3 Pajak Internasional edit.doc

8/18/2019 3 Pajak Internasional edit.doc

1/76

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK RICHARD EDDY TAMPUBOLON

Kata Pengantar

Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Pajak

Dunia tidak atau belum mempunyai UU Pajak Internasional yang berlaku sebagai

Hukum Positif dan hal itu sulit untuk diwujudkan karena tiap Negara mempunyai

system dan cara yang berbeda untuk mensejahterakan rakyat.

Dibidang Perpajakan tiap Negara mempunyai hak menentukan sendiri UU Pajaknya

sesuai dengan kondisi masing-masing Negara. emang telah ada Perjanjian

Perpajakan antara Indonesia dengan berbagai Negara yang mengatur pada

umumnya mengenai Pajak Penghasilan! tetapi masih banyak yang tidak diatur

disana. Disamping itu Perjanjian Perpajakan belum meliputi semua Negara.

"ebutuhan Pajak Internasional untuk keperluan peserta Diklat #eknis $ubstantif

$pesialisasi %D#$$& PPh #ingkat enengah dan #ingkat #inggi adalah aplikasi UU

Pajak Indonesia terhadap Penghasilan 'ajib Pajak Dalam Negeri yang berasal dari

(uar Negeri dan Penghasilan 'ajib Pajak (uar Negeri yang diterima dari Indonesia.

odul ini sudah mencakup hal tsb diatas! disamping itu juga odul ini berisi

pengetahuan yang berkaitan dengan #ransfer Pricing! "urs )aluta *sing! $tandar

Pengajian "arya asing! (oan dan +rant serta ,entuk Usaha oin peration. leh

karena itu tentu saja bukan Pajak Internasional #eori yang diajarkan di Perguruan

#inggi.

udah-mudahan odul ini dapat bermanfaat bagi peserta Diklat yang dilapangan

apabila menemui hal-hal yang berkaitan dengan isi modul ini! untuk dapat

menerapkan sesuai dengan UU Pajak Indonesia dengan tepat.

akarta! ei /010"epala Pusdiklat Pajak!

Dr Chaizi NasuchaNIP 123/0102124105100/

MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH i


2/76


3/76



DA"TAR II

"ata Pengantar dari "epala Pusdiklat Perpajakan 88888888888888

i

"ata Pengantar dari Penulis 8888888888888888888888..

ii

Daftar isi 888888888888888888888888888888

iii

Pendahuluan 8888888888888888888888888888..

1

"egiatan ,elajar 1 Pajak Internasional 888888888888888888.

9

"egiatan ,elajar / Perjanjian Perpajakan 88888888888888888.

4

"egiatan ,elajar 5 #ransfer Princing 8888888888888888888

1/

"egiatan ,elajar 9 "urs )aluta *sing 888888888888888888..

/0

"egiatan ,elajar 3 $tandar +aji "aryawan *sing 88888888888888

/3

"egiatan ,elajar 6 Pemajakan 'ajib Pajak Dalam Negeri yang mendapatkan

Penghasilan dari (uar Negeri 88888888888888.

/7

"egiatan ,elajar 7 Pemajakan 'ajib Pajak (uar Negeri atas penghasilan dari

Indonesia 8888888888888888888888.

54

"egiatan ,elajar 4 Pemajakan 'P ,entuk Usaha #etap %,U#& 88888888...91

"egiatan ,elajar 2 Pemajakan atas 'P Penanaman odal *sing %P# P*&88...

35

"egiatan ,elajar 10 Pemajakan atas ,entuk Usaha "erjasama %oint peration&

32

"egiatan ,elajar 11Pemajakan Perusahaan Proyek Pemerintah dengan Dana

,antuan (uar Negeri 88888888888888888..

6/

MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH iii


4/76



#est :ormatif 8888888888888888888888888888..

63

Umpan ,alik #indak (anjut .......................................................................................

62

Daftar Pustaka 8888888888888888888888888888

70

(ampiran 1 Pedoman $tandar gaji "aryawan *sing 8888888888888.

71

(ampiran / #arif PPH Pasal /6 atas ,unga! ;oyati! Di


5/76



PENDA#ULUAN

$% Deskripsi ingkat%

udul modul ini adalah Pajak Internasional. leh karena itu! kita akan berpikir

bahwa modul ini akan membahas aturan-aturan pajak yang berlaku secara

internasional! atau bagaimana cara pemungutan pajak oleh suatu negara yang

ada kaitannya dengan transaksi internasional atau wajib pajak suatu negara

melakukan suatu kegiatan usaha di negara lain.

"ita mengetahui bahwa tidak ada atau belum ada hukum positif di bidang

perpajakan yang berlaku umum di semua negara. "alau demikian! bagaimana

cara pemungutan pajak oleh suatu negara apabila menyangkut transaksi

internasional yang tentu saja sangat tergantung pada Undang-Undang Pajak

suatu negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang

telah ada dan memperhatikan perjanjian perpajakan antar negara.

&% Rele'ansi Diklat

odul ini dipakai pada diklat yang pesertanya berasal dari Direktur enderal

Pajak dan kegunaannya supaya peserta diklat menguasai mata pelajaran ini

dan bagaimana cara pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak

Indonesia termasuk wajib pajak yang memiliki transaksi internasional.

$eperti kita ketahui dalam rangka menetapkan pajak terhutang diwilayah

;epublik Indonesia! Undang-Undang Pajak Indonesia berlaku sepenuhnya.

"husus bagi negara-negara yang telah mengadakan perjanjian perpajakan

dengan Indonesia! maka kedudukan perjanjian perpajakan lebih tinggi dari

Undang-Undang Pajak Indonesia.

Undang-Undang Pajak Indonesia yang dimulai dari reformasi perpajakan %1249&dan secara terus menerus diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan

jaman. $ampai dengan saat ini UU Pajak terdiri dari=

1. "etentuan Undang-Undang Pajak :ormal!

a. Undang-Undang Nomor 6 #ahun 1245 tentang "etentuan Umum dan

#atacara Perpajakan! yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

#ahun 1229 dan Undang-Undang Nomor 16 #ahun /000! terakhir dengan

UU No. /4 #ahun /007.

MODUL PAJAK INTERNASIONAL @ DTSS PPh TINGKAT MENENGAH 1


6/76



b. Undang-Undang Nomor 12 #ahun 1227 tentang Panagihan Pajak dengan

$urat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 #ahun

/000.

c. Undang-Undang nomor 17 #ahun 1227 tentang ,adan Penyelesaian

$engketa Pajak yang telah dicabut diganti dengan! Undang-Undang Nomor

19 #ahun /00/ tentang Pengadilan Pajak.

/. "etentuan Undang-Undang Pajak ateriel!

a. Undang-Undang Nomor 7 #ahun 1245 tentang Pajak Penghasilan! yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 #ahun 1221! Undang-

Undang Nomor 7 #ahun 1221! Undang-Undang Nomor 10 #ahun 1229 dan

Undang-Undang Nomor 17 #ahun /000. #erakhir dgn UU Nomor 56 #ahun

/004

b. Undang-Undang Nomor 4 #ahun 1245 tentang pajak Pertambahan Nilai

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1229 dan

Undang-Undang Nomor 14 #ahun /000! UU No. /4 tahun /007 dan terakhir

dengan UU No. 9/ #ahun /002.

c. Undang-Undang Nomor 1/ #ahun 1243 tentang Pajak ,umi dan ,angunan!

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1/ #ahun 1229.d. Undang-Undang Nomor 15 #ahun 1243 tentang ,ea eterai.

e. Undang-Undang Nomor /1 #ahun 1227 tentang ,ea Perolehan Hak atas

#anah dan ,angunan! yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor /0

#ahun /000.

f. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1227 tentang Pajak Daerah dan ;etribusi

Daerah! yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor /4

#ahun /002.

(% Tujuan Instruksi)nal U*u*

$etelah peserta Diklat mengikuti mata pelajaran ini! diharapkan dapatmengetahui dan menjelaskan bagaimana pemungutan pajak apabila

menyangkut transaksi internasional menurut UU Pajak Indonesia.

+% Tujuan Instruksi)nal Khusus%

$etelah peserta Diklat mengikuti mata pelajaran ini. Diharapkan dapat

menghitung pajak yang terutang dengan benar apabila 'ajib Pajak

mendapatkan penghasilan lintas negara dengan memperhatikan Perjanjian

Perpajakan.



7/76



KEGIATAN ,ELA-AR $

PA-AK INTERNAI.NAL

$% U/U/

Pajak Internasional adalah suatu pengetahuan yang mempelajari penerapan

peraturan perpajakan secara internasional pada orang pribadi atau badan usaha

yang terutang pajak dalam lalu lintas internasional %lintas negara&.

Dalam era globalisasi! perdagangan internasional atau perdagangan lintas

negara sudah menjadi hal yang umum! dimana penduduk suatu negara

melakukan kegiatan usaha di negara lain atau sebaliknya menerima

penghasilan dari Negara lain sudah merupakan hal yang umum.

*pabila dua otoritas negara saling berhadapan dimana masing-masing negara

berdaulat %sou&! maka tidak dapat disangkal akibatnya

terjadi pergesekan %konflik& yang pada umumnya berdampak menjadi pajak

berganda %double ta>ation&.

Ga*0ar $

INDN?$I* *?;I"*

$?;I"*#

"onflik %pajak berganda&

#iap negara akan mempertahankan prinsip atas a@as pengenaan pajak masing-

masing! tetapi juga tidak dapat dilupakan bahwa setiap negara ingin berbuat

baik kepada negara lain %bermasyarakat&.$ampai dengan saat ini dunia belum mempunyai Hukum Pajak Internasional

%hukum yang berlaku secara internasional& yang mengatur pengenaan pajak

apabila terjadi transaksi antar negara %Internasional&.

