4 Dokumen Rb Penataan Tatalaksana

PENATAAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen Penataan Tata Laksana Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan tatalaksana (business process) pada unit kerja di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja yang berada di lingkungan

KKP. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan

perbaikan tatalaksana berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan penggunaan e-government dalam setiap aktivitas unit kerja. Tujuan penataan

tatalaksana membuat proses lebih efektif, efisien dan adaptif (mudah menyesuaikan

dengan keadaan) melalui program ini yang ingin dicapai antara lain adalah

meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan bidang

kelautan dan Perikanan serta kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun target yang diperoleh antara lain penurunan biaya, peningkatan kualitas

output, peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kecepatan delivery.

Namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan

tatalaksana (business process) seperti yang disebutkan di atas hanyalah sebagai

alat bantu atau tools yang tidak harus selalu digunakan secara formal bila ingin

melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan

dapat dilakukan secara intuitif dan segera tanpa harus melalui proses analisis dan

perbaikan business process yang panjang.

Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (business process) perlu dilakukan

bilamana, antara lain:

• Terjadi perubahan arah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (visi, misi

dan sasaran strategis) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan

tugas dan fungsi serta keluaran (output) organisasi/unit kerja; dan



• Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan

atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai salah satu pemangku

kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan.

Muara dari penataan tatalaksana (business process) adalah sebagai berikut,

antara lain:

a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk di

dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;

b. Pemanfaatan e-government dalam setiap aktivitas unit kerja;

c. Perbaikan struktur organisasi; dan

d. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions).

1. Standar Operasional Prosedur (SOP):

Dalam suatu manajemen pemerintahan, Prosedur Operasional Standar

(SOP) mutlak diperlukan oleh setiap pegawai agar mereka dapat menjalankan

tugasnya secara terarah dan jelas. Hal tersebut searah dengan pencapaian tujuan

organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah dijabarkan

dalam Visi dan Misi Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara sederhana SOP dapat diartikan sebagai penetapan secara tertulis

mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa. SOP dibuat

untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang

akan mengganggu kinerja. Dengan ketiga instrumen tersebut di atas, Kementerian

Kelautan dan Perikanan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan

kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan

Perikanan.

SOP merupakan mekanisme penggerak organisasi maupun lembaga agar

dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam organisasi

pemerintah, SOP diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder

maupun kepada masyarakat secara umum. Pelayanan publik yang optimal

dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Kondisi ini pada akhirnya akan memotivasi partisipasi sukarela masyarakat pada

program pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang bahwa SOP dapat

memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi stakeholder. Bagi internal

organisasi, SOP memperjelas persyaratan dan target pekerjaan dalam format yang

siap diaplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi dengan detail apa

yang diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan oleh pegawai dalam situasi yang

dialami atau sedang dan akan dihadapi. Sementara, bagi pimpinan Kementerian

Kelautan dan Perikanan SOP dapat menyediakan informasi bagi perumusan

strategi, dan menyediakan informasi implementasi peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standardisasi

cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi

kesalahan dan kelalaian serta meningkatkan akuntabilitas.

2. E-Government:

Pada dasarnya penerapan ketatapemerintahan yang baik (Good

Governance) adalah pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk

mencapai cita-cita ideal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu

memperbaiki sistim birokrasi yang ada. Karena selama ini birokrasi cenderung tidak

seperti apa yang diharapkan, maka birokrasi yang ada tidak bisa menciptakan

efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi

penghambat untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah merupakan salah satu

solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai ketata-pemerintahan yang baik. Di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerapan TIK dengan sistim e-

government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung

aktivitas-aktivitas pemerintahan, serta yang terpenting untuk pemberian pelayanan

yang prima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat.

Semua aktivitas dalam e-government ditujukan untuk mendukung

terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa.



e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk

administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan

yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi

pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini.

Selain itu e-government menjanjikan suatu hasil kerja yang efisien,

partisipasif, berkeadilan, demokratis dan yang terpenting adalah transparan dan

akuntabel, hal ini merupakan unsur penting dalam membangun aparatur negara

yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Kementerian

Kelautan dan Perikanan sendiri sudah menyadari bahwa e-government penting

dalam reformasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada masyarakat, namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena

memerlukan proses dan tahapan-tahapan seperti halnya meningkatkan kinerja

birokrasi itu sendiri.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-government memberi arah yang tepat bagi penerapan

TIK di pemerintahan. Strategi pengembangan e-goverment sebagaimana tertera

dalam lampiran Inpres, antara lain:

1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal,

terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan

dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara

dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan

pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses

kerja instansi pemerintah.

2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah secara

holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan

prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi

informasi secara cepat.

3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan

interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah.

Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan



informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar berbasis elektronik seperti

e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs

pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan

publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. 4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan

mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang

ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat

pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan

pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penataan tatalaksana (Business Process) adalah untuk

memberikan suatu kepastian bagi para pengguna tatalaksana yang merupakan

bagian dari proses analisis tatalaksana (business process) dan merupakan hal yang

penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dalam melayani para

pemangku kepentingan eksternal (publik/masyarakat dan Kementerian/Lembaga

yang lain).

Tujuan yang hendak dicapai dalam program penataan tatalaksana adalah

merumuskan penataan tatalaksana (business process) dengan cara:

a. menyusun SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersifat

substantive dan administratif, yang meliputi persiapan, penilaian kebutuhan

SOP, penjelasan SOP, integrasi SOP, serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan SOP.

b. melakukan asesmen dokumen E-Government pada unit kerja di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah dirumuskannya penataan tatalaksana

(business process) unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

berdasarkan perumusan SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas substantif

dan fasilitatif yang meliputi persiapan, penilaian kebutuhan SOP, penjelasan SOP,



integrasi SOP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan e-

government untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan

Perikanan serta penyediaan pelayanan publik agar lebih baik dan berorientasi pada

pelayanan masyarakat.

D. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari program penataan tatalaksana (business

process) adalah sebagai berikut:

a. dokumen SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas substantive dan

administrative pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

b. hasil asesmen dokumen E-Government yang ada di unit kerja di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-government;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 –

2014;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

No.PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map



Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Kementerian Kelautan dan

PerikananDaerah;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2011 tentang

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F. Metodologi Metodologi penataan tatalaksana (business process) mencakup dua aspek

yaitu Asesmen/pengumpulan data dan analisis. Asesmen/ pengumpulan data

adalah cara-cara pengambilan data atau informasi sedemikian rupa sehingga data

atau informasi yang diperoleh valid dan merepresentasikan seluruh aspek cakupan

kajian. Analisis dalam kajian tatalaksana lebih fokus pada pemahaman, pemetaan

dan perbaikan seluruh tatalaksana yang ada dalam organisasi sehingga dapat

disusun suatu rekomendasi yang aplikatif sekaligus efektif dalam penerapannya.

Metode yang dipilih adalah metode yang memungkinkan hasil tatalaksana yang

langsung dapat digunakan.

Ada 3 Tahapan Asesmen SOP Unit Kerja di lingkungan KKP meliputi:

a. Tahap penilaian identifikasi, berupa penilaian atas informasi output dari tugas

dan fungsi, jumlah dan judul SOP dan pengisian formulir identifikasi;

b. Tahap penilaian penyusunan, berupa penilaian atas informasi identitas SOP,

uraian proses, flowchart, dan pengisian mutu baku;

c. Tahap penilaian dokumentasi, berupa penilaian atas informasi bentuk dan layout,

format dan isi, perumusan penjelasan penggunaan, bentuk pengesahan, dan

pendokumentasian.



Sedangkan, E-Government memiliki 4 tahapan:

a. Tahap pertama, berupa penampilan website (web presence) yang berisi

informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.

b. Tahap kedua, tahap interaksi yaitu berisi informasi yang ditampilkan lebih

bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website

pemerintah.



c. Tahap ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara

online mulai diterapkan.

d. Tahap Keempat, tahap transformasi berupa pelayanan yang terintegrasi, tidak

hanya menghubungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan

masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (Kementerian

Kelautan dan Perikanan ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, serta

sektor swasta).

G. Model Penataan Tata Laksana

1. Model SOP

Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang

distandarkan yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu

kesatuan proses. Adapun informasi yang dimuat dalam dokumen SOP yang

direkomendasikan Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sesuai Pedoman

dari Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut:

a. Halaman Judul

Halaman pertama adalah halaman judul (cover) yang berisi informasi

mengenai: Judul SOP, Instansi/Satuan Kerja, Tahun pembuatan dan Informasi

lain yang diperlukan.

Berikut adalah contoh halaman judul sebuah dokumen SOP, halaman

judul ini dapat disesuaikan dengan identitas instansi yang membuat.

