SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Secara umum potensi sumberdaya dapat pulih pesisir Jawa Barat terdiri atas tujuh jenis, yaitu hutan mangrove, terumbu karang, budidaya tambak, budidaya laut, wisata bahari, perikanan laut dan konservasi. Di kawasan pesisir utara Jawa Barat potensi ekosistem pesisir terbesar adalah (a) ekosistem mangrove dengan luas sekitar 7.600 ha yang menyebar di Kabupaten Bekasi, Subang, Karawang, Indramayu dan Cirebon; (b) potensi budidaya tambak yang mencapai luas sekitar 30.080 ha yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu; (c) potensi perikanan laut juga masih dapat dikembangkan di kawasan ini terutama untuk jenis-jenis ikan tertentu.

Panjang garis pantai propinsi Jawa Barat sepanjang 365,059 km yang terbentang dari Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten Cirebon. Panjang pantai masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Kabupaten Bekasi 37,829 km, Karawang 84,230 km, Subang 68 km, Indramayu 114 km, Cirebon 54 km dan Kota Cirebon 7 km. Pantai Jawa Barat bagian utara hampir seluruhnya didominasi oleh pantai berpasir.

Secara ekologis, wilayah pesisir sangat kompleks dan memiliki nilai sumberdaya yang tinggi. Bila diperhatikan batasannya, wilayah pesisir pantai Jawa Barat bagian utara akan mencakup sub sistem daratan pesisir (shore land) dan perairan pesisir (coastal water). Kedua sub sistem yang berbeda tetapi saling berinteraksi melalui media aliran massa air.

4.1 Mangrove

Ekosistem mangrove di Kabupaten Bekasi terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Babelan, Muara Gembong dan Tarumajaya, dengan luas lahan hutan bakau terluas terdapat di Kecamatan Muara Gembong. Di beberapa lokasi hutan bakau tersebut berada pada kondisi yang kritis, baik disebabkan oleh abrasi pantai maupun adanya penebangan pohon bakau oleh masyarakat.

Hasil peninjauan lapangan oleh PKSPL-IPB tahun 2000, dari 2.104,535 ha hutan mangrove, yang mengalami abrasi seluas 109,567 ha. Kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh banyaknya penebangan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan empang dan pembuatan rumah musiman oleh nelayan khususnya sepanjang kali Muara Bendera dengan tidak memperhitungkan dampak yang akan muncul.

Gambar 4.1. Kondisi Mangrove di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki garis pantai 72 kilometer, berada di tiga kecamatan di wilayah utara dan membentang dari perbatasan Jakarta sampai perbatasan Karawang. Berdasarkan pengamatan lapangan dan penelusuran data sekunder, kondisi hutan mangrove yang dulu tebal, kini rusak akibat abrasi dan pengambilan manfaat langsung oleh manusia dan kebijakan yang tidak mendukung terhadap lingkungan. Spesies yang dilindungi seperti lutung jawa (trachypitecus auratus) dan burung Kuntul (Ardeidae) kini menghilang.

Mangrove yang dimiliki Kabupaten Bekasi tersebar di Kecamatan Muaragembong, Babelan dan Tarumajaya. Dari analisis yang dilakukan, luas wilayah hutan bakau dalam kurun waktu 59 tahun (1943-2006) telah mengalami penyusutan dan mengalami perubahan secara signifikan, dan luasnya tinggal 16,01 persen dari semula 10.000 hektare menjadi 1.580,05 hektare. Adapun fauna yang sebelumnya berasosiasi dengan hutan bakau di pesisir Kabupaten Bekasi, terdapat 32 jenis, sebagian besar burung rawa seperti kuntul. Juga hewan langka dan dilindungi seperti lutung jawa serta berbagai hewan yang mempunyai potensi ekonomi untuk dibudidayakan, antara lain udang dan kepiting bakau.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dulu terdapat sekitar 15 ribu hektar hutan mangrove yang terdiri dari 10 ribu hektar lahan yang dimiliki PT Perhutani dan sisanya milik masyarakat. Tetapi, sekarang hutan mangrove yang didominasi jenis bakau milik Perhutani tinggal sekitar 10 hektare. Sedangkan hutan mangrove yang dimiliki rakyat juga mengalami kerusakan. Luas keseluruhan hutan yang saat ini tersisa, tercatat hanya sekitar 600 hektare.

Banyak faktor yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, di antaranya karena faktor alam seperti banjir, juga karena penebangan pohon bakau. Masyarakat di pesisir pada saat awal kerusakan, umumnya memiliki kekhawatiran, jika mangrove tumbuh subur akan membuat masyarakat kehilangan tanah tempat tinggal atau lahan garapan. Selain itu, perilaku masyarakat di tiga wilayah pesisir mengindikasikan ada beberapa pihak yang beralasan, jika membiarkan di pesisir tumbuh hutan mangrove akan mengakibatkan pihak Perhutani mengakui lahan tersebut sehingga mereka tidak dapat lagi tinggal di sana .

Pada tahun 2005 dan 2006, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) meremajakan pesisir dengan menanam 729 ribu pohon jenis bakau dan api-api pada lahan 200 hektar di Kecamatan Babelan dan Tarumajaya. Pemerintah Bekasi sendiri, pada tahun yang sama juga melakukan penanaman mangrove dengan volume 75 ribu pohon pada lahan seluas 25 hektare di Kecamatan Muaragembong. Kegiatan ini mengalami kegagalan, selain dari ulah masyarakat, terjadi banjir awal Februari 2007. Tanaman yang termasuk kepada kelompok mangrove, umumnya memiliki karakter yaitu baru berakar kuat apabila telah berumur 3-5 tahun sejak penanaman sehingga ketika terjadi banjir, banyak tanaman mangrove yang tercabut lagi.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan dari program Gerhan periode 2003-2008. Secara berturut-turut pada tahun 2003 sampai 2006, daerah ini telah menerima bantuan bibit untuk rehabilitasi di Kecamatan Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya. Tetapi, mulai pada tahun 2006, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi tak lagi menerima program bantuan tersebut. Sebab, saat itu mangrove yang baru ditanam pada program tahun 2005 sudah mengalami kerusakan, sehingga dipertimbangkan untuk tidak menerima bantuan dulu sampai ada pemecahan.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Bekasi, terdapat 35 kilometer panjang pesisir laut di wilayah ini yang meliputi Kecamatan Muaragembong 22 kilometer, Kecamatan Babelan tiga kilometer, dan Tarumajaya enam kilometer dengan total luas hutan mangrove 15 ribu hektare. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2003-2013, tiga kecamatan pesisir wilayah ini diarahkan untuk hutan lindung dengan ketebalan hutan minimal 500 meter dari bibir pantai.

Sementara, berdasarkan wawancara di lapangan, warga Desa Hurip Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi mengungkapkan, di jarak 500 meter desanya, dulu masih banyak ditumbuhi berbagai jenis mangrove, seperti tanaman bakau. Ketebalan hutan bakau pada 10-15 tahun lalu disebutkan antara 300-400 meter.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Karawang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, dengan prosentase tegakan pohon bakau terbesar (>15%) terdapat di Desa Sukakerta dan Sukajaya di Kecamatan Cilamaya, di Desa Sedari di Kecamatan Cibuaya. Jenis bakau yang ada antara lain Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Avicennia marina, Sonneratia alba, Lumnitzera racemosa, sedangkan vegetasi lainnya adalah Dolichandrone spatacea, Acrostichum aurecum, Acanthus ilicifoleus.

Hasil analisis data LANDSAT MSS dan MOS-MSSR melalui penelitian Dimyati (1994) menunjukkan bahwa terdapat penurunan luasan mangrove dari tahun 1984 hingga 1991 akibat konversi menjadi tambak dan lahan lain.

Gambar 4.2. Mangrove diantara Tambak Masyarakat di Pesisir Kabupaten Karawang

 

Hutan mangrove yang terdapat di Kabupaten Subang merupakan hutan bakau binaan. Hutan mangrove di kawasan pantai Subang bagian utara berada di bawah otoritas pengelolaan Perum Perhutani BKPH Ciasem-Pamanukan. Analisis data LANDSAT-TM Multitemporal tahun 1988, 1990, 1992 dan 1995 menunjukkan bahwa luasan mangrove di kawasan ini dalam periode 1988-1992 mengalami pengurangan luasan dari 2.087,7 ha pada tahun 1988 menjadi 1.729,9 ha tahun 1990 dan 958,2 ha tahun 1992. Namun antara tahun 1992 dan 1995 terjadi penambahan luasan menjadi 3.074,3 ha. Pengurangan tersebut berhubungan dengan kegiatan konversi lahan termasuk perluasan area pertambakan, sedangkan penambahan luas pada periode akhir menunjukkan keberhasilan penggalakan program perhutanan sosial yang dilakukan melalui tambak tumpangsari. Hasil analisis data LANDSAT tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kerapatan kanopi mangrove selama periode pengamatan mengalami pengurangan (Budiman dan Dewanti, 1998). Upaya pelaksanaan budidaya dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Sebagian hutan bakau dimanfaatkan sebagai daerah wisata pantai seperti di Pondok Bali, Subang.

Gambar 4.3. Mangrove dengan Sistem Silvofishery di Blanakan Kabupaten Subang

Area mangrove yang terdapat di Kabupaten Indramayu relatif sedikit. Pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani Kabupaten Indramayu. Daerah yang relatif banyak dijumpai mangrovenya adalah daerah pesisir di Kecamatan Losarang, Kandanghaur dan Sindang. Sedangkan di Kecamatan Eretan relatif sedikit, kurangnya pengelolaan oleh masyarakat menyebabkan adanya abrasi pantai.

Ekosistem mangrove di Kabupaten Indramayu juga mengalami tekanan ekologis. Kerusakan hutan bakau (mangrove) di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu ditengarai kian meluas dari waktu ke waktu. Kondisi itu dimungkinkan akibat terjadinya alih fungsi dari lahan hutan menjadi tambak dan pemukiman, di samping terjadinya perambahan dan penebangan liar.

Kabupaten Indramayu yang memiliki garis pantai sepanjang 114 km, kerusakan hutan mangrove yang ada diketahui relatif cukup parah. Wilayah yang mengalami kerusakan hutan mangrove paling parah diantaranya di Kecamatan Juntinyuat, Balongan, Sukra, Krangkeng dan Kecamatan Indramayu. Pemkab Indramayu melalui Kantor Perkebunan dan Kehutanan sejak tahun 2004 lalu, melakukan gerakan rehabilitasi hutan mangrove dengan melakukan penanaman sedikitnya 1,4 juta pohon. Penanaman khususnya dilakukan di wilayah-wilayah yang kondisi hutannya sudah cukup kritis.

Upaya penanaman kembali hutan pantai itu akan terus dilakukan sehingga kondisi kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah. Penanaman kembali 1,4 juta pohon mangrove yang telah dilakukan di sejumlah wilayah yang kerusakan hutannya cukup parah, selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan juga hutan mangrove yang terbentu nantinya akan

dapat menjadi pagar hidup dari abrasi. Selain itu proses reboisasi hutan mangrove sebagai wilayah hutan payau sekaligus untuk memulihkan kembali habitat flora dan fauna yang hidup di kawasan tersebut.

Penambangan pasir pesisir dan laut untuk reklamasi, serta pembukaan hutan bakau untuk kawasan pertambakan memberikan dampak lingkungan terhadap ekosistem di kawasan pesisir tersebut. Perubahan beach slope (gradien pantai) yang sebelumnya landai menjadi terjal adalah salah satu bukti kawasan pantai mengalami abrasi. Daerah breaker zone (gelombang pecah) yang tadinya jauh dari garis pantai sekarang telah berubah dekat pantai. Hal itu menunjukkan kawasan pesisir Indramayu mengalami perubahan yang destruktif. Terutama pengaruhnya di sekitar kawasan pesisir Dadap, Juntinyuat. Buangan minyak dari perahu-perahu motor, rumah tangga, dan pipa-pipa saluran minyak yang mengalami kebocoran lambat laun menyebabkan perairan Indramayu tercemar.

Pembuatan struktur pantai seperti tanggul pantai (sea wall), groin (groyne), dan penahan gelombang merupakan salah satu pemecahan masalah bagi problem abrasi pantai Indramayu. Langkah yang dianggap maju dan berwawasan lingkungan seperti penataan kembali ekosistem pantai Indramayu merupakan pemecahan masalah yang cukup tepat dan bijak. Sebagai contoh, penghijauan wilayah pesisir dengan hutan bakau dengan membuat sabuk hijau di sekitar wilayah pertambakan, yang disertai aturan dan sanksi bagi yang tidak mengindahkan lingkungan wilayah pesisir perlu ditegakkan.

Pemangkasan hutan mangrove di kawasan pesisir Indramayu dan sekitarnya untuk kepentingan pertambakan ikan merupakan salah satu bentuk intervensi manusia yang menimbulkan perubahan dinamika pesisir memicu terjadinya erosi pesisir di kawasan tersebut. Hasil survei menunjukkan adanya pantai di sekitar kawasan pesisir Dadap, Juntinyuat hingga Tanjung Ujungan mengalami erosi atau pantai mundur antara 1m hingga 10m per tahun.

 

Gambar 4.4. Pembibitan Bakau di Pesisir Cemara Kabupaten Indramayu

 

Area mangrove di Kabupaten Cirebon relatif sedikit karena adanya upaya penebangan oleh nelayan untuk pembuatan tambak. Namun sekarang ini mulai dilakukan penanaman mangrove oleh penduduk setempat di daerah pesisir seperti Kecamatan Babakan. Luas hutan mangrove (bakau) yang masih terdapat di pantai wilayah Babakan sekitar 0,25 ha (NSASD, 1999/2000).

Gambar 4.5. Mangrove yang Tumbuh di Muara Sungai Bondet Kabupaten Cirebon

 

4.2 Terumbu Karang

Terumbu karang di Kabupaten Karawang terdapat di gugusan karang Sedulang yang tersebar berupa gosong-gosong karang (Patch reefs) dengan kedalaman antara 4 sampai 12 meter di perairan pesisir sekitar Cilamaya. Kondisi karang-karang tersebut sebagian besar telah mati, dikarenakan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti sedimentasi yang tinggi dan banyaknya aktifitas kegiatan manusia di kawasan tersebut. Jenis-jenis komunitas karang yang masih terdapat di wilayah ini antara lain adalah Porites, Acropora dan beberapa jenis karang lunak serta Sponge. Beberapa gosong karang dimanfaatkan oleh nelayan setempat untuk menangkap ikan-ikan hias laut seperti ikan Injel (Angelfish) dan Kepe-kepe (Butterfly fish). Adapula yang memanfaatkan karang sebagai hiasan akuarium yang di jual oleh masyarakat setempat.

Ekosistem terumbu karang di Kabupaten Karawang cenderung mengalami tekanan ekologis. Pengamatan di lapangan menunjukkan cukup banyak sejumlah oknum yang kerap mencuri terumbu karang dari pantai Karawang. Akibatnya, terumbu karang yang hidup di wilayah pantai itu saat ini dalam kondisi rusak berat. Saat ditangkap petugas, mereka selalu memperlihatkan surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pemprov Jabar. Namun, setelah diperiksa, surat izin tersebut ternyata sudah kedaluwarsa.

Selain dicuri orang, kerusakan terumbu karang disebabkan juga ulah nelayan luar daerah yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Akibat lebih jauh dari perilaku tersebut, ikan sulit didapat dan hasil tangkapan nelayan setempat mengalami penurunan. Di salah satu pulau kecil Kabupaten Karawang, yaitu Pulau Biawak terumbu karang yang ada sudah hampir hilang. Terumbu karang Pulau Biawak sudah rusak parah akibat pengambilan untuk bahan bangunan dan illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak. Padahal taman laut atau terumbu karang di Pulau Biawak mempunyai beragam jenis terumbu karang yang unik.

Terumbu karang teridentifikasi di pantai utara daerah Majakerta dan pantai di Kecamatan Indramayu serta pulau-pulau yang terdapat di sebelah utara Kota Indramayu seperti Pulau Rakit, P. Gosong, P. Rakit Utara dan Cantikian. Luas terumbu karang di pulau-pulau tersebut sekitar 500 ha. Namun demikian adanya usaha pengambilan karang oleh penduduk setempat sebagai sumber kapur sehingga areal karang tersebut semakin menyempit.

Terumbu karang di Kabupaten Subang terdapat di daerah Brobos. Upaya pengadaan terumbu karang buatan telah dilakukan Dinas Perikanan sebanyak 3 unit Terumbu Karang Buatan (TKB) ban mobil.

4.3. Rumput Laut

Rumput laut di wilayah Kabupaten Karawang hanya terdapat di gugusan karang Sedulang dengan jumlah yang sangat sedikit. Di perairan Kabupaten Karawang belum ada usaha pembudidayaan rumput laut, hal ini dikarenakan kondisi perairannya yang tidak memungkinkan untuk melakukan budidaya.

Secara spasial sebaran ekosistem pesisir di pantai utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3 Sebaran Ekosistem Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

 

LETAK GEOGRAFIS PESISIR UTARA

2.1 Jawa Barat dan Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak pada 5o50’–7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’–108o48’ Bujur Timur.  Luas Propinsi Jawa Barat meliputi areal dataran sekitar 37.095,28 km2 dengan panjang garis pantai mencapai 755,83 km  Secara administratif Propinsi Jawa Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Propinsi DKI Jakarta Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Banten

Propinsi Jawa Barat dibagi menjadi 9 wilayah kota, 17 wilayah kabupaten, 592 wilayah kecamatan, 1.798 wilayah perkotaan dan 4.083 wilayah perdesaan. Wilayah kota diantaranya adalah Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Tasikmalaya, Cimahi dan Banjar. Sedangkan wilayah kabupaten adalah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Jumlah kabupaten pada tahun 2007 bertambah dengan dimekarkannya wilayah Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Secara topografi, wilayah Propinsi Jawa Barat dibagi menjadi tiga dataran, yaitu dataran rendah di wilayah bagian utara Jawa Barat, dataran tinggi di wilayah bagian tengah Jawa Barat, sedangkan berbukit-bukit dengan sedikit pantai terdapat di wilayah bagian selatan Jawa Barat. Kondisi in sangat menguntungkan bagi Propinsi Jawa Barat, karena merupakan daerah yang cukup strategi bagi pengembangan aspek komunikasi dan perhubungan.

Sementara pesisir dan laut wilayah utara Jawa Barat membentang dari Kabupaten Bekasi di barat sampai Kabupaten Cirebon di timur dengan luas wilayah administratif kabupaten/kota mencapai 8.570,28 km 2 dengan panjang garis pantai kurang lebih 354,2 km. Panjang pantai masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Kabupaten Bekasi 74 km, Karawang 57 km, Subang 48,20 km, Indramayu 114 km, Kabupaten Cirebon 54 km dan Kota Cirebon 7 km.

Secara geografis berdasarkan batas wilayah kabupaten/kota, pesisir dan laut wilayah utara Jawa Barat terletak pada 106 ° 48' - 108 ° 48' Bujur Timur dan 6 ° 10' - 7 ° Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Propinsi DKI Jakarta Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka,

Sumedang, dan Kuningan Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Banten

Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah

2.2 Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi secara geografis terletak pada 106 ° 48' BT-106 ° 27' BT dan 6 ° 10' LS-6 ° 30' LS. Tofografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasi antara 6-115 meter dan kemiringan 0-25%. Secara administratif Kabupaten Bekasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara.

Luas wilayah Kabupaten Bekasi adalah 1.273,88 km 2. Secara administratif kabupaten ini terbagi atas 23 kecamatan dan 187 desa. Dari kecamatan yang ada, terdapat 3 (tiga) kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Muaragembong, Babelan dan Tarumajaya dengan jumlah desa total di ketiga kecamatan mencapai 23 desa. Luas wilayah kecamatan pesisir Bekasi adalah 258.32 km 2 atau 20,27 % dari total luas Kabupaten Bekasi. Secara rinci luas kecamatan pesisir di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan di Kecamatan Pesisir Kabupaten Bekasi Tahun 2005 No

Kecamatan Luas Desa Jumlah

Desa/Kelurahan Ha % 1 Babelan 6.360 5,60 9 2 Tarumajaya 5.463 4,51 8

3 Muara Gembong

14.009

8,76 6

  Jumlah 25.83

2 20,2

7 23

Sumber: Profil Daerah Provinsi Jawa Barat, 2006

Desa dengan status desa pesisir di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Bekasi Tahun 2005

Kecamatan Desa Pesisir

BABELAN HURIPJAYA

TARUMAJAYA SEGARAMAKMUR

  SEGARAJAYA

  SAMUDRAJAYA

MUARA GEMBONG PANTAI HARAPANJAYA

  PANTAIMEKAR

  PANTAI SEDERHANA

  PANTAIBAKTI

  PANTAIBAHAGIA

Sumber: Podes 2006

2.3 Kabupaten Karawang

Secara geografis Kabupaten Karawang terletak antara 107 ° 02'-107 ° 40' BT dan 5 ° 56'-6 ° 34' LS. Topografi Kabupaten Karawang sebagian besar adalah berbentuk dataran yang relatif rata dengan variasi antara 0-5 m di atas permukaan laut (DPL). Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0-1.200 m DPL. Secara administratif Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang; Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 km 2 atau 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah ini dibagi menjadi 25 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Dari jumlah kecamatan yang ada, terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir, yaitu terdiri dari Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Pedes, Cilebar, Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, dan Kecamatan Pakisjaya. Luas kecamatan pesisir Kabupaten Karawang adalah 676,2 km 2 atau 3,86 % dari luas total Kabupaten Karawang. Desa yang tergolong desa pesisir diidentifikasi terdapat 15 desa seperti terlihat pada Tabel 2.3 .

Tabel 2.3. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Karawang Tahun 2005

Kecamatan Pesisir Desa Pesisir Luas (Km 2)

CILAMAYA WETAN SUKAKERTA 7,32

  MUARABARU 7,38

  MUARA 15,69

CILAMAYA KULON SUKAJAYA 6,20

  PASIRJAYA 8,62

TEMPURAN CIPARAGEJAYA 4,80

PEDES SUNGAIBUNTU 9,96

CILEBAR MEKARPOHACI 1,72

  PUSAKAJAYA UTARA 8,66

CIBUAYA CEMARAJAYA 10,31

  SEDARI 25,18

TIRTAJAYA TAMBAKSUMUR 17,04

  TAMBAKSARI 24,75

BATUJAYA SEGARJAYA 16,26

PAKISJAYA TELUKJAYA 7,56

  Jumlah 171,45

Sumber: Podes, 2006 dan Kabupaten Karawang Dalam Angka, 2005

2.4 Kabupaten Subang

Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat yaitu antara 107 ° 31'-107 ° 54' BT dan 6 ° 11'-6 ° 49' LS. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Luas wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176,95 hektar (6,34 % dari luas total Jawa Barat) dengan ketinggian antara 0-1500 m dpl. Dilihat dari segi topografinya dapat dibedakan menjadi 3 zone daerah yaitu : (1) daerah pegunungan dengan ketinggian 500-1500 m dpl dengan luas 41.035,09 hektar (20 %), (2) daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m dpl dengan luas 71.502,16 hektar (35,85 %), (3) daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-50 m dpl dengan luas 92.939,7 hektar (45,15 %). Sekitar 80,8 % wilayah Kabupaten Subang mempunyai kemiringan 0-17 ° , sedangkan sisanya memiliki kemiringan di atas 18 ° .

Secara administrasi Kabupaten Subang terdiri dari 22 Kecamatan dengan jumlah desa 244 desa dan 8 kelurahan. Dari jumlah kecamatan yang ada terdapat 4 (empat) kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Blanakan, Ciasem, Legon Kulon dan Kecamatan Pusakanagara. Luas wilayah kecamatan pesisir Kabupaten Subang adalah 333,57 km 2 atau 16 % dari luas seluruh kabupaten. Desa-desa yang tergolong desa pesisir terdapat 11 desa ( Tabel 2.4 ).

Tabel 2.4. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Subang Tahun 2005

Kecamatan Desa Pesisir

CIASEM MANDALAWANGI

PUSAKANAGARA PATIMBAN

LEGONKULON ANGGASARI

  MAYANGAN

  LEGONWETAN

BLANAKAN RAWAMENENG

  JAYAMUKTI

  BLANAKAN

  LANGENSARI

  MUARA

  TANJUNGTIGA

Sumber: Podes 2006

2.5 Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu secara geografis berada pada 107 ° 52'-108 ° 36' BT dan 6 ° 15'-6 ° 40' LS. Berdasarkan tofografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahmya rata-rata 0 - 2 %. B atas administratif Kabupaten Indramayu adalah :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Subang Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Luas total Kabupaten Indramayu yang tercatat adalah seluas 204.011 ha. Luas ini terbagi menjadi 31 kecamatan dan 310 desa. Dari kecamatan yang ada terdapat 11 kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Sindang, Cantigi, Arahan, Losarang, Kandanghaur, dan Sukra. Luas seluruh kecamatan pesisir Kabupaten Indramayu adalah 68.703 km 2 atau 35 % luas kabupaten dengan garis pantai mencapai 114,1 km dan 37 desa pesisir.

Tabel 2.5. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Indramayu Tahun 2005

Kecamatan Desa Pesisir

KRANGKENG LUWUNGGESIK

  KALIANYAR

  KRANGKENG

  TANJAKAN

KARANGAMPEL BENDA

JUNTINYUAT DADAP

  JUNTINYUAT

  JUNTIKEDOKAN

  LOMBANG

  LIMBANGAN

  MAJAKERTA

BALONGAN TEGALSEMBADRA

  TEGALURUNG

  BALONGAN

INDRAMAYU SINGARAJA

  SINGAJAYA

  KARANGSONG

  PABEANUDIK

  BRONDONG

  PABEANILIR

SINDANG KARANGANYAR

  TOTORAN

CANTIGI CANGKRING

  LAMARANTARUNG

ARAHAN PRANGGONG

LOSARANG CEMARA

KANDANGHAUR PAREAN GIRANG

  BULAK

  ILIR

  ERETAN WETAN

  ERETAN KULON

SUKRA UJUNGGEBANG

  TEGALTAMAN

  SUMURADEM

  MEKARSARI

  PATROLLOR

  SUKAHAJI

Sumber: Podes 2006

2.6 Kabupaten Cirebon

Secara geografis Kabupaten Cirebon terletak pada 108 ° 40'-108 ° 48' BT dan 6 ° 30'-7 ° LS. Berdasarkan topografi ketinggian tanahnya berkisar diantara 0-130 m di atas permukaan laut (dpl) dan dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara yaitu Kecamatan Gegesik, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakab, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Pabedilan. Sebagian kecamatan lagi termasuk pada daerah dataran sedang dan tinggi.

Kabupaten Cirebon dengan luas 990.36 km 2 merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur yang sekaligus merupakan batas dan pintu gerbang antara Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Cirebon, dan Laut Jawa

Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kuningan Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Indramayu.

Kabupaten Cirebon terdiri dari 31 kecamatan dan 424 desa. Dari 23 kecamatan yang ada terdapat 7 kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir. Kecamatan pesisir tersebut adalah Kecamatan Losari, Gebang, Astanajapura, Pangenan, Mundu, Cirebon Utara, dan Kapetakan. Luas seluruh kecamatan pesisir adalah 310,21 km 2 atau 31,32 % dari luas keseluruhan wilayah dengan jumlah desa pesisir ada sebanyak 35 desa pesisir (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon Tahun 2005

Kecamatan Pesisir Desa Pesisir

LOSARI KALIRAHAYU

  AMBULU

  TAWANGSARI

GEBANG KALIPASUNG

  GEBANG KULON

  GEBANGILIR

  GEBANGMEKAR

  PELAYANGAN

ASTANAJAPURA KANCI KULON

  KANCI

  ASTANAJAPURA

  JAPURA KIDUL

PANGENAN PANGENAN

  BENDUNGAN

  RAWAURIP

  PANGARENGAN

MUNDU WARUDUWUR

  C I T E M U

  BANDENGAN

  MUNDUPESISIR

CIREBON UTARA PASINDANGAN

  JADIMULYA

  KLAYAN

  KALISAPU

  GROGOL

  MERTASINGA

KAPETAKAN KERATON

  MUARA

  KARANGREJA

  SURANENGGALA LOR

  BUNGKO

  KERTASURA

  PEGAGAN KIDUL

  PEGAGAN LOR

  BUNGKO LOR

Sumber: Podes 2006

2.7 Kota Cirebon

Kota Cirebon secara geografis terletak pada 108 ° 34'57" BT dan 6 ° 43'56" LS dengan luas 37,85 km 2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Kedungpane Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa

Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Selatan, berbatasan dengan Sungai Kalijaga Kecamatan Mundu dan Kecamatan

Beber Kabupaten Cirebon Sebelah Barat, berbatasan dengan Banjir Kanal Kecamatan Beber, Cirebon Selatan dan

Cirebon Barat Kabupaten Cirebon.

Kota Cirebon secara administrasi terdiri atas 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Kota Cirebon memanjang dari barat ke timur 8 km, utara-selatan 11 km dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Dari kecamatan yang ada, maka 2 kecamatan diantaranya merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Lemahwungkuk dan Kejaksan dengan jumlah desa pesisir ada sebanyak 8 desa (Tabel 2.7)

Tabel 2.7. Kecamatan dan Desa Pesisir di Kota Cirebon Tahun 2005

Kecamatan Pesisir Desa Pesisir

LEMAHWUNGKUK PEGAMBIRAN

  KESEPUHAN

  LEMAHWUNGKUK

  PANJUNAN

KEJAKSAN KEJAKSAN

  KEBONBARU

  KESENDEN

Sumber: Podes 2006

Secara spasial, wilayah administrasi pantai utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 1 Administrasi Wilayah Pesisir Pantura Jawa Barat.

GEOMORFOLOGI LINGKUNGAN PESISIR BAGIAN UTARA

3.1 Geomorfologi

Secara umum morfologi topografi pantai utara Jawa Barat merupakan suatu daerah dataran dengan lebar dataran yang bervariasi. Dataran sempit dibagian timur (sekitar Kota Cirebon) dan bagian barat, dan meluas pada bagian tengah. Pada dataran yang lebar banyak dijumpai sungai-sungai yang mengalir dan bermuara dibagian tersebut, diantaranya Sungai Cimanuk, S. Cipunagara, S. Citarum, dan S. Bekasi. Berdasarkan proses pembentukannya dataran yang ada dapat dibedakan menjadi : dataran limpah banjir, kipas aluvial, endapan rawa, endapan laut dan dataran pantai-pematang pantai. Secara rinci endapan yang terdapat di pantai utara Jawa Barat disusun oleh : (Badan Geologi-DESDM, 2000)

Endapan Kipas Aluvial

Endapan ini umumnya terbentuk dari hasil vulkanik terdiri dari lempung, pasir campur kerikil, daya dukung tinggi, nilai keterusan terhadap air kecil sampai sedang.

Endapan Limpah Banjir

Endapan ini umumnya disusun oleh lempung, lanau, kadang-kadang pasir halus, agak plastik sampai plastik, keras dalam keadaan kering, lunak dalam keadaan basah, daya dukung terhadap pantai rendah sampai sedang, keterusan terhadap sumber air kecil. Di atas endapan ini umumnya dimanfaatkan masyarakat sebagai daerah pertanian.

Endapan Sungai

Endapan ini disusun oleh pasir sampai kerikil, lepas daya dukung terhadap pondasi sedang sampai besar. Permeabilitas besar, dapat bertindak sebagai akuifer, diatas endapan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah pemukiman, hal ini bisa dimaklumi karena kemudahan untuk memperoleh air.

Endapan Rawa dan Rawa Bakau

Endapan ini disusun oleh lempung, lanau, lempung organik, pasiran, plastisitas sedang, sifat rekah kerutnya tinggi, daya dukung terhadap pondasi sangat kecil, nilai keterusan terhadap air sangat kecil. Di atas lahan ini banyak dipergunakan penduduk sebagai lahan tambak.

Endapan Pantai dan Pematang Pantai

Endapan ini disusun oleh pasir berukuran halus sampai kasar, kadang-kadang mengandung lanauan lempung, daya dukung pondasi kecil sampai sedang, nilai keterusan terhadap air sedang sampai besar.

Di atas endapan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pemukiman, karena letaknya relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya, dan kemudahan untuk memperoleh air.

Endapan Laut

Endapan laut terbentuk dari lempung abu-abu sampai biru, lunak, daya dukung terhadap pondasi kecil, keterusan terhadap air kecil, biasanya endapan laut ini terletak dibawah endapan-endapan lain yang telah dijelaskan diatas.

3.2 Litologi

Daerah pesisir Jawa Barat Bagian Utara dan sekitarnya urutan stratigrafinya dari tua ke muda (P3G, 1992), adalah sebagai berikut :

Batupasir Tufaan dan Konglomerat (Qav), terdiri atas konglomerat, batupasir konglomeratan, batupasir tufaan dan tuf. Konglomerat, berwarna abu-abu kekuningan, lepas, perlapisan kurang jelas, banyak dijumpai lapisan kurang jelas, banyak dijumpai lapisan silang-siur, komponen sebagian besar bergaris tengah 5 cm, terdiri dari andesit dan batuapung makin ke selatan komponen semakin besar dan menyudut; Batupasir dan tuf umumnya berwarna kemerahan, pemilahan jelek, merupakan sisipan dalam konglomerat, komponen batupasir terdiri dari pecahan batuan beku andesit, batuapung dan kuarsa, di beberapa tempat terdapat struktur sedimen silang-siur.

Endapan Delta (Qad), satuan ini terdiri dari lanau dan lempung, berwarna coklat kehitaman, mengandung sedikit moluska, ostrakoda, foraminifera plankton dan benthos. Tebal satuan ini lebih kurang 125 meter. Satuan ini merupakan daerah tempat budidaya/tambak bandeng, udang dan sebagian hutan bakau. Daerah penyebarannya meliputi daerah muara sengai besar antara lain yaitu Sungai Cimanuk dan Sungai Cililin, umur satuan ini adalah Holosen.

Endapan Sungai (Qa), terdiri dari pasir lanau dan lempung, berwarna coklat. Daerah penyebarannya melampar terutama di sepanjang Sungai Cimanuk. Tebal satuan ini lebih kurang 50 meter, satuan ini berumur Holosen.

Endapan Pantai (Qac), satuan ini terdiri dari lanau dan lempung dan pasir, banyak mengandung pecahan moluska berwarna abu-abu kehitaman. Ketebalan satuan ini lebih kurang 130 meter. Satuan ini berbatasan dengan tanggul-tanggul pantai dengan penyebaran di pantai bagian tengah dan timur, merupakan daerah pesawahan dan tambak garam. Satuan ini berumur Holosen.

Endapan Pematang Pantai (Qbr), terdiri dari pasir kasar hingga halus dan lempung, banyak mengandung cangkang moluska penyebaran satuan ini membentuk pematang-pematang yang tersebar di daerah pantai dengan bentuk yang sejajar satu sama lain, di daerah-daerah antara lain Sadari-Sungai Buntu, di sekitar Pondok Bali dan di sekitar "Genteng" terus ke pantai timur Delta

Cipunagara, beberapa ada yang memancar dari satu titik (apek), tinggi pematang ada yang mencapai 5 meter. Ketebalan satuan ini berkisar 25-50 meter. Pematang pantai ini merupakan daerah pemukiman dan lokasi jalan jalur/jalan raya. Satuan ini berumur Holosen.

Endapan Dataran Banjir (Qaf), terdiri dari lempung pasiran, lempung humusan, dan lempung lanauan, berwarna abu-abu kecoklatan sampai kehitaman, satuan ini menutup satuan yang lebih tua ditandai dengan adanya bidang erosi seperti yang nampak antara lain di tebing-tebing Sungai Cibogor dan Sungai Kandanghaur bagian hulu. Tebal satuan ini lebih kurang 120 meter, berumur holosen melampar luas sampai ke Cirebon dan Arjawinangun.

Endapan Rawa (Qac) , terdiri dari pasir halus, cangkang kerang moluska dan koral, setempat mengandung sisa tumbuhan, merupakan endapan permukaan terdapat di sekitar pesisir pantai mulai dari Sungai Buntu sampai Eretan dengan ketebalan 5 hingga 10 meter, berumur holosen/kuarter.

3.3 Sumberdaya Geologi

Sumberdaya geologi dibagi menjadi sumberdaya mineral, sumberdaya air, dan bahan galian. Daerah pantai Jawa Barat bagian utara khususnya daerah Indramayu sebagian besar merupakan daerah dataran pantai dengan berbagai jenis sebaran batuan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap keairan baik air permukaan, air tanah dangkal, maupun air tanah dalam. Sumberdaya air diuraikan secara lengkap pada Bab selanjutnya .

a. Bahan Galian

Bahan galian yang telah dimanfaatkan, berupa pasir sungai, pasir pantai, lempung/tanah liat dan sirtu.

Pasir sungai , merupakan endapan hasil sedimentasi masa kini (resen) karena itu endapan ini masih berada di lingkungan sungai, terakumulasi di sekitar kelokan sungai dan di sekitar muara sungai.

Endapan sirtu , dapat dijumpai di dalam sungai atau di bagian tepi sungai dengan cadangan yang cukup banyak, tetapi sulit dihitung karena merupakan endapan alur sungai. Pasir sungai ini banyak diambil di antara lain sepanjang alur S. Citarum, S. Cikarang, S. Cigentis, S. Cipamingkis, S. Cimanuk, berwarna abu-abu kecoklatan, berbutir halus-sedang bercampur dengan lanau dan lumpur. Endapan sirtu dapat digunakan sebagai bahan agregat beton, untuk urugan dan keperluan lainnya. Cadangan pasir sungai tidak dapat dihitung karena setiap hari akan terendapkan pasir yang terbawa arus.

Pasir pantai , cukup melimpah disepanjang muara sungai Cimanuk, hanya pengambilan pasir di daerah pantai, lebar pantai berpasir ini berkisar antara 5-30 meter.

Lempung/tanah liat , penyebaran cukup melimpah, sebagian besar terdapat di bagian tengah, dan timur daerah pemetaan. Berasal dari pelapukan batuan sedimen yang mengandung endapan vulkanik, berwarna coklat kemerahan dan abu-abu kecoklatan, bersifat lunak agak padat, plastis

sebaliknya bila kering keras dan rapuh. Lempung tersebut cukup baik untuk bahan pembuatan batubata dan genteng dan juga cukup baik untuk bahan urugan.