&% ,agai*ana Negara /engurangi Da*pak Pajak ,erganda%

*da tiga cara yang dipakai oleh negara-negara untuk menghindari atau

mengurangi dampak pajak berganda untuk melindungi penduduk suatu negara =



8/76



Pertama, ikut serta dalam pertemuan internasional %kon


9/76



d. Pasal 3 = bjek Pajak ,emtuk Usaha #etap

e. Pasal /1 ayat / = Pengecualian $ebagai Pemotong Pajak.

f. Pasal /9 = Pengkreditan #erbatas %ordinary ta> credit&

g. Pasal /6 ayat 1!/ = Pemotong Pajak atas Penghasilan yang diterima

oleh $ubjek Pajak (uar Negeri

h. Pasal /6 ayat 9 = (aba setelah pajak dari ,entuk Usaha #etap

i. Pasal 5/ * = Pemerintah berwenang melakukan perjanjian

perpajakan dengan negara lain

/. ,idang Pajak Pertambahan Nilai %Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai&

a. Pasal 9 ayat 1 huruf d = Pemanfaatan ,arang "ena Pajak tidak

berwujud dari luar pabean di dalam daerah

pabean

b. Pasal 9 ayat 1 huruf e = Pemanfaatan asa "ena pajak dari luar

daerah pabean di dalam daerah pabean

c. Pasal 9 ayat 1 huruf f = ?kspor barang kena pajak berwujud oleh

Pengusaha "ena Pajak

d. Pasal 9 huruf 1 huruf g = ?kspor barang kena pajak tidak berwujud oleh

Pengusaha "ena Pajak

e. Pasal 9 ayat 1 huruf h = ?kspor jasa kena pajak oleh Pengusaha "ena

Pajak

Ketiga, antar negara mengadakan perjanjian perpajakan %ta> treaty& yang kita

sebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak ,erganda dan Pencegahan

Pengelakan Pajak %P5,&. dengan maksud untuk melindungi penduduk suatu

negara supaya jangan menanggung pajak dari dua atau lebih otoritas pajak

%dalam negeri dan luar negeri& yang disebut pajak berganda. Dalam hal telahada perjanjian perpajakan maka pemungutan pajak berdasarkan perjanjian

perpajakan %kedudukan perjanjian perpajakan lebih tinggi& dari Undang-Undang

Pajak Nasional suatu Negara! Indonesia sampai saat ini telah mengadakan

persetujuan penghindaran Pajak ,erganda %P5,& dengan 34 Negara.



10/76



(% Latihan

1. *pa sebabnya diperlukan Hukum Pajak Internasional padahal kita

mengetahui tiap Negara mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dalam

menjalankan pemerintahannya.

/. ,agaimana cara negara melindungi penduduknya apabila mengalami

pengenaan pajak berganda atas transaksi internasional.

5. *pakah kon


11/76



KEGIATAN ,ELA-AR &

PER-AN-IAN PERPA-AKAN

$% U/U/

Pada umumnya diadakan perjanjian perpajakan antar negara %bilateral atau

multilateral& untuk menghindari A mengurangi dampak pajak berganda yang

dialami oleh penduduk suatu negara yang melakukan transaksi internasional

%antar negara&.

Pajak berganda yuridis %yuridical double ta>ation& adalah pengenaan pajak oleh

dua atau lebih administrasi pajak terhadap subjek pajak yang sama! atas objek

pajak yang sama mengenai jenis pajak yang sama dan dalam priode yang

identik.

Pajak berganda ekonomis %economic double ta>ation& adalah pengenaan pajak

oleh dua atau lebih administrasi pajak terhadap subjek pajak yang berlainan!

atas objek pajak yang sama mengenai jenis pajak yang sama dalam periode

yang identik.

#imbulnya pajak berganda disebabkan perbedaanA persamaan penerapan a@as

pengenaan pajak yang dilakukan oleh tiap negara berdaulat %souation on income and capital dari

rgani@ation :or ?conomic Cooperation and Deation con


12/76



diharapkan dapat menguntungkan baik pihak de


13/76



Pasal 11 ,unga.

Pasal 1/ ;oyalty.

Pasal 15 "euntungan karena pemindahan tanganan harta.

Pasal 19 Pekerjaan bebas.

Pasal 13 Hubungan pekerjaan.

Pasal 16 Pembayaran penghasilan direktur.

Pasal 17 Para artis dan olahragawan.

Pasal 14 Pensiun.

Pasal 12 abatan Pemerintah.

Pasal /0 ahasiswa dan pelajar.

Pasal /1 Penghasilan lain-lain.

,a0 I3 PA-AK ATA KEKA4AAN%

Pasal // "ekayaan.

,a0 3 /ET.DE PENG#INDARAN PA-AK ,ERGANDA%

Pasal /5* etode pembebasan %e>emption method&

Pasal /5, etode pengkreditan pajak %credit method&.

,a0 3I KETENTUAN K#UU%

Pasal /9 Non diskriminasi.

Pasal /3 Prosedur kesepakatan bersama.

Pasal /6 Pertukaran informasi.

Pasal /7 Para Diplomat dan Pejabat "onsular.

Pasal /4 Perluasan wilayah berlaku perjanjian.

,a0 3II KETENTUAN PENUTUP%

Pasal /2 ,erlakunya perjanjian.

Pasal 50 Penghentian perjanjian.

Hampir semua perjanjian perpajakan Indonesia dengan Negara partner memakai model ini.

9. UN /)del

UDU( D*N P;?*,U(?

Pasal 1 rang dan badan yang tercakup dalam perjanjian.

Pasal / Pajak-Pajak yang tercakup dalam persetujuian

Pasal 5 Definisi- definisi umum

Pasal 9 Penduduk



14/76



Pasal 3 ,entuk Usaha #etap

Pasal 6 Penghasilan deari harta tak gerak

Pasal 7 (aba Usaha

Pasal 4 Perkapalan dan pengangkutan udara

Pasal 2 Perusahaan- perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa

Pasal 10 Di


15/76



5. Perjanjian perpajakan tidak mencantumkan saksi pada pasal-pasalnya

kecuali batasan berlakunya perjanjian perpajakan ini. *pakah berarti boleh

saja sebuah Negara partner tidak mematuhi perjanjian perpajakan ini.

5% Rangku*an

*da / %dua& bentuk perjanjian perpajakan yaitu odel ?CD dan odel United

Nation! yang dapat dipakai sebagai acuan apabila suatu negara akan

melakukan perjanjian perpajakan.

?CD odel A draf of double ta>ation on income and capital dari rgani@ation

for ?conomic Cooperation and Deation con


16/76



KEGIATAN ,ELA-AR (

TRAN"ER PRINCING

$% U/U/

$ecara umum transfer princing merupakan jumlah harga atas penyerahan

%transfer& barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finasial +unadi = 1227

enurut #surumi 1249! transfer princing adalah harga yang diperhitungkan

untuk pengendalian manajemen %management control& atas transfer barang dan

jasa dalam satu grup perusahaan. #ransfer princing tersebut bermula dari usaha

pengendalian yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui

pemilikan saham! misalnya antara induk dengan anak perusahaan atau antar

perusahaan affiliasinya.

Dalam arti yang lebih luas! transfer princing termasuk penentuan harga antara

beberapa entitas! yang secara hukum pemiliknya bisa sama ataupun berbeda

%'isselink! 1272&

Di lain pihak istilah transfer princing dikaitkan dengan sesuatu rekayasa

manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial!

mengupayakan agar perusahaan rugi serta menghindari pajak atau bea masuk

di satu negara.

Istilah lain dari transfer princing juga disebut intercompany princing!

intercorporate princing! interdi


17/76



7. emperkecil akibat pembatasan! ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha

perusahaan luar negeri.

Dari uraian diatas terlihat bahwa praktek transfer princing yaitu perbedaan harga

pasar dengan harga yang disepakati! didorong oleh alasan pajak %ta> moti moti


18/76



menumbuhkembangkan pangsa pasar impor dan ekspor untuk memaksimalisasi

keuntungan.

$uatu studi yang dilakukan di *merika! Canada! Inggris! erman dan beberapa

negara ?ropa serta epang menunjukkan bahwa pada tahun 1270-an sekitar

73E dari perdagangan internasional %eksporAimpor& negara-negara tersebut

dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam Perusahaan ulti

Internasional. #ransfer princing sebagai piranti pengukur hak dan kewajiban

antar mereka merupakan hal yang penting dan pada hakekatnya perusahaan-

perusahaan di berbagai negara tersebut berada di bawah kepemilikan atau

penguasaan yang sama yang kurang lebih di kendalikan oleh perusahaan induk.

oti


19/76



(% Pinja*an antar perusahaan6

Pinjaman langsung merupakan pinjaman yang diberikan langsung oleh induk

perusahaan kepada anak perusahaan! antar anak perusahaan atau antar

anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan penyertaan modal

pada anak perusahaan! induk perusahaan akan menerima di


20/76



#ransfer princing yang dapat merugikan pemungutan pajak oleh suatu negara

dapat terjadi karena disparitas tarif Pajak Penghasilan %Indonesia /4E

$ingapura /7E! Hongkong 14E dan #aiwan /3E&

,eberapa petunjuk telah terjadi rekayasa harga transaksi %transfer princimg&

yang merugikan.