Tahap 1 Penampilan Web

Tahap 2 Interaksi

Tahap 3 Transaksi

Tahap 4 Transformasi



Contoh Cover SOP

b. Keputusan Pimpinan

Karena Dokumen SOP merupakan pedoman setiap pegawai (baik pejabat

struktural, fungsional atau yang ditunjuk untuk melaksanakan satu tugas dan

tanggungjawab tertentu), maka dokumen ini harus memiliki kekuatan hukum.

Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda tentang penetapan dokumen SOP ini.

c. Daftar isi dokumen SOP

Bagian ketiga adalah daftar isi. Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu

mempercepat. pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat

untuk bagian tertentu dari SOP terkait. (Catatan: Pada umumnya, karena

prosedur-prosedur yang di-SOP-kan akan mencakup prosedur dari seluruh unit

DOKUMEN SOP

……………………………….

2011

Kementerian/Lembaga Jl. …………………… Telp. …………………

Jakarta

Logo/Lambang Kementerian/Lembaga/Pemda..

Judul Dokumen SOP

Tahun Pembuatan

Alamat Instansi



kerja, maka kemungkinan besar dokumen SOP akan sangat tebal. Oleh karena

itu, dokumen ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yang masing-masing

memiliki daftar isi).

d. Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah dokumen yang menjadi pedoman, maka dokumen SOP

hendaknya memuat penjelasan mengenai cara membaca dan menggunakan

dokumen tersebut. Isi dari bagian ini antara lain mencakup: Ruang Lingkup,

menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi, ringkasan,

memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat; dan

Definisi/Pengertian-pengertian umum, memuat beberapa definisi yang terkait

dengan prosedur yang distandarkan.

e. Dokumen Standar Operasional Prosedur

Bagian ini adalah bagian inti dari dokumen SOP. Untuk memudahkan

implementasinya, sebaiknya SOP dibagi ke dalam klasifikasi tertentu, sesuai

dengan kebutuhan instansi.

Setiap dokumen SOP harus dilengkapi dengan beberapa hal sebagai

berikut:

Judul SOP, judul dari prosedur yang di-SOP-kan;

Nomenklatur satuan kerja/unit kerja;

Nomor SOP, nomor urutan dokumen SOP disesuaikan dengan tata

naskah dinas yang berlaku;

Tanggal pembuatan, tanggal pertama kali SOP dibuat dan yang

merupakan tanggal selesainya SOP dibuat;

Tanggal revisi, tanggal dokumen SOP direvisi, untuk awal merupakan

tanggal rencana direvisi, sedangkan berikutnya merupakan tanggal

direvisinya SOP tersebut;

Tanggal efektif, tanggal efektif rnulai diberlakukan berdasarkan peraturan;

Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten adalah bentuk legalisasi dari

pejabat yang berwenang sesuai tingkatan organisasi;

Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur



yang di-SOP-kan;

Keterkaitan, memberikan penjelasan keterkaitan prosedur yang

distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan yang merupakan

bagian dari prosedur yang di-SOP-kan;

Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan (atau tidak

dilaksanakan). Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan

yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika

prosedur dilaksanakan, dan berbagai dampak yang ditimbulkan;

Kualifikasi Personel, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi

bersama dari pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya

pada prosedur yang distandarkan tersebut;

Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

prosedur yang di-SOP-kan;

Uraian SOP, dijelaskan langkah-tangkah kegiatan secara terinci dan

sistematis dari prosedur yang distandarkan. Agar SOP ini terkait dengan

kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengindikasikan mutu baku

tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan,

persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input), dan output-nya,

Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya

(end product) dari sebuah proses benar-benar memenuhi kualitas yang

diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan;

Pencatatan, memuat buku kontrol atau buku kendali berbagai hal yang

perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam

pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan. Contoh: Buku Kas untuk

pengelolaan keuangan, Buku Ekspedisi untuk pengiriman surat, Buku Log

untuk pencatatan pekerjaan pegawai.



Contoh SOP menurut Format :

SOP Format Simple Step

SOP Format Hierarchical Step

SOP Format Graphic

SOP Format Flowcharts (yang sifatnya umum dipakai)

Contoh 1 : Format Simple Step



Contoh 2 : Format Hierarchical Step



Isi formulir

1. Pegawai yang mengajukan cuti, mengisi formulir cuti tahunan

2. Serahkan formulir ke Bagian Kepegawaian

3. Bagian Kepegawaian meneliti ketersediaan cuti bagi pegawai yang meng-ajukan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan

4. Pegawai menandatangani formulir dan menyerahkan kepada atasan langsung

Persetujuan

1. Pegawai mengajukan kepada atasan langsung

2. Atasan langsung menandatangani dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

3. Pejabat yang berwenang memberikan cuti menandatangani pengajuan dan menyampaikan kembali kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan

4. Atasan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan

1. Pegawai yang mengajukan cuti menyampaikan formulir kepada Bagian Kepegawaian, copy untuk unit kerjanya dan copy untuk yang bersangkutan

2. Pegawai yang mengajukan cuti wajib melaporkan kemajuan pekerjaannya sebelum cuti.

3. Pelaksanaan cuti oleh yang bersangkutan

Cuti

Standard Operating Procedure Pengajuan Cuti Tahunan

Nomor : PK-C05 Tanggal : 4 Maret 2005

Contoh 3 : Format Graphic



Contoh 4 : Format Graphic (Annotated Picture)

SOP Pegadaian Barang Jaminan

Nasabah membawa barang jaminan ke

loket penaksir

Penaksir memeriksa barang jaminan. Apabila tidak dapat

diterima barang jaminan dikembalikan ke nasabah

dengan penjelasan seperlunya

Nasabah mengisi formulir permintaan

kredit dilengkapi dengan fotocopy KTP

Penaksir menaksir nilai nominal dari barang

jaminan, dan meminta disposisi Manajer Cabang.

Penaksir mengeluarkan Surat Bukti Kredit (SBK) untuk

diserahkan kepada nasabah

Nasabah mengambil uang pinjaman ke Kasir dengan menunjukkan

SBK

Kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal yang tercantum

Nasabah pulang dengan

tersenyum





2. Model E-Government

Seiring dengan perkembangan yang sangat cepat dalam digital economy,

pemerintah secara bersamaan mencoba menerapkan suatu teknologi yang

diasumsikan akan merubah pola layanan, mengurangi biaya dan waktu yang biasa

terjadi pada model administrasi paper-based. Selain itu pemerintah secara terus

menerus mencoba meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencapaian

tujuan negara.

E-Government di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian

Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah

peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan

tertentu (perizinan, sertifikasi dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam,

bukan lagi dalam hitungan hari apalagi minggu. Hal yang sama dapat juga

dilakukan untuk proses-proses administrasi pemerintahan yang lain, misalnya

dalam hubungannya dengan para pelaku bisnis atau bahkan antar entitas

pemerintahan itu sendiri.

Paling tidak ada 4 model e-Government, yaitu:

1. Layanan individual/warga negara atau Government to Citizens (G2C). G2C

membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan mudah digunakan

untuk semua layanan pemerintahan kepada warga negara.

2. Layanan Bisnis atau Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi

beban kerja pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan

pada pemerintah, penghitungan pajak, dan sebagainya) dengan cara

menghilangkan duplikasi pengumpulan data.

3. Antar entitas pemerintahan atau Government to Government (G2G) G2G

memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal untuk mendapatkan data

dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain).



4. Internal pemerintahan atau Internal Efficiency & Effectiveness (IEE)

memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi

pemerintahan dengan menggunakan alat bantu yang sudah teruji

efektifitasnya di dunia bisnis seperti supply chain management, financial

management dan knowledge management.



BAB II KONDISI SAAT INI

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) di KKP

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

kelautan dan Perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan Negara diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis

yang akuntabel dan transparan, dan mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Untuk

itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya menyusun Standar Operasional

Prosedur yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara

komprehensif;

Dengan SOP tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada saat ini sedang menyusun SOP sebanyak 4.153 SOP yang terdiri dari SOP prioritas sebanyak 353 SOP dan SOP Penunjang sebanyak 3.800 SOP (seperti pada tabel 1). Sampai saat ini SOP Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi serta pelayanan publik sebanyak 353 SOP telah selesai disusun, sedangkan sisanya berupa SOP Penunjang sebanyak 3.800 SOP masih dalam proses penyusunan di masing-masing unit kerja eselon I, dan diharapkan selesai pada tahun 2013. Untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan Perikanan, pelaksanaan SOP akan terus dimonitor, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkesinambungan, sehingga terwujud kinerja yang prima.

Menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP) yang efektif pada dasarnya

menunjukan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah

kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan

perubahan yang dialami.

SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan

seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan

efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai

perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus sama baik dengan aspek



administrasi. Sisi pendapatan harus juga sama baiknya dengan pengendalian biaya.

Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang

pengambilan keputusan dan kegiatannya.

