4. PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Awal · Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang Pendidikan serta pelatihan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Kesiapsiagaan Peringatan

21

Universitas Kristen Petra

4. PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan kondisi saat ini yaitu kondisi sebelum

penerapan VMI. Kondisi awal nantinya akan dibagi menjadi dua keadaan yaitu

prabencana dan tanggap darurat. Prabencana meliputi persiapan-persiapan yang

dilakukan semua pemain untuk menghadapi bencana. Pembahasan yang dilakukan

akan berputar dalam sistem pengadaan dan pergudangan para pemain.

Pembahasan pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat adalah pembahasan

pada sistem logistik para pemain. Data yang digunakan dalam pembahasan ini

didapatkan dari penelitian sebelumnya (Halim, 2016) dan ada yang ditambahkan

dari hasil wawancara dengan narasumber.

4.1.1 Prabencana Kondisi Awal

Prabencana merupakan kondisi sebelum terjadi bencana yang juga bisa

diartikan sebagai situasi tidak terjadi bencana atau situasi berpotensi terjadi

bencana (PERGUB 13 tahun 2013 pasal 3). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

dalam kondisi ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan penanggulangan bencana

Pengurangan risiko bencana

Pencegahan

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan

Persyaratan analisis risiko bencana

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

Pendidikan serta pelatihan

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Kesiapsiagaan

Peringatan dini

Mitigasi bencana

Fokus penelitian ini berpusat pada bagian pengadaan dan pergudangan

yaitu poin kesatu dan kesembilan. Poin satu difokuskan lebih lanjut pada

http://www.petra.ac.id

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification

http://digilib.petra.ac.id/help.html

22


PERGUB 13 tahun 2013 pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi “alokasi tugas,

kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.” Aturan ini menyatakan bahwa di

dalam kondisi prabencana terdapat fungsi untuk mengalokasikan tugas,

kewenangan dan sumber daya yang ada. Kasus penelitian yang melihat sistem

pengadaan dan pergudangan ini merupakan bagian dari poin yang disebut diatas

lebih tepatnya dalam mendistribusikan sumber daya yang tersedia.

Poin sembilan berbicara tentang kesiapsiagaan yang diterjemahkan pada

PERGUB 13 tahun 2013 pasal 21 ayat 2 huruf a dan c yang berbunyi secara

berurutan “penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan

bencana” dan “penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan

dasar”. Pasal 2 huruf a berhubungan dengan keberlangsungan sistem logistik yang

diterapkan. Sebuah sistem tidak mungkin langsung digunakan bila belum di uji

coba karena masih banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi dan juga pada

kasus ini yang dipertaruhkan adalah sesama manusia. Pasal 2 huruf c berbicara

tentang cara yang tepat untuk memasok barang dan bahan yang dibutuhkan karena

kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi bencana. Persiapan perlu dilakukan

dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan biaya yang berlebih yang

diakibatkan karena penumpukan barang di gudang kemudian barang tersebut

kadaluwarsa dan lain-lain.

4.1.1.1 Jenis Kebutuhan Barang

Perka 07 Tahun 2008 menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang

diperlukan dalam penanganan bencana alam dibagi menjadi beberapa kelompok.

Setiap kelompok barang maupun bahan memiliki tingkat minimal jumlahnya.

Minimal jumlah yang dimaksud adalah jumlah minimal yang akan diberikan

kepada korban di saat mengalami bencana.

Jumlah kebutuhan pada hari terjadinya bencana tentunya bervariasi

namun kebutuhan untuk satu korban bencana akan selalu sama dan disesuaikan

dengan peraturan yang ada. Jenis barang yang diberikan juga disesuaikan dengan

bencana alam yang terjadi. Banjir dalam kasus ini hanya membutuhkan tempat

penampungan, alas tidur, selimut, obat flu, obat kulit, dan kebutuhan makanan.

23


Tabel 4.1 Standar Minimal Bantuan

No Jenis Bantuan Barang/Bahan Standar Minimal

1

Bantuan Tempat

Penampungan/

Hunian Sementara Tempat penampungan

3 meter

persegi/orang

2 Bantuan Pangan

Bahan makanan pokok dan

bahan lauk pauk 400 gram/hari

Makanan dapur umum 2 kali makan/hari

Total bantuan 2100 kcal/hari

3

Bantuan non

Pangan (Peralatan

masak dan makan)

Panci besar dengan pegangan

dan penutup

1 buah/rumah

tangga

Panci sedang dengan pegangan

dan penutup

1 buah/rumah

tangga

Baskom untuk penyiapan dan

penyajian

1 buah/rumah

tangga

Pisau dapur

1 buah/rumah

tangga

Centong kayu

2 buah/rumah

tangga

Ember 40 liter

1 buah/rumah

tangga

Ember 20 liter

1 buah/rumah

tangga

Jerigen 20 liter

1 buah/rumah

tangga

Piring makan 1 buah/orang

Sendok makan 1 buah/orang

Cangkir/Gelas 1 buah/orang

Botol bayi 1 buah/bayi

Bantuan non

Pangan (Kompor,

bahan bakar,

penerangan) Kompor dan bahan bakar disiapkan rutin

Bantuan non

Pangan (Alat-alat

dan perkakas)

Lampu lentera/lilin/penerangan

yang memadai disiapkan rutin

Martil, gergaji, cangkul, sekop,

kapak, parang, gerobak kayu

disesuaikan dengan

kebutuhan/orang

4

Bantuan Sandang

(Perlengkapan

Pribadi)

Perangkat pakaian 1 perangkat/orang

Peralatan tidur

1

perlengkapan/orang

Pakaian(perempuan, anak) 2 perangkat/orang

Perangkat pakaian

dalam(perempuan, anak gadis) 2 perangkat/orang

Seragam sekolah 2 stel/anak

24


Tabel 4.1 Standar Minimal Bantuan (Lanjutan)

No Jenis Bantuan Barang/Bahan Standar Minimal

4

Bantuan Sandang

(Perlengkapan

Pribadi)

Sepatu/alas kaki untuk sekolah 1 pasang/anak

Pakaian khusus beribadah 1 buah/orang

Sepatu/alas kaki 1 pasang/orang

Selimut 100cm X 70 cm (bayi

dibawah 2 tahun) 1 buah/bayi

Alas tidur yang memadai

1 buah/orang

terkena bencana

Alat bantu (tongkat, kursi roda,

dll)

disesuaikan dengan

kebutuhan/orang

Bantuan Sandang

(Kebersihan

pribadi)

Sabun mandi

250

gram/orang/bulan

Sabun cuci

200

gram/orang/bulan

Bahan pembalut

disesuaikan dengan

kebutuhan/orang

Popok cuci (bayu dibawah 2

tahun) 12 buah/bayi

Sikat gigi 1 buah/orang

Pasta gigi

disesuaikan dengan

kebutuhan/orang

5

Bantuan Air Bersih

dan Sanitasi (Air

bersih)

Air bersih untuk 3 hari pertama 7 liter/orang

Air bersih mulai hari keempat 15 liter/orang/hari

Bantuan Air Bersih

dan Sanitasi (Air

minum) Air minum 2,5 liter/orang

Bantuan Tempat

Bersih dan Sanitasi

(Sanitasi)

Tempat sampah

100 liter/10

keluarga

Tempat penyucian 1 tempat/100 orang

6 Bantuan Pelayanan

Kesehatan

Vitamin A (bayi 6-59 bulan)

disesuaikan dengan

kebutuhan/bayi

Vaksinasi campak (bayi 6-9

bulan) 2 kali/bayi/9 bulan

Imunisasi campak (anak 6

bulan-15 tahun)

disesuaikan dengan

kebutuhan/bayi

Pembagian bantuan setidaknya memiliki jumlah minimal seperti yang

tertera pada kolom standar minimal pada Tabel 4.1. Bantuan-bantuan yang

diberikan diklasifikasikan berdasarkan jenis barangnya pada kolom kedua menjadi

6. Enam klasifikasi bantuan tersebut bisa datang dari banyak cara yang salah

satunya adalah donor masyarakat. Proses pemberian bantuan juga bisa dilakukan

25


oleh banyak pihak seperti tim dan BPBD, PMI, masyarakat, dan organisasi

lainnya.

4.1.1.2 Sistem Pengadaan dan Pergudangan Kondisi Awal

Pemain Logistik pada kondisi prabencana terdiri dari lima pemain yaitu

BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI dan pemasok. Kegiatan logistik

utama pada prabencana adalah manajemen rantai pasok yang terdiri dari

manajemen pengadaan dan pergudangan. Setiap pemain memiliki caranya sendiri-

sendiri dalam melakukan pengadaan maupun pergudangan dan untuk setiap

proses semuanya bisa berjalan secara terpisah.

Peran logistik dari setiap pemain pada saat prabencana kurang lebih sama

yaitu pengadaan barang, pengaturan gudang, dan persiapan sistem untuk kondisi

tanggap darurat. Perbedaannya terdapat pada bagaimana mereka melakukan

pengadaan, bagaimana mereka melakukan manajemen gudang, dan bagaimana

mereka merangkai sebuah sistem.

Proses pengadaan yang merupakan bagian dari proses persiapan para

pemain. Pengadaan dari BPBD, Dinkes dan Dinsos memiliki cara pengadaan yang

sama. Khusus PMI memiliki jenis pengadaan yang berbeda yaitu pengadaan

melalui donor. Donor yang didapat bisa dari beberapa pihak seperti masyarakat

yang menyumbang, ada juga organisasi kerohanian, bisa juga dari perusahaan

swasta, dan lain-lain. Pengadaan bagi BPBD, Dinkes, dan Dinsos berbeda dengan

pengadaan yang dilakukan oleh PMI karena mereka bisa dikatakan menjadi

pemain utama dalam penanganan bencana alam sedangkan PMI merupakan mitra

dari BPBD itu sendiri. Pengadaan yang dilakukan oleh BPBD, Dinkes, dan Dinsos

itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis proses pengadaan. Berikut

merupakan jenis pengadaan BPBD, Dinkes, dan Dinsos:

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Pelelangan Sederhana

Pemilihan Langsung

Seleksi Umum

Seleksi Sederhana

26


Sayembara

Kontes

Penunjukan Langsung

Pengadaan Langsung

Beberapa jenis pengadaan ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa

kategori yaitu pengadaan barang/ jasa, pengadaan pekerjaan konstruksi,

pengadaan jasa konsultasi, dan jasa gagasan maupun inovasi. Proses-proses

pengadaan tersebut juga bisa diklasifikasikan berdasarkan nilai barang maupun

jasa yang di lelangkan. Jenis Pengadaan juga bisa diklasifikasikan dengan

berdasarkan siapa yang diperbolehkan untuk mendaftar. Klasifikasi yang terakhir

adalah pada waktu melakukan pengadaan, apakah pengadaan dilakukan pada saat

keadaan darurat atau tidak.

Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Pengadaan

No Jenis

Pengadaan Objek Nilai Pendaftar Keadaan

1 Pelelangan

Umum

Barang/Jasa,

Jasa

Konstruksi

> Rp

5.000.000.000,00

Semua penyedia

barang/ jasa

Tidak

Darurat

2 Pelelangan

Terbatas

Jasa

Konstruksi

Kompleks

Tidak ditetapkan Semua penyedia

yang mampu

Tidak

Darurat

3 Pelelangan

Sederhana

Barang/Jasa ≤ Rp

5.000.000.000,00

Semua penyedia

barang/ jasa

Tidak

Darurat

4 Pemilihan

Langsung

Jasa

Konstruksi

≤ Rp

5.000.000.000,00

Semua penyedia

jasa konstruksi

Tidak

Darurat

5 Seleksi

Umum

Jasa

Konsultasi

> Rp 200.000.000,00 Semua penyedia

jasa konsultasi

Tidak

Darurat

6 Seleksi

Sederhana

Jasa

Konsultasi

≤ Rp 200.000.000,00 Semua penyedia

jasa konsultasi

Tidak

Darurat

7 Sayembara Gagasan,

Kreativitas,

dan Inovasi

Tidak ditetapkan Semua penyedia

gagasan,

kreatifitas,

inovasi

Tidak

Darurat

8 Kontes Barang Tidak ditetapkan Semua penyedia

barang

Tidak

Darurat

27


Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Pengadaan (Lanjutan)

9 Penunjukan

Langsung

Barang/Jasa Tidak ditetapkan Dipilih 1 Tidak

Darurat

10 Pengadaan

Langsung

Barang/Jasa Tidak ditetapkan Dipilih sesuai

kebutuhan

Darurat

Objek pengadaan dibagi menjadi lima yaitu barang, jasa lainnya, jasa

konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa gagasan. Kolom nilai pada Tabel 4.2

menjelaskan batas maksimal dari sekali pegadaian di mana terbagi menjadi dua

dengan batasan maksimal, batasan minimal dan tidak ada batasan sama sekali.

Pengadaan yang tidak memiliki batasan dituliskan dengan “tidak ditetapkan”.

Kolom pendaftar merupakan siapa saja yang bisa mendaftar sebagai peserta

proses pengadaan yang ada. Kolom keadaan menjelaskan tentang kapan proses

pengadaan tersebut boleh dilakukan di mana keadaan tidak darurat dilakukan

sebelum bencana terjadi karena barang akan diterima pada jangka waktu yang

cukup lama tergantung perjanjian. Proses pengadaan dengan keadaan darurat

hanya boleh dilakukan ketika hari tersebut terjadi bencana dan persediaan logistik

tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan korban.

Usulan koordinasi yang nantinya digunakan adalah perjanjian dengan

pemasok menggunakan konsep VMI. VMI itu sendiri merupakan perjanjian

jangka panjang oleh karenanya jenis pengadaan yang diamati lebih lanjut adalah

pengadaan yang objeknya adalah barang, dengan nilai yang besar, pendaftar bisa

siapa saja, dan dengan keadaan yang tidak darurat. Objek yang dipilih adalah

barang karena barang yang memerlukan tempat penyimpanan di gudang,

sedangkan jasa tidak memerlukan inventory sehingga bukan menjadi

permasalahan. Nilai dipilih dengan nilai yang besar karena VMI merupakan

perjanjian jangka panjang dan sangat cocok bila digunakan dalam proses

kesiapsiagaan. Pendaftar dipilih semua karena semua orang bisa berpartisipasi.

Keadaan dipilih keadaan yang tidak darurat karena dibutuhkan waktu yang cukup

lama dalam penerapan VMI. Kondisi diatas sesuai dengan jenis pengadaan

pelelangan umum dan pelelangan sederhana maka dari itu dua jenis pelelangan ini

yang akan dibahas lebih lanjut.

28


Proses pelelangan umum dan sederhana perlu ditambahkan proses

kualifikasi. Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha

serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. pendaftar

lelang semuanya harus di kualifikasi berlebih dahulu untuk memastikan bahwa

barang atau jasa yang mereka berikan sudah termasuk standar dan layak untuk

diberikan pada korban. Usaha yang dimiliki pendaftar juga akan diperiksa di mana

pemasok melanggar sebuah aturan misalnya tidak membayar pajak maka pemain

logistik kemanusiaan tidak akan menggunakan pemasok tersebut.

Pelelangan umum dan sederhana menggunakan pasca kualifikasi yang

merupakan proses kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

Urutan proses untuk pelelangan umum dan pelelangan sederhana dengan pasca

kualifikasi adalah sebagai berikut:

pengumuman

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan

pemberian penjelasan

pemasukan Dokumen Penawaran

pembukaan Dokumen Penawaran

evaluasi penawaran

evaluasi kualifikasi

pembuktian kualifikasi

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

penetapan pemenang

pengumuman pemenang

sanggahan

Proses pertama merupakan pengumuman dari dibukanya pelelangan.

Pelelangan yang dibuka disesuaikan dengan kebutuhan para pemain. Sebagai

contoh terdapat kebutuhan beras maka akan dibuka pelelangan untuk beras.

Proses berikutnya adalah siapa saja yang tertarik untuk ikut pelelangan tersebut

melakukan pendaftaran. Proses ketiga adalah pemberian penjelasan kepada semua

pendaftar mengenai pelelangan yang akan dilakukan dan setelah itu mereka bisa

memasukkan dokumen penawaran mereka. Proses berikutnya dilakukan tanpa

para pendaftar yaitu pembukaan dokumen penawaran kemudian mengevaluasi

29


dokumen tersebut. Proses berikutnya adalah kualifikasi yaitu mengecek apakah

pendaftar sudah sesuai persyaratan yang diberikan. Proses setelah seleksi adalah

penulisan berita acara hasil pelelangan yang diikuti dengan penetapan pemenang.

Penetapan pemenang tersebut dilakukan dengan pertimbangan kelayakan barang

yang diberikan dan juga harga barang itu sendiri. Sanggahan merupakan langkah

terakhir dalam keseluruhan proses pelelangan di mana ada proses untuk

mempertanyakan hasil dari penetapan pemenang dan pemenang benar-benar

ditetapkan ketika masa sanggahan sudah berakhir. Langkah setelah pelelangan

adalah penandatanganan kontrak yang kurang lebih berisi tentang jenis perjanjian

yang dilakukan. Kontrak itu sendiri bisa dilihat pada lampiran 1. Surat penting

lainnya selain perjanjian kontrak adalah surat pesanan yang kurang lebih berisi

tentang jenis barang yang dikirim, jumlah barang yang dikirim, tempat dan

tanggal pengiriman, dan siapa yang bertanggung jawab. Surat pesan bisa dilihat

pada lampiran 2.

4.1.2 Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan kondisi di saat terjadi bencana. Kegiatan

kegiatan yang dilakukan di saat bencana itu terjadi masuk dalam kategori ini.

Penanggulangan bencana yang dimaksud pada kondisi tanggap darurat adalah

sebagai berikut:

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber

daya

Penentuan status keadaan darurat bencana

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Pemenuhan kebutuhan dasar

Perlindungan terhadap kelompok rentan

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pengamatan pada kondisi tanggap darurat juga difokuskan pada bidang

logistik di mana pada kasus ini poin yang diambil adalah poin ke satu, dan ke

empat. Fokus untuk poin pertama dipilih karena meliputi penentuan kebutuhan

dan tindakan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam maupun

buatan yang bisa dilihat pada PERGUB 13 tahun 2013 Pasal 26 Ayat 2 huruf e.

30


Poin keempat meliputi penyediaan bantuan kebutuhan air, pangan, sandang,

pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat

hunian yang bisa dilihat pada PERGUB 13 tahun 2013 Pasal 51 Ayat 1.

Pembagian tugas dari jenis-jenis kegiatan yang ada akan dibagi berdasarkan

fungsi dari setiap pemain misalkan saja dalam pengadaan obat-obatan dilakukan

oleh Dinas Kesehatan.

Organisasi yang ikut serta dalam pengangan bencana alam pada saat

kejadian terdapat empat yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PMI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi yang bertanggung

jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bencana alam

maka dari itu BPBD di sini menjadi koordinator bagi para pemain lainnya.

Pembagian peran yang seperti dikatakan sebelumnya disesuaikan dengan setiap

pemainnya. Penyediaan jenis bahan yang paling terlihat seperti Dinas Kesehatan

sudah pasti terkait dengan obat-obatan, BPBD dengan pendistribusian bantuan

dan tempat hunian sementaranya, kemudian Dinas Sosial dengan tempat hunian

sementara juga dan dapur umum. Kegiatan lain yang ada pada hari terjadinya

bencana adalah pendistribusian evakuasi korban bencana bila diperlukan dan juga

pengadaan langsung bila stok barang melebihi jumlah masyarakat yang

terdampak. Berikut akan dijelaskan satu persatu sistem penaganan bencana alam

dalam pemberian bantuan dari setiap pemain yang terlibat pada kondisi awal ini.

4.1.2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD selaku pemain utama dalam penanganan bencana alam

menyediakan tiga barang utama yang diperlukan korban dalam bencana banjir.

Tiga barang tersebut adalah tempat hunian sementara, alas tidur, dan selimut.

Pemberian bantuan saat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pemberian pada

tempat hunian sementara atau pendistribusian dilakukan dengan mengantar

bantuan ke rumah warga.

31


Warga Pemerintah Daerah BPBD Daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui

alat komunikasi

cepat

Menerima laporan

bencana

Menerima laporan

bencana

Mengutus TRC

untuk assesment

Membuat laporan

bencana

Laporan bencana

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Mendirikan Pos

Komando

Mengkoordinir

seluruh kinerja

tim

Mendistribusikan

bantuan

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

BPBD Provinsi

Menerima laporan

bencana

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan bencana

Persediaan

logistik

cukup?

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik

cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawab

an

Menerima laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Provinsi

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Provinsi

Ya

Membantu Warga

Tidak

Ya

Membeli bahan

yang kurang

Tidak

End

Penanganan Tanggap Darurat BPBD

Gambar 4.1 DFD Alur Penanganan Bencana BPBD Tingkat Daerah

32


Distribusi bantuan yang diberikan BPBD dilakukan dengan alur yang

sudah ditetapkan dari awal. Alur tersebut seperti yang bisa dilihat ada Gambar 4.1

dimulai dari laporan warga yang diserahkan kepada BPBD itu sendiri yang

kemudian diproses oleh BPBD untuk dijadikan laporan bencana dan dilanjutkan

dengan pengecekan persediaan. Jika persediaan daerah BPBD tidak mencukupi

kebutuhan korban maka BPBD akan meminta bantuan BPBD provinsi.

Kemungkinan BPBD provinsi untuk tidak bisa mencukupi kebutuhan daerah

masih ada sehingga bila itu terjadi maka langkah berikutnya adalah untuk

melakukan pembelian barang yang dibutuhkan secara langsung. Kasus tertentu

seperti ini memang diperbolehkan dengan anggaran yang sudah disiapkan untuk

keadaan darurat. Persediaan yang sudah cukup menandakan bahwa BPBD bisa

melakukan langkah berikutnya yaitu untuk mendirikan pos komando dan

mendistribusikan bantuannya sehingga warga bisa menerima bantuan tersebut.