Pengalaman perlakuan perusahaan di Indonesia sebagai berikut

a. 'alapun perusahaan dalam keadaan merugi terus menerus dari tahun ke

tahun! namun tetap terjadi pembayaran royalty atau imbalan tekhnis dan

jasa lainnya dari perusahaan di Indonesia ke induk atau ke perusahaan

lainnya dalam satu group

b. $truktur modal perusahaan lebih condong kepada pembiayaan dengan

pinjaman di banding dengan modal sendiri

c. Pembayaran di ha


21/76



wajar %debt to euity ratio&. *pabila perbandingan tersebut sangat besar!

melebihi batas-batas kewajaran! maka penghitungan penghasilan kena

pajak dilakukan menurut standar akutansi yaitu meliputi kewajaran atau

kela@iman usaha menurut adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

5. Penjelasan Pasal 14 ayat / UU PPh menjelaskan sebagai berikut

Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak! maka terhadap

penanaman modal di luar negeri yang dilakukan oleh 'ajib Pajak dalam

negeri! selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek! enteri

"euangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya di


22/76



*greement& yaitu kesepakatan antara 'ajib Pajak dengan Direktur enderal

Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya! jumlah royalty

dan lain-lain kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

%related parties& bersifat Unilateral atau ,ilateral apabila kesepakatan itu

antara Direktur enderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang

menyangkut 'ajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

(% Latihan

a. *pa yang dimaksud dengan transfer princing J

b. *pakah selamanya transfer princing itu dilakukan untuk menghindar atau

mentgurangi pajak terutang.

c. ,agaimana UU Pajak Indonesia mengantisipasi apabila ditemukan praktek

transfer princing yang mengakibatkan pengurangan pajak secara tidak

sepatutnya.

+% Rangku*an

#ransfer princing yang istilah lain disebut intercompany princing! intercorporate

princing! interdi


23/76



KEGIATAN ,ELA-AR +

KUR 3ALUTA AING

$% U/U/

#idak dapat dihindari bahwa transaksi yang terjadi di Indonesia tidak hanya

dilakukan dengan mata uang ;upiah tetapi dapat juga di lakukan dalam mata

uang asing! walaupun sebenarnya hanya mata uang ;upiah yang dianggap

sebagai alat pembayaran yang syah.

Undang-Undang Pajak Indonesia dalam Pasal /4 ayat 5 Undang-Undang

"etentuan Umum dan #atacara Perpajakan menyebutkan bahwa Gpembukuan

atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia! dengan menggunakan

huruf latin! angka arab! satuan mata uang rupiah! dan di susun dalam bahasa

Indonesia atau bahasa asing yang di i@inkan oleh enteri "euangan.

Dalam perkembangannya mata uang asing pun dapat dipakai dalam

pembukuan yaitu U$ Dollar dan bahasa asing yaitu ,ahasa Inggris dengan

terlebih dahulu memohon ijin pada awal tahun bukuA awal pendirian perusahaan!

dan apabila 'ajib Pajak telah mendapat i@in dari enteri "euangan maka

pembukuan dapat dibuat dalam ,ahasa Inggris dan mata uang U$ Dollar.

Dalam hal terjadi transaksi yang menggunakan mata uang asing maka untuk

dapat membukukan transaksi tersebut diperlukan sarana %kon


24/76



$edang "urs tetap ditetapkan setiap tahun pada saat pembuatan (aporan

"euangan %akhir tahun buku& $ekali perusahaan sudah menetapkan kurs

yang akan dipakai dalam pembukuan harus tetap konsisten dalam

pemakaian kurs tersebut.

Dalam hal perusahaan dii@inkan memakai mata uang asing dalam

pembukuannya! maka untuk menyusun laporan keuangan dalam bahasa

Imdonesia dan mata uang rupiah maka terlebih dahulu dikon


25/76



4. Kurs Menteri Keuangan.

Ditetapkan setiap akhir minggu yang berlaku 1 %satu& minggu %senin sAd

minggu& berikutnya! dipakai sebagai dasar untuk menghitung atau

pelunasan pajak terutang! seperti transaksi impor %,ea asuk! ,ea asuk

#ambahan! Pajak Pertambahan Nilai! Pajak Penjualan ,arang ewah! Pajak

Penghasilan Ps. //& yang tertera dalam Pemberitahuan Impor ,arang %PI,&.

Disamping itu dipakai juga sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang

apabila transaksi menggunakan mata uang asing seperti

a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ,arang ewah atas

penyerahan ,arang kena Pajak A asa "ena Pajak didalam negeri yang

memakai )aluta asing

b. Pajak penghasilan Ps. /1A/6! dan Ps. /5A/6 atas transaksi yang

memakai )aluta asing.

Contoh Nilai Tukar (Kurs) Menteri keuangan;

"eputusan enteri "euangan Nomor 10A".11A/010 tanggal 12 *pril /010

tentang nilai kurs sebagai Dasar Pelunasan ,ea asuk! Pajak Pertambahan

Nilai ,arang dan asa dan Pajak Penjualan ,arang ewah! Pajak akspor

dan Pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan /3

*pril /010.

1. ;p 2.014!00 untuk dollar *merika $erikat %U$D& 1!-

/. ;p 4.900!/7 untuk dollar *ustralia %*UD& 1!-

5. ;p 7.766!55 untuk dollar Canada %C*D& 1!-

9. ;p 1.16/!07 untuk dollar Hongkong %H"D& 1!-

3. ;p /.926!34 untuk ringgit alaysia %L;& 1!-

6. ;p 6.795!79 untuk dollar selandia ,aru %NMD& 1!-

7. ;p 15.215!55 untuk poundsterling Inggris %+,P& 1!-4. ;P 3.71/!54 untuk dolar $ingapura %$+D& 1!-

2. ;p 2.647!4/ untuk Len epang %PL& 100!-

10. ;p 1/./61!91 untuk ?U; %?U;& 1.-

Perlu diketahui bahwa pembukuan dalam buku penjualan tetap memakai

kurs pembukuan sedang sebagai dasar untuk menghitung pajak tetap

memakai kurs enteri "euangan.

Contoh Penghitungan :



26/76



Dibayar sewa kantor untuk / %dua& tahun sebesar U$ /0.000!- pada hari

ini! dibukukan sebagai biaya sewa sesuai dengan kurs pembukuan sebesar.

/0.000 > ;p. 2.053!- O ;p. 140.700.000!- %;p. 2.053!- adalah kurs tengah

,ank Indonesia&! sedang PPh Pasal /5 %sewa& yang terutang dan harus

dipotong adalah sebesar 10E > /0.000!- > ;p. 2.014!- O ;p. 14.056.000!-

%;p.2.014!- adalak "urs enteri "euangan&.

(% Latihan

1. Contoh Penghitungan aba Karena !elisih Kurs.

Uang hasil penjualan barang beberapa waktu yang lalu sebesar U$D

100. telah dibukukan berdasarkan kurs pembukuan %kurs tengah ,ank

Indonesia& pada waktu itu sebesar ;p. 230.000!- dan pada hari ini di

tukarkan ke P# *yu as menjadi sebesar ;p. 2.0/0.000!- maka terdapat

rugi karena selisi kurs sebesar ;p. 94.000!-

". Contoh Penghitungan #ia$a !e%a &ang 'iba$ar alas.

Dibayar sewa kantor untuk / %dua& tahun sebesar U$ /0.000!- pada

hari ini! dibukukan sebagai biaya sewa sesuai dengan kurs pembukuan

sebesar.

/0.000 > ;p. 2.053!- O ;p. 140.700.000!- %;p. 2.053!-adalah kurs tengah

,ank Indonesia&! sedang PPh Pasal /5 %sewa& yang terutang dan harus

dipotong adalah sebesar 10E > /0.000!- > ;p. 2.014!- O ;p.

14.056.000!- %;p.2.470!- adalak "urs enteri "euangan&.

. Contoh Penghitungan Pa*ak+Pa*ak atas m-or.

Cost Insurance :reight atas Impor barang dari *merika $erikat sebesar U$ 13.000!- Diketahui , 100E! ,# 30E! PPN Impor 10E! PPh. Ps.

// Impor sebesar /!3E pada saat itu "urs enteri "euangan sebesar

;p. 2.014!- sedang kurs jual ,ank De ;p. 2.014!- O ;p. 153./70.000!-

,ea asuk 100 E > ;p. 153./70.000!- O ;p. 153./70.000!-

,ea asuk #ambahan 30 E > ;p. 153./70.000!- O ;p. 67.653.000!-

Nilai Impor O ;p. 554.173.000!-



27/76



PPN Impor 10 E > ;p. 554.173.000!- O ;p. 55.417.300!-

PPh Pasal // Impor /!3 E > ;p. 554.173.000!- O ;p. 4.939.573!-

$edangkan untuk membukukan harga pokok barang impor tersebut

adalah sebagai berikut

Harga pokok barang %Cost Insurance and :reight& sebesar 13.000 > ;p.

2.110!- O ;p. 156.630.000!- ditambah dengan ,ea asuk dan ,ea

asuk #ambahan sehingga menjadi ;p. /0/.203.000!- %;p. 2.110!-

adalah kurs jual ,ank De


28/76



TANDAR GA-I KAR4A7AN AING

$% U/U/

Lang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran

penghasilan bruto 1 %satu& bulan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan

imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam

bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Pedoman

standar gaji karyawan asing ini digunakan dalam hal

a. #erdapat pentunjuk bahwa pembukuan 'ajib Pajak tidak benar sehingga

tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terhutang.

b. Diperoleh bukti yang menunjukan bahwa terdapat pembayaran gaji

karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan Pajak

Penghasilan Ps. /1 atau Ps. /6 yang terhutang.

c. Pemeriksaan tidak mendapatkan data yang digunakan untuk menentukan

jumlah gaji karyawan asing dalam rangka penetapan jumlah Pajak

Penghasilan Ps. /1 atau Ps. /6 yang terhutang.

Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing sebagaimana dimaksud

diatas harus memperhatikan

a. "ebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan!

b. enis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh

penghasilan %pemberi kerja&.

c. "edudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang

bersangkutan bekerja.

*dapun besaran standar gaji karyawan asing yang mulai berlaku sejak tahun

pajak /00/ perbulannya sesuai dengan "eputusan Direktur enderal Pajak No.

"ep 175APA/00/ tanggal 5 *pril /00/.