Tabel 1. Penyusunan SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan (per Juli 2011)

Unit Kerja SOP Prioritas Penunjang Jumlah

1. Sekretaris Jenderal 129 338 467 2. Ditjen Perikanan Tangkap 45 324 369 3. Ditjen Perikanan Budidaya 16 918 934 4. Ditjen P2HP 10 190 200

5. Ditjen KP3K 15 185 200 6. Ditjen PSDKP 102 494 596 7. Inspektorat Jenderal 3 10 13 8. Badan Litbang KP 10 943 953 9. BPSDM KP 10 276 286 10. BKIPM 13 122 135

Jumlah 353 3.800 4.153

Tabel 2. Judul SOP Prioritas pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Kerja SOP Prioritas

1. Sekretariat Jenderal

1. Penyusunan Rencana Strategis KKP

2. Mekanisme Usulan PHLN

3. Usulan Penetapan Kawasan Minapolitan

4. Mekanisme Usulan PNPM Mandiri KKP

5. Penyusunan RKT KKP



Unit Kerja SOP Prioritas 6. RAKORNAS

7. Penetapan Kinerja Departemen (TAPJA)

8. Penyusunan RENJA KKP

9. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan

10. Koordinasi Penyusunan Petunjuk

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Perbantuan

11. Indikator Teknis Penggunaan DAK Bidang

KKP

12. Penyusunan Analisis dan Formulasi

Anggaran Tugas Perbantuan

13. Penelaahan Konsep SRAA dan DIPA

14. Penyusunan dan Penelaahan RKAKL

15. Penyusunan Analisis dan Formulasi

Anggaran Tugas Perbantuan

16. Penyusunan LAKIP KKP

17. Penyusunan Laporan Tahunan KKP

18. Laporan Tahunan DAK Bidang KKP

19. Laporan Bulanan KKP

20. Laporan Monev Terpadu

21. Laporan Pelaksanaan PHLN



Unit Kerja SOP Prioritas 22. Laporan Triwulan PP 39/2006

23. Laporan Evaluasi RENJA KKP

24. Rencana Kerja KKP

25. Pengusulan Formasi PNS KKP

26. Pengusulan Pengadaan Pegawai Sipil KKP

27. Pengusulan CPNS Menjadi PNS

28. Pengusulan Pembuatan Kartu Pegawai

(KARPEG)

29. Pengusulan Pembuatan Kartu Istri (KARIS)

30. Pengusulan Pembuatan Kartu Suami

(KARSU)

31. Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP) PNS

Sampai dengan Golongan IV/b

32. Pengusulan Surat Ijin Belajar Bagi Pejabat

Eselon II (Mengikuti Pendidikan S2-S3)

33. Pengusulan Surat Ijin Belajar PJB Eselon III

Ke Bawah (Mengikuti Pendidikan S2-S3)

34. Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

35. Peremajaan Data Pegawai KKP

36. Pengusulan Mutasi Antar Unit Eselon I

37. Pengusulan Mutasi Antar Instansi



Unit Kerja SOP Prioritas 38. Pengusulan Tanda Penghargaan/Tanda

Kehormatan/ Tanda Jasa

39. Pengusulan Pensiun PNS

40. Penyusunan Laporan Realisaasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak

41. Pengajuan Usulan Target dan Pagu PNBP

KKP ke Kementerian Keuangan

42. Pembahasan Usulan Target dan Pagu

PNBP KKP ke Kementerian Keuangan

43. Penentuan DBH SDA Perikanan KKP

44. Rekonsiliasi DBH SDA Sektor Perikanan

45. Penyusunan Standar Biaya Khusus KKP

46. Pembahasan Usulan Revisi DIPA di Biro

Keuangan

47. Pembahasan Usulan Revisi

SAPSK/RKAKL/ di Biro Keuangan

48. Optimalisasi PNBP

49. LAKIP Biro Keuangan

50. Penyusunan Database Pejabat Pengelola

Anggaran

51. Surat Edaran Permintaan Data Calon

Pejabat Pengelola Anggaran

52. Surat Ijin Permohonan Pembukaan



Unit Kerja SOP Prioritas rekening Pemerintah Lainnya

53. Penyusunan Petikan SK Menteri Kelautan

dan Perikanan

54. Pernyataan Penggunaan Rekening

Pemerintah Lainnya

55. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Keuangan Negara

56. Fasilitasi Penyusunan Prosedur

Operasional Standar (POS) Lingkup Biro

Keuangan

57. Fasilitasi Penyempurnaan POS Lingkup

Biro Keuangan

58. Mekanisme Surat Edaran dalam Rangka

Pembinaan Satker KKP

59. Inventarisir Surat Edaran Peraturan Bidang

Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan

60. Mekanisme Pelaporan Rekeninng Satker

Lingkup Pusat Kepada Setjen u.p. Biro

Keuangan

61. Mekanisme Pelaporan Rekening Satker

Tugas Pembantuan

62. Mekanisme Pelaporan Rekening Satker

Dekonsentrasi



Unit Kerja SOP Prioritas 63. Penyusutan Data Base Rekening Satker

KKP

64. Mekanisme Perencanaan Kas Satker di

Lingkungan KKP

65. Analisis Penerapan Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Keuangan Negara

66. Implementasi PMK tentang Standar Biaya

Umum

67. Penyusunan Tim Pengelolaan Rekening di

Lingkungan KKP

68. Penyusunan Buku pedoman, Juklak,

Juknis, Mekanisme Lingkup KKP

69. Analisis Pelaksanaan Anggaran

70. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

71. Inventarisasi Kerugian Negara

72. Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup

KKP

73. Pengendalian Pelaksanan Anggaran

74. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(RLA) & Neraca (UAKPA) Semester Satker

Lingkup KKP


(LRA) & Neraca (UAKPA) Semester Satker



Unit Kerja SOP Prioritas DK/TP Lingkup KKP


(LRA) & Neraca (UAKPA) UPT SETJEN

Semster Satker Lingkup KKP

77. Penyusunan LRA & Neraca (UAKPA)

Tahunan Satker Lingkup KKP


(LRA) & Neraca (UAKPA) Bulanan Satker

Lingkup KKP

79. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) & Sistem Akuntansi Umum (SAU)

Bulanan Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1)

BA 032

80. Penyusunan PERMEN/KEPMEN

81. Analisis Beban Kerja di Lingkungan Biro

Hukum dan Organisasi

82. Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian

Internasional di Bidang Hukum Laut

83. Penyusunan Kesepakatan Bersama

84. Pengkajian di Bidang Hukum Laut Nasional

85. Penataan Organisasii dan Tata Kerja di

Lingkup KKP

86. Desain Perizinan



Unit Kerja SOP Prioritas 87. Pendamping dalam Rangka Pemberian

Bantuan Hukum

88. Penerimaan Tamu Pimpinan (Dalam

Negeri)

89. Pengurusan Rekomendasi Visa dan Exit

Permit DELRI

90. Pelayanan Keprotokolan Tamu Asing

(Coutessy Call)