Lempung ini merupakan pelapukan dari aluvium, batupasir tufaan, tebal < 2 meter, warna merah kekuningan-kuning kecoklatan. Kualitas lempung yang baik terdapat di sekitar Kroya-Kedokan Gabus merupakan pelapukan dari batupasir tufaan, lempungnya liat, lengket, mengandung pasir sedikit. Cadangan diperkirakan mencapai 200.000 m 3.

b. Minyak dan Gas Bumi

Lapangan Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi di wilayah pesisir dari Bekasi hingga Cirebon terdapat di darat dan di lepas pantai. Formasi batuan yang mengandung minyak dan gas bumi adalah formasi Cibulakan (Jatiluhur) terdiri dari lempung dan gamping bersisipan batupasir dengan ciri laut dangkal, formasi Jatibarang terdiri dari batuan vulkanik berumur (Eosen–Oligosen), formasi Parigi berupa batu gamping. Formasi ini termasuk blok Dataran Jakarta – Cirebon (Martodjojo, 1975).

Sebaran lapangan minyak dan gas bumi yang telah dilakukan explorasi dan explitasi hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini (Pertamina, 1999).

Tabel 3.1. Lapangan minyak ‘on shore’ yang dikelola oleh Pertamina di Pesisir Utara Jawa Barat

Lapangan Tahun Cadangan Minyak (x 1 juta barel) Cadangan Gas (x 1 milyar kaki kubik)

Sistem Ciputat:

Jatinegara 1989 - 20

Jatirarangon 1982 1 20

Tambun 1992 - 1

Cikarang 1988 - 40

Sistem Cipunegara :

Tugu Barat 1979 11 50

Haurgeulis 1982 - 50

Sukatani 1983 - 75

Kandang Haur Barat 1984 1 -

Pasircatang 1992 - 100

Sistem Pasirbungur :

Pegaden 1975 10 5

Pamanukan Selatan 1980 - 50

Pasirjadi 1985 5 60

Pasirjadi Naik 1987 - 2

Gambarsari 1989 - 30

Katomas 1990 - 1

Sindangsari 1990 - 50

Bojongraong 1993 - 75

Sistem Jatibarang :

Jatibarang 1969 130 150

Sindang 1970 10 50

Gantar 1973 - 400

Randengan 1973 5 20

Kandang Haur Timur 1974 2 100

Cemara 1976 8 600

Cemara Timur 1976 - 200

Cemara Selatan 1977 7 10

Waled Selatan 1978 1 -

Sindang Blok Turun 1981 - 1

Sambidoyong 1985 1 -

Kapetakan 1986 - 50

Sumber: Arco-Pertamina, 2000

2. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Data dan laporan mengenai lokasi, produksi, bahan baku, dan penyaluran pada industri kilang minyak dan gas bumi untuk keperlu an bahan bakar minyak (BBM) didapat dari Pertamina Unit Pengolahan (UP) VI Balongan.

Dalam rangka tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertamina mengoperasikan beberapa kilang minyak di Indonesia , salah satunya yaitu di Kecamatan Balongan, Indramayu. Kilang UP VI Balongan dapat memenuhi kebutuhan BBM untuk DKI Jakarta (40 %) dan sebagian Jawa Barat.

Tabel 3.2. Lapangan Minyak ‘off shore’ yang dikelola oleh ARCO (> tahun 1990) :

Sumber : Arco-Pertamina, 2000.

Untuk menyiapkan lahan kilang ini diperlukan pengurugan dengan pasir laut yang diambil dari Pulau (Atol) Gosong Tengah yang termasuk dalam gugusan Pulau Rakit (P. Biawak), berjarak sekitar 70 km dari pantai Balongan. Luas area kilang adalah sekitar 250 ha memerlukan sekitar 3

juta meter kubik pasir laut diambil dari P. Gosong Tengah seluas 20 ha dari luas keseluruhan 525 ha. Penambangan dilakukan dengan kapal keruk isap.

Tahun 1980 telah dibangun terminal Balongan dan pada tahun 1994 kilang minyak Balongan mulai dioperasikan. Kapasitas kilang BBM Balongan adalah 125.000 BPSD (Barrel per Stream Day). Bahan baku adalah minyak mentah Duri (70 %) dan minyak mentah Minas (20 %), minyak mentah Jatibarang (10 %). Gas alam Jatibarang 18 MMSCFD (juta kaki kubik perhari). Produk yang dihasilkan adalah BBM meliputi Premium (57.500 BPSD), Kerosene (9.300 BPSD), Automotive Diesel Oil (29.600 BPSD), Industrial Diesel Oil (7.000 BPSD), dan Decant Oil Fuel Oil (8.500 BPSD). Produk Non BBM adalah LPG (700 ton/hari), Propylene (600 ton/hari), Ref.Fuel Gas (125 ton/hari) dan Sulphur ( 30 ton/hari). Sedangkan produk Bahan Bakar Khusus yang dihasilkan adalah Super TT (580 BPSD) dan Premix (10.000 BPSD).

Pada tahun 1977 telah diresmikan kilang LPG Mundu di Kecamatan Karangampel, Indramayu, kapasitas terpasang mengolah bahan baku Natural Gas sebesar 1.000.000 NM3/hari (37 MMSCFD). Bahan baku adalah Non Assosiated Gas sebesar 600.000 NM3/hari dan Assosiated Gas sebesar 400.000 NH3/hari. Produk yang dihasilkan adalah produk utama LPG (100 ton/hari), Minasol-M (56 Kl/hari), Lean Gas ( 656.00 N3M/hari dan Propane.

Pola penyaluran adalah melalui truk tangki dan export (LPG 26.000 ton/bulan), Propylene untuk export dan industri (15.500 ton/bulan), pipanisasi ke Jakarta (Premium 270.000 ton/bulan, Premix 39.000 ton/bulan, dan Kerosene 40.000 ton/bulan), mobil tangki ke Jakarta (Super TT 300 ton/bulan dan Sulfur 250 ton/bulan), kapal tanker (IDF 17.500 ton/bulan), dan export (Decant 44.000 ton/bulan).

3.4. Proses Geodinamika

Proses geologi yang terdapat di Pantai Jawa Barat Bagian Utara adalah erosi, abrasi, akresi, amblesan dan intrusi air asin. Abrasi terjadi hampir disepanjang pantai utara yang diperparah oleh adanya perubahan lahan hutan bakau menjadi areal pertambakan. Sedimentasi di beberapa muara sungai pantai utara dengan adanya delta-delta sungai sehingga mengakibatkan garis pantai bertambah ke laut. Sedangkan intrusi air asin terutama pada morfologi dataran di beberapa tempat.

3.4.1 Erosi Tebing Sungai

Erosi pada tebing sungai terdapat berupa longsoran dan runtuhan. Umumnya terjadi pada alur sungai yang membelok. Erosi terjadi pada tebing gusur luar tingkungan yang selalu dihantam oleh kekuatan arus air sungai. Pada daerah dataran lanjutan proses erosi ini membentuk meander.

Selain dari itu kerjaan manusia dapat pula mempercepat proses erosi tersebut seperti di sekitar lokasi penambangan batukali. Seperti terlihat pada alur sungai Cipamingkis di daerah Cibarusah dimana telah mengancam dan menghancurkan rumah penduduk yang berlokasi di tepi sungai. Pengambilan bongkahan batukali dapat mempercepat arus air sungai, sehingga kekuatan arus menghantam tebing lebih kuat dan terjadi lekukan pada kaki tebing sungai. Karena sudah tidak ada penahan maka tebing sungai bagian atas runtuh.

3.4.2 Amblesan

Proses ini dapat terjadi apabila di bawah lapisan yang keras dijumpai adanya lapisan kompresibilitasnya tinggi, sehingga apabila beban yang ada di atas lapisan keras tersebut melebihi daya dukung yang diijinkan maka kemungkinan besar akan terjadi perosokan (settlement). Dari hasil pengamatan lapangan, analisis sifat fisik tanah pelapukan dan kemiringan lereng, dapat terlihat bahwa daerah pemetaan merupakan daerah yang mempunyai kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Artinya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jenis longsoran atau runtuhan batu.

Gerakan tanah jenis amblesan merupakan jenis gerakan tanah yang banyak dijumpai dihampir seluruh daerah pemetaan, hal ini disebabkan oleh sifat tanah permukaan yang lunak, mudah menyerap air, sehingga daya dukung rendah. Bahan-bahan jalan yang melewati tanah ini akan mudah rusak seperti dijumpai dijalur jalan dari Indramayu-Karanganyar (Ujung Delta Cimanuk), tempat-tempat jalur jalan negara antara Losarang-Eretan Wetan, di jalur jalan di sekitar Kedokan Gabus-Kroya- Bongas-Kedayakan.

Di daerah yang berpotensi terjadi perosokan adalah daerah pematang pantai di mana lapisan keras berada pada kedalaman 5-10 meter sedangkan dibawahnya didapatkan lapisan lempung/lanau lunak. Demikian pula dibeberapa tempat di daerah dataran rawa setempat bagian atas sudah padat akan tetapi bagian bawah masih merupakan lapisan lempung/lanau lunak sehingga bila ada beban yang cukup berat juga akan mengakibatkan terjadinya perosokan.

3.5. Satuan Geologi Lingkungan

Satuan Geologi Lingkungan merupakan perpaduan dari parameter struktur, litologi, morfologi dan proses geologi yang terjadi disekitar pesisir. Pembagian satuan geologi lingkungan telah menjadi acuan DGTL Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral untuk rekomendasi pengembangan suatu kawasan ditinjau dari aspek geologi di seluruh Indonesia. Pertimbangan aspek-aspek ini adalah geomorfologi, litologi, sifat fisik tanah/batuan, proses geodinamis dan sumberdaya mineral:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran Pantai

Satuan geologi lingkungan ini daerahnya merupakan morfologi dataran meliputi dataran pantai, dataran pematang pantai. Kemiringan lereng kurang dari 3 %, elevasi ketinggian < 5 meter diatas permukaan laut. Jenis pantai adalah relif rendah/halus, relatif lurus, setempat adalah berbetuk ‘cliff’ (tinggi tebing < 2 meter), dan fluvial deltaik. Litologi terdiri dari endapan-endapan pantai, rawa, pematang pantai dan delta. Dengan material campuran antara lempung lanauan. Lanau pasiran, pasir dan lempung. Sifat fisik dan keteknikan tanah/batuan umumnya kompresibilitas sedang hingga tinggi, lunak hingga teguh, mengandung sisa cangkang moluska dan sisa tanaman. Ketebalan < 10 meter, daya dukung untuk pondasi dangkal antara 2 hingga 11 ton/m 2. Proses geodinamis yang dominan adalah abrasi dan akresi di pantai. Hal ini menyebabkan perubahan garis pantai begitu cepat. Perubahan tersebut adalah pengurangan daratan hingga jarak 600 m dari garis pantai semula ke arah daratan, dengan kecepatan antara 2–20 m/tahun. Penambahan daratan hingga 7 km dari tahun 1946 hingga tahun 1978 ke arah laut. Amblesan terjadi terutama

pada daerah rawa-rawa dengan endapan lempung dan lanau sebagai penyusunnya. Intrusi air asin terutama telah mencemari air tanah dangkal hingga jarak 7 hingga 15 km dari garis pantai kearah darat. Sumberdaya mineral adalah berupa air permukaan dan air tanah. Air permukaan melimpah sebagai air sungai-sungai. Air tanah dangkal terdapat hingga kedalaman 40 meter dibeberapa tempat. Sedangkan air tanah dalam terdapat lebih dari kedalaman 40 meter. Air tanah tersebut terdapat pada akuifer produktivitas sedang. Sumberdaya lain adalah bahan galian golongan C yaitu pasir laut, pasir sungai dan sirtu yang digunakan terutama sebagai bahan bangunan. Sedangkan minyak dan gas bumi tersebar baik di daratan dan di lepas pantai dengan total lapangan minyak sekitar 50. Eksplorasi dan eksploitasi dilakukan oleh Pertamina dan Arco.

 2.Satuan Geologi Lingkungan Dataran Aluvial

Satuan Geologi Lingkungan ini daerahnya merupakan geomorfologi dataran aluvial sungai, dengan kelandaian hampir datar hingga datar, kemiringan lereng 0 hingga 5 %. Terdiri dari endapan rawa dan alur sungai tua. Sungai resen berbentuk meandering dan berpotensi banjir. Material sungai terdiri dari pasir, lanau, lempung lanauan, dan kerikilan. Sifat fisik lunak, plastisitas tinggi, daya dukung untuk pondasi dangkal antara 13 hingga 17 ton/m 2. Proses geodinamis antara lain erosi lahan dan amblesan. Air permukaan melimpah sebagai air sungai. Air tanah dangkal terdapat hingga kedalaman 10 meter dibeberapa tempat. Sedangkan air tanah dalam terdapat lebih dari kedalaman 40 meter. Air tanah tersebut terdapat pada akuifer produktivitas sedang. Sumberdaya lain adalah bahan galian golongan C yaitu pasir sungai dan sirtu yang digunakan terutama sebagai bahan bangunan. Sedangkan minyak dan gas bumi tersebar di satuan ini.

Tabel 3.3. Satuan Geologi Lingkungan Pesisir Pantura Jawa Barat

Satuan Geologi Lingkungan

Satuan Geologi Lingkungan Dataran Pantai

Satuan Geologi Lingkungan Dataran Alluvial

Satuan Geologi Lingkungan Alur

Sungai

Geomorfologi

Dataran pantai dan rawa, kemiringan <3%, jenis pantai relief halus, setempat ‘cliff’, delta

Dataran alluvial sungai purba, kemiringan lereng 3-5% dataran limpah banjir

Alur sungai, limpah banjir ‘meandering’ kemiringan lereng 3-5%

Litologi

Endapan-endapan pantai, rawa, pe,atang pantai, sungai dan delta, terdiri lempung lanauan, pasir lanauan, pasir, sisa cangkang moluska dan tanaman

Endapan sungai dan volkanik terdiri dari lempung, pasir, kerikil dan lanau

Alluvium sungai muda terdiri dari lempung lanau pasiran, pasir, Kerikil

Sifat Fisik dan Keteknikan tanah/ batuan

Warna gelap, lunak, tebal tanah pelapukan < 10 m dan daya dukung < 10 ton/m2 posisi

Warna gelap, sedang-keras, daya dukung 17 ton/m2

Lunak-teguh, daya dukung 7-14 ton/m2

dangkal pondasi dangkal pomdasi dangkal

Proses Geodinamis

Avrasi, akresi dan amblesan erosi dan amblesan Erosi tebing tinggi

Air Tanah

Akuifer air tanah dangkal < 5 m, debit < 5l /dt, akuifer air tanah dalam > 30 m, instrusi air asin, akuifer produktif sedang

Akuifer air tanah dangkal < 10m, debit 5 lt/dt, akuifer air tanah dalam .>30 m, instrusi air asin, alkuifer air asin, akuifer produktif sedang

air sungai

Sumberdaya Mineral

Minyak dan gas bumi, pasir sungai, pasir laut

Minyak dan gas bumi, pasir sungai, pasir kerikil

Pasir dan lanau, sungai

Sumber: Direktorat Geologi Tata Lingkungan, DESDM, 2000 dalam PKSPL-IPB, 2000

 3. Satuan Geologi Lingkungan Alur Sungai

Satuan geologi lingkungan ini merupakan dataran lembah sungai yang terdiri dari alur-alur sungai dan tanggul-tanggul sungai masa sekarang. Kemiringan hampir datar hingga datar, 0 hingga 5 %.

Sungai ini membentuk ‘meandering’ mengalir dari arah selatan dan bermuara ke pantai utara Jawa Barat. Sungai ini berpotensi banjir dan terjadi erosi tebing sungai. Litologi terdiri dari lempung lanauan, lanau pasiran, pasir dan kerikil. Sifat fisik lunak, plastisitas tinggi, daya dukung untuk pondasi dangkal antara 8 hingga 10 ton/m 2. Sumber daya yang utama adalah air permukaan dan bahan galian golongan C pasir dari sungai yang cadangannya sangat melimpah.

Secara spasial kondisi geologi lingkungan pesisir wilayah utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 2 Geomorfologi Wilayah Pesisir Pantura Jawa Barat

OSEANOGRAFI PERAIRAN PESISIR BAGIAN UTARA

Untuk memahami kondisi oseanografi di perairan pesisir Jawa Barat bagian utara tidak dapat lepas dari kajian laut secara regional, dimana laut di bagian utara pesisir Jawa Barat termasuk bagian dari Laut Jawa. Untuk itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit oseanografi seperti Topex/Poseidon dan ERS-2 (European Remote Sensing Satellite) yang efektif memberikan gambaran lengkap tentang proses fisik yang terjadi di permukaan laut secara regional dan terus menerus (real time). Akan tetapi, masih memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi spasial di bawah permukaan laut yang hanya dapat diperoleh melalui observasi langsung. Oleh karena itu, kedua jenis data tersebut diperlukan secara terpadu untuk memahami proses fisik yang menyebabkan terjadinya dinamika laut di pesisir pesisir Jawa Barat bagian utara. Selain itu masukan air tawar dari beberapa sungai yang bermuara di pantai utara Jawa Barat juga mempengaruhi karakteristik pantai dalam hal terjadinya sedimentasi dan bentuk-bentuk estuari.

5.1 Arus

Parameter arus permukaan mengikuti pola musim, yaitu pada musim barat (bulan Desember sampai Pebruari) arus permukaan bergerak ke arah timur, dan pada musim timur (bulan Juni sampai Agustus) arus bergerak ke arah barat. Pada musim barat, arus permukaan ini mencapai maksimum 65,6 cm/detik dan minimum 0,6 cm/detik, sedangkan pada musim timur arus maksimum mencapai 59,2 cm/detik dan minimum 0,6 cm/detik. Tinggi gelombang di laut Jawa umumnya rata-rata kurang dari 2 meter (PKSPL-IPB, 2000).

Rata-rata bulanan kondisi laut selama 44 tahun (1959-2002) menunjukkan bahwa pada saat musim barat laut (digambarkan pada bulan Januari) di Laut Jawa massa air bergerak dari Laut Cina Selatan melalui Selat Karimata di utara Laut Jawa keluar ke arah timur dan sebagian melalui Selat Sunda. Sebaliknya pada musim tenggara (digambarkan pada bulan Agustus) massa air dari bagian timur masuk ke Laut Jawa, sebagian keluar melalui Selat Karimata dan sebagian melalui Selat Sunda menuju ke Samudra Hindia. Massa air dari Laut Jawa dengan salinitas rendah selalu menuju ke Samudra Hindia melalui Selat Sunda (Putri, 2005).

 

Gambar 5.1 . Pergerakan Massa Air di Indonesia

Pergerakan massa air laut yang dipengaruhi oleh pola musim diyakini dapat mempengaruhi produksi perikanan di Laut Jawa termasuk wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Menurut para nelayan di pesisir Laut Jawa, telah terbentuk pola pikir berdasarkan pengalaman bahwa pada musim barat terjadi musim paceklik, dimana nelayan sulit mendapatkan ikan dalam jumlah yang memadai, sebaliknya pada musim timur, jumlah ikan yang tertangkap umumnya cukup memadai. Pada musim timur, secara umum di perairan Indonesia angin bergerak dari tenggara ke arah barat laut, memindahkan massa air hangat di permukaan sepanjang pantai Paparan Sunda dari arah timur Indonesia ke arah laut lepas di bagian barat Indonesia (Ekman Transport). Pada lokasi tertentu, kekosongan massa air di permukaan selanjutnya diisi oleh naiknya massa air di kedalaman yang lebih dingin, sekitar 25-27 derajat Celcius (rata-rata suhu permukaan di perairan Indonesia 28-29 derajat Celcius), dan kaya zat hara. Fenomena ini tentu terkait dengan produktifitas perairan yang menyediakan input nutrien bagi populasi ikan yang dapat meningkatnya produktivitas hasil

perikanan selama musim timur di wilayah perairan Indonesia. Massa air ini bergerak ke arah barat dan masuk ke wilayah Laut Jawa termasuk di bagian laut di pantai utara Jawa Barat hingga keluar di Selat Sunda menuju Samudera Hindia.

Pengukuran arus perairan di wilayah pantai Subang menunjukkan bahwa di perairan pantai Mayangan arus pasang berkisar antara 1.4 – 31.5 cm/det mengalir dominan ke arah barat, dan arus surut berkisar antara 0.7 – 28.1 cm/det yang mengalir dominan ke arah barat. Di lokasi pantai Ciasem arus pasang berkisar antara 1.5 – 30.7 cm/det yang dominan kearah barat, sedangkan arus surut berkisar antara 1.9 cm/det sampai 33.5 cm/det dominan kearah barat (Puslitbang Pengairan, 1985). Arah arus dominan ke arah barat pada waktu pasang maupun surut ini diperkirakan bahwa komponen arus musiman menjadi dominan di wilayah perairan iini.

 5.2 Batimetri

Perairan laut wilayah barat Indonesia termasuk bagian dari paparan sunda dan umumnya mempunyai karakteristik perairan yang relatif dangkal. Morfologi perairan pantai juga dipengaruhi karakteristik wilayah pantai seperti keberadaan aliran sungai, terutama sungai-sungai yang membawa material erosi dari bagian hulu, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kelandaian, pembentukan lekukan teluk dan tanjung di sepanjang pantai. Hal ini seperti terlihat pada perairan pesisir utara Propinsi Jawa Barat, dimana kondisi pantai umumnya landai dengan kemiringan antara 0,06 % di wilayah Teluk Cirebon sampai 0,4 % di wilayah Ujung Karawang. Perbedaan kelandaian pantai ini biasanya berkaitan dengan dinamika perairan pantai, dimana wilayah teluk umumnya menunjukkan wilayah yang relatif lebih landai dibandingkan dengan wilayah tanjung. Diperkirakan bahwa pada jarak rata-rata 4 km (2,3 mil laut) dari garis pantai kedalaman mencapai 5 meter, kemudian pada jarak rata-rata 13 km (7 mil laut) kedalaman menjadi 10 meter, dan pada jarak 21 km (~ 13 mil laut) kedalaman mencapai 20 meter. Kontur kedalaman kurang dari 5 meter memperlihatkan kondisi yang relatif sejajar dengan garis pantai. Demikian juga pada garis kedalaman antara 5 - <10 meter dan 10 - <20 meter, kecuali pada perairan sekitar Cirebon pada kedalaman antara 5 - <10 meter.

 Perairan pantai Subang memiliki kedalaman yang relatif dangkal (kurang dari 20 m) dengan gradien kedalaman yang relatif landai, dimana untuk kedalaman kurang dari 5 m di sekitar Blanakan gradiennya sekitar 0.0027 dan 0.0054 di sekitar Pusakanegara; di perairan antara 5m - 10 m gradien kedalaman berkisar antara 0.0006 (di sekitar Blanakan) sampai 0.0027 (di sekitar Pusakanegara). Hal ini berarti bahwa di bagian barat pantai Subang (seperti Kecamatan Blanakan) lebih landai dibandingkan dengan di bagian timur pantai Subang (seperti Kecamatan Pusakanegara). (Sumber Atlas Subang, 2002)

Wilayah pantai Blanakan Subang yang berbentuk seperti teluk memungkinkan terjadinya proses pengendapan sedimen dari sungai dan dari angkutan sedimen pantai menjadi lebih besar, sehingga di wilayah ini laju pendangkalan perairan sangat besar. Dari hasil observasi lapangan diperoleh keterangan bahwa luas lahan timbul dari hasil pengendapan sedimen ini mencapai sekitar 400 Ha yang berada di sekitar muara sungai Blanakan. Di wilayah timur pantai Subang dengan garis pantai memanjang dalam arah tenggara - baratlaut cenderung mengalami penggerusan garis pantai (abrasi).

Gambar 5.2 . Peta Batimetri Perairan Subang

(Sumber: ATLAS Kabupaten Subang, 2002)

Di perairan kabupaten Cirebon, kedalaman perairan pada jarak 4 mil bagian terdalam mencapai 10.5 meter berdasarkan surut terendah. Pada lokasi tanjung dan daerah dekat pantai kontur kedalaman laut semakin rapat dan semakin ke arah lepas pantai pola kontur kedalaman laut semakin renggang (PPGL, 2004).

5.3 Pasang Surut

Pasang surut (pasut) merupakan gerakan permukaan air laut yang teratur secara periodik. Walaupun secara umum pergerakan pasang dan surut ini dapat dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari, namun karakter perairan pantai seperti wilayah kepulauan dan kedalaman juga memberikan sumbangan terhadap sifat pasut secara lokal. Kompleksitas faktor fisik ini menyebabkan perubahan sifat pasut yang bervariasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Paling tidak pengaruh posisi bulan dapat dicirikan dengan adanya pasang purnama dan pasang perbani, sedangkan karakteristik pantai akan mempengaruhi tipe pasut seperti sifat diurnal, semidiurnal, dan campuran (baik yang mengarah ke diurnal atau ke diurnal atau ke bentuk semidiurnal).

Sifat diurnal apabila wilayah pantai hanya mengalami satu kali pasang dan satu kali surut dalam satu hari, semidiurnal terjadi jika pantai mengalami dua kali pasang dan dua kali surut dengan ketinggian yang sama. Sifat pasut campuran terjadi apablia pada wilayah pantai mengalami dua kali pasang dan dua kali surut dengan ketinggian yag berbeda. Berdasarkan data prakiraan dari dua stasiun (Tanjung Priok dan Cirebon), tipe pasut di wilayah pantai Jawa Barat bagian utara

termasuk kategori campuran mengarah ke semidiurnal. Kisaran maksimum tinggi pasang dan surut terbesar adalah 1 meter dan kisaran tinggi pasang dan surut kedua adalah 0,5 - 0,7 meter (Dishidros-TNI AL, 2000).

Berdasarkan hasil pengamatan PPGL dan Bappeda Cirebon (2004), nilai formzal (F) di Pelabuhan Cirebon yang diamati selama 15 hari (30 Juni – 14 Julu 2004) mendapatkan nilai sebesar 0.06006. Nilai berarti tipe pasang surut di perairan Cirebon adalah pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing semi diurnal) yang berarti dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda.

Sedangkan di lokasi Mayangan Kabupaten Subang, menurut kajian Atmadipoera (2002) Jenis pasut di lokasi ini memiliki nilai formzal F = (19.3+11.4)/(10.5+7.7) = 1.69, berarti tipe pasut campuran yang condong ke harian tunggal dengan tunggang pasut adalah 61.4 cm. Hal ini berarti dalam satu hari kadang-kadang terdapat hanya satu kali pasang dan satu kali surut, tetapi juga kadang terdapat dua kali pasang dan dua kali surut. Dari konstanta pasut itu dapat diketahui :

Muka air pasang paling tinggi (MHHW): 207.9 cm Muka air pasang rata-rata (MHW): 153.2 cm Muka air rata-rata (MSL): 142.7 cm Muka air surut rata-rata (MLW): 132.2 cm Muka air surut paling rendah (MLLW): 77.5 cm

Jenis pasut di lokasi Ciasem yang terletak 4 km ke arah barat dari lokasi Mayangan, nilai F = (18.1+12.4)/(11.4+8) = 1.57 yang berarti tipe pasut campuran yang condong ke harian tunggal dengan tunggang pasut sekitar 61 cm. Untuk pasang surut untuk bulan September 2003 berdasarkan hasil perhitungan dari komponen pasut di atas ditampilkan pada gambar grafik ramalan pasang surut stasiun Mayangan dan Ciasem di bawah ini.

A  

   

B

Gambar 5.3 . Grafik Ramalan Pasang Surut Stasiun Mayangan (A) dan Ciasem (B)

(Sumber: Atmadipoera, 2002)

5.4 Iklim dan Cuaca

Pemaparan sistem iklim di pesisir Jawa Barat bagian utara tidak dapat dilepaskan dari sistem iklim di Indonesia. Iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan dua musim yaitu musim barat dan musim timur. Informasi iklim dan cuaca pada setiap wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat masih terbatas, namun hasil studi di wilayah Indramayu menunjukkan bahwa selama periode 14 tahun (1980-1993) angin umumnya berasal dari barat laut (29,35 %), timur laut (22,01 %) dan Utara (18,32 %) (Pemerintah Kabupaten Indramayu, 1996). Kecepatan angin umumnya (41,35 %) bertiup dengan kisaran antara 3-5 m/det, sedangkan (0,62 %) kecepatan angin sangat lemah yaitu < 1 m/det yang dapat diklasifikasikan pada kondisi teduh.

Pada musim barat terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari, dimana angin umumnya (30-40 %) bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 4-6 m/det. Hanya sebagian kecil (10 %) angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 3 m/det. Selanjutnya pada bulan Maret sampai bulan Mei merupakan musim peralihan antara musim barat ke musim timur. Kondisi angin sangat berubah-ubah, walaupun masih didominasi (30-50 %) dari arah timur laut dengan kecepatan angin 2-4 m/det. Pada musim tersebut juga diindikasikan adanya angin dari arah utara (20 %) dengan kecepatan 3 m/det, sedang dari arah barat laut (20 %) juga dengan kecepatan 3 m/det.

Bulan Juni sampai bulan Agustus merupakan puncak musim timur dimana angin umumnya (30-40 %) bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3-6 m/det. Disamping itu juga terdapat angin berasal dari utara dan barat laut masing-masing 20 % dengan kecepatan 2 m/det. Sebelum

kembali ke musim barat, terjadi musim peralihan dari timur ke barat yang terjadi antara bulan September sampai bulan November dengan kecepatan 4-6 m/det, dan hanya sebagian yang berasal dari angin timur laut (18 %) dengan kecepatan 1-3 m/det.

Pergantian musim juga ikut memberikan pengaruh terhadap pergerakan masa air seperti arus. Pada musim barat pergerakan arus umumnya menuju ke arah timur atau arus timur dengan kecepatan berkisar antara 3-14 mil per hari. Musim timur arus bergerak sebaliknya yaitu menuju arah barat dengan kecepatan berkisar antara 1 - 13 mil per hari. Musim peralihan I (bulan Maret sampai bulan Mei) dan peralihan II (bulan September sampai bulan November) kecepatan arus laut masing-masing adalah 1 mil per jam dan 6 mil per jam. Di wilayah pantai arus umumnya merupakan arus gabungan yang ditimbulkan oleh arus regional dan arus pasut.

Gambar 5.4a . Pola arah dan kecepatan angin serta curah hujan di wilayah Indonesia (KK Liu, 2004) A Bulan Februari, B bulan Mei Panjang panah menunjukan kecepatan angin (m/det),

Skala warna menunjukkan besaran curah hujan

Gambar 5.4b . Pola arah dan kecepatan angin serta curah hujan di wilayah Indonesia (KK Liu, 2004); C Bulan Agustus; D Bulan November. Panjang panah menunjukan kecepatan angin

(m/det), Skala warna menunjukkan besaran curah hujan.

5.5 Gelombang

Gelombang laut merupakan suatu gerakan masa air yang juga dapat disebabkan karena tiupan angin. Kekuatan gelombang laut dipengaruhi oleh kecepatan angin, periode angin dan kondisi terbuka dan tertutupnya perairan terhadap angin. Dengan memperhatikan penyebab timbulnya gelombang, maka secara tidak langsung kondisi gelombang perairan dapat diperoleh dari data angin yang bertiup pada perairan tersebut. Dengan demikian kondisi gelombang juga akan menunjukkan pola musiman.

Kajian yang dilakukan terhadap wilayah Indramayu dengan metode SMB (Sverdrup Munk Bretch Neider) menunjukkan bahwa umumnya gelombang sesuai dengan arah angin yaitu dari arah barat laut, utara dan timur laut masing-masing sebanyak 22,25 %, 10,88 % dan 20,10 % (Pemerintah Kabupaten Indramayu, 1996). Secara keseluruhan yaitu sebanyak 28,40 % tinggi gelombang mencapai antara 0,5-0,8 meter, sedang gelombang teduh dengan ketinggian < 0,3 m sebanyak 28,40 %. Secara rinci ketinggian gelombang musiman adalah sebagai berikut:

Pada musim barat gelombang dari barat dengan ketinggian > 1,7 m (45 %), sedangkan gelombang teduh antara 30 - 50 %.

Musim peralihan I gelombang tetap dari barat namun ketinggian dan frekuensinya semakin kecil. Gelombang dari timur makin dominan (40 %).

Musim timur gelombang dari timur (40 %). Musim peralihan II walaupun masih terdapat gelombang dari arah timur, namun masih

didominasi oleh gelombang dari arah barat.

 

Untuk wilayah Kabupaten Cirebon, prosentase seluruh angin kuat selama 6 tahun maka arah angin dari selatan yaitu 81,25%, kemudian angin barat laut dan utara sebesar 6.25%, selanjutnya angin timur 4,17%. Frekwensi terbesar kecepatan angin berada pada interval 11 – 16 Knot (Bappeda Kabupaten Cirebon, 2004 dan PPGL, 2004).

 

Hasil pengamatan gelombang yang dilakukan di sekitar pantai Mayangan dan Ciasem Subang dalam musim Peralihan (Mei) menunjukkan bahwa tinggi gelombang berkisar antara 4 cm sampai 42 cm dengan periode gelombang antara 2.0 sampai 6.5 detik. Arah rambatan gelombang yang dominan berasal dari arah Utara dan Timurlaut. Di wilayah Pantai Ciasem tinggi gelombang berkisar antara 2.0 cm sampai 50 cm, dengan periode gelombang antara 1.8 sampai 5.7 detik dan arah gelombang yang dominan adalah Utara dan Timurlaut (Puslitbang Pengairan, 1985).

Diperkirakan bahwa tinggi gelombang yang terjadi dalam puncak musim Barat (Desember-Pebruari) dan Timur (Juni-Agustus) bisa mencapai lebih dari 1 meter.

 

Fenomena gelombang tinggi umum terjadi pada masa peralihan dari musim barat ke musim timur. Pada sekitar Bulan Juni 2007 di wilayah pesisir Indramayu dan Cirebon terjadi Gelombang tinggi hingga mencapai pemukiman penduduk yang terletak sekitar 100 m dari garis pantai. Masyarakat mengenal fenomena ini sebagai ”rob”. Ketiga faktor yang melahirkan fenomena tersebut adalah terjadinya swell dari Samudra Hindia sebelah barat Australia, Gelombang Kelvin yang menjalar dari Samudra Hindia di sekitar 65 derajat bujur timur, dan posisi Bumi, Bulan, Matahari yang berada pada satu garis. Swell merupakan gelombang permukaan laut yang panjang (alun) dan bersifat cukup stabil dengan arah perambatannya lebih konstan dibandingkan dengan gelombang permukaan biasa. Swell muncul akibat adanya tekanan tinggi yang berlangsung terus-menerus dan ada angin yang stabil. Gelombang Kelvin ekuator merupakan gelombang yang selalu muncul pada masa transisi musim, bisa empat kali terjadi, tetapi biasanya muncul terkuat pada bulan Mei-Juni. Faktor ketiga adalah adanya gaya tarik terhadap Bumi yang muncul akibat posisi Matahari, Bumi, Bulan berada dalam satu garis. Gaya tarik akibat interaksi Bumi dengan Bulan dan Matahari itu menyebabkan munculnya gaya pasang surut yang menyebabkan air laut naik (pasang) lebih tinggi. Posisi segaris Matahari, Bumi, Bulan ini merupakan peristiwa siklis dengan periode sekitar 18,6 tahun. Posisi Bumi, Bulan, Matahari terus bergeser sehingga pengaruh gaya tarik tersebut berangsur berkurang dalam dua-tiga hari. Ketiga faktor itu semuanya membawa energi gelombang yang besar sehingga amplitudo masing-masing gelombang laut itu menjadi lebih besar dari biasanya. Pada kurun waktu tersebut, ketiga

gelombang dengan amplitudo yang besar itu semuanya bertemu. Karena periode gelombang ketiganya tidak sama, ada saatnya terjadi penguatan satu sama lain dan terkadang terjadi juga secara bersamaan kehilangan energi sehingga akhirnya gelombangnya mengecil.

5.6 Suhu dan Salinitas

Suhu dan salinitas di wilayah perairan pantai utara Jawa Barat berfluktuasi secara musiman yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Laut Jawa. Secara umum fluktuasi suhu bulanan di Laut Jawa menunjukkan adanya dua puncak maksimum (sekitar 28.7 ˚C) dan dua puncak minimum (sekitar 27.5 ˚C). Puncak maksimum terjadi dalam periode musim peralihan (bulan Mei dan November), sedangkan puncak minimum terjadi bulan Agustus dan Pebruari (puncak musim Timur dan Barat). Rata-rata suhu bulanan bervariasi antara 27.5 ˚C sampai 28.7 ˚C. Sedangkan rata-rata salinitas bulanan di perairan Laut Jawa berkisar antara 31.5 ‰ – 33.7‰. Salinitas maksimum pertama (33.7‰) dan kedua (33.3‰) terjadi dalam bulan September dan November, sedangkan salinitas minimum pertama (31.8 ‰) dan kedua (31.3 ‰) terjadi masing-masing sekitar bulan Pebruari dan Mei (BPLHD Jawa Barat, 2006).

Variasi nilai juga terjadi pada parameter salinitas, terutama pada perairan yang terletak dekat muara sungai dimana umumnya didapatkan nilai relatif rendah (< 20 ‰ ). Perubahan nilai salinitas di daerah muara sungai dapat disebabkan oleh pengaruh pasang surut. Pada saat surut, nilai salinitas air laut menjadi relatif rendah, sebaliknya pada saat pasang nilai salinitas akan meningkat bahkan sampai mencapai puluhan meter dari garis tepi pantai.

Salinitas menunjukkan kandungan garam terlarut yang terdapat dalam air laut dan nilainya dapat berubah akibat masukan air tawar (sungai dan proses hujan). Nilai salinitas air di Laut Pantai Utara Jawa Barat memiliki kisaran di perairan permukaan yaitu antara 30 dan 34 ‰, walaupun demikian sebenarnya nilai salinitas relatif sama seperti terlihat dari nilai rata-rata 30,4 ‰. Salinitas 30‰ merupakan kondisi umum pada perairan pantura yang banyak menerima masukan air tawar dari aliran sungai. Jika dibandingkan dengan baku mutu air laut (33–34 ‰) yang diperlukan untuk pertumbuhan terumbu karang, nilai salinitas untuk kehidupan selain terumbu karang, salinitas 30 ‰ masih memungkinkan bagi kehidupan organisme laut (BPLHD Jawa Barat, 2006).