&% Khusus Perta*0angan /in!ak dan Gas ,u*i%

"etentuan khusus standar gaji karyawan asing %e>patriate& yang dipakai sebagai

dasar untuk melunasi Pajak Penghasilan masa bulanan bagi mereka yang

bekerja pada Perusahaan Pengebaran Min$ak dan as #umi adalah berikut!

a. +eneral anager sebesar U$ 11./73. per bulan.

b. anager sebesar U$ 2.530. per bulan.

c. $uper


29/76



d. *ssistence $uper


30/76



PE/A-AKAN 7P DALA/ NEGERI

ATA PENG#AILAN LUAR NEGERI%

$% U/U/

+lobalisasi dalam bidang perdagangan disebutkan tanpa batas negara! seiring

dengan perkembangan teknologi! dimana kebutuhan akan produk dan jasa tidak

selamanya dapat dipenuhi dalam satu negara.

Disamping itu negara yang mempunyai produk dan jasa tersebut belum tentu

dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Hal itu menjadi peluang pada negara

yang berbeda sehingga perdagangan internasional atau lintas negara tidak

dapat dihindarkan. "egiatan ini dapat berupa mengimpor atau mengekspor

produk dan jasa! tetapi juga berupa penanaman modal di negara lain dengan

tujuan untuk memaksimalkan laba usaha.

Ga*0ar &

#erjadi transaksi impor dan ekspor antar negara.

Negara * Negara ,

pr)duk Eksp)r Pr)duk dan dan jasa jasa

I*p)r

Ga*0ar (#erjadinya penanaman modal antara negara.

Neghara C Negara DEksp)r

Pr)duk Pr)duk Dan dan

-asa I*p)r jasa

Ga*0ar +Penerimaan penghasilan dari negara lain

Negara ? Negara :

.rang Eksp)r .rang Pri0adi Penghasilan Pri0adi dan dan ,adan I*p)r ,adan

Penghasilan



31/76



Indonesia mempunyai bahanAbarang ekspor! baik itu bahan mentah %hasil

pertanian! peternakan! perikanan! perkebunan! kehutanan dan pertambangan&maupun produk %hasil kerajinan dan produk lain& serta jasa tenaga kerja

%#"IA#"'&.

*da kalanya selain ekspor minyak mentah tetapi juga mengimpor minyak

%bahan bakar minyak&! hal ini sebagai akibat kemampuan untuk mengolah masih

kurang dan minyak mentah Indonesia lebih sesuai dipakai di negara-negara

dingin.

,adan usaha Indonesia yang menangkap peluang tersebut tentu saja akan

mencoba dengan cara

1. embuka cabang atau perwakilan di luar negeri dengan harapan

mendapatkan laba yang lebih besar

/. enanamkan modal berupa saham diluar negeri dengan harapan mendapat

nilai lebih atau di.

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat mempunyai Undang-Undang

Pajak Nasional yang merupakan hukum positif yang berlaku diwilayah ;epublik

Indonesia terdiri dari

c. Undang-Undang "etentuan Umum dan #ata Cara Perpajakan %"UP&

d. Undang-Undang Pajak Penghasilan %PPh&



32/76



e. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ,arang

mewah %PPNAPPn,&

f. Undang-Undang ,ea aterial %,&

g. Undang-Undang Pajak ,umi dan ,angunan %P,,&

h. Undang-Undang ,ea Perolehan Hak atas #anah dan ,angunan %,PH#,&

i. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan $urat Paksa %PP$P&

j. Undang-Undang Pajak Daerah dan ;etribusi Daerah %PD;D&

k. Undang-Undang Pengadilan Pajak %PP&

tidak dapat disangkal bahwa Indonesia juga harus melindungi penduduk dan

badan usaha yang dimiliki oleh penduduknya yang melakukan kegiatan usaha

langsung atau tidak langsung di luar negeri.

Penghasilan penduduk atau badan usaha yang dimiliki oleh penduduk Indonesia

tersebut di luar negeri akan dikenakan pajak di negara tersebut.

Penghasilan yang akan dikenakan pajak di Indonesia adalah world wide income

%Ps 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan& menyebut sebagai berikut

GLang menjadi ojek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemapuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh 'ajib Pajak! baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia! yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan 'ajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan

dalam bentuk apapun! dstnya88888

adi dari manapun penghasilan itu didapat tanpa memperdulikan apakah

berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri bahkan tidak perlu

mempersoalkan apakah penghasilan itu didapat dari hasil dengan melanggar

undang-undang atau tidak akan di gunggung menjadi penghasilan yang akan

dikenakan Pajak di Indonesia %world wide income&.

"husus untuk penghasilan luar negeri akan dikenakan pajak oleh negara

dimana penghasilan itu diperoleh kemudian penghasilan luar negeri tersebut

akan dikenakan pajak lagi di Indonesia! maka terjadilah pengenaan pajak diluar

negeri dan di dalam negeri %pajak berganda&.

,agaimana hal tersebut diantisipasi J

'alaupun tiap negara berhak memajaki sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku di negara tersebut! tetapi tiap negara juga tidak



33/76



menginginkan pajak itu menjadi tinggi %besar& karena akan mematikan naluri

bisnis para pengusaha.

Untuk mengurangi pajak berganda tersebut Undang-Undang Pajak Indonesia

mengatur dalam Ps 5/ * Undang-Undang Pajak Penghasilan! wewenang

pemerintah untuk mengadakan perjanjian perpajakan dengan negara lain dalam

rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penyelundupan pajak.

,agaimana pemajakan terhadap 'ajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di

negara yang tidakA belum mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia.

Ps /9 UU PPh kita mencoba menampung hal tersebut untuk menghindariA

mengurangi dampak pajak berganda dengan cara mengurangkan %boleh

menjadi kredit pajak& atas pajak yang terutang atau dibayar diluar negeri dari

penghasilan luar negeri karena penghasilan tersebut akan digunakan dan

dikenakan pajak di Indonesia.

$elengkapnya bunyi Ps /9 UU PPH tersebut adalah sebagai berikut =

1. Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar

negeri yang diterima atau diperoleh 'ajib Pajak dalam negeri boleh

dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini

dalam tahun pajak yang sama.

/. ,esarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar

pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri! tetapi tidak

boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-

Undang ini.

5. dan seterusnya.

Untuk lebih memudahkan cara menghitung "redit Pajak (uar Negeri ini! dikutip

"eputusan enteri "euangan. Nomor 169A "".05 A /00/ tanggal 12 *pril

/00/ tentang #atacara Pengkreditan Pajak (uar Negeri sebagai berikut

&% Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

1. Pajak penghasilan dikenakan atas Penghasilan "ena Pajak yang dihitung

berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh 'ajib

Pajak! baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar

negeri.

/. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai

berikut



34/76



a. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya

penghasilan tersebut.

b. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya

penghasilan tersebut.

c. Utuk penghsilan berupa di


35/76



(% Latihan 9

Kasus 1;

Cara menghitung -enghasilan kena -a*ak untuk PT /.

P# * di akarta dalam tahun pajak /004 menerima dan memperoleh

penghasilan netto dari sumber luar negeri sebagai berikut

a. Hasil usaha di $ingapura dalam tahun pajak /004 sebesar ;p.

400.000.000!-

b. Di


36/76


37/76



5. ,atas maksimum kredit pajak luar negeri =

;p. 1.000.000.000!-

;p. 34/.300.000 O ;p. /21./30.000!-;p. /.000.000.000!-

leh karena itu batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar ;p.

/21./30.000!- lebih besar dari pajak luar negeri yang terhutang atau di bayar di

luar negeri yaitu sebesar ;p. /00.000.000!- maka kredit jumlah pajak luar negeri

adalah yang dipersamakan adalah sebesar ;p. /00.000.000!-

Kasus 4;

P# D di akarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun /004 sebagaiberikut =

Penghasilan dari usaha luar negeri ;p. 1.000.000.000!-

%Pajak Penghasilan (uar Negeri misalnya 90E O ;p. 900.000.000!-&

;ugi Usaha didalam negeri %;p. /00.000.000!-&

-enghitungan maksimum kredit -a*ak luar negeri serta -a*ak terhutang

adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Usaha (uar Negeri ;p. 1.000.000.000!-

Penghasilan Usaha Dalam Negeri %;p. /00.000.000!-& %K&umlah Penghasilan Netto ;p. 400.000.000!-

/. *pabila jumlah penghasilan netto sama dengan Penghasilan "ena Pajak!

maka sesuai dengan Pasal 17! Pajak Penghasilan yang terutang sebesar

;p.///.300.000!-

5. ,atas maksimum pajak luar negeri =

;p. 1.000.000.000!-

;p. ///.3000.000 O;p. /74.1/3.000!-;p. 400.000.000!-

leh karena itu pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimum kredit

pajak yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang!

maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam

penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang yaitu ;p. ///.300.000!-

Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara! maka

jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung masing-masing negara

menerapkan cara penghitungan sebagai berikut =



38/76



Kasus :

P# ? akarta #ahun /004 memperoleh penghasilan netto sebagai berikut =

Penghasilan dari dalam negeri ;p. /.000.000.000!-

Penghasilan dari negara

%dengan tarif pajak 90E& ;p. 1.000.000.000!-

Penghasilan dari negara L

%dengan tarif pajak 50E& ;p. /.000.000.000!- %K&

umlah penghasilan netto ;p. 3.000.000.000!-

*pabila penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak! maka Pajak

Penghasilan terutang menurut tarif Pasal 17 sebesar ;p. 1.94/.300.000!-

#atas maksimum kredit -a*ak luar negeri setia- negara adalah :

a. Untuk Negara O

;p. 1.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000!- O;p. /26.300.000!-

;p. 3.000.000.000!-

Pajak terhutang diluar negeri sebesar ;p. 900.000.000!- lebih besar dari batas

maksimal kredit pajak yang dikreditkan! maka jumlah kredit yang diperkenankan

hanya sebesar ;p. /26.300.000!-

b. Untuk negara L O

;p. /.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000!- O;p. 325.000.000!-

;p. 3.000.000.000!-

Pajak terhutang diluar negeri sebesar ;p. 600.000.000!- lebih besar dari

batas maksimum kredit pajak yang dikreditkan! maka jumlah kredit yang

diperkenankan hanya sebesar ;p. 325.000.000!-

Kasus 2

Dalam hal 'ajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak yang

bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat / Undang-Undang

Pajak Penghasilan dan atau penghasilan yang dikenakan pajak terdiri

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 dan ayat 9 Undang-Undang Pajak

Penghasilan! maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan factor

penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan "ena Pajak.