91. Kunjungan Kerja Menteri Ke Daerah

92. Jamuan Tamu Asing

93. Penggunaan Ruang-ruang Rapat dan

Ruang Serbaguna

94. Pelayanan Kesehatan Umum

95. Pengaduan Kehilangan

96. Fasilitasi Audit BPK Atas LK KKP

97. Penghapusan BMN pada UPB KKP

98. Penghapusan BMN pada UPPB E1

99. Penghapusan BMN Rusak Berat pada

UAKPB

100. Penghapusan Barang Milik Negara dan

Tindak Lanjut Dengan Cara Dijual

101. Prosedur Akutansi Untuk Satuan Kerja



Unit Kerja SOP Prioritas Likuidasi

102. Penetapan Status BMN

103. Hibah BMN dari Pemerintah Daerah ke

Pemerintah Pusat

104. Hibah BMN dari Pemerintah Pusat

Kepemerintahan Daerah

105. Penghapusan BMN dengan Tindak Lanjut

Dengan Cara Dihibahkan

106. Proses Alih Status Penggunaan BMN Antar

Kementerian/Lembaga Pemerintah

107. Penataan Arsip Aktif dan In Aktif

108. Pemberkasan Arsip

109. Pemusnahan Arsip

110. Pengelolaan Arsip Elektronik

111. Pengelolaan Surat Masuk Bersifat Rahasia

112. Penyusunan Kelautan dan Perikanan

Dalam Angka

113. Pembuatan Buku Statistik Kelautan dan

Perikanan

114. Pendamping Kunjungan Kerja Komisi IV

DPR

115. Rapat Kerja Menteri Kelautan dan



Unit Kerja SOP Prioritas Perikanan dengan Komisi IV DPR

116. Peliputan dan Pendampingan Kunjungan

Kerja Pimpinan KKP

117. Fasilitasi Wawancara dengan Media Massa

118. Pemuatan Berita dan Informasi di Website

KKP

119. Pembuatan User Hotspot

120. Persiapan Penyelenggaraan Jumpa Pers

121. Pengurusan Administrasi Perjalanan Dinas

Luar Negeri

122. Perjanjian Kerja Sama Bilateral/Multilateral

123. Penyelenggaraan Pertemuan Internasional

124. Menghadiri Pertemuan di Luar Negeri

125. Penyiapan Penyusunan Kertas Posisi Kerja

Sama Internasional Bidang Kelautan dan

Perikanan

126. Penyiapan Bahan Courtesy Call untuk

Menteri Kelautan dan Perikanan

127. Rekomendasi Penugasan Tenaga Ahli

Asing dalam Bidang Kelautan dan

Perikanan

128. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Luar

Negeri di Lingkungan Kementerian



Unit Kerja SOP Prioritas Kelautan dan Perikanan

129. Penyusunan Kertas Posisi RI

2. Ditjen Perikanan Tangkap

1. Penerbitan SIUP

2. Perpanjangan SIUP

3. Penerbitan SIPI/SIKPI

4. Perpanjangan SIPI/SIKPI

5. Pelayanan Cek Fisik Kapal Perikanan

6. Pelayanan Penerbitan SIB

7. Pelayanan Penerbitan SHTI

8. Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan

9. Pelayanan Peralatan TPI

10. Pelayanan PAS Masuk Langganan

11. Pelayanan PAS Masuk Harian

12. Pelayanan Sewa Bangunan

13. Pengelolaan MCK

14. Pelayanan Penumpukan Barang

15. Pelayanan Penyimpanan pada Unit

Pendingin

16. Pelayanan Dock



Unit Kerja SOP Prioritas 17. Pelayanan Jasa Bengkel

18. Pelayanan Sewa Unit Pengolahan

19. Pemanfaatan Alat Berat

20. Pemanfaatan Lahan dan Bangunan

21. Pengelolaan Balai Pertemuan

Nelayan/R.Rapat

22. Pemeliharaan Alat Berat

23. Pemeliharaan Jalan dan Drainase

24. Pemeliharaan Instalasi Air dan Sumur Bor

25. Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Genset

26. Pemeliharaan IPAL (Instalasi Pengolah Air

limbah)

27. Pemeliharaan Instalasi Hydran

28. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

29. Pemeliharaan Reverment/Turap

30. Pemeliharaan Jetty/Dermaga

31. Pemeliharaan Jaringan Instalasi SBNP

32. Pemeliharaan Kolam dan Alur

33. Pemeliharan Breakwater/Groin

34. Pelayanan LOG BOOK Perikanan



Unit Kerja SOP Prioritas 35. STBL Keberangkatan Kapal

36. Monitoring Kondisi Fasilitas

37. Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan Gedung Fasilitas Pelabuhan

38. Pengembangan Gedung dan Bangunan

Fasilitas Pelabuhan

39. Tambat Labuh

40. STBL Kedatangan Kapal

41. Pelayanan Floating Repair

42. Pelayanan Penjualan Es

43. Pelayanan Penjualan Air Bersih

44. Pelayanan Jasa Listrik dan Genset

45. Pelayanan Bongkar/Muat

3. Ditjen Perikanan Budidaya

1. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

2. Penerbitan Surat Keterangan Teknis Pakan

Benih Impor

3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik

(CBIB)

4. Pendaftaran Obat Ikan, Kimia, dan Bahan

Biologi




5. Penerbitan Izin Usaha Produsen

(Persetujuan Prinsip atau Izin Tetap) dan

Importir/Eksportir Obat Ikan

6. Penerbitan Surat Rekomendasi

Import/Eksport Obat Ikan

7. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik

8. Penerbitan Surat Keterangan Teknis Bahan

Baku dan/atau Pakan Ikan

9. Penerbitan Surat Izin Pemasukan Ikan

Hidup ke Dalam Wilayah Negara RI

10. Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup ke

Luar Wilayah RI

11. Penerbitan Rekomendasi Pembudidaya

Ikan Penanaman Modal ( RPIPM)

12. Diseminasi Pembesaran Udang

13. Pelayanan Jasa Uji Lapang (Registrasi

Pakan)

14. Pendamping Magang/Praktek/Penelitian

15. Penjualan Ikan

16. Sertifikat Laporan Hasil Uji Laboratorium




4. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Bimtek Konsultan Keuangan Mitra

Bank

2. Pelaksanaan Kegiatan Inkubasi Bisnis

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan

3. Pameran Produk Nonkonsumsi

4. Pemberian Penghargaan GEMARIKAN

5. Penerbitan Izin Impor Hasil Perikanan

Konsumsi

6. Penetapan Nominasi Eksportir UKM

7. Pembinaan UPI (Pra-SKP) dan Penerbitan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

8. Temu Bisnis/Koordinasi Pelaku Pemasaran

Produk Nonkonsumsi

9. Pelaksana Temu Kemitraan

10. Verifikasi Unit Pengolahan Ikan

5. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1. Bantuan Sarana dan Prasarana Pulau-

Pulau Kecil

2. Identifikasi Calon Penerima Bantuan

Sarana dan Prsarana Pulau-Pulau Kecil



Unit Kerja SOP Prioritas 3. Identifikasi Jenis-Jenis Ikan yang Terancam

Punah

4. Surat IzinPengusahaan Parawisata Alam

Perairan Pada Kawasan Konservasi

Perairan Nasional

5. Identifikasi Kemitraan Usaha Mikro

6. Penerbitan Izin Pengangkatan Benda

Berharga Asal Muatan Kapal tenggelam

(BMKT)

7. Penerbitan Izin Survey Benda Berharga

Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

8. Promosi dan Investasi Pulau-Pulau Kecil

9. Surat Izin usaha Pengangkatan dan

Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan

Kapal yang Tenggelam (BMKT)

10. Surat Izin Angkut Ikan Dalam Negeri

11. Peneliaian Adibakti Mina Bahari Bidang

Pesisir

12. Identifikasi Calon Kawasan Konservasi

13. Surat Izin Pemanfaatan Kawasan

Konservasi Perairan Nasional untuk

Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

14. Penyusunan Rencana Zonasi Rinci

Kabupaten/Kota



Unit Kerja SOP Prioritas 15. Inisiasi Penyusunan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Zonasi

6. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Evaluasi Kinerja POKMASWAS

2. Pembinaan Operasi Pengawasan Usaha

Pembudidayaan Ikan

3. Evaluasi Penerapan HPK Kapal Perikanan

4. Evaluasi Penerapan SLO

5. Identifikasi dan Verifikasi Kapal Perikanan

6. Identifikasi dan Verifikasi Usaha

Pengolahan, Pengangkutan dan

Pemasaran

7. Analisis Operasional Kapal Perikanan

8. Pembinaan Operasi Pengawasan

Penangkapan Ikan

9. Pembinaan Operasi Pengawasan Usaha

Pengolahan Ikan

10. Pembinaan Pengawasan Pengangkutan,

Pengolahan dan Pemasaran

11. Evaluasi Buku Lapor Pangkalan

12. Evaluasi Hasil Pengawasan Pembudidaya

13. Pembinaan POKMASWAS Penangkapan



Unit Kerja SOP Prioritas Ikan

14. Menganalisa Database Perizinan

15. Operasi Pemantauan Kerusakan Pesisir

dan PPK

16. Pengembangan dan Penanggulangan

Desructive Fishing

17. Operasi Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Perairan Laut

18. Operasi Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Perairan Umum

19. Gelar Operasi Pengawasan BMKT

20. Penggunaan Senjata Api Dinas

21. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi

Transmitter (SKAT)

22. Analisis Operasional Kapal Perikanan

23. Pinjam Pakai Transmitter

24. Perpanjangan Ijin Alkom Pusat dan Daerah

25. Evaluasi Rancangan Kapal Pengawas

26. Pembinaan Awak Kapal Pengawas

27. Docking Kapal Tahunan

28. Inventarisasi Data, Informasi, dan Fakta

29. Pemantauan dan Pengumpulan Data Hasil



Unit Kerja SOP Prioritas Operasi Rutin KP

30. Perintah Gerak Kapal Pengawas

31. Rencana Strategi Operasi Rutin

32. Perintah Operasi Rutin

33. Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di

Lapangan

34. Penanganan ABK Asing Non Justitia

35. Forum Komunikasi Penanganan Tindak

Pidana Perikanan

36. Penghibahan Kapal yang Dirampas untuk

Negara

37. Operasi Sekretariat RPOA

38. Pelatihan Calon Awak Kapal Pengawas

39. Pelatihan Calon Pengawas Perikanan

40. HPK Kedatangan Kapal Perikanan

41. HPK Keberangkatan Perikanan

42. SLO

43. Penerbitan HPK Kedatangan (Bitung)

44. Penerbitan HPK Keberangkatan (Bitung)

45. Penerbitan SLO (Bitung)

46. Operasi Rutin Mandiri (Bitung)



Unit Kerja SOP Prioritas 47. Serah Terima Kapal Hasil tangkapan kapal

Pengawas Perikanan (Bitung)

