UKURAN KEMISKINAN

INDONESIA

Eko Nugroho, S.Pt, M.Sc

Fakultas Peternakan

Universitas Brawijaya

e-mail:eko_nug@yahoo.com

TOPIK BAHASAN

� Head Count Index = Poverty Rate

� Indeks Kedalaman Kemiskinan

� Indeks Keparahan Kemiskinan

� Strategi Pengentasan Kemiskinan� Strategi Pengentasan Kemiskinan

Head Count Index (HCI-P0)

� adalah presentase penduduk yg berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

� Menghitung jumlah orang miskin sebagaiproporsi dari populasiproporsi dari populasi

� tapi, mengabaikan jumlah penduduk yg berada di garis kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan

Latar Belakang:

� Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar

berapa jumlah dan persentase penduduk miskin

� Dimensi lain yg perlu diperhatikan adalah tingkat � Dimensi lain yg perlu diperhatikan adalah tingkat

kedalaman dan keparahan dari kemiskinan

� Oleh karena itu, kebijakan kemiskinan tidak

hanya memperkecil jumlah penduduk miskin,

namun juga sekaligus harus bisa mengurangi

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan

� Poverty gap Index-P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

� Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-� Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan

� Poverty Severity Index-P2 adalah ukuran yg memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

� Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi � Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

Pendekatan untuk mengukur

Kemiskinan

� Pendekatan monetisasi (pendapatan, pengeluaran, kalori, dll)

� Pendekatan kapasitas individu/manusia(pendidikan, kesehatan, keterampilan, dll)(pendidikan, kesehatan, keterampilan, dll)

� Social exclusion, masyarakat yg terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah

� Externally imposed (kemiskinan dari kacamata diluar kaum miskin)

KOEFISIEN GINI (GINI RASIO)

Preview:

� Awalnya Corrado Gini (ahli statistika Italia) menganalisis pembagian pendapatan personal dg peralatan matematis yg rumusannya seringdisebut Hukum Gini yg dipublikasikan padadisebut Hukum Gini yg dipublikasikan padatahun 1908.

� Gini tidak menentukan tingkat pendapatantertentu, tetapi menghitung tingkatkesenjangan pendapatan personal secaraagregatif yg diterima di atas tingkat tertentu.

KOEFISIEN GINI (GINI RASIO)

� Parameter yg digunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan distribusi pendapatan.

� Ukuran kemerataan pendapatan yg dihitung berdasarkan kelas pendapatan

Koefisien Gini bernilai 0 - 1 yg merupakan rasio� Koefisien Gini bernilai 0 - 1 yg merupakan rasioantara luas area antara kurva Lorenz dg garis kemerataan sempurna dg luas area di bawahkurva Lorenz.

� Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna

A

B

(%)

Perfectly equal

income distribution

Lorenz curve:

actual income actual income

distribution

Gini-coefficient = Area A

Area A+BGini=0→perfectly equal

Gini=1→ perfectly unequal

KOEFISIEN GINI (GINI RASIO)

Lorenzcurve of income inequality among rural

households in Madagascar, by region (Gini- coefficient

of about 0.4)

80

90

100

Zeller: Poverty and Development

Strategies (5101)

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100

% o f h ou se ho lds

% o

f in

com

e

M aju ng a Fia na r Va kin an karat ra T otal Dist ribu tio n é ga lita ire

Kritik atas beberapa program

� Pemerintah telah mendesain banyak program,

antara lain PNPM, KUR, PKH (program keluarga

Harapan), BOS, BLT, Askeskin, dll

� Problemnya: keragaman kegiatan yg spesifikProblemnya: keragaman kegiatan yg spesifikberdasarkan komunitas miskin tertentu belum

terlihat, misalnya pembedaan untuk petani,

nelayan, peternak, petambak, dll

� Akses terhadap modal tidak bertambah secara

meyakinkan karena agen yg diberi tugas

pelayanan cenderung memberikan kepada pelaku yg sudah mapan (misalnya program

KUR)

Kritik atas beberapa program

� Program yg secara sistematis memperkuat

struktur aset kaum miskin belum banyak

dilakukan, seperti reforma agraria

� Perbaikan institutional arrangements antar Perbaikan institutional arrangements antar

pelaku ekonomi belum disentuh, seperti

hubungan antara petani dan tengkulak/distributor

(termasuk perbaikan pasar distribusi)

� Belum ada komitmen yg kuat untuk

mendongkrak sektor pertanian dan industrisebagai lokomotif pembangunan sehingga

memiliki dampak yg besar bagi pengurangan

pengangguran dan kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan

� Beberapa strategi yg dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan (BPS,2005):

1. Kebijakan makro ekonomi, 1. Kebijakan makro ekonomi,

2. Pendekatan kewilayahan, dan

3. Pendekatan pemenuhan hak-hak dasar.

Kebijakan makro

� Yakni dg cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pendekatan Kewilayahan

� Yakni dg percepatan pembangunanperdesaan, pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, danpercepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pendekatan pemenuhan hak-hak

dasar

� Yakni dg pemenuhan hak atas pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, aksesterhadap sumberdaya sosial dan ekonomi, kegiatan usaha produktif, perumahan, air bersih dan rasa aman.

Strategi pengentasan kemiskinan

� Sampai saat ini cara paling efektif menekan kemiskinan adalah dg menciptakan lapangankerja (formal)

� Akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, � Akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, dll merupakan syarat dasar pengurangan kemiskinan

� Distribusi aset ekonomi (tanah, modal) harus dilakukan seiring perbaikan akses pendidikan, dll

Strategi pengentasan kemiskinan

� Program yg spesifik dg karakteristik kaum miskin dibutuhkan agar tujuan pengurangan kemiskinan tercapai

� Penguatan sektor pertanian dan industri� Penguatan sektor pertanian dan industrisebagai pencipta lapangan kerja (institutional

environment), disamping menata hubungan antar pelaku ekonomi (institutional

arrangements)

TERIMA KASIHTERIMA KASIH