250412 Tesis Korupsi - Merissa Elmahda

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERSITAS INDONESIA

Proposal Tesis: Efektifitas Iklan Layanan Masyarakat KPK dan Peer group Terhadap Sikap Integritas Pemuda

Oleh: Merissa Elmahda (1006802042) Dosen Pembimbing 1: Dr. Drs. Lalu Wildan, B.Sc., M.Pd. Dosen Pembimbing 2: Dr. Effy Z. Rusfian, M.Si.

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Kepemimpinan April 2012

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun tindakan yang termasuk dalam korupsi menurut UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain menimbulkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Ardisasmita, dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23 Agustus 2006, menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia banyak terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Indikasi adanya korupsi dari proses kegiatan tersebut adalah banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien. Akibatnya banyak alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30 40% dari seharusnya. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian pengadaan dengan ketentuan pada spesifikasi teknis. Hal ini juga teridentifikasi dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2005, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbagai kasus korupsi telah terjadi di Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus D. Andhi Nirwanto, dalam Republika.co.id 12 September 2011, menunjukkan fakta bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi di tanah air yang memasuki tahap penyidikan dari Januari hingga Agustus 2011 mencapai 1.018 kasus. Beliau juga menyatakan bahwa "Perkara tersebut, merupakan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seIndonesia pada tahun ini".

2

Transparency International (TI), sebuah organisasi non-pemerintah yang berupaya untuk mendorong pemberantasan korupsi, melakukan survei tahunan Indeks Persepsi Korupsi. IPK merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat

internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan ijin-ijin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, beacukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Pada tahun 2005, TI menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia dengan IPK 2,2. Dimana nilai nol mengindikasikan sangat korup dan nilai 10 mengindikasikan sangat bersih. Dan Indonesia jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei. Hal yang sama juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) pada tahun 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden. Hasil survei tersebut menyatakan Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia (Ardisasmita,2006). Tabel 1 Posisi negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2005 Posisi Negara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Negara Islandia Finlandia Selandia Baru Denmark Singapura Swedia Swiss Norwegia Australia Austria IPK 9,7 9,6 9,6 9,5 9,4 9,2 9,1 8,9 8,8 8,7 152 153 154 155 156 157 158 159 Pantai Gading Guenia Nigeria Haiti Burma Turkmenistan Bangladesh Chad 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 Posisi Negara 137 Nama Negara Indonesia IPK 2,2

Sumber: Transparency International (Ardisasmita, 2006) Pada tahun 2011, TI kembali meluncurkan hasil survei IPK. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor IPK sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Natalia Subagyo ketua TI, dalam Kompas 12 Januari 2011, menyatakan bahwa peningkatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 20103

menjadi 3,0 pada tahun 2011 tidaklah signifikan, karena Indonesia sebelumnya telah menargetkan mendapatkan skor 5,0 dalam IPK 2014 mendatang. Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4). Selain IPK, terdapat pengukuran lain terkait dengan tingkat korupsi di suatu negara. Pada bribery index, indeks ini berskala 0-10 dimana semakin tinggi skor semakin banyak praktik suap pada suatu negara, Indonesia pada tahun 2011 mencapai skor 7,1. Survei yang dilakukan oleh PERC 2010 menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Dari pengukuran kemudahan berusaha pada tahun 2010, Indonesia meraih peringkat 122 dari 183 negara. Untuk survei integritas sektor publik cenderung fluktuatif sejak tahun 2007 sampai 2011, pada tahun 2011 integritas sektor publik mencapai skor 6.31 (Muhardiansyah, 2011).Gambar 2: Potret Indonesia terkait Korupsi

Sumber: KPK (Muhardiansyah, 2011)

4

Indikator lain mengenai tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah rendahnya kebebasan pers di Indonesia. Indeks kebebasan pers di Indonesia 2011 2012, yang dilakukan oleh Reporters Without Border, meraih peringkat 146 dari 179 negara. Dalam Brunetti dan Weder (1999), negara dengan kebebasan pers yang tinggi memiliki tingkat korupsi yang rendah. Karena pers menjadi alat kendali masyarakat atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian tersebut dapat berupa laporan komplain dari masyarakat atas lambatnya birokrasi atau persetujuan perizinan dari pemerintah, atau laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Menurut World Development Report World Bank pada tahun 1997 (dalam Kindra dan Stapenhurst, 1998), diketahui bahwa penyebab korupsi meliputi: a. Ada pelayan masyarakat yang memiliki keleluasaan bertindak yang besar, namun sedikit akuntabilitas b. Adanya kebijakan yang tidak tepat c. Kurangnya pemeriksaan dan pengawasan d. Lemahnya mekanisme penindakan e. Keuntungan dari korupsi lebih besar dari pada konsekuensi tertangkap dan didisiplinkan. Adapun dampak dari korupsi yang nyata adalah menimbulkan kerugian pada negara. Korupsi dapat menurunkan keinginan untuk berinvestasi, karena diasumsikan pada negara korup biaya investasi akan tinggi, dan ketidakpastiannya juga tinggi. Korupsi juga dapat mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pembiayaan untuk operasional, serta pemeliharaan, karena dananya telah dikorupsi. Kemudian korupsi dalam pajak, dapat mengurangi pendapatan negara (Tanzi, 1998). Salah satu strategi yang dicanangkan KPK dalam melawan korupsi adalah membentuk masyarakat antikorupsi. Pembentukan tersebut dapat melalui kampanye antikorupsi. Kampanye antikorupsi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada larangan melakukan korupsi, menyalahgunakan uang masyarakat, menolak akses ke layanan masyarakat dan komplain ketika pelayan masyarakat melakukan korupsi. Selain itu kampanye juga ditujukan untuk menggerakkan organisasi massa untuk monitor, deteksi, dan menolak kegiatan pelayan masyarakat dengan keberadaan mereka sebagai,5

akuntan, pengacara, akademisi, NGO, organisasi swasta, pemuka agama, serta sebagai masyarakat umum. Untuk menjalankan kampanye tersebut, dibutuhkan program pemasaran sosial. Pemasaran sosial menurut Kotler dan Zaltman (dalam Hong Cheng, Kotler, dan Lee, 2011) adalah rancangan, implementasi dan pengendalian suatu program yang telah

diperhitungkan untuk mempengaruhi kemampuan penerimaan ide-ide sosial dan melibatkan pertimbangan mengenai perencanaan produk, pemberian harga, komunikasi, distribusi, dan penelitian pasar. Kemudian Kotler dan Lee (2008) menegaskan bahwa pemasaran sosial adalah cara mempengaruhi perilaku, serupa dengan pemasar sektor komersil yang menjual barang dan jasa, pemasar sosial menjual perilaku. Umumnya terdapat satu perubahan perilaku yang diharapkan dari program pemasaran sosial, antara lain: a. menerima perilaku baru, b. menolak perilaku buruk, c. modifikasi perilaku saat ini, serta d. meninggalkan perilaku buruk yang lama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, dalam tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi. Salah satu langkah KPK dalam memberantas dan mencegah korupsi adalah dengan merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan korupsi, serta melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum. Salah satu sasaran dari kampanye antikorupsi KPK adalah pemuda. Beberapa media yang digunakan KPK dalam sosialisasi antikorupsi antara lain melalui website, sosial media, portal KPK, iklan layanan masyarakat di TV, radio, atau sosialisasi melalui film. Pemuda dalam kampanye antikorupsi KPK, tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tapi kontributor pesan. Sejak tahun 2004, KPK selalu melibatkan pemuda untuk ikut berkreasi dalam kampanye antikorupsi seperti mengadakan lomba desain poster, desain iklan, sampai dengan ide cerita film. Pada September 2011 KPK bekerjasama dengan Transperancy International Indonesia (TII) mengadakan lomba ide cerita. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan lokakarya pengembangan cerita (skenario)6