48. Pengumpulan Bahan dan Keterangan Kapal

Hasil Tangkapan (Bitung)

49. Penanganan ABK Justitia dan Non Justitia

(Bitung)

50. Pemberitahuan ke Kedutaan Besar Asal

Abk (Bitung)

51. Pemberitahuan kepada Instansi Terkait

(Bitung)

52. Rapat Koordinasi Gelar Perkara (Bitung)

53. Penanganan Barang Bukti (Bitung)

54. Deportasi ABK Non Justitia (Bitung)

55. Penyelidikan Kapal Hasil Tangkapan

(Bitung)

56. Klarifikasi Dokumen Kapal Hasil Tangkapan

(Bitung)

57. Pelelangan Barang Bukti (Bitung)

58. Proses Penyusunan Surat Perintah

Penyidikan (Bitung)


Dimulainya Penyidikan (Bitung)

60. Penyediaan Saksi Ahli dan Juru Bahasa



Unit Kerja SOP Prioritas (Bitung)

61. Pemanggilan Tersangka dan Saksi (Bitung)

62. Pemberkasan Perkara (Bitung)

63. Penyerahan Pemberkasan Perkara (Bitung)

64. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

(Bitung)

65. Penitipan Barang Bukti (Bitung)

66. Pengawasan Masuk/Keluar Komoditas

Perikanan (Bitung)

67. Pengawasan Masuk/Keluar Benih

Ikan/Benur (Bitung)

68. Pengawasan Penggunan Bahan Kimia

untuk Budidaya (Bitung)

69. Pengawasan Usaha Budidaya (Bitung)

70. Operasi Pengawasan BMKT (Bitung)

71. Pengawasan Mangrove (Bitung)

72. Operasi Pengawasan Pencemaran (Bitung)

73. Operasi Pengawasan Terumbu Karang

(Bitung)

74. Operasi Pengawasan Pasir Laut yang Akan

di Eksport (Bitung)

75. Operasi Rutin Pengawasan SDKP (Tual)



Unit Kerja SOP Prioritas 76. Serah Terima Kapal Hasil Tangkapan Kapal

Pengawas Perikanan (Tual)

77. Pengumpulan Bahan dan Keterangan Kapal

Hasil Tangkapan (Tual)

78. Penanganan ABK Justitia dan Non Justitia

(Tual)

79. Pemberitahuan ke Kedutaan Besar Asal

Abk (Tual)

80. Pemberitahuan kepada Instansi Terkait

(Tual)

81. Rapat Koordinasi Gelar Perkara (Tual)

82. Penanganan Barang Bukti (Tual)

83. Deportasi ABK Non Justitia (Tual)

84. Penyelidikan Kapal Hasil Tangkapan (Tual)

85. Klarifikasi Dokumen Kapal Hasil Tangkapan

(Tual)

86. Pelelangan Barang Bukti (Tual)


Penyidikan (Tual)


Dimulainya Penyidikan (Tual)

89. Penyediaan Saksi Ahli dan Juru Bahasa

(Tual)



Unit Kerja SOP Prioritas 90. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

penangkapan Kapal (Tual)

91. Pemberkasan Perkara (Tual)

92. Penyerahan Pemberkasan Perkara (Tual)

93. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

(Tual)

94. Penitipan Barang Bukti (Tual)

95. Pengawasan UPI dan Cold Storage (Tual)

96. Pengawasan Masuk/Keluar Komoditas

Perikanan (Tual)

97. Pengawasan Masuk/Keluar Benih

Ikan/Benur (Tual)

98. Pengawasan Penggunan Bahan Kimia

untuk Budidaya (Tual)

99. Pengawasan Usaha Budidaya (Tual)

100. Operasi Pengawasan BMKT (Tual)

101. Pengawasan Mangrove (Tual)

102. Operasi Pengawasan Pencemaran (Tual)

7. Inspektorat Jenderal

1. Sanggah Banding

2. Pendamping Program Sektor Kelautan dan



Unit Kerja SOP Prioritas Perikanan

3. Pengaduan Masyarakat

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

1. Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

2. Analisa Sampel

3. Magang/PKL

4. Penggunaan Mess/Asrama

5. Izin Litbang Perikanan dengan

Menggunakan Bahan Berbahaya

6. Izin Litbang Perikanan dengan

Menggunakan Kapal atau Peralatan Litbang

Perikanan

7. Izin Litbang Perikanan dengan Objek yang

Memiliki Karakteristik Unik

8. Izin Litbang Perikanan di Laut Lepas

9. Izin Pengolahan dan Analisis Data dan

Sampel Perikanan di Luar Negeri

10. Pertimbangan Teknis Libang Asing

9. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

1. Festival Karya

2. Prosedur Seleksi Peserta Pelatihan Non



Unit Kerja SOP Prioritas Aparatur

3. Wisuda

4. Pengisian Website Pusat Pendidikan

Kelautan dan Perikanan

5. Penerbitan Ijazah

6. Pengajuan Penerbitan Surat Keputusan

Tugas Belajar

7. Pelatihan Berdasarkan Permintaan

8. Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat

Pelatihan

9. Temu Komunikasi, Informasi, dan Praktek

Pemecahan Masalah (Temu KIPRAH)

10. Simposium Diseminasi Hasil Riset

11. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)

Online

2. Alur Sampel Pemeriksaan penyakit ikan di

laboratorium pada komoditas yang

dilalulintaskan

3. Pemeriksaan HPIK Golongan Mikotik

4. Pemeriksaan HPIK Golongan Virus

5. Pemeriksaan HPIK Golongan Bakteri



Unit Kerja SOP Prioritas 6. Pemeriksaan HPIK Golongan Parasit

7. Tindakan Karantina Ikan Ekspor Bersyarat

Untuk Media Pembawa Ikan Hidup

Sebagai Barang Muatan

8. Tindakan Karantina Pemusnahan Media

Pembawa HPIK

9. Penangkapan (tertangkap tangan)

10. Pemasukan (Impor) Media Pembawa

Melalui Jalur Merah

11. Pemasukan (Impor) Media Pembawa

Melalui Jalur Hijau

12. Pelayanan Penetapan Instalasi Karantina

Ikan Sementara (IKIS)

13. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi/

Keterangan Ahli

A. Rencana Kerja Rinci.

1. Membentuk Tim Integrasi SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Melakukan penilaian, kajian dan integrasi SOP Kementerian Kelautan dan

Perikanan 3. Mensosialisasikan format dan materi SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Menyelesaikan penyusunan SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan



B. Kriteria keberhasilan

1. Tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan KKP; 2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur negara; 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

C. Rencana Tindak Lanjut.

1. Melakukan koordinasi secara berkala untuk penerapan program/kegiatan percepatan penyusunan tata laksana (Business Process);

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan percepatan Penyusunan tata laksana (Business Process) yang menghasilkan SOP;

3. Melakukan penyempurnaan Business Process untuk SOP.

4. Mentransfer SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke dalam bentuk elektronik dan memuatnya dalam website dan forum Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Mensosialisasikan SOP kepada internal dan eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. E-Government Di KKP

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris

electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government

atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan

teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan

bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau

administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan

publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang

utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C),

Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan

efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.



Jika e-government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online

government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"),

banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam

konteks ini. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, PDA, SMS,

MMS, jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth,

CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen

dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart

card) serta aplikasi NFC lainnya; teknologi polling station (dimana e-voting non-

online kini dipertimbangkan), penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan

radio, fasilitas komunitas online, news group dan electronic mailing list, chat online,

serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah sub-kategori

dari e-government spesifik seperti m-government (mobile government), u-

government (ubiquitous government), dan g-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-

government).

Ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan dan

perancangan e-government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan

warganya, dampak pada faktor sosial, ekonomi, dan politik, serta halangan oleh

status quo pada ranah ini.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, e-government sudah banyak

digunakan untuk berbagai kegunaan, diantaranya:

Memperbaiki kualitas pelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada

para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama

dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan

bernegara.

Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang

dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun stakeholdernya

untuk keperluan aktivitas sehari-hari.



Memberikan peluang bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan

pihak-pihak yang berkepentingan.

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan

tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan

berbagai perubahan global dan trend yang ada.

Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra Kementerian

Kelautan dan Perikanan dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik

secara merata dan demokratis.

Berikut ini adalah salah satu website Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

merupakan portal utama sebagai sumber informasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan terhadap masyarakat kelautan dan Perikanan khususnya dan

merupakan salah satu contoh dari e-government, dengan alamat www.kkp.go.id

seperti telihat pada gambar dibawah ini.

