RENCANA PEMBANGUNAN PLTA UPPER CISOKAN PUMP STORAGE:TANTANGAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN TINDAK LANJUTNYA
Tona Indora, Arief [email protected];
[email protected]
AbstrakBerdasarkan RUPTL 2012-2021, disebutkan bahwa PLN akan
memprioritaskan pengembangan panas bumi dan tenaga air. Kedua jenis
energi ini dapat masuk ke sistem tenaga listrik kapan saja mereka
siap, walaupun dengan tetap memperhatikan kebutuhan demand dan
adanya rencana pembangkit yang lain. Pada RUPTL 2012-2021 juga
disebutkan bahwa apabila ada potensi, PLN lebih mengutamakan
pembangkit yang menggunakan energi hidro, seperti pumped storage,
PLTA peaking dengan reservoir.Potensi energi hidro sebagai energi
terbarukan di Indonesia cukup tinggi. Salah satu PLTA yang akan
dibangun oleh PLN adalah PLTA Upper Cisokan Pump Storage (PLTA
UCPS) dengan daya sebesar 1040 MW (4 x 260 MW). PLTA UCPS tersebut
akan menggunakan Bendungan Atas dan Bendungan Bawah. Lahan yang
terkena area pembangunan adalah seluas 350 Ha, yang terdiri atas
tanah milik Masyarakat dan lahan kehutanan.Pembangunan PLTA UCPS
akan menggunakan dana pinjaman pemerintah yang berasal dari Bank
Dunia (World Bank). Bank Dunia sangat memberikan perhatian terhadap
dampak yang akan timbul dari proyek-proyek yang menggunakan dana
mereka. Maksud dari langkah Bank Dunia ini adalah agar masyarakat
ataupun lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak negatif akibat
pembangunan tersebut.Makalah ini akan membahas secara umum tentang
persyaratan-persyaratan lingkungan hidup terkait dengan rencana
pra-konstruksi pembangunan PLTA UCPS, baik dari Pemerintah
Indonesia maupun dari Bank Dunia, seperti AMDAL, Land Acquisition
and Resettlement Plan (LARAP) dan Enviromental Management Plan
(EMP). Pada akhir makalah ini akan disampaikan rencana tindak
lanjut dari persyaratan-persyaratan tersebut.
Kata Kunci-PLTA, Upper Cisokan Pump Storage, AMDAL, LARAP,
EMP
I. PENDAHULUANKebutuhan energi listrik di Indonesia dari tahun
ketahun akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi
penduduk dan kemajuan ekonomi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Tahun 2012-2021, dengan proyeksi pertumbuhan
penduduk rata-rata sebesar 1,6 1,7% dan pertumbuhan ekonomi
rata-rata sebesar 6,9%, maka proyeksi kebutuhan energi listrik pada
tahun 2021 adalah sebesar 358,3 TWh (lihat Tabel 1) [1]. Kebutuhan
energi listrik tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan energi
primer, khususnya yang berasal dari fosil. Sementara itu energi
primer yang berasal dari non-fosil belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Ketidak selarasan antara kebutuhan dan ketersediaan energi tersebut
dapat menimbulkan ancaman krisis energi. Oleh karena itu pemerintah
tidak akan mengizinkan lagi pembangunan pembangkit listrik yang
akan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dalam
operasionalnya.Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta
Rajasa, untuk menghemat penggunaan BBM di Tanah Air, pembangkit
listrik yang akan dibangun tersebut harus menggunakan potensi yang
ada di daerah pembangunannya [2]. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Jero Wacik, mempunyai empat cara untuk mengatasi persoalan
energy di Indonesia. Salah satu caranya adalah mendorong secara
masif pengembangan energi baru dan terbarukan. Diantaranya adalah
panas bumi (30.000 MW), hidropower (75.000 MW) dan tenaga surya
(50.000 MW) [3].Potensi tenaga air di Indonesia menurut Hydro Power
Potential Study (HPPS) pada tahun 1983 adalah 75.000 MW, dan angka
ini diulang kembali pada Hydro Power Inventory Study pada tahun
1993. Namun pada laporan Master Plan Study for Hydro Power
Development in Indonesia oleh Nippon Koei pada tahun 2011, potensi
tenaga air setelah menjalani screening lebih lanjut adalah 26.321
MW, yang terdiri dari proyek yang sudah beroperasi (4.338 MW),
proyek yang sudah direncanakan dan sedang konstruksi (5.956 MW) dan
potensi baru (16.027 MW) [1].Berdasarkan RUPTL Tahun 2012-2021 [1],
maka PLN akan memprioritaskan pengembangan panas bumi dan tenaga
air. Hal ini dikarenakan kedua jenis energi ini dapat masuk ke
sistem tenaga listrik kapan saja mereka siap, walaupun dengan tetap
memperhatikan kebutuhan demand dan adanya rencana pembangkit yang
lain. Pada RUPTL 2012-2021 tersebut juga disebutkan bahwa apabila
ada potensi, PLN lebih mengutamakan pembangkit yang menggunakan
energi hidro, seperti pumped storage, PLTA peaking dengan
reservoir.
Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Enegri Listrik, Angka Pertumbuhan
dan Rasio Elektrifikasi [1]
II. PLTA UCPSPembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pump
Storage (PLTA UCPS), dibangun dengan tujuan utama untuk dapat
meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali dan memikul
beban puncak. PLTA ini memanfaatkan potensi tenaga air Sungai
Cisokan dan aliran sungai lain di sekitarnya yang terletak pada Sub
dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisokan daerah hulu serta berada di
daerah geografi Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat.PLTA UCPS didesain menggunakan sistem pumped
storage yang merupakan sistem PLTA yang pertama dan terbesar di
Indonesia. Dengan sistem pumped storage ini maka PLTA UCPS akan
menggunakan dua buah genangan waduk (reservoir).Waduk hulu (upper
reservoir) yang mempunyai elevasi muka air tertinggi sekitar 796,5
mdpl, dibuat dengan membendung Sungai Cirumanis (anak Sungai
Cisokan) dan akan menjadi genangan seluas 80 Ha. Sedangkan waduk
hilir (lower reservoir) dibuat dengan cara membendung Sungai
Cisokan dan akan menjadi genangan seluas 260 Ha. Elevasi muka air
yang tertinggi pada waduk hulu ini adalah sekitar 499,5 mdpl.Pada
saat beban puncak maka air dialirkan dari waduk hulu ke waduk hilir
sehingga menghasilkan listrik sebesar 1.040 MW. Sedangkan pada saat
beban dasar, maka air akan dipompakan dari waduk hilir ke waduk
hulu. Keuntungan yang akan didapat dari PLTA ini adalah pendapatan
saat membangkitkan energi listrik (saat tarif listrik tinggi karena
berada pada Waktu Beban Puncak) dikurangi dengan biaya untuk
memompakan air dari waduk hilir ke hulu (saat tarif listrik rendah
karena berada pada Luar Waktu Beban Puncak) dan dikurangi dengan
biaya operasional lainnya.
Gambar 1. Waduk Hulu dan Waduk Hilir PLTA UCPSSalah satu
kelebihan PLTA UCPS adalah memerlukan total lahan yang dibebaskan
lebih kecil dibandingkan dengan PLTA Saguling ataupun PLTA Cirata
(lihat Tabel 2.).
Tabel 2. Perbandingan PLTA dan Luas Lahan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI (PLN UIP VI) diberi
tugas untuk melalukan pengendalian kontruksi pembangunan PLTA UCPS
ini.