hingga rangkaian diskusi dengan banyak tokoh media, aktivis media sosial, jurnalis, termasuk pimpinan KPK dalam rangka menggali dan mengembangkan ide. Ide tersebut menginisiasi media kampanye KPK terbaru yaitu film Kita Versus Korupsi. Ketua KPK Abraham Samad, dalam Kompas 26 Januari 2012 menyatakan keyakinannya bahwa film dapat menjadi medium kampanye antikorupsi yang kreatif karena lebih menarik dan pesannya lebih mudah dicerna publik. Pemuda sebagai calon pemimpin bangsa masa depan harus memiliki prinsip antikorupsi, dengan konsisten tidak melakukan korupsi, serta memiliki integritas yang tinggi sebagai bagian dari karakternya. Pemimpin menurut Tanzi (1998) merupakan salah satu faktor tidak langsung dalam mewabahnya aksi korupsi, karena pemimpin merupakan panutan bagi pengikutnya. Ketika pemimpin terlibat pada aksi korupsi, atau mengampuni aksi korupsi yang dilakukan oleh relasi, teman, keluarga, atau kolega politikya, sangat sulit bagi pengikutnya untuk tidak memaklumi aksi korupsi juga. Akibatnya suatu institusi tidak akan bisa bebas dari korupsi, jika pimpinannya tidak memberikan contoh yang baik mengenai kejujuran. Maka, komitmen yang jelas dan tulus dari pemimpin, untuk tidak menoleransi korupsi sangat diperlukan bagi suatu institusi. Pemakluman mengenai aksi korupsi yang dilakukan oleh relasi, teman, keluarga, atau kolega politik seorang pemimpin sangat mungkin terjadi. Karena hubungan kekerabatan tersebut telah terjalin lama, jauh sebelum orang tersebut menjadi pemimpin. Terutama jika hubungan tersebut terdapat unsur balas budi kepada kerabat di masa lalu. Hal ini sesuai dengan konsep modal sosial menurut Portes (2000, dalam Salehudin 2009), dimana seseorang menjalin hubungan pertemanan (peer) dengan individu lain agar memperoleh manfaat yang akan muncul di kemudian hari. Komunikasi personal antar peer dapat menjadi strategi pemasaran word of mouth. Strategi ini dilakukan dengan menjadikan anggota dari kelompok target adopter sebagai komunikator sekunder. Komunikator sekunder akan menyampaikan pesan yang diterima pada kenalannya, dan kenalannya akan menyampaikan pesan tersebut pada kenalannya yang lain, dan seterusnya. Keberhasilan dari tipe komunikasi ini tercermin dari tingkat penyebaran penerapan perilaku. Risiko dari strategi ini adalah terdapat kemungkinan pesan yang disampaikan terdirtorsi pada saat penyampaian dari suatu individu ke individu lain dilakukan, terutama jika pesan yang disampaikan terlalu kompleks atau kontroversial (Kotler & Roberto, 1989).7

Penanaman mengenai sikap antikorupsi tentunya tidak dapat dilakukan secara serta merta. Menurut Pusch (1981), pengondisian budaya atau sosialisasi merupakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh kelompok sosial / budaya, yang dirancang agar sesuai dengan pertumbuhan anak untuk berfikir dan berprilaku sesuai dengan rancangan yang dikembangkan sepanjang waktu agar yakin dapat bertahan. Karena membutuhkan waktu yang lama dan perlu ditanamkan secara konsisten, maka pemahaman nilai-nilai antikorupsi dan melawan korupsi harus dimulai sejak dini.

2. POKOK PERMASALAHAN IPK Indonesia pada tahun 2005 adalah 2,2 dan dalam kurun waktu 6 tahun meningkat 0,8 poin, sehingga pada tahun 2011 IPK Indonesia mencapai 3. Skala IPK adalah 0 sampai dengan 10, dimana semakin rendah nilai IPK semakin negara tersebut dipersepsikan sangat korup. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa Indonesia saat ini masih tergolong negara yang banyak melakukan praktik korupsi. Indonesia kedepannya memiliki harapan skala IPK Indonesia bisa meningkat. Dan dimasa depan kepemimpinan Indonesia ada pada pemuda saat ini. Sasaran stratejik KPK, dalam Renstra 2008 2011, adalah berkurangnya korupsi di Indonesia. Keberhasilan dari sasaran stratejik KPK ini dilihat dari dua hal yaitu, peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, serta peningkatan Indeks Integritas Nasional. Beberapa sasaran yang dibangun untuk mencapai sasaran stratejik tersebut adalah terbentuknya perilaku masyarakat anti korupsi. Indikator dari terbentuknya masyarakat anti korupsi, dapat dilihat dari indeks integritas nasional yang diharapkan selalu meningkat. Integritas pemuda menurut TI (2009), merupakan pondasi dasar dari sistem integritas nasional dan juga sistem integritas global. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, dan sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan memiliki perilaku antikorupsi. Sehingga dengan kata lain, mahasiswa diharapkan untuk memiliki tingkat integritas yang tinggi.

8

3. PERTANYAAN PENELITIAN a. Bagaimana pengaruh iklan layanan masyarakat terhadap tingkat integritas mahasiswa? b. Bagaimana pengaruh Peer group terhadap tingkat integritas mahasiswa? c. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat integritas mahasiswa?

4. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk: a. Menganalisis pengaruh iklan layanan masyarakat terhadap tingkat integritas mahasiswa. b. Menganalisis pengaruh Peer group terhadap tingkat integritas mahasiswa. c. Menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat integritas mahasiswa.

5. KEGUNAAN PENELITIAN a. Secara Akademis: Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah mengenai program pemasaran sosial, khususnya yang terkait dengan program pemasaran sosial antikorupsi. b. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi organisasi yang memiliki perhatian dalam sosialisasi antikorupsi atas program-program yang telah diimplementasikan, serta dapat menjadi referensi bagi Kementrian Pemuda dan Olahraga dalam perumusan strategi penyadaran pemuda dari pengaruh destruktif mental korupsi.

9

6. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab II : Landasan Teori Pada bab ini akan dibahas teori pemasaran sosial, iklan layanan masyarakat, Peer group, korupsi, integritas serta sikap yang dijadikan landasan dalam menyusun penelitian ini. Bab IV : Metode Penelitian Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi pendekatan penelitian, data penelitian, pengolahan data dan tahapan penelitian. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian melakukan pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab I. Selain itu pembahasan juga akan terkait dengan teori yang dibahas pada Bab II. Pembahasan dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian setelah memastikan bahwa penelitian melalui proses yang benar sebagimana tertera pada Bab III. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini akan dibagi menjadi dua bagian; yang pertama adalah kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan yang kedua, saran dan rekomendasi penelitian ini.

10

BAB II LANDASAN TEORI

1. Korupsi Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Adapun tindakan yang termasuk dalam korupsi menurut UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Korupsi menurut definisi Bank Dunia (dalam Kindra dan Stapenhurst, 1998) adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi di sektor publik muncul ketika seorang politisi atau pelayan masyarakat secara tidak pantas dan tidak sesuai hukum memperkaya diri mereka sendiri atau orang terdekat mereka dengan menyalahgunakan kewenangan yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Terdapat dua kategori korupsi menurut literatur yaitu: a. Petty corruption (korupsi kecil) yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang bergaji rendah, dimana hidupnya sangat bergantung pada bantuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau dengan membayarkan sejumlah uang kepada atasan mereka, agar mendapat pekerjaan di sektor publik serta mendapat kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemerasan. b. Grand corruption (korupsi besar) yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah, dimana dalam pengambilan keputusan ekonomi yang bernilai signifikan, selalu saja meminta uang suap, imbalan atas jasa yang diberikan, meminta persenan, atau hadiah untuk memenangkan tender dari pemerintah. Seringkali keuntungan yang diambil tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk keuntungan partai, kelas, rumpun, teman, keluarga, dan seterusnya. Dan faktanya kasus korupsi di banyak negara terkait dengan aktivitas pendanaan terkait untuk partai politik. Tidak semua tindakan korupsi dilakukan dalam bentuk suap. Seperti halnya