Gambar.1





Dari gambar website KKP diatas, terlihat tampilan halaman utama website

Kementerian Kelautan dan Perikanan penuh dengan beragam informasi dimana

terdapat gambar berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan, gambar lambang

Kementerian Kelautan dan Perikanan, galeri video berita, berita yang terjadi di

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang update, dan berbagai opsi yang bisa di

akses dari website tersebut seperti: info media, info daerah, program khusus,

artikel, download buku, daftar kontak, agenda, jajak pendapat,dsb. sebagai sarana

informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga, terdapat pula

sarana untuk berkomentar pada buku tamu. Opsi yang terdapat pada halaman awal

tersebut semuanya dapat diakses oleh masyarakat, dan banyak lagi manfaat yang

dapat di peroleh dari membuka website KKP ini.

Berdasarkan 4 tahapan e-government, maka tahap pertama yang berupa

penampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan

masyarakat telah dipenuhi oleh website Kementerian Kelautan dan Perikanan,

bahkan sudah sangat baik dalam mempublikasikan berbagai data dan informasi



untuk diakses oleh masyarakat secara online. Seperti misalnya mendownload

peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan (Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dsb.) dapat

di download di website www. infohukum. kkp.go.id. seperti gambar dibawah ini:

sehingga masyarakat apabila ingin mengetahui suatu peraturan di bidang kelautan

dan perikanan tidak lagi harus datang ke Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang berada di Jakarta, karena sudah tersedia pada

website ini dan dapat di download oleh siapapun dan dimanapun dia berada

sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Untuk tahapan e-government yang kedua yaitu interaksi, dimana komunikasi

dilakukan dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat dapat

melakukan diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik secara

langsung (chatting), maupun tidak langsung (e-mail). Disini telah tersedia layanan

interaksi dengan masyarakat dengan mengirimkan kritik atau saran pada interaksi

(kontak kami) yang mana akan terkirim berupa email dan Kementerian Kelautan

dan Perikanan akan menjawabnya pada email pengirim yang bersangkutan.



Selain itu, layanan interaksi masyarakat juga dapat dilakukan secara online pada

chat room dan pengunjung dapat mengisi buku tamu yang akan dibalas oleh

redaksi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, untuk interaksi melalu

chat room masih belum dapat di akses. Dan ini menjadikan salah satu kekurangan

dari segi interaksi pada website ini dan diharapkan aksesnya segera diperbaharui

sehingga akan memudahkan para pengunjung yang ingin berinteraksi.

Kemudian untuk tahapan e-government yang ketiga yaitu transaksi, berupa

penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai diterapkan. Misalnya pada

aplikasi penghitungan Analisis Beban Kerja di www.abk.kkp.go.id seperti gambar

dibawah ini.

Atau pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)

yang telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama

dengan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan situs

pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang memfasilitasi

lelang secara elektronik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait

dengan Pengadaan Barang Jasa pemerintah dan transaksi elektronik.



Yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu tahap transformasi berupa pelayanan

yang terintegrasi, tidak hanya menghubungkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait

(Kementerian Kelautan dan Perikanan ke antar pemerintah, sektor non pemerintah,

serta sektor swasta). Hal ini misalnya dapat dilihat pada menu Informasi Cuaca dan

Iklim Maritim yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Kementerian Perhubungan; Dinas KP Kabupaten; dan Link Lembaga Terkait.

Seperti kita ketahui bahwa dalam e-government untuk tercapainya good

governance maka tahapan e-government harus sangat diperhatikan. Dari keempat

tahapan e-government pada website Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah

cukup baik dan sudah melakukan empat tahapan tersebut meskipun masih ada

kekurangan di dalamnya.

Untuk menyempurnakan website ini agar lebih menarik perhatian masyarakat dan

dapat lebih bermanfaat perlu lebih memaksimalkan fitur yang terdapat pada

website ini sebagai sarana yang menunjang masyarakat dalam mengenal

Kementerian Kelautan dan Perikanan ini lebih jauh, serta memberikan informasi

yang up to date setiap waktunya, dan mengaktifkan layanan chat room agar

pengunjung bisa chat langsung dan saling berinteraksi dengan mudah untuk

mengetahui perkembangan kelautan dan perikanan di seluruh pelosok tanah air

Indonesia sehingga akan tercipta masyarakat kelautan dan perikanan yang

mengenal teknologi.

Sejarah perkembangan e-government di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkembang dengan pesat, dimulai sejak tahun 2000 dengan dibangunnya portal utama www.dkp.go.id yang terus berkembang di masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai sekarang.



Tabel 2. Data Aplikasi e-government di unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2000 Aktif

2 SETJENPenyedia akses data dan informasi 2008 AktifKepegawaian KKP secara onlinePenyedia akses data dan informasi 2010 Aktifdibidang hukumMengetahui tugas dan fungsi 2007 Aktifpekerjaan yang diembanPerangkat lunak berbasis web yang 2011 Aktifbertugas dalam mengiventarisirperhitungan yang berhubungan dengandata kelautan dan perikananPenyedia akses data dan informasi 2010 Aktifdibidang keuangan (uji coba)Melakukan pengawasan internal untuk 2010 Aktifsetiap kebijakan dilingkungan KKP

4 DJPTPerikanan Tangkap Not Working Nonakttif

merupakan media informasi pelabuhan 2005 Aktifperikanan dibawah KKPmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan 2010 Aktifevaluasi sumber daya ikanInformasi tentang kapal perikanan 2010 Aktifdan alat tangkap ikan

PUPIMySql otomatis

Web based aplication

online menyiapkan rumusan kebijakan 2011 Aktif

dibidang pengembangan usahapenangkapan ikan

SDI

KAPI

3

SIDATIK

Analisis Beban Kerja

Kepegawaian

Hukum

Mysql otomatis

MySql otomatisWeb based aplication online

ITJEN MySql otomatis Web based aplication

online

MySql


online


onlineMySql otomatis

otomatisWeb based aplication

online

MySql otomatis Web based aplication

online

No. NAMA APLIKASIBASIS DATA

YANG DIGUNAKAN

UPDATE DATABASE

INTERFACE

1 Website KKP MySql otomatisWeb based aplication

SAI KKP

Pelabuhan Perikanan

FUNGSI DIBANGUN TAHUN

STATUS

OnlinePenyedia akses data dan informasi kelautan dan perikanan secara terintegrasi (merupakan portal utama)

MySql otomatisWeb based aplication

online

KONEKSI

MySql otomatisWeb based aplication

online



Perijinan MySql otomatis Web based aplication

online Not Working Aktifmasyarakat dapat dengan mudahmengakses berbagai informasiperkembangan teknologipenangkapan ikanmeningkatan peran sektor kelautan 2009 Aktifdan perikanan dalam perekonomiannasional

6 DJP2HPSistem informasi Bursa produk 2009 AktifperikananSistem informasi Warta produk 2009 Aktifikanmengembangkan hasil produk dan 2008 Aktifpengolahan perikanan yang bermutu

7 DJKP3K8 DJKPSDKP

Sebagai portal untuk tracking pergera 2001-2011 off Linekan kapalmenjalin informasi dan kerjasama 2009 Aktifdibidang perikanan antar negara Asean

9 Sebagai diseminasi hasil-hasil 2009 Aktifriset kelautan dan perikanan sertateknologinyasistem informasi riset strategis 2009 Aktifpengolahan produk dan biteknologikelautan dan perikanansistem informasi hasil riset dan 2009 Aktifkebijakan teknis dan penyerasiansosial ekonomi kelautan danperikanansistem informasi berbasis web tentang 2009 Aktifhasil riset dan observasi pengelolaansumber daya kelautan

10 memformulasikan dan menganalisis 2010 Aktifkebijakan program pengembangansumberdaya manusia perikanan dan manajemen pendidikan, pelatihan danpenyuluh perikanan

sistem informasi berbasis web 2009 Aktiftentang kegiatan pelatihan, kerjasamadi bidang kelautan dan perikananSistem informasi berbasis web tentang 2009 Aktifstandar, dan bimbingan tata penyelenggaraan pendidikan serta pengembanganpenyusunan pendidikan dan monitoringdi bidang kelautan dan perikananSistem informasi berbasis web tentang 2008 Aktifkegiatan dan proses pendidikan tinggidi bidang perikanan, serta mampu mengeloladan mengembangkan usaha perikanan secara mandirisebagai sistem informasi pendidikan 2008 Aktiftinggi kedinasan lingkup KKp

Ap Sorong Not Working Non Aktifsebagai sistem informasi pendidikan 2008 Aktiftinggi kedinasan lingkup KKpmerupakan media informasi berbasis web Aktifuntuk penyediaan data dan informasitentang ke karantinaan ikan

11 BKIPM

Puslat

STP MySql

AP Sidoarjo

Ap Bitung

Pusdik


Otomatis online

5

BPSDMKP MySql OtomatisWeb based aplication online

BROK

BBRSE

BBRP2B

BalitbangKP

RPOA

VMS

PUSJUI KKP Mysql otomatis Web based aplication

online

Warta Pasar Ikan MySql otomatis Web based aplication

online

Bursa Produk MySql otomatis Web based aplication

online

DJPB

BPPPI semarang



Rencana Kerja Rinci Penataan tata laksana e-government melalui pembenahan Sistem Aplikasi Utama dan

Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembenahan Sistem Manajemen Database Internal;

2. Pembenahan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Pembenahan Sistem Aplikasi Naskah Dinas;

4. Pembenahan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

5. Pembenahan Sistem Info Hukum;

6. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan;

7. Pembenahan Sistem Pusat Sistem Informasi Karantina Ikan;

8. Pembenahan Sistem Pusat Infomasi Jasa Usaha dan Investasi Kelautan dan

Perikanan;

9. Pembenahan Sistem Informasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan;

10. Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian dan Informasi Fishing Vessel;

11. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Sumber Daya Ikan;

12. Pembenahan Sistem Aplikasi Perpustakaan KKP;

13. Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian Sistem Informasi KKP (NOC);

14. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pementaan Potensi Pulau-pulau Kecil

(Geographical Information System/GIS).