39/76



P# : di akarta dalam tahun /004 memperoleh penghasilan sebagai berikut =

1. Penghasilan dari negara M ;p. /.000.000.000!-

%dengan tariff pajak 50E&

/. Penghasilan dalam negeri ;p. 5.300.000.000!-

%penghasilan dalam negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat / Undang-Undang ajak Penghasilan sebesar

;p.300.000.000!-&

5. Penghasilan kena Pajak P#D sebesar =

;p. /.000.000.000!- K %;p. 5.300.000.000!- - ;p. 300.000.000!-& O

;p.3.000.000.000!-

9. sesuai dengan tarif Pasal 17! pajak penghasilan yang terutang sebesar =

;p. 1.94/.300.000.!-

. #atas maksimum kredit -a*ak luar negeri adalah :

;p. /.000.000.000!- ;p. 1.94/.300.000 O ;p. 325.000.000!-

;p. 3.000.000.000!-

Pajak terhutang di negara M sebesar ;p. 600.000.000!-! namun maksimum

kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar ;p. 323.000.000!-

+% Rangku*an

#idak dapat dihindari perusahaan Indonesia juga akan mengglobal artinya akan

mengadakan transaksi dengan luar negeri dengan cara mendirikan perusahaan!

membuka cabang usaha! atau menanamkan modalnya diluar negeri dalam

bentuk saham atau sekutitas lainnya. "alau Negara tsb mengenakan pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku disana! maka hal itu adalah sesuatu

sesuatu hal yang normal. Dibidang Pajak Penghasilan Indonesia menganut

world wide income artinya penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah

penghasilan yang didapat didalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk

mengantisipasikan hal tersebut diatas maka kalau penghasilan luar negeri

digabungkan dengan penghasilan dalam negeri maka pajak yang dibayar diluar

negeri dijadikan kredit pajak di Indonesia. #idak demikian halnya kalau di luar

negeri perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak

diperhatikan. Hal itu diatur dalam Pasal /9 UU PPh kita! hanya kredit pajak

tersebut dibatasi maksimal sebesar tarif pajak yang terhutang menurut UU PPh.



40/76



KEGIATAN ,ELA-AR :

PE/A-AKAN 7P LUAR NEGERI ATA

PENG#AILAN DARI IND.NEIA

$% U/U/

Penduduk luar negeri didalam globalisasi!dimana seolah-olah tidak ada lagi

batasan antara negara! seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan

terjadi tranasaksi internasional! dapat menerima penghasilan dari Indonesia!

misalnya dengan in


41/76



adalah Ps. / ayat 9 dan Ps. /6 UU PPh. #atacaranya pemajakan penghasilan

yang mengalir tsb dipotongA dipungut oleh badan yang membayarkannya. Lang

menjadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya penghasilan tsb tidak

dipotongA dipungut oleh yang membayarnya.

Adapun .0jek Pajak Penghasilann!a adalah s009

a. Di


42/76



Penghasilan terutang setiap bulan adalah /0 E ;p.30 uta O ;p.10 uta

%sesuai dengan aturan perpajakan pajak penghasilan ditanggung oleh #uan

ontgomery&

/. Dalam penerimaan penghasilan sebagai subjek pajak luar negeri menerima

jumlah netto %pembayaran menanggung pajak yang terutang&! maka

penghitungan PPh tersebut di gross up dan seluruh biaya termasuk pajak

yang ditanggung tersebut dapat di bebankan sebagai biaya perusahaan

kecuali di


43/76



KEGIATAN ,ELA-AR =

PE/A-AKAN 7P ,ENTUK UA#A TETAP >,UT?

$% U/U/

,entuk Usaha #etap %,U#& atau Permanent ?stablishment %P?& adalah suatu

bentuk usaha yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di negara lain.

&% ,entuk Usaha Tetap *enurut .ECD /)del%

enurut Grgani@ation for ?conomic and Cooperation %?CD& odal! sebuah

modelAdraf perjanjian perpajakan antara dua atau lebih negara umum dipakai.

dikatakan ada sebuah ,entuk Usaha tetap di satu negara apabila.

a% Ke0eradaan Akti'a%

*pabila subjek luar negeri mempunyai aktiKeagenan?%

*pabila subjek pajak luar negeri bertindak sebagai agen yang tidak bebas

%dependend agent& baik sendiri maupun diwakili oleh perusahaan lain! dapat

berupa

a. menandatangani kontrak atas nama perusahaan di luar negeri.

b. mengurus saham yang penyerahannya dibuat secara regular atau atas

nama perusahaan subjek pajak luar negeri.



44/76



(% ,entuk Usaha tetap *enurut perjanjian perpajakan Ind)nesia2Prancis

>c)nt)h?%

Untuk perbandingan bersama ini di kutip salah satu bentuk usaha tetap yang

tertulis dalam perjanjian perpajakan Indonesia-Perancis.

enurut Pasal 6 perjanjian tersebut! dikatakan ada ,entuk Usaha tetap apabila

ada suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha di

jalankan! seperti

a. suatu tempat dimana pimpinan dilakukan.

b. suatu cabang.

c. suatu kantor.

d. suatu pabrik.

e. suatu tempat kerja.

f. suatu pertanian atau perkebunan

g. suatu pertambangan! suatu sumber minyak! tempat penggalian! atau tempat

lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam.

h. suatu tempat pembuatan bangunan lebih dari enam bulan.

+% ,entuk Usaha Tetap *enurut Undang2Undang Pajak Penghasilan%

Ps./ ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %UU No. 56 #ahun /004&

menyebut ,entuk Usaha tetap sebagai subjek pajak luar negeri adalah bentuk

usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 145 hari dalam jangka

waktu dari 1/ bulan atau badan yang tidak didrikan dan tidak bertempat

berkedudukan di Indonesia! untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

di Indonesia! yang dapat berupa

a. tempat kedudukan manajemen.

b. cabang perusahaan.c. kantor perwakilan.

d. gedung kantor.

e. pabrik.

f. bengkel.

g. gudang

h. ruang untuk promosi dan penjualan

i. pertambangan dan penggalian sumber alam!

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi



45/76



k. perikanan! peternakan! pertanian! perkebunan atau kehutanan.

l. proyek konstruksi! intalasi! atau proyek perakitan.

m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain!

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 1/ bulan.

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas.

o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung resiko di Indonesia dan

p. komputer! agen elektronik! atau peralatan otomatis yang dimiliki! disewa!

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan

kegiatan usaha melalui internet

.

5% Tidak dianggap se0agai kegiatan usaha ,entuk Usaha Tetap6

a. penggunaan fasilitas- fasilitas semata-mata dengan maksud untuk

menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik

perusahaan.

b. pengurusan suatu persediaan barang- barang atau barang dagangan milik

perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan.

c. pengurusan suatu persediaan barang- barang atau barang dagangan milikm

perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan

lain.

d. pengurusan suatu tempat tertentyu semata-mata dengan maksud untuk

pembelian barang- barang atau barang dagangan atau untuk

mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan.

e. pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untukkegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.

f. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk

setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub ayat %a&

sampai %e& asal saja keseluruhan kegiatan di tyempat usaha tertentu itu

bersifat persiapan atau penunjang.

g. sebuah perusahaan dari suatu Negara pihak pada persetujuan tidak akan

dianggap mempunyai suatu ,U# di Negara Pihak pada persetujuan lainnya

semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara lain



46/76



tersebut melalui makelar! komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri

sendiri! sepanjang mereka bertindak dalam rtangka usahanya yang la@im.

'alaupun demikian! bilamana kegiatan agen seluruhnya atau hampir

seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu! ia tidak akan dianggap

sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pemgertian ayat ini.

8% .rang Pri0adi se0agai ,entuk Usaha tetap%

Untuk usaha jasa profesi akuntan! pengacara! notaries! penilai dan sebagainya

yang biasanya mendapat i@in usaha %licence& secara pribadi apabila melakukan

usaha atau kegiatan di Indonesia lebih dari 60 %enam puluh& hari tetapi tidak

lebih dari 145 %seratus delapan puluh tiga& hari dalam jangka waktu 1/ %dua

belas& bulan sudah memenuhi syarat sebagai bentuk Usaha #etap. Catatan!

kalau lebih dari 145 hari dalam jangka waktu 1/ bulan maka orang pribadi

tersebut berubah dari subjek pajak luar negeri menjadi subjek dalam negeri.

:% ,adan se0agai ,entuk Usaha Tetap%

Dalam hal bentuk Usaha #etap tersebut berasal dari negara yang mengadakan

perjanjian perpajakan dengan Indonesia! maka sepenuhnya berlaku ketentuan

perjanjian perpajakan dengan menunjukan surat keterangan domisili sedang

bagi ,entuk Usaha #etap lainnya berlaku sepenuhnya Undang-Undang Pajak

Indonesia.

a% Dasar #uku*n!a

$emua ketentuan perpajakan yang berlaku untuk perusahaan atau subjek

pajak dalam negeri berlaku sepenuhnya untuk ,entuk Usaha #etap!

disamping itu berlaku juga ketentuan khusus sebagai berikut.1. Ps./ ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan %ketentuan mengenai

subjek pajak luar negeri&.

/. Ps./ ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %ketentuan mengenai

,entuk Usaha tetap&.

