BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangKorupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan
pemerintah untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan
pihak-pihak lain terutama uang negara. Korupsi tidak hanya terkait
dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan, tetapi juga
oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat ranah publik baik polisi,
pergawai negeri maupun orang-orang dekat mereka.Dalam konteks
perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah
mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik,
tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan
wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang
jika tidak dilakukan, maka akan membuat stress para penikmatnya.
Korupsi berawal dari proses ketidaksengajaan, akhirnya menjadi
kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk
dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak
masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya
penegakan hukum untuk menumpas koruptor di negara kita. Sungguh
ironi permasalahan di negeri tercinta ini, korupsi kini sudah
menjadi permasalahan serius di negeri ini, budaya korupsi sudah
sangat mengakar dari generasi pendahulu sampai sekarang kasus
korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Meskipun sudah ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa Instansi anti
korupsi lainnya. Namun faktanya negeri ini masih menduduki rangking
atas sebagai negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, korupsi
patut menjadi perhatian serius bagi kita semua.Pendidikan anti
korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana
korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya
menangkapai para koruptor, maka Pendidikan Anti Korupsi juga
penting guna mencegah adanya koruptor. Sama pentingnya seperti
pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak dan moral
penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya
pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah aksi korupsi.
1.2 Rumusan MasalahSeperti yang kita ketahui, korupsi adalah
tindak pidana yang dapat merugikan orang banyak, oleh karena itu
pada makalah ini kami akan memaparkan atau menguraikan tentang :a.
Apakah pengertian korupsi?b. Bagaimanakah ciri, pola dan modus
korupsi?c. Bagaimanakah korupsi dalam berbagai perspektif?
1.3 Tujuan Penulisana. Mahasiswa mampu memahami pengertian
korupsi.b. Mahasiswa mampu memahami tentang cirri, pola dan modus
korupsi.c. Mahasisiwa mampu memahami tentang korupsi dalam berbagai
perspektif.
BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian KorupsiSecara etimologi
Korupsiberasal daribahasa Latin, yaitu corruptiodari kata kerja
corrumpereyang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok/ menyuap. Secara harfiah, korupsi adalah tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang
terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang umum,
tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut: Tidak takutpadaTuhandan tidak menganggap
adanyaTuhan. Perbuatan melawan hukum. Kenikmatan hanya di dunia
dengan sering menganiaya rakyat dan memperbudaknya. Menganggap
rakyat adalahbabuyang harus menyetor uang dan memenuhi kebutuhanya.
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Memperkaya diri
sendiri, keluarga, atau orang lain dan merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.Jenis tindak pidana korupsi di antaranya,
yaitu : Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan.
Penggelapan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Ikut serta
dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara).Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya.
Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima
pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan
sebagainya. Titik ujung korupsi adalahkleptokrasi, yang arti
harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura
bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di
bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat,
serta terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi sering memudahkan
kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini
saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat
penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau
kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada
perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh,
pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada
juga yang tidak legal di tempat lain. The Encyclopedia Americana
mendefinisikan korupsi sebagai a general term for the misuse of
public position of trust for private gain. Its specific definition
and application vary according to time, place and culturepolitical
corruption concerns the illegal pursuit or misuse of public
office.Sedangkan The Harper Collin Dictionary of Sociology
mendefinisikan korupsi sebagai the abandonment of expected
standards of behavior by those in authority for the sake of
unsanctional personal advantage. Menurut Bank Dunia, korupsi adalah
the abuse of public power for private benefit.Dari aspek hukum,
korupsi merupakan all illegal or unethical use of governmental
authority as result of considerations of personal or political
gain.Jika melihat dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan
jika korupsi adalah sejenis penghianatan, dalam hal ini adalah
penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam
mengemban tugas tertentu.
2.2 Ciri, Pola dan Modus Korupsi2.2.1 Ciri-Ciri KorupsiSuatu
tindakan dapat diidentifikasikan sebagai korupsi apabila memenuhi
unsur-unsur:a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaanb. Penipuan
terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnyac.
Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan
khususd. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan di mana
orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlue.
Melibatkan lebih dari satu orang atau pihakf. Adanya kewajiban dan
keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang laing. Terpusatnya
kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang
pasti dan mereka dapat mempengaruhinyah. Adanya usaha untuk
menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukumi.
Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang
melakukan korupsi.Menurut Alatas (1983), ciri-ciri korupsi adalah :
a. Dilakukan lebih dari satu orang.b. Merahasiakan motif, ada
keuntungan yang ingin diraih.c. Berhubungan dengan
kekuasaan/kewenangan tertentu.d. Berlindung di balik pembenaran
hukume. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.f. Mengkhianati
kepercayaan.Kita memahami korupsi adalah dengan memahami pencurian
dan penggelapan. Pencurian (berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP)
adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian
atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang/hak
yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan
pelaku.
Rumus: Pencurian = secara melawan hukum + mengambil sebagian
atau seluruhnya barang atau hak orang lain + tujuannya memiliki
atau memperoleh keuntungan.Penggelapan (berdasarkan pemahaman pasal
372 KUHP) adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada
dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau
kepercayaan oleh si pelaku.Rumus:Penggelapan = pencurian barang/hak
yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku +
penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan.Korupsi sebenarnya tidak
berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja
unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap.Rumus:Korupsi = (secara
melawan hukum + mengambil hak orang lain + tujuan memiliki atau
mendapat keuntungan) + ada penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan +
menimbulkan kerugian negara= (pencurian + penyalahgunaan
kewenangan/ kepercayaan) + kerugian negara=penggelapan + kerugian
negaraJadi korupsi dapat dipahami juga sebagai penggelapan yang
mengakibatkan kerugian negara.2.2.2 Pola KorupsiPola Umum Korupsia.