11

petugas pemerintah yang mengaku mangkir karena sakit padahal pergi berlibur, hal ini juga termasuk penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi (Tanzi, 1998). Tanzi (1998) menjabarkan faktor-faktor yang berkontribusi langsung pada korupsi yaitu: Regulasi dan otorisasi yang berbelit. Dimana petugas yang bertanggungjawab memiliki kuasa untuk mempermudah atau mempersulit urusan regulasi dan otorisasi. Dan pemberian suap kepada petugas, dapat mempercepat proses regulasi dan otorisasi. Ketidakjelasan peraturan pajak dapat menyebabkan wajib pajak membutuhkan bantuan petugas pajak dalam pelaporan administrasi pajak. Selain itu gaji petugas pajak yang rendah, juga memicu petugas untuk mendapat pendapatan lebih dari wajib pajak, untuk membantu administrasi pelaporan pajak. Petugas pajak memiliki keleluasaan dalam memutuskan penentuan insentif pajak, penentuan hutang pajak, pemilihan objek pajak yang diaudit, proses pengadilan pajak, dan sebagainya. Keputusan dalam pembelanjaan pemerintah juga dapat menyebabkan korupsi. Seringkali individu atau kelompok berpeluang untuk mendapat komisi dari pemenang tender proyek pemerintah. Dalam pengeluaran untuk pengadaan barang atau jasa, sering juga menjadi lahan korupsi dengan cara mark-up pengeluaran dari harga sebenarnya. Kelebihan pada akun anggaran, juga menjadi lahan korupsi dengan memasukkan kelebihan tersebut ke akun-akun tertentu. Hal tersebut terjadi karena lemahnya transparansi dan pengendalian yang efektif dalam sistem pembelanjaan pemerintah. Keterbatasan pasokan dibanding permintaan kebutuhan, juga menjadi celah korupsi. Dimana pihak yang membutuhkan, diminta untuk membayar lebih kepada petugas agar bisa mendapatkan barang yang diperlukan. Kebutuhan dana untuk kegiatan partai, termasuk untuk kampanye pemilihan, juga dapat menjadi faktor korupsi. Hal ini terjadi pada saat dana untuk melakukan kegiatan partai tidak tersedia, sehingga partai melakukan segala cara untuk mendapatkan pendanaan. Menurut Tanzi (1998) pemimpin merupakan salah satu faktor yang berkontribusi secara tidak langsung terjadinya aksi korupsi, karena pemimpin diharapkan dapat memberi contoh yang benar pada pengikutnya. Ketika pemimpin terlibat pada aksi korupsi, atau12

mengampuni aksi korupsi yang dilakukan oleh relasi, teman, keluarga, atau kolega politikya, sangat sulit bagi pengikutnya untuk tidak memaklumi aksi korupsi juga. Sehingga suatu institusi tidak akan bisa bebas dari korupsi, jika pimpinannya tidak memberikan contoh yang baik mengenai kejujuran. Adapun faktor-faktor lain yang

berkontribusi secara tidak langsung dalam korupsi antara lain (1) kualitas birokrasi yang berbelit, (2) tingkat pendapatan petugas pemerintah yang rendah, (3) sistem penalti terkait korupsi yang terlalu rendah, (4) lemahnya pengendalian institusi, terlihat dari lemahnya supervisi, ketidaktersediaan prosedur / aturan kerja, serta (5) kurangnya transparansi pada penegakan aturan, hukum, dan proses kegiatan. Dampak korupsi adalah menimbulkan kerugian pada negara. Menurut Tanzi (1998) kerugian dari korupsi dapat berasal dari rendahnya investasi dari dalam atau luar negeri, yang berpengaruh pada rendahnya pertumbuhan suatu negara. Karena diasumsikan jika berinvestasi pada negara korupsi biayanya akan tinggi, dan ketidakpastiannya juga tinggi. Korupsi dapat mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pembiayaan untuk operasional, serta pemeliharaan, karena dananya telah dikorupsi. Investasi untuk masyarakat bisa meningkat, karena investasi proyek tersebut dapat dengan mudahnya dimanipulasi oleh pejabat tinggi, untuk menerima suap. Namun investasi ke masyarakat tersebut tidak produktif, karena dananya telah dikorupsi. Korupsi dalam pajak, dapat mengurangi pendapatan negara. Menurut beberapa literatur, tingkat korupsi yang rendah terdapat pada negara yang tingkat partisipasi wanita dalam kehidupan bermasyarakat tinggi (Dollar et al., 2001, Swamy et al.,1999, dalam Gatti et al., 2003); tingkat kebebasan persnya tinggi (Treisman, 2000, dalam Gatti et al., 2003); tingkat kompetisinya tinggi (Ades dan di Tella, 1999, dalam Gatti et al., 2003); atau beragamnya variabel inflasi (Braun dan di Tella, 2002, dalam Gatti et al., 2003). Menurut Kindra dan Stapenhurst (1998), salah satu sarana untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang antikorupsi adalah melalui pemasaran sosial. Namun, pemasaran sosial antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran menurut Huther dan Shah (2000) tidak diperlukan pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Karena pada negara yang korupsinya sudah mewabah, orang-orang sudah memiliki kesadaran tinggi mengenai korupsi. Menurut Huther dan Shah (2000), pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi program yang efektif untuk melawan korupsi adalah reformasi13

kebijakan ekonomi, kebebasan masyarakat dalam media dan independensi peradilan, efisiensi sektor publik, dan penegakan hukum. Menurut Tanzi (1998) sedikitnya terdapat empat strategi yang diperlukan dalam melawan korupsi. Pertama, adanya komitmen yang jelas serta tulus dari pemimpin untuk melawan korupsi, dimana pemimpin harus menunjukkan sikap nihil toleransi terhadap korupsi. Kedua, melakukan perubahan kebijakan untuk mengurangi keinginan korupsi, dengan menerapkan aturan atau kebijakan lain seperti penerapan insentif pajak, dan membuat aturan tersebut transparan dan tidak memungkinkan adanya penyimpangan. Ketiga, mengurangi korupsi dengan meningkatkan gaji pegawai negeri, meningkatkan insentifnya yang jika berperilaku jujur, melakukan pengendalian yang efektif, serta menerapkan penalti pada pelayan publik yang tidak jujur. Dan jika memungkinkan, strategi keempat adalah memecahkan masalah pendanaan pada partai politik. 2. Pemasaran Sosial Pemasaran sosial muncul pada tahun 1952, ketika G.D. Wiebe mengajukan pertanyaan Why cant you sell brotherhood like you sell soap?. Pertanyaan ini menggugah kenyataan bahwa pada umumnya penjual sabun lebih efektif, sedangkan penjual permasalahan sosial pada umumnya tidak efektif. Kemudian Wiebe meneliti empat kampanye sosial untuk menjelaskan kondisi atau karakteristik yang diperhitungkan pada kesuksesan / ketidaksuksesan sebuah kampanye sosial. Ia menemukan bahwa kampanye sosial yang seperti kampanye produk, lebih sukses kampanyenya (Kotler & Zaltman, 1971). Definisi pemasaran sosial menurut Kotler dan Zaltman (1971): Social marketing is the design, implementation, and control of programs calculated to influence the acceptability of social ideas and involving considerations of product planning, pricing, communication, distribution, and marketing research. Dalam perkembangannya definisi pemasaran sosial semakin luas, tidak hanya program untuk mempengaruhi proses penerimaan akan suatu ide sosial, namun juga merupakan program untuk mempengaruhi perbaikan perilaku objek pemasaran seperti yang didefinisikan oleh Andersen (1994) adalah:

14

Social marketing is the application of commercial marketing technologies to the analysis, planning, execution and evaluation of programs designed to influence the voluntary behavior of target audiences in order to improve their personal welfare and that of their society. Dalam Kotler & Roberto (1989) terdapat tipe produk sosial yang biasanya dipasarkan dalam pemasaran sosial, antara lain produk ide, produk terapan, serta produk berwujud. Gambar 3: Social Marketing Product Belief

Idea

AttitudeValue

Social Procuct Practice

ActBehavior

Tangible ObjectSumber: Kotler dan Roberto (1989) a. Produk ide (idea) sosial dapat berbentuk kepercayaan (belief), attitude (sikap), atau value (nilai). Contoh dari ide sosial dalam bentuk kepercayaan adalah Merokok dapat merusak kesehatan. Contoh dari ide sosial dalam bentuk sikap pada program keluarga berancana adalah Dua anak lebih baik. Contoh dari ide sosial dalam bentuk nilai adalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia. b. Produk penerapan (Practice) sosial dapat berbentuk tindakan (act), atau perilaku (behavior). Contoh dari penerapan sosial dalam bentuk tindakan adalah tidak merokok di SPBU. Sedangkan contoh dari penerapan sosial dalam bentuk perilaku adalah berhenti merokok. c. Produk sosial berwujud (tangible) dapat berupa alat kontrasepsi untuk program keluarga berencana.