5. Ps.3 Undang-Undang Pajak Penghasilan %penghasilan dan biaya-biaya

yang diperkenankan&.

9. Ps.13 Undang-Undang Pajak Penghasilan %norma penghitungan

khusus&.



47/76



3. Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan %penghasilan kena

pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu ,entuk Usaha tetap di

Indonesia&.

0% Pe*0ukuan6

$epenuhya tunduk pada Ps./4 Undang-Undang ketentuan Umum dan

#atacara Perpajakan! *pabila 'ajib Pajak menginginkan pembukuan dibuat

dalam bahasa asing %Inggris& dan dalam mata uang asing %U$ Dollar& sesuai

dengan "eputusan enteri "euangan Nomor "ep.355A"".09A/000! harus

terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada enteri "euangan paling

lambat 5 %tiga& bulan dari awal tahun bukuA awal pendirian perusahaan.

Direktur enderal Pajak atas nama enteri "euangan akan memberi

keputusan dalam waktu 50 %tiga puluh& hari sejak diterimanya permohonan

'ajib Pajak.

=% Latihan%

Penghitungan Pajak Penghasilan9

1. Penghasilan yang dikenakan pajak yang diatur dalam Ps.3 ayat 1 Undang-

Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau

dikuasai.

b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang

kena pajak pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang

dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal /6 yang diterima atau

diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antarabentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan

penghasilan tersebut dan.

d. Penghasilan yang diatur dalam Ps.9 ayat 1 dan / Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

/. #idak dianggap sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak seperti apa

yang diatur dalam Ps.3 ayat 5 huruf c Undang-Undang pajak Penghasilan

yaitu pembayaran yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat berupa



48/76



bunga dan imbalan lain kecuali bunga yang berkenan dengan usaha

perbankan.

5. ,iaya-biaya yang diatur dalam Ps.3 ayat /! ayat 5 huruf a Undang-Undang

Pajak Penghasilan sebagai berikut.

a. ,iaya-biaya yang berkenan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat %1& huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan

bentuk usaha tetap..

b. ,iaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau

kegiatan bentuk usaha tetap! yang bersarnya ditetapkan oleh Direktur

enderal Pajak

c. Pengurangan penghasilan bruto seperti yang diatur dalam Ps.6 ayat 1! /

dan Ps11!11a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

9. #idak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya seperti yang diatur dalam

Ps.3 ayat 5 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut.

a. royalty atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta!

paten atau hak-hak lainnya.

b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya!

c. bunga yang dibayar ke kantor pusat! dan

d. pengurangan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang

penghasilan bruto seperti yang diatur dalam Ps.2 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

3. $etelah didapatkan penghasilan netto %penghasilan kena pajak& maka

diterapkan tarif Ps.17 undang-Undang Pajak Pengahsilan %berlaku juga bagi

orang pribadi sebagai bentuk usaha tetap& untuk mendapatkan pajak

penghasilan yang terutang.

Contoh -erhitungan 9a. Peredaran bruto ,entuk Usaha #etap #ahun /004 ;p. 900.000.000!-

b. ,iaya untuk mendapatkan menagih dan

memelihara penghasilan ;p. /73.000.000!-

;p. 1/3.000.000!-

c. Penghasilan bunga ;p. 3.000.000!-

d. Penjualan langsung barang oleh

kantor pusat yang sejenis dengan

barang yang dijual bentuk usaha tetap ;p. /00.000.000!-



49/76



e. biaya untuk mendapatkan! menagih

dan memelihara penghasilan ;p. 130.000.000!-

;p. 30.000.000!-

f. Di


50/76



Contoh -enghitungan -a*ak -enghasilan Ps."2 a$at 4 lan*ut diatas;

Penghasilan "ena Pajak ;p. 173.000.000!-

Pajak penghasilan terutang ;p. 95.730.000!-

Dasar Pengenaan Pajak ;p. 151./30.000!-

Pajak Penghasilan Ps./6 ayat 9 terutang.

/0E ;p. 151./30.000!- O ;p. /6./30.000!-

=% Pajak Penghasilan dengan tari< khusus

*da 5 jenis usaha yang dikenakan pajak dengan tariff khusus yang disebut

Norma Penghitungan "husus yang diatur dalam Ps.13 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

a% Perusahaan pela!anan dan Pener0angan -alur Internasi)nal%

Pengenaan pajak penghasilannya dengan deem ta> sebesar /!69 E > total

freight %penerimaan dari angkutan orang! barang dan paket& atau sama

dengan pajak penghasilan final dan dalam pajak tersebut sudah termasuk

pajak penghhasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan!

"eputusan enteri "euangan Nomor "ep.917A"".09A1226

Contoh -enghitungan;

#otal :reight tahun /004 sebesar ;p. 300.000.000!-

Pajak Penghasilan terutang /!69 E ;p. 300.000.000!- ;p. 15./00.000!-

Dalam penghitungan ini sudah termasuk Pajak Penghasilan Ps. /6 ayat 9

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

0% Perakilan Dagang Asing%

Pengenaan Pajak Penghasilan dengan deem ta> yaitu Pajak Penghasilanterhutang adalah sebesar 0!99 E total ekspor ke Indonesia %melalui

,entuk Usaha #etap dan transaksi langsung dari induk perusahaan& sama

seperti pajak penghasilan final Dalam pajak ini sudah termasuk Pajak

Penghasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan "eputusan

enteri keuangan Nomor

"ep.659A"".09A1229

Contoh -enghitungan:

#otal ekspor ke Indonesia tahun /004 sebesar ;p. 730.000.000!-



51/76



Pajak Penghasilan terutang 0!99 E ;p. 730.000.000!- O ;p. 5.500.000!-

%sesudah termasuk Pajak Penghasilan Ps./6 ayat 9 Undang-Undang Pajak

Penghasilan&.

C. Perusahaan Pengeboran (drilling) min$ak dan gas bumi

Penghasilan neto bentuk usaha tetap dari kegiatan usaha pengeboran

minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar 13E dari penghasilan bruto

%semua penghasilan yang tercantum dalam kontrak kerja&. $edang besarnya

Pajak Penghasilan yang harus dilunasi dalam tahun berjalan sebesar

penerapan tarif Ps.17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap

penghasilan neto = 1/ %dua belas&. Dalam praktek! besarnya angsuran

bulanan yang harus dibayar adalah sebesar 9!3E dari peredaran bruto %yaitu

sebagai hasil penerapan tarif tertinggi %50E& terhadap penghasilan neto %13

E&.

B% Pajak Penghasilan Ps%&$;&8 dan Ps%&(;&8 Undang2Undang Pajak

Penghasilan%

"ewajiban pajak sebagai pemotong pajak yang diatur sebagai Pajak

Penghasilan Ps./1A/6 dan Ps./5A/6 undang-Undang Pajak Penghasilan sama

dengan kewajiban Pajak Perusahaan subjek pajak dalam negeri. Perhitungan

Pajak Penghasilan karyawan asing %e>patriate& yang bekerja penuh dalam satu

tahun pajak sehubungan dengan hubungan kerja sama dengan wajib pajak

dalam negeri.

"husus untuk penghitungan Pajak Penghasilan Ps./1 Undang-Undang Pajak

Penghasilan karyawan asing %e>patriate& yang bekerja kurantg dari 1/ bulan

dalam tahun pajak berbeda dengan wajib pajak dalam negeri. Untuk jelasnyadiberikan contoh penghitungan sebagai berikut

Contoh -erhitungan PPh Pasal "1 tahun "33 atas -enghasilan kar$a%an

asing (e5-atriate) sebagai 6a*ib Pa*ak dalam negeri $ang ke%a*iban

-er-a*akann$a dimulai setelah -ermulaan tahun -a*ak (tahun tak%im).

+eorge $ r 'arga Negara *merika $erikat %U$*&! mulai bekerja di Indonesia 1

$eptember /002 dan kontraknya berakhir *gustus /010. +aji perbulannya

adalah sebesar U$ 10.000. "urs enteri "euangan

Penghitungan PPh Ps."1 tahun "334 adalah sebagai berikut;



52/76



asa kerja adalah 1 $eptember B 51 Desember /002 atau selama 9 %empat&

bulan. +aji selama 9 bulan setelah di kurs kan dengan "urs enteri "euangan O

;p. 540.000.000!-

Pengurangan biaya jabatan O 9 3E ;p. 20.000.000!- O

;p. 14.000.000!- maksimal O 9 ;p. 300.000!- O ;p. /.000..000!-

;p. 574.000.000!-

Penghasilan disetahunkan O 1/A9 ;p. 574.000.000!- ;p. 1.159.000.000!-

Penghasilan #idak "ena Pajak %"A5& ;p. /1.1/0.000!-

Penghasilan "ena Pajak ;p.1.11/.440..000!-

Pajak Penghasilan #erhutang setahun=

3 E ;p. 30.000.000!- O ;p. /.300.000!-

13 E ;p. /00.000.000!- O ;p. 50.000.000!-

/3 E ;p. /30.000.000!- O ;p. 6/.300.000!-

50 E ;p. 61/.440.000!- O ;p. 145.469.000!-

;p. /74.469.900!-Pajak Penghasilan #ahun /002 %9 bulan& atau9A1/ ;p./74!469.000!- ;p.2/.239.666.-!-

Dalam hal semula 'ajib Pajak ini dianggap sebagai 'ajib Pajak luar negeri

karena kurang dari 145 hari dalam 1/ bulan pajaknya telah dipotong sesuai

sebesar /0E > penerimaan bruto! maka pajak yang telah dipotong tersebut

menjadi kredit pajak! apabila wajib pajak ini berubah status menjadi wajib pajak

dalam negeri.

Contoh!

"ontrak kerja dengan +eorge $ tersebut diatas semula 1 $eptember sAd 50

ktober %/ bulan&.