Penyuapan (Bribery)Penyuapan adalah usaha menggunakan suap untuk
memperoleh atau mempertahankan bisnis, menerima perlindungan, atau
memperoleh keuntungan yang tidak sah dari pihak lain (pemerintah,
perusahaan lain).Berikut ini merupakan contoh dari pola umum
korupsi yang termasuk penyuapan :1) Kasus Penyuapan Akil MochtarKPK
menangkap Akil Mochtar terkait dugaan menerima suap dalam
penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan
Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Ia dan 5 orang lainnya resmi
ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK. Di ruang kerja Akil di gedung
Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat
pada saat dilakukannya penggeledahan. Barang bukti tersebut
langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN
serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan Akil
Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi setelah menggelar
pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara.2) Kasus
Penyuapan Rudi RubiandiniRubi Rubiandini, kepala Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas), resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai tersangka kasusu penyuapan. Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto menjelaskan Rudi dan seseorang berinisial A dijerat
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menerima uang suap.
Penyuapan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjaadi
lingkup kewenangan dari SKK Migas.b. Penggelapan
(Embezzlement)Penggelapan (berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP)
adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam
kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan
oleh si pelaku.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi
yang termasuk penggelapan :Kasus Penggelapan Uang Pajak oleh Gayus
Halomoan TambunanGayus Halomoan Tambunan bekerja di kantor pusat
pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal
Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain
sebagai makelar kasus (Markus). Kasus pun berlanjut karena diduga
banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus
dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait
kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25
miliar. Gayus terindikasi melakukan tindak pidana korupsi,
pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta. Namun di
persidangan, jaksa hanya menjerat pasal penggelapan saja, dengan
alasan uang yang diduga hasil korupsi telah dikembalikan. Sisa uang
Rp 24,6 miliar, atas perintah jaksa, blokirnya dibuka. Hakim pun
memutuskan Gayus divonis 6 bulan penjara daan masa percobaan
setahun.c. Komisi (Commission)Komisi adalah sekelompok orang yang
ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah atau rapat untuk
menjalankan fungsi (tugas) tertentu. Imbalan (uang) atau presentase
tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual
beli.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi yang
termasuk komisi :Kasus Pemberian KomisiPemberian jasa Kolportir
TVRI ini terjadi pada bulan Juli 2007 sampai November 2008.Menurut
dokumen yang diperoleh Tempo, penerimaan dana kas pegawai lewat
jasa petugas pemasaran sebesar Rp 61 miliar. Dari jumlah tersebut,
dilakukan pengeluaran dana dari kas TVRI sebagai komisi jasa
kolportir sebesar Rp 6 miliar. Penerimaan ini berasal dari
penjualan program, iklan, kerjasama dengan lembaga pemerintah,
penyewaan aset TVRI. Dari Rp 6 miliar itu, Rp 4 miliar diantaranya
diberikan kepada pegawai TVRI (berstatus pegawai negeri sipil) yang
ditunjuk oleh direksi sebagai petugas pemasaran. Adapun Rp 2,1
miliar-nya dimasukkan kas pegawai yang dikelola tersendiri.
Kebijakan pemberian uang jasa kolportir ini didasarkan pada surat
keputusan yang diterbitkan Direktur Utama TVRI kala itu.d.
Pemerasan (Extortion)Pemerasan (Belanda: afpersing; Inggris:
blackmail), adalah satu jenis tindak pidana umum yang dikenal dalam
hukum pidana Indonesia. Spesifik tindak pidana ini diatur dalam
pasal 368 KUHP. Dalam struktur KUHP, tindak pidana pemerasan diatur
dalam satu bab (Bab XXIII) bersama tindak pidana pengancaman.