15

Menurut Kotler dan Roberto (1989) pengukuran hasil suatu pemasaran sosial dapat dilihat dari hal-hal berikut: Perubahan perilaku Perubahan niat dalam berperilaku Perubahan pada pemahaman / pengetahuan Perubahan terhadap kepercayaan, dengan indikator perubahan sikap, opini, dan nilai Respon terhadap elemen kampanye: misal seberapa banyak orang yang memberi komentar pada blog Diketahui / tidak ada kampanye Tingkat kepuasan pelanggan terhadap informasi yang didapat Partisipasi pihak yang mendukung Perubahan kebijakan

Menurut Kindra dan Stapenhurst (1998) pemasaran sosial berperan penting dalam menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat untuk mencegah korupsi dan penggelapan uang. Dan hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, menekankan kekhawatiran korupsi terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan, meningkatkan pemahaman mengenai faktorfaktor penyebab korupsi yang terjadi di masyarakat, serta mempengaruhi perilaku mereka terhadap korupsi. Strategi kampanye anti korupsi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Adapun dua strategi menurut Kindra dan Stapenhurst (1998) yang ditekankan dalam kampanye antikorupsi antara lain: a. Peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness). Dimana program fokus untuk meningkatkan kesadaran atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi, penyalahgunaan uang rakyat, pelayanan publik yang berbelit, dan merupakan tugas rakyat untuk mengadukan tindakan korupsi dari petugas pemerintah. b. Pemberdayaan organisasi masyarakat untuk mengawasi, mendeteksi, dan menegur kiprah pejabat publik di tengah masyarakat, sesuai dengan keahlian sebagai akuntan, pengacara, akademisi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, pemuka agama, dan warga negara biasa.16

Dalam proses peningkatan kesadaran, pemahaman, maupun sikap melalui pemasaran sosial, sumber informasi dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Ada tiga sumber penting dalam mendapatkan suatu informasi (1) sumber hubungan personal, (2) sumber hubungan non-personal, (3) pengalaman diri sendiri. Sumber yang berkaitan dengan personal antara lain berasal dari tetangga, relasi, teman, dsb. Sumber yang berkaitan dengan non personal antara lain berasal dari radio, televisi, poster, surat kabar / majalah, brosur, dsb. Informasi yang diberikan melalui komunikasi personal lebih efektif dibandingkan melalui media massa. (Kotler & Roberto, 1989) 3. Frekuensi Media Media berperan penting dalam strategi melawan korupsi. Menurut Stapenhurst (2000), media tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi, penyebab, konsekuensi, serta cara penanggulangannya, tapi juga meningkatkan investigasi dan pelaporan kasus-kasus korupsi. Penelitian Brunetti dan Weder (1999) menyatakan bahwa kebebasan pers sangat penting sebagai pengendalian birokrasi yang korupsi. Hasil penelitian Brunetti dan Weder (1999) menunjukkan terdapat hubungan negatif antara kebebasan pers dengan tingkat korupsi. Semakin tinggi kebebasan pers pada suatu negara, semakin rendah tingkat korupsinya. Penelitian yang dilakukan Huther dan Shah (2000), menyatakan bahwa strategi kampanye antikorupsi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tidak relevan, karena masyarakat sudah memahami praktik-praktik korupsi. Sebaliknya strategi media dan hukum yang independen, serta partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang relevan untuk mendeteksi tindakan korupsi pada negara dengan tingkat korupsi tinggi.

4. Iklan Layanan Masyarakat Salah satu bentuk pemasaran sosial dalam mengampanyekan antikorupsi adalah iklan layanan masyarakat (ILM). Berbeda dengan iklan pada umumnya, ILM bukan sematamata pesan bisnis yang menyangkut usaha mencari keuntungan secara sepihak. Dalam Kasali (1992) sebuah ILM disumbangkan oleh media untuk kepentingan masyarakat. ILM dalam Cutlip, et al. (2011) adalah sebuah pengumuman yang mempromosikan suatu

17

program dan layanan dari pemerintah dan layanan swadaya lain, dengan tidak dipungut bayaran. Crompton dan Lamb (dalam Kasali, 1992) mendefinisikan ILM sebagai: An announcement for which no charge is made and which promotes programs activities, or services of federal, state; or local government or the programs, activities; or services of nonprofit organizations and other announcements regarded as serving community interest, excluding tune signals, routine weather announcement, and promotional announcement. Kriteria yang dipakai untuk menentukan kampanye pelayanan masyarakat sebagai ILM menurut Ad Council (dalam Kasali, 1992), adalah: Non komersial Tidak bersifat keagamaan Non politik Berwawasan nasional Diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat Diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima Dapat diiklankan Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional Dari situs www.atschool.org, juga diketahui beberapa karakteristik dari iklan layanan masyarakat antara lain: i. Bersifat persuasif dengan memperlihatkan satu sudut pandang yang jelas, dan dapat membuat seseorang melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu. ii. Bersifat menghibur dengan melibatkan pemirsa dengan berbagai media, seperti narasi, teks, wawancara, fotografi, dramatisasi, atau musik, serta menimbulkan ketertarikan. iii. Berdasarkan fakta dengan menggunakan atau mengutip data dari sumber terpercaya, serta tidak berdasarkan pada rumor atau opini tak berdasar. iv. Memiliki pesan yang jelas dan realistis, dimana pesan tersebut merupakan sesuatu hal yang dapat membuat seseorang segera melaksanakan atau mengambil sikap.18

v.

Menggunakan bahasa yang singkat, langsung pada tujuan dalam 30 sampai 60 detik.

Mehta (2000) melakukan penelitian mengenai hubungan sikap iklan terhadap efektivitas iklan. Hasil penelitian tersebut adalah responden yang memiliki sikap menyukai suatu iklan, lebih dapat mengingat dan terpengaruh oleh iklan tersebut. Penelitian ini mendukung hasil kajian sebelumnya oleh Donthu, Cherian, dan Bhargava (1992, dalam Mehta, 2000), bahwa responden yang memiliki sikap positif terhadap iklan, cenderung lebih dapat mengingat iklan dibanding responden yang memiliki sikap negatif terhadap iklan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh James dan Kover (1992, dalam Mehta, 2000) terkait dengan tingkat keterpaparan responden terhadap iklan, menyebutkan bahwa responden yang meluangkan waktu lebih banyak untuk melihat iklan, merasa iklan tidak bersifat manipulatif dan merupakan sarana belajar yang baik. Hasil penelitian Mehta (2000) menunjukkan secara rata-rata dengan tingkat kepercayaan 99%, responden yang dapat mengingat dan terpengaruh oleh iklan menyetujui: (1) bahwa iklan dapat membuat seseorang lebih up-to-date mengenai produk atau jasa yang diperlukan atau yang ingin dimiliki, dan (2) suka melihat iklan tersebut. Kemudian dengan tingkat kepercayaan 90%, responden yang dapat mengingat iklan merasa tidak setuju bahwa iklan lebih bersifat manipulatif dibanding informatif. Berdasarkan hasil penelitian Mehta (2000) dapat diindikasikan bahwa suatu iklan yang efektif, harus bisa disukai oleh pelanggan dan berguna untuk menambah informasi mengenai produk dan jasa. Dapat diambil kesimpulan sementara dari hasil penelitian tersebut, bahwa ILM antikorupsi yang menghibur dan informatif lebih disukai oleh pelanggan dan merupakan sarana pembelajaran yang baik mengenai sikap antikorupsi. 5. Modal Sosial Dalam Lin (2001) secara tegas mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan investasi hubungan sosial untuk hasil yang diharapkan. Portes (2000, dalam Salehudin, 2009) menjabarkan bahwa tujuan individu untuk menjalin hubungan dengan individu lain adalah untuk memperoleh manfaat yang akan muncul di kemudian hari. Cornwell dan Cornwell (2008, dalam Salehudin, 2009) dari berbagai literatur menyimpulkan secara sederhana mengenai modal sosial, bahwa individu dapat mengakses sumber daya melalui hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian Cornwell dan Cornwell (2008, dalam