Dalam kontrak diperpanjang menjadi satu tahun %berakhir *gustus /010&. akauntuk tahun /002 sebagai 'ajib Pajak dalam negeri! penghitungan pajaknya

lihat penghitungan diatas dan pajak penghasilan semula yang dipotong untuk

bulan $eptember dan ktober /009 sebesar / > /0E > ;p. 120.000.000!- O ;p.

76.000.000!-. $ehingga pajak yang masih kurang dibayar dalam tahun /002

adalah ;p. 2/.239.666!- ;p. 76.000.000!- O ;p. 16.239.666!-



53/76



Contoh -erhitungan Pa*ak Penghasilan Ps."1 atas kar$a%an asing

(e5-atriate) sebagai 6a*ib Pa*ak dalam negeri $ang ke%a*iban -a*akn$a

berakhir dalam tahun ber*alan.

an*utan dari 0ontoh diatas;

Perhitungan Pajak Penghasilan Ps./1 tahun pajak /010 sebagai berikut

asa kerja adalah 1 anuari B 51 *gustus /010 atau selama 4 %delapan& bulan.

+aji selama 4 bulan setelah di kurs dengan "urs enteri "euangan O

;p. 400.000.000!-

Pengurangan biaya jabatan O 4 > 3 E > ;p. 40.000.0000!- O

;p. 5/.000.000!- maksimal 4 > ;p. 300.000!- O ;p. 9.000.000!-

;p. 726.000.000!-

Penghasilan disetahunkan 1/A4 > ;p. 726.000.000!- O ;p. 1.129.000.000!-

Penghasilan #idak "ena Pajak %"A5& ;p. /1.1/0.000!-

Penghasilan "ena Pajak ;p. 1.17/.440.000!-

Pajak Penghasilan terutang setahun

3E > ;p. 30.000.000!- ;p. ./.300.000!-

13E > ;p. /00.000.000!- ;p. 50.000.000!-

/3E > ;p. /30.000.000!- ;p. 6/.300.000!-

50E > ;p. 67/.440.000!- ;p. /01.469..000!-

;p. /26.469.000!-

Pajak Penghasilan #ahun /010 selama 4 %delapan& bulan atau

4A1/ > ;p. /26.469.000!- ;p. 127.202.555!-

*pabila pembayaran penghasilan tersebut memakai mata uang asing maka

dasar perhitungan pajaknya memakai "urs enteri "euangan yang berlaku

pada saat itu setiap pembayaran penghasilan %gaji& tersebut dilakukan&.

"husus untuk karyawan asing yang tidak dapat diketahuiAyang tidakdiketemukan data-data yang sebenarnya mengenai penghasilannya %gaji& maka

perhitungan pemotongan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan standar

gaji karyawan asing %lihat penjelsan standar gaji karyawan asing&.

$%Keaji0an Pajak Perta*0ahan Nilai >PPN? dan Pajak Penjualan ,arang

/eah >PPn,/?%

"ewajiban Pajak Pertambahan Nilai %PPN& dan Pajak Penjualan ,arang ewah

%PPN,& seperti diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1249



54/76



untuk bentuk usaha tetap! apabila memenuhi syarat sebagai perusahaan "ena

Pajak adalah sama dengan perusahaan subjek pajak dalam negeri lainnya.

Dalam hal transaksi dalam mata uang asing dasar perhitungan pajaknya

memakai "urs enteri "euangan yang berlaku pada saat itu.

$$% Rangku*an%

Pada UU PPH #ahun 1245 ,entuk Usaha #etap %Permanent ?stablishment& ini

digolongkan sebagai $ubjek Pajak dalam negeri! karena pemajakannya sama

dengan 'ajib Pajak Dalam Negeri. #etapi dalam UU Pajak 1229 dan /000

bentuk usaha tetap ini digolongkan sebagai subjek pajak luar negeri! padahal

kewajiban pajaknya sama dengan 'ajib Pajakm dalam negeri kecuali PPH Ps.

/6 ayat 9 UU PPH. Hanya tidak dapat disangkal hal-hal yang berhubungan

denfgan induk peerusahaannya berupa penghasilan dan biaya perlu pengaturan

khusus yaitu yang diatur dalam Ps.13 UU PPH dan pemajakan disektor migas

karena adad kaitannya dengan UU igasl. $edangkan penghasilan lainnya

sama dengan 'ajib Pajak dalam negeri lainnya.



55/76



KEGIATAN ,ELA-AR B

PE/A-AKAN ATA 7P PENANA/AN

/.DAL AING >PT P/A?

$% U/U/

P#. Penanamana odal *sing didirikan menacupada UU No. 1 #ahun 1267 dan

UU No. 11 #ahun 1270.

Pengertian penanaman modal asing=

a. Penanaman odal *sing bersifatr langsung %direct in

holiday& tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Pajak ;eformasi %Nasional&

yaitu Undang-Undang Nomor 6 #ahun 1245 tentang "etentuan Umum dan #ata

Cara Perpajakan yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor /4

#ahun /007 dan Undang-Undang Nomor 4 #ahun 1245 tentang Pajak

Pertambahan Nilai diperbaharui terakhir dengan Udang-Undang No. 9/ #ahun

/002! fasilitas ta> holiday telah dicabut oleh Pasal 55 ayat / Undang-Undang

Pajak Penghasilan.

&% #al2hal !ang perlu diketahui 9a% Pe*0ukuan1

$epenuhnya tunduk pada Ps./4 UU "UP. *pabila diinginkan akan membuat

pembukuan dalam bahasa asing %Inggris& dan mata uang asing %U$ Dollar&

dapat mengajukan permohonan kepada enteri "euangan dalam waktu 5

%tiga& bulan awal tahun bukuAawal pendirian perusahaan. Direktur enderal

Pajak atas nama enteri "euangan memberi keputusan dalam waktu paling

lambat 50 %tiga puluh& hari sejak diterimanya permohonan 'ajib Pajak.

0% "asilitas Perpajakan !ang ada untuk P/A;P/DN%



56/76



Diatur dala* Pasal ($ a UU PP# 0erarti 0erlaku tidak saja untuk

P/A;P/DN%

"epada 'ajib Pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-bidang

usaha tertentu atau didaerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas

perpajakan dalam bentuk =

1. Pengurangan penghasilan netto paling tinggi 50E %tiga puluh persen&

dari jumlah penanaman yang dilakukan.

/. Penyusutan dan mortisasi yang di percepat.

5. "ompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 %sepuluh&

tahun dan.

9. Pengenaan pajak penghasilan atas di


57/76



*pabila karyawan asing %e>patriate& bekerja kurang dari 1/ %dua belas& bulan

dalam 1 %satu& tahun! maka penghitungan pajaknya harus di setahunkan terlebih

dahulu %lihat contoh penghitungan atas 'ajib Pajak ,entuk Usaha #etap.

Dalam hal tidak dapat diketahui berapa gaji %penghasilan& sebenarnya dari

karyawan asing yang bekerja pada perusahaan tersebut! maka untuk

penghitungan pajak penghasilannya dapat dipakai standar gaji karyawan asing

%lihat penjelasan standar gaji karyawan asing&.

*pabila pembayaran penghasilan tersebut memakai mata uang asing maka

dasar perhitungan pajaknya memakai "urs enteri "euangan yang berlaku saat

pajak terhutang setap bulannya.

5% Aturan Khusus !ang 0erlaku untuk 7aji0 Pajak Penana*an /)dal Asing%

a% 'eem Ta5 7o$alt$;

Dalam $urat edaran Direktur enderal Pajak Nomor $?-14APA///A1245 tanggal

19 $eptember 1245 tentang penentuan Qdeem ta> royaltyF penggunaan hak merk

dagangan dan paten perusahaan farmasi! disebut bahwa khusus untuk royalty

atas penggunaan hak merk dagang dan paten yang tidak dinyatakan dalam

perjanjian tertulis yang dibayar oleh perusahaan industri farmasi di Indonesia!

kepada pemilik merk dan paten %principal& di luar negeri! besarnya adalah 5E

dari harga penjualan obat-obatan.

Harga penjualan yang dimaksud disini adalah harga penjualan atau nilai

penjualan yang menggunakan merk dagang dan paten tersebut. Dengan tarif

Pajak Penghasilan Ps. /6 atas deem ta> royalty terasebut adalah %/0E atau tarif

sesuai dengan ta> treaty& > 5E > harga penjualan obat.

Deem ta> royalty tersebut bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi laba

kena pajak perusahaan industri farmasi yang bersangkutan! karena telahdianggap termasuk kedalam harga pembelian bahan baku obat-obatan yang

dibayar kepada principal luar negeri.

Dalam pengasaannya! Direktur enderal Pajak melalui suratnya Nomor = $

79AP.51A/009 tanggal 9 :ebruari /009 tentang penentuan deem ta> royalty

penggunaan hak merk dan paten perusahaan industri dan farmasi! melengkapi

$urat ?darannya Nomor $?-14AP.///J1245 tanggal 9 $eptember 1245 hanya

berlaku dalam kondisi tertentu! yaitu apabila =



58/76



Dalam perjanjian tertulis pembelian bahan baku pihak principal di luar negeri!

tidak terdapat klausul mengenai kewajiban pembayaran royalty atas

penggunaan merk dagang dan paten dan.bahan baku tersebut! nyata-nyata

menggunakan merk dagang dan paten yang dimiliki oleh pihak principal.

0% Norma Penghitungan Khusus *asa Maklon (Contra0t Manu8a0turing):

,erdasarkan "eputusan enteri "euangan Nomor 395A""A.05A/00/ mengenai

norma penghitungan khusus penghasilan netto dan cara pembayaran pajak

penghasilan bagi 'ajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon

%Contract anufacturing& Internasional dibidang usaha mainan anak-anak.

Hal itu dijelaskan oleh Direktur enderal Pajak dalam $urat ?daran Nomor $?