Kriteria Keberhasilan 1. Dapat diaksesnya website sebagai berikut:

a. http://www.kkp.go.id b. http://www.ropeg.kkp.go.id c. http://www.infohukum.kkp.go.id d. http://www.abk.kkp.go.id e. http://www.puskari.kkp.go.id f. http://www.bpsdm.kkp.go.id

2. Meningkatnya kecepatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja KKP.



Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas operasional dan pemeliharaan sistem

aplikasi komputer;

2. Melakukan pembinaan agar terbangun tertib dalam penggunaan fasilitasi sistem

aplikasi komputer;

3. Melakukan penyempurnaan yang diperlukan.



BAB III RENCANA YANG AKAN DATANG

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP sebagai pedoman kerja pegawai harus selalu dievaluasi,direvisi, atau dibuat SOP baru sesuai kebutuhan unit kerja dan perkembangan global agar mekanisme kerja di unit kerja lingkup KKP dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Dari jumlah SOP penunjang di lingkungan KKP yang tersisa sebanyak 3.800 SOP, maka proses penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

Unit Kerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

1. Sekretariat Jenderal 51 - -

2. Ditjen Perikanan Tangkap 129 100 100

3. Ditjen Perikanan Budidaya 395 323 250

4. Ditjen P2HP 76 60 60

5. Ditjen KP3K 74 60 60

6. Ditjen PSDKP 208 146 140

7. Inspektorat Jenderal 10 - -

8. Balitbang KP 377 320 300

9. BPSDM KP 112 100 105

10. BKIPM 122 62 60

Jumlah 1.554 1.171 1.075

Pentahapan penyelesaian SOP diatas disesuaikan dengan kemampuan unit kerja masing-masing yang ada di lingkungan KKP.

Pelaksanaan SOP sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan dipantau, dievaluasi dan dilaporkan kemajuannya kepada Presiden dan pihak-pihak yang terkait.



2. E-GOVERNMENT

Pengamanan sistem e-Government tidak terlepas dari pengamanan jaringan

komputer dan Internet secara umum karena pengembangan jaringan komputer dan

Internet dinilai sebagai awal model penerapan e-government secara penuh oleh

lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Pengembangan e-government dapat dimulai

dengan pembangunan situs yang menyediakan peluang untuk pooling atau mekanisme

interaksi, penyediaan pelayanan administratif untuk perijinan atau yang terkait dengan

sistem persyaratan tertentu.

Langkah yang umum dilakukan pada implementasi e-Government adalah penjaminan

layanan elektronik yang menyediakan akses melalui portal dan secure gateway bagi

seluruh stake holder pemerintahan. Beberapa metode pengamanan yang dapat

dilakukan adalah pengaturan :

1. Authentication, Pemahaman tentang personal dan jenis perangkat yang

dipergunakan untuk mengakses sistem. Hal yang menjadi perhatian utama dalam

proses authentication adalah :

o Komponen informasi yang diketahui pengguna, seperti password atau nomor PIN

o Komponen informasi yang dimiliki oleh pengguna, seperti smart card atau

hardware token.

o Komponen informasi yang secara natural dimiliki oleh pengguna, seperti

fingerprint atau iris scan.

Satu hal yang perlu diingat bahwa model authentication bukan suatu metode

pengamanan tunggal, melainkan salah satu bagian dari metode pengamanan

modul e-Government.

Beberapa alternatif implementasi yang dapat dipilih pada proses online

authentication diantaranya :



o Passwords, personal identification number (PINs) dan user

identification (User ID).

Metode ini adalah model yang paling umum dipergunakan pada on-line transaction,

terdapat beberapa hal penting yang menjadi kunci utama

keberhasilan model authentication ini, yaitu :

Panjang karakter ID (diperlukan manajemen jumlah minimum karakter bagi

password) Penggunaan verifikasi dengan model kamus bahasa, hal ini memaksa

pengguna untuk tidak menggunakan serangkaian karakter yang terdefinisi sebagai

suatu kalimat dalam kamus. Penerapan waktu kadaluarsa

pencatatan waktu login untuk proses audit sangat menguntungkan untuk

penelusuran suatu tidak kejahatan dalam sistem.

o One-time password.

Seringkali kata password terlupakan oleh pengguna, hal ini merupakan suatu yang

cukup riskan bagi metode pengamanan suatu aplikasi. Onetime password mencoba

mengeliminasi resiko ini dengan mempergunakan perangkat keras yang mampu

membangkitkan kode unik setiap pengguna memasuki aplikasi. Token password

dibangkitkan dengan model symmetric key yang hanya akan valid pada saat itu saja.

o Challenge and response system

Model authentication ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan cara

manual (dengan form register) dan secara otomatis (menggunakan perangkat keras

atau token). Secara manual pengguna akan memasukan ID dan password,

selanjutnya sistem akan secara acak menanyakan suatu informasi dari biodata yang

terdapat dalam form registrasi. Sedangkan proses secara otomatis melibatkan

asymmetric cryptography dan user mempergunakan perangkat keras pembangkit

sandi yang unik sesuai dengan yang diisukan oleh sistem.



o Cookies

Cookies adalah serangkaian informasi yang disimpan secara lokal dalam sistem

pengguna. Informasi ini dikirimkan oleh situs web yang diakses oleh pengguna dan

akan tersimpan serta valid dalam jangka waktu tertentu.

o Biometrics

Teknologi biometric menggunakan suatu ciri fisika atau karakteristik tertentu yang

dimiliki oleh pengguna sistem. Sebagai contoh adalah : Iris Scan, Retina scan,

Finger scan, hand geometry, voice verification dan dynamic signature verification.

Seluruh metode tersebut mencoba menyajikan ciri fisik manusia ke dalam bentuk

informasi digital yang dapat diinterpresikan oleh sistem serta dapat di identifikasi

secara unik.

o Conventional encryption

Contentional encryption adalah suatu algoritma yang bekerja menyandikan suatu

text. Beberapa referensi menyebutnya sebagai‘symmetric cryptography’ sistem

menggunakan secret key, dimana melibat perhitungan matematik untuk melakukan

proses enkripsi dan dekripsi dari element informasi. Kelemahan dari metode ini

adalah dari sisi pengguna diharuskan selalu menyimpan secret key untuk setiap

transaksi sehingga dibutuhkan mekanisme distribusi yang aman, hal ini tentunya

membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit.

o Public key crytography (digital ceritificates)/Public key infrastructure

(PKI)

Permasalahan pendistribusian secret key yang terjadi pada model conventional

encryption dapat diselesaikan dengan penggunaan public key cryptography. Public

key crypthography menggunakan pasangan kunci terpisah untuk melakukan proses

validasi. Pasangan kunci ini dinyatakan sebagai public key dan private key. Public

key berfungsi menangani proses enkripsi dengan cara sebagai berikut: Pada saat

penggunakan pasangan kunci authentication, pengguna menyebarkan informasi

public key ke seluruh komponen sistem, jika terdapat sebuah modul sistem yang



memiliki public key yang sama maka modul sistem mampu mendekripsi public key

yang dikirim serta memberikan penjaminan untuk pengiriman private key yang

dipergunakan pada proses dekripsi level berikutnya.

o Pretty good privacy (PGP)

PGP adalah sebuah aplikasi enkripsi yang diperuntuk bagi sekelompok kecil orang

yang ingin bertukar informasi secara aman. Proses ini sepenuhnya dilakukan dengan

pertukaran private key di antara sesama pengguna.

o Secure socket layer (SSL) dan Transport Layer Security (TLS)

SSL protokol adalah satu set aturan komunikasi yang sepenuhnya disandikan dan

hanya dapat dipahami oleh pengguna dan server yang sedang berkomunikasi.