Secara rinci kisaran suhu dan salinitas pada daerah pantai yang pernah dilakukan pengamatan dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

 Tabel 5.1 . Kisaran Nilai Suhu dan Salinitas pada Wilayah Pantai Jawa Barat Bagian Utara

Sumber: PKSPL-IPB, 2000

 

Hasil pengukuran distribusi salinitas di beberapa muara sungai di wilayah pantai Subang menunjukkan bahwa jangkauan pengaruh rambatan pasut yang membawa massa air laut ke arah hulu sungai berkisar antara 1 km sampai 3.5 km. Di sungai Poncol rambatan pasut dapat mencapai 2 km; di sungai Batang Kecil sekitar 2 - 3.5 km; di sungai Kamal sekitar 1.5 – 2 km; di sungai Mayangan sekitar 1.5 - 2.5 km; di sungai Ciasem mencapai 1 km; dan di sungai Cipunegara rambatan pasut dapat mencapai 0.5 km.

Hasil pengamatan menunjukkan suhu lapisan permukaan sedikit bervariasi dengan kisaran antara 26,8–29,7°C serta rata-rata 27,8°C. Nilai kisaran suhu permukaan terjadi terkait dengan waktu pengukuran selama survey (pagi - sore). Nilai kisaran suhu tersebut merupakan kisaran yang sangat umum di perairan permukaan laut wilayah Indonesia sebagai perairan laut tropis .

5.7 Kualitas Air

Hasil monitoring kualitas air laut di pesisir utara Jawa Barat (BPLHD Propinsi Jawa Barat, 2006) diperoleh informasi bahwa kondisi perairan laut di pesisir utara Jawa Barat adalah tercemar sedang dengan nilai Indeks Pencemaran berkisar dari 7,391 – 9,843. Parameter-parameter pH, fosfat, sianida, minyak dan lemak, raksa dan krom valensi 6, nilainya di semua stasiun memenuhi nilai baku mutunya masing-masing. Kandungan fenol (berkisar dari 0,011 – 0,860 mg/l) di semua stasiun telah melebihi nilai baku mutu untuk biota laut, yaitu 0,002 mg/l. Kandungan PAH, PCB dan pestisida, semuanya berada di bawah nilai baku mutunya masing-masing.

Parameter yang memenuhi nilai baku mutu di semua stasiun : pH, fosfat, CN, minyak/ lemak, Hg, Cr6+.

Parameter yang tidak memenuhi nilai baku mutu di beberapa stasiun : kekeruhan, DO, Nh5, Ar, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, dan surfaktan.

Parameter yang melebihi nilai baku mutunya di semua stasiun : phenol

 Rangkuman data hasil monitoring ini disajikan pada Tabel 5.2.

Karakteristik wilayah perairan pantai biasanya tidak terlepas dari kondisi alami dan kegiatan lain yang berada di sekitarnya baik di daratan maupun di laut. Wilayah pantai Jawa Barat bagian utara merupakan salah satu kawasan pantai yang padat akan berbagai kegiatan. Kegiatan ini berada langsung di pinggiran pantai, juga di sekitar aliran/muara sungai. Kegiatan mencakup perumahan, perindustrian, pertanian termasuk pertambakan. Semua kegiatan ini tentunya akan memberikan suatu tekanan ekologis yang umumnya dapat diindikasikan dengan kondisi kualitas air perairan pantai.

Tabel 5.2 .

Nilai Pengamatan Kualitas air dan Baku Mutu yang Tersedia di Lokasi di Kabupaten/Kota di Pantai Utara Jawa Barat

No. Parameter Satuan Baku

mutu**)

Kisaran Nilai

Bekasi Karawang Subang Indramayu Cirebon

F I S I K A :

1 Suhu *) o C Alami 27.5 –

29.7 27.5 – 28.8

26.8 – 27.8

26.8 - 27.9 27.1 - 28.6

2 Salinitas *) ‰ coral :33-34 ‰

30 - 31 30 - 32 30 30 - 34 30 - 31

3 Kekeruhan NTU < 5 5 - 84 4 - 45 8 - 17 4 - 50 5 - 21

4 Padatan Tersuspensi (TSS)

mg/l Coral : 20 10 - 212 10 - 100 15 - 52 10 -130 13 – 80

Mangrove : 80

5 Kecerahan *) m Coral : >5 0.2 – 0.9 0.3 – 2.5 0.4 – 0.9 0.35 – 1.1 0.4 – 1.2

6 Kedalaman *) m - 1 – 6.5 1.5 - 9 2 – 8 22.5 - 5 3 - 4

K I M I A :

1 pH *) - 7 - 8,5 7.57 –

8.04 8.02 – 8.09 8.06 – 8.1 7.94 – 8.11 7.89 – 7.99

2 Oksigen Terlarut mg/l >5 4.13 – 5.01 – 5.46 5.17 – 4.4.6 – 6.8 4.94 - 7.11

(DO) *) 5.27 5.94

3 BOD 5 *) mg/l 20 0.04 -

2.05 0.59 – 1.19

0.58 – 1.76

0.06 – 3.05 0.83 - 5.11

4 Ammonia (NH 3-N)

mg/l 0,3 0.114 –

4.036 0.274 –

1.335 0.044 –

0.262 0.071 –

0.413 0.423 -

1.415

5 Nitrat (NO 3-N) mg/l 0,008 0.680 –

1.119 0.663 –

0.900 0.630 –

0.959 0.6 – 0.826

0.651 – 0.934

6 Phosphat mg/l 0,015 0,001 0,001 0,001 <0,001-

0.001 <0,001

7 Sianida (CN) mg/l 0,5 0.010 -

0.037 0.006 –

0.029 0.01 - 0.016

0.005 - 0.022

0.011 – 0.023

8 Sulfida (H 2S) mg/l 0,01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

9 Minyak dan Lemak

mg/l 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01- 0.01 <0,01

10 Phenol mg/l 0,002 0.001 –

0.09 0.024 –

0.117 0.070 -

0.11 0.038 -

0.860 0.084 –

0.169

11 Raksa (Hg) mg/l 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001-

0.001 <0,001

12 Khrom Hexavalen (Cr 6+)

mg/l 0,005 <0.001 <0,001-

0.001 <0.001

<0,001- 0.001

<0.001 - 0.001

13 Arsen (As) mg/l 0,012 <0,001 <0,001-

0.033 <0.001 –

0.019 <0,001 –

0.005 <0,001 –

0.001

14 Kadmium (Cd) mg/l 0,001 <0,001 <0,001-

0.020 <0.001 –

0.011 <0.001 –

0.008 <0,001 –

0.032

15 Tembaga (Cu) mg/l 0,008 <0,002 <0.002 –

0.003 <0,002 –

0.002 <0,002 –

0.002 <0,002 –

0.003

16 Timah Hitam (Pb) mg/l 0,008 <0,003 <0.032 - 0.048 - <0,003 – 0.005 –

0.072 0,097 0.083 0.027

17 Seng (Zn) mg/l 0,05 0.090 0.006 –

0.025 0.017 –

0.072 0.018 –

0.032 0.075 –

0.107

18 Nikel (Ni) mg/l 0,05 <0,003 0.006 –

0.014 0.005 –

0.015 <0.003 -

0.010 0.003 -

0.102

19 Sutrfaktan (MBAS)

mg/l 1 0.898 0.098 –

0.359 0.061 -

0.149 0.112 -

0.532 0.115 –

0.898

*) Sumber: BPLHD Jawa Barat dan PKSPL-IPB, 2006

**) Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut Menurut Kep.Men.LH No. 51 Tahun 2004

 

5.8 Proses Geodinamika Pesisir

5.8.1 Abrasi

Abrasi (pengikisan pantai), meninggalkan jejak membentuk garis pantai yang bergerigi dengan tebing berbentuk "cliff’ " berukuran pendek, tergantung topografi setempat.

Pantai Mundur (Retrogation Coast) .

Pantai sepanjang kurang lebih 20 km dari Kecamatan Eretan ke arah barat hingga perbatasan Kabupaten Subang, menunjukkan bahwa telah terjadi proses erosi pantai yang dicirikan oleh tebing pantai yang terjal. Menurut klasifikasi Valentin (1952), daerah semacam ini termasuk ke dalam jenis pantai mundur (retrogation coast). Sedangkan bila ditinjau dari tahapan erosinya, daerah ini berada dalam tahapan erosi aktif (Emery dan Kuhn, 1982). Ciri pantai yang sedang dalam tahapan erosi aktif, adalah terdapatnya singkapan endapan sedimen yang lebih tua dengan resistensi lebih tinggi dibanding dengan endapan di atasnya, serta mengalami proses kemunduran pantai yang menerus. Di kawasan pantai mundur, tidak dijumpai adanya muara sungai aktif karena telah terhalang dan tertutup oleh onggokan gosong pasir pantai tua yang memotong pantai. Memperhatikan gejala tersebut di atas, tampak sekali adanya dua proses yang mengontrol dan bertanggung jawab atas mundurnya garis pantai, yaitu erosi laut dan stagnasi suplai endapan aluvium.

Abrasi terjadi di Pantai Eretan Wetan, Balongan dan sekitar Juntinyuat. Di pantai Eretan hampir mencapai badan jalan negara Jakarta-Cirebon, sedang abrasi di bagian timur telah merusak Taman Wisata Tirtamaya dan lahan sawah (DGTL 1984, 1998, 1999).

Abrasi pantai Karawang terjadi oleh hantaman arus air laut. Hal ini terjadi pada pesisir antara Sadari-Sungai Buntu terus ke arah Timur. Dari peta topografi dan hasil tafsiran foto udara/citra lansat garis pantai utara yang terkena erosi telah mundur sejauh antara 50 hingga 300 meteran ke arah daratan, bahkan di Sadari telah menghancurkan sebagian pemukiman. Secara setempat-setempat, kegiatan seperti pembukaan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung pantai untuk dijadikan daerah tambak ataupun penggalian pasir pantai untuk bahan bangunan seperti di Sadari dan Sungai Buntu akan mempercepat erosi pantai.

Abrasi di Pantai Eretan kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh perputaran arus yang bergerak dari barat yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan Delta Cipunegara (Pamanukan). Arus barat tersebut bergerak relatif kuat menyusuri Pantai Utara Jawa dari arah Jakarta, sesampainya di Delta Cipunegara terputar membalik ke arah barat lagi dan mengikis tepat di Pantai Eretan. Abrasi di pantai ini merupakan kejadian alam sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan. Diperkirakan pantai yang terabrasi tidak stabil tetapi ada kemungkinan akan berpindah sesuai dengan pertumbuhan Delta Cipunagara, selain itu dipengaruhi pula oleh kuat lemahnya arus barat.

Abrasi di Pantai Tirtamaya dan Pantai Krangkeng-Juntinyuat telah merusak tepat di areal Taman Wisata Pantai Tirtamaya, terlihat beberapa bangunan telah rusak dan posisinya berada di tengah laut. Berdasakan keterangan abrasi ini terjadi sudah lama tetapi puncaknya sejak tahun 1995, penyebabnya belum diketahui secara jelas apakah merupakan proses alam sebagai akibat pertumbuhan anak Delta Cimanuk atau pengaruh langsung dari penambangan pasir laut. Tetapi jika melihat dinamika gerak arus laut yang didasarkan pada teori, kemungkinan besar pertumbuhan anak Delta Cimanuk sebagai penyokong terjadinya abrasi di pantai ini, yang kemudian dipacu penambangan pasir laut.

Pantai Krangkeng-Juntinyuat yang terabrasi tidak jauh beda penyebabnya dengan pantai Tirtamaya, tetapi skala kerusakannya lebih besar di Pantai Tirtamaya. Abrasi di pantai ini telah merusak lahan pertanian yaitu ladang, kebun, sawah dan tambak udang.

Daerah-daerah yang mengalami pengurangan lahan daratnya (DGTL 1984) adalah : (1) Daerah Sadari, mulai dari daerah Sadari kearah timur sepanjang kurang lebih 5 km dengan pengurangan dari 0 hingga 250 meter ke arah darat, seluas 1,5 km 2. (2) Daerah Cemara dan Sungai Buntu, mulai dari 5 km sebelum Desa Cemara hingga 2 km ke arah timur Desa Sungai Buntu denga pengurangan dari 0 hingga 500 meter ke arah darat seluas 1,5 km 2. (3) Daerah Pamanukan, mulai dari 4 km sebelum Legok Sempring sampai Legok Sempring dengan besar pengurangan dari 0 hingga 600 meter ke arah darat seluas 2,5 km 2. Seperti halnya pada majunya muara/garis pantai, mundurnya garis pantai di daerah timur Muara S. Citerusan hingga ke Pondok Bali dengan kecepatan 20 m/tahun dan di daerah sebelah timur Muara Ciparagejaya hingga daerah Pasir Putih dengan kecepatan 2 m/tahun, juga diketahui berdasarkan data hasil pengukuran garis pantai dan didukung oleh informasi dari penduduk dan kenyataan lapangan dimana telah hilangnya sebuah kampung, yaitu Kampung Cibendo yang tadinya terletak di pantai dan terdapat dalam peta.

 

Gambar 5.6 . Abrasi di Pantai Sukra Kabupaten Indramayu

Kenyataan dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa sedimen darat/pantai yang berumur resen (Rahmat,1956; Emery dkk.,1972) dimana di daerah timur Muara Ciparage dan daerah Pondok Bali yang umumnya bersifat lempung yang berselingan dengan pasir halus. Juga tersebarnya batuan sedimen dasar laut bersifat pasiran di daerah lebih ke arah laut lepas, serta data pengamatan lapangan bahwa adanya kegiatan penggalian tanah di daerah pantai dapat menerangkan terjadinya proses kemunduran garis pantai. Proses demikian masih terus berlangsung di daerah sebelah timur Muara Ciparage yaitu karena adanya pengikisan pantai oleh pengaruh aktifitas gelombang dan adanya kegiatan penggalian tanah daerah tersebut.

Kemunduran garis pantai di daerah Muara Karang-Legon Wetan hingga ke Pondok Bali, yang sedimen pantainya umumnya bersifat pasiran dan sangat kaya akan mineral-mineral hitam, diduga juga akibat pengaruh aktifitas gelombang yang sangat tinggi di daerah ini. Gejala pengaruh aktifitas yang menyebabkan pengikisan pantai di daerah Pondok Bali yang sedimennya bersifat lempung dengan pasir ini, diduga berlanjut kearah timur daerah penyelidikan hingga ke Muara Pancerlempeng (Sarmili dkk., 1987)

Daerah Patimban-Eretan, mulai dari 5 km sebalah barat Patimban sampai desa Eretan dengan besar pengurangan sekitar 500 meter ke arah darat. Bahkan “groyne” yang terdapat disaluran irigasi/sungai Eretan Kulon sebagian telah hancur, seluas kurang lebih 8,75 km 2.

Daerah Indramayu, pengurangan terjadi di sekitar Desa Kentong sebesar 0 hingga 1 km, seluas 2 km 2. Daerah Balongan, pengurangan terjadi di sekitar daerah Balongan yakni sepanjang 1 km ke arah kiri, 0 hingga 400 meter ke arah darat, seluas/sejauh 1 km 2.

Daerah Ketapang, mulai dari Tanjung Ujung sampai 10 km ke arah barat laut, dengan besar pengurangan dari 0 hingga 500 meter ke arah darat, seluas 4,25 km 2.

 

Gambar 5.7. Batu Penahan Laju Abrasi di Pantai Pusakanagara Kabupaten Subang

5.8.2 Akresi

Akresi ialah bertambahnya daratan yang berbatasan dengan laut karena adanya proses pengendapan, baik oleh material endapan yang dibawa oleh sungai maupun endapan laut. Bentuk akresi berupa delta, estuaria, dan pematang pantai. Dari hasil penyelidikan diketahui adanya muara/garis pantai yang maju ke arah laut (progadasi) serta muara/garis pantai yang mundur ke arah daratan (retrogasi) di samping beberapa tempat di mana garis pantai agak stabil. Adanya perubahan garis pantai di daerah pantai utara Jawa Barat ini secara umum sesuai dengan informasi dari hasil penyelidikan-penyelidikan terdahulu.

Hasil interprestasi citra landsat skala 1 : 250.000 tahun 1978 dan dibandingkan denah peta topografi skala 1 : 250.000 tahun 1946 daerah-daerah dataran yang bertambah (DGTL, 1984) adalah :

Daerah Sipucuk, mulai dari daerah Sipucuk hingga Ciderewek memanjang ke arah timur sepanjang kurang lebih 7 km dengan besar pertambahan dari 0 hingga 300 meter ke arah laut seluas kurang lebih 1,35 km 2.

Daerah Cilamaya, mulai dari Pasir Putih hingga 5 km sebelum Legok Sempring dengan besar pertambahan dari 0 hingga 5 km ke arah laut seluas kurang lebih 15,5 km 2.

Daerah Pamanukan, mulai dari Tanjung Babos hingga 2,5 km sebelum Desa Patimban dari 0 hingga 5 km kearah laut, seluas kurang lebih 10 km 2.

Daerah Indramayu, penambahan terjadi pada daerah-daerah di mana sungai Cimanuk bermuara, dengan besar pertambahan dari 0 hingga 7 km ke arah laut , seluas kurang lebih 45 km 2.

Majunya garis pantai dan berkembangnya muara sungai ke arah lautan dengan kecepatan 750 meter /tahun di daerah antara Muara Ciasem hingga muara Baru Cilamaya serta dengan kecepatan 2 m/tahun Muara Ciparage Jaya dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Terjadinya pendangkalan di muara sungai disebabkan tingginya kandungan material, terdiri dari aluvial dan aluvial pasiran yang berasal dari daerah-daerah selatan daerah penyelidikan (Direktorat Geologi,1963), yang terbawa oleh sungai dan dikarenakan rendahnya gradien sungai-sungai itu sendiri serta melemahnya arus sungai di daerah muara mengakibatkan terjadinya banjir sungai terutama pada musim hujan, sering disertai dengan hanyutan pohon-pohon atau cabang-cabang pohon (Suriadarma,1981).

Pendangkalan-pendangkalan yang terjadi karena adanya banjir rutin dengan frekwensi yang cukup tinggi menghasilkan endapan limbah banjir tahun demi tahun dan berkembangnya muara-muara sungai yang cukup jauh kearah laut. Penjelasan ini menerangkan terdapatnya sedimen darat yang bersifat lempungan hingga pasiran dan sedimen pantai yang umumnya bersifat lempungan hingga lanauan di daerah muara/pantai yang maju.

Seperti diketahui, tumbuhnya atau dipercepatnya pertumbuhan darat adalah ditentukan oleh kondisi lingkungan pengendapannya, seperti adanya aktifitas gelombang dan arus laut (Hehuwat, 1974). Dengan demikian dapat diterangkan adanya perbedaan dalam kecepatan majunya daratan.

Perbedaan kecepatan majunya garis pantai yang jauh lebih besar di daerah Muara Ciasem–Muara Baru Cilamaya daripada di daerah Muara Ciparage, serta gejala majunya garis pantai di daerah Pondok Bali (Muara Karang Legon Wetan), selain akibat adanya pendangkalan di muara, diduga karena ada dan tumbuhnya gosong-gosong pasir yang menutupi sebagian Teluk Ciasem, dan juga berada di daerah Muara S. Citerusan hingga 2,5 km ke arah barat. Arah dan bentuk gosong pasir tersebut merupakan indikasi yang cukup baik akan adanya arus laut ‘longshore current’ dari arah timur ke barat (Hunter et al., 1984).

Warna air laut yang berwarna hijau dibeberapa tempat, yaitu di daerah utara Muara Ciasem, mencirikan adanya sedimen berbutir halus yang tersuspensi dari material sungai berasal dari daratan (‘run off') dan adanya erosi oleh gelombang laut pada pantai, seperti yang banyak terjadi di daerah utara Laut Jawa (Emery et al., 1972).

Faktor lain yang mempercepat majunya garis pantai adalah berkembangnya pertambakan-pertambakan di daerah ini dengan sistem pengairan-pengairan yang dibuat untuk keperluan pertambakan tapi menimbulkan pengendapan-pengendapan material-material dari sungai atau laut di sekitar pertambakan-pertambakan tersebut. Hal ini terjadi juga di daerah-daerah pantai

utara Jawa Barat lainnya seperti yang dilaporkan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu (Kris dkk., 1987; Kusnida dkk., 1986)

Sebagai tambahan, dapat dilihat bahwa pengembangan pantai yang terjadi di muara sungai besar hanya terjadi di daerah antara Muara Baru Cilamaya dengan Muara Ciasem. Bahwa perkembangan pematang pantai hampir selalu terletak di bagian timur muara sungai besar sebagai akibat pengaruh musim barat yang dominan. Agak stabilnya pantai di daerah sebelah timur Muara Ciasem ke timur hingga ke daerah Pondok Bali disebabkan karena terlindungnya daerah tersebut oleh hutan-hutan bakau (mangrove).

Akresi atau pertumbuhan pantai telah membentuk Delta Cimanuk yang dari tahun ketahun semakin meluas, yang berkembang mulanya ke arah barat yang kemudian berpindah ke arah timur. Pembuatan Kanal Cimanuk ke arah timur laut telah menyebabkan terbentuknya anak Delta Cimanuk. Munculnya Delta Cimanuk ini telah menguntungkan karena bertambahnya lahan pantai, tetapi disisi lain mengakibatkan pendangkalan di muara-muara sungai, dermaga/pelabuhan tempat pendaratan kapal nelayan dan kapal ikan.

Muara-muara sungai yang mengalami pendangkalan antara lain Sungai Cijengkol, Kali Cemara, Kali Rambatan dan yang terbesar terjadi di muara Sungai Cimanuk yang telah terbagi menjadi Kali Anyar dan S. Cimanuk serta anak sungainya yang mengalir ke arah timur laut, yaitu Kali Karangsong. Proses akresi ini ditandai dengan adanya pematang-pematang pantai tua yang arahnya sejajar dengan garis pantai sekarang, pematang pantai ini dulunya merupakan garis pantai lama.

5.8.3 Intrusi Air Asin

Pengambilan air bawah tanah yang intensif dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, yaitu terjadinya krisis air bawah tanah, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah, intrusi air laut dan oenecaran air bawah tana. Di daerah dataran pantai kemungkina terbesar dari dampak pengambilan air bawah tanah adalah intrusi air laut, namun ada kalanya di daerah dataran pantai air bawah tanahnya memang bersifat asin atau payau secara alami, sehingga tidak dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi keperluan rumah tangga.

Seperti terlihat pada Peta 4, sebaran air bawah tanah yang bersifat asin atau payau di wilayah cekungan Bekasi-Karawang bervariasi antara 2.5 km hingga 20 km dari garis pantai, daratan terjauh yang air bawah tanahnya asin adalah Desa Talagasari, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, sedangkan wilayah dengan jarak terkecil terdapat di Desa Jayamulya dan Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Cekungan Pamanukan, di Ciasem batas air asin sejauh 9 km dari garis pantai, di Binong batas air asin sejauh 18 km dari pantai, dan di Patrol batas air asin sejauh 3 km dari garis pantai. Cekungan Indramayu, pada lokasi Kandanghaur, batas air asin sejauh 7 km dari garis pantai, batas air bawah tanah payau/tawar sejauh 17 km dari garis pantai. Di Lohbener batas air asin sejauh 17 km dari garis pantai, sedangkan batas air bawah tanah payau/tawar sejauh 18 km dari garis pantai.

Cekungan Cirebon, di Jatibarang batas air tanah asin sejauh 8 km dari garis pantai, sedangkan batas air bawah tanah payau/tawar sejauh 19 km. Di Kota Cirebon air bawah tanah bersifat tawar. Di Losari batas air bawah tanah asin sejauh 11 km dari garis pantai, sedangkan batas air bawah tanah payau/tawar sejauh 14 km dari garis pantai (Dinas Pertambangan dan Energi, Propinsi Jawa Barat, 2006).

Secara spasial, kondisi oseanografi perairan utara Jawa Barat termasuk akresi, abrasi dan instrusi air asin dapat dilihat pada Peta 4 . Oseanografi Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

SUMBERDAYA AIR DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Seiring dengan pertambahan penduduk dan berbagai aktivitas perekonomian, sumberdaya air menjadi bernilai penting karena ketersediaannya berfluktuasi. Pada musim hujan terjadi banjir sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya air terutama pada musim kemarau perlu dikendalikan agar tidak menjadi potensi konflik diantara para stakeholder. Demikian juga dengan perlunya pengelolaan daerah aliran sungai dalam hal pengendalian banjir dan sumber pencemaran ke lingkungan laut. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang no 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air yang diundangkan pada tangal 18 Maret 2004. Menurut undang-undang ini, sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

6.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan wilayah pesisir mencakup tidak saja mencakup wilayah laut dan daratan sekitar pantai, tetapi juga harus memperhatikan daerah aliran sungai sebagai masukan materi baik berupa aliran air tawar, sedimen, dan berbagai limbah dari berbagai akitivitas di sekitar DAS yang akhirnya masuk ke lingkungan laut. Sungai sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, karena fungsi-fungsinya untuk transportasi, sumber air bagi masyarakat, perikanan, pemeliharaan hidrologi, rawa dan lahan basah. Sebagai alat angkut, sungai membawa sedimen (lumpur, pasir), sampah, limbah dan zat hara, melalui berbagai macam kawasan lalu akhirnya ke laut. Apabila sedimen yang terbawa aliran cukup banyak di pesisir akan tercipta dataran berlumpur, pantai berpasir, dan bentuk pantai lainnya. Seandainya debit sungai berkurang dan beban penggunaannya makin banyak, maka daya dukung sungai makin menurun sampai titik resiko yang

merugikan untuk kegiatan produksi atau bahkan membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk itu penyatuan pengelolan pesisir dan DAS dikenal dengan istilah Integrated River Basin Coastal and Ocean Management (IRCOM).

Wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara mempunyai banyak aliran sungai. Beberapa sungai besar yang bermuara di pantai utara Jawa Barat adalah : Sungai Citarum, Sungai Cimanuk dan Sungai Cisanggarung. Sungai-sungai utama antara lain Sungai Bekasi/Kali Bekasi di Kabupaten Bekasi; Sungai Cilamaya di Kabupaten Karawang; Sungai Ciasem, Sungai Cipunagara di Kabupaten Subang; Sungai Cilalanang, Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu; Sungai Ciwaringin, Sungai Cisanggarung, Kali Bondet dan Bangkaderes di Kabupaten Cirebon. Menurut pembagian satuan wilayah sungai oleh Direktorat Sumberdaya Air Departemen

Pekerjaan Umum tahun 2006, sungai sungai tersebut di atas termasuk dalam 3 Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu (1) Ciliwung- Cisadane; (2) Citarum; (3) Cimanuk-Cisanggarung.

 6.2 Satuan Wilayah Sungai (SWS)

Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah suatu batas manajemen administrasi yang terdiri dari satu atau beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air, wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2. Wilayah Pantai Jawa Barat bagian utara mencakup 3 SWS, yaitu: 1) SWS Citarum yang mempunyai 4 sungai utama yaitu Sungai Citarum, S. Cipunegara, S. Cilamaya, S. Ciasem; 2) SWS Cimanuk-Cisanggarung yang mempunyai 5 sungai utama, yaitu: S Cimanuk, S. Cisanggarung, S. Citempel, S. Ciluncat, S. Bondet; dan 3) SWS Ciliwung Cisadane, dalam hal ini yang bermuara di Kabupaten Bekasi yaitu S. Bekasi.

6.2.1 SWS Citarum

SWS Citarum di wilayah pantai Jawa Barat bagian utara merupakan bagian dari SWS Citarum Hilir yang mempunyai luas 6.154 km 2 (sekitar 30 % dari luas SWS Citarum). SWS ini melingkupi kabupaten-kabupaten yang merupakan wilayah pantai Jawa Barat bagian utara terdiri dari Kabupaten Karawang (1.985 km 2), Indramayu (648 km 2), dan Subang (2.068 km 2), dan wilayah yang bukan termasuk dalam kawasan pantai Jawa Barat bagian utara, yaitu Jakarta , Bogor , Purwakarta, Cianjur dan Bandung .

Curah hujan tahunan di SWS Citarum rata-rata sebesar 2.358 mm, sedangkan aliran rata rata di bagian hilir mencapai 13,0 milyar meter kubik per tahun. Dengan debit aliran sebesar ini SWS Citarum dapat dimanfaatkan untuk keperluan tenaga listrik, pertanian, industri dan sebagainya melalui 3 bendungan besar yang dibangun di sepanjang aliran sungai Citarum (Bendungan Saguling, Cirata dan Jatiluhur).

Menurut data Direktorat Sumberdaya Air Departemen Pekerjaan Umum (http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_sungai.asp), terdapat 10 sungai utama yang termasuk di SWS Citarum, yaitu Sungai Citarum, Cilesung, Cijalu, Jati, Cilamaya, Blanakan, Ciasem, Bantargede, dan Cipunegara. Informasi karakterisitik dan luas DAS Citarum selengkapnya tentang disajikan pada Tabel 6.1 dan 6.2 berikut:

Tabel 6.1 . Karakteristik Sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Citarum

Nama Sungai Luas DPS (Km²) Panjang (Km) Lebar (m) Anak Sungai Kelere-ngan Debit Banjir (m³/detik)

Citarum 6,080.80 268.60 75.00 2,235 0.00680 1,131.00

Cilesung 115.70 36.50 15.00 10 0.00060 422.00

Cijalu 454.44 43.00 25.00 57 0.00220 459.00

Jati 330.08 76.10 10.00 71 0.00660 610.00

Cilamaya 329.80 81.60 25.00 96 0.01840 632.00

Blanakan 64.62 15.50 10.00 6 0.00130 275.00

Ciasem 584.80 89.80 40.00 167 0.01000 663.00

Bantargede 72.62 12.00 10.00 2 0.00070 242.00

Cipunegara 1,277.78 148.70 50.00 504 0.01040 498.00

Sumber: http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_sungai.asp

 

Tabel 6.2 . Luas DAS Citarum

No DAS/ Sub DAS CITARUM Kabupaten Luas (Ha)

1. Citarum Bandung, Cianjur, Purwakarta, Karawang 811.944,00

2. Cipunagara Subang, Purwakarta 129.850,50

3. Ciasem Subang 101.162,50

4. Cibuni Sukabumi, Cianjur 140.608,25

5. Cilamaya Subang, Karawang 78.024,25

6. Cisadea Cianjur 51.704,00

7. Cisokan Cianjur 24.032,00

8. Ciujung Cianjur 17.500,25

9. Cipandak Cianjur 18.485,50

10. Cidamar Cianjur 30.201,75

11. Cilaki Cianjur 44.766,75

Jumlah 1.448.654,50

Sumber http://www.bpdas-citarum-Ciliwung.net

Vegetasi yang ada sebagian besar merupakan hutan dengan luas 2.445 km 2, sawah beririgasi dengan luas 2.801 km 2, sawah tadah hujan dengan luas 386 km 2. Untuk daerah lahan kering (up land field) terdapat kebun/lahan (garden/dryfield) kering seluas 1.002 km 2, shifting cultivation seluas 809 km 2, grassland seluas 185 km 2, dan situ-situ seluas 320 km 2. Sisa lahan selebihnya non vegetasi berupa lahan permukiman, perkotaan dan industri.

6.2.2 SWS Cimanuk-Cisanggarung

SWS Cimanuk–Cisanggarung mencakup wilayah administratif Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon . Sungai-sungai utama yang termasuk SWS ini adalah Sungai Cimanuk, Sungai Cisanggarung, Sungai Ciluncat, Sungai Citempel, dan Kali Bondet. Informasi karakterisitik selangkapnya tentang sungai-sungai ini disajikan pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3 . Karakterisitik Sungao-sungai di SWS Cimanuk-Cisanggarung

Nama Sungai Luas DPS

(Km²) Panjang

(Km) Lebar (m)

Anak Sungai

Kelere-ngan

Debit Banjir (m³/ detik)

CILUNCAT 179.62 41.40 15.00 5 0.00170 450.00

CITEMPEL 1,150.20 79.10 20.00 67 0.00530 618.00

CIMANUK 3,557.10 258.40 60.00 774 0.00590 1,125.00

CISANGGA-RUNG

834.30 103.60 80.00 244 0.00770 712.00

BONDET 9.80 10.50 10.00 0 0.00140 226.00

Sumber: http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_sungai.asp

Sedimentasi di lokasi SWS ini cukup tinggi. Data dari Balitbang PU menyebutkan bahwa Lebih kurang sebanyak 25 ton atau 4,2 juta m 3 angkutan sedimen per tahun terbawa bersama aliran permukaan. Selanjutnya sedimen ini mengendap membentuk delta di muara Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu.

SWS Cimanuk mempunyai luas 4.325 km 2. Wilayah kabupaten yang termasuk dalam SWS Cimanuk meliputi Kabupaten Bandung seluas 135 km 2, Kabupaten Garut 893 km 2, Kabupaten Majalengka seluas 909 km 2, Kabupaten Sumedang seluas 1.092 km 2, Kabupaten Indramayu seluas 1.238 km 2 serta Kabupaten Subang seluas 58 km 2. Curah hujan tahunan yang terjadi di DAS Cimanuk rata-rata sebesar 2.070 mm. Potensi aliran rata rata mencapai kapasitas sebesar 4,0 milyar meter kubik per tahun.

 

Gambar 6.1 . Hilir Sungai Cimanuk di Indramayu

Vegetasi yang ada sebagian besar merupakan hutan dengan luas 1.512 km 2, sawah beririgasi dengan luas 1.225 km 2, sawah tadah hujan dengan luas 305 km 2. Untuk daerah lahan kering (uplandfield) terdapat kebun/lahan kering (garden/dryfield) seluas 303 km 2, shifting caltivation seluas 696 km 2, grassland dan fallow land seluas 174 km 2 dan situ-situ seluas 44 km 2. Sisa lahan selebihnya berupa lahan terbuka untuk pemukiman diperkotaan dan industri.

SWS Cisanggarung termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat dan mempunyai luas 2.560 km 2. Kabupaten yang termasuk dalam SWS Cisanggarung di wilayah pantai Jawa Barat bagian utara yaitu Indramayu (221 km 2), Cirebon (1105 km 2), Kota Cirebon (33 km 2) dan yang bukan merupakan pantai Jawa Barat bagian utara yaitu Kuningan (754 km2), Majalengka (73 km2) dan Brebes (374 km2).

Curah hujan tahunan yang terjadi di SWS Cisanggarung rata-rata sebesar 2.032 mm. Potensi aliran rata rata mencapai kapasitas sebesar 2,0 milyar meter kubik per tahun.

Vegetasi yang ada sebagian besar merupakan hutan dengan luas 680 km 2, sawah beririgasi dengan luas 904 km 2, sawah tadah hujan dengan luas 212 km 2. Untuk daerah bagian atas (upland field) terdapat kebun/lahan kering (garden/dryfield) seluas 308 km 2, shifting cultivation seluas 262 km 2, grass land dan fallow land seluas 124 km 2, dan situ-situ seluas 65 km 2. Sisanya merupakan lahan terbuka untuk pemukiman diperkotaan dan industri.

6.2.3 SWS Ciliwung Cisadane

Dari sejumlah DAS yang termasuk SWS Ciliwung Cisadane hanya DAS Kali Bekasi yang bermuara di wilayah Provinsi Jawa Barat. Luas DAS Kali Bekasi di wilayah administrasi Kabupaten Bogor, Bekasi, DKI luas 178.006,00 DAS Kali Bekasi berhulu di perbukitan sebelah timur Bogor dan memiliki anak sungai antara lain Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi, Kali Baru, Saluran Jatiluhur, Kali Bulevar Raya, Kali Pekayon, Saluran Bumi Satria Kencana, Saluran Rawa Tembaga, Saluran Rawalumbu dan Kali Sasak Jarang. DAS Kali Bekasi ini berpengaruh terhadap bahaya banjir di Bekasi dan Jakarta bagian timur. Kali Bekasi memiliki Luas DPS 1,354.78 Km 2, Panjang 97.50 Km, Lebar 60.00 m, jumlah anak sungai 127 buah dengan debit banjir 691 m 3/detik (http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_sungai.asp).

Secara spasial, Satuan Wilayah Sungai di pesisir utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 5. Satuan Wilayah Sungai Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

6.3 Lahan Kritis dan Tingkat Erosi

Stabilitas lahan di DAS sangat berpengaruh pada potensi sumberdaya air baik kuantitas maupun kualitasnya. Stabilitas lahan ini dinyatakan dalam kepekaan tanah terhadap erosi. Keadaan Kepekaan tanah terhadap erosi di daerah pantai Jawa Barat bagian utara bervariasi dari sangat rendah sampai agak tinggi. Pada kepekaan tanah yang agak tinggi menunjukkan tanah ini sangat mudah hancur terhadap daya penghancur dari luar menjadi partikel-partikel lebih halus, kemudian partikel ini di angkut oleh air permukaan sehingga terjadi erosi. Kecepatan terjadinya erosi ini akan dipercepat dengan kemiringan lereng yang terjal. Makin terjal lereng makin besar erosi yang terjadi pada tanah yang sangat peka. Beberapa lahan yang mempunyai kepekaan tanah yang tinggi sangat mudah menjadi lahan kritis apabila tidak dikelola dengan benar.

Pada tanah-tanah yang mempunyai kepekaan erosi yang sedang sampai agak tinggi dengan lereng kurang dari 8 % masih baik untuk budidaya tanaman semusim, sedangkan pada lereng berkisar 8 % sampai 15 % merupakan marginal untuk budidaya tanaman pangan (semusim) dan pada lereng lebih dari 15 % sebaiknya untuk budidaya tanaman tahunan (tanaman keras). Pada tanah yang mempunyai kepekaan erosi yang sedang sampai agak tinggi dengan lereng 30–45 %, kemungkinan masih dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan/tahunan dengan tindakan konservasi tanah sangat mutlak diperlukan, antara lain tanah selalu tertutup tanaman penutup (cover crops) dan pembuatan terasering.

 

6.4 Sumberdaya Air Permukaan

Air permukaan adalah air sungai, air rawa dan juga danau/waduk. Sungai utama yang ada di pantai utara Jawa Barat adalah Sungai Citarum, Sungai Cimanuk dan Sungai Cisanggarung yang dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk keperluan sehari-hari penduduk yang tinggal di sepanjang alur sungai. Daerah rawa yang ada di pantai Jawa Barat bagian utara mulai dari Kabupaten Bekasi sampai Cirebon masing-masing adalah Kabupaten Bekasi daerah rawa ada di Muara Gembong, Kabupaten Karawang ada di daerah Pakisjaya, Karangjati (hilir sungai Cijalu), Kabupaten Subang ada di hilir Sungai Ciasem dan hilir Sungai Cipunegara.