Karena itu kata afpersing sering digabung dengan kata afdreiging
yang diatur pasal 369 KUHP. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna leksikal meminta
uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2002: 855). Afpersing berasal dari kata kerja afpersen yang berarti
memeras (Marjanne Termorshuizen, 1999: 16).Dalam Blacks Law
Dictionary (2004: 180), lema blackmail diartikan sebagai a
threatening demand made without justification. Sinonim dengan
extortion, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan
cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.Berikut ini
merupakan contoh dari pola umum korupsi yang termasuk pemerasan
:Kasus Pemerasan Ratu Atut ChosiyahGubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengadaan alat kesehatan
di Provinsi Banten.e. Pilih Kasih (Favoritism)Pilih kasih merupakan
sikap/tindakan memilih-milih orang yang menjadi kesayangan, sikap
pilih-kasih, sikap pilih bulu.Berikut ini merupakan contoh dari
pola umum korupsi yang termasuk pilih kasih :Pilih Kasih Dalam
Menangani Kasus KecelakaanNinik Setyowati, seorang ibu berusia 45
tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banyumas terkait
kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada
anaknya berusia 11 tahun, Sumaratih Sekar Hanifah. Kecelakaan ini
berawal dari truk gandeng bermuatan tepung terigu yang menyerempet
sepeda motor yang digunakan Ninik dan Kumaratih hingga
mengakibatkan kaki kiri Ninik luka parah, sedangkan anaknya
meninggal dunia karena terlindas truk. Namun sangat disayangkan,
meskipun Ninik adalah korban, pihak kepolisian menyatakan bahwa
kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian Ninik dan menjerat
Ninik dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan kasus yang hampir
serupa, yaitu kasus kecelakaan yang melibatkan anak bungsu Menteri
Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Muhammad Rasyid Amrullah
Rajasa. Meskipun, ia telah ditetapkn sebagai tersangka. Polri
hingga kini tak menahan Rasyid. Polri terkesan lamban dan pilih
kasih dalam menangani kasus tersebut.f. Penyalahgunaan Wewenang
(Abuse of Discretion)Menurut Hukum Administrasi penyalahgunaan
wewenang adalah segala tindakan pemerintah yang meliputi :1)
Bertentangan dengan kepentingan umum2) Menyimpang dari tujuan
kewenangan yang diberikan oleh UU atau peraturan lainnya3)
Menyalahgunakan suatu prosedurLanjut Sjachran Basah menyatakan
bahwa Perbuatan administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang
(Abuse of Discretion) adalah perbuatan yang menggunakan wewenang
yang mencapai kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum
yang dimaksud oleh peraturan, yang menjadi dasar kewenangannya itu
dan merugikan pihak yang terkena atau perbuatan untuk kepentingan
diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau golongan
lain.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi yang
termasuk penyalahgunaan wewenang :Korupsi Pembangunan Sport Center
HambalangDirektur Utama PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso
ditetapkan sebagi tersangka berikutnya oleh KPK dalam kasus
pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Mahfud
diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengannn UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Paasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain diduga menyalahgunakan wewenang yang merugikan negara hingga
Rp 463 miliar, Mahfud, selaku bos dari perusahaan yang
subkontraktor dari PT Adhi Karya dalam penyediaan jasa instalansi
kelistrikan, diduga sebagai pihak yang diuntungkan dalam proyek
tersebut. Mahfud mengakui bahwa PT Dutasari menerima uang Rp 63
miliar dari proyek Hambalang yang menurut dia merupakan uang muka
dari pengerjaan elektrikal mekanikal proyek Hambalang yang
disubkontrakan ke PT Dutasari Citralaras.g. Bisnis Orang Dalam
(Insider Trading)Perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi
perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan
oleh orang-orang dalamperusahaan tersebut. Dalam beberapa
yurisdiksi, perdagangan orang dalam bisa dilakukan dan sah menurut
hukum, namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di
lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya
dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya
rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum
dipublikasikan.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi
yang termasuk bisnis orang dalam :Korupsi Yang Melibatkan Orang
DalamKasus dugaan korupsi proyek videotron yang melibatkan anak
mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan,
Riefan Avrian, ternyata melibatkan pegawai di lingkungan
kementerian. Informasi ini terungkap saat pemeriksaan saksi di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.h. Nepotisme (Nepotion) Nepotisme
berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan
hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya
digunakan dalam konteks derogatori. Nepotisme adalah pemanfaatan
jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi
keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan
bagi orang lain.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi
yang termasuk nepotisme : Korupsi yang Melibatkan Keluarga Ratu
AtutLSM ICW telah menyerahkan data dugaan korupsi yang diduga
melibatkan keluarga Ratu Atut, antara lain terkait kampanye
pemenangannya dalam pemilihan gubernur Banten, 2011 lalu. Terdapat
tiga temuan besar, antara lain uang hibah dari APBD Banten yang
diberikan kepada lembaga milik keluarga (Atut). Mulai dari anak,
menantu suami, kakak, hingga adik Atut. Namun dalam berbagai
kesempatan, Ratu Atut selalu membantah semua tuduhan dugaan korupsi
yang diarahkan kepadanya.
i. Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution)Berikut ini merupakan
contoh dari pola umum korupsi yang termasuk sumbangan ilegal :
Praktik Nakal Sumbangan FiktifAda kelompok peminta sumbangan untuk
pembangunan rumah ibadah dan yayasan anak yatim di pinggiran
Bekasi, Jawa Barat yang dicurigai fiktif. Penelusuran dimulai
dengan mangejar keberadaan seorang peminta-minta sumbangan dengan
memakai proposal yang disinyalir tinggal disebuah permukiman.
Namun, saat ditelusuri tidak ada orang ditempat. Setelah kami
berpindah kampung, target akhirnya terlacak. Sang peminta sumbangan
yang selalu berkeliaran dengan modal menenteng surat sekaligus
proposalnya berhasil ditemui.j. Pemalsuan (Fraud) Pemalsuan adalah
proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau
dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.
Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya
yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui
pemalsuan.Berikut ini merupakan contoh dari pola umum korupsi yang
termasuk pemalsuan :Kasus Pemalsuan Ijizah dan NilaiDwi Hartono
alias Ferry, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam
Sultan Agung (Unissula) aangkatan 2004 adalah salah seorang
tersangka yang terjerat kasus pemalsuan ijazah dan nilai. Diaakui
Ferry aksinya sudah ia lakukan sejak 2006 melalui sebuaah lembaga
bimbingan belajaar yang dikenai biaya sebesar Rp 50 juta hingga Rp
1 Milyar. Ia juga mengaku telah melakukan pemalsuan ini bersama
ejumlah rekannya.