19

Salehudin, 2009), merangkum tiga manfaat modal sosial pada individu, yaitu (1) akses terhadap informasi, (2) kendali sosial, serta (3) dukungan dan solidaritas sosial. Salehudin (2009), mengembangkan konsep modal sosial menjadi konsep jaringan sosial kekuasaan (social/network power). Konsep tersebut menekankan bahwa individu yang memiliki modal sosial dapat mengakses sumber daya melalui hubungan mereka dengan orang lain. Dan modal sosial dapat dirubah menjadi kekuasaan dengan mengakses basis kekuasaan orang lain melalui hubungan interpersonal. Modal sosial dapat berubah menjadi jaringan kekuasaan dengan tiga cara yaitu: a. Hubungan langsung dengan pemegang kekuasaan. Individu yang tidak memiliki kekuasaan secara langsung, dapat memiliki dan menggunakan kekuasaan melalui hubungan interpersonal yang baik dengan individu yang memiliki kekuasaan. Dengan meyakinkan adanya hubungan baik antara dia dengan seorang penguasa, individu tersebut dapat dituruti keinginannya oleh individu lain seperti layaknya seorang penguasa. b. Hubungan dengan individu yang akan memegang kekuasaan. Menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, tentunya membutuhkan waktu. Dan sulit sekali menjalin hubungan dengan penguasa pada saat ia sudah berkuasa. Pada umumnya usaha yang diberikan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkuasa lebih besar dan hubungan yang terjalin tidak memiliki stabilitas yang tinggi. Oleh karena itu untuk mendapat jaringan kekuasaan, individu perlu berinvestasi pada hubungan dengan individu yang memiliki prospek untuk memegang kekuasaan, sebelum orang tersebut memegang kekuasaan. Sesuai dengan prinsip high risk high return dalam berinvestasi, hubungan dengan calon penguasa dengan ketidakpastian yang tinggi untuk memegang kekuasaan di masa depan, umumnya memiliki imbal modal sosial yang tinggi saat berkuasa untuk orang yang pernah berhubungan baik dengannya. Hal tersebut berbeda dengan calon penguasa yang sudah memiliki kepastian yang tinggi untuk memegang kekuasaan.

20

c. Keanggotaan dalam kelompok sosial eksklusif yang sama dengan pemegang kekuasaan. Sumber modal sosial dapat berasal dari identifikasi dan asosiasi pada kelompok sosial eksklusif yang sama dengan antar pemegang kekuasaan, seperti klub sosial, forum, klub hobi, dsb. Sifat eksklusif dari suatu kelompok sosial, membuat keanggotaan kelompok tersebut terbatas pada orang-orang tertentu saja. Sumber modal sosial ini tidak sekuat modal sosial yang berasal dari hubungan langsung yang telah terjalin lama. Salehudin (2009) menambahkan konsep jaringan kekuasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat timur yang menekankan nilai kekeluargaan dan pentingnya hubungan jangka panjang. Sehingga tidak jarang seseorang yang memegang kekuasaan, baik formal maupun personal, bersedia memberikan akses pada basis kekuasaan yang dimiliki untuk individu yang pernah memiliki hubungan baik dengannya. Terutama jika hubungan tersebut melibatkan adanya perasaan balas budi penguasa terhadap individu yang meminta kemudahan akses.

6. Peer group Peer group merupakan cikal bakal dari suatu jaringan kekuasaan di masa depan. Peer group menurut definisi kamus encarta adalah kumpulan orang terdekat, bersifat informal, yang saling berbagi, memiliki kesamaan status dan kedekatan usia, serta memiliki keinginan untuk bepergian bersama dan berinteraksi dalam suatu kumpulan sosial. Wolf (2008) menambahkan, bahwa biasanya anggota Peer group memiliki kesamaan kegemaran, latar belakang, dan terikat dalam premis yang sama (wikipedia). Menurut Coleman (1990, dalam Halimah, 1998) peer group memiliki beberapa arti: a. Peer group dapat berarti suatu kelompok kecil yang sama usianya yang merupakan teman akrab. b. Peer group dapat juga berarti suatu kelompok yang berusia hampir sama, tidak harus menjadi teman atau sahabat akrab. c. Peer group dapat berarti satu kelompok orang-orang yang saling tidak kenal yang saling berbagi aktifitas yang sama pada tempat-tempat khusus yang kemudian21

akan menimbulkan perilaku menyimpang dan mereka lalu menggabungkan diri dengan teman-temannya yang mempunyai minat dan rasa kebersamaan. Halimah (1998), menjabarkan bahwa peer group sangat dibutuhkan oleh para remaja, karena adanya persamaan-persamaan sebagai berikut: a. persamaan usia b. persamaan kelamin c. persamaan kelas sosial d. persamaan aktivitas pada waktu luang e. persamaan minat Halimah (1998) menyatakan bahwa penerimaan yang baik dari peer group sangat penting dalam menghadapi masalah pribadi antara lain, (1) dalam pembentukan pemantapan rasa percaya diri, (2) dalam menghadapi masalah kesepian, (3) dalam menutupi rasa malu, (4) dalam menghadapi kesukaran dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Coleman (1990, dalam Halimah, 1998), anggota peer akan saling berbagi pendapat dan persamaanpersamaan. Festinger, Schacter, dan Bach (1950), menyatakan terdapat dua faktor utama pengaruh Peer group terhadap anggotanya. Faktor pertama adalah tingkat ketertarikan atau keterikatan. Faktor pertama menjelaskan bahwa kelompok merupakan tempat bernaung dalam kehidupan nyata sosial seseorang. Kuatnya sikap suatu kelompok dapat membentuk identitas seseorang. Faktor kedua adalah tingkat pengendalian Peer group terhadap individu. Peer group memiliki kemampuan untuk menengahi tujuan yang penting bagi anggotanya, melalui mekanisme dihargai, dipermalukan, atau tidak dianggap status sosialnya (Campbell, 1980). Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa peer group merupakan kelompok informal yang memiliki kesamaan karakteristik (seperti usia, kelamin, kelas sosial, aktivitas waktu luang, minat, latar belakang, dan premis). Antar anggota peer group merupakan tempat berbagi (seperti: pengalaman, pendapat, perasaan) antar anggota. Peer group juga merupakan tempat bernaung anggotanya untuk menghadapi masalah pribadi. Gatti et al. (2003) melakukan penelitian terhadap individu-individu di lebih 55 negara, untuk mengetahui sikap terhadap korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita, orang yang bekerja, kesejahteraan yang rendah, dan individu yang lebih tua,22