Akhir dari penerimaan bantuan adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban

dari BPBD itu sendiri kemudian akan diserahkan kepada BPBD provinsi sehingga

BPBD provinsi membuat laporan pertanggungjawabannya sendiri.

4.1.2.2 Palang Merah Indonesia

PMI dalam kasus ini berperan sebagai mitra dari BPBD sehingga yang

dilakukan PMI adalah membantu kekurangan dari organisasi lainnya. Bantuan

yang diberikan PMI kurang lebih sama dengan BPBD yaitu alas tidur dan juga

selimut. Alur dari PMI sendiri berbeda dengan BPBD. PMI bisa juga menerima

langsung informasi dari warga mengenai terjadinya bencana alam. Perbedaan dari

BPBD adalah bahwa PMI tidak diberikan anggaran seperti BPBD sehingga tidak

ada proses pembelian bahan yang kurang ketika persediaan masih belum cukup.

Kegiatan-kegiatan lainnya bisa dikatakan kurang lebih sama dengan BPBD.

33


Warga PMI Daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui alat

komunikasi cepat

Menerima laporan

bencana

Mengutus tim

assesment

Membuat laporan

assesment

Laporan assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Mendistribusikan

bantuan dan

membantu memenuhi

kebutuhan organisasi

lainnya

Laporan

pertanggungjawaban

PMI Daerah

PMI Provinsi

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment

Mengirim logistik ke

daerah

Persediaan

logistik cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawaban

daerah

Ya

Membantu Warga

Tidak

Penanganan Tanggap Darurat PMI

Menerima laporan

pertanggungjawaban

PMI Daerah

Laporan

pertanggungjawaban

PMI Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawaban

PMI Provinsi

Laporan

pertanggungjawaban

PMI Provinsi

End

Gambar 4.2 DFD Alur Penanganan Bencana PMI Tingkat Daerah

34


Proses dari PMI dimulai dari laporan warga yang diterima kemudian

dilakukan assesment untuk mengetahui berapa jumlah bantuan yang dibutuhkan.

langkah berikutnya adalah untuk mengecek persediaan mereka dan apabila cukup

maka bisa langsung melakukan pendistribusian bantuan dan juga membantu

organisasi atau pemain lainnya. Apabila barang yang ada di persediaan mereka

tidak cukup maka akan diberikan laporan kepada PMI provinsi untuk meminta

bantuan dari gudang provinsi. PMI provinsi kemudian akan langsung

mengirimkan persediaan mereka sesuai dengan kebutuhan namun apabila tidak

bisa mencukupi maka PMI provinsi hanya mengirimkan sesuai dengan

kemampuan PMI provinsi. Proses ini yang membedakan dengan BPBD di mana

PMI tidak bisa melakukan pembelian secara langsung yang dikarenakan tidak

adanya anggaran seperti yang dimiliki BPBD. Akhir dari pemberian bantuan

kepada warga adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban dari PMI daerah

yang kemudian akan diteruskan ke PMI provinsi sehingga bisa dibuat laporan

pertanggungjawaban dari PMI provinsi. Pembuatan laporan tersebut merupakan

akhir dari alur penanganan bencana alam PMI tingkat daerah.

4.1.2.3 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan pemain yang berperan sepenuhnya dalam

memberikan bantuan berupa penanganan penyakit. Jasa yang mereka berikan

adalah penganan korban itu sendiri dan barang fisik yang mereka distribusikan

adalah obat-obatan. Obat-obatan yang mereka berikan tidak hanya disesuaikan

dengan jumlah korban namun juga disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi.

Kejadian bencana banjir hanya membutuhkan dua jenis obat yaitu obat kulit dan

juga obat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Obat yang diberikan

merupakan obat generik sehingga bantuan bisa diberikan dengan cepat dan

mudah. Obat yang paling umum diberikan untuk ISPA itu sendiri adalah

Paracetamol dan untuk penyakit kulit bisa menggunakan krim Bethametasone

dan Dexamethason. Proses distribusi dari Dinas Kesehatan itu sendiri sama

dengan BPBD maupun PMI namun yang membedakan adalah adanya kegiatan

penanganan penyakit yang dilakukan oleh Rapid Health Assesment (RHA)

sebagai tim yang secara detil akan melaporkan kondisi di lapangan

35


Warga Dinkes Daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui

alat komunikasi

cepat

Menerima laporan

bencana

Mengutus tim

assesment

Membuat laporan

assesment

Laporan assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

obat

Mendistribusikan

bantuan obat-

obatan

Laporan

pertanggungjawaba

n Dinkes Daerah

Dinkes Provinsi

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawaba

n daerah

Menerima laporan

pertanggungjawaba

n Dinkes Daerah

Laporan

pertanggungjawaba

n Dinkes Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawaba

n Dinkes Provinsi

Laporan

pertanggungjawaba

n Dinkes Provinsi

Ya

Membantu Warga

yang membutuhkan

penangnaan

penyakit dan obat

Tidak

Penanganan Tanggap Darurat Dinas Kesehatan

End

Mengutus tim TRC Mengutus Tim RHA

Mendirikan pos

kesehatan

Membuat laporan

RHA

Laporan RHA

Persediaan

logistik cukup?

Ya

Membeli bahan

yang kurang

Tidak

Gambar 4.3 DFD Alur Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Tingkat Daerah

36


Awal dari penanganan bencana alam yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan sama yaitu dengan menerima laporan dari warga yang kemudian ada

proses assesment. Hasil dari assesment yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

kemudian akan terpecah menjadi tiga kegiatan baru. Kegiatan yang pertama

adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang bantuan yaitu obat-obatan.

Kegiatan kedua adalah pengutusan tim TRC untuk pendirian pos dan kegiatan

ketiga adalah pengutusan tim RHA. Kegiatan pertama dimulai dengan pengecekan

persediaan dan apabila cukup maka bisa dilanjutkan dan didistribusikan ke pos

penanganan penyakit yang didirikan oleh tim TRC.

Kegiatan kedua adalah kegiatan pendirian pos tersebut jadi dua kegiatan

ini berjalan secara terpisah. Kegiatan ketiga adalah kegiatan assesment ulang yang

dilakukan oleh tim RHA. Kegiatan ini juga berjalan terpisah dan juga kegiatan ini

tidak berdampak secara langsung ke korban. Setelah pendirian pos dan

pendistribusian obat selesai dilakukan maka dibuat laporan pertanggungjawaban

dari Dinas Kesehatan daerah dari adu tim yaitu tim TRC dan tim RHA. Laporan

yang sudah adi kemudian diberikan kepada Dinas Kesehatan provinsi sehingga

bisa dibuat laporan pertanggungjawaban dari provinsi. Hasil dari laporan tersebut

kemudian menjadi akhir dalam penanganan bencana oleh Dinas Kesehatan.

4.1.2.4 Dinas Sosial

Dinas Sosial bergerak di bidang yang berbeda dengan organisasi lainnya.

Distribusi yang diberikan dari Dinas Sosial adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan

pangan yang disediakan oleh Dinas Sosial berupa Dapur Umum Lapangan

(DUMLAP). Dapur umum ini merupakan dapur yang nantinya menjadi tempat

memasak bahan makanan untuk para korban bencana. Berbeda dengan Dinas

Kesehatan yang mendirikan pos melainkan mendirikan dapur umum. Dinas Sosial

juga memberikan bantun berupa tempat hunian sementara seperti BPBD. Bantuan

makanan yang diberikan Dinas Sosial bervariasi namun yang paling umum adalah

nasi dan juga makanan kaleng seperti sarden dan lain-lain. Kehabisan stok

makanan kaleng pernah terjadi dan rencana cadangan yang diberikan oleh BPBD

adalah makanan siap saji yang kurang bisa dinikmati oleh korban. Bantuan tempat

hunian sementara yang diberikan Dinas Sosial adalah tenda dengan alas tidurnya.

37


Warga Dinsos daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui

alat komunikasi

cepat

Menerima laporan

bencana

Mengutus tim

assesment

Membuat laporan

assesment

Laporan assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Mendirikan dapur

umum dan hunian

sementara

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Dinsos Provinsi

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik

cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawab

an daerah

Menerima laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Provinsi

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Provinsi

Ya

Membantu Warga

Tidak

Penanganan Tanggap Darurat Dinas Sosial

End

Memasak

makanan

Mendistribusikan

makanan

Persediaan

logistik

cukup?

Ya

Membeli bahan

yang kurang

Tidak

Gambar 4.4 DFD Alur Penanganan Bencana Dinas Sosial Tingkat Daerah

38


Dinas sosial memiliki kegiatan yang hampir sama persis dengan

organisasi lainnya yaitu dimulai dengan menerima laporan dari warga. Laporan

tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan assesment. Hasil dari assesment

kemudian digunakan untuk mengecek persediaan yang ada. Bila persediaan cukup

maka didirikannya dapur umum lapangan dan bila tidak cukup maka akan

meminta bantuan dari provinsi dan apabila provinsi tidak bisa memenuhi maka

ada proses pembelian bahan secara langsung. Persiapan yang sudah selesai

dilakukan dilanjutkan dengan proses memasak makanan dan pada akhirnya

didistribusikan kepada korban bencana. Akhir dari proses memberikan bantuan

adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban dinas sosial dan akan diberikan ke

Dinas Sosial provinsi sehingga bisa dibuat laporan pertanggungjawaban Dinas

Sosial Provinsi. Akhir dari proses penanganan bencana alam dari Dinas Sosial

adalah terselesaikannya pembuatan lapor pertanggungjawaban tersebut.

4.1.3 Kekurangan pada Kondisi Awal

Sistem pada kondisi awal dirancang dengan tujuan untuk mencari waktu

minimal dalam penanganan bencana alam tanpa melibatkan pihak luar. Penjelasan

mengenai model awal sudah menunjukkan hal itu tercapai dengan menggunakan

gudang di daerah terlebih dahulu kemudian bila ada kekurangan setiap pemain

daerah segera menginformasikan ke pemain provinsi sehingga pemain provinsi

bisa langsung mengirimkan bantuannya.

Kondisi ini akan sangat menguntungkan selama pemain daerah memiliki

kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan korban selama suatu periode

hingga pengadaan berikutnya. Kenyataannya kemampuan dari gudang pemain

daerah tidak sebesar kebutuhan korban bencana sehingga hampir setiap periode

selalu ada permintaan bantuan ke pemain provinsi. Akibat dari kejadian ini adalah

timbulnya biaya pengiriman dari provinsi yang seharusnya bisa dihilangkan.

Kasus ini mengantisipasi pemain provinsi untuk menyiapkan barang

bantuan dengan jumlah yang besar. Berhubungan juga dengan kejadian bencana

yang tidak bisa diprediksi kapan, dimana dan banyaknya daerah yang harus

ditangani maka bisa dibayangkan berapa besar barang yang harus disimpan.

Mengetahui bahwa rata-rata penduduk dari sebuah desa adalah kurang lebih 970

39


KK, pemain provinsi harus bisa menyiapkan barang untuk jaga-jaga untuk kondisi

terburuknya.