0/AP.51A/005! menyebut bahwa penghasilan netto berupa imbalan jasa maklon

internasional di tetapkan berdasarkan norma penghitungan khusus sebesar 7E

dari jumlah seluruh pembuatan atau perakitan bahan yang tidak termasuk biaya

pemakaian bahan baku.

*tas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif pajak

tertinggi pasal 17 ayat %1& huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar

50E yang bersifat final.

adi Pajak Penghasilan :inal yang terhutang atas jasa maklon adalah 50E > 7E

> biaya pembuatan barang. Perhitungan ini berlaku sepanjang 'ajib Pajak tidak

mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan Direktorat jenderal

Pajak.

Untuk penghasilan lain selain imbalan jasa maklon yang diterima 'ajib Pajak

tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

Pembayaran Pajak Penghasilan :inal terhutang menggunaikan $urat $etoranPajak-Pajak Penghasilan final paling lambat 13 bulan berikut dan pelaporannya

paling lambat /0 bulan berikutnya.

8% Pajak Perta*0ahan Nilai >PPN? dan Pajak Penjualan ,arang /eah

>PPn,/?%

"ewajiban kedua jenis Pajak ini oleh wajib Pajak Penanaman odal *sing

adalah sama dengan perusahaan 'ajib Pajak dalam negeri lainnya apabila

memenuhi syarat sebagai Pengusaha "ena Pajak.



59/76



*pabila kegiatan usaha berada diluar tempat kedudukan perusahaan! maka

kewajiban Pajak Pertambahan NilaiA Pajak Penjualan ,arang ewah juga harus

dilakukan di "antor Pelayanan Pajak (okasiA kantor cabang berada.

Untuk transaksi yang teerhutang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan

,arang ewah yang memakai mata uang asing! aka dasar perhitungan

pajaknya memakai "urs enteri keuangan yang berlaku pada saat pajak

terhutang.

:% Latihan

a. *pakah ada perbedaan pemajakan untuk 'ajib Pajak P# P* dengan 'ajib

Pajak ,adan dalam Negeri lainnya.

b. elaskan aturan-aturan khusus pemajakan yang ada pada P# P*.

c. Dalam hal ada transaksi dalam )aluta *sing! kurs pembukuan mana yang

akan diterapkan dan kurs mana yang dipakai dalam menghitung pajak

terutang.

d. Dalam hal ada karyawan asing yang bekerja pada P# P* standar apa

yang akan dipakai untuk menghitung PPh Ps. /1 dalam hal tidak jelas

jumlah gaji yang diterima.

=% Rangku*an

Perusahaan P# P* didirikan untuk bidang-usaha tertentu atau di daerah

tertentu dengan mendapat fasilitas tertentu. Dengan hadirnya UU Perpajakan

baru %reformasi& fasilitas perpajakan itu dihapuskan. Hanya dengan

pertambangan yang sangat khusus diberikan dengan "eputusan Presiden.

Pengenaan Pajak untuk seluruh pajak P# P* sama dengan perusahaan badan

usaha dalam negeri lainnya. Untuk pengenaan pajak atas royalty dan jasa

maklon yang tidak dapat secara nyata diketahui dari pembukuan perusahaanditentukan Norma Penghitungan nya oleh Dirjen Pajak. Demikian juga apabila

karyawan asing e>patriate yang tidak ditemukan data besaran gaji dan

tunjangan yang diterima dari pembukuan perusahaan karena terkait dengan

induk perusahaannya di luar negeri ditetapkan dengan memakai standar gaji

"aryawan asing yang ditetapkan Dirjen Pajak.



60/76



KEGIATAN ,ELA-AR $

PE/A-AKAN ATA ,ENTUK UA#A

KER-AA/A >-.INT .PERATI.N?

$% U/U/

,entuk usaha ini adalah kerjasama antara badan-badan %baik lokal dengan lokal

maupun lokal dengan perusahaan asing& untuk mengerjakan suatu proyek

tertentu atau untuk suatu usaha jangka waktu tertentu. Pembentukan badan ini

tertuang dalam suatu oin *greement antara pihak-pihak yang mengadakan

kerjasama dengan menyebutkan E penyertaan anggota-anggotanya serta dapat

dibentuk dengan akta dibawah tangan atau akta notaris.

*da beberapa nama yang dipakai antara lain=

"erjasama perasi! perasi bersama! usaha bersama! oin peration! oin

)enture! *ssociated 'ith! Conto *menta dsbnya.

"alau diteliti secara formal bentuk kerjasama ini adalah badan biasa seperti

peerkongsian dan bukan bentuk badan hukum karena tidak memenuhi syarat Ps

/ Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur subjek pajak juga tidak

ditentukan dengan tegas apakah bentuk kerja sama ini merupakan subjek pajak

seperti yang tertulis dalam Ps / bentuk badan usaha lainnya. Penegasan

Direktur enderal Pajak dapat kita lihat dalam $urat ?daran

No.$.654AP.//A1246 tanggal 15 ei 1246 sebagai berikut

G"iranya tidak berlebihan ditegaskan di sini! bahwa baik berdasarkan rdonansi

Pajak Perseroan maupun menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1249

Qoint perationF atau Qperasi bersamaF itu tidak dikenal sebagai $ubjek Pajak!

oleh karena itu Qperasi bersamaF itu tidak dapat menjadi 'ajib Pajak PP$

maupun 'ajib Pajak PPh. Namun demikian! Qperasi bersamaF itu dapatmenjadi majikan atau pemberi kerja! sehingga kepada Qperasi bersamaF itu

dapat diberikan NP'P untuk memotong dan menyetorkan kalau dahulu PPd

Pasal 17a sekarang PPh Pasal /1F.

&% Keaji0an Pajak Penghasilan ,adan9

leh karena perlakuan perpajakan sampai dengan saat ini untuk kerjasama

usaha %oint peration& tidak dianggap sebagai $ubjek Pajak! Pajak

Penghasilan ,adan! maka laba yang didapat badan ini akan dikenakan pajak di



61/76



masing-masing perusahaan anggota usaha bersama tersebut. Pembagian laba

biasanya secara proporsional sesuai dengan E pernyataan yang terutang dalam

oint *greement Demikian juga pembagian laba kerjasama operasi ini tidak

dikenakan Pajak Penghasilan Di


62/76



5% Latihan

1. oint operation adalah kegiatan usaha berbentuk badan tetapi sampai

dengan saat ini tidak dianggap sebagai subjek PPh badan! apa sebabnya

dan bagaimana memajaki penghasilan yang didapat dari kegiatan usahanya.

/. *pabila atas transaksinya dipotong PPh Ps /5 atau dipungut PPh Ps //

bagaimana cara mengkreditkan PPh tsb.

5. *pabila oint peration ini mendapatkan laba dan dibagai kepada anggota

nya! bagaimana pengenaan pajak nya.

9. ,agaimana perlakuan perpajakan sebagai pemotong PPh Ps./1A/6! PPh Ps.

/5A/6 dan PPh Ps. 9!/ UU PPh.

3. *pakah joint operation ini memenuhi syarat sebagai pengusaha "ena Pajak

dan bagaimana pelaksanaan perpajakannya.

8% Rangku*an%

$ampai dengan saat ini kerjasama usaha %joint operation& belum dianggap

sebagai subjek pajak! sehingga pemajakan Pajak Penghasilan ,adan dikenakan

di masing-masing anggota! caranya laba yang didapat berdasarkan laporan

keuangan oleh joint operation dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing

anggota. Pembagian laba ini tidak termasuk objek PPh Ps. /5A/6 sehingga tidak

dipotong PPh nya. Pemberian pemberian NP'P hanya ditujukan untuk

keperluan PPh Ps /1A/6! PPh Ps! /5A/6! PPh Ps.9/ dan PPh Ps 13 UU PPh

dan keperluan PPN menurut UU PPN! untuk jenis pajak diluar PPh badan

kewajiban pajaknya sama dengan 'ajib Pajak lainnya



63/76



KEGIATAN ,ELA-AR $$

PE/A-AKAN PERUA#AAN 4ANG /ENGER-AKAN PR.4EK PE/ERINTA#

DANA ,ANTUAN LUAR NEGERI

$% Dasar #uku* 9

1. "ep. Pres No./2 #ahun 1246 #anggal 1/ uli 1246 jo "ep.en."eu No.6/0 A

"".09 A 1246 #anggal 14 uli 1246.

/. "ep. Pres No. 15 #ahun 1223 #anggal /7 :ebruari 1223.

5. PP No. 9/ #ahun 1223 #anggal /0 Nopember 1223 jo "ep."eu No./52 A

"" o1 A 1226 tanggal 9 anuari 1226.

9. PP No. 65 #ahun 1224 #anggal /5 uni 1224 jo "ep.en."eu No. 965 A ""

.01 1224 #anggal /1 ktober 1224.

3. PP No. 95 #ahun /000 #anggal /0 uni /000 jo "ep.en."eu No.

946A"".09 A /000 #anggal /0 Nopember /000 jo $? Dit.eb.Pajak No.$? B

03 A P.9/ A /001 #anggal 4 :ebruari /001.

6. PP No./3 #ahun /001 #anggal 14 ei /001.

&% Uraian9

Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan yang berasal dari (uar

Negeri Proyek pemerintah adalah proyek milik pemerinyah pusat maupun

pemerintah daerah secara langsung atau yang diteruskan ke perusahaan milik

nagara. Proyek ini bisa disebut dengan Proyek "ep.Pres /2 #ahun 1226. proyek

ini dapat berupa proyek physik %konstruksi&! pengadaan barang maupun jasa.

Dana bantuan (uar Negeri %D,(N& adalah dana yang berasal dari luar negeri

yang dapat berupa Pinjaman (uar negeri %(oan& dan Hibah (uar Negeri %+rant&.

Perusahaan yang mengerjakan proyek ini dapat berbentuk badan hukumIndon

Documents

3 Pajak Internasional edit.doc