Curah hujan merupakan sumber air untuk permukaan. Rata-rata curah hujan tahunan di daerah Jawa Barat bagian utara berkisar antara 1.792 mm sampai dengan 4.728 mm. Rata-rata curah hujan bulanan terendah umumnya terjadi pada bulan September, kecuali Subang dan Purwakarta pada bulan Agustus; sedangkan rata-rata curah hujan bulanan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari, kecuali Sumedang, Majalengka, Kuningan dan Ciater yang masing-masing terjadi pada bulan Desember, Pebruari, Maret dan April. Fluktuasi debit sungai tergantung dari curah hujan, tetapi sungai-sungai ini pada umumnya telah dimanfaatkan untuk perairan. Ini terlihat dengan adanya bendungan (dam) pada sungai-sungai tersebut. Bahan-bahan yang diangkut melalui sungai-sungai tersebut mencerminkan kualitas sifat-sifat kimia dari bahan yang terdapat di daerah atasnya.

Gambar 6.2 . Muara Bondet Kabupaten Cirebon

Penilaian kualitas air dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat kimia air sungai untuk pertumbuhan tanaman, yang ditentukan oleh nilai salinitas dan sodisitas atau kandungan kation dan anion yang bersifat meracuni tanaman. Salinitas merupakan penilaian terhadap kandungan garam secara kuantitatif yang ditentukan dengan mengukur Daya Hantar Listrik (DHL) yang dinyatakan dalam

mmhos/cm pada suhu 25 oC, sedangkan sodisitas adalah penilaian terhadap ion natrium berkelebihan yang mungkin menggangu kehidupan tanaman dan sifat-sifat fisik tanah. Penilaian bahaya natrium dalam air menggunakan perbandingan adsorpsi natrium (SAR).

Tabel 6.4 . Nilai Kualitas Air pada beberapa sungai/saluran irigasi di Pantai Jawa Barat Bagian Utara

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat, 2004

Keterangan: C1 : Kelas salinitas sangat baik C2 : Kelas salinitas cukup baik C4 : Kelas salinitas sangat jelek S1 : Kelas sodisitas sangat baik

Air sungai cukup baik untuk pertumbuhan tanaman jika masih mempunyai kisaran DHL antara 0,07-1,1 mmhos/cm pada suhu 25 ° C, nilai SAR kurang dari 10 dan kemasaman kurang lebih pada pH 7,0. Kualitas air untuk parameter tertentu berdasarkan hasil analisis kualitas air pada beberapa sungai dapat dilihat bahwa:

Sungai Citarum

Di lima lokasi pemantauan sepanjang Sungai Citarum, yaitu Bendung Wangisagara, Outlet Waduk Jatiluhur, Outlet Bendung Curug dan Jembatan Tanjungpura, tidak memenuhi persyaratan untuk parameter Mn, Zn, Fenol dan DO.

Sungai Cileungsi/Kali Bekasi

Di tiga lokasi pemantauan sepanjang Sungai Cileungsi/Kali Bekasi, yaitu Cileungsi, Intake PAM Bekasi dan Babelan tidak memenuhi persyaratan untuk parameter Mn dan Zn.

Sungai Cimanuk

Di empat lokasi pemantauan sepanjang Sungai Cimanuk, yaitu Bendung Cimanuk, Jembatan Sasak Beusi Cibatu, Bendung Rentang dan Intake PAM Jatibarang tidak memenuhi persyaratan untuk parameter Mn, Zn, Fenol dan NO 2-N.

Gambaran kualitas air secara umum memberikan kecenderungan menjadi lebih jelek sehingga perlu mendapatkan perhatian pengelolaannya. Secara spasial, sumberdaya air permukaan di pesisir utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 6. Sumberdaya Air Permukaan Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

6.5 Sumberdaya Air Tanah

6.5.1 Air Tanah Bebas

Air tanah bebas atau disebut juga air tanah dangkal dijumpai sebagai air sumur gali. Air tanah ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan dengan kedalaman sumur umumnya antara 1 – 25 meter, semakin ke arah selatan semakin dalam dapat mencapai 40 meter. Di daerah Bekasi hingga Karawang akuifer tak tertekan terdapat pada kedalaman 0,5 sampai 40 meter. Air tanah bebas masih merupakan sumber utama air bersih bagi sebagian besar penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatannya dilakukan dengan cara pembuatan sumur gali dan sumur pantek pada kedalaman kurang dari 20 meter di bawah permukaan, umumnya terdapat pada lapisan pasir, pasir kerikilan, tufa pasiran dan pasir lanauan. Air tanah bebas di dataran aluvial terdapat dalam lapisan pasir, pasir lempungan, pasir kerikilan dan pasir lempungan. Untuk daerah Cirebon dan sekitarnya biasanya di buat sumur kurang dari 25 m.

6.5.2 Kualitas Air Tanah Bebas

Mutu air tanah bebas bervariasi dari baik hingga jelek, asin rasa airnya hingga tawar, berwarna keruh hingga jernih. Kesadahannya berkisar antara 8,5 – 16,7, pH sekitar 6,7 – 11,2, sisa kering 353 – 580, sisa pijar 252 – 420, kadar kandungan ion klorida berkisar 25,5 – 6.685 mg/l, SO 4 antara 40,5 – 246,9 mg/l.

Khususnya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, kandungan air tanah bebas di dataran aluvial terkecuali daerah-daerah sekitar pantai, pemanfaatannya masih dapat dikembangkan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang terletak sekitar 1 – 3 km dari garis pantai, penggunaan air tanah bebasnya sangat terbatas sekali disebabkan asin hingga payau rasa airnya. Air tanah bebas di daerah perbukitan, pemanfaatannya masih sangat terbatas dan jarang sekali, disebabkan kesukaran dalam penggaliannya dan sangat terbatas kandungan airnya.

6.5.3 Air Tanah Tertekan

Berdasarkan peta sebaran air asin, air bawah tanah hasil pemantauan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat tahun 2004, di wilayah pantai utara Jawa Barat terdapat 4 cekungan air bawah tanah tidak tertekan yaitu: (1) Cekungan Bekasi-Karawang; (2) Cekungan Pamanukan; (3) Cekungan Indramayu dan; (4) Cekungan Cirebon (lihat Peta).

Berdasarkan nilai daya hantar listrik, karakteristik air bawah tanah di wilayah pesisir utara Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Di Bekasi dan karawang batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 25 km dari pantai dan batas air asin sejauh 12 km dari pantai

Di Ciasem Kabupaten Subang, batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 10 km dari pantai dan batas air asin sejauh 9 km dari pantai. Di Binong batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 22 km dari pantai dan batas air asin sejauh 18 km dari pantai. Di Patrol batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 5 km dari pantai dan batas air asin sejauh 3 km dari pantai

Di Kandanghaur batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 17 km dari pantai dan batas air asin sejauh 7 km dari pantai. Di Lohbener batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 18 km dari pantai dan batas air asin sejauh 17 km dari pantai

Di Jatibarang batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 19 km dari pantai dan batas air asin sejauh 8 km dari pantai. Di Kota Cirebon air bawah tanah bersifat tawar. Di Losari air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 14 km dari pantai dan batas air asin sejauh 11 km dari pantai.

Sedangkan berdasarkan kandungan Klorida, karakteristik air bawah tanah wilayah pesisir utara Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Di Bekasi batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 12 km dari pantai dan batas air asin sejauh 7 km dari pantai. Di Karawang Di Bekasi dan Karawang batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 21 km dari pantai dan batas air asin sejauh 19 km dari pantai

Di Ciasem Kabupaten Subang, batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 23 km dari pantai dan batas air asin sejauh 15 km dari pantai. Di Binong batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 35 km hingga selatan Pagaden, dan batas air asin sejauh 26 km dari pantai di selatang Binong. Di Patrol batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 1 km dari pantai dan batas air asin sejauh 0,5 km dari pantai.

Di Kandanghaur batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 8 km dari pantai dan batas air asin sejauh 6 km dari pantai. Di Loh Bener batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 17 km dari pantai dan batas air asin sejauh 13 km dari pantai.

Di Krangkeng batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 11 km dari pantai dan batas air asin sejauh 9 km dari pantai di timur Indramayu. Di Gebang mekar- Losari batas air bawah tanah payau/tawar terdapat sejauh 3 m dari pantai dan batas air asin sejauh 2 km dari pantai.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran Geolistrik, karakteristik air bawah tanah wilayah pesisir utara Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Sebaran vertikal air asin di cekungan Bekasi – Karawang kedalaman akuifer 10 – 40 m air asin sampai sejauh 11 – 17 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 100 m asin semua hingga 26 – 29 km dari pantai.

Sebaran vertikal air asin di cekungan Pamanukan kedalamn akuifer 14 - 46 m air asin sampai sejauh 19,5 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 80 m asin semua hingga 37 km dari pantai.

Sebaran vertikal air asin di cekungan Indramayu kedalaman akuifer 8 - 31 m air asin sampai sejauh 11,5 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 90 m asin semua hingga 17,5 km dari pantai.

Sebaran vertikal air asin di cekungan Cirebon bagian utara kedalaman akuifer 5 - 35 m air asin sampai sejauh 13,7 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 70 m asin semua hingga Jatibarang. Dibagian kota Cirebon dekat pantai akuifer 12 - 28 m air asin sampai sejauh 13,3 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 74 m asin semua hingga 13,3 km dari pantai. Di losari

akuifer 10 - 40 m air asin sampai sejauh 5,5 km dari pantai, pada akuifer lebih dalam dari 90 m asin semua hingga 11,22 km dari pantai.

Potensi air tanah ini harus dikelola secara bijaksana agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan dan menghindari semakin jauhnya intrusi air laut ke arah darat. Pemerintah daerah berperan dalam pengaturan potensi air tanah ini sehingga dapat mengalokasikan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan seperti industri, pemukiman, pelabuhan dn sebagainya. Air bawah tanah pada kedalaman akuifer kurang dari 20 meter sebaiknya dialokasikan untuk keperluan rumah tangga dengan debit pemompaan 0,5 l/det. Juga pengaturan kedalam pompa sumur bor harus diatur sesuai dengan kedalaman efektif akuifer di masing-masing cekungan serta batas debit maksimum air tanah yang dapat dipompa. Indikasi terdapatnya air tanah dalam tawar adalah terdapatnya sumur bor dalam yang dibuat memancarkan air sendiri. Di daerah pesisir Bekasi hingga Karawang mempunyai potensi air tanah tertekan dengan akuifer yang beragam dari 46 sampai 140 meter, di sekitar Kedungdawa-Kedikan-Gabus-Tibereng-Losarang merupakan akumulasi air tanah dalam tawar yang cukup besar, serta di sekitar Jatibarang-Krasak-Amanggir-Kaplongan-Jengkok.

 

Gambar 6.3. Salah Satu Saluran Pembuangan Air di Kawasan Pantai Balongan-Indramayu

Air tanah tertekan juga dijumpai di daerah pesisir Cirebon dan sekitarnya terdapat dalam batuan berumur Kwarter. Di Palimanan, Arjawinangun, Ciwaringin dengan potensi akuifer diperkirakan penyebarannya tidak terus menerus baik secara vertikal maupun horizontal.

6.5.4 Kualitas Air Tanah Terteka

Untuk daerah sekitar Cirebon , Muara dan Arjawinangun berdasarkan hasil analisa contoh air tanah tersebut umumnya bermutu buruk dan tidak memenuhi persyaratan baku air minum. Sedangkan untuk daerah lainnya, mutu air tanahnya cukup baik. Kualitas air tanah ini umumnya cukup baik, air bening, pH berkisar antara 6,43 – 8,53, kandungan CI di bagian selatan jalur jalan propinsi umumnya rendah yaitu antara 11,2 – 582,6 mg/liter. Beberapa contoh air tanah dangkal yang diambil di desa Lohbener, Juntinyuat, Sindang dan Krangkeng menunjukkan kandungan CI cukup tingi antara 603 – 3.120 mg/liter. Unsur lainnya yaitu nitrit umumnya tidak ada, hanya setempat di desa sekitar Jatibarang mencapai 3 mg/liter, dan unsur nitrat berkisar antara 0,5 – 2,8 mg/liter, setempat mencapai 111,0 yaitu Desa Krangkeng.

Kualitas air tanah disebaran pematang pantai lama dan sungai purba cukup baik, air sumur gali yang dijumpai air bening dan air tawar, pada kedalaman < 3 meter. Sebaran pematang pantai lama dan sungai purba dapat dicirikan dari sebaran pemukiman saat ini. Secara spasial, sumberdaya air tanah di pesisir utara Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 7 . Sumberdaya Air Tanah Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

6.6 Kawasan Rawan Banjir

Wilayah pantai utara Jawa Barat yang merupakan dataran rendah dan tempat bermuaranya beberapa sungai yang termasuk DAS Cisanggarung, Cimanuk dan Citarum memiliki potensi terjadinya banjir di setiap musim penghujan. Berdasarkan peta rawan banjir provinsi Jawa Barat (LREP, 1999), hampir seluruh kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat memiliki kategori rawan banjir. Selanjutnya berdasarkan peta digital lahan sawah rawan banjir yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah, Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian, mulai dari Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon, maka sebagian besar sawah diwilayah kabupaten tersebut memiliki potensi rawan banjir.

Pada kejadian banjir di musim penghujan tahun 2007, kecamatan yang dilanda banjir di Kabupaten Karawang meliputi kecamatan Pakisjaya, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Rawamerta, Karawang Timur, Karawang Barat, Tirtamulya, Tirtajaya, Jayakerta, Batujaya, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Rengasdengklok, Jatisari, Pakisjaya, Kutawaluya, Purwasari, Telagasari, Pedes, Tempuran, Tegalwaru, dan Cibuaya. Kecamatan dengan banjir terparah terjadi di Kecamatan Cilamaya Kulon, yakni sekitar 68 persen lahan yang dilanda banjir, Kecamatan Cilamaya Wetan (66 persen), dan Kecamatan Tempuran (55 persen). Selain curah hujan yang tinggi, kejadiannya jebolnya tanggul di beberapa titik di Sungai Citarum menyebabkan meluasnya area yang tergenang air.

Di Kabupaten Subang pada musim penghujan menggenangi wilayah Kec. Pamanukan, Legon Kulon, dan Kecamatan Pusakanegara Kec. Blanakan, Compreng, Ciasem, Binong, dan Cipunagara. Bila hujan di wilayah DAS Sungai Cipunagara yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Subang terjadi terus menerus, maka banjir yang jauh lebih besar dapat mengenangi dataran rendah di Kabupaten Subang.

Di Kabupaten Indramayu banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Beji, Ciperawan, dan Cilet di Kec. Kandanghaur. Kecamatan Anjatan, Sukra, Patrol dan Kandanghaur. Demikian juga meluapnya Sungai Cimanuk menyebabkan banjir di Kecamatan Indramayu.

Di Kabupaten Cirebon, banjir sering melanda wilayah Kecamatan Kapetakan, Panguragan, Gegesik, Suranenggala dan Jamblang.

Selain pada musim hujan, banjir juga biasa terjadi di pesisir pantai utara Jawa Barat akibat gelombang pasang laut atau penduduk sering menyebutnya “Rob”. Kejadian ini umumnya terjadi antar bulan Mei – Agustus (musim kemarau). Wilayah yang sering terkena dampak rob adalah di wilayah Kabupaten Indramayu seperti di Kecamatan Juntinyuat, Losarang; Kecamatan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon; Kecamatan Lemah Wungkuk dan Kejaksan di Kota Cirebon.

Berikut ini disajikan secara spasial kawasan sawah rawan banjir di pesisir wilayah utara Jawa Barat hasil pengamatan Departemen Pertanian tahun 2004 (Gambar 6.4) dan Peta 8 . Kawasan Rawan Banjir Pesisir Pantai Utara Jawa Barat

A

B

C

D

E

Gambar 6.4. Luas Lahan Rawan Banjir di Pantura Jawa Barat (A-E)

ANALISIS WILAYAH PESISIR

13.1 Analisis Daya Dukung

Daya dukung lingkungan di Wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Barat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah di masa yang akan datang. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan daya dukung wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Barat adalah penggunaan lahan eksisting, ketersediaan ekosistem, DAS, kegiatan ekonomi masyarakat, yang terdapat di wilayah pesisir Pantai Utara Jabar.

a. Pola Penggunaan Lahan

Dilihat dari pola penggunaan lahan yang terjadi pada saat ini di wilayah pesisir Pantai Utara Jabar, lahan yang terdapat di wilayah pesisir pada umumnya merupakan kawasan budidaya, sementara ekosistem pesisir (mangrove) yang berfungsi sebagai kawasan penyangga luasannya terus berkurang.

b. Ekosistem

Ekosistem mangrove yang masih terdapat di wilayah ini hanya sebesar 1,65% dari luas total wilayah, dan itu juga banyak terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Subang. Ekosistem pesisir ini akan mempengaruhi pada kondisi lingkungan wilayah.

c. Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan ekonomi masyarakat yang terdapat di wilayah pesisir Pantura adalah pada sektor budidaya perikanan (petambak), dimana pembukaan lahan untuk tambak adalah berasal dari lahan ekosistem pesisir. Sedangkan kegiatan ekonomi lainnya yang terdapat di wilayah kajian adalah kegiatan pada sektor pertambangan sumberdaya bahan galian C. Apabila dalam kegiatan galian C ini tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pada keseimbangan lahan dan lingkungan wilayah.

d. Ketersediaan DAS/Sub DAS

Secara fisik dasar bahwa pada wilayah kajian terdapat beberapa sungai yang bermuara ke Pantura Jabar, diantaranya adalah Sungai Citarum, Sungai Ciasem, Sungai Cilamaya, Sungai Cimanuk, Sungai Ciwaringin dan lain-lain, dimana akan membawa debit air yang berasal dari hulu sungai.

Kecenderungan penggunaan lahan pada bagian hulu sungi tersebut adalah terjadinya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lahan atas. Hal ini akan mengakibatkan aliran run off yang berasal dari hulu akan membawa debit air dengan jumlah besar ke muara sungai yang dalam hal ini adalah wilayah pesisir Pantura Jabar.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan di wilayah kajian saat ini dinilai rendah, dengan melihat beberapa indikator dampak yang sudah terjadi di wilayah kajian, diantara adalah :

Hampir di semua wilayah kajian terjadi akresi maupun abrasi. Hal ini sebagai dampak dari tidak adanya ekosistem yang berfungsi sebagai kawasan lindung/kawasan penyangga

Wilayah kajian pada umumnya merupakan wilayah rawan banjir Tingkat kekeruhan di wilayah pesisir cukup tinggi, sehingga akan mempengaruhi hasil produksi

perikanan tangkap dan jarak areal penangkapan juga sudah jauh dari garis pantai.

Berdasarkan kondisi ini maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik di wilayah pesisir dan laut Pantura Jabar.

13.2 Analisis Oseanografi

Analisis aspek oseanografi bagi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir pantura jabar:

1. Pengaruh arus 2. Abrasi - akresi 3. Gelombang

a. Arus, Abrasi dan Akresi

Perairan Pantura Jabar dipengaruhi oleh sistem pola angin muson yang memiliki pola sirkulasi massa air yang berbeda dan bervariasi antara musim Terdapat 4 musim yang mempengaruhi sistem arus laut di Indonesia, yaitu musim barat, musim peralihan dari musim barat ke musim timur, musim timur dan musim peralihan dari musim timur ke musim barat. Pada musim barat arus laut bergerak dari barat ke timur sedangkan pada musim timur, arus laut bergerak dari timur ke barat. Sistem arus demikian menjadikan fenomena terjadinya abrasi dan akresi di beberapa tempat di pesisir pantura jabar. Pada musim barat, pantai yang menghadap ke barat, seperti lokasi perairan Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi rentan terhadap terjadinya abrasi. Material pantai yang mengalami abrasi ini akan diendapkan pada lokasi lain yang terlindung pada saat musim barat, seperti di lokasi Pantai Pakisjaya, Kabupaten Karawang.

Sebaliknya terjadi pada musim timur, pantai yang menghadap ke arah timur rentan terhadap terjadinya abrasi.

b. Gelombang

Selain arus, gelombang laut memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola aktivitas masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Nelayan sangat memperhatikan informasi ketinggian gelombang terkait faktor keselamatan. Bagi nelayan-nelayan tradisional dengan kapal berukuran di bawah 2 GT, gelombang dengan ketinggian lebih dari 2 meter berbahaya bagi keselamatan pelayaran. Dengan demikian tinggi gelombang menjadi faktor pembatas pada aktivitas perikanan tangkap di pesisir pantura jabar.

Gelombang tinggi juga dapat meruntuhkan tanggul tambak udang, sehingga udang dan ikan lainnya yang dipelihara terhempas ke laut seperti yang terjadi di pesisir kabupaten Cirebon bulan Mei 2007. Tentu kejadian ini sangat merugikan para pembudidaya udang. Kerugian dapat mencapai ratusan juta rupiah. Akibat lainnya gelombang pasang dapat menyebabkan tergenangnya pemukiman penduduk di tepi pantai.

 

13.3 Analisis Sumberdaya Pesisir dan Laut

13.3.1 Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir dan lautan di pesisir utara Jawa Barat 2memiliki arti strategis yang besar. Hal ini disebabkan :

1. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumber daya alam di daratan, maka sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang;

2. Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan menjadi prioritas utama sebagai pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan.

Kondisi ini menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tatanan ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi, sehingga sekira 65 persen penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.

Jawa Barat memiliki kawasan pesisir dan laut yang potensial untuk dikembangkan dengan cara memanfaatkan wilayah pesisir dan laut tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi di balik potensi yang dimiliki, terdapat berbagai permasalahan yang menjadikan semakin tidak optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut tersebut. Beberapa hal yang telah dirasakan di wilayah pesisir Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perikanan laut semakin menurun hasil tangkapannya. Hal ini terjadi disebabkan penimbunan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran yang besar.

2. Pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, dll, mengakibatkan semakin menurunnya kualitas perairan pantai, terutama di daerah muara-muara sungai pesisir utara Jawa Barat.

3. Terjadi degradasi kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove di sepanjang pantai Utara dan Selatan untuk berbagai peruntukan lainnya. Besarnya tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang sangat berpengaruh nyata terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan.

4. Penangkapan ikan yang tidak selektif (ukuran/umur) telah menurunkan produksi perikanan. 5. Masih tumpang tindihnya pemanfaatan wilayah pesisir dan laut oleh berbagai stakeholder yang

memanfaatkan wilayah pesisir dan laut.

Ilustrasi permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir pantai Jawa Barat yang telah diidentifikasi pada tahun 2007. Pada umumnya meliputi terjadinya perubahan fungsi lahan, intrusi air laut, abrasi dan akresi pantai, kerusakan dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang. Beberapa kasus contoh perubahan kondisi sumberdaya alam seperti berikut:

Perkembangan perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 1990 dan 2007 mengakibatkan terjadinya perubahan luas mangrove. Pada tahun 2003 dari luas hutan mangrove 2.104, 535 Ha yang mengalami degradasi seluas 109,567 Ha. Sedangkan pada tahun 2007 berdasarkan data PKSPL luas hutan mangrove tercatat 2.080 Ha.

Potensi pencemaran dari hulu melalui aliran sungai sejalan dengan berkembangnya industri dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi.

Kerusakan mangrove di Cemara Jaya, Cimalaya dan Cibuaya, ini diindikasikan dari berkurangnya hutan mangrove di Kabupaten Karawang dari seluas 12.336 ha pada tahun 1998 menjadi hanya 6.005 ha tahun 2007 Sedangkan tanah timbul yang terjadi mencapai luas 1.900 ha .

Abrasi pantai sepanjang 5 m/thn di Legan kulon dan Pusakanagara dan timbulnya tanah timbul di Pamanukan akibat hilangnya hutan mangrove

Abrasi pantai akibat hilangnya hutan mangrove di sepanjang Juntinyuat (0,5 km), Kandanghaur (2 km), Junti kebon (0,5 km)

Kerusakan hutan mangrove di Karangsong (1 Km) Peningkatan potensi pencemaran di Kabupaten Indramayu akibat terjadinya perubahan fungsi

lahan dari kawasan rawa pada tahun 1990 menjadi kawasan industri/pemukiman tahun 2003 Kerusakan terumbu karang di wilayah perairan laut Indramayu yang meliputi wilayah P. Rakit, P.

Gosong, P. Rakit Utama, dan Cantikan. Kerusakan mangrove dan abrasi di Kapetakan, Mundu, Astanajapura, Klangenan, Babakan Losari

akibat konversi mangrove menjadi lahan tambak dan penggaraman . Kerusakan hutan mangrove dan abrasi di sekitar Kesanden, Kebon Baru, Panjunan, Pegambiran (

4 km )

Secara historis, wilayah pesisir pantai utara Propinsi Jawa Barat telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat mengingat berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimiliki. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berkembang di wilayah ini hingga membentuk pola penggunaan campuran yang tidak selamanya sesuai antara satu dengan lainnya. Di sisi lain, wilayah pesisir merupakan sistem ekologis dengan kemampuan produksi hasil kelautan yang sangat tinggi. Namun demikian, ekosistem ini cenderung mendapatkan tekanan, baik oleh proses alamiah maupun akibat kegiatan ekploitasi yang cenderung "berlebihan".

Terkait dengan pelaksanaan UU 32 / 2004, wilayah kabupaten atau kota otonom yang berhadapan dengan wilayah laut telah ditetapkan masing-masing kewenangan pengelolaan wilayah laut sampai dengan batas 4 mil. Persoalan muncul ketika kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan pantai di kabupaten atau kota tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berada di wilayah kabupaten atau kota otonom lainnya yang berada pada bagian atas daratan, hulu atau yang bersebelahan. Persoalan ini mungkin dapat terjadi karena otonomi daerah membuka peluang semakin terkonsentrasinya kekuasaan ditangan masing-masing pemerintah daerah, seperti misalnya penataan ruang pada kabupaten / kota yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerahnya.

Sebagai akibat dari bertumpuknya kegiatan di wilayah pesisir pantai utara tersebut, muncul berbagai permasalahan pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir, antara lain:

1. Kurang diperhatikannya keterkaitan ekosistem daratan dan lautan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada di daratan, sehingga pola pemanfaatan ruang di kawasan pesisir cenderung tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi upaya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Selain itu, pengelolaan lingkungan di kawasan hulu juga cenderung tidak mempertimbangkan dampak yang diterima oleh wilayah pesisir.

2. Pertumbuhan kegiatan di wilayah pesisir yang cepat dan cenderung melebihi daya dukung lingkungan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan wilayah pesisir, dan konfllik pemanfaatan ruang antar-kegiatan dan antar-pelaku pembangunan.

3. Kecenderungan daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan (over-exploitation) tanpa menghiraukan kualitas lingkungan akan berdampak pada penurunan potensi tersebut, yang akhirnya akan menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan biaya besar untuk recovery. Kondisi ini pada gilirannya justru akan mengakibatkan penurunan PAD.

4. Tidak tertutup munculnya permasalahan lain seperti kurang terkoordinasinya program-program pembangunan lintas daerah yang dapat menimbulkan konflik antar-daerah otonom dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan serta penyelesaian dampak lingkungan lintas-daerah.

5. Pemanfaatan sumber daya pantai dan pesisir berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi, ketika masing-masing daerah otonom dengan kewenangannya mengkapling wilayah (laut) dengan peraturan larangan bagi para nelayan 'asing' menggali potensi sumber daya alam dibawah wilayah administrasinya. Hal ini apabila tidak dilakukan pengaturan secara terintegrasi dengan baik akan menimbulkan konflik sosial ekonomi yang lebih besar.

6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan. Pendekatan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan didominasi oleh pemerintah di masa lalu merupakan faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari ketidakpedulian masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, termasuk dalam pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir.

Hal lain yang perlu dicermati adalah adanya

1. Kenaikan muka air laut (sea level rise) sebagai akibat fenomena “global warming” memberikan dampak yang serius terhadap wilayah pesisir yang perlu diantisipasi penanganannya. Secara umum kenaikan muka air laut akan mengakibatkan dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi air laut, (d) ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Frekuensi dan intensitas banjir akan meningkat dikarenakan “backwash effect “ akibat efek pembendungan dari kenaikan muka air laut.

Dalam kurun waktu 25 tahun (1982-2007), telah terjadi penurunan hutan mangrove ± 50% dari total luasan semula. Apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka : abrasi pantai akan kerap terjadi karena tidak adanya penahan gelombang, pencemaran dari sungai ke

laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan, dan zona budidaya aquaculture pun akan terancam dengan sendirinya.

Meluasnya intrusi air laut selain diakibatkan oleh terjadinya kenaikan muka air laut juga dipicu oleh terjadinya land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Sebagai contoh, diperkirakan pada periode antara 2050 hingga 2070, maka intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah pantai utara Jawa Barat

Ancaman terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pesisir antara lain adalah: (a) gangguan terhadap jaringan jalan lintas dan kereta api di Pantura Jawa Barat; (b) genangan terhadap permukiman penduduk pada kota-kota pesisir yang berada pada wilayah Pantura Jawa; (c) hilangnya lahan-lahan budidaya seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas 0,3 jutahektar atau setara dengan US$ 11,307 juta; (d) penurunan produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Cimanuk, dan Cilamaya yang sangat krusial bagi kelangsungan swasembada pangan di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon

2. Tingkat kerusakan biofisik lingkungan wilayah pesisir sangat mengkhawatirkan. Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi kerusakan biofisik wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat adalah:

Overeksploitasi sumberdaya hayati laut akibat penangkapan ikan yang melampaui potensi (overfishing), pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove dan terumbu karang sebagai sumber makanan biota laut tropis

Pencemaran akibat kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian di darat (land-based pollution sources) maupun akibat kegiatan dilaut (marine-based pollution sources) termasuk perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak dan kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai.

Bencana alam, seperti banjir, erosi dan badai Konflik pemanfaatan ruang seperti antara pertanian dan kegiatan di daerah hulu lainnya,

aquakultur, perikanan laut, permukiman. Konflik pemanfaatan ruang disebabkan terutama karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan.

Kemiskinan masyarakat pesisir yang turut memperberat tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak terkendali salah satunya disebabkan oleh tidak adanya konsep pembangunan masyarakat pesisir sebagai subyek dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

13.3.2 Analisis Sumberdaya Perikanan Tangkap

Potensi lestari sumberdaya perikanan di suatu wilayah merupakan salah satu gambaran keadaan sumberdaya pada suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai dasar pengelolaan sumberdaya perikanan. Terdapat tiga bentuk potensi lestari yang banyak dikenal oleh para pengambil kebijakan, diantaranya adalah : (i) potensi lestari secara biologi yang lebih dikenal dengan MSY (maximum sustainable yield), (ii) potensi lestari secara ekonomi atau yang lebih dikenal dengan MEY (maximum economic yield), dan (iii) potensi lestari yang optimal atau lebih dikenal dengan OSY (optimum sustainable yield). Dua bentuk potensi lestari terakhir merupakan dua bentuk potensi yang relatif sulit untuk dianalisis, karena memerlukan data-data yang komprehensif untuk menghasilkan beberapa parameter biologi dan ekonomi, seperti instrinsic growth rate ( ), catchability cooffecient ( ), carrying capacity ( ), cost of extraction per unit effort ( ),

prices ( ), dan discount rate ( ).

Analisis sumberdaya perikanan tangkap yang akan digunakan dalam ATLAS Sumberdaya Pesisir dan Laut Provinsi Jawa Barat Bagian Utara ini adalah analisis atau pendugaan terhadap potensi lestari secara biologi atau MSY. Data-data yang digunakan dalam menentukan MSY ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan produksi perikanan dan jumlah alat tangkap per tahun di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara. Tabel 1 tersebut kemudian ditabulasi sesuai dengan data-data yang diperlukan untuk analisis regresi dalam rangka

mengestimasi parameter biologi ( ). Tabulasi data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1. Tabulasi Data di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat Bagian Utara

Tahun

1994 55.469,58 11.714 4,735165 6,619150 0,397871

1995 91.251,61 13.786 6,619150 8,135322 0,229058

1996 96.436,11 11.854 8,135322 9,301474 0,143344

1997 107.190,18 11.524 9,301474 9,115569 (0,019987)

1998 107.353,10 11.777 9,115569 9,082758 (0,003599)

1999 120.131,96 13.226 9,082758 9,179552 0,010657

2000 126.937,31 13.828 9,179552 9,092856 (0,009444)

2001 132.306,24 14.551 9,092856 7,483944 (0,176942)

2002 133.169,30 17.794 7,483944 7,772728 0,038587

2003 131.444,60 16.911 7,772728 7,272757 (0,064324)

2004 141.462,40 19.451 7,272757 6,311478 (0,132175)

2005 141.812,60 22.469 6,311478 - (1,000000)

Sumber : Hasil Analisis (September 2007).

Keterangan : adalah produksi perikanan pada tahun ke – , adalah jumlah alat tangkap

pada tahun ke – , adalah hasil tangkapan per unit alat tangkap pada periode tahun ke – ,

dan adalah hasil tangkapan per unit alat tangkap pada periode tahun ke – .

 

Model pertumbuhan yang digunakan dalam penentuan MSY ini adalah model pertumbuhan

logistik yang dikembangkan Schaeffer (1954), dengan bentuk pertumbuhan ,

dimana adalah biomass dan adalah fungsi pertumbuhan logistik. Model estimasi parameter biologi yang digunakan adalah model estimasi dikembangkan oleh Walter-Hilborn

(1976), dengan model estimasi . Estimasi dilakukan dengan meregresi persamaan dalam model estimasi berdasarkan data-data yang ditunjukan pada Tabel 13.1. Hasil regresi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.2.

Tabel 13.2 . Hasil Regresi Estimasi Parameter Biologi untuk Pendugaan MSY di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat Bagian Utara

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,9432

R Square 0,8896

Adjusted R Square

0,8619

Standard Error 0,0611

Observations 11

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 0,2409 0,1205 32,2168 0,0001

Residual 8 0,0299 0,0037

Total 10 0,2708

Coeff. Standard Error

t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Lower 95,0%

Upper 95,0%

Intercept 1,305495 0,1607 8,1214 0,0000 0,9348 1,6762 0,9348 1,6762

Ut -0,094797

0,0138 (6,8908) 0,0001 (0,1265) (0,0631) (0,1265) (0,0631)

Et -0,000036

0,0000 (5,0105) 0,0010 (0,0001) (0,0000) (0,0001) (0,0000)

Sumber : Hasil Analisis (September 2007)

Hasil regresi seperti disajikan pada Tabel 13.2 kemudian digunakan untuk mengestimasi

parameter biologi ( ) yang hasilnya dalah sebagai berikut : (i) instrinsic growth rate ( ) dapat dihitung sebesar 1,3055, (ii) catchability cooffecient ( ) dapat dihitung sebesar 0,00003596, dan (iii) carrying capacity ( ) dapat dihitung sebesar 382.944,69. Adapun hasil estimasi parameter biologi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tingkat potensi maksimum lestari (MSY) sebesar 124.983,08 ton per tahun dengan jumlah alat tangkap maksimum sebanyak 18.151 unit. Dengan kata lain bahwa tingkat hasil tangkapan per satuan unit alat tangkap maksimal adalah sebesar 6,89 ton per tahun. Gambaran potensi sumberdaya perikanan dan tingkat pemanfaatannya di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.3.

 

Tabel 13.3 . Gambaran Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Pemanfaatanya di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat Bagian Utara

No SUMBERDAYA HASIL ANALISIS

1 Potensi lestari atau MSY (ton per tahun) 124.983,08

2 Rata-rata produksi (1994-2005) 115.413,75

3 Produksi tahun 2005 141.812,60

4 Rata-rata tingkat pemanfaatan (1994–2005) 92,34

5 Rata-rata peluang pemanfaatan (1994-2005) 7,66

6 Tingkat pemanfaatan tahun 2005 113,47

7 Peluang pemanfaatan 2005 (13,47)

Sumber : Hasil Analisis (September 2007).

Gambaran potensi sumberdaya dan tingkat pemanfaatan di wilayah perairan utara Provinsi Jawa Barat seperti ditunjukkan pada Tabel 13.3 sangat berbeda dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB bekerjasama dengan Dinas Perikanan JABAR & Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB tahun 1998. Data runut waktu (series data) yang digunakan dalam menentukan MSY adalah data pada periode 1988-1997. Hasil perhitungan FPIK-IPB tersebut menunjukkan bahwa potensi lestari (MSY) wilayah perairan utara Jawa Barat adalah sebesar 192.900,59 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan rata-rata per tahun (1988-1997) sebesar 56,41 persen, sedangkan tingkat pemanfaatan pada tahun 1997 sebesar 64,96 persen. Tabel 13.4 menunjukan perbedaan hasil analisis antara keduanya.

Tabel 13.4 . Perbandingan Gambaran Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Pemanfaatannya di Wilayah Perairan Utara Provinsi Jawa Barat

No SUMBERDAYA HASIL ANALISIS

1998 * 2007 **

1 Potensi lestari atau MSY (ton per tahun) 192.900,59 124.983,08

2 Rata-rata produksi (ton per tahun) 108.816,07 115.413,75

3 Produksi aktual (ton) 125.299,20 141.812,60

4 Rata-rata tingkat pemanfaatan (%) 56,41 92,34

5 Rata-rata peluang pemanfaatan (%) 43,59 7,66

6 Tingkat pemanfaatan aktual (%) 64,96 113,47

7 Peluang pemanfaatan aktual (%) 35,04 (13,47)

Sumber : * FPIK-IPB dan Diskan Jabar (1998) ** Hasil Analisis (September 2007).

Tabel 13.4 menunjukkan bahwa produksi lestari di perairan utara Provinsi Jawa Barat pada tahun 1998 cenderung lebih tinggi diduga akibat dua hal. Pertama, dikarenakan pada periode tahun 1988-1997 yang menjadi data dasar perhitungan MSY masih merupakan data yang di dalamnya masih tergabung data-data Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yang pada saat ini secara administrasi merupakan wilayah Provinsi Banten. Kedua,dikarenakandata dasar yang digunakan dalam perhitungan merupakan data runut waktu yang berbeda, yaitu data analisis 1998 didasarkan pada data runut waktu pada periode 1988-1997, sedangkan data analisis 2007 merupakan data runut waktu pada periode 1994-2005. Hal ini membawa dampak pada perkembangan produksi yang berbeda diantara keduanya, disamping sebab-sebab lainnya yang tidak diketahui dan belum terduga.