III. TANTANGAN LINGKUNGAN HIDUPPembangunan PLTA UCPS berada di
area yang mempunyai potensi dampak besar dan dampak penting
terhadap lingkungan hidup, baik terhadap perubahan Geologi-Fisika,
Biologi maupun Sosial-Ekonomi-Budaya. Karena dana untuk pembangunan
PLTA UCPS ini berasal dari dana bantuan Bank Dunia, maka perhatian
tentang lingkungan hidup diberikan selain oleh Pemerintah Indonesia
juga oleh Bank Dunia. Bank Dunia sangat memberikan perhatian pada
proyek yang menggunakan dana mereka terhadap dampak lingkungan yang
timbul. Bank Dunia memiliki kebijakan untuk mendukung proyek yang
akan mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan. Mengingat
sangat luasnya permasalahan lingkungan hidup terhadap pembangunan
PLTA UCPS, maka pada tulisan ini akan dipaparkan secara umum
tantangan yang ada terhadap persyaratan-persyaratan lingkungan
hidup dalam tahap pra-konstruksi pembangunan PLTA UCPS tersebut,
yaitu:3.1. AMDAL [4]Untuk pembangunan PLTA UCPS telah dilakukan
study Amdal Pembangunan PLTA Cisokan Hulu (Pump Storage) pada tahun
2007, yang kemudian dilengkapi dengan study untuk Pembangunan SUTET
500 kV (2008) dan Pembangunan Jalan Hantar, Quarry dan Fly Ash
(2011). Tantangan yang terdapat dalam dokumen Amdal pada tahap
pra-konstruksi sebagaimana terlihat pada Tabel 3. di bawah ini:
Tabel 3. Dampak Besar dan Penting Pada Tahap Pra-Konstruksi
[4]
3.2. Land Acquisition and Resettlement Action Plan
(LARAP)[5]Maksud dari penyusunan LARAP untuk rencana pembangunan
PLTA Upper Cisokan Pumped Storage adalah untuk mempersiapkan
laporan yang terkait dengan penggantian lahan dan rencana pemukiman
kembali penduduk yang lahannya digunakan oleh PT PLN (Persero)
dalam perencanaan proyek, dan sebagai materi yang akan diajukan
kepada calon penyandang dana. Adapun tujuan dari penyusunan LARAP
adalah sebagai berikut:a. Mengurangi dampak negatif pembebasan
lahan sehingga tingkat kehidupan Warga Terkena Proyek (WTP) tidak
akan menurun.b. Memberi kesempatan kepada WTP untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan.c. Mendapatkan data akurat tentang WTP dan
data lainnya sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia dan
pedoman dari pihak calon penyandang dana (Bank Dunia), sebagai
pertimbangan untuk pelaksanaan LARAP.d. Melakukan sosialisasi LARAP
kepada masyarakat berkaitan dengan pengalihan asset, penyamaan
persepsi dan perolehan masukan dari WTP.e. Menyusun arahan/usulan
umum tentang rencana pemukiman kembali bagi WTP yang dipindahkan.f.
Menyediakan mekanisme penyampaian keluhan dan prosedur pemantauan
serta evaluasi pelaksanaan LARAP.g. Menyusun kebijakan dalam
memenuhi kepentingan Peraturan Pemerintah Indonesia maupun Bank
Dunia.
Dari hasil studi LARAP tersebut terdapat beberapa hal penting
yang perlu ditindak lanjuti, antara lain sebagai berikut:3.2.1.
Respon Masyarakat Terhadap Rencana Pemukiman Kembali 3.2.2.
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) 3.2.3. Penunjukan Lembaga
Penilai Independen Berlisensi BPN3.2.4. Pembentukan Tim Perumus
Kebijakan Pemukiman Kembali (TPKP) dan Tim Pelaksana Pemukiman
Kembali (TPP)3.2.5. Pembentukan Gugus Tugas Advokasi dan Penanganan
Keluhan3.2.6. Pembentukan Pemantau Independen (IMA)3.2.7.
Penyampaian Laporan dari Institusi Terkait
3.3. Environmental Management Plan (EMP)[6]PLTA UCPS memiliki
skema rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif yang
tertuang dalam Environmental Management Plan (EMP). Rencana
Pengelolaan Lingkungan (EMP) merupakan dokumen yang memuat upaya
PLN untuk mengontrol dan meminimalkan dampak-dampak lingkungan dan
sosial berkenaan dengan aktivitas pembangunan dan operasional PLTA
UCPS. Implementasi EMP akan memastikan PLN, kontraktor, konsultan
dan perusahaan di bawah koordinasinya agar mengerjakan kegiatan
konstruksi dan operasi PLTA UCPS dengan selayaknya untuk melindungi
dan menjaga lingkungan alami dan sosial.Aspek lingkungan dan sosial
yang teridientifikasi dalam studi EMP yang harus diselesaikan dalam
tahap pra-konstruksi adalah:1. Perijinan2. Pembebasan Lahan3.
