7/18/2013

1

B K N

Rakor Pengadaan CPNS 2013Jakarta, 18 Juli 2013

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

B K NAgenda

7/18/2013

2

B K N

DASAR HUKUM

1. PP NO. 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga HonorerMenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

2. PP NO. 43 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang PengangkatanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

3. PP NO. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang PengangkatanTenagaHonorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

4. SE Menpan No:05 Tahun 2010 tentang PendataanTenaga Honoreryang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah

5. SE Menpan no : 03 Tahun 2012 tentangTenaga Honorer Kategori I dan DaftarNamaTenaga Honorer Kategori II

6. Perka BKN NO. 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer

B K N

PP NO. 56/2012 Pasal 6a :

(1) Pengangkatan TH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melaluipemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasardan dan kompetensi bidang sesama honorer.

(2) S l k i ji t t li k t i d TH b i di k d t (1)

Persyaratan Pengangkatan Tenaga Honorer KII

(2) Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama TH sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan satu kali dengan materi tes kompetensi dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisiyang ditetapkan pemerintah.

(3) Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan olehKonsorsium PTN yang dibentuk oleh Menteri urusan bidang pendayagunaan aparaturnegara bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangpendidikan.

(4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan Instansi Pemerintah dan provinsi dilaksanakanoleh PPK masing-masing. Sedangkan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernurselaku wakil pemerintah di wilayah provinsi.

(5) Kelulusan berdasarkan passing grade yang ditetapkan menpan atas pertimbanganKemendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium PTN.

(6) Pengumuman kelulusan dilakukan oleh Menpan dan RB.(7) TH yang lulus ujian TKD (Tes Kompetensi Dasar) dilakukan TKB (Tes Kompetensi

Bidang) dengan mempertimbangkan dedikasi oleh masing-masing instansi.

7/18/2013

3

B K NTantangan

Kerasnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitasKerasnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas

Peningkatan kualitas proses bisnis dan hasil test

penerimaan

Biaya penyelenggaraan yang efisien.

B K NPrinsip Pengadaan CPNS

1. Objektif : proses pelaksanaan pengadaan CPNS sesuai dengan keadaan yang

sesungguhnya

2. Transparan : proses pelaksanaan pengadaan CPNS dilaksanakan secara terbuka

3. Kompetitif : penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentup p p g

(passing grade) dan atau nilai terbaik seluruh peserta

4. Akuntabel : seluruh proses pengadaan CPNS dapat dipertanggung jawabkan kepada

stakeholders maupun masyarakat

5. Bebas KKN : seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi

dan nepotisme.

6. Non diskriminatif : dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar

berdasarkan suku agama ras jenis kelamin dan golonganberdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin dan golongan

7. Tidak dipungut biaya : pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam pengadaan CPNS

8. Efektif : pengadaan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

9. Efisien : penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya

seminimal mungkin.

7/18/2013

4

B K N

• Pendataan yang benar

• Uji Publik Data TH

• Pendaftaranpeserta test

• Penentuan lokasi

• Pengolahan LJK• Penetapan

kelulusanUji Publik Data TH KII

• Penetapan final peserta test

test• Pengamanan soal• Distribusi soal &

LJK• Pengawasan

pelaksanaan test• Pengumpulan

hasil Ujian

• Pengumumanmelalui web

B K N

Pendataansesuai SE.PAN

0531-12-2010

Pendataansesuai SE.PAN

03/2012

BKN Mengumumkan

listing TH KII

Penyampaianlisting keInstansi

Uji Publikselama 21 hari

Instansimeneliti

keberatan/sanggahan selama

45 hari

Mekanisme Penetapan Daftar Peserta Test TH KII

Menpan menyampaikanhasil QA ke BKN

TMK pemberkasan NIP

Timnas menyampaikanTMK Verval

Database TH KII

P i d ft TH

Instansi menyampaikanusul tambahan

Instansi menyampaikanhasil Uji Publik

Menpan menyampaikanhasil ATT I ke BKN

Hasil keberatan QA &ATT

Menpan menyampaikanhasil ATT II ke BKN

Penyampaian daftar THKII definitif ke Instansi

7/18/2013

5

B K N

Daftar TetapTH K-II

PenyusunanSoal danformat LJK(KonsorsiumP l )

PencetakanSoal LJK Pendistribusian ke Instansi

PenyerahanHasil Test keInstansiditandatangani olehPanselnas) ni olehKonsorsiumdanPansenal

PengumumanHasil Test olehInstansi danmelalui Web, koran danmedia lainnya

PersiapanTest olehInstansi

PengumumanPelaksanaanTest

PelaksanaanTKD,TKB

(September 2013)

PengolahanHasil Test olehKonsorsium

media lainnya

B K N

Pusat PengolahanLokasi Testing

Alternatif 1.

