan standar kewenangan. Bidan Endang bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan tindakan aborsi. Tenaga medis tertentu yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus

untuk melakukan aborsipun sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan aborsi tersebut karena dalam kasus diatas kehamilan Novila tidak terdapat indikasi kegawat daruratan medis. Akibat perbuatannya, bidan Endang diancam mendapatkan hukuman : KUHP Pasal 299

1) Ayat 1 yaitu memberi harapan untuk pengguguran diancam 4 tahun

penjara atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.2) Ayat 2 yaitu mengambil keuntungan dari pengguguran tersebut sebagai

pencaharian atau kebiasaan, jika dia seorang tabib, bidan, apoteker, hukuman 4 tahun penjara ditambah sepertiganya.3) Ayat 3 yaitu menggugurkan kandungan orang menjadi suatu profesi atau

pencaharian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

KUHP Pasal 348 yaitu sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungan seorang wanita dengan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam pidana paling lama lima tahun enam bulan, paling lama tujuh tahun.7

KUHP pasal 349 yaitu seorang dokter, bidan, dan apoteker membantu

melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, 347, dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. KEPMENKES RI No 900/ MENKES/SK/VII/2002 pasal 42 (c) yaitu melakukan praktik kebidanan tidak sesui dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan. UU Kesehatan No 23 tahun 1992

pasal 80 yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis

tertentu pada ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Sumber : ANTARA-kantor berita indonesia

KASUS II Bidan Nyambi Aborsi Dibekuk Jumat, 29/01/2010 11:00 WIB

8

KLATENPraktik aborsi yang dilakukan oleh bidan PNS di salah satu rumah sakit di Klaten, berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut, bidan PNS, Dwi Wahyu Putri (49), Yunita Endah Setyowati, mahasiswi asal Desa Sendangrejo Wonogiri dan M Effendi Fauqi Annas asal Desa Gergunung, Klaten Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan warga yang curiga terhadap proses pemakaman di alas Ketu, Wonogiri Sabtu (9/1) sekitar pukul 12.00 WIB.

Laporan itu diterima oleh Polres Wonogiri dan langsung meminta keterangan pada yang bersangkutan, Yunita Endah S. Diinterogasi secara intensif, Yunita akhirnya mengaku bahwa yang dikuburkan adalah bayi hasil aborsi beberapa hari sebelumnya. Dia juga mengaku proses pengguguran dibantu oleh tersangka lain, yaitu Dwi sebagai bidan pelaku pengguguran dan M Effendi sebagai perantaranya. Praktik aborsi tersebut, seperti pengakuan tersangka, dilakukan di rumah bidan di Gang Unta No. 4 Kampung Ngepos Kelurahan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Tengah Kamis (7/1) sekitar pukul 19.00 WIB.

Menindaklanjuti proses hukum kepada tersangka, kasus itu lantas dilimpahkan ke Polres Klaten. Kapolres Klaten AKBP Agus Djaka Santosa melalui Kasat Reskrim AKP Edy Suranta S mengungkapkan, ketiganya dikenai sanksi pidana karena dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil tanpa ketentuan dan menyebabkan mati atau gugurnya bayi. Hasil pemeriksaan mengarah pada semua tersangka. Dan pada 21 Januari berhasil menangkap mereka. Namun Lekso Sembodo yang turut sebagai perantara, berhasil melarikan diri, kata Kasat, Kamis (28/1).

9

Di hadapan penyidik, Yunita mengatakan, dia melakukan hubungan dengan Andika M Saifuddin sejak 2008 lalu dan akhirnya berbuah kehamilan. Karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab, Yunita merasa depresi dan memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Dia meminta kepada tersangka lain, M Effendi dan Lekso Sambodo mencarikan orang yang mau menggugurkan kehamilannya hingga mengarah ke tersangka lain, Dwi Wahyu Putri yang notabene sebagai tenaga bidan di salah satu RS di Klaten. Menurut dugaan penyidik, praktik aborsi yang dilakukan tersangka Dwi telah lama dilakukan. Sementara itu, sang pacar, Andika diduga pula memaksa untuk melakukan proses pengguguran kandungan. Dugaan itu masih akan kami kembangkan. Untuk sekarang masih mendalami kasus ini dulu, terang Kasat. (lim)

Pembahasan Kasus II Dalam kasus ini bidan Dwi telah melanggar ketentuan dari :10

UU Kesehatan No 23 tahun 1992 : Pasal 15 : 3) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa

ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. 4) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya

dapat dilakukan : Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya

tindakan tersebut. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. Dalam kasus tersebut yang seharusnya dilakukan oleh bidan Dwi adalah : Bidan memberikan informasi tentang efek samping dari tindakan aborsi

bagi pasangan tersebut Seharusnya bidan Dwi memberikan suatu alternative penyelesaian secara kekeluargaan,atau meminta pasangan tersebut untuk

masalah

mengkonsultasikannya kepada dokter ahli yang berwenang, sehingga tidak melakukan tindakan aborsi. Bidan Dwi tidak melakukan tindakan aborsi tersebut karena sudah

merupakan tindakan malpraktik civil yaitu melanggar standar profesi, melanggar standar kompetensi dan standar kewenangan. Bidan Dwi bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan

untuk melakukan tindakan aborsi. Tenaga medis tertentu yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus

untuk melakukan aborsipun sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan aborsi11

tersebut karena dalam kasus diatas kehamilan Yunita tidak terdapat indikasi kegawat daruratan medis. Akibat perbuatannya, bidan Dwi diancam mendapatkan hukuman : KUHP Pasal 299 1) Ayat 1 yaitu memberi harapan untuk pengguguran diancam 4

tahun penjara atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu rupiah. 2) Ayat 3 yaitu menggugurkan kandunga orang menjadi suatu

profesi atau pencaharian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu. KUHP pasal 349 yaitu seorang dokter, bidan, dan apoteker membantu

melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, 347, dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. KEPMENKES RI No 900/ MENKES/SK/VII/2002 pasal 42 (c) yaitu melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan.

UU Kesehatan No 23 tahun 1992

pasal 80 yaitu Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis

tertentu pada ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).12

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

900/Menkes/SK/VII/2002

tentang

Registrasi dan Praktik Bidan. ANTARA - Kantor Berita Indonesia UU Kesehatan No 23 tahun 1992 KEPMENKES RI No 900/ MENKES/SK/VII/2002 Kompas.com

i