Selain potensi maksimum lestari perairan utara Provinsi Jawa Barat, pada studi ini juga dihitung potensi lestari pada masing-masing kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara sebagai bagian integral potensi lestari sumberdaya ikan di provinsi ini. Adapun perhitungan masing-masing potensi lestari pada dasarnya sama dengan proses perhitungan MSY yang dilakukan pada level provinsi. Hasil perhitungan parameter biologi dan tingkat produksi lestari (MSY) masing-masing kabupaten/kota selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.5.

Tabel 13.5 . Hasil Perhitungan Parameter Biologi dan Tingkat Produksi Lestari Masing-Masing Kabupaten/ Kota di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat Bagian Utara

No Kabupaten/Kota HASIL ANALISIS

1 Cirebon 1,633300 0,000042 136.251,95 55.635,06

2 Kota Cirebon 1,133964 0,001029 23.724,62 6.725,71

3 Indramayu 4,268484 0,000301 61.925,16 66.081,63

4 Subang 0,584357 0,000587 136.572,39 19.951,75

5 Karawang 0,891851 0,000216 64.829,77 14.454,62

6 Bekasi 0,315189 0,000162 25.743,28 2.028,50

Pantura Jawa Barat 1,305495 0,000036 382.944,69 124.983,08

Sumber : Hasil Analisis (September 2007).

Tabel 13.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang memiliki potensi lestari (MSY) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara, disusul kemudian Kabupaten Cirebon dan Subang, sedangkan Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan tingkat potensi lestari paling kecil. Adapun perbandingan gambaran potensi sumberdaya perikanan dan tingkat pemanfaatannya di wilayah perairan utara Provinsi Jawa Barat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.6.

Tabel 13.6 . Perbandingan Gambaran Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Pemanfaatannya di Wilayah Perairan Utara Provinsi Jawa Barat

No SUMBERDAYA

HASIL ANALISIS

CirebonKota

CirebonIndramayu Subang Karawang Bekasi

Pantura Jabar

1 Potensi lestari atau MSY (ton per tahun)

55.635,06 6.725,71 66.081,63 19.951,75 14.454,62 2.028,50 124.983,08

2 Rata-rata produksi (ton per tahun)

27.637,32 3.720,72 58.243,80 15.514,75 8.708,18 1.588,97 115.413,75

3 Produksi aktual (ton) 40.554,00 3.458,10 67.338,80 17.522,20 11.188,00 1.751,50 141.812,60

4 Rata-rata tingkat pemanfaatan (%)

49,68 55,32 88,14 77,76 60,24 78,33 92,34

5 Rata-rata peluang pemanfaatan (%)

50,32 44,68 11,86 22,24 39,76 21,67 7,66

6 Tingkat pemanfaa-tan aktual (%)

72,89 51,42 101,90 87,82 77,40 86,34 113,47

7 Peluang pemanfaa-tan aktual (%)

27,11 48,58 (1,90) 12,18 22,60 13,66 (13,47)

Sumber : Hasil Analisis (September 2007).

Tabel 13.6 menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat pemanfaatan rata-rata (berdasarkan rata-rata produksi tahun 1994-2005) paling besar Kabupaten Indramayu dan Bekasi, dengan tingkat pemanfaatan rata-rata masing-masing mencapai 88,14 persen dan 78,33 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon merupakan daerah yang memiliki

tingkat pemanfaatan rata-rata paling kecil, yaitu masing-masing sebesar 49,68 persen dan 55,32 persen. Sedangkan tingkat pemanfaatan aktual paling besar yang dihitung berdasarkan prosentase produksi tahun 2005 terhadap MSY adalah Kabupaten Indramayu dan Subang, yaitu masing-masing sebesar 101,90 persen dan 87,82 persen. Tabel 13.7 berikut ini menyajikan tingkat ketersediaan sumberdaya perikanan bagi pembangunan daerah masing-masing kabupaten/kota di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara.

Tabel 13.7 . Tingkat Ketersediaan Sumberdaya Perikanan bagi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat Bagian Utara

No Kabupaten/Kota Tingkat Ketersediaan Sumberdaya * Kategori **

1 Kabupaten Cirebon 61,28 rendah

2 Kota Cirebon 53,37 sedang

3 Kabupaten Indramayu 95,02 sangat rendah

4 Kabupaten Subang 82,79 sangat rendah

5 Kabupaten Karawang 68,82 rendah

6 Kabupaten Bekasi 82,34 sangat rendah

Pantura Jabar 102,90 sangat rendah

Sumber : Hasil Analisis (September 2007).

Keterangan :

* Tingkat ketersediaan merupakan hasil pengukuran rata-rata dari tingkat pemanfaatan aktual tahun 2005 dan tingkat pemanfaatan rata-rata 1994-2005

** Kategori diukur berdasarkan penentuan nilai terendah dan tertinggi dari tingkat pemanfaatan sumberdaya yang dihitung dengan menggunakan pendekatan penentuan interval berdasarkan selisih dari tingkat pemanfaatan terendah dan tertinggi dibagi dengan jumlah kategori yang diinginkan. Adapun formula penentuan intervalnya mengikuti rumus sebagai

berikut : , dimana adalah interval kategori, adalah nilai terendah, adalah nilai tertinggi, dan adalah jumlah kategori yang diinginkan. Bilamana nilai terendah adalah 0 atau saat dimana sudah tidak ada lagi peluang pemanfaatan SDI atau tingkat pemanfaatan SDI sudah berada pada level maksimal atau sama dengan tingkat pemanfaatan yang diperbolehkan atau dengan kata lain bahwa tingkat pemanfaatan SDI sama dengan atau di atas 90 persen dari

tingkat MSY terhitung), dan nilai tertinggi adalah 90 atau saat dimana peluang pemanfaatan SDI masih kurang atau sama dengan 10 persen dari tingkat MSY terhitung, dan jumlah kategori yang diinginkan berjumlah lima kategori, maka nilai interval dapat dihitung sebesar 18, sehingga lima kelompok kategori adalah sebagai berikut : (i) tingkat ketersediaan sumberdaya dikatakan sangat rendah bilamana tingkat pemanfaatan SDI berada di atas 72,00 persen, (ii) dikatakan rendah jika tingkat pemanfaatan SDI berada diantara 54,01-72,00 persen, (iii) dikatakan sedang bilamana tingkat pemanfaatan SDI berada diantara 36,00-54,00 persen, (iv) dikatakan tinggi bilamana tingkat pemanfaatan SDI berada diantara 18,00-35,99 persen, dan (v) dikatakan sangat tinggi bilamana tingkat pemanfaatan SDI di bawah 18,00 persen.

13.4 Analisis Ekonomi

Pada bagian ini akan dibahas mengenai sektor unggulan dari wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat yang dianalisis berdasarkan dari data PDRB dari masing-masing kabupaten yang terdapat di pantai utara Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi Berdasarkan dari data PDRB Kabupaten Bekasi, terlihat bahwa yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Bekasi adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan

untuk sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian wilayah kabupaten. Hal ini didukung dengan proporsi pemanfaatan ruang kabupaten didominasi oleh kawasan industri

Berdasarkan pada hasil perhitungan LQ untuk Kecamatan Babelan pada sektor komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah dan jagung. Komoditas tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah bayam, terong, kangkung dan sayuran lainnya. Komoditas buah-buahan komoditas unggulannya adalah jeruk, jambu biji, jambu air dan pisang. Sedangkan untuk komoditas perkebunan rakyat yang menjadi komoditas unggulannya adalah Melinjo dan Sengon.

Komoditas unggulan tanaman pangan pangan di Kecamatan Tarumajaya, adalah padi sawah, ubi jalar, kedelai, dan kacang hijau. Sementara untuk tanaman sayuran, komoditas unggulannya adalah bayam, terong, dan kangkung. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah pepaya dan pisang.

Untuk Kecamatan Muaragembong komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah dan jagung. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah cabe, terong, kangkung dan sayuran lainnya. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jeruk, dan pisang. Sedangkan untuk perkebunan rakyat yang merupakan komoditas unggulannya adalah Kapuk, Sengon dan Jambu Mete. Selengkapnya hasil analisis komoditas unggulan di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 13.8.

Tabel 13.8 Sektor Komoditas Unggulan di Kabupaten Bekasi Tahun 2005

No Kecamatan Komoditi Tanaman Pangan

LQ Komoditi Tanaman Sayuran

LQ Komoditi

Buah-buahan

LQ Komoditi

Perkebunan Rakyat

LQ

1 Babelan

1. Padi Sawah

1,01 1. Bawang Merah

0,00 1. Alpukat 0,00 1. Kelapa 0,00

2. Padi Ladang

0,00 2. Petsai/Sawi

0,00 2. Jeruk 32,09 2. Kapuk 0,00

3. Jagung 3,67 3. Kacang Panjang

0,00 3. Durian 0,00 3. Lengkuas 0,00

4. Ubi Kayu 0,69 4. Bayam 3,22 4. Duku 0,00 4. Kencur 0,00

5. Ubi Jalar 0,00 5. Cabe 0,42 5. Jambu Biji

1,22 5. Kunyit 0,00

6. Kacang Tanah

0,15 6. Tomat 0,00 6. Jambu Air

2,16 6. Lada 0,00

7. Kedelai 0,00 7. Terong 4,25 7. Mangga 0,38 7. Pandan 0,00

8. Kacang Hijau

0,00 8. Kangkung 1,99 8. Pepaya 0,04 8. Melinjo 291,95

9. Ketimun 0,10 9. Pisang 1,67 9. Sengon 1043,29

10. Sayuran lainnya

2,07 10. Rambutan

0,00 10. Kopi 0,00

11. Salak 0,00

11. Jambu Mete

0,00

12. Sawo 0,34

2 Tarumajaya 1. Padi Sawah

1,00 1. Bawang Merah

0,00 1. Alpukat 0,00 1. Kelapa 0,00

2. Padi 0,00 2. 0,00 2. Jeruk 0,00 2. Kapuk 0,00

Ladang Petsai/Sawi

3. Jagung 0,00 3. Kacang Panjang

0,00 3. Durian 0,00 3. Lengkuas 0,00

4. Ubi Kayu 0,33 4. Bayam 3,75 4. Duku 0,00 4. Kencur 0,00

5. Ubi Jalar 6,04 5. Cabe 0,00 5. Jambu Biji

0,36 5. Kunyit 0,00

6. Kacang Tanah

0,00 6. Tomat 0,00 6. Jambu Air

0,84 6. Lada 0,00

7. Kedelai 12,85 7. Terong 2,57 7. Mangga 0,33 7. Pandan 0,00

8. Kacang Hijau

5,00 8. Kangkung 2,29 8. Pepaya 2,22 8. Melinjo 0,00

9. Ketimun 0,05 9. Pisang 2,79 9. Sengon 0,00

10. Sayuran lainnya

0,00 10. Rambutan

0,00 10. Kopi 0,00

11. Salak 0,00

11. Jambu Mete

0,00

12. Sawo 0,00

3 Muaragembong 1. Padi Sawah

1,00 1. Bawang Merah

0,00 1. Alpukat 0,00 1. Kelapa 0,00

2. Padi Ladang

0,00 2. Petsai/Sawi

0,00 2. Jeruk 13,46 2. Kapuk 14000,13

3. Jagung 2,59 3. Kacang Panjang

0,00 3. Durian 0,00 3. Lengkuas 0,00

4. Ubi Kayu 0,94 4. Bayam 0,17 4. Duku 0,00 4. Kencur 0,00

5. Ubi Jalar 0,00 5. Cabe 2,34 5. Jambu 0,04 5. Kunyit 0,00

Biji

6. Kacang Tanah

0,00 6. Tomat 0,00 6. Jambu Air

0,26 6. Lada 0,00

7. Kedelai 0,00 7. Terong 1,16 7. Mangga 0,07 7. Pandan 0,00

8. Kacang Hijau

0,00 8. Kangkung 1,02 8. Pepaya 0,16 8. Melinjo 0,00

9. Ketimun 0,85 9. Pisang 4,48 9. Sengon 1847,75

10. Sayuran lainnya

4,64 10. Rambutan

0,00 10. Kopi 0,00

11. Salak 0,00 11. Jambu Mete

8571,03

12. Sawo 0,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2007

Kabupaten Karawang

Sektor unggulan di Kabupaten Karawang adalah sektor industri pengolahan, sedangkan yang potensi menjadi unggulan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini didukung oleh letak wilayah yang merupakan kawasan Jababeka dengan pemanfaatan ruang kabupaten didominasi oleh kawasan industri.

Berdasarkan pada hasil perhitungan LQ bahwa di Kabupaten Karawang, untuk Kecamatan Cilamaya Wetan pada sektor tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah jamur merang dan ketimun. Buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah mangga.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Cilamaya Kulon, pada komoditas tanaman pangan pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah jamur merang dan terong. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga.

Kecamatan Tempuran komoditas unggulan tanaman pangan adalah kedelai dan kacang hijau. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah bayam, terong dan kangkung. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah Jambu biji, jambu air dan pepaya.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Pedes, pada tanaman pangan pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah jamur merang dan terong dan untuk buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah Jambu biji, jambu air dan mangga.

Kecamatan Cilebar mempunyai komoditas unggulan tanaman pangan berupa padi sawah dan ketela pohon. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah jamur merang. Buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jambu air dan mangga.

Kecamatan Cibuaya mempunyai komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah dan untuk buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah alpukat, jambu biji, jambu air dan mangga.

Komoditas unggulan tanaman pangan pangan untuk Kecamatan Tirtajaya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah petsai/sawi, bayam, terong dan kangkung dan untuk buah-buahan komoditas unggulannya adalah jambu air dan mangga.

Kecamatan Batujaya mempunyai komoditas tanaman pangan pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah terong dan ketimun dan untuk buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jambu air dan mangga.

Komoditas unggulan di Kecamatan Pakisjaya untuk komoditas tanaman pangan pangan adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang dan terong dan untuk komoditas buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jambu biji dan pisang (Tabel 13.9).

Tabel 13.9. Sektor Komoditas Unggulan di Kabupaten Karawang Tahun 2005

No Kecamatan Komoditi Tanaman

Pangan LQ

Komoditi Tanaman Sayuran

LQ Komoditi Buah-

buahan LQ

1 Cilamaya Wetan

Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 3,69 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,64 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,12

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,05

Ketela Pohon 0,34 Tomat 0,00 Mangga 2,88

Kedelai 0,00 Terong 0,49 Pepaya 0,68

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 0,55

Ketimun 1,74 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,34

2 Cilamaya Kulon

Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 6,51 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,75 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,51

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,03

Ketela Pohon 0,07 Tomat 0,00 Mangga 3,14

Kedelai 0,00 Terong 1,27 Pepaya 0,49

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 0,34

Ketimun 0,64 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

3 Tempuran Padi Sawah 0,46 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,64 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 5,64 Jambu Biji 1,97

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 4,01

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,04

Kedelai 771,99 Terong 2,86 Pepaya 2,63

Kacang Hijau 192,49 Kangkung 2,78 Pisang 0,31

Ketimun 0,70 Rambutan 0,04

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

4 Pedes Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 15,13 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,00 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 1,12

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 1,92

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 2,13

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,37

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 0,12

Ketimun 0,00 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

5 Cilebar

Padi Sawah 1,00 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 15,13 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,00 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,53

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 3,52

Ketela Pohon 1,53 Tomat 0,00 Mangga 1,20

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,35

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 0,17

Ketimun 0,00 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

6 Cibuaya Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 14,43

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,00 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 2,48

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 1,47

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 2,01

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,69

Kacang Hijau 0,68 Kangkung 0,00 Pisang 0,12

Ketimun 0,00 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

7 Tirtajaya Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,22 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 1,03 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,39 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 9,96 Jambu Biji 0,62

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 3,36

Ketela Pohon 0,05 Tomat 0,00 Mangga 1,18

Kedelai 0,00 Terong 2,09 Pepaya 0,97

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 1,92 Pisang 0,18

Ketimun 0,87 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

8 Batujaya

Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,36 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,80 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,26

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 3,19

Ketela Pohon 0,12 Tomat 0,00 Mangga 1,27

Kedelai 0,00 Terong 3,12 Pepaya 0,00

Kacang Hijau 0,19 Kangkung 0,00 Pisang 0,35

Ketimun 1,37 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

9 Pakisjaya Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 1,42 Duku 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 3,05

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00

Ketela Pohon 0,36 Tomat 0,00 Mangga 0,00

Kedelai 0,00 Terong 3,48 Pepaya 0,00

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,35 Pisang 2,16

Ketimun 0,44 Rambutan 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00

Sawo 0,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2007

Kabupaten Subang

Sektor unggulan di Kabupaten Subang berdasarkan pada PDRB kabupaten adalah sektor pertanian terutama subsektor pertanian tanaman pangan yang didukung dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini didukung dengan kondsi alam wilayah yang sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian, dan mayoritas penggunaan lahannya didominasi oleh lahan pertanian terutama pertanian lahan basah.

Berdasarkan pada tabel hasil perhitungan LQ (Tabel 13.10), untuk Kecamatan Ciasem pada sektor komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah terong dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga, pepaya, pisang dan sirsak dan untuk perkebunan rakyat komoditas unggulannya adalah kelapa dan kapuk.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Pusakanagara, pada komoditas tanaman pangan pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah cabe dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga, pisang, petai dan sawo dan untuk komoditas perkebunan rakyat yang merupakan komoditas unggulannya adalah kelapa.

Untuk Kecamatan Legonkulon komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah petai dan untuk komoditas perkebunan rakyat yang merupakan komoditas unggulannya adalah kelapa.

Kecamatan Blanakan menunjukkan komoditas tanaman pangan pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah

terong dan kangkung. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga, pepaya, petai dan sawo dan untuk komoditas perkebunan rakyat komoditas unggulannya adalah kelapa.

Tabel 13.10 Sektor Komoditas Unggulan di Kabupaten Subang Tahun 2005

No Kecamatan Komoditi Tanaman Pangan

LQ Komoditi Tanaman Sayuran

LQ Komoditi

Buah-Buahan

LQ Komoditi

Perkebunan Rakyat

LQ

1 Ciasem

Padi Sawah 1,04 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 2,93

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 47,13

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,94 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah

0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Kedelai 0,00 Terong 2,27 Mangga 3,17 Pandan 0,00

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pepaya 5,39 Melinjo 0,00

Ketimun 1,37 Pisang 1,02 Sengon 0,00

Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sirsak 8,73 Jambu Mete 0,00

Petai 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,00

2 Pusakanagara Padi Sawah 1,04 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 3,44

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,00

Jagung 0,01 Kacang Panjang

0,95 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,50 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 1,15 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah

0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Mangga 1,97 Pandan 0,00

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,54 Pepaya 0,00 Melinjo 0,06

Ketimun 1,25 Pisang 1,64 Sengon 0,00

Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sirsak 0,00 Jambu Mete 0,00

Petai 1,21

Salak 0,00

Sawo 2,95

3 Legonkulon Padi Sawah 1,04 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 3,45

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,00

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah

0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Mangga 0,00 Pandan 0,00

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pepaya 0,00 Melinjo 0,00

Ketimun 0,00 Pisang 0,00 Sengon 0,00

Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sirsak 0,00 Jambu Mete 0,00

Petai 90,10

Salak 0,00

Sawo 0,00

4 Blanakan Padi Sawah 1,88 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 3,45

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,00

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah

0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Kedelai 0,00 Terong 58,35 Mangga 2,53 Pandan 0,00

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 1,60 Pepaya 2,72 Melinjo 0,00

Ketimun 0,00 Pisang 0,75 Sengon 0,00

Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sirsak 0,00 Jambu Mete 0,00

Petai 2,82

Salak 0,00

Sawo 10,46

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2007

Kabupaten Indramayu

Berdasarkan pada PDRB kabupaten Indramayu, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian khhususnya adalah minyak dan gas bumi, yang didukung dengan sektor industri pengolahan minyak dan gas bumi. Hal ini didukung oleh potensi dari sumberdaya alam di Kabupaten Indramayu adalah sumberdaya minyak dan gas bumi.

Tabel 13.11. Sektor Komoditas Unggulan di Kabupaten Indramayu Tahun 2005

No Kecamatan Komoditi Tanaman Pangan

LQ Komoditi Tanaman Sayuran

LQ Komoditi

Buah-buahan LQ

Komoditi Perkebunan

Rakyat LQ

1 Krangkeng Padi Sawah 1,00 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 1,06

Jagung 1,45 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,82 Kacang Panjang 2,53 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 4,06 Bayam 0,00 Jambu Biji 1,28 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,50 Cabe 0,03 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,47 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,33 Pepaya 1,62 Melinjo 0,18

Kacang Hijau 0,02 Kangkung 1,25 Pisang 10,49 Sengon 0,00

Ketimun 0,37 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,15

Semangka 0,62

2 Karangampel

Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,04

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,36

Jagung 0,17 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,24 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,20 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 2,85 Pepaya 0,29 Melinjo 0,19

Kacang Hijau 0,05 Kangkung 0,00 Pisang 1,69 Sengon 0,00

Ketimun 2,23 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,60

Semangka 7,06

3 Juntinjuat

Padi Sawah 1,00 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,01

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 4,04 Kapuk 0,79

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 1,15 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 1,08 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 3,02 Pepaya 0,00 Melinjo 0,77

Kacang Hijau 0,67 Kangkung 0,00 Pisang 1,96 Sengon 0,00

Ketimun 0,83 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,43

Semangka 0,00

4 Balongan Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,03

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 6,03 Kapuk 0,49

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 2,18 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 3,20 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 1,13 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 1,42 Melinjo 0,77

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 0,31 Sengon 0,00

Ketimun 0,94 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 3,07

Semangka 0,00

5 Indramayu

Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,98

Jagung 0,14 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 2,78 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 3,37 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,54 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 1,07 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,00 Melinjo 1,38

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 1,39 Sengon 0,00

Ketimun 0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 3,13

Semangka 0,02

6 Sindang

Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,06

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,06

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 7,21 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,55 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,00 Melinjo 0,16

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 9,73 Sengon 0,00

Ketimun 0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,00

Semangka 0,00

7 Cantigi Padi Sawah 0,99 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,06

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,16

Jagung 3,72 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 4,73 Kacang Panjang 1,33 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,59 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 5,23 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,93 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 0,82 Melinjo 0,17

Kacang Hijau 0,11 Kangkung 0,00 Pisang 1,90 Sengon 0,00

Ketimun 1,92 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,06

Semangka 1,22

8 Arahan

Padi Sawah 1,00 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,02

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,78

Jagung 0,50 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 1,15 Kacang Panjang 2,31 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 15,60 Bayam 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 1,11 Pandan 0,00

Kedelai 0,31 Terong 0,00 Pepaya 0,00 Melinjo 0,43

Kacang Hijau 0,36 Kangkung 0,00 Pisang 1,56 Sengon 0,00

Ketimun 0,78 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 0,00

Semangka 0,00

9 Losarang

Padi Sawah 1,00 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,00

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 82,58 Kapuk 0,69

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 1,10 Kacang Panjang 0,65 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 8,10 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,42 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,89 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 1,03 Pepaya 27,04 Melinjo 3,82

Kacang Hijau 0,69 Kangkung 0,00 Pisang 1,20 Sengon 0,00

Ketimun 2,07 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 2,97

Semangka 0,00

10 Kandanghaur Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,02

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 26,83 Kapuk 0,73

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 1,02 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 7,52 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 1,16 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 0,66 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,00 Pepaya 31,04 Melinjo 0,13

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 5,29 Sengon 0,00

Ketimun 1,75 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 2,93

Semangka 0,00

11 Sukra

Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 4,50 Alpukat 0,00 Kelapa 0,73

Padi Ladang 0,00 Jamur Merang 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 4,75

Jagung 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Kacang Panjang 0,11 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Bayam 0,00 Jambu Biji 6,59 Kunyit 0,00

Kacang Tanah 0,00 Cabe 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Mangga 1,04 Pandan 0,00

Kedelai 0,00 Terong 0,18 Pepaya 0,35 Melinjo 7,99

Kacang Hijau 0,00 Kangkung 0,00 Pisang 1,70 Sengon 0,00

Ketimun 1,42 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Sayuran lainnya 0,00 Salak 0,00 Jambu Mete 0,00

Sawo 1,36

Semangka 0,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel hasil perhitungan LQ di atas bahwa di Kabupaten Indramayu, untuk Kecamatan Krangkeng pada sektor komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah, jagung dan ubi jalar. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah Kacang panjang dan kangkung. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah Jambu biji, pisang dan papaya dan perkebunan rakyat komoditas unggulannya adalah kelapa dan kapuk.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Karangampel menunjukkan komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah terong dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah pisang dan semangka dan perkebunan rakyat adalah kelapa.

Kecamatan Juntijuat komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang dan terong. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jeruk, mangga dan pisang dan komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Balongan, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jeruk, jambu biji, mangga, pepaya dan sawo. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa.

Kecamatan Indramayu komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jambu biji, mangga, pisang dan sawo. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa dan melinjo.

Kecamatan Sindang komoditas unggulan tanaman pangan adalah padi sawah. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jambu biji dan pisang, dan untuk komoditi perkebunan rakyat komoditas unggulanya adalah kelapa.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Cantigi, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jagung, ubi kayu dan kacang tanah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah semangka dan untuk komoditi perkebunan rakyat komoditas unggulanya adalah kelapa.

Komoditas unggulan di Kecamatan Arahan, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga dan pisang dan untuk komoditi perkebunan rakyat komoditas unggulanya adalah kelapa.

Komoditas unggulan di Kecamatan Losarang, untuk komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah dan ubi kayu. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah terong dan ketimun. Buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jeruk, jambu biji, pepaya, pisang dan sawo, dan untuk komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa dan melinjo.

Komoditas unggulan di Kecamatan Kadanghaur, untuk komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kacang panjang, cabe dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jeruk, jambu biji, pepaya, pisang dan sawo dan untuk komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa.

Komoditas unggulan di Kecamatan Sukra, untuk komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah bawang merah dan ketimun. Buah-buahan yang merupakan komoditas unggulannya adalah jambu biji, mangga, pisang dan sawo, dan untuk komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kapuk dan melinjo.

Kabupaten Cirebon

Sektor unggulan di Kabupaten Cirebon berdasarkan data PDRB kabupaten adalah sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Hal ini juga ditunjukkan dari penggunaan lahan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian. Sedangkan sektor yang mendukung dari pengembangan sektor pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang saat ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk menjadi sektor unggulan.

Tabel 13.12. Sektor Komoditas Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2005

No Kecamatan Komoditi Tanaman Pangan

LQ Komoditi Tanaman Sayuran

LQ Komoditi

Buah-Buahan

LQ Komoditi

Perkebunan Rakyat

LQ

1 Losari Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 1,19 Alpukat 0,00 Kelapa 6,14

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,00

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,11 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,94 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 3,13 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Rambat

0,00 Terong 0,35 Mangga 1,78 Pandan 0,00

Kacang Tanah

9,88 Kangkung 0,12 Pepaya 0,32 Melinjo 1,63

Kedelai 0,00 Ketimun 0,02 Pisang 0,25 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,00 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 0,11 Kenanga 52,94

Sirsak 0,00 Tebu Rakyat 0,66

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,65

2 Astanajapura Padi Sawah 0,92 Bawang Merah 1,35 Alpukat 0,00 Kelapa 0,18

Padi Ladang 1,83 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,17

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,62 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 13,46 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Rambat

0,00 Terong 0,00 Mangga 0,00 Pandan 0,00

Kacang Tanah

7,41 Kangkung 1,52 Pepaya 0,00 Melinjo 0,15

Kedelai 0,45 Ketimun 0,00 Pisang 0,00 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,13 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 0,00 Kenanga 0,00

Sirsak 0,00 Tebu Rakyat 1,07

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,00

3 Pangenan Padi Sawah 0,98 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 1,26

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 2,72

Jagung 7,70 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 5,58 Jambu Biji 0,00 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Rambat

0,00 Terong 1,79 Mangga 0,00 Pandan 0,00

Kacang Tanah

0,00 Kangkung 4,69 Pepaya 0,00 Melinjo 0,00

Kedelai 0,00 Ketimun 0,00 Pisang 0,00 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,37 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 0,00 Kenanga 0,00

Sirsak 0,00 Tebu Rakyat 0,98

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,00

4 Mundu Padi Sawah 1,01 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 2,11

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,38

Jagung 0,39 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 4,31 Jambu Biji 0,19 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 0,78 Tomat 0,00 Jambu Air 0,00 Lada 0,00

Ketela Rambat

1,83 Terong 0,00 Mangga 0,30 Pandan 0,00

Kacang Tanah

0,00 Kangkung 17,55 Pepaya 0,43 Melinjo 0,02

Kedelai 0,00 Ketimun 0,00 Pisang 2,90 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,00 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 2,85 Kenanga 0,00

Sirsak 0,00 Tebu Rakyat 0,95

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,75

5 Cirebon Utara

Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,31 Kelapa 8,75

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 4,31

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 0,33 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,45 Lada 0,00

Ketela Rambat

0,00 Terong 0,00 Mangga 0,51 Pandan 0,00

Kacang Tanah

0,00 Kangkung 0,00 Pepaya 0,20 Melinjo 34,65

Kedelai 0,00 Ketimun 21,55 Pisang 2,72 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,00 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 0,24 Kenanga 10,06

Sirsak 2,63 Tebu Rakyat 0,23

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 0,61

6 Kapetakan Padi Sawah 1,02 Bawang Merah 0,00 Alpukat 0,00 Kelapa 16,82

Padi Ladang 0,00 Petsai/Sawi 0,00 Jeruk 0,00 Kapuk 0,00

Jagung 0,00 Kacang Panjang

0,00 Durian 0,00 Lengkuas 0,00

Ubi Kayu 0,00 Bayam 0,00 Duku 0,00 Kencur 0,00

Ubi Jalar 0,00 Cabe 0,00 Jambu Biji 3,07 Kunyit 0,00

Ketela Pohon 0,00 Tomat 0,00 Jambu Air 0,29 Lada 0,00

Ketela Rambat

0,00 Terong 0,00 Mangga 0,29 Pandan 0,00

Kacang Tanah

0,18 Kangkung 16,20 Pepaya 0,84 Melinjo 2,74

Kedelai 0,00 Ketimun 13,56 Pisang 1,13 Sengon 0,00

Kacang Hijau 0,00 Sayuran lainnya

0,00 Rambutan 0,00 Kopi 0,00

Nangka 0,06 Kenanga 3,61

Sirsak 0,00 Tebu Rakyat 0,00

Petai 0,00 Jambu Mete 0,00

Salak 0,00

Sawo 3,80

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel hasil perhitungan LQ di atas terlihat bahwa di Kabupaten Cirebon, untuk Kecamatan Losari pada sektor komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah, dan kacang tanah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah bawang merah dan tomat. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah mangga dan komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa, melinjo dan kenanga.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Astanajapura, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi ladang, ketela pohon dan kacang tanah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah bawang merah dan kangkung. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah tebu rakyat.

Kecamatan Pangenan komoditas unggulan tanaman pangan adalah jagung. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah cabe, terong dan kangkung dan komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa dan kapuk.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Mundu, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah dan ketela rambat. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah cabe dan kangkung. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah pisang dan nangka. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Cirebon Utara, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah pisang dan sirsak. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa, kapuk, melinjo dan kenanga.

Komoditas unggulan untuk Kecamatan Kapetakan, pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas unggulannya adalah padi sawah. Tanaman sayuran komoditas unggulannya adalah kangkung dan ketimun. Buah-buahan komoditas unggulannya adalah jambu biji, pisang dan sawo. Komoditas unggulan pada komoditi perkebunan rakyat adalah kelapa, melinjo,dan kenanga.

Kota Cirebon

Sejalan dengan fungsi sebagai kawasan perkotaan, maka yang menjadi sektor unggulan di Kota Cirebon adalah sektor industri pengolahan khususnya industri pengolahan tanpa migas, yang didukung dengan pengembangan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini akan menjadi suatu pertimbangan dalam arahan pengembangan kegiatan kota yang mengarahkan Kota Cirebon sebgaai kota jasa dan menjadikan Kota Cirebon sebagai CBD bagi kawasan priangan timur.

13.5. Analisis Sosial Kependudukan

Penduduk pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara relatif sudah sangat padat sekali. Hal ini diduga akibat banyaknya penduduk yang lebih mencintai dan berkeinginan untuk dapat mengadu nasib di wilayah pesisir, mengingat perputaran ekonomi di wilayah ini cukup besar, karena faktor aksesibilitas yang lebih lengkap dan lebih mudah. Migrasi penduduk ke wilayah pesisir ini berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan lahan dan daya dukung pemukiman dan pada gilirannya semakin menambah keruwetan dan kekumuhan kondisi dan sanitasi lingkungan pemukiman pesisir. Berdasarkan hasil analisis kepadatan penduduk di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara, diperoleh hasil bahwa hampir semua daerah kabupaten/kota termasuk

ke dalam kategori sangat padat sekali. Tabel 13.13 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara.

Tabel 13.13. Kepadatan penduduk pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara

No Kabupaten/ Kota Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Kab.Cirebon 27.579 485.234 1.759 sangat padat sekali

2 Kota Cirebon 914 84.540 9.248 sangat padat sekali

3 Kab.Indramayu 66.297 699.482 1.055 sangat padat sekali

4 Kab.Subang 37.760 265.613 703 sangat padat

5 Kab.Karawang 72.216 523.161 724 sangat padat

6 Kab.Bekasi 26.027 271.041 1.041 sangat padat sekali

Total Pantura 230.793 2.329.071 1.009 sangat padat sekali

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Tabel 13.13 menunjukkan bahwa Kota Cirebon merupakan kota dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi, yaitu mencapai 9.248 jiwa per kilo meter persegi, sedangkan Kabupaten Subang dan Karawang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan paling kecil, yaitu masing-masing sekitar 703 jiwa dan 724 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Karawang kendatipun merupakan daerah dengan konsentrasi penduduk terbanyak kedua setelah Kabupaten Indramayu, namun dikarenakan luas wilayahnya lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah Jawa Barat bagian utara ini, maka tidaklah mengherankan bilamana kepadatan penduduk kabupaten ini merupakan yang terkecil kedua setelah Kabupaten Subang.

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk pesisir Jawa Barat bagian utara sudah sangat padat sekali. Kategori kepadatan penduduk ini didekati dengan menggunakan kategori kepadatan penduduk yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang

Penetapan Luas Wilayah Pertanian yang dimodifikasi. Tabel 13.14 berikut ini menyajikan hasil modifikasi tingkat kepadatan berdasarkan UU 56 prp Tahun 1960.

Tabel 13.14. Pengelompokan tingkat kepadatan penduduk

NoKriteria/ Kategori

Indikator berdasarkan UU No.56prp/1960 Indikator Modifikasi

1 Tidak Padat Apabila tingkat kepadatan penduduk kurang dari 50 jiwa per kilometer persegi

Idem

2 Kurang Padat

Apabila tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 51 sampai 250 jiwa per kilometer persegi

Idem

3 Cukup Padat Apabila tingkat kepadatan penduduk berkisar antara 251 sampai 400 jiwa per kilometer persegi

Idem

4 Sangat Padat Apabila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi

Apabila tingkat kepadatan penduduk antara 401 – 750 jiwa per kilometer persegi

5 Sangat Padat Sekali

- Apabila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 750 jiwa per kilometer persegi

Sumber : Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Wilayah Pertanian dimodifikasi September 2007.

Kabupaten Bekasi

Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini juga sudah tergolong sangat padat sekali, yaitu sebanyak 1.041 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Babelan merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 2.708 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Muara Gembong merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil, yaitu mencapai 229 jiwa per kilometer persegi. Tabel 3.15 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Tabel 13.15. Kepadatan penduduk pesisir Kabupaten Bekasi

No Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Kategori

Pesisir (ha) (jiwa) (jiwa/km2)

1 Babelan 5.647,50 152.931 2.708 sangat padat sekali

2 Tarumajaya 5.042,00 82.938 1.645 sangat padat sekali

3 Muara Gembong 15.337,20 35.172 229 cukup padat

Total Pesisir 26.026,70 271.041 1.041 sangat padat sekali

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Kabupaten Karawang

Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini juga tergolong sangat padat. Kecamatan Pedes dan Cilamaya Kulon merupakan dua kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu masing-masing mencapai 1.162 jiwa dan 1.086 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Cibuaya dan Pakisjaya merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil, yaitu masing-masing mencapai 521 jiwa dan 538 jiwa per kilometer persegi. Tabel 13.16 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang.

Tabel 13.16. Kepadatan penduduk pesisir Kabupaten Karawang

No Kecamatan

Pesisir Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Cilamaya Wetan 14.585,10 79.157 543 sangat padat

2 Cilamaya Kulon 5.334,60 57.959 1.086 sangat padat sekali

3 Tempuran 8.879,60 57.974 653 sangat padat

4 Pedes 5.995,30 69.672 1.162 sangat padat sekali

5 Cilebar 5.048,00 41.025 813 sangat padat

sekali

6 Cibuaya 9.203,40 47.941 521 sangat padat

7 Tirtajaya 9.016,40 64.511 715 sangat padat

8 Batujaya 7.765,00 70.577 909 sangat padat sekali

9 Pakisjaya 6.389,00 34.345 538 sangat padat

Total Pesisir 72.216,40 523.161 724 sangat padat

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Kabupaten Subang

Tidak seperti kabupaten/kota lainnya di wilayah Jawa Barat bagian utara, Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kepadatan yang termasuk dalam kategori di bawah 750 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini hanya tergolong sangat padat, yaitu sebanyak 703 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Ciasem merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 863 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Legon Kulon merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil, yaitu mencapai 369 jiwa per kilometer persegi. Tabel 13.17 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Subang.

Tabel 13.17. Kepadatan penduduk pesisir Kabupaten Subang

No Kecamatan

Pesisir Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Ciasem 11.719,00 101.116 863 sangat padat sekali

2 Pusakanagara 8.970,40 77.640 866 sangat padat sekali

3 Legon Kulon 7.410,00 27.310 369 cukup padat

4 Blanakan 9.660,20 59.547 616 sangat padat

Total Pesisir 37.759,60 265.613 703 sangat padat

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Kabupaten Indramayu

Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini juga sudah tergolong sangat padat sekali karena kepadatannya telah melebihi angka 750 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Karangampel merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 2.173 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Cantigi merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil, yaitu mencapai 282 jiwa per kilometer persegi. Tabel 13.18 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu.