ScannerProses Pengolahan

Server Pengumuman/publish

Alternatif 2.Pusat PengolahanLokasi Testing

Packing LJK Un-packing LJK

7/18/2013

6

B K N

TMK 19.667

Data Awal152.310

ValidasiSi t

QA BPKP 71 467

MK 51.700ATT II 20.810

Sistem140.410

VervalMK : 71.467

TMK : 68.943

Uji Publik(Maret2012)71.467

Keberatan32.023

MK : 810

71.467

PERTEK FORMASI QA = 50.620ATT =1.091

Jmlh : 51.711

ATT MK Diatas50020.810

FORMASI DISERAHKAN 29.454

Lanny Jaya 667

MK 1.091

Penetapan NIP 26.637

ATT32

Daerah8.645

Meluncur keTH KII26.394

TMK 1.679

TH K II 1.189

Otorisasi 27 Inst 3.521

B K NProfile Tenaga Honorer Kategori IIProfile Tenaga Honorer Kategori II

1. Sebaran TH K-II :• Instansi Pusat = 32.• Pemprop/Kot/Kab = 508

2 Jumlah TH K II :2. Jumlah TH K-II :• Instansi Pusat = 72.054 (12%)• Pemprop/Kab/Kota = 541.865 (88%)

3. Pendidikan :• 77% TH K-II memiliki tingkat pendidikan maksimal SLTA

4. Jenis Tugas :• 54% Tenaga Teknis/Administratif lainnya54% Tenaga Teknis/Administratif lainnya,• 42% bertugas sebagai Tenaga Pendidik• 4% Tenaga Penyuluh atau Kesehatan

5. Usia :• 65% usia TH K-II dibawah 35 tahun (per Januari 2005)

7/18/2013

7

B K N

Instansi

JUMLAH TH II BKN  ( SE 05 

MENPAN 2010 )     31‐12‐

Data Awal Tambahan

Luncuran TH Kategori I Paska Uji Publik

VerVal ATT.I ATT.II QA KeberatanQA

TMS Penetapan

Jumlah Luncura

Usul Tambahan Totalkol.3+4+11+12+1Belum

Tabel 1 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Sumber DataKeadaan : 16 Juli 2013

2010 QA NIP n K-I 11+12+13

BelumProses Sdh.Proses

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Pusat 80.628 54.504 15 10.538 - 10.245* 2.836 1.532* 622 25.773 678* 4.161 85.131

Daerah 575.694 485.019 1.975 15.851 1.184 4.098* 4.331 6.141* ‐ 31.605 7.896* 33.505 560.000

Pusat + Daerah 656.322 539.523 1.990 26.389 1.184 14.343* 7.167 7.673* 622 57.378 8.574* 37.666 645.131

-Yang sudah proses di database 613.919* Belum ada data perseorangan

B K N

InstansiTingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2 S3 Jumlah

Pusat 2.571 5.616 42.158 511 3.275 2.834 18 14.969 99 3 72.054

Tabel 2.1 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan di Instansi Pusat/DaerahKeadaan Tanggal 16 Juli 2013

Daerah 14.721 47.612 362.778 5.220 21.717 24.929 98 64.724 65 1 541.865

Pusat + Daerah 17.292 53.228 404.936 5.731 24.992 27.763 116 79.693 164 4 613.919

PendidikanInstansi

Pusat Daerah Pusat +

SD-SLTP11%

Dipl.II-Dipl.III9%

Str.I-Str.III13%

Tabel 2.2 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan di Instansi Pusat/Daerah