Kondisi terburuk yang bisa terjadi ada 2 antara terjadi bencana terus-

menerus selama musim hujan dan di setiap daerah terjadi bencana atau selama

musim hujan tidak ada bencana sekalipun. Permasalahan yang timbul dari kondisi

ini adalah perawatan barang-barang yang disimpan tersebut. Jika barang yang

disiapkan bisa langsung digunakan maka tidak akan menjadi masalah namun

apabila hanya terjadi beberapa bencana dalam satu musim hujan maka akan tersisa

barang bantuan dengan jumlah yang besar.

Barang yang disimpan dikategorikan memadai dua yaitu yang memiliki

umur dan tidak. Barang yang dikategorikan memiliki umur merupakan barang

yang memiliki tanggal kadaluwarsa seperti makanan. Barang yang dikategorikan

tidak memiliki umur adalah barang-barang semacam tenda. Kedua jenis barang

yang disimpan memiliki kelemahannya masing-masing. Kelemahan untuk barang

yang berumur tentunya bisa kadaluwarsa dan apabila jumlah barang yang

disimpan jumlahnya sangat besar dan semuanya kadaluwarsa maka semua barang

tersebut akan dibuang sia-sia. Barang yang tidak kadaluwarsa terkadang memiliki

kebutuhan khusus seperti tenda harus dicuci. Timbul biaya perawatan lainnya

untuk beberapa barang yang disimpan. Semua permasalahan ini merupakan

kelemahan dari kondisi awal.

4.2 Kondisi Usulan

Kondisi usulan merupakan kondisi sesudah diterapkan VMI. Penerapan

VMI dilakukan pada perjanjian kontrak melalui lelang yang telah disetujui oleh

kedua pihak. Penerapan ini tidak mempengaruhi proses pelelangan hanya saja

terdapat perubahan pada proses pengirimannya. Perjanjian yang disertakan bisa

meliputi waktu pengiriman, tempat tujuan, jumlah barang yang dikirim dan

persyaratan lainnya.

Perjanjian VMI akan berbeda untuk setiap perjanjian antar perusahaan.

perjanjian yang baik akan memberikan keuntungan yang seimbang bagi dua belah

pihak. Kesuksesan penerapan VMI sangat kecil dan tanpa komitmen yang baik

antar dua organisasi VMI tidak akan pernah bisa berjalan.

40


Gambar 4.5 Desain Koordinasi VMI

Desain VMI yang akan digunakan untuk permasalahan ini akan

dirancang dari koordinasi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (Balcik,

et al., 2010). Gambar 4.5 merupakan model koordinasi yang sama dengan Gambar

2.1. Koordinasi ini mengharapkan bahwa pemasok dan donatur bisa ikut serta

dalam pendistribusian bantuan ke korban bencana, namun pada kasus ini hanya

akan dipertimbangkan pemasoknya saja. Permasalahannya adalah VMI pada

umumnya menceritakan perjanjian antara dua buah pihak yaitu satu pemasok dan

satu pelanggan sedangkan kasus penanganan bencana memerlukan sebuah desain

yang bisa digunakan untuk semua jenis pemasok.

4.2.1 Prabencana

Proses distribusi bantuan dengan VMI diawali dengan pelelangan yang

diadakan pemain logistik kemanusiaan. Pelelangan dilakukan dengan cara yang

sama pada kondisi awal hanya saja pemasok yang diperbolehkan mendaftar harus

memiliki gudang di daerah bencana. Pada kasus ini lokasi gudang pemasok

diharapkan berada di dalam atau sekitar kabupaten Pasuruan.

Proses akhir dari pelelangan adalah dipilihnya satu pemenang dari semua

pendaftar. Pemenang yang dipilih kemudian menandatangani kontrak perjanjian.

Kontrak yang ditandatangani akan meliputi beberapa persyaratan yang dimulai

41


dari durasi lamanya kontrak berlaku. Kejelasan persyaratan VMI pada kontrak

bisa dilihat pada Gambar 4.6.

Start

Mencari tahu kapan musim hujan

mulai

Menentukan periode kontrak yang

disesuaikan dengan musim hujan (6

bulan)

Menentukan jenis bantuan

Pemain daerah membayar penalti

dengan nilai 6 bulan biaya inventory

Mencari tahu lama musim hujan

Mencari tahu rata-rata jumlah KK

terdampak per daerah dari

Kabupaten yang bersangkutan

Menentukan jumlah bantuan

berdasarkan jumlah KK

terdampak terbesar pada

kabupaten yang bersangkutan

Selama periode kontrak

pernah terjadi bencana?

Ya

Tidak

Pemasok menyiapkan bantuan

sesuai dengan jumlah yang

ditentukan

A B

Gambar 4.6 Proses VMI

42


Tim pemain daerah melakukan

assesment untuk mengetahui

jumlah KK terdampak

End

Pemain daerah memberikan

informasi ke pemasok yang

bersangkutan

Pemasok mengirimkan bantuan

dengan jumlah berdasarkan hasil

assesment dari pemain daerah

Bantuan dikirimkan ke pos lokasi

bencana menggunakan kendaraan

milik pihak ketiga

Bantuan dikirimkan ke pos lokasi

bencana menggunakan kendaraan

milik pemasok

Pemasok mengisi ulang stok

Pemasok memiliki

kemampuan transportasi?

Tidak

Ya

Periode kontrak habis?Tidak

Ya

Apakah di sisa periode

kontrak terjadi bencana ?

Tidak

Ya

A

B

Gambar 4.6 Proses VMI (Lanjutan)

43


Jenis dan jumlah bantuan adalah hal yang ditentukan berikutnya. Jenis

disesuaikan dengan kebutuhan dari korban bencana pada bencana banjir. Sebagai

contoh apabila pemasoknya adalah toko obat maka jenis obat yang dibutuhkan

alah obat kulit dan flu. Jumlah bantuan disesuaikan dengan jumlah KK yang

terdampak. Kejadian terburuk yang bisa terjadi adalah terjadi bencana di tempat

terpadat. Contoh pada kasus ini adalah Bangil dengan rata-rata jumlah KK

terdampak 2176. Pemasok setidaknya bisa menyediakan jumlah bantuan sebesar

KK terdampak di Bangil sehingga bila terjadi bencana di kabupaten Pasuruan,

semua kebutuhan korban bisa terpenuhi.

Kemungkinan yang bisa terjadi pada enam bulan periode kontrak ada

dua. Kondisi yang pertama adalah kondisi dengan terjadinya bencana. Apabila

terjadi bencana maka tim assesment pemain daerah akan melakukan assesment

untuk mengetahui berapa kebutuhan korban pada daerah yang terkena banjir.

Hasil dari assesment tersebut kemudian diberikan kepada pemasok daerah.

Pemasok daerah kemudian diharuskan untuk mengirimkan bantuan tersebut ke

pos yang didirikan di lokasi bencana. Apabila pemasok memiliki transportasi

maka bisa mengirimkan secara langsung, namun apabila pemasok tidak memiliki

transportasi maka pemasok bisa menggunakan jasa pihak ketiga.

Langkah berikutnya adalah mengecek periode kontrak apakah sudah

selesai atau belum. Bila periode kontrak sudah habis maka selesailah perjanjian

antara pemasok dan pemain daerah pada musim tersebut. Apabila periode kontrak

belum habis maka pemasok diharapkan untuk mengisi ulang stok yang sudah

digunakan sehingga bila terjadi banjir di hari yang dekat maka kebutuhan korban

masih bisa dipenuhi.

Apabila terjadi banjir pada sisa periode maka tim assesment pemain

daerah akan melakukan assesment lagi dan seterusnya. Apabila tidak terjadi

bencana pada sisa periode maka perjanjian pun selesai untuk musim hujan

tersebut.

Kemungkinan yang terakhir adalah bahwa selama periode enam bulan

kontrak. Kondisi ini tentunya akan merugikan pihak pemasok maka dari itu bila

hal ini terjadi pemain daerah akan dikenakan penalti sebagai ganti rugi pemasok.

44


Penalti yang diberikan sebesar 6 bulan inventory. Pembayaran penalti akan

menutup perjanjian antar pemasok dan pemain daerah pada musim tersebut.

4.2.2 Tanggap Darurat

Perbedaan yang ada pada keadaan tanggap darurat adalah pada proses

permintaan bantuan. Kondisi usulan memberikan setiap pemain pemasok barang

kebutuhannya sendiri-sendiri sehingga di saat mereka membutuhkan bantuan dari

para pemasok, setiap pemain akan melakukan kontak secara personal.

Kemungkinan yang bisa terjadi adalah apabila persediaan para pemasok masih

tidak bisa mencukupi kebutuhan korban. Permasalahan ini akan diatasi dengan

meminta bantuan dari provinsi. Khusus PMI saja yang tidak perlu untuk memiliki

pemasok karena pada keadaan penanganan bencana PMI merupakan mitra dari

BPBD dan bara bantuan yang diberikan juga sama dengan BPBD maka dari itu

hanya dibutuhkan satu pemasok.

4.2.2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permintaan barang oleh BPBD pada kondisi usulan adalah kepada

pemasok selimut, matras, dan tenda. Selimut dan matras untuk pendistribusian

bantuan dan tenda untuk pembuatan hunian sementara. Perbadaan yang terjadi

pada kondisi ini adalah bahwa terdapat pemain baru yang ikut serta dalam

pendistribusian bantuan yaitu pemasok daerah BPBD. Proses yang dijalankan

pemasok pada kondisi ini bisa dilihat pada kotak merah pada Gambar 4.7.

45


Warga Pemerintah Daerah BPBD Daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui

alat komunikasi

cepat

Menerima laporan

bencana

Menerima laporan

bencana

Mengutus TRC

untuk assesment

Membuat laporan

bencana

Laporan bencana

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Mendirikan Pos

Komando

Mengkoordinir

seluruh kinerja

tim

Mendistribusikan

bantuan

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

Pemasok Daerah

Menerima laporan

bencana

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan bencana

Persediaan

logistik

cukup?

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik

cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawab

an

Ya

Membantu Warga

Tidak

Ya

Penanganan Tanggap Darurat BPBD

Meminta Bantuan

kepada BPBD

Provinsi

Tidak

BPBD Provinsi

Menerima laporan

bencana

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan bencana

Persediaan

logistik

cukup?

Mengirim logistik

ke daerah

Menerima laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Provinsi

Laporan

pertanggungjawab

an BPBD Provinsi

Ya

End

Membeli bahan

yang kurang

Tidak

Gambar 4.7 DFD Alur Penanganan Bencana BPBD Kondisi Usulan

4.2.2.2 Dinas Kesehatan

Permintaan barang oleh Dinas Kesehatan pada kondisi usulan adalah

kepada pemasok obat-obatan. Obat-obatan yang diperlukan adalah obat ISPA dan

kulit. Perbadaan yang terjadi pada kondisi ini adalah bahwa terdapat pemain baru

yaitu apotek Kimia Farma yang bisa dilihat pada kotak merah pada Gambar 4.8.