POLA UMUM KORUPSI
Penyuapan
PemalsuanPenggelapan
Bagaimana dan darimanaa Uang-Barang- Fasilitas hasil korupsi
diperoleh
Sumbangan IlegalKomisi
NepotismePemerasan
Bisnis Orang DalamPilih Kasih
Penyalahgunaan Wewenang
2.2.3 Modus KorupsiFenomena korupsi yang terjadi di Indonesia,
menurut Richard Robison (1986) pada dasarnya berakar pada
bertahannya jenis birokrasi patrimonial di negeri ini. Dalam
birokrasi jenis itu, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang
sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan
birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat
kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa
ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Ada banyak
hal yang menjadi penyebab terbukanya peluang korupsi di
pemerintahan daerah. Namun, dalam banyak kasus secara umum
penyalahgunaan kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi dapat
dihubungkan dengan tiga elemen, yaitu:merembesnya insentif,
minimnya informasi kepada publik dan transparansi, kurangnya
akuntabilitas.a. Modus Korupsi saat ini bahkan telah melibatkan
keluarga:1) Melakukan korupsi bersama-sama Suami dengan istri
Ayah/Ibu dengan anak Kolaborasi dengan kerabat dekat lain
(Adik/Kakak, Ipar,Mertua/menantu, dst)2) Melibatkan anggota
keluarga sebagai sarana tindak pencucian uang Rekening bank Polis
asuransi Investasi/Asetb. Modus Korupsi Sektor KesehatanDari data
pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi
mosdus-modus korupsi seektor kesehatan terbanyak berupa:1)
Penyelenggaraan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal
dan Jamkesda2) Intervensi politik dalam anggaaran kesehatan,
jaminan kesehatan dan ASKESKIN3) Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan)
dan pemotongan dana bantuan4) Kecurangan dalam pengadaan
barang/jasa, terutama alat kesehatan5) Penyalahgunaan keuangan
RSUD6) Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh
oknum Puskesmas dan RSUD7) Penyalahgunaan fasilitas kesehtan
(Puskesmas dan RSUD)Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana
korupsi itu dilakukan. Banyak modus-modus dalam korupsi. Di bawah
ini hanyalah sekedar contoh bagaimana modus korupsi itu dilakukan :
Pemerasan PajakPemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan
kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena
kesengajaan wajib pajak dan bisa juga bukan karena kesengajaan.
Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan imbalannya wajib pajak
harus membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk ke kantong
pemeriksa pajak. Manipulasi TanahBerbagai cara dilakukan untuk
memanipulasi status kepemilikan tanah termasuk, memanipulasi tanah
negara menjadi milik perorangan/badan, merendahkan pembebasan tanah
dan meninggikan pertanggungjawaban, membebaskan terlebih dahulu
tanah yang akan kena proyek dengan harga murah. Jalur Cepat
Pembuatan KTPDalam Pembuatan KTP dikenal jalur biasa dan jalur
cepat. Jalur biasa adalah jalur prosedural biasa, yang mungkin
waktunya lebih lama tapi biayanya lebih murah. Sedangkan jalur
cepat adalah proses pembuatannya lebih capat dan harganya lebih
mahal. SIM Jalur CepatDalam proses pembuatan SIM secara resmi,
diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktek yang dianggap oleh
sebagian warga, terutama sopir akan mempersulit pembuatan SIM.
Untuk mempercepat proses itu mereka membayar lebih besar, asalkan
tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak resmi pengurusan SIM
biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. Biasanya yang terlibat
dalam praktek ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas
yang menangani kepengurusan SIM. Markup Budget/AnggaranBiasanya
terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana
proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya
fiktif. Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer
tetapi pada prakteknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau
komputer dibeli harganya lebih murah. Proses TenderDalam proses
tender pengerjaan tender seperti perbaikan jalan atau pembangunan
jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya
memenuhi persyaratan tender, terkadang tidak memenangkan tender
karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu main belakang dengan
membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini
telah terjadi penyogokan kepada pemberi tender oleh peserta tender
yang sebenarnya tidak qualified Penyelewengan dalam Penyelesaian
PerkaraKorupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi
mengubah (menafsirkan secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk
meringankan hukuman kepada pihak yang memberi uang kepada penegak
hukum. Praktek ini melibatkan terdakwa/tersangka, penegak hukum
(hakim/jaksa) dan pengacara.
KonvensionalPolitical CorruptionState Capture Corruption
ModusSPPD Tiket dan Program fiktifPenjarahanAPBD/APBNDesain
kebijakan yang produktif
AktorPNS Penegak hukum dllBirokrat Makelar Pengurus parpol
Anggota DPR/DPRDBirokrat Makelar Pengurus parpolAnggota
DPR/DPRD
2.3 Korupsi dalam Berbagai PerspekifSudah sejak lama masalah
korupsi dianggap sebagai persoalan berat dan mendesak yang harus
diatasi dan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia
kedepannya. Melihat realita banyaknya kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia akhir-akhir ini, seolah-olah menjadikan masalah korupsi
sebagai sesuatu hal yang sepertinya sudah biasa terjadi, hampir
bisa dipastikan setiap hari media massa baik cetak maupun
elektronik menyajikan berbagai ragam berita tentang kasus korupsi
di negeri ini. Tak dapat dipastikan, apakah korupsi memang sudah
membudaya di kalangan masyarakat Indonesia sehingga dengan mudah
dapat ditemukan di berbagai lini kehidupan di masyarakat ataukah
memang kinerja lembaga yang menangani masalah korupsi di negeri ini
mulai menunjukkan taji-nya dalam menguak serta memberantas berbagai
masalah korupsi yang terjadi. Korupsi memiliki berbagai persperktif
dari berbagai bidang yaitu dalam bidang sosial-budaya,.agama,
ekonomi, politik, pancasila, dan hukum.2.3.1 Korupsi dalam
perspektif Sosial-Budaya
Praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi
itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang dicuri, melainkan
pelakunya juga orang-orang terhormat di lembaga kenegaraan dan
pemerintahan. Bahkan, di antara pelaku korupsi itu ada yang berasal
dari akademisi dan aktivis gerakan antikorupsi, komunitas yang
dianggap sebagai pengawal moralitas publik dan penjaga etika
sosial.Dalam ilmu antropologi memandang masalah korupsi melalui
tiga perspektif , yaitu pertama prespektif negara patrimonial,
dalam situasi suatu negara korupsi muncul karena para pemimpin dan
elitpenguasamengendalikansumberdayaekonomi politik. Dalam
perspektif ini terdapat hubungan patron-klien yang tidak setara
antara birokrat, lembaga legislatif, dan pengusaha. Relasi kuasa
patron-kien inilah yang terjadi di Indonesia, DPR berperan sebagai
patron bagi pengusaha dan birokrat yang menjadi klien mereka.