Protokol ini dikembangkan untuk mengamankan transmisi data penting pada jaringan

internet.

2. Authorization, pemahaman tentang sumberdaya apa yang tersedia untuk pengguna

dan perangkat yang telah lulus proses validasi. Proses ini sepenuhnya diserahkan

pada tahapan identifikasi kebutuhan sistem dan identifikasi komponen yang terlibat

dalam desain e-Government.

3. Pengamanan Sistem Jaringan, Pada lapisan terakhir ini diperlukan pengamanan

lebih serius, hal ini disebabkan sistem jaringan merupakan tulang punggung

komunikasi bagi seluruh modul e-government. Beberapa implementasi fisik yang

dapat dilakukan adalah:

o Firewall

Firewall adalah sebuah system proteksi untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas

paket data yang menuju atau meninggalkan sebuah jaringan komputer sehingga

paket data yang telah diperiksa dapat diterima atau ditolak atau bahkan dimodifikasi

terlebih dahulu sebelum memasuki atau meninggalkan jaringan tersebut.



o Intrusion Detection System

Sistem ini akan mendeteksi pola atau perilaku paket data yang masuk ke jaringan

untuk beberapa waktu sehingga dapat dikenali apakah paket data tersebut

merupakan kegiatan dari pihak yang tidak berhak atau bukan.

o Network Scanner

Scanner adalah sebuah program yang secara otomatis akan mendeteksi kelemahan-

kelemahan (security weaknesses) sebuah komputer di jaringan\ local (local host)

maupun komputer di jaringan dengan lokasi lain (remote host).

o Packet Sniffing

Program ini berfungsi sebagai alat untuk memonitor jaringan komputer. Alat ini dapat

diperasikan hampir pada seluruh tipe protokol seperti Ethernet, TCP/IP, IPX, dan

lain-lain.



BAB IV RENCANA RINCI PENYUSUNAN SOP KKP DAN E-GOVERNMENT

1. Standar Operasional Prosedur

RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN MASING-MASING PROGRAM/KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

(Dibuat untuk setiap kegiatan reformasi birokrasi sesuai prioritas)

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

Nama Kegiatan

Penyusunan Tata Laksana (Business Process) yang Menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Rencana Kerja Rinci 1. Tahapan

kerja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahan sistem Penyempurnaan sistem perencanaan dan sistem evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta pengembangan sistem data dan informasi KKP dalam rangka menghasilkan perencanaan Business Process yang terintegrasi dengan tahapan sebagai berikut: 1. inventarisasi uraian kegiatan setiap tupoksi di setiap unit kerja; 2. pengumpulan data yang berhubungan dengan setiap Business

Process;

3. penyusunan formulir Business Process; 4. evaluasi sistem Business Process.

Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi 1. Sosialisasi penyempurnaan sistem Business Process 2. Implementasi Business Process

Tahap 3: Mengukur dampak/perubahan Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi Business Process berupa persentase pencapaian penerapan Business Process

2. Penang-gungjawab danpelak sana

Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para

Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Pelaksana : Masing-masing Unit Kerja Eselon I





3. Waktu pelaksanaan dan jangka waktu

2 (dua) tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2012

4. Perkiraan besarnya anggaran

Rp 2 Milyar selama 2 (duat) tahun untuk semua kegiatan Penyusunan tata laksana (Business Process) yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

5. Sumber anggaran

APBN

6. Kriteria keberhasilan

1. Tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan KKP; 2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur negara; 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi secara berkala untuk penerapan program/kegiatan percepatan penyusunan tata laksana (Business Process);

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan percepatan Penyusunan tata laksana (Business Process) yang menghasilkan SOP;

3. Melakukan penyempurnaan Business Process untuk SOP.



c. Jadwal/Agenda Pelaksanaan Kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014 NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA NAMA KEGIAATAN : PENYUSUNAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS) YANG MENGHASILKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No URAIAN

TAHAPAN

2010 2011 2012 2013 2014 PIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Tahapan 1:

Pembenahan/

Pembanguna

n Sistem

2. Tahapan 2:

Sosialisasi

dan

Implementasi

Sosialisasi

3. Tahapan 3:

Pengukuran

Dampak/Peru

bahan

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada huruf A rencana

kerja rinci

2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam empat bagian dan

satu bagian mewakili waktu pelaksanaan selama tiga bulan.



2. E-Government



PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA

Nama

Kegiatan

Elektronisasi Pemerintahan (E-Government)

A

Rencana Kerja Rinci

1. Tahapan kerja

Tahap 1: Pembangunan/pembenahan sistem Penataan tata laksana melalui pembenahan Sistem Aplikasi Utama dan Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembenahan Sistem Manajemen Database Internal; 2. Pembenahan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Pembenahan Sistem Aplikasi Naskah Dinas; 4. Pembenahan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); 5. Pembenahan Sistem Info Hukum; 6. Pembenahan Sistem Analisis Beban Kerja; 7. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan; 8. Pembenahan Sistem Pusat Sistem Informasi Karantina Ikan; 9. Pembenahan Sistem Pusat Infomasi Jasa Usaha dan Investasi

Kelautan dan Perikanan; 10. Pembenahan Sistem Informasi Data dan Statistik Kelautan dan

Perikanan; 11. Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian dan Informasi Fishing

Vessel; 12. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Sumber Daya Ikan; 13. Pembenahan Sistem Aplikasi Perpustakaan KKP; 14. Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian Sistem Informasi KKP

(NOC); 15. Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pementaan Potensi Pulau-

pulau Kecil (Geographical Information System/GIS).

Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi 1. Sosialisasi dan implementasi Manajemen Database Internal

sebagai suatu integrasi bank data dan informasi yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing unit kerja di KKP;



2. Sosialisasi dan implementasi website KKP sebagai suatu web aplikasi yang menampilkan data dan informasi yang lengkap seputar kegiatan, produk, data dan informasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan KKP dan kegiatan pembanguan kelautan dan Perikanan;

3. Sosialisasi dan implementasi sistem aplikasi perpustakaan KKP sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melayani pengguna perpustakaan KKP dalam melakukan pencarian buku, abstrak dan isi dari buku atau dokumen yang diperlukan;

4. Sosialisasi dan implementasi informasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web produk peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Tahap 3: Mengukur dampak/perubahan 1. Pemantauan pelaksanaan berbagai sistem aplikasi utama dan

pendukung tersebut di atas;

2. Evaluasi/penilaian atas dampak penerapan sistem aplikasi utama dan pendukung tersebut terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja KKP.

2. Penanggungjawab dan pelaksana

Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal, Inspektur

Jenderal, Para Direktur Jenderal,

dan Kepala Badan

Pelaksana : Masing Masing Unit Kerja Eselon I

3. Waktu pelaksana an dan jangka waktu

4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2014

4. Perkiraaan besarnya anggaran

Rp 5 Milyar selama 4 (empat) tahun untuk semua kegiatan Elektronisasi Government

5. Sumber anggaran

APBN

6. Kriteria keberhasilan

1. Dapat diaksesnya website sebagai berikut:

a. http://wwwkkp.go.id

b. http://www.ropeg.kkp.go.id

c. http://www.abk.kkp.go.id



d. http://www.infohukum.kkp.go.id

e. http://www.puskari.kkp.go.id

f. http://www.bpsdm.kkp.go.id

2. Meningkatnya kecepatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja KKP.

b.

Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas operasional dan pemeliharaan sistem aplikasi komputer;

2. Melakukan pembinaan agar terbangun tertib dalam penggunaan fasilitasi sistem aplikasi komputer;

3. Melakukan penyempurnaan yang diperlukan.

c. Jadwal/Agenda Pelaksanaan Kegiatan

JADWAL/AGENDA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA NAMA KEGIATAN : Elektronisasi Pemerintahan (E-Government)

NO

URAIAN TAHAPAN

2010 2011 2012 2013 2014 PIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Tahapan 1: Pembenahan/Pembangunan Sistem

2. Tahapan 2: Sosialisasi dan Implementasi Sosialisasi

3. Tahapan 3: Pengukuran Dampak/Perubahan

Keterangan: 1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada huruf A rencana kerja

rinci 2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam empat bagian dan satu

bagian mewakili waktu pelaksanaan selama tiga bulan.



TIM PENATAAN TATALAKSANA TIM PELAKSANA Koordinator : Kepala Biro Umum

Wakil Koordinator : Sekretaris Ditjen KP3K

Anggota : 1. Kabag Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi;

2. Kabag Tata Usaha dan Persuratan, Biro Umum; 3. Kasubbag Tatalaksana, Biro Hukum dan Organisasi; 4. Kasubbag Tata Usaha, Biro Umum.

Documents

4 Dokumen Rb Penataan Tatalaksana