Tabel 13.18. Kepadatan penduduk pesisir Kabupaten Indramayu

No Kecamatan

Pesisir Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Krangkeng 6.567,10 64.251 978 sangat padat sekali

2 Karangampel 2.912,60 63.292 2.173 sangat padat sekali

3 Juntinyuat 5.149,30 86.604 1.682 sangat padat sekali

4 Balongan 2.203,00 25.095 1.139 sangat padat sekali

5 Indramayu 6.848,90 111.117 1.622 sangat padat sekali

6 Sindang 6.862,30 58.900 858 sangat padat sekali

7 Cantigi 8.358,60 23.545 282 Cukup padat

8 Arahan 2.932,10 33.006 1.126 sangat padat sekali

9 Losarang 9.303,20 55.594 598 sangat padat

10 Kandanghaur 7.659,70 82.961 1.083 sangat padat sekali

11 Sukra 7.500,60 95.117 1.268 sangat padat sekali

Total Pesisir 66.297,40 699.482 1.055 sangat padat sekali

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Kabupaten Cirebon

Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini sudah tergolong sangat padat sekali karena kepadatannya telah melebihi angka 750 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Gunung Jati atau dahulu dikenal sebagai Kecamatan Cirebon Utara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 3.472 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Kapetakan kendatipun termasuk kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua, namun dikarenakan luas wilayahnya merupakan yang terbesar diantara kecamatan lainnya yang ada di kabupaten ini, maka tidaklah mengherankan bilamana tingkat kepadatan penduduk kecamatan ini merupakan yang paling kecil, yaitu mencapai 1.145 jiwa per kilometer persegi. Tabel 13.19 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 13.19. Kepadatan penduduk pesisir Kabupaten Cirebon

No Kecamatan

Pesisir Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Losari 4.108,60 58.022 1.412 sangat padat sekali

2 Gebang 3.167,70 60.924 1.923 sangat padat sekali

3 Astanajapura 4.089,80 95.841 2.343 sangat padat sekali

4 Pangenan 3.121,20 41.305 1.323 sangat padat sekali

5 Mundu 2.750,50 61.945 2.252 sangat padat sekali

6 Gunung Jati 2.096,60 72.789 3.472 sangat padat sekali

7 Kapetakan 8.244,30 94.408 1.145 sangat padat sekali

Total Pesisir 27.578,70 485.234 1.759 sangat padat sekali

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan satu-satunya kota di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara. Daerah ini secara umum memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat padat sekali. Dua Kecamatan pesisir yang ada di wilayah kota ini juga termasuk ke dalam kategori Kecamatan dengan tingkat kepadatan berkategori sangat padat sekali. Tabel 13.20 berikut ini menyajikan kepadatan penduduk pesisir pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Cirebon.

Tabel 13.20. Kepadatan penduduk pesisir Kota Cirebon

No Kecamatan

Pesisir Luas Wilayah

(ha) Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Kategori

1 Lemahwungkuk 373,10 45.922 12.308 Sangat padat sekali

2 Kejaksan 541,00 38.618 7.138 Sangat padat sekali

Total Pesisir 914,10 84.540 9.248 sangat padat sekali

Sumber : Podes 2006 diolah September 2007.

13.6. Analisis Ketersediaan Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu cermin berkembang atau tidaknya suatu wilayah diperbandingkan dengan daerah lainnya yang terdapat pada suatu kawasan. Ketersediaan

sarana dan prasarana dapat memberikan keleluasaan terhadap masyarakat suatu daerah untuk mendapatkan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sarana dan prasarana yang dianalisis dalam hal ini adalah sepuluh jenis yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan sarana dan prasarana terkait dengan pemanfaatan ruang dan kebutuhan pembangunan. Kesepuluh sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah (i) sarana pendidikan, (ii) sarana kesehatan, (iii) sarana peribadatan, (iv) fasilitas perekonomian, (v) fasilitas jasa, (vi) fasilitas perdagangan, (vii) fasilitas perindustrian, (viii) pariwisata, (ix) fasilitas perhubungan, dan (x) fasilitas perikanan.

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan sarana prasarana di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat ketersediaan sarana prasarana di wilayah pesisir Pantura Jabar ini tergolong sedang. Kota Cirebon merupakan daerah dengan tingkat ketersediaan sarana prasarana paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, sedangkan Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan tingkat ketersediaan paling rendah. Data lengkap hasil analisis tingkat ketersediaan sarana prasarana dapat dilihat pda Tabel 13.21

Tabel 13 .21. Hasil analisis tingkat ketersediaan sarana prasarana masing-masing kabupaten/kota di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara

No Jenis Sarana

Prasarana

Skor Ketersediaan Sarana Prasarana per Kabupaten/Kota * Pantura Jabar

Cirebon Kota Cirebon Indramayu Subang Karawang Bekasi

1 Pendidikan 64,61 57,18 67,74 76,30 69,93 100,00 72,63

2 Kesehatan 60,60 63,90 60,39 63,81 47,78 100,00 66,08

3 Peribadatan 57,28 57,78 57,39 100,00 88,09 87,57 74,69

4 Perekonomian 12,99 100,00 25,77 19,12 15,63 12,48 22,57

5 Jasa 42,66 99,94 45,70 75,35 55,34 100,00 69,83

6 Perindustrian 43,81 100,00 48,60 14,54 24,23 32,30 43,91

7 Perdagangan 36,02 100,00 88,13 88,17 70,83 76,41 76,59

8 Pariwisata 57,14 100,00 33,64 - 13,89 8,33 35,50

9 Perhubungan 90,70 100,00 68,51 62,73 59,36 64,24 69,84

10 Perikanan 47,34 100,00 69,65 99,32 46,32 7,67 51,30

Jumlah Skor ** 513,17 878,80 565,51 599,34 491,40 589,00 582,94

Kategori *** sedang tinggi sedang sedang sedang sedang sedang

Sumber : Hasil Analisis (September 2007)

Keterangan :

* Skor ketersediaan sarana ditentukan berdasarkan jumlah prosentase tingkat ketersediaan masing-masing jenis sarana terhadap tingkat ketersediaan sarana paling tinggi di suatu daerah, sehingga jika suatu daerah mempunyai skor 100, maka hal ini berarti bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki tingkat ketersediaan fasilitas tertinggi di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara.

** Jumlah skor merupakan hasil penjumlahan seluruh skor yang dimiliki suatu daerah terhadap 10 jenis sarana yang dihitung.

*** Kategori ditentukan dengan teknik skoring dan komparasi tingkat ketersediaan sarana antar kabupaten pesisir. Skor tertinggi adalah 1000 (yaitu nilai 100 dikalikan jumlah sarana 10), sedangkan nilai terendah adalah 0 (tidak ada fasilitas sama sekali). Lalu dengan jumlah kategori adalah 3 (tinggi, sedang dan rendah), maka interval masing-masing kategori adalah 333,33, sehingga diperoleh indikator : (i) rendah jika skornya kurang dari 333,33; (ii) sedang jika skornya berada diantara 333,33 – 666,66; dan (iii) tinggi jika skornya di atas 666,66.

Tabel 13.21 menunjukkan beberapa jenis sarana prasarana pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara yang dinilai sudah cukup tersedia dan beberapa sarana prasarana yang dinilai sangat perlu untuk dikembangkan. Di wilayah pesisir Panturan secara umum beberapa sarana prasarana yang dinilai sudah cukup tersedia adalah sarana peribadatan, perdagangan dan pendidikan yang merupakan tiga jenis sarana prasarana dengan skor tertinggi. Adapun jenis sarana prasarana yang dinilai sangat layak untuk dikembangkan di wilayah pesisir Pantura Jawa Barat adalah sarana prasarana perekonomian, pariwisata dan perindustrian yang merupakan tiga jenis sarana prasarana dengan skor terendah.

Sarana prasarana di Kabupaten Cirebon yang sangat mendesak untuk dikembangkan adalah fasilitas perekonomian, seperti bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) atau koperasi. Sarana perdagangan seperti pasar, supermarket, restoran, warung/kedai makanan minuman, toko dan sebagainya merupakan jenis fasilitas yang mendesak kedua yang perlu untuk dikembangkan. Prioritas pengembangan fasilitas di Kabupaten Cirebon adalah fasilitas jasa, seperti bengkel kendaraan, bengkel elektronik, usaha FC, biro perjalanan, tempat pangkas rambut, salon, bengkel las dan jasa penyewaan alat-alat pesta.

Kota Cirebon merupakan yang paling tinggi memiliki tingkat ketersediaan fasilitas, akan tetapi terdapat dua jenis fasilitas yang masih memerlukan upaya peningkatan, yaitu fasilitas pendidikan dan fasilitas peribadatan. Rasio jumlah sekolah dengan jumlah penduduk di wilayah ini masih besar, sehingga perlu kiranya ditambah fasilitasnya. Demikian halnya dengan jumlah fasilitas peribadatan yang juga perlu ditingkatkan.

Sarana prasarana perekonomian, pariwisata dan jasa merupakan tiga jenis fasilitas yang sangat mendesak untuk dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu. Fasilitas pariwisata yang perlu dikembangkan dalam hal ini adalah berupa penyediaan sarana penginapan di wilayah pesisir.

Di Kabupaten Subang, tiga jenis sarana prasarana yang mendesak untuk dikembangkan diantaranya adalah pengembangan fasilitas pariwisata, perindustrian dan perekonomian. Fasilitas perindustrian yang mendesak untuk dikembangkan dalam hal ini diantaranya adalah peningkatan jumlah industri besar, industri kecil, kerajinan kayu, kerajinan dari logam, pengrajin gerabah, pengrajin kain tenun, industri makanan, perusahan lintrik non PLN, dan sebagainya.

Fasilitas yang mendesak untuk dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang diantaranya adalah fasilitas pariwisata, perekonomian dan perindustrian. Adapun untuk wilayah pesisir Kabupaten Bekasi, fasilitas yang mendesak untuk dikembangkan diantaranya adalah fasilitas perikanan, pariwisata dan perekonomian. Adapun jenis fasilitas perikanan yang mendesak untuk dikembangkan adalah kebutuhan akan fasilitas PP/PPI, dimana jumlah armada dan garis pantai yang relatif panjang, perlu kiranya ditambah ketersediaan fasilitas ini, minimal dilakukan pengembangan tipe, dari tipe D (PPI menjadi minimal tipe C (PPP)).

SU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN

14.1 Isu-isu Geomorfologi

1. Penggalian bahan galian C dapat mengganggu tata air setempat (mengubah watertable), dengan akibat ketersediaan air tanah bagi kawasan sekitar menjadi langka. Tanah pucuk (topsoil) tercampur dan dibuang begitu saja. Limbah penambangan tidak ditangani sebagaimana mestinya (belum ada upaya reklamasi bekas daerah galian).

2. Akuifer produktif di daerah pemukiman dapat dikatakan langka. 3. Adanya patahan-patahan dengan resiko tinggi, meminta perhatian pemerintah dalam

pengaturan pemukiman sebagai antisipasi bahaya gempa. Seyogyanya didaerah beresiko gempa tinggi, tidak dibangun dengan kontruksi permanen (beton/tembok), namun semi permanen (kayu/setengah batu).

4. Abrasi di Pantai Jawa Barat Bagian Utara perlu penanganan serius dan terintegrasi, seperti yang terjadi di daerah Subang, Indramayu dan sebagian Cirebon.

Perubahan fungsi lahan harus dikendalikan terutama dari hutan bakau menjadi tambak. Pemakaian air tanah untuk keperluan dikawasan pesisir harus merupakan alternatif terakhir, dan dibatasi dengan perijinan dalam debitnya. Dalam usaha pertambakan tidak disarankan untuk mengeksploitasi air tanah dalam atau sumber air terbatas lainnya untuk mencegah interusi air laut.

Alternatif pencegahan abrasi secara jangka pendek dan jangka panjang berupa bahan pemecah gelombang dan penghutanan kembali, pengurugan daerah pantai/reklamasi harus diketahui kondisi fisiknya, perlindungan daerah resapan air untuk pemasok air tanah daerah pesisir harus tetap terjaga, daerah rawan bencana harus selalu diperhatikan, pengawasan daerah pantai yang tumbuh, jalur transportasi harus memperhatikan daya dukung tanah, penggalian dan pengurugan bahan tambang harus tetap menjaga kelestarian, pemakaian air tanah untuk industri harus tetap menjaga debit dan muka air tanah, perlu diwaspadai daerah-daerah limpahan banjir, perlu pemasyarakatan undang-undang, peraturan dan baku mutu lingkungan kawasan pesisir. Untuk informasi sumberdaya geologi dan pekerjaan fisik perlu penyelidikan detail.

Usaha penambangan hendaknya mendapat ijin (setelah melaui penelitian) dari yang berwenang. Tanah pucuk harus dikembalikan fungsinya setelah reklamasi. Teknik penambangan haruslah memperhatikan keselamatan kerja. Limbah penambangan diendapkan atau ditangani lebih dahulu.

14.2 Isu-isu Sumberdaya Pesisir dan Laut

14.2.1 Isu Lingkungan dan Sumberdaya

Isu penting di bidang sumberdaya alam di wilayah ekosistem pantai utara Jawa Barat adalah berkurangnya hutan mangrove. Daerah yang mengalami degradasi hutan mangrove adalah Kabupaten Bekasi. Terdapat tiga kecamatan yang pantainya terus tergerus, yakni Kecamatan Babelan, Tarumajaya, dan Muaragembong. Sebagai informasi, pada kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2006 Kabupaten Bekasi sebenarnya pernah menerima bantuan dana dan bibit dari Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dua tahun lalu Pemkab Bekasi kemudian menanam 729 ribu pohon bakau dan api-api di 200 hektare lahan di Kecamatan Babelan dan Tarumajaya. Selain di dua kecamatan tersebut, 75 ribu pohon mangrove juga ditanam pada 25 hektare lahan di Kecamatan Muaragembong. Namun sayang, bibit-bibit pohon yang ditanam tersebut hancur disapu banjir besar Februari 2007 lalu.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) setempat mencatat, perambahan hutan bakau oleh warga menjadi tambak adalah penyebab utama menyusutnya hutan bakau di Kabupaten Bekasi. Parahnya penyusutan hutan bakau di pesisir pantai Bekasi mencapai 95 persen. Dari 10 ribu hektare hutan mangrove yang harusnya ada di pesisir pantai Bekasi, saat ini jumlahnya hanya mencapai 237 hektare. Perambahan hutan bakau sejak yang mulai deras dilakukan warga tahun 1980'an untuk pertambakan

Padahal tambak-tambak yang ada di pesisir pantai Bekasi khususnya di Kecamatan Muaragembong, sebagian besar dimonopoli warga luar Bekasi. Tambak-tambak yang memproduksi hasil laut seperti udang dan bandeng dimanfaatkan oleh setidaknya oleh 3.500 kepala keluarga (KK). Tapi warga sekitar hanya sebagai kuli, pengusaha Jakarta yang memiliki tambaknya.

Saat ini, Pemkab Bekasi tidak dapat berbuat banyak terkait rusaknya hutan bakau tersebut. Pasalnya, hutan bakau yang membentang di sepanjang 72 kilometer bibir pantai Bekasi tersebut, adalah milik Perum Perhutani. Sehingga upaya yang saat ini dilakukan Kabupate Bekasi adalah mendesak Depertemen Kehutanan segera mengambil langkah guna merehabilitasi hutan bakau. Pemilik tambak juga mendapat izin merambah hutan bakau dari Perhutani, sehingga regulasinya juga harus diperbaiki

Di Kabupaten Karawang degradasi mangrove juga terjadi. Penggundulan hutan mangrove di wilayah Karawang terjadi di Kecamatan Tirtajaya dan Cibuaya, Hal ini ditenggarai menyebabkan terjadinya abrasi dan bencana banjir akibat terjangan gelombang pasang air laut.

Penggundulan hutan mangrove di dua kecamatan itu bukan semata-mata kesalahan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, melainkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran hutan untuk melindungi tambak dan pemukiman di pesisir juga menjadi faktor rusaknya hutan bakau tersebut. Selain itu, interaksi masyarakat juga cukup tinggi terhadap hutan mangrove.

Perhutani pada Tahun 2008 telah merencanakan akan melakukan penghijauan kembali hutan Mangrove di dua kecamatan itu dengan menggunakan pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (BHPM), tanpa mengesampingkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam

penghijauan ini, Perum Perhutani akan berupaya memberikan pemahaman melalui berbagai penyuluhan akan pentingnya peranan hutan bakau dalam kehidupan masyarakat petambak dan pesisir agar tidak merusak hutan

Penghijauan hutan mangrove di Kecamatan Cibuaya akan dimulai dengan pola balik gili (penanaman di tanggul tambak). Penanaman dengan pola konservasi yang telah dilaksanakan selama ini tidak efektif, karena petani tambak menganggapnya sebagai tanaman pengganggu.

Penghijauan hutan bakau di Kecamatan Cibuaya akan diawali dengan penanaman pohon mangrove di areal seluas 20 hektar di Pantai Gembolan, Desa Sedari, penanaman dengan pola konservasi juga akan dilakukan di Desa Sedari di areal seluas 30 hektar. Sedangkan, penanaman dengan pola balik gili akan dilakukan di tanggul-tanggul tambak sepanjang 10 km.

14.2.2 Isu Perikanan Tangkap

Beberapa isu dan kendala pemanfaatan potensi hasil perikanan di pantai utara Jawa Barat diantaranya adalah :

1. Belum memadainya prasarana pendaratan hasil tangkap dan belum mampu menampung kapal berukuran 30 GT (Gross Ton) atau lebih akibat alur pelayaran yang dangkal.

2. Permodalan nelayan masih tergolong rendah (sebagian besar pelaku penangkap ikan merupakan nelayan kecil), sehingga sulit untuk meningkatkan usahanya.

3. Pesatnya industri dan pemukiman yang diduga mempunyai kontribusi bagi pencemaran sungai dan laut.

4. Terjadinya pendangkalan muara sungai dan abrasi pantai yang mengakibatkan hambatan dalam pendaratan hasil tangkapan.

5. Penyerapan investasi dari para pengusaha yang bergerak dalam usaha perikanan masih rendah. 6. Kurangnya fasilitas PPI sehingga perahu yang berukuran besar tidak dapat bersandar. 7. Pengetahuan, sikap, dan ketrampilan nelayan masih rendah, sehingga produktivitas usahanya

masih rendah, di samping paket teknologi usaha perikanan masih kurang. 8. Sarana penangkapan ikan (alat tangkap, perahu/kapal motor) semakin menurun kualitas dan

kuantitasnya. 9. Kualitas perairan (laut dan umum) semakin menurun. 10. Keberadaan kelompok tani nelayan relatif masih rendah. 11. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan

(penggunaan jaring trawl/pukat harimau, penggunaan stroom(electronic fishing), potas, racun, dll.).

12. Taraf hidup nelayan umumnya masih rendah. 13. Terjadinya penurunan jumlah perahu/kapal motor yang mengakibatkan terjadinya penurunan

jumlah total trip penangkapan. 14. Pelayanan KUD sebagai pengelola TPI masih kurang sehingga banyak nelayan yang mendaratkan

produksinya di tempat lain, terutama nelayan yang beroperasi di laut lepas. 15. Belum memadainya sarana perhubungan/transportasi untuk pemasaran hasil tangkapan dari TPI

ke konsumen. 16. Belum memadainya sarana dan prasarana PPI seperti kade, break water, air bersih, tempat

pengolahan hasil perikanan, waserda, bengkel dan tempat tambat kapal/perahu nelayan.

17. Kurang baiknya teknologi handling produksi pasca panen sehingga mengurangi tingkat mutu produksi perikanan yang akan dipasarkan.

18. Terjadinya pencemaran laut (terutama di perairan dangkal), sehingga kelestarian dan kuantitas hasil tangkapan ikan semakin berkurang.

19. Harga mesin/spare part, jaring dan bahan-bahan lainnya semakin mahal, sedangkan di satu sisi harga ikan terutama untuk pasaran dalam negeri relatif tetap, sehingga tidak terjangkau oleh daya beli nelayan.

20. Produksi ikan di laut semakin berkurang dan ukuran ikan yang ditangkap semakin mengecil serta terlalu banyak armada yang melakukan penangkapan ikan kecil, sehingga menyulitkan nelayan yang menangkap ikan besar.

21. Terjadi perubahan musim ikan, bahkan tidak jarang pada saatnya musim ikan hanya sekitar 3 hari ikan banyak dan 15 selanjutnya tidak ada lagi. Hal ini berlangsung secara terus menerus. Musim ikan biasanya terjadi pada bulan 4 – 7, sedangkan musim paceklik terjadi pada bulan 1 – 4 setiap tahunnya.

14.3 Isu-isu Oseanografi

a. Abrasi

Abrasi atau erosi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam di sekitar wilayah pesisir. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun aktivitas manusia dalam membangun berbagai bangunan di tepi pantai manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman vegetasi mangrove.

Pantai utara Jawa Barat dilihat dari morfologinya terbagi menjadi pantai maju dan pantai mundur. Kejadian pantai maju atau mundur sifatnya sementara kalau tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, sebagai contoh pada musim barat material sepanjang garis pantai yang kena pengaruh akan bergerak ke arah timur oleh sistem arus memanjang pantai, demikian juga sebaliknya bila musim timur, sehingga material pantai yang dipindahkan akan di kembalikan ke posisi semula.

Pantai mundur merupakan akibat proses erosi pantai (abrasi) sehingga garis pantai menjadi mundur jauh dari garis pantai lama. Garis pantai secara alami berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan alam seperti adanya aktivitas gelombang, angin, pasang surut dan arus serta sedimentasi daerah delta sungai. Namun perubahan garis pantai dapat meningkat dengan adanya gangguan ekosistim pantai seperti hutan bakau sebagai penyangga pantai banyak dirubah fungsinya untuk dijadikan sebagai daerah pertambakan, hunian, industri dan daerah reklamasi kemudian pembuatan tanggul dan kanal serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar pantai.

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa pantai utara Jawa Barat lebih banyak mengalami abrasi yaitu sekitar 50 % dari total panjang pantai utara jawa barat dimana pantai Indramayu mengalami abrasi paling panjang lebih kurang 48.57 km , dan akresi 46,37% dimana Pantai Subang mengalami akresi terpanjang sekitar 50.44 km, dan yang stabil lebih kurang 5,75 %. Abrasi di pantura secara umum disebabkan oleh ulah manusia seperti perubahan peruntukan lahan dari hutan bakau dijadikan areal tambak akibatnya pantai akan terkena dampak langsung

energi gelombang karena hutan bakau yang merupakan energi penahan gelombang alamiah telah di tebang.

Proses abrasi maupun akresi di kawasan pantai Karawang telah diteliti antara lain oleh Sutawitadiredja, dkk (1984), dan Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Departemen Pertambangan dan Energi (2001). Erosi pantai Karawang terjadi di pesisir antara Sadari-Sungai Buntu terus ke arah timur, bahkan telah menghancurkan sebagian permukiman. Secara sporadis aktivitas manusia seperti pembukaan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung pantai untuk dijadikan daerah tambak ataupun penggalian pasir pantai untuk bahan bangunan, seperti di Sadari dan Sungai Buntu akan mempercepat erosi pantai. Proses abrasi yang terjadi di daerah Sadari, dari desa Sadari ke arah timur terjadi sepanjang sekitar 5 km. Pengurangan daratan berkisar antara 0 – 250 m, dengan luasan sekitar 1,5 km 2 (Dir. Geologi Tata Lingkungan 2001).

Abrasi yang terjadi di sepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Karawang, disinyalir akibat alihfungsi hutan bakau menjadi tambak ikan. Selama ini, hutan bakau tersebut berfungsi sebagai penahan abrasi air laut. Selain abrasi, alih fungsi tersebut juga membuat gelombang pasang air laut menjadi lebih mudah menjangkau area permukiman di pesisir pantai utara Karawang.

Hutan bakau yang dulu merupakan milik negara, kini banyak disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tambak ikan. Pengalihfungsian tersebut,terjadi karena dalam jangka pendek memang tambak ikan lebih menguntungkan secara materi, dibandingkan hutan bakau. Padahal dengan berkurangnya jumlah pohon bakau di pesisir pantai, maka tingkat abrasi menjadi cukup tinggi.

Sebagai contoh konversi terjadi di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya. Di lokasi itu terdapat areal tambak ikan seluas 2.500 hektare. Dari luas lahan tersebut setengahnya merupakan lahan yang berasal dari hutan bakau. Demikian juga abrasi yang terjadi di Pantai Wisata Pisangan, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, dan di Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya. Hal itu terjadi karena pengalihfungsian lahan hutan bakau menjadi tambak ikan. Abrasi di lokasi tersebut terjadi sejak puluhan tahun terakhir, telah menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. Setiap musim penghujan tiba, lingkungan di sekitar pantai akan tergenang air laut. Selain genangan, abrasi juga membuat masyarakat sulit untuk bersosialisasi, lantaran sejumlah ruas jalan tergerus air laut.

Tingkat abrasi pantai juga mengakibatkan terkikisnya alur-alur pantai terutama di Kecamatan Pedes dan Cibuaya Kabupaten Karawang sudah tergolong tinggi selama ini. Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun 2007 secara bertahap tengah melakukan pembangunan APO (alat pemecah ombak) serta penghijauan hutan mangrove di sekitar pantai tersebut.

Meski abrasi pantai dinilai belum sampai pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, namun bila hal itu terus dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di Kab. Karawang secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.

Langkah pembangunan APO dan penghijauan tersebut ditempuh sekaligus untuk menggali pula potensi sumber daya kelautan di Kab. Karawang yang belum optimal. Mengingat, dari potensi

produksi hasil laut Kab. Karawang yang diperkirakan mencapai 13.000 ton pertahun misalnya, rata-rata baru tergarap sebesar 11.500 ton pertahun selama ini.

Daerah lain yang terkena abrasi adalah Kabupaten Bekasi. Pada Tahun 2007, abrasi di sepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi terlihat kian parah. Di Kampung Muara Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, misalnya, batas antara garis pantai dan wilayah permukiman penduduk di pesisir pun menghilang karena air laut semakin masuk ke wilayah permukiman.

Selain mengalami abrasi, saluran anak Kali Citarum yang bermuara di pantai itu mengalami pendangkalan. Akibatnya, nelayan setempat sulit melaut karena kapal-kapal mereka kandas di pinggiran muara.

Air laut semakin mendekati rumah-rumah warga yang masih berpenghuni, sementara di tepi pantai terlihat bekas-bekas bangunan rumah yang terendam air laut meski air laut sedang surut. Agak di tengah, juga masih tampak sisa-sisa bangunan rumah.

Abrasi di sepanjang pesisir Kampung Muara Bungin sudah mencapai lebih dari 2 kilometer dan akibatnya puluhan rumah warga kampung setempat terendam air laut. Abrasi menjadi parah karena pengerukan pasir secara liar yang pernah marak di wilayah pesisir itu pada tahun 1980-an sampai akhir tahun 1990-an.

Selain itu, faktor alam juga berpengaruh. Di Muara Bungin memang luas daratannya berkurang, tetapi di Pantai Harapanjaya (salah satu desa di Muara Gembong) muncul tanah timbul.

Proses pengikisan pantai (abrasi) di daerah Indramayu berlangsung cukup kuat, di mana garis pantai telah mundur jauh dari garis pantai lama dan sudah mendekati jalan raya Indramayu – Jakarta yakni di daerah Eretan berjarak kurang lebih 100 meter (garis pantai lama pada peta kurang lebih 500 meter). Penanggulangan telah dilaksanakan secara setempat dengan memasang tanggul-tanggul pemecah ombak.

Daerah abrasi pantai di perairan Indramayu menurut data Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Indramayu (2005) mencapai total luas 2143,10 ha yang meliputi Kec. Sukra yang merupakan lokasi PLTU 1 Jawa barat sebesar 522,47 Ha, Kec. Kroya (418,34 Ha), Juntinyuat (406,33 Ha), Krangkeng (293,13 Ha), Balongan (201,81 Ha) dan kec. Indramayu (197,07 ha). Penyebab abrasi selama ini adalah pembukaan lahan hutan mangrove oleh penduduk pesisir Kab. Indramayu berdasarkan survey lapangan di beberapa lokasi daerah abrasi sudah dipasang Shore line atau tanggul pelindung pantai yaitu di daerah PPI (pusat Pelelangan Ikan) Trungtum, PPI Bugel dan PPI eretan Kulon.

Masih berdasarkan laporan Dinas Pertambangan dan lingkungan Hidup Kab. Indramayu (2007) ditunjukan pula daerah akresi terjadi di muara Sungai Cemara dekat PPI Cemara, Pantai bulak, Kec. Losarang, Pantai Cantigi, Karang Anyar, Sindang dan Kec. Indramayu dengan penyebab akresi adalah hilangnya vegetasi penutup sehingga terjadi sedimentasi pada sungai dan muara.

Abrasi terbesar di lokasi Patimban hingga eretan dengan besar pengurangan 500 m ke arah darat dan tanjung ujung sampai 10 km ke arah barat laut dengan luas pengurangan 4,25 km 2. Sementara akrasi terbesar berada di muara Cimanuk dengan penambahan 7 km ke arah laut seluas 45 km 2.

Puluhan permukiman berikut segala isinya seperti rumah-rumah penduduk dan seluruh fasilitas sosial di sejumlah kampung pesisir tenggelam. Ribuan hektare sawah, areal pertambakan, maupun tanah pesisir lainnya tak luput dihantam abrasi. Gelombang Laut Jawa juga telah menelan tanah-tanah produktif di wilayah pesisir. Tak hanya daratan, abrasi juga telah menggerus potensi ekonomi wilayah pesisir.

Ujunggebang, salah satu desa di pesisir pantura Indramayu yang sejumlah bloknya telah berubah menjadi lautan. Di desa yang terletak di perbatasan dengan Kab. Subang itu sudah lebih dari 1.000 rumah tenggelam tergerus abrasi, juga dengan segala fasilitas umum dan sosialnya.

Berdasar catatan di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu, dari 114 km panjang pantura Indramayu, abrasi terjadi di hampir setengah bentangan pantai. Data terakhir tahun 2007 menyebutkan, abrasi telah menggerus daratan di pantai sepanjang 42,6 km. Daratan yang tergerus gelombang Laut Jawa tersebar di seluruh kecamatan wilayah pesisir, dari barat ke timur. Meliputi pesisir Kec. Krangkeng di sebelah timur, abrasi terjadi di bentangan pantai sepanjang 4,1 km. Kemudian Kec. Karangampel sepanjang 1 km, Juntinyuat (6,2 km), Balongan (2,2 km), Indramayu (3,8 km), Pasekan (3,9 km). Di Kec. Cantigi (4,4 km), Losarang 3,9 km), Kandanghaur 4,8 km), Patrol (4,6 km), dan Sukradi wilayah barat (3,7 km).

Dari seluruh pesisir yang terkena abrasi, terparah terjadi di Juntinyuat, Kandanghaur, dan Sukra. Ini karena abrasi di tiga kecamatan itu mengancam permukiman penduduk. Ukuran parah pada tingkat ancaman kepada permukiman penduduk secara langsung. Di empat kecamatan itu, sampai sekarang abrasi terus mengancam ratusan rumah penduduk.

Ada sejumlah desa yang ratusan penduduknya terancam hantaman gelombang Laut Jawa, di antaranya di Desa Dadap dan Limbangan di Kec. Juntinyuat, Eretan Kulon (Kandanghaur), dan Ujunggebang (Sukra). Di Dadap, hampir setiap saat ada rumah yang roboh akibat abrasi, terutama pada saat musim gelombang tinggi dan angin kencang seperti musim timuran (angin timur). Di Pantai Limbangan, abrasi diduga ada kaitan dengan kegiatan rutin pengerukan di Pelabuhan Khusus (Pelsus) Jeti. Untuk memperdalam alur agar kapal-kapal besar pembawa Liquid Petroleum Gas (LPG) bisa berlabuh, pasir dikeruk dan dibuang ke tengah laut.

Selain permukiman penduduk, abrasi juga mengancam sarana umum dan sejumlah fasilitas strategis seperti jaringan pipa Pertamina. Jalur paling strategis di Pulau Jawa (jalur pantura), juga ikut terancam. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jalur ramai itu terputus oleh ganasnya abrasi.

Ancaman terhadap jalur pantura bisa terlihat di Eretan Kulon (Kandanghaur), jarak badan jalan dengan bibir pantai tinggal tersisa 10 sampai 15 meter. Di Juntinyuat, abrasi mengancam jaringan pipa milik Pertamina EP (Eksplorasi & Pengembangan) yang selama ini mengalirkan

minyak mentah (crude-oil) maupun gas dari dan ke Stasiun Balongan. Jarak antara jaringan pipa dengan pantai, hanya 5 sampai 10 meter seperti di sepanjang Dadap-Tirtamaya-Limbangan.

Abrasi yang kuat juga telah merusak Pantai Tirtamaya, satu-satunya pantai tempat wisata di Pantura Indramayu. Tahun '80-an, daratan Tirtamaya menjorok 30 meter ke laut. Sekarang sudah hilang. Keindahan pantai itu telah hilang. Tirtamaya sekarang sebenarnya hanya tinggal kenangan. Padahal, pantai itu satu-satunya objek wisata andalan.

Areal sawah dan pertambakan udang/ikan bandeng tak luput menjadi sasaran keganasan abrasi. Untuk sawah, terjadi di antaranya di perbatasan Ds. Tanjakan (Krangkeng)-Tegalagung (Karangampel) dan Sukahaji (Patrol). Sudah lebih dari 10 hektare sawah milik warga berubah jadi lautan. Sampai sekarang abrasi terus mengancam. Di Pasekan, abrasi mengancam areal pertambakan. Di daerah pesisir, bahkan banyak sertifikat tanah milik warga yang menjadi tidak berlaku karena tanahnya telah berubah jadi lautan. Banyak sertifikat tanah berstatus hak milik masyarakat yang tanahnya sudah jadi lautan.

Struktur geografis Indramayu sangat mempengaruhi pola gelombang yang berdampak pada terjadinya abrasi. Dalam peta pantura Jabar, Indramayu lebih mirip merupakan tanjung, daratannya menjorok ke lautan, permukaan daratan secara umum juga lebih rendah 0,5 di bawah permukaan air laut (DPL).

Karena berbentuk tanjung, berbeda dengan kabupaten di pantura lainnya, Indramayu sebenarnya mengenal dua wilayah pantai. Pertama, jika ditarik dari timur, terdapat apa yang disebut dengan bentangan pantai timur. Pantai timur meliputi perbatasan dengan Kabupaten Cirebon, yakni di Kecamatan Krangkeng. Kemudian membentang ke Karangampal-Juntinyuat-Balongan-Indramayu dan Pasekan. Pasekan dan juga sebagian Sindang, adalah ujung pembatas pantai timur. Kemudian terus ke wilayah barat, mulai Cantigi-Lohbener-Losarang-Kandanghaur-Patrol-Sukra, disebut dengan pantai utara. Letak geografis antara pantai timur dan pantai utara masing-masing memiliki kekhasan persoalan.

Abrasi terjadi di dua wilayah pantai tersebut. Hanya saja intensitas (kecepatan) abrasi mengalami dinamika tersendiri dan terdapat kecenderungan berbeda antara dua wilayah pantai itu. Untuk pantai timur, intensitas abrasi akan terasa lebih cepat atau parah pada saat musim angin timur. Hempasan angin kencang dan gelombang tinggi dari wilayah timur ke arah barat, membuat abrasi makin tinggi terjadi di pantai timur. Menurut penduduk Limbangan dan Dadap, ketika musim timur, abrasi terasa parah.

Sebaliknya pantai utara, meski sama-sama juga mengalami abrasi, dampaknya tidak separah pantai timur. Berbeda pada saat angin barat, abrasi di pantai timur relatif rendah dibanding pantai utara. Lain pantai timur, lain pula pantai utara. Pantai timur sebagian besar merupakan pantai berpasir, sedang pantai utara, di sejumlah kecamatan seperti Pasekan, Sindang, Cantigi, juga sebagian Lohbener, Losarang dan Kandanghaur, merupakan pantai berlumpur atau payau.

Sejumlah sungai besar bermuara di wilayah utara. Membawa jutaan meter kubik lumpur ke wilayah pantai di sekitar muara. Kondisi tersebut mempengaruhi struktur pantai. Karenanya, pantai utara merupakan wilayah vegetasi (hutan) payau, pohon mangrove (bakau), api-api dan

beragam jenis tanaman payau tumbuh subur di wilayah itu. Di wilayah pantai itu, lawan dari abrasi, yakni akrasi (daratan yang muncul di lautan) juga terjadi. Di wilayah pantai utara, terdapat ribuan hektar tanah timbul seperti di Cantigi, Losarang dan sebagian Kandanghaur.

Di sebagian Balongan, Indramayu, dan juga Krangkeng (pantai timur), juga ada wilayah payau. Terutama di pantai dekat muara sungai. Selain abrasi, di pantai Indramayu juga terjadi proses akrasi yang terus berlangsung. Areal tambak di Cantigi, Losarang, dan Kandanghaur, dulunya sebenarnya lautan, kini berubah jadi daratan. Proses pembentukan daratan itu memakan waktu puluhan, atau bahkan bisa ratusan tahun

Selain problem abrasi, pendangkalan juga menjadi persoalan. Rata-rata terjadi di muara sungai, sedimentasi lumpur dikeluhkan nelayan karena sering menganggu kelancaran perahu yang mau melaut atau bongkar ikan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) seperti di muara Eretan (Kandanghaur), Kali Song (Indramayu), muara Kamal (Juntinyuat).

Menghadapi fenomena abrasi, berbagai cara telah ditempuh. Khusus yang mengancam langsung rumah penduduk, butuh penanganan segera dalam bentuk pembangunan infrastuktur penahan gelombang. Di pantai-pantai seperti Dadap dan Limbangan, diperlukan pembangunan sejenis talud atau break-water. Pendeknya, dibutuhkan segera pembangunan benteng yang kokoh, baik untuk menyelamatkan pemukiman maupun pantura secara umum.