memiliki kecenderungan untuk menolak sikap korupsi. Hasil penelitian Gatti et al. (2003) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dari tingkat toleransi korupsi suatu daerah, dengan sikap individu terhadap korupsi. Pada daerah yang tingkat toleransi terhadap korupsi tinggi, individu yang tinggal pada daerah tersebut cenderung lebih memaklumi adanya praktik korupsi. Hasil penelitian Gatti et al. (2003) mendukung penelitian Andvig dan Moene (1990, dalam Gatti et al., 2003), yang menunjukkan bahwa keinginan seseorang untuk korupsi lebih tinggi ketika korupsi sudah mewabah, dan koruptor dapat dengan mudahnya terbebas dari hukuman, karena petugas yang berwenang juga seorang yang korup. Kemudian hasil penelitian Tirole (1996, dalam Gatti et al., 2003) menunjukkan bahwa, reputasi kelompok yang buruk dapat mempengaruhi anggotanya untuk berprilaku buruk. Penelitian yang dilakukan Sacerdote (2007) menyatakan bahwa terdapat teman sekamar mempengaruhi keputusan temannya untuk bergabung pada suatu kelompok sosial, dan dapat mempengaruhi pencapaian nilai teman sekamarnya. Keputusan untuk bergabung dalam kelompok sosial tertentu, tidak hanya dipengaruhi oleh teman sekamar, namun juga dipengaruhi oleh teman seasrama. Campbell (1980) melakukan penelitian mengenai pengaruh peer terhadap sosialisasi anak remaja. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah, semakin besar kepentingan sikap suatu kelompok, semakin besar pengaruhnya terlihat pada anggotanya. Penelitian lain mengenai peer dilakukan oleh Berten (2008). Berten meneliti tentang pengaruh peer terhadap perilaku berisiko remaja. Hasil penelitian Berten menyatakan bahwa peer tidak hanya dipengaruhi oleh sahabat karib saja, namun juga oleh peer dalam kesamaan posisi struktural. Dalam penelitiannya terhadap siswa Flemish secondary schools, menunjukkan pengaruh peer semakin kuat pada siswa tingkat 5 dibanding siswa tingkat 3. Peer dengan kesamaan posisi struktural memiliki perilaku berisiko yang sama. Pentingnya pertemanan dalam pergaulan, menjadikan peer sebagai rujukan atau panutan dalam berperilaku. Dari perspektif tersebut, dapat dilihat bahwa meniru perilaku berisiko temannya merupakan cara untuk pembuktian pada sahabat baiknya, terutama jika pengalaman berperilaku tersebut dianggap penting untuk dibagi bersama dengan temannya. Kesimpulan sementara yang diambil dari penelitian ini adalah, individu memiliki kecenderungan meniru sahabat dekatnya, terutama sahabat yang memiliki kesamaan posisi tingkatan.

23

Penelitian Manski (1993, dalam Sacerdote, 2007) menyatakan terdapat beberapa kesulitan dalam mengintepretasikan koefisien dalam pengukuran pengaruh peer. Pertama, individu secara umum dipilih kedalam lingkungan bertetangga, kelompok, atau teman sekamar. Hal tersebut mempersulit untuk memisahkan antar pengaruh peer tiap lingkungan. Kedua, jika peer merupakan teman sekamar perlu diketahui efek antar masing-masing teman sekamar secara simultan. Ketiga, akan sulit untuk membedakan secara empiris antara pengaruh peer yang dipicu oleh latar belakang individu (pengaruh kontekstual), dan pengaruh peer yang dipicu dari perilaku individu (pengaruh endogin). Penelitian Iriani (1998) mengenai pengaruh komunikasi peer terhadap prestasi belajar, diketahui bahwa sikap saling mendukung antar teman memiliki kontribusi cukup berarti dalam perolehan hasil prestasi belajar yang tinggi. Sikap saling mendukung menurut Gibb (dalam Iriani, 1998), merupakan hubungan antar pribadi yang efektif. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Tiga hal yang menunjukkan sikap saling mendukung adalah sikap deskriptif, spontan, dan provisionalisme. Deskriptif adalah sikap yang bukan evaluatif tapi menggambarkan tentang apa yang terjadi, dan menjelaskan perasaan yang dialami. Spontan adalah gaya komunikasi yang terus terang dan terbuka dalam mengutarakan pikiran. Provisionalisme adalah bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi jika keadaan mengharuskan. 7. Jenis Kelamin (Gender) Pada penelitian sikap terhadap korupsi, yang dilakukan oleh Bowman dan Giligan (2008) menunjukkan bahwa wanita cenderung tidak toleran pada skenario-skenario korupsi, dibanding pria. Penelitian dilakukan dengan memberikan responden 12 pernyataan yang terkait dengan perilaku korupsi. Hasilnya dari 12 pernyataan 9 diantaranya menunjukkan wanita lebih tidak toleran terhadap korupsi dibanding pria. Kemudian dari 12 pernyataan terdapat 4 yang secara mayoritas (lebih dari 65% responden) menyikapi pernyataan tersebut sebagai korupsi. Pernyataan tersebut antara lain: (1) Menerima uang dibawah meja untuk mengurangi kewajiban pajak (wanita 72,4%, pria 78,9%); (2) Menerima suap untuk melalaikan pekerjaan (wanita 95,3%, pria 86,8%); (3) Membayar petugas hukum untuk mempengaruhi keputusannya terhadap kasus yang kita hadapi (wanita 91,6%, pria 89,1%); (4) Mengggunakan posisi pejabat dalam rangka menjalankan bisnis pribadinya (wanita 69,8%, pria 65,1%). Penelitian Bowman dan Giligan (2008) ini mendukung24

pernyataan bahwa negara dengan tingkat korupsi rendah memiliki tingkat partisipasi wanita yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat (Dollar et al., 2001 dan Swamy et al., 1999, dalam Gatti et al., 2003). Hasil penelitian terkait dengan hubungan wanita dengan sikap korupsi, menimbulkan asumsi sementara bahwa wanita memiliki sikap antikorupsi yang tinggi juga.

8. Integritas sebagai Sikap Antikorupsi Korupsi dapat disebabkan oleh sistem yang buruk, individu yang jahat, atau kombinasi keduanya. Ketika penyebab korupsi dihubungkan dengan individu, fokus pembahasan adalah mengenai karakter, integritas, etika, pemilihan, serta pelatihan individu tersebut. Individu yang jahat harus ditangkap dan dihukum, untuk meredam orang lain untuk berprilaku sama. Ketika penyebab korupsi dihubungkan dengan sistem, fokus pembahasan adalah mengenai perubahan aturan serta prosedur pelayanan pemerintah untuk mengurangi peluang untuk korupsi, dan untuk memicu petugas untuk berperilaku baik. (Larmour, 2007) Studi mengenai etika (cara hidup yang baik) dalam berbagai hal merupakan kebalikan dari studi mengenai korupsi (bagaimana sesuatu menjadi salah). Pendapat mengenai etika dan integritas lebih dikonsentrasikan pada individu dibanding sistem. Sebagai contoh dalam salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat yang dikeluarkan oleh UK Committe, adalah integritas. Dimana pemegang jabatan dalam masyarakat tidak boleh menempatkan dirinya dibawah uang atau obligasi lainnya untuk individu atau organisasi luar yang mencari kesempatan untuk mempengaruhi mereka pada saat mereka menjalankan tugas. (Larmour, 2007) Integritas merupakan salah satu sifat yang penting dalam karakter kepemimpinan sebagai pelayan. Integritas hampir sama dengan kejujuran, menurut The American Heritage Dictionary of the English Language (1992) integritas merefleksikan kesetiaan pada keseluruhan kode moral sedangkan kejujuran lebih terkait untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Menurut Northouse (1997), integritas menggabungkan unsur kejujuran dan kepercayaan. Clawson (1999) menjelaskan bahwa integritas berasal dari empat nilai penting yaitu mengatakan kebenaran, menepati janji, kewajaran, dan rasa hormat pada individu. (Stone dan Russel, 2002)25

Studi mengenai integritas pemuda telah berkembang sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan Hunter (2010) kepada pemuda Namibia, diketahui bahwa pemuda Namibia yang telah diberikan program kampanye Zero-Tolerance for Corruption pada tahun 2008 dan 2009 memiliki sikap integritas yang tinggi. Pengukuran integritas dilakukan pada perwakilan pemuda dari 26 sekolah yang berpartisipasi dalam program kampanye tersebut. Hasil dari penelitian tersebut, dari 272 responden terdapat lebih dari 80% pemuda Namibia menunjukkan sikap dan perilaku yang taat hukum, sesuai etika, serta tidak toleran terhadap korupsi. Dalam pengukuran integritas tersebut, responden diberikan beberapa pernyataan mengenai sikap pemuda terhadap isu etika, integritas, dan korupsi. Dimana rancangan kuisioner diadaptasi dari kuisioner pengukuran Youth Integrity Index yang dikembangkan oleh Transparency International (TI). Namun penelitian ini memiliki kelemahan dari sisi responden, dimana responden tidak dipilih secara acak, namun atas usulan guru dari sekolah. Jadi, terdapat kemungkinan bahwa responden tersebut dipilih berdasarkan prestasi akademis atau perilaku sosial yang baik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Magnus et al. (2002) membuktikan bahwa negara dengan tingkat ketidaktoleransian mencontek tinggi, memiliki indeks persepsi korupsi tinggi dan sebaliknya. Penelitian tersebut dilakukan terhadap empat negara yaitu Russia, Belanda, Israel, dan USA. Penelitian ini menguatkan pendapat Ades dan di Tella (1999, dalam Gatti et al., 2003), bahwa negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Adapun dimensi integritas pemuda menurut Transparency International (dalam Hunter, 2010), antara lain: Moral dan Etika: Dimensi ini berkaitan dengan status standar moral dan etika dikalangan pemuda. Keadilan: Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan pemuda untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. Taat hukum: Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kepatuhan pemuda terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Ketidaktoleranan terhadap korupsi: Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk menolak praktik-praktik korupsi.

