2. Ruang Lingkup Pengelolaan DAS Pengelolaan lahan / ruang
(kawasan lindung, penyangga, budidaya dan kawasan khusus).
Pengelolaan sumberdaya air (kualitas, kuantitas, distribusi dan
kontinuitas). Pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan kawasan
lainnya) 3. Ruang Lingkup Pengelolaan DAS Pengembangan sumberdaya
buatan (sarana dan prasarana pengairan) Pembinaan / pemberdayaan
sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll).
Pengembangan kelembagaan (kelompok tani, forum-forum, LSM, Tim
Koordinasi, Jejaring kerja, dll). 4. Penataan ruang dan rencana
pengelolaan Rehabilitasi dan pelestarian hutan dan lahan,
perlindungan dan pengaturan fungsi daerah resapan Mencegah dan
mengendalikan pencemaran air dan udara Strategi Utama dalam
Pengelolaan DAS 5. Pelestarian dan peningkatan produktivitas lahan
untuk mendukung kehidupan Pelestarian dan peningkatan produktivitas
lahan untuk mendukung kehidupan Pelestarian dan pemulihan hutan
lindung dan kawasan pelestarian alam Strategi Utama dalam
Pengelolaan DAS 6. Strategi Utama dalam Pengelolaan DAS Peningkatan
kemampuan kelembagaan dengan sasaran : Kemampuan SDM aparat dan
masyarakat Pengembangan basis data yang mendukung perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan forum komunikasi,
koordinasi, dan kerjasama pengelolaan Penyempurnaan dan penyesuaian
regulasi serta penegakan hukum 7. Otonomi Daerah dan Pengelolaan
DAS Perlu adanya penyesuaian regulasi dan mendukung pengelolaan DAS
secara utuh, yang arealnya lintas wilayah administratif dan
penggunaan lintas sektor, sehingga memungkinkan adanya sharing of
benefit and cost diantara populasi dalam DAS secara adil. 8.
Beberapa peraturan yang menunjang adalah : UU No. 22 tahun 1999
khususnya padal 87 yang menyatakan bahwa daerah dapat mengadakan
kerjasama antar daerah dengan keputusan bersama, daerah apat
mengadakan kerjasama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan
bersama kecuali menyangkut keuangan pemerintahan. PP No. 25 tahun
2000 pada pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa pedoman penyelenggaraan
pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada DAS lintas
Kabupaten/Kota merupakan wewenang Propinsi. Otonomi Daerah dan
Pengelolaan DAS 9. Paradigma Pengelolaan DAS Secara Partisipatoris
Untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang berkelanjutan,
diperlukan pergeseran paradigma di bidang pengelolaan DAS yang
bersifat partisipatoris. Pendekatan partisipatoris harus disertai
perubahan cara pandang terhadap DAS sebagai sistem hidrologi yang
semula merupakan benda fisik menjadi benda ekonomi yang memiliki
fungsi sosial. 10. Harapan dari pelibatan masyarakat : Pelibatan
masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan dan pelaksanaan
serta mengontrol dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan DAS, dapat
menjamin persepsi, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai
dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan secara penuh. Adanya
umpan balik yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terlepas
dari kegiatan pembangunan keseluruhan. Paradigma Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris 11. DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS
Masyarakat merupakan fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan
Partisipasi menimbulkan harga diri & kemampuan pribadi untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut
masyarakat Partisipasi sebagai refleksi hak-hak demokratis individu
12. DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS Partisipasi merupakan
lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi,
kebutuhan & kondisi daerah. Partisipasi akan memperluas
jangkauan pelayanan pemerintahan Partisipasi adalah cara yang
efektif untuk membangun kemampuan masyarakat dalam pengelolaan
program pembangunan. 13. UPAYA-UPAYA TEKNIS UNTUK MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAS Pembatasan
lingkungan geografis dan populasi untuk memudahkan identifikasi
masalah dan penentuan kegiatan Pertemuan rutin antara pemerintah,
pemimpin lokal, petani dan wanatani dalam pengambilan keputusan.
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program serta evaluasinya 14.
Memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan
pendapatan melalui keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui
pelatihan teknis partisipasi dan memanfaatkannya sebagai
profesional dalam pendampingan masyarakat. Memfasilitasi
pembentukan dan aktivitas Forum DAS, Forum RHL dan Forum
UPAYA-UPAYA TEKNIS UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN PENGELOLAAN DAS 15. Pengembangan Pengelolaan DAS Secara
Partisipatoris Identifikasi kelembagaan / stakeholders yang terkait
dengan pengelolaan DAS; Perumusan bentuk kemitraan antar pihak
berdasarkan kedudukan/status dan peran dari masing-masing pihak
yang terlibat untuk setiap bentuk kegiatan; Pelibatan lembaga
Perguruan Tinggi dan LSM untuk membantu pengembangan bentuk
kemitraan. PT membantu memahami masalah, pemecahan masalah dan
perumusan kemitraan yang akan dikembangkan LSM membantu
memfasilitasi dan mendampingi dalam 16. Pengembangan Pengelolaan
DAS Secara Partisipatoris Agar pengelolaan DAS dapat dilakukan
secara optimal, perlu dilibatkan seluruh stakeholders (lembaga /
instansi / masyarakat) yang direncanakan secara terpadu,
menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan DAS
sebagai suatu unit pengelolaan. Pelaksanaan pengelolaan DAS perlu
didukung oleh peraturan perundang- undangan dan sistem pendanaan
yang memungkinkan mekanisme kerjasama yang baik antar daerah
stakeholders, dan antar sektor, serta adanya pembagian biaya dan
17. Pengembangan Pengelolaan DAS Secara Partisipatoris Aspek
kelembagaan dalam pengelolaan DAS sangat penting untuk ditata
sejalan dengan peraturan dan otonomi daerah agar koordinasi dan
kerjasama antar lembaga/antar daerah menjadi lebih efektif dan
efisien. Partisipasi aktif dan kemitraan dari masyarakat dan
stakeholders dalam pengelolaan DAS perlu didorong/difasilitasi oleh
pemerintah, perguruan tinggi dan LSM secara terus menerus.