Kendati demikian, upaya membentengi pantura sudah dan akan terus dilakukan. Dalam hal ini, tidak saja mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya di Eretan Kulon, sudah dibangun break-water dan talud sekira 7 km oleh Dephub karena mengancam jalur pantura. Di Pantai Song, Dephub juga membangun fasilitas penahan gelombang dan pencegah abrasi sekaligus pengerukan sedimentasi di muara Kali Song

Selain itu, ada juga perusahaan yang berkepentingan dengan keamanan berbagai fasilitasnya. Misalnya BUMN Pertamina yang telah membangun talud di sepanjang pantai Dadap-Tirtamaya-Limbangan untuk melindungi jaringan pipanya. Selain talud dan break-water, upaya penghijauan melalui penanaman mangrove juga gencar dilakukan.

Kondisi di Kabupaten Subang juga terjadi ancaman abrasi. Satudasawarsa terakhir, pantai di utara Subang terus mengalami abrasi yang cukup parah. Diperkirakan penggerusan daratan telah melanda 11 km dari seluruh panjang pantai Subang yaitu 68 km, mulai dari Pantai Kali Sewo yang berada di Desa Patimban (Kec. Pusaka Negara) hingga ke desa Sukamaju (Kec. Pamanukan). Da-erah terparah adalah Desa Patimban Kecamatan Pusaka Negara dan Desa Mayangan Kec. Legonkulon. Bahkan pantai Tarungtum Desa Patimban, tingkat abrasi pantai tarungtum sudah mencapai 5 m per tahun.

Di pantai Pondok Bali salah satu lokasi wisata di Kabupaten Subang, terjadi abrasi dan juga terjadi kenaikan muka air laut, yang diduga sebagai akibat gempa dan tsunami yang melanda pantai Selatan Jawa yang terjadi tahun lalu. Naiknya muka air laut tersebut telah membuat seluruh areal wisata tergenang sampai ke batas lutut. Pengunjung yang mau datang mengurungkan niatnya karena melihat hal itu. Pengunjung menjadi tidak nyaman karena ruang

publiknya semakin terbatas. Berdasarkan hasil pemantauan, pada tahun 2007 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 50%

Selain faktor alam, abrasi yang terjadi di Subang juga luas hutan mangrove (bakau) di Kabupaten Subang mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Menurunnya kerapatan populasi hutan mangrove telah mengurangi fungsinya sebagai penahan gelombang sehingga abrasi sulit untuk ditahan. Degradasi ini terjadi karena ulah manusia. Faktor utama yang menyebabkan pembalakan mangrove ini terjadi karena desakan ekonomi. Krisis moneter yang terjadi beberapa tahun lalu telah membuat masyarakat menjadikan mangrove sebagai bahan bakar atau bahan bangunan. Konversi kawasan hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti tambak ikan dan udang, pemukiman dan kawasan industri secara tidak terkendali serta terjadinya tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan penyebab dari rusaknya hutan mangrove di wilayah subang.

Pemerintah Kabupaten Subang tidak hanya berpangku tangan dalam mengatasi tingginya abrasi yang terjadi di daerah Pantura. Sekitar tahun 2000, dua buah groin yang berfungsi untuk pemecah arus telah dibangun di daerah Pondok Bali. Berdasarkan groin-groin itu sekarang sudah rusak sehingga tidak begitu berfungsi. Penyebab kerusakan groin ini lebih karena faktor perilaku ombak di daerah Pondok Bali yang belum bisa dideteksi. Ternyata sebelum membangun groin, kita harus tahu perilaku ombaknya itu seperti apa.

Pada tahun 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang telah melaksanakan pemeliharaan sempadan dengan penanaman 7200 pohon api-api di desa Mayangan dan Pangarengan. Rencanya kegiatan reboisasi ini akan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Namun sampai sekarang keefektifannya masih belum dapat dirasakan. Proses abrasi yang terjadi di daerah Subang meliputi wilayah: (Dir. Geologi Tata Lingkungan, 2001):

Daerah Pamanukan, mulai dari 4 km sebelum Legok Sempring hingga Legok Sempring, dengan besar dari 0 – 600 m, dan luasan sekitar 2,5 km 2

Daerah sebelah timur sungai Citerusan hingga Pondok Bali, dengan kecepatan 20 m / tahun; Daerah sebelah timur muara Ciparage Jaya hingga Pasir Putih dengan kecepatan sekitar 2 m /

tahun.

b. Sedimentasi

Erosi yang membawa pengaruh besar pada muara sungai Cimanuk terjadi pada tahun 1947 pada saat tanggul sungai di Pabean Udik (sebelah utara Indramayu) bobol. Sungai yang semula mengalir ke arah barat laut beralih ke utara menempuh jalan pintas yang lebih pendek ke laut, kemudian membentuk delta Cimanuk baru.

Proses perkembangan pantai di daerah Indramayu terlihat di bagian barat laut sampai timur laut kota Indramayu, terutama jika membandingkan foto udara tahun 1946 dengan tahun selanjutnya. Hal ini sebagai akibat sedimentasi dan pendangkalan pada sungai Cimanuk serta muaranya. Menurut informasi dari penduduk setempat, proses perkembangan pantai di daerah ini dapat mencapai kurang lebih 75 meter setiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan penduduk

dalam usaha pembuatan tambak-tambak ikan di daerah tersebut yang terus bertambah. Pertumbuhan daratan depan muara rata-rata 200 m/tahun.

Perbandingan kadar partikel tersuspensi Sungai Cimanuk antara musim kemarau dan musim penghujan jauh berbeda dengan rata-rata sebesar 2.850 mg/l. Kadar lumpur yang sedemikian tinggi, sedimen yang diendapkan sungai Cimanuk dapat berjumlah 25 juta ton setiap tahun.

Proses pendangkalan ini contohnya terjadi di muara Kali Gebangsawit dan perairan pantai di Majakerta, Juntinyuat. Karena pendangkalan yang terjadi sangat parah menyebabkan puluhan perahu nelayan tak bisa bersandar. Bahkan kapal tanker berbobot mati ratusan ribu ton sering terjebak lumpur sehingga mengganggu alur transportasi BBM Pertamina UP-IV Balongan.

Sedimentasi di pantai utara membentuk tanah timbul, seperti terjadi di kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Tempuran, Cilamaya, Blanakan, Legon Kulon, Kandanghaur, Losarang, Indramayu, Juntinyuat, Karangampel, dan Krangkeng yang mengakibatkan timbulnya kasus kepemilikan tanah yang tidak legal.

c. Akresi

Akresi ialah bertambahnya daratan yang berbatasan dengan laut karena adanya proses pengendapan, baik oleh material endapan yang di bawa oleh sungai maupun material endapan hasil kegiatan air laut disekitarnya. Bentuk akresi tersebut berupa delta dan pematang pantai dengan keadaan pesisir yang sangat landai.

Hasil interpretasi citra landsat skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa sejak tahun 1946 terdapat daerah-daerah daratan yang bertambah dengan kondisi garis pantai sesuai hasil interpretasi foto udara pada tahun 1978 (terdapat tenggang waktu selama kurang lebih 32 tahun) yaitu :

Daerah Sipucuk (Kabupaten Karawang) , mulai dari Desa Sipucuk hingga Ciderewak memanjang ke arah timur sepanjang ±7 km dengan besar pertambahan dari 0 hingga 300 meter ke arah laut seluas ±1,25 km².

Daerah Cilamaya (Kabupaten Subang) , mulai dari desa Pasirputih hingga 5 km sebelum Legok Sempring dengan besar pertambahan dari 0 hingga 5 km ke arah laut seluas ± 15,5 km². Menurut data lain adalah 2,5 – 5 m/ tahun (Thamrin, 1999)

Daerah Pamanukan (Kabupaten Subang) , mulai dari Tanjung Babos hingga 2,5 km sebelum desa Patimban dengan besar pertambahan dari 0 hingga 5 km ke arah laut, seluas ± 10 km².

Daerah Indramayu , penambahan terjadi pada daerah-daerah dimana sungai Cimanuk bermuara, dengan besar pertambahan dari 0 hingga 7 km ke arah laut, seluas ± 45 km².

Majunya garis pantai dan berkembangnya muara sungai ke arah lautan dengan kecepatan 750 meter/tahun di daerah antara Muara Ciasem (Kabupaten Subang) hingga muara Baru Cilamaya serta dengan kecepatan 2 m/tahun Muara Ciparage Jaya (Kabupaten Karawang) dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Perbedaan kecepatan majunya garis pantai yang jauh lebih besar di daerah Muara Ciasem – Muara Baru Cilamaya daripada di daerah Muara Ciparage, serta gejala majunya garis pantai di daerah Pondok Bali (Muara S. Legon Wetan, Subang), selain akibat adanya pendangkalan di muara, diduga karena ada dan tumbuhnya gosong-gosong pasir yang menutupi sebagian Teluk Ciasem, dan juga berada di daerah Muara S. Citerusan hingga 2,5 km ke arah barat. Arah dan bentuk gosong pasir tersebut merupakan indikasi yang cukup baik akan adanya arus laut ‘longshore current’ dari arah timur ke barat.

Seperti halnya pada majunya muara/garis pantai, mundurnya garis pantai di daerah timur Muara S. Citerusan hingga ke Pondok Bali dengan kecepatan 20 m/tahun dan di daerah sebelah timur Muara Ciparage jaya hingga ke dekat daerah Pasir Putih dengan kecepatan 2 m/tahun, juga diketahui berdasarkan data hasil pengukuran garis pantai dan didukung oleh informasi dari penduduk dan kenyataan lapangan dimana telah hilangnya sebuah kampung, yaitu Kampung Cibendo yang tadinya terletak di pantai dan ada dalam peta.

Kenyataan dari hasil penyelidikkan memperlihatkan bahwa sedimen darat/pantai yang berumur resen (Rahmat, 1956; Emery dkk., 1972) di daerah timur Muara Ciparage dan daerah Pondok Bali yang umumnya bersifat lempung yang berselingan dengan pasir halus. Tersebarnya sedimen dasar laut bersifat pasiran di daerah lebih ke arah laut lepas, serta data pengamatan lapangan bahwa adanya kegiatan penggalian tanah di daerah pantai dapat menerangkan terjadinya proses kemunduran garis pantai. Proses demikian masih terus berlangsung di daerah sebelah timur Muara Ciparage yaitu karena adanya pengikisan pantai oleh pengaruh aktifitas gelombang dan adanya kegiatan penggalian tanah daerah tersebut.

Gejala pengaruh aktifitas yang menyebabkan pengikisan pantai di daerah Pondok Bali yang sedimennya bersifat lempung dengan pasir ini, diduga berlanjut kearah timur hingga ke Muara Pancerlempeng (Sarmili dkk., 1987). Agak stabilnya pantai di daerah sebelah timur Muara Ciasem ke timur hingga ke daerah Pondok Bali disebabkan karena terlindungnya daerah tersebut oleh hutan-hutan bakau.

Muara-muara sungai yang mengalami pendangkalan antara lain Sungai Cijengkol, Kali Cemara, Kali Rambatan dan yang terbesar terjadi di muara Sungai Cimanuk yang telah terbagi menjadi Kali Anyar dan S.Cimanuk serta anak sungainya yang mengalir ke arah Timur laut yaitu Kali Karangsong. Proses akresi ini ditandai dengan adanya pematang-pematang pantai tua yang arahnya sejajar dengan garis pantai sekarang. Pematang pantai ini dulunya merupakan garis pantai lama.

Disamping itu kegiatan pemanfaatan lahan untuk pertambakan yang dipersiapkan melalui pembabatan hutan lindung seperti mangrove telah memacu terjadinya abrasi pantai terutama hampir di sepanjang pantai perbatasan antara Jawa Tengah-Jawa Barat sampai daerah pantai Karawang. Pembabatan hutan lindung pantai (hutan mangrove) akan mengakibatkan kondisi pantai yang tidak stabil terhadap arus pantai. Keadaan ini diperparah dengan erosi dari hulu sungai yang mengakibatkan timbulnya delta, sebagai contoh di daerah Sungai Cipunegara diperkirakan laju sedimentasi mencapai 40.000 m 3/tahun. Kondisi ini tentunya akan merubah aliran arus pantai dan arus ini akan mengikis wilayah yang kurang stabil, misalnya pada wilayah Wisata Pondok Bali laju abrasi diperkirakan mencapai 5 m/tahun. Pengikisan pantai biasanya

akan diimbangi dengan timbulnya sedimentasi ditempat lain dan hal ini akan semakin membantu peningkatan abrasi pantai pada wilayah lain yang kurang stabil. Keadaan umum adanya tanah timbul dan tanah hilang karena abrasi di wilayah Karawang, Subang dan Indramayu dapat disajikan pada Tabel 14.1.

Tabel 14.1 . Keadaan Tanah Timbul dan Tanah Hilang di Wilayah Pantai Karawang, Subang dan Indramayu

Sumber : * Badan Perkebunan dan Konservasi Tanah Karawang, 1997 ** Pemerintah Kabupaten Subang, 1999 *** Proyek Penelitian Tanah Timbul dan Abrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu, 1996/1997

Berdasarkan hasil analisis citra landsat tahun 1987 dan 2005, maka kondisi abrasi dan akresi di pesisir utara Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 14.2.

Tabel 14.2 . Proses Abrasi dan Akresi di Pantai Utara Jawa Barat Menurut Data Citra Landsat 1987 dan 2005

No LOKASI KETERANGAN

A ABRASI

KAB. BEKASI

1 Tarum Jaya Dimulai dari perbatasan dengan Jakarta sampai 2,7 km ke arah timur, abrasi berkisar antara 70 m – 376 m sepanjang kurang lebih 2,7 km

2 Muara Gembong

Di sebelah barat Muara Gembong. Abrasi yang terjadi selama kurang lebih 13 tahun telah merubah garis pantai cukup luas. Dimulai dari muara Citarum yang berada di sebelah barat TPI Muara Gembong terus mengarah ke utara ± 13 Km hingga ke Ujung Karawang (Bagian utara Kab. Bekasi) berukurang 362 Ha. Jarak abrasi terjauh dari pantai adalah ± 1,4 Km kearah darat.

3 Ujung Karawang

Terjadi abrasi yang sangat luas di muara Citarum Utara (Ujung Karawang). Garis pantai mundur dengan jarak terjauh ± 1,8 km dengan luasan yang terabrasi ± 248 ha

KAB. KARAWANG

1 Tempuran Abrasi dimulai dari TPI Mekarjaya ke arah timur hingga 13 km ke arah timur hingga wilayah Langen Jati (Cilamaya) abrasi terjauh 380 m

2 Cilamaya Sepanjang 3,7 Km dibagian perbatasan Cilamaya sampai dengan Blanakan. Abrasi terjauh ± 674 m

KAB. SUBANG

1 Blanakan Teluk Ciasem bagian kiri mulai dari muara Ciasem ke arah timur sejauh 4 km. Abrasi terjauh 828 m

2 Legon Kulon Abrasi terjadi sepanjang 2.8 km dengan abrasi terjauh 491 m di bagian utara legon kulon

3 Puska negara Mulai dari perbatasan Legon Kulon ke arah timur sepanjang 8 km, abrasi terjauh 780 m. Dari Tambaj bago kearah timur hingga Sukra sejauh 12,7 km (abrasi terjauh 700)

KAB. INDRAMAYU

1 Kandanghaur 5 km, dengan abrasi terjauh 228 m

2 Sindang 7 km dengan abrasi terjauh 718

3 Indramayu Tanjung panjang, abrasi terjauh 2 km, Sebelah utara Tanjung Song ke arah selatan 1,2 km dengan abrasi terjauh 1,2 km

4 Krangkeng Di Ujung Tanah seluas 582 m, abrasi terjauh 400 m

B AKRESI

KAB. BEKASI

Babelan Muara kali CBL penambahan garis pantai terbesar 2,2, km. Penambahan luas 356 ha

Muara Gembong

Sebelah barat TPI Muara Gembong. Penambahan luas daratan 39 ha, dengan penambahan garis pantai terjauh 45 m Sebelah utara Muara Gembong Penambahan luas 40 ha dengan panjang garis pantai 3,2 km

KAB. KARAWANG

Pakisjaya 144 ha, garis pantai 7,8 km

Tempuran 148 ha, garis pantai 5 km

Cilamaya 208 ha, garis pantai 3.7 km

KAB. SUBANG

Blanakan Teluk Blanakan 365 ha

Pusakanegara Muara Cipunegara, 672 ha

KAB. INDRAMAYU

Losarang 506 ha

Sumber: Perhitungan data dari citra satelit landsat tahun 1987 dan 2005

d. Gelombang Pasang/Ekstrem

Ancaman wilayah Pantai Utara Jawa Barat adalah terjadinya gelombang ekstrem. Seperti terjadi pada akhir Bulan November dan awal Bulan Desember 2007. Banjir dan gelombang ekstrem yang terjadi di akhir Bulan November ternyata menenggelamkan Pulau Gosong, salah satu pulau di Kepulauan Rakit, sekira 40 mil laut dari pantura Kabupaten. Indramayu. Pulau Gosong yang berbentuk pulau karang yang kini terlihat hanya berbentuk cincin karena bagian tengahnya diambil untuk fondasi Kilang Pertamina UP-VI Balongan. Pada saat terjadinya gelombang besar bulan November Pulau Gosong sama sekali tidak terlihat karena tertutup permukaan laut Jawa.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pulau Gosong pada saat itu, ketinggian gelombang mencapai 6 - 7 meter, padahal normalnya hanya 3 meter. Sementara itu, kecepatan angin mencapai 48 sampai 50 knot, sedangkan kecepatan normal di bawah 25 knot. Tinggi gelombang, disertai hujan lebat di perairan, menyebabkan Pulau Gosong, dalam seminggu tenggelam. Pulau yang luasnya mencapai 100 ha itu tidak terlihat karena tertutup lautan. Biasanya, permukaan Pulau Gosong bisa terlihat dari menara lampu suar Pulau Biawak, pulau tetangga yang jaraknya sekirar 4 mil laut, di Kepulauan Rakit. Banjir dan gelombang ekstrem juga menyebabkan pantai Pulau Cendikian, pulau karang lain di kepulauan itu seperti menyempit.

Gelombang ekstrem tersebut juga terjadi di Kabupaten Karawang, seperti di Laut Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, pada awal Desember. Warga di sekitar wilayah tersebut sangat khawatir dengan terjadinya gelombang ekstrem tersebut. Bahkan, air laut sempat menghantam ratusan tanggul tambak di sekitar pesisir laut. Akibatnya, kini banyak tambak yang tidak berfungsi.Secara keseluruhan, tambak ikan di Desa Tambaksari berjumlah 1.800 hektar. Sedangkan yang kini tidak berfungsi mencapai ratusan hektar tambak ikan. Sebelumnya gelombang ekstrem sudah terjadi cukup parah pada akhir November. Pada waktu itu, air laut diperkirakan naik hingga 2 kilometer, berakibat rusaknya sebagian pemukiman warga serta ratusan tambak ikan.

14.4 Isu Sumberdaya Air dan DAS

1. Intrusi air laut

Intrusi air laut diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang intensif untuk berbagai keperluan, seperti air untuk kebutuhan pemukiman dan industri. Pengambilan air tanah ini tidak seimbang dengan pemasukan air dari permukaan sehingga air laut yang lebih berat masa jenisnya langsung masuk ke akuifer (tempat penampungan air di dalam tanah) hingga mengendap.

Berdasarkan peta sebaran air asin, hasil pemantauan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat tahun 2004, diketahui bahwa di Bekasi air payau sudah menyebar sejauh 12 km dan air asin menyebar sejauh 7 km. Kemudian di Binong air payau sudah menyebar hingga radius 35 km dan air asin menyebar dengan jarak 26 km. Di Ciasem, Subang juga sudah menyebar air payau sejauh 23 km dan air asin sejauh 15 km. Selanjutnya di wilayah Indramayu, khususnya di Kandanghaur air payau sudah merembes hingga 8 km dan air asin 6 km. Kemudian di Lohbener air payau menyebar 17 km dan air asin menyebar sejauh 13 km dan di Krangkeng air payau

sejauh 11 km dan air asin sejauh 9 km. Di Kota Cirebon dan di Gebang Mekar Losari juga air payau sudah menyebar hingga 3 km dan air asin menyebar hingga 2 km.

2. Pencemaran sungai

Penyebab:

Adanya pembuangan limbah (domestik, industri, pertanian, peternakan) di hulu sungai Terlampauinya daya dukung sungai dalam menampung semua aktivitas yang memanfaatkan

sungai bagi berbagai kepentingan

3. Ketersedian air pada musim kemarau

Musim kemarau identik dengan kekeringan, ribuan hektar sawah di pantura Jawa Barat rutin mengalami kekeringan pada musim kemarau. Perlu manajemen air yang komprehensif terhadap pemanfaatan air saat musim kemarau dan menampung air saat musim hujan.

Di musim kemarau, potensi air berkurang karena cadangan dan simpanan air tidak ada lagi. Sehingga terjadilah defisit kebutuhan air. Bencana kekeringan pun terjadi. Sebaliknya pada musim hujan, potensi air tidak dapat dipertahankan dan tidak tersimpan di hutan dan kawasan lindung. Karena hutan dan kawasan lindung telah mengalami degradasi.

Kondisi terberat pada musim kemarau sering terjadi di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang. Di sini sudah terjadi konflik perebutan air bersih untuk perumahan dan pertanian. Saat warga memerlukan air bersih untuk perumahan, petani tak mengizinkan. Di beberapa bendungan, pintu air sudah dikuasai preman sehingga siapa yang bisa membayar, dia yang mendapat air bersih itu.

4. Banjir pada musim hujan

Topografi wilayah pantura Jawa Barat yang datar dan banyaknya sungai yang bermuara di lokasi ini, maka pada saat musim penghujan, potensi terjadinya banjir sangatlah besar. Di musim hujan potensi air ini bahkan bisa merusak karena menjadi banjir yang mengakibatkan erosi dan tanah longsor Erosi ini mengangkut lapisan tanah subur di hulu sungai selanjutbya terbawa ke dataran rendah dan akhirnya ke laut, hingga potensi sumber daya laut pun bisa terancam karena proses sedimentasi.

Banjir besar diperkirakan bakal terjadi di wilayah-wilayah kabupaten sepanjang jalur Pantura (Pantai Utara), mulai Kab. Indramayu, Kab. Cirebon hingga perbatasan dengan Jateng (Brebes). Ancaman bencana tersebut dimungkinkan oleh tibanya siklus 25 tahunan banjir besar yang menimpa wilayah Pantura.

Ancaman banjir ini dapat menyebabkan kelumpuhan perekonomian di Pulau Jawa, karena Jalur Pantura yang merupakan jalur utama lalu-lintas perekonomian nasional, tergenang. Jalur lalu lintas juga akan dialihkan ke jalur tengah dan selatan. Probabilitas atau peluang kawasan Pantura memasuki siklus (kala ulang) 25 tahunan banjir besar itu mencapai 80 persen.

Banjir besar yang merupakan siklus 25 tahunan itu disebabkan oleh konsentrasi air yang menumpuk di daerah-daerah Pantura. Selama ini, daerah Pantura merupakan tempat pembuangan air dari sejumlah sungai besar, menengah, maupun kecil yang berada di Jabar. Banjir besar itu terjadi karena tiga penyebab terjadi seketika. Di satu sisi, curah hujan tengah memasuki tahap puncak, bahkan terlihat dalam beberapa pekan terakhir ini melebihi ambang maksimal. Selain musim hujan yang mencapai puncak, pada saat bersamaan adanya air kiriman dari daerah hulu melalui ratusan sungai yang bermuara di Pantura. Keduanya masih ditambah dengan penyebab lain, yakni air pasang yang bisa menimbulkan gelombang pasang di perairan Laut Jawa.

Gambaran buruk tadi diperparah dengan kondisi sungai pembuang dan saluran-saluran irigasi yang ada di sepanjang Pantura. Pengendapan (sedimentasi) berada dalam tingkatan yang sangat parah, sehingga konsentrasi air akan dengan mudah meluap ke areal persawahan, pertambakan, bahkan sampai ke permukiman penduduk.

Tanda-tanda kemunculan banjir besar sebagai bagian dari siklus 25 tahunan itu sudah mulai tampak. Sejumlah daerah bahkan sudah masuk dalam pengawasan intensif, di antaranya di sepanjang Sungai Cipanas (Losarang, Indramayu), Sungai Tanjung Kulon (Kec. Babakan, Kab. Cirebon), dan Sungai Pabuyutan (Kab. Brebes, Jateng).

Debit air dan curah hujan tidak dapat diprediksi. Maka digunakan pendekatan probabilitas (kemungkinan). Tanda-tanda memang tidak menggembirakan. Adanya ancaman ini membuat semua pihak harus tanggap, terutama pemerintah daerah, bupati dan wali kota. Pemkab dan warga di Indramayu, Cirebon juga diminta melakukan langkah konkret, misalnya dengan pengerukan sungai dan muara yang mengalami pendangkalan. Selain itu, kebiasaan warga membendung anak-anak sungai seperti banyak terlihat di daerah pertambakan juga harus dihapus. Bendungan buatan warga yang menghalangi laju air, harus mulai dibongkar dan dikeruk.

5. Kerusakan Air Tanah

Air bawah tanah (ABT) di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat mengalami kerusakan karena merembesnya air laut ke daratan (intrusi). Akibatnya, air tanah di wilayah tersebut menjadi terbatas digunakan sebagai kebutuhan air bersih masyarakat karena rasanya sudah asin dan mengandung klorida tinggi.

Dari hasil penelitian Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Jawa Barat, ABT yang sudah mengalami kerusakan itu mulai dari Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Dari hasil penelitian, kerusakan air tanah sudah cukup luas bahkan sudah ada yang mencapai 26 km dari pantai, air tanahnya sudah asin.

Wilayah pantura yang sudah mengalami kerusakan air tanah terjadi di Cikampek. Di daerah itu tercatat, air payau sudah menyebar sejauh 28 km dari pinggir pantai. Lantas, air tanah yang berasa asin sudah menyebar sejauh 16,5 km dari pinggir pantai.

Di Bekasi juga air payau sudah menyebar sejauh 12 km dan air asin menyebar sejauh 7 km. Kemudian di Binong air payau sudah menyebar hingga radius 35 km dan air asin menyebar

dengan jarak 26 km. Di Ciasem, Subang juga sudah menyebar air payau sejauh 23 km dan air asin sejauh 15 km.

Kemudian di wilayah Indramayu, khususnya di Kandanghaur air payau sudah merembes hingga 8 km dan air asin 6 km. Kemudian di Lohbener air payau menyebar 17 km dan air asin menyebar sejauh 13 km dan di Krangkeng air payau sejauh 11 km dan air asin sejauh 9 km. Di Kota Cirebon dan di Gebang Mekar Losari juga air payau sudah menyebar hingga 3 km dan air asin menyebar hingga 2 km.

Terjadinya intrusi air laut diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang melebihi batas sehingga tidak seimbang dengan masuknya air dari permukaan. Akibatnya, air laut yang lebih berat masa jenisnya langsung masuk ke akuifer (tempat penampungan air di dalam tanah) hingga mengendap. Akibat dari semua itu, air tanah di wilayah tersebut menjadi rusak, tidak bersih dan rasanya asin. Tentu saja dengan kondisi itu, air tidak layak untuk dikonsumsi kemudian akibat naiknya air laut akan menimbulkan kerusakan pada bangunan dan peralatan.

Ditemukan beberapa sumur milik warga sudah asin, dampaknya selain tidak layak dikonsumsi juga dapat merusak bangunan dan besi akan cepat keropos. Untuk itu, yang perlu diingat, air laut yang sudah masuk ke daratan tidak keluar lagi dan air akan terus berada di dalam tanah. Berat jenis air laut lebih tinggi dari air tanah, akibatnya air laut yang sudah berada di dalam tanah tidak keluar lagi. Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya akan melakukan pembatasan volume pengambilan air sebagai upaya penghematan dan konservasi maka besarnya volume air yang diambil dihitung secara progresif. Semakin besar volume pemakaiannya akan semakin besar pula kompensasi yang harus dibayar oleh pihak pengguna.

Upaya lain, selain melakukan penertiban juga membuat waduk-waduk yang bisa menjadi reservoir air baku untuk masyarakat. Lalu melakukan pengelolaan air tanah berbasis cekungan melalui perencanaan yang kokoh berdasarkan kaidah hidrogeologi

14.5 Isu Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis yang dilakukan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah pesisir Pantura Jabar sebagai berikut :

Kecenderungan pola pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini adalah untuk pengembangan kegiatan budidaya, diantaranya adalah budidaya perikanan, budidaya pertanian (sawah), permukiman

Kecenderungan berkurangnya kawasan lindung di wilayah kajian Hampir tidak terdapatnya sempadan pantai dan sempadan sungai di wilayah kajian

14.6 Isu Perekonomian Wilayah

Dengan melihat kondisi eksisting dan hasil analisis aspek perekonomian di wilayah pesisir Pantura Jabar, dapat disimpulkan beberapa isu strategis untuk pengembang kawasan di masa yang akan datang, diantaranya adalah sebagai berikut :

Secara umum bahwa yang menjadi sektor unggulan di wilayah pesisir Pantura Jabar adalah sektor pertanian, kecuali Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang menjadi sektor unggulannya adalah pada sektor industri dan pengolahan

Dilihat dari letak kawasan secara geografis,bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, secara ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi JABABEKA, sehingga dalam menyusun arah kebijakan ekonomi pada kawasan harus memperhatikan kebijakan Kawasan Jababeka secara makro. Dilihat kecenderungan yang terjadi, bahwa pengembangan kegiatan ekonomi di ke dua wilayah ini adalah pada bidang jasa dan perdagangan dengan arahan perlu dilakukan pemulihan lingkungan di wilayah pesisir dengan melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Sektor perikanan sampai saat ini belum menjadi sektor unggulan di wilayah pesisir Pantura Jabar. Dengan melihat kondisi wilayah saat ini, dengan asumsi dilakukan pengelolaan kawsaan dengan baik, maka sektor perikanan (tangkap dan budidaya) dapat menjadi sektor unggulan di wilayah kajian

Komoditi unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah kajian sampai saat ini adalah padi dan beberapa komoditi tanaman pangan lainnya

14.7 Isu Sarana dan Prasarana

Beberapa isu terkait dengan sarana dan prasarana wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat bagian utara diantaranya adalah sebagai berikut:

Fasilitas perekonomian di wilayah Pantura Jabar masih belum memadai. Koperasi merupakan fasilitas perekonomi terbanyak yang terdapat di wilayah ini. Akan tetapi ketersediaan bank umum dan BPR relatif masih kurang

Fasilitas pariwisata dinilai relatif kurang di wilayah pesisir Pantura Jabar. Tidak semua kecamatan pesisir yang ada di setiap daerah kabupaten/kota di Pantura Jabar memiliki penginapan atau wisma untuk bermalam bagi wisatawan.

Fasilitas perindustrian juga dinilai relatif kurang, terutama industri berskala besar. Hal ini sedikit banyak mempersempit peluang kerja masyarakat pesisir di Pantura Jabar.

Ketersediaan fasilitas perikanan juga relatif kurang memadai. Bahkan ada PPI yang operasionalisasinya berhenti akibat ditinggalkan oleh nelayan, karena ketersediaan fasilitas pelabuhan perikanan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan armada penangkapan yang ada di sekitarnya.

Prasarana jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pemasaran banyak yang rusak dan menjadi kendala utama distribusi produk perikanan, padahal kelancaran distribusi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk perikanan yang merupakan produk rentan terhadap pembusukan.

 

14.8 Isu Sosial dan Kependudukan

Beberapa isu sosial dan kependudukan masyarakat di sekitar wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara diantaranya adalah sebagai berikut:

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir pada umumnya masih tergolong rendah.

Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan jalan di wilayah pesisir Jawa Barat relatif masih belum memadai.

Fasilitas input produksi yang tidak sesuai lagi seperti armada dan alat tangkap sudah harus menangkap jauh ke tengah laut.

Ketersediaan air bersih kurang, umumnya memanfaatkan sumber air yang ada dan kurang memenuhi syarat kesehatan.

Sarana dan prasarana penunjang seperti jalan yang belum memadai atau bahkan belum tersedia sehingga memanfaatkan jalur air.

Keberadaan TPI yang kadang-kadang berada jauh dari pesisir dan kurang disukai nelayan. Masih adanya kantong-kantong kemiskinan dan lingkungan pemukiman yang kumuh. Mobilitas penduduk yang tinggi ke ibukota yang menimbulkan gejala demonstration efect. Budaya boros masyarakat pesisir pada saat panen ikan menimbulkan sistem ijon (nelayan

pinjam dulu untuk modal ke laut dan baru dan harus menjual hasil tangkapannya kepada si pemberi pinjaman).

Adanya kesenjangan sosial antar komponen masyarakat yang dipicu oleh adanya gap pendapatan antara masyarakat yang mempunyai akses besar dan sempit dalam memperoleh kesempatan untuk menerima dana penguatan modal dari investor dan atau pemerintah.

Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di kawasan pesisir (umumnya petani/petambak) yang berdampak pada kerawanan sosial (penjarahan, judi, dsb).

Kurangnya kesadaran lingkungan dan rendahnya pendidikan masyarakat yang berpengaruh pada kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan

Transparansi penggunaan dana dalam upaya pengelolaan lingkungan banyak dikeluhkan masyarakat, karena disinyalir dana yang diterima aparat desa dan dana yang dikeluarkan untuk rehabilitasi tidak sesuai dan cenderung di-mark-up.

Peningkatan harga BBM membuat nelayan semakin kesulitan untuk beroperasi, bahkan tidak sedikit yang menggunakan cara pencampuran bahan bakar dengan minyak tanah.

Terjadinya penurunan pendapatan hingga hampir 50% dibandingkan dengan keadaan tahun 2000, hal ini disebabkan oleh semakin susahnya mendapatkan ikan

Nelayan masih selalu menjadi penerima harga (price taker), sehingga pendapatan yang diperoleh sangat tergantung kepada para bakul.

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dan lautan dengan berbagai karakteristik yang terkait di dalamnya dan akhirnya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakteristik wilayah sendiri yang lebih khas. Kekhasannya ini tidak hanya berlaku pada karakteristik sumberdaya alamnya saja, melainkan juga berdampak terhadap karakteristik sumberdaya manusia dan kelembagaan sosial yang terdapat di sekitarnya.

Charles (2001) mengemukakan bahwa dalam sistem perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), terdapat tiga sistem yang saling berinteraksi dan membentuk karakteristik sistem perikanan. Ketiga sistem tersebut diantaranya adalah sistem sumberdaya perikanan (natural system), sistem sumberdaya manusia (human system) dan sistem pengelolaan di bidang perikanan (management system). Dengan demikian, wilayah pesisir juga terdiri dari tiga komponen sistem seperti yang dikemukakan Charles (2001) dan membentuk satu kesatuan sistem wilayah pesisir berdasarkan karakteristik spesifik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sistem pengelolaannya.

Pemahaman tentang karakteristik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sistem pengelolaan suatu wilayah sangat tergantung kepada seberapa banyak informasi yang didapat dan seberapa luas wilayah yang dikaji serta seberapa lama waktu dan dana yang dimiliki untuk mengkajinya. Oleh karena itu, banyak perencana membuat skema dan pendekatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bias informasi yang ditimbulkan akibat keterbatasan tersebut.

Salah satu pendekatan yang cukup memberikan dampak penting bagi pemenuhan informasi sesuai dengan yang diharapkan adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dinilai cukup efektif memberikan ruang bagi peneliti untuk berimprovisasi terhadap pengkajian karakteristik suatu wilayah dengan sebesar-besarnya melibatkan unsur masyarakat setempat sebagai sumber informasinya.

Sebagai sebuah sistem, keterkaitan antar komponen penyusun sistem tentu sangat erat. Keberlanjutan masyarakat pesisir sangat terpengaruh oleh ketersediaan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan pesisir, sedangkan keberlanjutan sumberdaya alam akan tergantung seberapa efektif sistem pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir. Oleh karena itu, disain kebijakan pembangunan wilayah pesisir seyogianya memperhatikan segenap komponen penyusun sistem wilayah pesisir.

Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan seyogianya dirancang berdasarkan kebutuhan solutif dari ketiga komponen sistem wilayah pesisir, yaitu: aspek sistem sumberdaya alam; aspek sistem sumberdaya manusia; aspek spatial dan aspek sistem manajemen.

Perspektif kebijakan pengelolaan pesisir pantai utara Jawa Barat disusun berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab 14. Berikut uraiannya:

15.1 Kebijakan Pengelolaan Abrasi dan Akresi

Solusi bagi penanggulangan abrasi adalah revegetasi tanaman pantai di sepanjang pantai. Mangrove adalah pilihan tanaman yang paling cocok berfungsi sebagai penahan abrasi. Selanjutnya kawasan penanaman mangrove ini dijadikan sebagai sabuk hijau dan dimasukkan dalam kawasan konservasi pada dokumen tata ruang.

Sedangkan secara teknik, pencegah abrasi adalah melalui pembuatan tanggul pantai (sea wall), groin (groyne) dan penamhan gelombang. Aplikasi teknik bangunan pantai untuk pencegah abrasi harus memperhatikan karakteristik oseanografi di wilayah kajian. Pendekatan yang perlu dilakukan unutk memonitor proses dinamis perubahan pantai menurut Cooke dan Doomkamp (1990) dikelompokkan berdasarkan penggunaan bukti sedimentasi atau erosi yang berhubungan dengan bangunan penghalang pantai. Adapun parameter oseanografi yang perlu diukur melalui pendekatan perhitungan sedimen meliputi:

1. Estimasi energi gelombang 2. Pemantauan partikel terlarut 3. Penggunaan perangkap sedimen (sediment trap) 4. Pengukuran arah dan kecepatan pengangkutan partikel sedimen

15.2 Kebijakan Pengelolaan Mangrove

a. Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove

Agar strategi pengelolaan kawasan ekosistem hutan mangrove dengan kegiatan mina hutan dapat diterapkan di suatu kawasan, maka perlu dilakukan penelaahan mengenai karakter biofisik kawasan dan analisis permasalahan yang ada di suatu kawasan ekosistem hutan mangrove.  Apabila karakter biofisik dan permasalahan sudah diketahui maka prinsip-prinsip pengelolaan, azas dan tujuan pengelolaan serta sasaran pengelolaan dapat ditentukan.

1) Prinsip Pengelolaan

Sebagai kawasan hutan prinsip pengelolaan hutan mangrove tidak berbeda dengan pengelolaan hutan secara umum. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara harmonis dan seimbang.  Oleh karena itu hutan harus dikelola dan diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.  Dalam kedudukannya sebagai salah satu

penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, olehkarena itu harus dijaga kelestariannya. 