46


Warga Dinkes Daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui alat

komunikasi cepat

Menerima laporan

bencana

Mengutus tim

assesment

Membuat laporan

assesment

Laporan assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

obat

Mendistribusikan

bantuan obat-obatan

Laporan

pertanggungjawaban

Dinkes Daerah

Pemasok Daerah

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment


daerah

Persediaan

logistik cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawaban

daerah

Menerima laporan

pertanggungjawaban

Dinkes Daerah

Laporan

pertanggungjawaban

Dinkes Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawaban

Dinkes Provinsi

Laporan

pertanggungjawaban

Dinkes Provinsi

Ya

Membantu Warga

yang membutuhkan

penangnaan

penyakit dan obat

Tidak

Penanganan Tanggap Darurat Dinas Kesehatan

End

Mengutus tim TRC Mengutus Tim RHA

Mendirikan pos

kesehatan

Membuat laporan

RHA

Laporan RHA

Persediaan

logistik cukup?

Ya

Meminta Bantuan

Dinkes Provinsi

Tidak

Dinkes Provinsi

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment


daerah

Persediaan

logistik cukup?

Ya

Membeli bahan yang

kurang

Tidak

Gambar 4.8 DFD Alur Penanganan Bencana Dinkes Kondisi Usulan

47


4.2.2.3 Dinas Sosial

Permintaan barang oleh Dinas Sosial pada kondisi usulan adalah kepada

pemasok Tenda. Tenda di sini diperlukan untuk pembuatan hunian sementara.

Pemasok tenda terkadang susah untuk ditemukan, bisa juga melalui persewaan

tenda. Proses yang dilakukan Dinas Sosial saat tanggap darurat bisa dilihat pada

kotak merah pada Gambar 4.9.

48


Warga Dinsos daerah

Start

Memberi laporan

bencana melalui

alat komunikasi

cepat

Menerima laporan

bencana

Mengutus tim

assesment

Membuat laporan

assesment

Laporan assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Mendirikan dapur

umum dan hunian

sementara

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Pemasok Daerah

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik

cukup?

Membuat laporan

pertanggungjawab

an daerah

Menerima laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Daerah

Membuat Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Provinsi

Laporan

pertanggungjawab

an Dinsos Provinsi

Ya

Membantu Warga

Tidak

Penanganan Tanggap Darurat Dinas Sosial

End

Memasak

makanan

Mendistribusikan

makanan

Persediaan

logistik

cukup?

Ya

Meminta Bantuan

kepada Dinsos

Provinsi

Tidak

Dinsos Provinsi

Menerima laporan

assesment

Menyiapkan

kebutuhan logistik

Laporan assesment

Mengirim logistik

ke daerah

Persediaan

logistik

cukup?

Ya

Membeli bahan

yang kurang

Tidak

Gambar 4.9 DFD Alur Penanganan Bencana Dinsos Kondisi Usulan

49


4.2.3 Keuntungan Model Usulan

Keuntungan yang bisa didapat dari model usulan ini yang pertama

tentunya dari sisi biaya. Biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih kecil. Biaya itu

sendiri terdiri dari transportasi dan inventory. Biaya transportasi bisa lebih kecil

karena jarak gudang pemasok yang diharapkan lebih dekat ke lokasi bencana

dibandingkan dengan jarak dari gudang provinsi ke lokasi bencana.

Biaya inventory bisa mengalami penurunan karena pemain logistik

daerah tidak perlu lagi menyimpan barang di dalam gudangnya. Keuntungan lain

selepas dari biaya adalah tentang kadaluwarsa. Kemungkinan untuk barang

kadaluwarsa bisa dihilangkan karena pada saat barang disimpan di lokasi

pemasok, barang tersebut masih bisa dijual dan kemudian di isi ulang dengan

barang dengan tanggal kadaluwarsa yang baru.

Keuntungan yang terakhir berasal dari sisi kapasitas gudang. Kapasitas

gudang daerah bisa diperbesar. Kapasitas gudang yang awalnya terbatas, sekarang

bisa membesar akibat bantuan dari pemasok. Keuntungan ini bisa membuat

pemain daerah tidak tergantung lagi dengan pemain provinsi.

4.3 Model Awal

Model yang dibuat adalah modifikasi dari model yang pernah buat

sebelumnya (Halim, 2016). Modifikasi yang dilakukan adalah perbaikan beberapa

model matematis dari beberapa variabel dan juga terdapat penghapusan variabel

yang ternyata tidak dibutuhkan. Modifikasi yang diberikan adalah perluasan

batasan model di mana pada model milik Halim tidak mempertimbangkan

kapasitas dari setiap pemain. Model awal yang baru ini mengikutsertakan

kapasitas gudang sebagai bahan yang dipertimbangkan. Kapasitas akan

mempengaruhi waktu respon karena bila barang yang dibutuhkan tidak bisa

dipenuhi dengan persediaan gudang daerah maka akan dikirimkan bantuan dari

provinsi. Waktu respon akan selalu menambah hingga bantuan datang dan

kebutuhan para korban sudah terpenuhi semua. Model ini membahas tentang

kapasitas setiap gudang para pemain yang dikhususkan untuk bencana banjir.

Barang-barang yang dipertimbangkan adalah jumlah matras, selimut, tenda, dan

obat-obatan. Matras selimut bisa disediakan oleh BPBD dan PMI, Tenda

50


disiapkan oleh BPBD dan Dinas Sosial, dan obat-obatan disediakan oleh Dinas

Kesehatan.

Batasan lain yang diperluas adalah periode berjalannya simulasi. Model

sebelumnya (Halim, 2016) hanya menjalankan simulasi untuk satu kali kejadian

sedangkan model yang baru bisa menjalankan simulasi dalam suatu periode

waktu. Periode yang diberikan untuk model yang baru adalah satu bulan.

Perluasan batasan ini mengakibatkan adanya ketergantungan kapasitas dari satu

kejadian bencana ke kejadian berikutnya. Kondisi ini juga dipertimbangkan dalam

model yang dibuat.

51


Gambar 4.10 Model Awal

Waktu ResponWaktu pengiriman

bantuan ke rumah

Jumlah perahu

distribusi Dinsos

Waktu ketersediaan

bantuan

Daya tampung

perahu distribusi

dinsos

Jumlah bantuan

untuk rumah

Lama Bantuan

Jumlah KK

terdampak

Waktu pembelian

barang

Waktu pengiriman

dari BPBD provinsi

ke posko

Waktu pengiriman

dari gudang BPBD

daerah ke posko

Waktu Pengiriman

dari PMI provinsi ke

posko

Waktu pengiriman

dari gudang PMI ke

posko

Waktu laporan

masyarakat ke

pemerintah daerah

Waktu laporan dari

pemerintah daerah

ke BPBD daerah

Waktu assesment

TRC BPBD

Waktu BPBD

daerah mengutus

TRC BPBD

Waktu laporan

masyarakat ke PMI

daerah

Waktu PMI daerah

mengutus tim

assesment

Waktu assesment tim

PMI

Kapasitas gudang

BPBD provinsiKapasitas gudang

BPBD daerah

Kapasitas gudang

PMI daerah

Kapasitas gudang

PMI provinsi

Tempat bencana

Lama Pembuatan

Hunian Sementara

Kapasitas gudang

hunian BPBD

provinsi

Kapasitas gudang

hunian BPBD daerah

Waktu Pengiriman

dari Dinsos provinsi

ke posko

Waktu pengiriman

dari gudang Dinsos

ke posko

Kapasitas gudang

hunian Dinsos daerah

Kapasitas gudang

hunian Dinsos

provinsi

Waktu laporan

masyarakat ke

Dinsos daerah

Waktu assesment

TRC Dinsos

Waktu Dinsos

daerah mengutus

TRC Dinsos

Lama Evakuasi

Waktu pengiriman

makanan ke rumah

Jumlah perahu

evakuasi BPBD

Waktu ketersediaan

makanan

Daya tampung

perahu evakuasi

BPBD

Waktu persiapan DU

Lama Distribusi

Makanan

daya tampung

perahu makanan

Dinsos

Jumlah perahu

makanan Dinsos

Lama penanganan

penyakit per orang

Jumlah personil

Dinsos DU

Jumlah porsi makanan

Waktu pengantaran

korban ke pos

kesehatan

Waktu pengiriman

makanan ke pos

Kapasitas personil

Dinsos DU

Waktu pengiriman

dari Dinkes daerah

ke pos kesehatan

Waktu ketersediaan

obat

Waktu pengiriman

dari Dinkes provinsi

ke pos kesehatan

Waktu penanganan

penyakit di lapangan

Waktu Dinkes

daerah mengirim tim

assesment Jumlah personil pos

kesehatan

Lama penanganan

penyakit

Waktu Dinkes

daerah mengutus

TRC kesehatan

Waktu laporan

masyarakat ke

Dinkes daerah

Kapasitas Dinkes

daerah

Kapasitas Dinkes

provinsi

Kecepatan perahu

Jarak antar rumah

Kecepatan perahu

distribusi Dinsos

Lama distribusi

Dinsos

Lama Evakuasi per

KK

kecepatan perahu

dinsos

Lama distribusi

makanan per rumah

Lama Pembuatan

Hunian Sementara

per orang

52


Model pada Gambar 4.10 menggambarkan kondisi awal yaitu koordinasi

yang dilakukan pada saat ini namun untuk satu kali kejadian saja. Kotak bisa

menggambarkan nilai konstan maupun yang bisa dirumuskan dalam model

matematis. Kotak yang berwarna merah adalah awal dari model ini yang diawali

dengan empat kotak. Empat kotak tersebut adalah para pemain yang menerima

laporan dari warga. Sama halnya dengan DFD yang sebelumnya dijelaskan bahwa

telah menerima laporan dari warga maka setiap pemain memiliki tim assesment

sendiri-sendiri untuk mengetahui kebutuhan korban. Jumlah yang kemudian

muncul dari hasil assesment kemudian akan diproses untuk memperisapkan

bantuan yang akan diberikan kepada korban. Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap

pemain disesuaikan dengan DFD yang sudah dibuat sebelumnya.

Akhir dari setiap proses kegiatan akan ditandai oleh warna kuning yang

mewakili waktu dari setiap kegiatan utama yang dilakukan oleh para pemain.

Lima kotak kuning tersebut mewakili lama bantuan, lama evakuasi, lama

distribusi makanan, lama pembuatan hunian sementara, dan lama penanganan

penyakit. Kelima kotak tersebut akan berujung pada kotak yang berwarna hijau

yang merupakan tujuan akhir dari model ini yaitu perhitungan waktu respon.

Waktu respon itu sendiri dipilih dari nilai maksimum antara lima kegiatan utama

atau kotak kuning karena setiap kegiatan bisa dilakukan secara terpisah.

Kotak yang berwarna biru merupakan variabel yang mengalami

perubahan rumus atau merupakan variabel yang baru di tambahkan. Variabel yang

di tambahkan adalah kapasitas dari setiap pemain di daerah maupun di provinsi.