Pemukiman KembaliKetiga hal tersebut di atas akan dikaji lebih
dalam pada dokumen tersendiri yaitu studi LARAP.Selain itu,
terdapat beberapa hal yang harus disiapkan sebelum pekerjaan
pra-konstruksi dimulai, yaitu: 1. Rencana pengelolaan pembangunan
dan base camp pekerja 2. Rencana pengelolaan pembersihan reservoir
3. Rencana pengelolaan masyarakat dan sosial 4. Rencana pengelolaan
peninggalan budaya fisik 5. Rencana Pengelolaan Keragaman biota 6.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Access Road 7. Rencana
Pengelolaan Lingkungan Transmisi (pembangunan dan operasi).8.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Quarry 9. Rencana Operasional
Pengelolaan Lingkungan i. Rencana Hubungan Sosial dan Masyarakatii.
Rencana Pengelolaan Keragaman Biota iii. Rencana Pengelolaan
Bendungan dan Reservoir iv. Rencana Pengelolaan DAS
IV. RENCANA TINDAK LANJUT4.1. AMDALBerdasarkan Tabel 3.1. di
atas, maka PLN diamanatkan oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pembangunan PLTA UCPS untuk melakukan hal-hal seperti yang
tercantum pada Tabel 4.
Tabel 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan HidupPLTA UCPS Tahap
Pra-Kontruksi [4]
4.2. LARAP4.2.1. Respon Masyarakat Terhadap Rencana Pemukiman
Kembali Dari 583 kepala keluarga yang berpotensi harus pindah, 471
kepala keluarga ingin pindah sendiri dan 98 kepala keluarga (KK)
ingin dipindahkan oleh pemerintah. Langkah-langkah yang perlu
diambil adalah sebagai berikut:A. Tempat Pemukiman yang Dikelola
oleh Pemerintah1. PLN mengajukan izin ke Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Cianjur dan Propinsi Jawa Barat untuk menggunakan Kampung
Munjul, Pasir Taritih dan Nagrak Hamlets sebagai lokasi pemukiman
kembali.2. Setelah izin pemerintah diberikan, PLN melakukan studi
kelayakan dan daya dukung lingkungan kedua lokasi pemukiman kembali
tersebut.3. Kunjungan lokasi dan konsultasi tentang persepsi WTP
terhadap lokasi.4. Keputusan lokasi relokasi berdasarkan hasil
studi.5. Mendiskusikan dengan WTP mengenai desain awal rencana
pemindahan dan upaya perbaikan ekonomi sesuai karakteristik
lokal.6. Desain dan konstruksi fisik pemukiman baru termasuk
fasilitas lain yang diminta oleh WTP jika di dalam komunitas
terdapat 30 KK.7. Relokasi WTP ke lokasi pemukiman baru.8.
Pemukiman dan perlakuan untuk pemukiman baru, yang meliputi aspek
sosial-psikologis dan pembangunan ekonomi.B. Pemukiman Kembali Atas
Kemauan Sendiri1. Pemerintah harus memberikan informasi kepada WTP
mengenai rencana pengembangan lokasi yang diinginkan oleh WTP (di
wilayah sekitar proyek).2. Membimbing dan memberikan bantuan kepada
WTP yang ingin pindah atas keinginan sendiri melalui pembangunan
ekonomi skala kecil.3. Setiap kelompok WTP (minimal 30 kepala
keluarga) yang ingin pindah akan mendapatkan fasilitas jalan,
drainase dan fasilitas umum lainnya yang akan didanai oleh PLN.
Untuk merealisasikan janji ini, PLN akan membangun unit pemukiman
kembali yang dikoordinasikan dengan Tim Pelaksana Pemukiman
Kembali.4. Pemantauan pengembangan ekonomi.4.2.2. Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN akan menyerahkan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk dan menetapkan
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) di Provinsi Jawa Barat dan di tingkat
Kabupaten Bandung Barat serta Kabupaten Cianjur. Selain P2T, akan
dibetuk Tim Gabungan Pemerintah Daerah dan PLN yang tugasnya
mendaftar warga tanpa keterangan sesuai dengan pedoman Bank Dunia
OP 4.12. Tim gabungan akan melakukan inventarisasi investasi
personal milik WTP tanpa surat keterangan resmi yang mungkin
memiliki asset dalam bentuk struktur fisik atau tanaman
pertanian.4.2.3. Penunjukan Lembaga Penilai Independen Berlisensi
BPNLembaga ini akan menentukan keberhakan dengan mengikuti kriteria
LARAP, WTP tanpa surat keterangan resmi yang mungkin memiliki
investasi personal asset dalam bentuk struktur fisik atau tanaman
pertanian dan menilai asset tersebut. Lembaga ini juga akan menilai
keberhakan bantuan untuk mereka.