Sejalan dengan jiwa pada pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.  Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan serta bertanggung jawab.  Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada aprinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

2) Azas dan Tujuan

Berdasarkan karakteristik lokasi dan analisis masalah disuatu kawasan ekosistem hutan mangrove serta kaitannya dengan dengan fungsi kawasan, maka pengelolaan dan pengembangan kawasan ekosistem hutan mangrove dimaksud, termasuk untuk kegiatan mina hutan (sylvofishery), perlu didasarkan atas azas kelestarian, manfaat dan keterpaduan dengan tujuan:

1. menjamin keberadaan ekosistem hutan mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,

2. mengoptimalkan aneka fungsi kawasan tersebut, termasuk fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang secara berkelanjutan

3. meningkatan daya dukung kawasan, serta 4. mendukung pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif,

berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga menciptakan ketahanan sosial ekonomi.

3) Sasaran

Sasaran kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara umum perlu diarahkan pada tiga aspek yaitu:

(1)  mengurangi tekanan terhadap ekosistem hutan mangrove, dalam bentuk:

pengawasan yang ketat terhadap penebangan liar, perburuan liar dan ancaman kerusakan hutan lainnya;

menindak petambak liar yang beroperasi melakukan penataan kawasan

(2)  revitalisasi fungsi ekosistem hutan mangrove, dalam bentuk:

melakukan penghutanan kembali (reforestration) daerah yang telah rusak tegakan mangrovenya,

menata dan memperbaiki aliran pasang surut di dalam kawasan yang sudah terganggu

(3) mengembangkan manfaat sosial ekonomi kawasan, dalam bentuk:

menata dan memperbaiki sistem budidaya perikanan yang ada dengan sistem mina hutan mengembangkan program wisata alam ekosistem hutan mangrove yang menarik dan

profesional

(4)  merumuskan kembali sistem kelembagaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang menjamin adanya sinergisme antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung fungsi ekologi dan ekonomis kawasan tersebut.

b. Rancangan Teknis Pengelolaan1) Penataan Zona

Adanya sifat open acces pada kawasan ekosistem hutan mangrove maka diperlukan upaya penataan zona di kawasan.  Upaya tersebut dimaksudkan sebagai upaya meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan.  Penataan zona disini adalah pembagaian kawasan ekosistem hutan mangrove menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan atau konservasi.

2) Reboisasi

Reboisasi diperlukan untuk kawasan ekosistem hutan mangrove yang sudah terlanjur digunakan untuk usaha perikanan tetapi dengan proporsi  yang tidak seimbang yaitu 80% tambak dan 20% hutan menjadi sebaliknya dan kawasan mangrove yang terkena abrasi.

Kendala upaya reboisasi di daerah tambak adalah kedalaman air kolam yang melebihi 1 meter.  Pada kedalaman ini bibit bakau akan terapung, tidak akan mampu mencapai media tumbuh yang berupa lumpur.  Pengurugan kolam tidaklah mungkin ditinjau dari aspek pembiayaan dan sumber tanah yang sejenis.  Suatu jalan pemecahan yang mungkin dilakukan adalah  dengan cara menanam bibit bakau dalam bumbung bambu.  Bumbung bambu tersebut diisi lumpur kemudian ditanami bibit bakau dan ditancapkan di kolam-kolam.

Adapun kendala reboisasi di daerah abrasi adalah tidak adanya media lumpur yang memadai untuk tumbuh bibit bakau dan daerahnya labil karena selalu terkena ombak. Untuk reboisasi di wilayah ini, terlebih dahulu perlu dilakukan kegiatan prakondisi berupa pengamanan dari pukulan ombak dan penyediaan media tumbuh.  Caranya adalah dengan pembuatan “groin” dari batu sepanjang garis pasang surut.  Namun pembuatan groin ini memerlukan biaya yang cukup besar.  Alternatif lain adalah membuat terucuk bambu yang rapat. Pembuatan groin atau terucuk bambu ini bertujuan untuk menahan lumpur yang terbawa ombak sehingga lama-kelamaan akan tersedia media tumbuh yang sesuai bagi pertumbuhan pohon.  Jenis pohon yang cocok untuk daerah yang terkena abrasi adalah api-api    (Avicenia sp).

3) Pengembangan Mina Hutan

Seperti diuraikan di atas, bahwa perlu adanya zonasi dikawasan ekosistem hutan mangrove salah satunya adalah zona pemanfaatan.  Zona pemanfaatan dalam hal ini diperuntukan bagi kegiatan mina hutan (sylvofishery). 

Penerapan mina hutan dikawasan ekosistem hutan mangrove diharapkan dapat tetap memberikan lapangan kerja bagi petani disekitar kawasan tanpa merusak hutan itu sendiri dan adanya pemerataan luas lahan bagi masyarakat.  Harapan ini dapat terwujud dengan catatan tidak ada pemilik modal yang menguasai lahan secara berlebihan.  Untuk mengantisipasi hal tersebut, harus ada ikatan perjanjian antara pengelola tambak dan Dinas Kehutanan, yang antara lain berisi kewajiban bagi pengelola tambak untuk menjaga kelestarian hutan serta sanksi bagi pengelola tambak mengingkari kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di daerah Blanakan, Subang, ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengelola tambak antara lain menjaga perbandingan hutan dan tambak sebesar 80% hutan dan 20% kolam.  Jika perbandingan hutan dan tambak 50-80% : 20-50%, pengelola tambak diberi peringatan dan jika perbandingan antara hutan dan tambak mencapai 50% : 50% ijin pengelolaan dicabut. Dengan pengembangan mina hutan secara lebih tertata dan perbandingan antara hutan dan tambak sebesar 80% : 20%, diharapkan dapat meningkatkan produksi per satuan luas dan hasil tangkapan udang liar.  Harapan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa hutan disekitar kolam yang lebih baik akan meningkatkan kesuburan kolam dengan banyaknya detritus, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap produksi. Di samping itu, hutan yang lebih baik akan menjadi tempat mengasuh anak yang cukup bagi udang, melindungi udang dari suhu yang tinggi dan menyediakan makanan yang lebih banyak bagi udang dan ikan. Lebih lanjut, daun mangrove yang jatuh diduga mengandung alelopaty yang dapat mengurangi keberadaan penyakit ikan dalam tambak.  Asumsi ini timbul berdasarkan hasil wawancara dengan Mantri Hutan pada saat studi banding di Blanakan, bahwa produksi bandeng dan udang dari kolam yang hutannya cukup baik lebih tinggi dari lahan tambak yang hutannya tidak baik (terbuka).

Adapun sistem mina hutan yang dapat diaplikasikan adalah sistem empang parit dan sistem empang inti.  Sistem empang parit adalah sistem mina hutan dimana hutan bakau berada di tengan dan kolam berada di tepi mengelilingi hutan.  Sebaliknya sistem empang inti adalah sistem mina hutan dengan kolam di tengah dan hutan mengelilingi kolam . 

4) Kelembagaan

Mengingat kepentingan strategis dan kompleksnya permassalahan di kawasan ekosistem hutan mangrove, maka perlu kelembagaan yang jelas yang diberi kewenangan untuk menangani kawasan tersebut secara menyeluruh.  Jika selama ini pengelolaan kawasan hutan mangrove diserahkan kepada Dinas Kehutanan, maka diperlukan badan khusus di Dinas tersebut untuk menangani kawasan ekosistem hutan mangrove.  Dengan adanya lembaga dimaksud diharapkan tidak ada tumpang tindih kepentingan antara bagian-bagian yang ada di dinas Kehutanan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, diusulkan agar penanganan wilayah hutan mangrove di daerah pantai utara ini, untuk segera dibentuk lagi sebuah administratur yang akan secara khusus menangani hutan mangrove dipantai-pantai Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Indramayu dan Cirebon. Secara kelembagaan pengaturannya akan terjadi kolaborasi antara Perhutani dengan Kabupaten yang memiliki pantai hutan Mangrove di pantai utara, dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah, di mana pembiayaan pemulihan hutan mangrove sekitar 20 ribuan hektare serta kelak dalam pengelolaannya itu, harus dibantu optimal oleh secara tanggung renteng pusat, provinsi, dan kabupaten.

Mengelola sebuah hutan mangrove yang harus merupakan kawasan lindung ini, tidak kemudian berarti menutup peluang usaha yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Selama dilakukan dengan menerapkan strategi konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pelestarian pemanfaatan) serta dibuatnya ketentuan hukum yang akan mengaturnya, sehingga jelas dan tegas apa hak, kewajiban dan pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya, adalah sah-sah saja berusaha dikawasan lindung. Letak pantai utara Jawa Barat yang tidak jauh dari ibu kota negara dan Provinsi serta merupakan alur lalu lintas yang sangat ramai ini, adalah suatu potensi pasar untuk suatu wisata. Jenis wisata pantai di hutan mangrove dengan membuat jalan berupa jembatan diantara tanaman pengisi hutan mangrove, merupakan atraksi yang akan menarik pengunjung. Juga restoran yang menyajikan masakan dari hasil laut, bisa dibangun sarananya berupa panggung diatas pepohonan yang tidak terlalu tinggi. Atau rekreasi memancing serta berperahu. Penempatan usaha tambak bisa juga difasilitasi, namun persyaratan ketat harus diberlakukan untuk pemilihan tempat yang layak berikut luas maksimum garapan, lama waktu berusaha, permodalan yang kuat serta mutlaknya memperkerjakan penduduk setempat yang berekonomi lemah, di mana sebelumnya diberi pelatihan budidaya usaha pertambakan.

15.3 Kebijakan Pengelolaan Tambak

Kegiatan budidaya dapat dilaksanakan di lingkungan air payau, air tawar dan air laut.  Pemilihan jenis (spesies) tertentu akan berkaitan langsung dengan lingkungan perairan sebagai habitat dari sposies yang dipelihara. 

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.  Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, vanamae, maupun udang putih, walaupun sebenamya masih banyak spesies yand dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya.

Para pengusaha di bidang lain yang sebelumnya tidak pernah terjun dalam usaha budidaya tambak secara beramai-ramai membuka lahan baru tanpa memperhitungkan aturan-aturan yang berkenaan dengan kelestadan lingkungan sehingga meninbulkan masalah.  Masalah yang menonjol adalah terjadinya degradasi lingkungan pesisir akibat dari pengelolaan yang tidak benar, Penurunan mutu lingkungan pesisir akibatnya membawa dampak yang sangat serius terhadap produktivitas lahan bahkan sudah sampai pada ancaman terhadap kelangsungan hidup kegiatan budidaya tambak udang.  Permasalahan yang dihadapi oleh para petambak udang saat ini sangat kompleks, antara lain penurunan produksi yang disebabkan oleh berbagai penyakit, adanya berbagai pungutan liar di jalan sampai pada harga udang yang tidak stabil.

Semuanya ini merupakan dilematis bagi para petambak, pada hal potensi sumberdaya alam pesisir yarig dapat digarap untuk dimanfaatkan sebagai tambak masih cukup besar.

Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan oleh pengelolaan kawasan pesisir yang tidak benar.  Konsep pembangunan daerah pesisir selama ini dilaksanakan sendiri-sendiri oleh berbagai pihak yang berkepentingan sehingga sering terjadi benturan kepentingan. Untuk itu perlu adanya pemecahan masalah secara menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan mengambil keputusan, hukum, sosial budaya dan ekonomi.   

Budidaya tambak udang yang berlokasi di daerah pesisir sangat berhubungan dengan kondisi tata ruang, sosial budaya, keamanan dan ekonomi masyarakat pesisir tersebut.  Oleh karena itu pendekatan pemecahan masalah pedu digarap secara terintegrasi.  Pada saat itu sudah waktunya untuk melaksanakan pendekatan dan isu bagi pembangunan budidaya yang lestari dan bertanggungjawab melihat kenyataan bahwa produksi udang di tanah air menurun drastis akibat dari kesalahan pengelolaan.  Para pengusaha tambak udang mulai meninggalkan lahannya begitu saja karena menderita rugi terus menerus.

Pemahaman terhadap budidaya yang berkelanjutan perlu dikumandangkan di berbagai pihak, pemerintah perlu menetapkan tindakan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan kawasan pesisir. Pendekatan yang seimbang dan terinformasi dapat dilakukan untuk memusatkan isu-isu perhatian terhadap konsep pembangunan budidaya yang berwawasan lingkunagn dan bertanggungjawab. Penyiapan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan budidaya berkelanjutan adalah merupakan tangungjawab bersama, baik pemerintah berikut lembaga-lembaganya, para ilmuwan sosisl dan pengetahuan alam. Media massa, lembaga keuangan, kelompok kepentingan khusus termasuk asosiasi sosial dan sektor swasta produsen budidaya, pabrik serta penyedia masukan, pengolah dan pedagang akuakultur.

Secara praktis di lapangan, pemecahan permasalahan tersebut di atas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pemilihan lokasi yang tepat, pemilihan spesies, dan pemilihan teknologi.   

Teknologi yang diterapkan dalam budidaya tambak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu : pola sederhana, pola madya (semi intensif), pola maju (intensif). Perbedaan ketiga kategori tersebut dibedakan atas dasar padat penebaran benur yang diikuti oleh masukan-masukan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan budidaya tersebut.

15.4 Kebijakan Pengelolaan DAS dan Sumberdaya Air

Krisis air menjadi masalah rutin tiap tahun di Indonesia. Sistem pengaturan air, termasuk keterbatasan informasi mengenai status sumber air, distribusi air yang tidak merata, keterbatasan kemampuan lingkungan, kurangnya partisipasi stakeholder dalam kebijakan air, rencana dan manajemen serta keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran nilai dan keuntungan air, termasuk harga air, hak air dan teknologi manajemen memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga permasalahan sumberdaya air dapat teratasi.

Pengelolaan DAS dan sumberdaya air harus mencakup aspek:

1. Fisik meliputi morfologi, hidrologi, dan pola aliran sungai; ir 2. Biologi mencakup (ekosistem, vegetasi dan kejadian pencemaran; 3. Sosial mencakup masyarakat dan segenap aktifitasnya.

Selanjutnya pengelolaan DAS juga mencakup pengelolaan daerah tangkapan hujan, pengelolaan kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan sungai.

15.5 Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

a. Penurunan Sumberdaya Ikan

Gejala penurunan sumberdaya ikan di perairan pantai utara Jawa Barat ditunjukkan oleh semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan laut dan semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap. Selain itu masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan (penggunaan jaring trawl/pukat harimau, penggunaan stroom(electronic fishing), potas, racun, dll.) ditengarai menjadi masalah serius yang sangat merugikan bagi keberadaan sumberdaya ikan di perairan ini. Di sisi lain, terjadinya pencemaran laut (terutama di perairan dangkal), juga menjadi faktor penyebab lainnya yang mengganggu stabilitas kualitas, kelestarian dan kuantitas sumberdaya ikan. Oleh karena itu, perlu kiranya didesain beberapa arahan kebijakan pengelelolaan sebagai berikut :

1. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif terhadap upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, termasuk sumberdaya ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholders lainnya, seperti misalnya melalui penenggelaman kapal atau kendaraan bekas berbasis masyarakat (swadaya masyarakat) yang dapat menjadi terumbu karang buatan dan pada gilirannya menjadi habitat ikan, penanaman kembali hutan mangrove yang rusak secara partisipatif, dan sebagainya.

2. membuat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengolahan dan pembuangan limbah ke laut

3. menata ruang aktivitas yang bertujuan untuk memperkecil dampak kerusakan habitat sumberdaya pesisir dan laut

4. membuat kebijakan, strategi, program dan rencana aksi pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries management plan), dimana di dalamnya mengatur secara tegas tentang zona penangkapan; jumlah, ukuran dan jenis ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap; zona perlindungan daerah pemijahan dan tempat asuhan ikan kecil

5. menentukan nilai kompensasi pada perusakan/pabrik yang memberikan kontribusi pencemaran dan kerusakan pada habitat sumberdaya pesisir dan laut

6. memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian, terumasuk sumberdaya perikanan

7. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang lebih selektif dan efisien serta melakukan pengembangan terhadap peningkatan armada yang mempunyai daya jelajah lebih jauh dengan kapasitas produksi yang lebih besar

8. menambah kuantitas dan mengembangkan kualiltas sumberdaya manusia/pegawai yang terkait dengan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan

9. menjaga habitat ekosistem pesisir dan laut serta biota penghuninya dan mempertahankan rantai makanan serta aliran energi yang terkandung di dalamnya

10. melakukan reboisasi hutan yang gundul dan merehabilitasi vegetasi pantai dan mangrove yang terdapat di wilayah pesisir;

11. mencegah kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut dari kegiatan pengerukan, pengurugan, pembabatan maupun penggerusan dasar oleh perahu atau jangkar

12. menjaga kualitas air dari pencemaran seperti sedimentasi, limbah cair, limbah padat/logam berat, limbah organik/pertanian, minyak dan lemak

13. mengatur pemanfaatan sumberdaya hayati yang terkandung dalam ekosistem sumberdaya pesisir dan sekitarnya yang mencakup jumlah individu, ukuran, dan frekuensi pemanfaatan; dan

14. mengupayakan pengolahan limbah dan mengurangi masuknya limbah ke laut 15. memberi pengertian kepada masyarakat dan pengusaha setempat tentang pentingnya fungsi

ekosistem sumberdaya pesisir dan laut sebagai habitat keanekaragamanhayati pesisir dan laut 16. menerapkan kebijakan buka-tutup musim penangkapan di beberapa wilayah perairan yang

disinyalir merupakan daerah mijah dan asuhan untuk memberikan kesempatan bagi sumberdaya ikan di perairan tersebut untuk tumbuh secara alami.

b. Biaya Penangkapan Semakin Tinggi dan Daerah Penangkapan Semakin Jauh

Peningkatan harga BBM membuat nelayan semakin kesulitan untuk beroperasi, bahkan tidak sedikit yang menggunakan cara pencampuran bahan bakar dengan minyak tanah. Selain itu, harga mesin/spare part, jaring dan bahan-bahan lainnya juga semakin mahal, sedangkan di satu sisi harga ikan terutama untuk pasaran dalam negeri relatif tetap, sehingga tidak terjangkau oleh daya beli nelayan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa daerah penangkapan ikan menjadi semakin jauh, akibat adanya penurunan SDI di wilayah perairan pantai utara Jawa Barat dan konsekuensinya biaya operasional menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu kiranya disusun arahan pengelolaan sebagai berikut:

1. perlu mengkaji dan menerapkan sistem penangkapan yang cost efficient, terutama dalam hal penggunaan alat tangkap dan armada yang hemat energi

2. perlu mengembangkan sistem pemasaran dan pengisian bahan bakar yang berbasis mother boat, sehingga dapat memotong rantai distribusi dan jarak operasional penangkapan dan pada gilirannya dapat menekan penggunaan atau kebutuhan energi kapal penangkap ikan

3. perlu memberikan subsidi terbatas, khususnya untuk nelayan skala kecil dan beroperasi di perairan pantai (artisanal fisheries).

c. Jumlah Nelayan Sangat Banyak

Salah satu penyebab penurunan hasil tangkapan dan ukuran jenis ikan yang ditangkap adalah terlalu banyaknya alat tangkap dan armada perikanan yang terdapat di wilayah perairan pantai utara Jawa Barat. Hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya jumlah nelayan yang terlibat dalam penangkapan ikan tersebut. Dampaknya adalah semakin rendahnya pendapatan yang dapat diterima oleh nelayan. Oleh karena itu, arahan pengelolaan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. mencari dan meningkatkan nilai ekonomi dari ekosistem sumberdaya pesisir dan laut beserta biota penghuni lainnya

2. mencari dan mengembangkan mata pencaharian alternatif yang minimal mempunyai produktivitas dan manfaat yang sama dengan mata pencaharian yang ada sekarang ini untuk mengurangi tingkat tekanan terhadap keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan

3. melakukan optimalisasi jumlah alat tangkap yang dapat beroperasi di wilayah perairan pantai utara Jawa Barat

Jumlah nelayan yang sangat banyak ini juga memunculkan permasalahan lain yang membutuhkan kebijakan pengelolaannya. Dalam hal ini kebijakan yang disusun berhubungan dengan lingkungan pemukiman nelayan.

Kawasan permukiman nelayan pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi, serta prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sehingga perlu upaya mengatasi kemiskinan di kawasan nelayan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman agar mampu mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih sehat,aman,nyaman, teratur, serasi, harmonis dan berkelanjutan.

Penanganan kawasan permukiman nelayan/pesisir pantai terkait pula terhadap masalah produksi dan distribusi perikanan laut dan produk terkait lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di kawasan permukiman nelayan inipun juga memerlukan koordinasi dan keterpaduan agar mampu mewujudkan sinergi lintas sektor. Pendayagunaan  prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman nelayan juga termasuk untuk menunjang kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan, serta pengembangan aksesibilitas ke tempat pemasaran.

Upaya untuk penanggulangan kemiskinan kawasan permukiman nelayan sebagai berikut:

1) Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh Nelayan

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin di permukinan nelayan. 2. Peningkatan kualitas lingkungan serta prasarana serta sarana penunjang kegiatan ekonomi

dengan pemberdayaan masyarakat. 3. Penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana dan saran dasar

perumahan dan permukiman. 4. Pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan termasuk

pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Desa-Desa Pesisir/Nelayan

1. Pengembangan desa pusat pertumbuhan dikaitkan dengan desa dengan kota terdekat. 2. Pengembangan prasarana jalan desa-kota serta akses ke pusat pasar regional.

d. Tingkat Pendidikan Nelayan dan Masyarakat Pesisir Lainnya Masih Rendah

Rata-rata pendidikan nelayan di Provinsi Jawa Barat bagian utara relatif masih rendah. Hal ini disinyalir akibat masih besarnya kecenderungan penduduk usia sekolah yang membantu orang tuanya untuk memperoleh pendapatan tambahan, seperti menjadi nelayan ABK atau profesi lainnya yang dapat menghasilkan uang. Tarikan kebutuhan untuk memperoleh tambahan pendapatan keluarga ini kerap menjadi bumerang terhadap psikologi anak untuk terus menghasilkan uang dan meninggalkan bangku sekolah (putus sekolah). Oleh karena itu arahan kebijakan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter anak sekolah yang bekerja, misalnya dengan melihat ketersediaan waktu senggang, kurikulum yang menarik perhatian yang diarahkan pada kurikulum berbasis ketenaga kerjaan dan sebagainya

2. meningkatkan kepedulian dan partisipasi orang tua dalam upaya peningkatan pendidikan anak-anaknya melalui berbagai forum dan kegiatan, sehingga dapat menstimulans anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan dan peningkatan pengetahun, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti penyuluhan dan pelatihan

3. mengkaji, mengembangkan menerapkan sistem insentif dan disinsentif terhadap peran orang tua dalam memberikan kebutuhan anak akan pendidikan minimal sembilan tahun.

e. Tingkat Pendapatan Nelayan Relatif Kecil

Tingkat pendapatan nelayan relatif kecil salah satunya dikarenakan terbatasnya modal usaha. Permodalan petani nelayan masih tergolong rendah (sebagian besar pelaku penangkap ikan merupakan nelayan kecil), sehingga sulit untuk meningkatkan usahanya. Selain itu, pengetahuan, sikap, dan keterampilan nelayan masih rendah, sehingga produktivitas usahanya tergolong masih rendah, dan penguasaan paket teknologi usaha perikanan relatif masih kurang. Selain itu, nelayan masih selalu menjadi penerima harga (price taker), sehingga pendapatan yang diperoleh sangat tergantung kepada para bakul yang cenderung menekan harga serendah mungkin.

1. memberikan bimbingan dan modal untuk mengembangkan peluang usaha nelayan, melalui program kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

2. meningkatkan keterampilan nelayan yang menggunakan armada bertonase besar dalam melakukan usaha perikanan berkelanjutan, terutama dalam penggunaan teknologi penangkapan yang berbasis spasial (GPS, pemindai pergerakan dan fishing ground)

3. mengkaji penerapan sistem standarisasi harga yang pantas diterima oleh nelayan 4. mengembangkan upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan, melalui pelatihan-

pelatihan alih teknologi pengolahan kepada nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

15.6 Kebijakan Sarana Prasarana

Kebijakan sarana dan prasarana lebih difokuskan kepada ketersediaan fasilitas ekonomi, berupa pasar dan lembaga keuangan, kelembagaan lokal, ketersediaan sarana penginapan dan wisata yang kurang memadai.

Fasilitas perekonomian di wilayah Pantura Jabar masih belum memadai. Koperasi merupakan fasilitas perekonomian terbanyak yang terdapat di wilayah ini. Akan tetapi ketersediaan bank umum dan BPR relatif masih kurang. Fasilitas pariwisata dinilai relatif kurang di wilayah pesisir Pantura Jabar. Tidak semua kecamatan pesisir yang ada di setiap daerah kabupaten/kota di Pantura Jabar memiliki penginapan atau wisma untuk bermalam bagi wisatawan. Oleh karena itu arahan kebijakan pengelolaan diantaranya adalah :

1. mendorong peningkatan ketersediaan bank di wilayah pesisir serta mengembangkan sistem pelembagaan keuangan mikro berbasis masyarakat, seperti koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro yang bermitra dengan bank dan sebagainya

2. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata yang menjadi objek rekreasi publik bagi masyarakat setempat, seperti MCK, kios-kios souvenir, kios-kios kuliner dan sebagainya

3. mendorong swasta untuk melakukan investasi dalam industri pariwisata skala kecil dan menengah, terutama dalam penyediaan fasilitas penginapan serta pengembangan sistem paket-paket wisata bahari terpadu.

15.7 Kebijakan Pemanfaatan Ruang

a. Penataan Ruang di Wilayah Pesisir Tidak Integratif

Proses perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah suatu upaya agar interaksi masyarakat dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (Sustainable development). Tata ruang berfungsi untuk menjamin keberlanjutan aktivitas pembangunan, melindungi kawasan-kawasan yang secara ekologis vital dari berbagai kegiatan pembangunan yang merusak, serta menjamin keseimbangan ekologis wilayah.

Pengembangan wilayah penataan ruang merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami interaksi antara 4 (empat) unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, manusia, buatan, dan sistem aktivitas) secara komprehensif. Selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Undang-undang terbaru yang mengatur penataan ruang adalah UU no 26 tahun 2007 yang telah diundangkan pada tanggal 26 April 2007.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut diarahkan sebagai sebuah perencanaan yang komprehensif ( comprehensive planning) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak akibat konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut. Hal utama yang harus diperhatikan upaya mencapai comprehensive planning adalah dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Karakteritik sosial ekonomi ini menjadi faktor utama dalam menentukan model, dan arah pengembangan tata ruang. Pelibatan masyarakat dalam memutuskan sebuah pengembangan wilayah diharapkan dapat memberi berbagai masukan yang penting seperti batas wilayah perencanaan, sumberdaya yang dikelola, dan tindak lanjut perencanaan serta tahapan pengembangan investasinya. Konsep multiparticipant planning (keterlibatan aktif semua stakeholders khususnya masyarakat) merupakan variable utama dari karakteristik sosial ekonomi pada suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Multiparticipant planning ini merupakan faktor utama dalam penentuan kebijakan yang diambil dalam pengembangan dan penataan ruang, sehingga mengarah pada suatu upaya sistematis dalam penataan ruang ( spatial decision support system).

Selanjutnya perencanan tata ruang harus melihat peluang ekonomi yang dapat dikembangkan baik secara lokal, nasional dan regional. Juga harus memperhatikan upaya pengembangan pusat-pusat kelautan dan perikanan serta market demand yang akan dituju.

Penataan ruang pesisir dan laut akan mencakup penetapan peruntukan lahan yang terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) Zona Preservasi, (2) Zona Konservasi, dan (3) Zona Pemanfaatan. Zona preservasi bertujuan sebagai peyangga antara zona pemanfaatan yang intensif dengan zona konservasi. Dengan adanya zona preservasi, maka dampak yang dihasilkan oleh aktivitas di zona pemanfaatan tidak sampai menganggu keseimbangan ekologis di zona konservasi. Selanjutnya

dilakukan penempatan kegiatan secara tepat dalam zona pemanfaatan dan akhirnya menyusun desain/tata letak suatu kegiatan secara berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut diarahkan sebagai sebuah perencanaan yang komprehensif ( comprehensive planning) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak akibat konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut. Hal utama yang harus diperhatikan upaya mencapai comprehensive planning adalah dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Karakteritik sosial ekonomi ini menjadi faktor utama dalam menentukan model, dan arah pengembangan tata ruang. Pelibatan masyarakat dalam memutuskan sebuah pengembangan wilayah diharapkan dapat memberi berbagai masukan yang penting seperti batas wilayah perencanaan, sumberdaya yang dikelola, dan tindak lanjut perencanaan serta tahapan pengembangan investasinya. Konsep multiparticipant planning (keterlibatan aktif semua stakeholders khususnya masyarakat) merupakan variable utama dari karakteristik sosial ekonomi pada suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Multiparticipant planning ini merupakan faktor utama dalam penentuan kebijakan yang diambil dalam pengembangan dan penataan ruang, sehingga mengarah pada suatu upaya sistematis dalam penataan ruang ( spatial decision support system).

Selanjutnya perencanaan tata ruang harus melihat peluang ekonomi yang dapat dikembangkan baik secara lokal, nasional dan regional. Juga harus memperhatikan upaya pengembangan pusat-pusat kelautan dan perikanan serta market demand yang akan dituju.

Langkah-langkah dalam penyusunan Tata Ruang wilayah Pesisir dan laut dilakukan sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan lindung berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, ataupun menurut Peraturan Daerah. Apabila di kawasan yang akan ditata telah telah ditetapkan status kawasan lindung seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam Laut dan sebagainya, maka tata ruang ini harus mengadopsinya. Kawasan Lindung lainnya berupa Sempadan pantai dan sungai.

2. Setelah tersusun kawasan lindung, pada area tersisa dilakukan penetapan kawasan budidaya/pemanfaatan

3. Antara zona lindung dengan zona pemanfaatan dibuat zona peyangga. 4. Perumusan kesesuaian lahan untuk berbagai aktivitas pembangunan di zona pemanfaatan

berdasarkan kriteria biofisik, sosial, ekonomi. 5. Penyerasian antar kegiatan yang akan dibangun melalui matriks kompabilitas. 6. Setelah Draft tata ruang terbentuk, kemudian dilakukan proses diseminasi dengan seluruh

stakeholder, sehingga semua yang tercantum dalam Tata Ruang disepakati dan menjadi arahan dalam tahap pelaksanaan.

b. Kepemilikan Lahan di Wilayah Pesisir Tidak Dimiliki Masyarakat Setempat, Melainkan Sudah Menjadi Milik Pengusaha Besar

Wilayah pesisir pantai utara Provinsi Jawa Barat sudah menjadi perhatian investor dari sejak lama. Tidak sedikit penguasaan lahan pesisir beralih dari tangan masyarakat setempat kepada

pengusaha atau investor besar. Akibatnya masyarakat setempat kehilangan kesempatan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan lahan, karena lahan yang mereka gunakan hanya bersifat garapan. Selain itu, peralihan kepemilikan ini juga memberikan dampak akan munculnya ancaman pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, penting kiranya diarahkan kebijakan sebagai berikut:

1. melakukan penataan alokasi lahan dan pemanfaatan sumberdaya yang mempunyai sifat ber-co-existance satu sama lainnya, seperti misalnya pengembangan pariwisata dengan kegiatan konservasi

2. menentukan daerah-daerah berkategori pemanfaatan terbatas di wilayah pesisir Pantura Jawa Barat.

3. melakukan valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut sebagai bahan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan lahan, sehingga fungsi-fungsi ekosistem sumberdaya pesisir dan laut tidak semena-mena dialihkan, bilamana manfaat ekonomi dan ekologi yang dapat diterima dari hasil konversi tidak sebanding dengan manfaat ekologi dan ekonomi yang dapat dihasilkan bilamana ekosistem sumberdaya tersebut dibiarkan seperti apa adanya saat ini.

15.8 Kebijakan Pengelolaan Pemanasan Global

Pemanasan global ( global warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca ( greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global – termasuk Indonesia – yang terjadi pada kisaran 1,5–40 Celcius pada akhir abad 21.

Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb). Sedangkan dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi : (a) gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, (b) gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara (c) gangguan terhadap permukiman penduduk, (d) pengurangan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, dsb). Dalam makalah ini, fokus diberikan pada antisipasi terhadap dua dampak pemanasan global, yakni : kenaikan muka air laut ( sea level rise) dan banjir.

Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi air laut, (d) ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir disebabkan oleh terjadinya pola hujan yang acak dan musim hujan yang pendek sementara curah hujan sangat tinggi (kejadian ekstrim). Kemungkinan lainnya adalah akibat terjadinya efek backwater dari wilayah pesisir ke darat. Frekuensi dan intensitas banjir diprediksikan terjadi 9 kali lebih besar pada dekade mendatang dimana 80% peningkatan banjir tersebut terjadi di Asia Selatan dan Tenggara (termasuk Indonesia) dengan luas genangan banjir mencapai 2 juta mil persegi. Peningkatan volume air

pada kawasan pesisir akan memberikan efek akumulatif apabila kenaikan muka air laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas hujan terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan.

1. Kenaikan muka air laut selain mengakibatkan perubahan arus laut pada wilayah pesisir juga mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove, yang pada saat ini saja kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Luas hutan mangrove di Pantura Jawa Barat cenderung terus mengalami penurunan ± 50% dari total luasan pada Tahun 1980. Apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka : abrasi pantai akan kerap terjadi karena tidak adanya penahan gelombang, pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan, dan zona budidaya aquaculture pun akan terancam dengan sendirinya.

2. Meluasnya intrusi air laut selain diakibatkan oleh terjadinya kenaikan muka air laut juga dipicu oleh terjadinya land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Sebagai contoh, diperkirakan pada periode antara 2050 hingga 2070, maka intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Pantai Utara Jawa Barat

3. Gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi diantaranya adalah : (a) gangguan terhadap jaringan jalan lintas dan kereta api di Pantura Jawa Barat (b) genangan terhadap permukiman penduduk pada kota-kota pesisir yang berada pada wilayah Pantura Jawa (c) hilangnya lahan-lahan budidaya seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove

4. Gambaran ini bahkan menjadi lebih ‘buram’ apabila dikaitkan dengan keberadaan sentra-sentra produksi pangan yang hanya berkisar 4 % saja dari keseluruhan luas wilayah nasional, dan (d) penurunan produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Cisanggarung, Ciasem yang sangat krusial bagi kelangsungan swasembada pangan di Jawa Barat.

Dengan demikian, maka aspek kenaikan muka air laut dan banjir seyogyanya akan menjadi salah satu masukan yang signifikan bagi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pantai utara yang termuat didalam RTRW Propinsi Jawa Barat khususnya bagi pengembangan kawasan pesisir mengingat : (a) besarnya konsentrasi penduduk yang menghuni kawasan pesisir khususnya pada kota-kota pantai, (b) besarnya potensi ekonomi yang dimiliki kawasan pesisir, (c) pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang belum mencerminkan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan, (d) tingginya konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, serta (e) belum terciptanya keterkaitan fungsional antara kawasan hulu dan hilir, yang cenderung merugikan kawasan pesisir.

Perhatian khusus perlu diberikan dalam pengembangan arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan prasarana wilayah yang penting artinya bagi pengembangan perekonomian nasional, namun memiliki kerentanan terhadap dampak kenaikan muka air laut dan banjir, seperti :

1. sebagian jalan Lintas Pantura Jawa (dari Jakarta hingga Cirebon) 2. Jaringan irigasi pada wilayah sentra pangan

Untuk kawasan lindung pada RTRW Propinsi Jawa Barat, maka arahan kebijakan dan kriteria pola pengelolaan kawasan rawan bencana alam, suaka alam-margasatwa, pelestarian alam, dan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, dan sungai) perlu dirumuskan untuk dapat mengantisipasi berbagai kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Selain antisipasi yang bersifat makro-strategis diatas, diperlukan pula antisipasi dampak kenaikan muka air laut dan banjir yang bersifat mikro-operasional. Pada tataran mikro, maka

pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pesisir selayaknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang direkomendasikan oleh IPCC (1990) sebagai berikut :

1. Relokasi ; alternatif ini dikembangkan apabila dampak ekonomi dan lingkungan akibat kenaikan muka air laut dan banjir sangat besar sehingga kawasan budidaya perlu dialihkan lebih menjauh dari garis pantai. Dalam kondisi ekstrim, bahkan, perlu dipertimbangkan untuk menghindari sama sekali kawasan-kawasan yang memiliki kerentanan sangat tinggi.

2. Akomodasi ; alternatif ini bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak yang mungkin terjadi seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan agriculture menjadi budidaya air payau ( aquaculture) ; area-area yang tergenangi tidak terhindarkan, namun diharapkan tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi keselamatan jiwa, asset dan aktivitas sosial-ekonomi serta lingkungan sekitar.

3. Proteksi ; alternatif ini memiliki dua kemungkinan, yakni yang bersifat hard structure seperti pembangunan penahan gelombang ( breakwater) atau tanggul banjir ( seawalls) dan yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir ( beach nourishment). Walaupun cenderung defensif terhadap perubahan alam, alternatif ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan proses alam yang terjadi sesuai dengan prinsip “ working with nature”.

Sedangkan untuk kawasan lindung, prioritas penanganan perlu diberikan untuk sempadan pantai, sempadan sungai, mangrove, terumbu karang, suaka alam margasatwa/cagar alam/habitat flora-fauna, dan kawasan-kawasan yang sensitif secara ekologis atau memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan alam atau kawasan yang bermasalah. Untuk pulau-pulau kecil maka perlindungan perlu diberikan untuk pulau-pulau yang memiliki fungsi khusus, seperti tempat transit fauna, habitat flora dan fauna langka/dilindungi, kepentingan hankam, dan sebagainya.

Agar prinsip keterpaduan pengelolaan pembangunan kawasan pesisir benar-benar dapat diwujudkan, maka pelestarian kawasan lindung pada bagian hulu – khususnya hutan tropis - perlu pula mendapatkan perhatian. Hal ini penting agar laju pemanasan global dapat dikurangi, sekaligus mengurangi peningkatan skala dampak pada kawasan pesisir yang berada di kawasan hilir.