26

Adapun struktur dari kuisioner Youth Integrity Index yang dikeluarkan oleh Transparency International terpetakan pada tabel dibawah ini.Tabel 1: Struktur Kuisioner Youth Integrity Index - Transparency International 2008

No Komponen 1 Kognitif

Dimensi Integritas Taat hukum

Pernyataan terkait Integritas It is acceptable for my best friend to cheat in exam. Merupakan hal yang wajar bagi teman baik saya untuk menyontek pada saat ujian.

2

Kognitif

Anti korupsi

It is acceptable for leaders to do something which might be illegal as long as they can make my living better. Merupakan hal yang wajar bagi pimpinan untuk melakukan tindakan ilegal, selama tindakan tersebut membuat hidup saya lebih baik.

3

Kognitif

Moral / Etika

Being rich is more important than being honest (integral). Menjadi kaya lebih penting daripada menjadi jujur (secara utuh).

4

Kognitif

Keadilan

In order to win student club leaders election, it is acceptable to buy snacks and gifts in the campaigning process. Untuk memenangkan pemilihan ketua angkatan / organisasi kemahasiswaan, merupakan hal yang wajar untuk membelikan makanan dan hadiah pada calon pemilih saat proses kampanye berlangsung.

5

Afektif

Keadilan

Giving a gift to a teacher is a good way to get better grades. Memberi hadiah kepada guru merupakan cara yang benar untuk memperbaiki nilai.

27

No Komponen 6 Afektif

Dimensi Integritas Moral / Etika

Pernyataan terkait Integritas It is not necessary for student to specify sources of citation in case they copy articles from internet and incorporate in their own homework. Merupakan hal yang tidak penting bagi pelajar untuk mencantumkan narasumber artikel-artikel yang didapat dari internet dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri.

7

Afektif

Taat hukum

A government official can ask a special favor of the service taker/clients in return. Pejabat pemerintah boleh meminta hadiah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada klien.

8

Afektif

Anti korupsi

Even if my best friend who cheated in a test, I would report the case to the teacher/ parent / someone I trust anyway. Bahkan jika teman terbaik saya yang menyontek saat ujian, bagaimanapun juga saya akan melaporkan kasus tersebut kepada guru / orangtua / seseorang yang saya percaya.

9

Konatif

Moral / Etika

Waiting in a long queue, I would try to cut it to get to the movie faster. Saat menunggu di antrian yang panjang, saya akan memotong antrian agar dapat menonton film lebih cepat.

10

Konatif

Taat hukum

If there were no inspector /sergeant, I might not follow the traffic rules. Jika tidak ada polisi lalu lintas, kemungkinan saya tidak akan menaati peraturan lalu lintas.

28

No Komponen 11 Konatif

Dimensi Integritas Keadilan

Pernyataan terkait Integritas I would inform proper authority about someone who engages in crime and/or corruption. Saya akan menginformasikan kepada yang berwenang mengenai seseorang yang terlibat dalam kriminal dan / atau korupsi.

12

Konatif

Anti korupsi

It is acceptable for my family to get rich by abusing power or breaking the law. Merupakan hal yang dapat diterima bagi keluarga saya untuk menjadi kaya, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar hukum.

Sumber: Transparency International Korea, 2009.

9. Pengukuran Sikap Dalam suatu lingkungan dan situasi sosial, seseorang yang terlibat dalam interaksi sosial tidak dapat merasa betul-betul netral dan bereaksi tanpa rasa suka dan tidak suka terhadap mitra interaksinya. Selalu terdapat mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan menentukan kecenderungan seseorang terhadap suatu hal yang sedang dihadapi. Hal tersebut merupakan fenomena dari sikap. Fenomena sikap yang timbul terhadap suatu keadaan, juga terkait dengan pengalaman masa lalu, situasi saat ini, serta harapan di masa datang. Dalam Azwar (2003), definisi sikap dibagi kedalam tiga kelompok yaitu: 1) Definisi sikap menurut Louis Thurstone (1928), Rensis Likert (1932), dan Charles Osgood adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Dan secara spesifik Thurstone memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis (Azwar, 2003).

29

2) Definisi sikap menurut Chave (1928), Bogardus (1931), LaPierre (1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1935) adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu bila seseorang dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya tanggapan. Kemudian LaPierre (1934) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah tanggapan terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (Azwar, 2003). 3) Definisi sikap yang berorientasi pada skema triadik antara komponen kognitif, afektif, dan konatif. Pada skema tersebut komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Secord & Backman (1964), mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya (Azwar, 2003). Struktur sikap menurut Azwar (2003) terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu: 1) Kognitif Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu yang dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. 2) Afektif Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 3) Konatif Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu.30

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 2003). Menurut Sax (1980) terdapat beberapa dimensi sikap antara lain arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitas (Azwar, 2003). 1) Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah seperti setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau tidak memihak dalam menghadapi sesuatu atau seseorang sebagai objek. 2) Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. 3) Sikap memiliki keluasan, maksudnya adalah kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali aspek yang ada pada objek sikap. 4) Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan tanggapannya terhadap objek sikap. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu serta tingkat kebimbangan dalam bersikap. 5) Sikap memiliki spontanitas, hal ini terkait dengan sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikap secara spontan. Azwar (2003), memaparkan mengenai ketidakmungkinan untuk melakukan pengukuran sikap yang mencakup keseluruhan dimensi, seperti dikutip pada pernyataan berikut: Pengukuran dan pemahaman terhadap sikap, idealnya, harus mencakup kesemua dimensi tersebut diatas. Tentu saja hal itu sangat sulit untuk dilakukan, bahkan mungkin sekali merupakan hal yang mustahil. [...] Banyak diantara skala yang digunakan dalam pengukuran sikap hanya mengungkapkan dimensi arah dan dimensi intensitas saja, yaitu dengan menunjukkan kecenderungan sikap positif atau negatif dan memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap respons individu.

31

10. Pemuda Definisi pemuda dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kepemudaan dari Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENEGPORA), adalah orang yang berusia 18 35 tahun. World Health Organization (WHO) mendefinisikan pemuda dengan batas usia antara 15 34 tahun. Sedangkan menurut United Nations General Assembly usia pemuda dikategorikan antara 15 24 tahun. Menurut data statistik dari Biro Pusat Statistik (BPS) dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah sebesar 237 juta jiwa, terdapat 81,8 juta jiwa yang berusia pemuda atau setara dengan 34,4% dari seluruh proporsi penduduk Indonesia. Tabel 2 Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Indonesia 2010 Kelompok Usia 04 59 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75 + TT/Not Stated Total Laki-laki 11,658,856 11,970,804 11,659,310 10,610,119 9,881,969 10,626,458 9,945,211 9,333,720 8,319,453 7,030,168 5,863,756 4,398,805 2,926,073 2,224,273 1,530,938 1,605,817 45,183 119,630,913 Wanita 11,013,204 11,276,366 11,018,180 10,260,967 9,996,448 10,673,629 9,876,989 9,163,782 8,199,015 7,005,784 5,693,103 4,046,531 3,130,238 2,467,877 1,924,247 2,227,546 36,507 118,010,413 Total 22,672,060 23,247,170 22,677,490 20,871,086 19,878,417 21,300,087 19,822,200 18,497,502 16,518,468 14,035,952 11,556,859 8,445,336 6,056,311 4,692,150 3,455,185 3,833,363 81,690 237,641,326