4.2.4. Pembentukan Tim Perumus Kebijakan Pemukiman Kembali
(TPKP) dan Tim Pelaksana Pemukiman Kembali (TPP).TPKP akan meninjau
rencana pemukiman kembali yang dibuat oleh konsultan LARAP yang
akan dijadikan kebijakan oleh Pemda terkait. TPP akan
mengkoordinasikan semua aktifitas pelaksanaan pemukiman kembali,
termasuk bantuan dan perbaikan kehidupan/pendapatan sosial ekonomi
WTP setelah proyek dilaksanakan.4.2.5. Pembentukan Gugus Tugas
Advokasi dan Penanganan Keluhan (Grievance Task Force)Gugus tugas
ini terdiri dari PLN dan para ahli yang direkrut. Tugasnya adalah
mendampingi warga atau WTP selama proyek, dan mengakomodasi serta
memfasilitasi penanganan pengaduan selama proyek. 4.2.6.
Pembentukan Pemantau Independen (Independent Monitoring
Agency)Lembaga ini berfungsi sebagai Pemantau Independen sekaligus
pelaksana evaluasi atas dampak pelaksanaan proyek secara
keseluruhan.
4.3. EMPEMP merupakan dokumen hidup. Dengan demikian maka EMP
harus dilakukan pengkinian informasi terhadap rencana pengelolaan
dan pemantauan lingkungan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
rencana semula. Selain itu perlu juga dilakukan penyusunan rencana
yang lebih implementatif jika rencana pengelolaan yang tercantum
pada EMP masih berbentuk pedoman yang bersifat secara umum.Secara
garis besar Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity
Management Plan/BMP) telah disusun dan menjadi salah satu sub-plan
di bawah EMP. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati ini
membutuhkan pekerjaan lebih lanjut untuk diselesaikan dan
diimplementasikan sebelum kegiatan konstruksi dimulai.BMP harus
memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melindungi dan
memulihkan habitat di lokasi proyek, serta melindungi dan mengelola
spesies yang terancam punah. Diharapkan penerapan BMP melalui
pendekatan yang adaptif. Hal ini mengharuskan adanya pemantauan
implementasi secara berkala, dan rencana yang fleksibel untuk
memungkinkan adanya perubahan pendekatan (tergantung pada
pelaksanaan dan permasalahan di lapangan).
V. KESIMPULANDari uraian di atas terdapat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:1. Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitan
pembangunan suatu PLTA yang menggunakan dana bantuan Bank Dunia
merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.2.
Hasil studi LARAP merupakan rincian dari upaya pengelolaan aspek
social yang dalam dokumen AMDAL dikaji tidak terlalu mendalam.3.
Dokumen EMP merupakan panduan bagi PLN, Konsultan Supervisi dan
kontraktor dalam melaksanakan kegiatan konstruksi dan operasi PLTA
UCPS. Beberapa bagian dokumen EMP harus disusun kembali untuk
memperoleh rencana yang lebih implementatif.
VI. REFERENSI[1]Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN
(Persero) Tahun 2012 2021.[2]Plasadana-Content Slution Agency,
edisi 12 Mei 2012, Pembangkit Berbahan Bakar Minyak, Sampai Di
sini., http://plasadana.com/content.php?id=1386 (diakses pada
tanggal 24 September 2013).[3]Kompas.com, edisi 21 Oktober 2013,
Empat Cara Atasi Krisis Energi ala Jero
Wacik.http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/21/1256087/Empat.Cara.Atasi.Krisis.Energi.ala.Jero.Wacik?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kekowp
(diakses pada tanggal 24 September 2013).[4]PT PLN (Persero) Proyek
Induk Pembangkit dan Jaringan jawa, Bali dan Nusa Tenggara-Proyek
Pembangkit dan Jaringan Jawa Barat, Rencana Pengelolaan Lingkungan
PLTA Cisokan Hulu (Pumped Storage). 2007.[5]PT PLN (Persero) dan
LPPM Unpad, Laporan Akhir LARAP Upper Cisokan Pump Storage. 18
Maret 2011.[6]PT PLN (Persero), Final Environmental Management Plan
Upper Cisokan Pumped Storage Hidro Power Scheme. 2011
5