Relasi yang terbangun diantara mereka adalah relasi kepentingan
masing-masing yang saling menguntungkan.Kedua, perspektif teori
Gift Exchange, pandangan ini merujuk pada masyarakat primitive di
mana relasi social antara individu sangat dekat, interaksi dalam
masyarakat terjadi secara langsung (face to face) yang tercermin
melalui kebiasaan bertukar hadiah. Teori ini dikemukakan oleh ahli
antropologi Prancis Marces Mauss dalam The Gift (1954). Sebenarnya
kebiasaan bertukar hadiah merupakan bentuk relasi social yang
harmonis di masyarakat. Pemberian hadian merupakan bentuk
penghormatan antara warga satu dengan yang lain. Namun, pada
praktik korupsi di Indonesia, praktik saling bertukar hadiah
menjadi alat untuk memperlancar kepentingan, misalnya untuk
memperlancar proyek tertentu. Sehingga dalam kaitannya dengan yang
telah disebutkan di atas, jelas masyarakat modern telah
menyelewengkan makna sosial bertukar hadiah yang merupakan kearifan
masyarakat primitive.Ketiga, persepktif relativisme kultural. Teori
ini yang menyebutkan bahwa praktik korupsi kembali pada nilai-nilai
budaya yang berlaku di masyarakat. Mengacu padaperspektif
ini,korupsi inimerupakan konsepmodern danmuncul dalamwacana
modernitas.Sehingga, pengertian korupsi akan berbeda menurut
konteks budaya setiap masyarakat. Wacana modernitas memberikan
pengertian pada korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang
untuk kepentingan pribadi atau keuntungan ekonomis.
2.3.2 Korupsi dalam perspektif AgamaAgama merupakan salah satu
hal yang sangat berhubungan erat dengan kasus korupsi, karena agama
merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap
individu. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan
umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun pada
kenyataannya, praktek korupsi sudah menjadi kegiatan yang tidak
asing, dan secara sadar atau tidak, terjadi dalam berbagai aspek
kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari.Sebuah negara agama tidak
menjanjikan kebersihan negara itu sendiri dari praktek korupsi.
Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim,
maupun negara-negara di Amerika Latin yang mayoraitas penduduknya
bukan non-Muslim memiliki citra yang serupa di mata dunia terkait
dengan praktek korupsi yang terjadi di masing-masing negara.Hukum
korupsi dalam berbagai ajaran agama dan tradisi lain ada beragam,
diantaranya yaitu:1) Kristen: suap dapat butakan mata (hati), agar
terus jaga tatanan hidup, hidup adalah perjuangan, takut kepada
Tuhan, jauhkan koruptor.2) Hindu: pemimpin korup tak akan hidup
kembali, suap sebagai pintu masuk dosa, pendosa tak diakui oleh
Tuhan dan kena karma, etika kau rasakan apa yang kurasakan, agar
terus hidup sederhana.3) Konfusianis: pendidikan beretika,
pengendalian diri, pemerintahan akan hancur bila rakyat sudah tak
menaruh kepercayaan terhadapnya.4) Buddha: tujuan hidup yaitu
nirwana (puncak), manusia korup akan tak bahagia.5) Islam: Islam
sebagai agama yang (syamil) sangat mengharamkan praktik
suap-menyuap bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk
(melaknat) para pelaku hingga penghubung suap-menyuap sebagaimana
hadits tersebut.
2.3.3 Korupsi dalam perspektif EkonomiPerspektif ekonomi melihat
bahwa pendapatan berkorelasi signifikan terhadap perilaku koruptif.
Disamping itu, upaya yang terus menerus untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat harus terus dilakukan, karena kemiskinan juga
menjadi masalah utama yang mendorong perilaku korup. Mbaku (2000),
seorang peneliti korupsi Afrika, menyatakan bahwa peran dari suatu
negara adalah untuk menyokong kemampuan para pengusaha untuk
menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat yang bisa digunakan untuk
mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Hal ini berkaitan dengan
penyebab munculnya korupsi di Afrika yang ternyata adalah miskinnya
pengembangan institusi dan distorsi dari struktur insentif
pemerintah.Pemikiran para penganut perspektif ekonomi ini sempat
menjadi perdebatan di Indonesia dikala praktek korupsi sering
bermunculan. Penyesuaian gaji dalam bentuk remunerasi menjadi salah
satu tuntutan pada pejabat publik di sekitar tahun 2007an. Bahkan
di beberapa lembaga pemerintah kebijakan tersebut diimplementasikan
seperti misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Jajaran Departemen
Keuangan yang mengalami kenaikan gaji signifikan. Pada waktu itu
masalah struktur gaji menjadi salah satu problem serius dalam
birokrasi pemerintah di Indonesia. Masalah gaji tersebut telah
menyentuh rasa ketidakadilan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Kerja tidak kerja gaji sama, asal golongan dan masa kerja sama.
