of 43/43

7. Bidan-tanggunggugat Bidan

  • View
    93

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan Ajar Matakuliah Etikolegal dalam praktek kebidananDr. H. Abdul Rasyid Thalib, SH, M.Hum

Text of 7. Bidan-tanggunggugat Bidan

PowerPoint Presentation

Berbagai Devinisi TanggungjawabPertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya);Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible);

Liability Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin;Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

ResponsibilitySementara itu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan;Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannyaTanggungjawab VS TanggunggugatPertanggungjawaban hukum; Administrasi;Pidana;Perdata; Etika; Disiplin; AUPB (Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik); Moral; dan Politis. Pertanggungjawaban AdministrasiSetiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perbuatan Pemerintah yang merugikan rakyat/masyarakat, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif.

Lanjutan... TJ. AdministrasiPerbuatan Pemerintah itu terlihat atau diwakili oleh Pejabat atau orang yang mempunyai jabatan;Pejabat dalam menjalankan jabatan, dia mempunyai kewenangan, Tugas, Fungsi dan Urusan;kewenangan, Tugas, Fungsi dan Urusan inilah yang dimintai pertanggungjawaban

Tanggungjawab PidanaPertanggungjawaban karena adanya Kesalahan dan Lalai;Pertanggungjawaban dalam hukum pidana : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea ). Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia;Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal (Pajak), yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas; Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan leer van het materiele feit ( fait materielle )

Lanjutan.....Tanggung jawab PidanaSeseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya; masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana`Unsur-Unsur Pertanggungjawaban PidanaUnsur-Unsur Pertanggungjawaban PidanaPertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :1.Kemampuan bertanggung jawab;2.Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa);3. Tanggungjawan dibarengi dengan Resiko.Tanggungjawab PerdataPasal 1365 KUHPerdata bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:Model Pertanggungjawab PerdataMaka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.APA BISA DITERAPKAN PADA PROFESI, DOKTER, BIDAN. ?????

HUBUNGAN TANGGUNGJAWAB DENGAN GANTIRUGIBidan bertanggungjawab dan wajib ganti rugi ?????GANTIRUGI NEGARAPengertian gantirugi;Definisi gantirugi dan gantirugi negara;Hubungan gantirugi dan tanggungjawab (responsibility) dan tanggunggugat (Akuntability);Wilayah kajian gantirugi dan gantirugi negara;Aspek normatif gantirugi negara;Hukum positif mengatur ganti rugi;Tatacara gantirugi menurut hukum positip.

Pengertian ganti rugiMenurut hukum perdata;Hukum administrasi;Hukum pajak;Hukum akutansi;Hukum pidana;Hukum kedokteran (tindakan medik).Hubungan gantirugi dan tanggungjawab dan tanggunggugatBidang hukum pidana;Bidang hukum perdata;Bidang hukum administrasi;Bidang hukum pajak;Bidang hukum khusus (kedokteran);Pertanggungjawaban berkait dengan gantirugiBidang pidana pasal 48, 51, 224, 267, 268, 322, 344-361 dan 531 KUHP;Bidang hukum perdata, Pasal: 1365, 1366, 1367, 1239 KUHPerdata;UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 19;UU No. 17 tahun 2003 yo UU No. 1 tahun 2004, PP No, 58 tahun 2005 dan berbagai peraturan kementrian Gantirugi dalam hukum Perdata1. Pasal 1365: setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian;2. Pasal 1366: seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati;3. Pasal 1368: seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dan tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.Lanjutan ... perdata4. Pasal 1239: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pergantian biaya, rugi dan bunga. (Wanprestasi)Gantirugi menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenPasal 19: (1). Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan gantirugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugin konsumen akibat mengkonsumsi barang da/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangnkan;(2). Gantirugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atu pemberian santunan yang sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3). Pemberin ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.Tanggunjawab Vs Pendidikan ProfesiTANGGUNGJAWABPIDANAPERDATA;KONSUMENADMINISTRASI;ETIKA DAN MORAL