Keadaan Tanggal 16 Juli 2013

Fig.1: Sebaran TH K-II Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan

Keadaan Tanggal 16 Juli 2013

Pusat Daerah Daerah

SD-SLTP 8.187 62.333 70.520

SLTA-Dip.I 42.669 367.998 410.667

Dipl.II-Dipl.III 6.127 46.744 52.871

Str.I-Str.III 15.071 64.790 79.861

Jumlah 72.054 541.865 613.919

SLTA-Dip.I67%

7/18/2013

8

B K N

Fig.2 : Sebaran TH K-II Dirinci Menurut Kelompok Tugas di Instansi Pusat/DaerahKeadaan Tanggal 16 Juli 2013

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

Pendidik Kesehatan Penyuluh Tek/Adm. Jumlah Daerah 235,288 15,536 5,085 285,956 541,865Pusat 23,314 1,674 251 46,815 72,054

B K N

Instansi yang Mempunyai TH K II

Instansi belum/tidak melapor hasil uji publik

Instansi sudah melapor hasil uji publik

RINCIAN TH K II PASCA UJI PUBLIK PER 16 JULI 2013

528

507

21

Instansi yang usul penambahannya tidak sesuai aplikasi dantidak ada formulir

217

46 240

Instansi yang mengusulkan Penambahan TH K II 268

41

Instansi yang usul penambahannya sesuai aplikasi

Instansi yang selesai update 397

Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi

Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi yang belumsesuai aplikasi

46.240

Jumlah usul dihapus seluruh Instansi

Instansi yang sudah menyampaikan Update Bidang StudiGuru

8.182

388

Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi sesuai Aplikasi

Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi

37.666

8.574

7/18/2013

9

B K N

NO INSTANSI

1 Kementerian Perhubungan2 Pemerintah Propinsi Aceh3 Pemerintah Kab. Aceh Barat

DAFTAR INSTANSI YANG MENGUSULKAN PENAMBAHAN TH K2 TIDAK SESUAI APLIKASIKeadaan 17 Juli 2013

4 Pemerintah Kab. Aceh Jaya5 Pemerintah Kota Langsa6 Pemerintah Kota Lhokseumawe7 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai8 Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara9 Pemerintah Kota Medan

10 Pemerintah Kab. Siak11 Pemerintah Kab. Solok12 Pemerintah Kab. Padang Pariaman13 Pemerintah Kab. Dharmasrayay14 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin15 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu16 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir17 Pemerintah Kab. Banyuasin18 Pemerintah Kab. Empat Lawang19 Pemerintah Kab. Rejang Lebong20 Pemerintah Kab. Lampung Tengah

B K N

21 Pemerintah Kab. Pekalongan

22 Pemerintah Kab. Karanganyar

23 Pemerintah Kab. Wonogiri

24 Pemerintah Kab. Mojokerto

25 Pemerintah Kab. Bangkalang

26 Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah

27 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

28 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara

29 Pemerintah Kab. Minahasa

30 Pemerintah Kab. Boalemo

31 Pemerintah Kab. Pohuwato

32 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara

33 Pemerintah Kab. Soppeng

34 Pemerintah Kab. Bombana

35 Pemerintah Kota Bima

36 Pemerintah Propinsi NTT

37 Pemerintah Kab. Ende

38 Pemerintah Kab. Maluku Tengah

39 Pemerintah Kab. Puncak Jaya

40 Pemerintah Kab. Sarmi

41 Pemerintah Kab. Manokwari

7/18/2013

10

B K N

NO INSTANSI1 Kementerian Perdagangan2 Badan Standardisasi Nasional3 Pemerintah Kab. Aceh Timur4 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya5 Pemerintah Kota Subulussalam

DAFTAR INSTANSI BELUM MELAPORKAN HASIL UJI PUBLIK TH K IIKeadaan 17 Juli 2013

5 Pemerintah Kota Subulussalam6 Pemerintah Kota Tanjung Balai7 Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan8 Pemerintah Kota Bekasi9 Pemerintah Kab. Wonosobo10 Pemerintah Kab. Kebumen11 Pemerintah Kab. Katingan12 Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara13 Pemerintah Kab. Bolmon Timur14 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur15 Pemerintah Kab. Merauke16 Pemerintah Kab. Jayawijaya17 Pemerintah Kab. Paniai18 Pemerintah Kab. Lanny Jaya19 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni20 Pemerintah Kab. Kaimana21 Pemerintah Kab. Majene

B K N