Tidak ada pembedaan antara mereka yang bekerja giat dan berprestasi
dengan mereka yang malas.Fenomena diatas bukannya tanpa kritikan
atau tentangan dari berbagai pihak. Salah satunya Soerdano, seorang
kritikus yang menentang kebijakan remunerasi, mempertanyakan
efektivitas kebijakan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.
Soedarno (2008) menyatakan bahwa jumlah gaji yang tinggi tidak
menjamin seseorang untuk tidak melakukan perbuatan korup. Dia
menunjukkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Bulog, pertamina,
Bank Mandiri, dan Bank Indonesia, bukan disebabkan karena rendahnya
gaji dan dengan demikian menurutnya, tidak terdapat korelasi antara
gaji yang tinggi dengan perbuatan korupsi. Hal serupa juga muncul
dari sebuah tulisan dari Taufiq (2008), bahwa kebijakan remunerasi
tidak menjamin suatu institusi bebas dari korupsi. Apa yang
diutarakan oleh dua kritikus diatas memang membuktikan keadaan
sebenarnya, kenaikan gaji yang semula dianggap sebagai metode dalam
upaya pemberantasan korupsi agaknya berjalan nihil. Ternyata gaji
memang tidak selamanya berkorelasi signifikan terhadap perilaku
korup para pejabat publik di negeri ini. Perilaku korup tersebut,
ternyata menyeret para pejabat publik dengan gaji yang mentereng,
kita sebut saja mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.Dia
menerima gaji Rp 220 juta dan ditambah gaji sebagai Komisaris Bank
Mandiri Rp 75 juta per bulan. Dengan pendapatan yang hampir
mendekati 300 juta itu tidak akan habis dimakan sebulan. Sehingga
Abraham Samad pada saat memberikan pidato ilmiah kuliah perdana
pascasarjana UGM, Kamis (5-9-2013) mengatakan Kalau dia korupsi
luar biasa dia serakah. Kasus Kepala SKK Migas ini hanya salah satu
contoh dari berbagai perilaku korup yang menyeret pejabat publik di
negeri ini yang sebenarnya telah memiliki pendapatan super
wah.Dalam kajian ekonomi, pada awalnya peluang itu terbuka karena
adanya pemberian uang dan atau barang secara sukarela dari pengguna
jasa layanan kepada pejabat publik yang melayani, sebagai bentuk
ucapan terima kasih atas layanan yang telah diberikan. Penerimaan
seperti ini karena terjadi sewaktu-waktu, dan bahkan mungkin setiap
hari, tidaklah dianggap sebagai korupsi, tetapi dimaknai sebagai
suatu bentuk hubungan yang saling membutuhkan atau bahkan hubungan
persahabatan antara pengguna jasa layanan dengan pemberi layanan
(pejabat publik atau pegawai pemerintah). Pengguna jasa layanan
membutuhkan urusan cepat selesai dan merasa sudah sepantasnya
memberi imbalan jasa, sedangkan pemberi layanan juga merasa sudah
seharusnya menerima imbalan karena jasa yang telah diberikan.Dalam
perkembangan berikutnya, hubungan yang tadinya bersahabat berubah
menjadi bentuk hubungan dagang antara pembeli dan penjual.
Masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan harus membeli
kepada pejabat pemberi layanan yang berfungsi menjadi penjual jasa
layanan. Dalam hubungan seperti ini, mereka yang memiliki uang dan
penawaran lebih tinggi akan memperoleh privileges dari pejabat
publik.Sebaliknya yang tidak punya uang harus rela antri agar
memperoleh pelayanan, atau, menurut Kwik Kian Gie, kalau ngotot
tidak mau membayar akan menghadapi kesulitan yang dicari-cari dan
dibuat-buat. Korupsi dalam bentuk transaksi ekonomi seperti ini
sudah mendarah daging (internal ized) di dalam tubuh dan jiwa
pejabat publik, dan ironisnya masyarakat akan merasa aneh dan heran
jika transaksi yang demikian itu tidak ada. Korupsi telah meningkat
menjadi suatu bentuk Kleptokrasi (cleptocracy), dimana masyarakat
sudah tidak berdaya lagi menanggulangi korupsi, bahkan mendukung
korupsi melalui perilaku sehari-hari yang penuh dengan kegiatan
suap-menyuap, ketidakjujuran, penyembunyian fakta, pemalsuan, dan
penyelewengan dalam berbagai bentuknya.Menurut Rose Ackerman
(1999), korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan
sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki
kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya
kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk
penyuapan. Jadi korupsi itu tergantung pada besarnya keuntungan dan
biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.
Pemerintah membeli dan menjual barang dan jasa, membagi-bagikan
bantuan, mengatur swastanisasi badan usaha milik negara, dan
memberikan konsesi. Para pejabat seringkali memonopoli informasi
yang penting. Pribadi atau perusahaan ingin membayar sejumlah uang
untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintah dan menghindari biaya.
Seluruh kegiatan ini menciptakan peluang terjadinya korupsi. Banyak
proyek dalam berbagai sektor dikuasai oleh pemerintah, dan swasta
yang menginginkan proyek-proyek tersebut harus membayar sejumlah
uang suap untuk mendapatkannya, dan sekaligus menghindari biaya
tinggi yang harus dikeluarkan jika pribadi atau perusahaan tersebut
harus mengikuti prosedur administratif yang melelahkan sementara
kepastian untuk mendapatkan proyek tersebut belum tentu
ada.Kenaikan gaji, tampaknya memang telah membuat korupsi
birokratis dapat sedikit dikendalikan, tetapi untuk jenjang
birokrasi tertentu pemberian kenaikan gaji tidak selalu efektif
untuk meredam nafsu birokrasi untuk melakukan korupsi. Secara
teoritis, hubungan antara gaji dan tingkat korupsi birokrasi masih
bersifat mendua (Ambiguous). Namun terjadinya korupsi itu juga
sangat tergantung pada besarnya keuntungan dan biaya yang berada di
bawah pengendalian pejabat pemerintah.