Variabel yang dimodifikasi adalah waktu ketersediaan bantuan, waktu pengiriman

bantuan ke rumah waktu ketersediaan obat waktu pengiriman dari gudang para

pemain ke pos, dan waktu pengiriman makanan ke rumah. Terdapat dua variabel

berwarna kuning yang juga dimodifikasi yaitu untuk lama evakuasi dan lama

pembuatan hunian sementara. Variabel-variabel ini akan dibahas lebih lanjut

nantinya.

Model yang sudah dibuat ini kemudian di rancang untuk bisa berjalan

selama satu bulan. Sisa kapasitas dari kejadian pertama akan digunakan untuk

kejadian berikutnya dan seterusnya. Perhitungan untuk setiap variabel pada

akhirnya juga akan di rata-rata. Diambil 3 kejadian saja dalam satu periode bulan

53


karena keterbatasan software untuk menampung variabel. Tiga diambil dari rata-

rata kejadian dalam sebulan dari data masa lalu yaitu pada tahun 2011-2015. Tiga

kejadian tersebut diurutkan dari kiri ke kanan.

Tiga kejadian yang dijalankan di atas akan juga dipengaruhi oleh nilai

random yang menyatakan terdapat beberapa kejadian yang akan terjadi dalam

sebulan. Kasus ini memiliki kemungkinan tidak terjadi sama sekali atau nol,

terjadi sekali, terjadi dua kali dan terjadi tiga kali. Misal keluar angka 2 pada nilai

random maka waktu yang diperhitungkan adalah rata-rata dari kejadian satu dan

kedua.

Terdapat juga nilai random mengenai waktu antar kejadian. Nilai yang di

random berada antara nol hingga rata-rata jeda antar kejadian yaitu tiga. Nilai

tersebut diberikan untuk mempertimbangkan pengisian ulang barang bantuan.

Misalkan saja rentan waktu antar kejadian melebihi waktu pengisian ulang maka

gudang pada kejadian kedua dikembalikan ke posisi semula yaitu pada keadaan

penuh. Sebaliknya, bila jarak antar kejadian lebih kecil dari jadwal pengisian

ulang maka kapasitas yang akan digunakan adalah kapasitas sisa dari kejadian

sebelumnya. Bisa juga bila terjadi kejadian yang terjadi pada tempat yang berbeda

namun terjadi pada waktu yang sama. Kondisi tersebut akan terjadi apabila nilai

random yang di hasilkan adalah nol.

54


Gambar 4.11 Causes Tree Waktu Respon

Gambar 4.11 merupakan causes tree yang bisa digunakan sebagai alat

bantu untuk mendefinisikan hubungan antar variabel pada model. Waktu respon

itu sendiri dipengaruhi oleh 5 variabel utama dan setiap variabel juga dipengaruhi

oleh variabel yang berada pada cabang dari variabel itu sendiri. Variabel yang

dirumuskan dalam model matematis ada yang masih tetap menggunakan model

matematis yang dirumuskan di penelitian sebelumnya (Halim, 2016) dan ada juga

yang diubah.

Tabel 4.4 Data Model Pertama

No Variabel Data Sumber

1 Jumlah KK terdampak Lampiran 3 (Halim, 2016)

2 Jumlah penduduk dalam 1 KK 4 orang asumsi

3 Jumlah desa dalam satu kecamatan Rata-rata jumlah desa

terdampak di 1 kecamatan

Data BPBD

Pasuruan

55


Tabel 4.4 Data Model Pertama (lanjutan)


4 Jarak antar rumah Tabel 4.4 google earth

5 KK yang membutuhkan bantuan di rumah 72% total KK terdampak wawancara

6 KK yang membutuhkan bantuan di pos 28% total KK terdampak wawancara

LAMA DISTRIBUSI BANTUAN

1 Jumlah perahu distribusi Dinsos 5 perahu wawancara

2 Daya tampung perahu distribusi Dinsos 200 paket / perahu wawancara

3 Waktu pembelian barang 1 jam wawancara

4 Waktu laporan masyarakat hingga

assessment BPBD 6 jam wawancara


assessment PMI 6 jam SOP PMI

6 Waktu pengiriman BPBD daerah ke posko Lampiran 3 google earth

7 Waktu pengiriman BPBD provinsi ke posko Lampiran 3 google earth

8 Waktu pengiriman PMI daerah ke posko Lampiran 3 google earth

9 Waktu pengiriman PMI provinsi ke posko Lampiran 3 google earth

10 Kapasitas gudang BPBD daerah 2410 buah wawancara

11 Kapasitas gudang BPBD provinsi 20000 buah wawancara

12 Kapasitas gudang PMI daerah 100 buah wawancara

13 Kapasitas gudang PMI provinsi 500 buah wawancara

14 Lama distribusi Dinsos 4 menit wawancara

15 Kecepatan perahu distribusi dinsos 12 km/jam wawancara

LAMA EVAKUASI

1 Kecepatan perahu 15 km/jam wawancara

2 Jumlah perahu evakuasi BPBD 5 perahu wawancara

3 Daya tampung perahu evakuasi BPBD 12 orang wawancara

4 Lama evakuasi per KK 4 menit wanwancara

LAMA DISTRIBUSI MAKANAN


assessment Dinsos 24 jam wawancara

56




2 Waktu pengiriman Dinsos Jawa Timur ke

posko Lampiran 3 google earth

3 Waktu pengiriman Dinsos Pasuruan ke posko Lampiran 3 google earth

4 Waktu persiapan dapur umum

3 jam ditambah waktu

tempuh Dinsos

Pasuruan ke posko

wawancara

5 Jumlah personil Dinsos DU 10 orang setiap 1000

KK wawancara

6 Kapasitas personil Dinsos DU 36 bungkus / orang /

jam wawancara

7 Daya tampung perahu makanan Dinsos 2000 bungkus wawancara

8 Jumlah perahu makanan Dinsos maksimum 26 perahu wawancara

9 Lama distribusi makanan per rumah 2 menit Wawancara

10 Kecepatan perahu Dinsos 12 km/jam wawancara

LAMA PEMBUATAN POSKO TANGGAP DARURAT

1 Waktu pengiriman BPBD Jawa Timur ke


2 Waktu pengiriman BPBD Pasuruan ke posko Lampiran 3 google earth

3 Waktu pengiriman Dinsos Jawa Timur ke


4 Waktu pengiriman Dinsos Pasuruan ke posko Lampiran 3 google earth

5 Kapasitas gudang hunian BPBD daerah 600 wawancara

6 Kapasitas gudang hunian BPBD provinsi 120 wawancara

7 Kapasitas gudang hunian Dinsos daerah 165 wawancara

8 Kapasitas gudang hunian Dinsos provinsi 480 wawancara

LAMA PENANGANAN PENYAKIT

1 Waktu laporan masyarakat hingga pengantaran

korban ke pos kesehatan 24 jam wawancara

2 Waktu pengiriman Dinkes provinsi ke posko Lampiran 3 google earth

57




3 Waktu pengiriman Dinkes daerah ke posko Lampiran 3 google earth

4 Lama penanganan penyakit per orang 3 menit / pasien wawancara

5 Jumlah personil pos kesehatan 1 dokter / 1000 KK wawancara

6 Jumlah pasien 20% dari total

pengungsi wawancara

7 Kapasitas gudang Dinkes daerah 200 wawancara

8 Kapasitas gudang Dinkes provinsi 2500 wawancara

Variabel yang memiliki perubahan adalah jarak dari pos ke rumah, waktu

pengiriman makanan ke rumah, lama evakuasi, lama pembuatan hunian

sementara,dan waktu pengiriman makanan ke rumah. Model Variabel pertama

yang mengalami perubahan adalah jarak dari pos ke rumah diubah dengan jarak

antar rumah. Jarak ini didapat dengan mengambil nilai rata-rata jarak antar rumah

di kabupaten Pasuruan. Rata-rata jarak antar rumah itu sendiri didapatkan dari

observasi melalui google earth dengan cara menggunakan alat bantu ruler. Ruler

tersebut digunakan untuk mengukur jarak satu rumah dengan rumah yang lain di

kabupaten Pasuruan dan diambil 40 data.

58


Tabel 4.5 Jarak Antar Rumah

N

o

Jarak antar Rumah (meter)

Bang

il Beji

Rejo

-so

Kra

ton

Gra

ti

Win

o-

ngan

Rem

ban

g

Pohjentr

ek

Purwoda

di

Ngu

ling

Gondan

gwetan

Purwosa

ri

Pand

aan

Lumba

ng

Gemp

ol

Sukore

jo

Pasrepa

n

Kejaya

n

1 6,67 7,47 5,76 7,28 9,3 10,34 8,67 9,46 7,98 9,69 9,35 9,6 12,8 7,16 10 7,39 8,16 12,69

2 5,4 5,39 5,7 8,51 7,6 8,83 7,56 7,42 12,61 7,81 10,04 8,5 10,54 7,83 8,69 7,48 8,53 7,2

3 5,46 7,75 7,13 6,3 8,38 9,7 10,5

7 7,63 11,24 5,99 7,32 7,41 7,65 8,61 8,44 12,32 11,6 8,23

4 6,88 7,5 6,23 5,52 7,28 10,99 7,14 7,44 7,95 6,95 6,47 7,17 11,09 8,67 6,39 7,03 6,72 6,56

5 5,93 6,67 7,12 5,29 7,69 10,81 7,57 6,39 8,8 9,17 12,05 7,84 10,17 7,8 6,91 7,81 8,01 9,2

6 5,27 7,11 5,44 7,87 10,2

5 9,99 9,11 9,24 8,66 9,83 6,01 7,05 12,64 8,95 9,16 9,72 8,17 8,51

7 6,42 7,92 7,09 6,54 8,01 6,9 10,1

1 13,29 10,36 7,95 6,81 8,49 6,73 7,24 9,95 10,1 9,41 8,58

8 6,31 7,69 6,4 7,17 7,52 5,42 6,1 7,62 13,38 8,9 8,85 7,32 10,42 7,42 9,5 15,86 11,47 7,19

9 4,91 6,46 7,34 6,72 7,22 8,11 7,43 6,72 6,05 9,99 9,21 7,88 12,07 10,29 8,44 7,78 16,55 12,03

10 6,12 6,74 9,1 6,42 9,32 9,43 7,15 8,36 9,41 8,33 7,62 10,29 12,29 7,54 6,72 11,04 9,34 7,96

11 6,05 8,11 8,05 5,94 6,89 9,36 6,28 7,3 8,31 7,25 13,18 8,6 9,1 7,26 11,86 6,76 8,48 7,13

12 4,81 5,99 7,35 6,92 6,6 8,47 6,74 10,56 13,13 12,3

3 8,81 8,32 8,08 6,62 8,49 9,84 13,8 8,78

13 5,99 8,04 7,8 5,35 7,25 8,6 5,04 8,66 9,02 11,0

8 5,89 8,79 9,44 7,96 7,23 10,55 6,69 6,32

14 6,07 7,43 8,29 7,31 8,81 7,55 5,83 5,96 13,8 8,47 9,13 6,4 13,04 8,44 6,32 8,51 8,9 8,94