Sumber: www.bps.go.id

32

Secara kualitatif Simmons (2006, dalam Supriyanto 2009) mendefinisikan pemuda sebagai sebuah tahap ketika seseorang bergerak dari suatu kondisi ketergantungan (childhood) menuju kondisi independen (adulthood). Masa transisi ini melibatkan beberapa kondisi yang unik seperti (1) bergerak dari kondisi sekolah menuju kondisi mencari kerja dan independen dalam penghasilan, (2) pindah dari rumah orang tua ke lingkungan yang baru, (3) membentuk hubungan tertutup (close relationship) diluar keluarga dan akan mempunya anak. Dalam ilmu psikologi, istilah remaja adalah orang yang berusia 13 19 tahun. Dimana remaja diartikan sebagai masa anak-anak menuju dewasa ditandai dengan perubahan fisik dan secara mental tidak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi. Adapun ciri ciri remaja yang dijelaskan dalam Supriyanto (2009), antara lain (1) mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, (2) mengalami perkembangan seksual, (3) cara berfikir kausalitas, (4) emosi yang meluap-luap, (5) mulai tertarik dengan lawan jenis, (6) menarik perhatian lingkungan, serta (7) terikat dengan kelompok. Dalam penelitian Hjulman dan Andersen (2011), disampaikan alasan organisasi World Bank dan Transparency International, untuk menjadikan pemuda sebagai target program kampanye. Pertama, pemuda dalam kelompok kolektif memiliki kekuatan besar dari segi jumlah. Hal tersebut dapat terlihat dari statistik BPS, dimana 34,4% dari penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang besar tersebut, pemuda dapat menghadirkan kekuatan tak terduga untuk mengubah masa depan. Kedua, pemuda dianggap memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan, salah satunya dengan menyuarakan keprihatinan mereka. Ketiga, pemuda sebagai pemimpin masa depan, mereka memiliki kekuatan untuk menghentikan perilaku korupsi, atau melanjutkannya. Keempat, dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, pemuda memiliki kapasitas yang lebih besar untuk belajar. Kapasitas besar tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan keahlian serta meningkatkan keinginan untuk lebih terlibat dengan masyarakat. Kelima, pemuda merupakan kelompok yang memiliki kualitas ulet, pandai, serta inventif. Pemuda juga merupakan kelompok yang memiliki energi, kekuatan, harapan, dan idealisme.

33

11. Kerangka Konseptual Model penelitian yang ingin dikaji adalah pengaruh pemasaran sosial melalui iklan layanan masyarakat dan Peer group terhadap tingkat integritas mahasiswa. Masyarakat antikorupsi dalam Renstra KPK dilihat dari tingkat integritas masyarakat tersebut. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, merupakan perwakilan dari pemuda yang dianggap memiliki intelektual serta integritas yang baik. Iklan Layanan Masyarakat (X1) Peer Group (X2) Integritas Mahasiswa (Y)

Gender (X3)

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas penelitian ini adalah iklan layanan masyarakat antikorupsi KPK, Peer group, dan Gender. Sementara variabel terikat dalam penelitian ini adalah integritas mahasiswa. Definisi konsep dari penelitian ini selanjutnya dijabarkan dalam definisi operasional sebagai dasar pengukuran. Definisi operasional masing-masing variabel diambil berdasarkan teori mengenai iklan layanan masyarakat, dan berbagai jurnal terkait dengan Peer group. Sedangkan untuk definisi integritas diambil dari berbagai jurnal yang terkait dengan integritas. Adapun indikator dari masing-masing variabel terangkum pada tabel berikut:

34

No 1

Variabel Iklan layanan masyarakat (X1)

Definisi Operasional ILM adalah pengumuman yang mempromosikan suatu program dan layanan dari pemerintah dan layanan swadaya lain, dengan tidak dipungut bayaran (Cutlip, 2011), yang disumbangkan oleh media untuk kepentingan masyarakat (Kasali,1992). -

Sub Variabel

Indikator Awareness Dilihat dari pernah / tidak melihat ILM Tingkat keterhiburan (Mehta, 2000)

Alat Ukur Kuesioner

Skala Ukur Ordinal

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat membosankan, 5 = sangat menghibur)

Tingkat kejelasan informasi (Mehta, 2000)

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak jelas, 5 = sangat jelas)

2

Peer Group (X2)

Peer group merupakan kelompok informal yang memiliki kesamaan karakteristik (seperti usia, kelamin, kelas sosial, aktivitas waktu luang, minat, latar belakang, dan premis). Antar anggota peer group

Kesamaan karakteristik (Berten, 2008, Halimah, 1998)

Tingkat kesamaan posisi, dilihat dari angkatan, organisasi, jurusan (Berten, 2008), minat, dan aktivitas pada waktu luang (Halimah, 1998)

Kuesioner

Skala Ordinal

35

merupakan tempat berbagi (seperti: pengalaman, pendapat, perasaan) antar anggota. Peer group juga merupakan tempat bernaung anggotanya untuk menghadapi masalah pribadi. 3 Gender (X3), (Bowman & Giligan) 5 Integritas (Y) Integritas memiliki empat dimensi penting antara lain, moral / etika, keadilan, taat hukum, dan ketidaktoleranan terhadap korupsi (TI, dalam Hunter, 2010). Jenis kelamin responden

Sikap mendukung (Iriani, 1998)

Tingkat deskriptif Tingkat spontan Tingkat provisionalisme

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju)

-

Pria / Wanita

Kuesioner

Skala Ordinal

Moral / Etika (TI, dalam Hunter 2010)

Tingkat kognisi Tingkat afeksi Tingkat konasi Tingkat kognisi Tingkat afeksi Tingkat konasi Tingkat kognisi Tingkat afeksi Tingkat konasi

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju)

Keadilan (TI, dalam Hunter 2010)

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju)

Taat hukum (TI, dalam Hunter 2010)

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju)

36

Ketidaktoleranan terhadap korupsi (TI, dalam Hunter 2010)

Tingkat kognisi Tingkat afeksi Tingkat konasi

Kuesioner

Skala Likert (1= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju)

37

BAB III METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian Dalam menganalisis dampak pemasaran sosial iklan layanan masyarakat kampanye antikorupsi dari KPK terhadap pemuda akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian deskriptif untuk mengukur tingkat pemahaman dan sikap setelah terpapar iklan layanan masyarakat, yang dilanjutkan dengan penelitian kausal untuk mengukur hubungan sebab akibat antara pemahaman dan sikap setelah terpapar iklan layanan masyarakat. Penelitian deskriptif menurut Malhotra & Peterson (2006) merupakan tipe penelitian konklusif yang bertujuan menjabarkan sesuatu hal seperti persepsi pelanggan serta studi perilaku. Penelitian ini biasa digunakan untuk meneliti citra, kegunaan produk, iklan, serta harga. Penelitian kausal menurut Malhotra & Peterson (2006) merupakan tipe penelitian conclusive yang tujuan utamanya memperoleh bukti mengenai hubungan sebab dan akibat. 3. Populasi dan Sampel Populasi yang diambil adalah mahasiswa FHUI. Mahasiswa dijadikan objek penelitian karena mahasiswa merepresentasikan pemuda yang memiliki tingkat intelegensi yang baik. FHUI menjadi tempat penelitian karena mahasiswa FHUI dianggap telah memahami korupsi terkait dengan konsekuensi hukumnya. Jumlah minimum sampel untuk pengujian dalam Hair et al (1987) adalah 100. Maka dalam penelitian ini akan diambil 150 responden sebagai sampel. Sampel tersebut akan ditarik dengan menggunakan teknik non-probabilitas purposive sampling. 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, iklan akan ditayangkan kepada responden yang telah terpilih sebagai sampel. Kemudian setelah iklan ditayangkan, responden akan disurvei pemahaman dan sikapnya melalui kuisioner. Kuisioner yang akan dirancang bersifat38

pertanyaan tertutup, serta pernyataan yang menyatakan kecenderungan sikap akan diukur dengan skala likert. Data yang didapat akan diolah menggunakan SPSS.

39