2.3.4 Korupsi dalam perspektif PolitikDalam banyak kasus korupsi
yang terjadi akhir-akhir ini, yang para pelakunya hampir rata-rata
adalah kader Partai Politik. Ada beberapa hal yang menyebabkan
kader partai terjebak menjadi Koruptor, bisa dikarenakan ingin
segera mengembalikan biaya-biaya politik yang sudah dikeluarkan
selama proses pencalonan baik menjadi Calon Anggota Legislatif,
atau juga saat pencalonan menjadi Kepala Daerah. Sebab lainnya,
bisa juga dikarenakan kader tersebut memang bermental korup,
sehingga dia dijadikan tumbal dan alat bagi kekuasaan sebagai mesin
pencetak uang, dan memang sudah mempersiapkan segala resiko dan
siap pasang badan.Biaya politik yang tinggi, sementara Partai
Politik tidak mempunyai sumber pemasukan lain selain sumbangan dari
kader partai, sumbangan-sumbangan ini pun nilainya variatif, besar
kecilnya sumbangan sangat tergantung pada tinggi rendahnya jabatan
politik yang diemban oleh kader partai, apa lagi kader tersebut
sangat berambisi terhadap posisi jabatan dalam struktur
Pemerintahan dan bukanlah karena ditunjuk atas keinginan partai
karena kredibilitas dan integritas yang bersangkutan memang baik,
untuk hal seperti ini, tentu dia harus bayar mahal pada partai,
kondisi seperti ini pada akhirnya akan menjebak dia dalam pusaran
korupsi.Korupsi dalam politik ini bukanlah semata-mata korupsi
untuk kepentingan pemilu dan pilkada, ada kepentingan yang lebih
besar didalamnya, Korupsi dalam politik sangat struktural dan
terencana, sehingga target yang ingin dicapai adalah pelanggengan
kekuasaan dengan menciptakan Dinasty Politik, untuk kepentingan
itulah maka kader pokitik dijadikan mesin pencari uang. Seperti
yang dikatakan Pakar hukum dan Penggiat Hak Azazi Manusia, Todung
Mulya Lubis di Timeline Twitternya:@TodungLubis: Korupsi politik
bkn semata-mata korupsi dl pemilu dan pilkada. Korupsi politik
berhasrat melanggengkan keberadaan predator politik.Jadi tidak aneh
kalau sekarang ini ada kader politik partai tertentu tersangkut
kasus korupsi, dan kader tersebut merupakan mesin pencetak uang
bagi partai, maka proses hukumnya pun terkesan berbelit-belit, tapi
sebaliknya jika kader partai yang tersangkut tersebut tidaklah
memiliki peran begitu penting, maka akan dengan cepat dan mudah
diproses secara hukum.Korupsi dalam politik sekarang ini sudah
lebih berbahaya, karena semakin memiskinkan rakyat. Pertumbuhan
Ekonomi bisa saja kita respon secara positif sebagai peningkatan
kinerja pemerintahan, tapi kenaikan Inflasi dan pembiaran terhadap
tindak kejahatan korupsi pun bukanlah sesuatu yang patut ditolerir,
dan bukan berarti kita tidak menganggap apa yang sudah dilakukan
KPK sebagai tindakan pemberantasan Korupsi, tapi jika KPK masih
tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, itu sama saja dengan KPK
sebagai Boneka bagi penguasa.
2.3.5 Korupsi dalam perspektif Pancasila
Budaya korupsi dalam perspektif Pancasila yang terkandung dalam
masing-masing sila adalah sebagai berikut.Sila pertama, Ketuhanan
yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan agar semua rakyat Indonesia
taat dalam beragama sesuai dengan agama yang dianut. Dalam ajaran
beragama tidak ada agama yang mebenarkan umatnya untuk mencuri,
serakah. Korupsi sama halnya dengan mencuri, mencuri uang rakyat.