15 6,65 7,45 7,2 7,13 7,01 8,59 5,89 8,13 10,1 7,92 10,4 6,56 9,65 6,75 9,52 8,45 10,75 11,75

16 6,67 6,23 6,89 6,52 9,18 7,2 5,97 7,32 10,73 7,71 6,38 7,92 10,11 10,28 8,62 11,9 6,09 5,67

17 7,02 12,2

3 7,52 7,65 6,84 8,16 8,5 7,42 10,39 8,15 7,96 7,98 8,17 9,55 7,84 12,19 8,82 5,92

18 6,69 6,68 6,32 6,55 6,68 6,79 4,56 8,6 6,85 8,23 7,34 11,92 11,81 7,86 10,25 9,3 7,43 10,95

19 6,15 6,01 6,95 7,77 6,89 8,06 7,24 9,5 8,33 10,8

2 6,62 6,97 11,83 7,99 11,51 9,23 6,3 7,98

20 5,89 7,32 8,27 7,02 8,6 7,68 8,68 12,58 8,6 9,59 8,36 8,26 9,34 6,51 10,09 9,91 5,32 8,8

59


Tabel 4.5 Jarak Antar Rumah (Lanjutan)

No Bangil Beji Rejo-

so Kra-

ton Grati

Wino-

ngan Rem-

bang Pohje

ntrek Purw

odadi Ngu-

ling

Gonda

ng-

wetan

Purw

osari Panda

an Lum

bang Gemp

ol Sukor

ejo Pasre

pan Kejay

an

21 6,31 5,84 7,41 5,68 7,76 8,81 10,71 8,87 6,4 9,44 8,85 10,42 14,12 7,33 10,29 8,27 9,36 8,29

22 6,53 7,3 6,65 7,47 8,56 8,42 9,16 8,21 9,6 11,6 10,2 9,04 9,08 7,74 9,18 9,04 10,25 8,7

23 5,98 7,18 7,24 6,75 8,64 7,73 7,56 11,7 9,7 15,46 9,38 8,24 9,85 6,86 9,79 8,07 8,7 9,66

24 7,22 7,98 6,47 6,21 9,56 7,08 5,56 7,71 7,63 10,77 9,55 6,34 13,03 7,02 10,9 12,95 10,99 12,12

25 6,42 7,54 9,41 8,73 8,97 10,18 11,17 10,2 9,38 10,2 6,38 7,21 9,56 7,55 9,96 9,78 6,75 9,89

26 5,24 7,36 7,4 7,4 7,56 7,3 14,21 7,95 10,7 8,56 10,22 10,08 8,49 8,33 7,31 6,97 11,87 7,35

27 6,15 9,55 9,59 7,96 7,3 7,27 9,96 9,66 10,21 7,87 9,59 10,6 12,56 7,15 10,89 12,82 11,39 9,5

28 6,57 8,89 6,38 7,44 8,54 6,68 12,19 8,04 7,68 6,61 8,21 9,31 10,72 7,83 7,83 8,38 7,75 8,02

29 7,81 7,39 6,4 5,77 6,96 7,88 8,87 8,97 9,92 8,92 9,67 6,12 7,75 7,06 6,5 8,11 9,58 6,96

30 7,51 7,16 8,7 4,79 6,33 7,56 9,14 11,09 7,48 15,31 12,45 7,02 12,32 7,84 7,95 13,3 6,97 9,84

Ra

ta-

rat

a

6,2366

66667

7,4126

66667

7,2533

33333

6,7993

33333

7,9166

66667

8,3296

66667

8,1556

66667

8,7333

33333 9,48

9,3633

33333

8,7433

33333 8,255

10,481

66667 7,848

8,8843

33333

9,6953

33333

9,1383

33333

8,6906

66667

Ra

ta-

rat

a

8,412074074

60


Hasil perhitungan untuk rata-rata jarak antar rumah adalah 8,41 meter atau

0,00841 km. Nilai ini akan digunakan sebagai perwakilan jarak antar rumah.

Model lainnya yang berubah adalah pada waktu pengiriman bantuan ke rumah.

Perhitungan bantuan ke rumah dihitung dengan mempertimbangkan

pulang pergi kapal yang mendistribusikan bantuannya. Banyaknya pulang pergi

akan ditentukan dengan membagi bantuan yang harus didistribusikan dengan

jumlah kapal yang ada. Pertimbangan lain yang diberikan adalah lamanya bantuan

itu diberikan perumusan ini juga diberlakukan untuk kedua kegiatan lainnya yang

bisa dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Perbedaan Antar Variabel Pendistribusian Bantuan

Variabel Waktu pengiriman

bantuan ke rumah Lama evakuasi

Waktu distribusi

makanan ke rumah

1 Jumlah Bantuan

untuk rumah

Jumlah KK

terdampak Jumlah porsi makanan

2 Lama distribusi

Dinsos

Lama evakuasi

per KK

Lama distribusi

makanan per rumah

3 Kecepatan perahu

distribusi Dinsos Kecepatan perahu

Kecepatan perahu

Dinsos

4 Jumlah perahu

distribusi Dinsos

Jumlah perahu

evakuasi BPBD

Jumlah perahu

makanan Dinsos

5

Daya tampung

perahu distribusi

Dinsos

Daya tampung

perahu evakuasi

BPBD

Daya tampung perahu

makanan Dinsos

6 Waktu ketersediaan

bantuan

Waktu assesment

TRC BPBD

Waktu Ketersediaan

makanan

Variabel lainnya mengalami perubahan adalah waktu ketersediaan

makanan, waktu ketersediaan bantuan dan lama pembuatan hunian sementara.

Konsep dari ketiga proses ini adalah sama yaitu memperhatikan persediaan dari

setiap kapasitas. Mengenai kelengkapan variabel yang lain bisa dilihat pada

Lampiran 4.

4.1.3.2 Model Verifikasi dan Validasi

Model Model yang sudah dibuat kemudian akan di uji verifikasi dan

validasinya. Uji verifikasi yang dilakukan dengan cara melihat perbandingan

61


waktu respon apabila terdapat kenaikan jumlah KK yang terdampak. Berikut

merupakan grafik yang menggambarkan jumlah KK dan waktu respon.

Gambar 4.12 Verifikasi Model

Gambar 4.12 memperlihatkan bahwa model yang dibuat sudah

terverifikasi dengan melihat bahwa jumlah KK yang meningkat mengakibatkan

waktu respon juga meningkat. Model yang terverifikasi kemudian akan di uji

validitasnya terhadap keadaan nyata. Proses validasi yang dilakukan dengan

membandingkan hasil model dengan keadaan nyata yang memiliki lima variabel

lama distribusi bantuan, lama pembuatan hunian sementara, lama Penanganan

penyakit, lama evakuasi dan lama distribusi makanan. Hasil yang menyatakan

bahwa model yang dibuat sudah valid adalah bahwa tidak melebihi batas

maksimum dari penanganan bencana yang sesungguhnya. Data batas maksimum

tersebut diambil dari penelitian sebelumnya (Halim, 2016).

0

500

1000

1500

2000

2500

1

37

73

10

9

14

5

18

1

21

7

25

3

28

9

32

5

36

1

39

7

43

3

46

9

50

5

54

1

57

7

61

3

64

9

68

5

72

1

75

7

79

3

82

9

86

5

90

1

93

7

97

3

Jumlah KK terdampak Waktu Respon

62


Tabel 4.7 Validasi Model

Waktu Hasil Simulasi

Kondisi Awal (jam)

Data Maksimum

dari Masa Lalu

(jam)

Lama bantuan (jam) 16,30 96

Lama pembuatan posko tanggap

darurat (jam) 68,08 96

Lama evakuasi (jam) 37,53 96

Lama distribusi makanan (jam) 31,68 48

Lama penanganan penyakit

(jam) 28,16 48

Hasil simulasi model dari kelima variabel semuanya dibawah batas

maksimum keadaan yang sesungguhnya. Hasil dari perbandingan ini menyatakan

bahwa model sudah valid. Model yang sudah terverifikasi dan valid ini kemudian

bisa digunakan untuk membuat model usulan.

4.4 Model Usulan

Model yang baru dibuat berdasarkan jalannya proses tanggap darurat

dengan penerapan VMI yang dimodifikasi. Perubahan yang diberikan terhadap

model disesuaikan dengan DFD BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang

dibuat sebelumnya. Data yang digunakan dalam model usulan dapat dilihat pada

Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Data Model Usulan


1

Waktu pengiriman dari gudang

pemasok bantuan daerah ke posko

(Carrefour)

Lampiran 3 google earth

2


pemasok obat daerah ke pos kesehatan

(KimiaFarma)


3


pemasok hunian daerah ke posko

(Mountstone)


4 Kapasitas pemasok bantuan daerah 9000 Asumsi

5 Kapasitas pemasok obat daerah 9000 Asumsi

6 Kapasitas pemasok hunian daerah 9000 Asumsi

63


Tabel 4.8 Data Model Usulan (Lanjutan)

7 Jumlah Truk BPBD Provinsi 1 buah Wawancara

8 Jumlah Truk Dinkes Provinsi 1 buah Wawancara

9 Jumlah Truk Dinsos Provinsi 1 buah Wawancara

10 Kecepatan Truk 40 km/jam Asumsi

11 Konsumsi Bahan Bakar Truk 4,5 km/liter (Carmudi, 2016)

12 Harga Bahan Bakar Truk RP 5.150,00

/liter

(seputarhargaterkini,

2016)

13 Bunga Bank Kredit 9,75% (BI, 2016)

14 Harga Barang Bantuan Rp 200.000,00

/buah Wawancara

15 Harga Barang Obat Rp 5.840,00

/paket (FarmasiAsia, 2013)

16 Harga barang Hunian Rp 35.000,00

/paket (Mountstone, 2016)

Data kapasitas diasumsikan dengan jumlah yang besar untuk memastikan

bahwa persediaan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan daerah. Waktu

perjalanan dari gudang pemasok ke lokasi pos didapatkan melalui aplikasi google

earth dengan cara perhitungan yang sama pada model awal. Lokasi yang

ditetapkan untuk pengadaan bantuan (selimut dan matras) adalah Carrefour, lokasi

untuk obat-obatan adalah Kimia Farma, dan lokasi yang ditetapkan untuk tenda

adalah Mountstone. Ketiga tempat tersebut berada dalam lingkup Kabupaten

Pasuruan. Terdapat juga penambahan variabel harga yang nantinya digunakan

sebagai perbandingan. Model usulan dapat dilihat pada Gambar 4.13.