Dan pastinya merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran
beragama.Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Korupsi
dikatakan melanggar sila kedua karena menyebabkan kemiskinan di
Indonesia. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya digunakan untuk
kepentingan masyarakat umum digunakan untuk kepentingan pribadi
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya mengakibatkan
stratifikasi sosial yang begitu tampak kehidupan bangsa ini. Yang
kaya makin kaya yang miskin makin miskin.Sila ketiga, Persatuan
Indonesia.Sebagai manusia Indonesia kita harus mampu menem-patkan
persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Korupsi melanggar nilai-nilai persatuan yang sudah dimiliki bangsa
ini sejak jaman peradaban kerajaan. Sebagai manusia Indonesia yang
memiliki amanah sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan tugas
yang diberikan negara bukan mempermainkan tanggung jawab demi
memperkaya ataupun memperoleh kenikmatan tanpa memikirkan yang
lain. Sekecil apapun tindakan korupsi itu jika bukan mengedepankan
kepentingan negara, akan ada potensi perpecahan baik ditingkat
lembaga, wilayah daerah maupun nasional. Pemberantasan korupsi
seharusnya adalah upaya tegas berbentuk persatuan lembaga-lembaga
penegak hukum, anggota masyarakat dan pemerintah.Sila keempat
berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawa-ratan Perwakilan. Dalam upaya pemberantasan korupsi
ataupun penegakkan hukum atas tindakannya keputusan yang diambil
harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama. Dalam hal ini Pancasila mengajarkan seluruh
bangsa Indonesia untuk memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil
yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan artinya tidak perlu
dibutuhkan semua elemen bangsa ini dapat mengatasi masalah apapun
dalam menghadapi masalah nasional termasuk korupsi.Sila kelima
berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kita tahu
Indonesia adalah Negara hukum. Semua perkara yang terjadi di
Indonesia harus diputuskan secara adil dan tidak memihak sesuai
dengan hukum yang berlaku. Namun realitanya penegakan hukum di
Indonesia belum seadil yang diharapkan. sebagai perbandinganKasus
pencurian sandal jepit yang dilakukan bocah 15 tahun berinisial AAL
yang mencuri sandal milik Brigadir (Pol) Satu, Ahmad Rusdi Harahap
rasanya tak sebanding dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
sementara banyak koruptor yang dihukum hanya 1,5 tahun. Itu pun
sewaktu di dalam jeruji besi pelaku korupsi dalam menikmati penjara
versi hotel bintang 5 yang dilengkapi dengan fasilitas hotel
bintang 5 seperti yang dirasakan oleh Artalyta Suryani yang
tersandung kasuspenyuapanjaksakasus Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) pada tahun 2008 silam.Fenomena diatas
menggambarkan bagaimana perspektif Pancasila tarhadap budaya
korupsi sangat memprihatikan dengan realita yang terjadi di
kehidupan bermasyarakat. Untuk itu kita sebagai bangsa yang baik
harus mengimplementasikan secara baik dan benar Pancasila sebagai
pedoman berperilaku. Terutama dalam permasalahan korupsi, kita
harus menanamkan prinsip bahwa korupsi sama hal yang pelanggaran
terhadap Pancasila yangpandangan hidup bangsa ini.
2.3.6 Korupsi dalam perspektif HukumMenurut perspektif hukum,
definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah
Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan
pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis
tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara
terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana
karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi
tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1)
Kerugian keuangan negara 2) Suap-menyuap 3) Penggelapan dalam
jabatan 4) Pemerasan 5) Perbuatan curang 6) Benturan kepentingan
dalam pengadaan 7) Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana
korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain
yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada
UU No.31 Tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang
berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1) Merintangi
proses pemeriksaan perkara korupsi 2) Tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan yang tidak benar 3) Bank yang tidak memberikan
keterangan rekening tersangka 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan palsu 5) Orang yang memegang
rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan
keterangan palsu 6) Saksi yang membuka identitas pelapor
BAB IIIPENUTUP
3.1 Kesimpulan Secara etimologi Korupsiberasal dari bahasa
Latin, yaitu corruptiodari kata kerja corrumpereyang bermakna
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok/ menyuap. Secara
harfiah, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi
maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam
tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Suatu tindakan dapat
diidentifikasikan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur:
Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan Penipuan terhadap badan
pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya Dengan sengaja
melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus Dilakukan
dengan rahasia, kecuali dengan keadaan di mana orang-orang berkuasa
atau bawahannya menganggapnya tidak perlu Melibatkan lebih dari
satu orang atau pihak Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam
bentuk uang atau yang lain Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada
mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat
mempengaruhinya Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam
bentuk-bentuk pengesahan hukum Menunjukkan fungsi ganda yang
kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.Menurut Alatas
(1983), ciri-ciri korupsi adalah : Dilakukan lebih dari satu orang.
Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. Berhubungan
dengan kekuasaan/kewenangan tertentu. Berlindung di balik
pembenaran hokum Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
Mengkhianati kepercayaan.Adapun pola umum dalam tindakan korupsi
yaitu penyuapan (Bribery), penggelapan (Embezzlement), komisi
(Commission), pemerasan (Extortion), pilih kasih (Favoritism),
penyalahgunaan wewenang (Abuse of Discretion), bisnis orang dalam
(Insider Trading), nepotisme (Nepotion), sumbangan ilegal (Illegal
Contribution), pemalsuan (Fraud). Selain pola umum korupsi,
terdapat juga modus korupsi, modus korupsi adalah cara-cara
bagaimana korupsi itu dilakukan. Di bawah ini hanyalah sekedar
contoh bagaimana modus korupsi itu dilakukan : 1) Pemerasan Pajak2)
Manipulasi Tanah3) Jalur Cepat Pembuatan KTP4) SIM Jalur Cepat5)
Markup Budget/Anggaran6) Proses Tender7) Penyelewengan dalam
Penyelesaian PerkaraMelihat realita banyaknya kasus korupsi yang
terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, seolah-olah menjadikan
masalah korupsi sebagai sesuatu hal yang sepertinya sudah biasa
terjadi, hampir bisa dipastikan setiap hari media massa baik cetak
maupun elektronik menyajikan berbagai ragam berita tentang kasus
korupsi di negeri ini. Korupsi memiliki perspektif yang
berbeda-beda dalam berbagai bidang seperti dalam bidang
sosial-budaya,.agama, ekonomi, politik, pancasila, dan hukum.
3.2 Saran Diharapkan setelah membaca dan memahami mengenai
materi korupsi khususnya mengenai pengertian, ciri-ciri, pola umum,
modus, dan perspektif korupsi dalam berbagai bidang, kita sebagai
penerus bangsa dapat menanamkan dalam diri kita masing-masing agar
menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan korupsi dan
kita harus menjadi calon penerus bangsa yang jujur.
33