64


Gambar 4.13 Model Usulan

Waktu ResponWaktu pengiriman

bantuan ke rumah

Jumlah perahu

distribusi Dinsos

Waktu ketersediaan

bantuan

Daya tampung

perahu distribusi

dinsos

Jumlah bantuan

untuk rumah

Lama Bantuan

Jumlah KK

terdampak

Waktu pembelian

barang

Waktu pengiriman

dari BPBD provinsi

ke posko

Waktu pengiriman

dari gudang BPBD

daerah ke posko

Waktu Pengiriman

dari PMI provinsi ke

posko

Waktu pengiriman

dari gudang PMI ke

posko

Waktu laporan

masyarakat ke

pemerintah daerah

Waktu laporan dari

pemerintah daerah

ke BPBD daerah

Waktu assesment

TRC BPBD

Waktu BPBD

daerah mengutus

TRC BPBD

Waktu laporan

masyarakat ke PMI

daerah

Waktu PMI daerah

mengutus tim

assesment

Waktu assesment tim

PMI

Kapasitas gudang

BPBD provinsiKapasitas gudang

BPBD daerah

Kapasitas gudang

PMI daerah

Kapasitas gudang

PMI provinsi

Tempat bencana

Lama Pembuatan

Hunian Sementara

Kapasitas gudang

hunian BPBD

provinsi

Kapasitas gudang

hunian BPBD daerah

Waktu Pengiriman

dari Dinsos provinsi

ke posko

Waktu pengiriman

dari gudang Dinsos

ke posko

Kapasitas gudang

hunian Dinsos daerah

Kapasitas gudang

hunian Dinsos

provinsi

Waktu laporan

masyarakat ke

Dinsos daerah

Waktu assesment

TRC Dinsos

Waktu Dinsos

daerah mengutus

TRC Dinsos

Lama Evakuasi

Waktu pengiriman

makanan ke rumah

Jumlah perahu

evakuasi BPBD

Waktu ketersediaan

makanan

Daya tampung

perahu evakuasi

BPBD

Waktu persiapan DU

Lama Distribusi

Makanan

daya tampung

perahu makanan

Dinsos

Jumlah perahu

makanan Dinsos

Lama penanganan

penyakit per orang

Jumlah personil

Dinsos DU

Jumlah porsi makanan

Waktu pengantaran

korban ke pos

kesehatan

Waktu pengiriman

makanan ke pos

Kapasitas personil

Dinsos DU

Waktu pengiriman

dari Dinkes daerah

ke pos kesehatan

Waktu ketersediaan

obat

Waktu pengiriman

dari Dinkes provinsi

ke pos kesehatan

Waktu penanganan

penyakit di lapangan

Waktu Dinkes

daerah mengirim tim

assesment Jumlah personil pos

kesehatan

Lama penanganan

penyakit

Waktu Dinkes

daerah mengutus

TRC kesehatan

Waktu laporan

masyarakat ke

Dinkes daerah

Kapasitas Dinkes

daerah

Kapasitas Dinkes

provinsi

Kapasitas pemasok

bantuan daerah

Waktu pengirimandari gudang

pemasok bantuandaerah ke posko

Kapasitas gudang

pemasok hunian

daerah


pemasok huniandaerah ke posko

Kapasitas pemasok

obat daerah


pemasok obatdaerah ke pos

kesehatan

Biaya Transportasi

Jumlah truk BPBD

Kecepatan Truk

Konsumsi bahan

bakar truk

Harga bahan bakar

Biaya inventoryBunga bank kredit

Harga barang bantuan

Biaya Transportasi

hunian

Jumlah truk dinsos

Biaya inventory

hunian

Harga barang

bantuan hunian

Biaya Transportasi

distribusi obatJumlah truk dinkes

Biaya inventory obat

Harga barang obat

Kecepatan perahu

Jarak antar rumah

Lama Evakuasi per

KK

Kecepatan perahu

distribusi Dinsos

Lama distribusi

Dinsos

kecepatan perahu

dinsos

Lama distribusi

makanan per rumah

65


Terlihat pada Gambar 4.13 terdapat beberapa variabel yang berwarna

biru. Variabel yang berwarna biru menandakan bahwa variabel tersebut

merupakan variabel tambahan yang diberikan pada model ini. Tambahan variabel

pada model usulan ini adalah variabel kapasitas para pemasok dan lama waktu

pengiriman dari gudang pemasok ke pos penanganan bencana. Model usulan yang

dijalankan selama 1 bulan periode bisa dilihat pada Lampiran 5.

4.5 Hasil Simulasi

Model yang baru kemudian disimulasikan dan mendapatkan hasil yang

baru. Perbandingan hasil yang dilakukan adalah pada bagian tiga variabel yang

dibahas yaitu lama bantuan, lama pembuatan hunian sementara, dan lama

penganan penyakit. Perbandingan hasil baru model usulan dapat dilihat pada

Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Waktu Tiga Variabel

Waktu

Hasil Simulasi

Kondisi Awal

(jam)

Hasil Simulasi

Kondisi Baru

(jam)

Perbedaan

(menit)

Lama bantuan 16,30 15,80025643 29,72

Lama pembuatan posko

tanggap darurat 68,08 68,485186 -24,30

Lama penanganan

penyakit 28,16 27,7938918 22,07

Terlihat bahwa data hasil dari model usulan memberikan waktu yang

lebih singkat diakibatkan dengan jarak dari provinsi ke pos yang digantikan

dengan jarak gudang pemasok ke pos. Hasil dari usulan memang memberikan

data waktu yang lebih singkat kecuali untuk lama pembuatan posko. Kondisi ini

menyatakan bahwa terkadang lokasi yang berada pada satu kabupaten belum tentu

bisa mengirimkan barang dengan waktu yang lebih cepat karena bisa saja rute

terdekatnya harus melalui rute yang memutar.

4.6 Perbandingan Biaya Logistik

Kondisi awal memperhitungkan biaya transportasi dari gudang daerah ke

pos, biaya transportasi dari gudang provinsi ke pos, dan biaya inventory gudang

66


daerah. Kondisi usulan memperhitungkan biaya transportasi dari gudang pemasok

ke pos, biaya transportasi dari gudang provinsi ke pos, dan biaya penalti bila

terjadi.

Perhitungan dilakukan pada kedua model yang sudah dibuat. Variabel

baru akan disertakan pada kedua model. Variabel tersebut adalah total biaya

inventory dan total biaya transportasi. Perhitungan yang akan digunakan sebagai

biaya inventory adalah perkalian antara jumlah barang yang disimpan, bunga

bank, dan harga dari barang itu sendiri. Perhitungan yang digunakan untuk biaya

transportasi adalah perkalian antara jarak yang ditempuh, konsumsi bahan bakar,

harga bahan bakar, jumlah kendaraan yang digunakan. Model matematis untuk

kedua perhitungan bisa dilihat sebagai berikut:

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑖 × 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑗

(4.1)

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑖 × (𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑘 ×

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑖 𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑠) × 2/𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑘 ∗

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 (4.2)

Dimana:

i : BPBD, Dinkes, Dinsos, PMI dan Pemasok

j : bantuan(matras dan selimut), obat, hunian

Tabel 4.10 Hasil Perbandingan Biaya Transportasi

Distribusi Biaya Transportasi Awal Biaya Transportasi

Usulan

Total Biaya Rp24.095.547,00 Rp23.380.075,00

Selisih Biaya Rp715.472,00

Hasil dari perhitungan biaya bisa dilihat pada Tabel 4.10. Biaya

transportasi yang dikeluarkan dengan model yang pertama adalah

Rp24.095.547,00 dan untuk model usulan adalah Rp23.380.075,00. Perhitungan

biaya ini adalah hasil perhitungan untuk periode 6 bulan. Selisih yang positif

sudah menandakan bahwa dari sisi transportasi biaya bisa ditekan. Perhitungan

biaya yang lainnya bisa dilihat dari sisi inventory. Perhitungan inventory

dilakukan terlepas dari model karena model saat ini hanya bisa menjalankan

kejadian untuk satu bulan.

67


Perhitungan inventory dilakukan untuk kedua kemungkinan kejadian

yaitu apabila terjadi bencana dan apabila tidak terjadi bencana. Perhitungan akan

disesuaikan dengan perjanjian VMI yang sudah dibahas sebelumnya. Kondisi bila

tidak terjadi kejadian untuk model awal adalah pemain membeli barang di awal

dan barang tersebut disimpan hingga akhir periode. Kondisi bila tidak terjadi

bencana untuk model usulan adalah barang akan disimpan oleh pemasok dan saat

akhir periode pemain akan membeli barang tersebut beserta dengan penaltinya.

Perhitungan akan dilakukan dengan asumsi bahwa harga beli barang sama.

Tabel 4.11 Hasil Perbandingan Biaya Inventory

Jumlah

Kebutuhan

Harga

Barang Bunga

Total Keadaan

Awal

Total Keadaan

Usulan

Bantuan 6266,88 Rp200.000,00 0,0975 Rp1.986.600.960,00 Rp733.224.960,00

Hunian 2437,12 Rp35.000,00 0,0975 Rp135.199.232,00 Rp49.900.032,00

Obat 1740,8 Rp5.840,00 0,0975 Rp16.113.541,00 Rp5.947.269,00

Total

Biaya Rp2.137.913.733,00 Rp789.072.261,00

Selisih Rp1.348.841.472,00

Perbandingan biaya yang diperlihatkan adalah Rp1.348.841.472,00.

Keuntungan yang besar sudah bisa didapatkan dengan melihat kondisi terburuk

bagi pemain logistik yaitu yang tidak ada kejadian. Kondisi disaat terjadi bencana

akan juga membawa keuntungan bagi pemain karena inventory yang sisa pada

saat kondisi ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan saat tidak terjadi

bencana maka dari itu biaya yang dikeluarkan juga pasti lebih kecil dengan

kondisi awal. Pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan usulan ini bisa

membawa untung kepada pemain daerah. Analisa sensitivitas untuk biaya

inventory bisa dilihat pada Tabel 4.12

68


Tabel 4.12 Analisa Sensitivitas Biaya Inventory

Faktor Pengali Harga Barang Selisih Total Biaya

1 Rp1.348.841.472,00

1,1 Rp1.269.934.246,00

1,2 Rp1.191.027.020,00

1,3 Rp1.112.119.794,00

1,4 Rp1.025.393.945,00

1,5 Rp954.305.341,00

1,6 Rp875.398.115,00

1,7 Rp796.490.889,00

1,8 Rp717.583.663,00

1,9 Rp638.676.437,00

2 Rp559.769.211,00

2,1 Rp480.861.985,00

2,2 Rp401.954.759,00

2,3 Rp323.047.533,00

2,4 Rp244.140.306,00

2,5 Rp165.233.080,00

2,6 Rp86.325.854,00

2,7 Rp7.418.628,00

2,8 -Rp71.488.598,00

Terlihat pada Tabel 4.12 bahwa terdapat kolom pengali dan kolom

selisih. Kolom pengali merupakan nilai yang dikalikan dengan harga barang milik

pemasok untuk kondisi usulan. Bisa saja bahwa harga yang diberikan pemasok

akan lebih tinggi yang diakibatkan perjanjian ini. peningkatan harga yang

diberikan adalah setiap 10% dan setiap peningkatan tersebut akan dihitung selisih

biaya yang baru. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa pemain daerah baru akan rugi

ketika harga dari pemasok mencapai 2,8 kali dari harga normal. Hasil dari ini

menyarankan untuk menolak perjanjian dengan pemasok apabila hara yang

diberikan 2,8 kali lipat harga normal.

Documents

4. PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Awal · Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang Pendidikan serta pelatihan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Kesiapsiagaan Peringatan