208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh

7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh

http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 1/37

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi

memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRAYITNO, bertempat tinggal di Duta Asri, Blok A, No. 8, RT 014/RW

03, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabuapten Tangerang, dalam hal

ini memberi kuasa kepada Surya Tjandra, SH.,LLM., dan kawan-kawan,

para Advokat/Tim Advokasi Federasi Serikat Buruh Indonesia,

beralamat Jalan Tipar Timur No. 1-F, RT 017/04, Semper Barat,

Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT HAND SUM TEX, yang diwakili oleh Huang Po Cheng, selaku

Direktur, berkedudukan di Jl. Moh. Toha Km 03, No. 08, Desa Galeong,

Mauk, Margasari, Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Mohammad Anwar, SH., selaku Manager Personalia dan

Umum PT Hand Sum Tex, beralamat di Jl. Moh. Toha Km 03, No. 08,

Desa Galeong, Mauk, Margasari, Karawaci Kota Tangerang, berdasarkan

surat kuasa khusus No. 03-HST/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, sebagai

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi

dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar- Dasar Gugatan:

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 17

telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan

perburuhan melalui Pengadilan Industrial;

Pasal 1 angka 1:

Hal. 1 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan

kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan;

Pasal 1 angka 17:

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di

lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

2. Hal mana dalam gugatan ini perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak

yang diikuti oleh perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Pasal 1 angka 2:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya

hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pasal 1 angka 4:

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004, menyatakan

perselisihan Hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan

Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dan perselisihan

hak wajib untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum PHI memutus perkara

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Pasal 86:

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan

perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan HubunganIndustrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau

perselisihan kepentingan;

4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, untuk selanjutnya dalam gugatan

ini disingkat PHK, antara Penggugat buruh PT Hand Sum Tex, Sdr Prayitno

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dengan Tergugat, PT Hand Sum Tex. Hal mana obyek gugatan ini

didasarkan pada tindakan pelanggaran hak kebebasan berserikat dan PHK

tanpa dasar hukum terhadap Para Penggugat melalui Surat PHK yang

dikeluarkan oleh Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:

Surat Keputusan PHK terhadap Penggugat:

Nomor : 009-HST/II/2012;

Perihal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja;

Tertanggal : 09 Februari 2012;

5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004,

perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan PHK ini telah menempuh

penyelesaian melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Tagerang. Perkara ini telah diperiksa hingga keluar Anjuran tertulis

dengan No: 567.2/317/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang pada amarnyamenganjurkan hal-hal sebagai berikut (Bukti P1):

Menganjurkan

1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Prayitno dengan Perusahaan PT.

Hand Sum Tex masih tetap berlanjut;

2. Agar perusahaan PT. Hand Sum Tex setelah menerima anjuran ini

memanggil Sdr. Prayitno untuk bekerja kembali;

3. Agar Sdr. Prayitno setelah menerima Anjuran ini segera melapor ke

perusahaan PT. Hand Sum Tex untuk bekerja kembali;

4. Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 155 ayat (2)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat menyatakan menolak Anjuran

Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Tangerang

berdasarkan surat Nomor: 01-HST/VII/2012, perihal jawaban atas anjuran

mediator pada tanggal 5 Juli 2012;

6. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan

absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk diperiksa oleh

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

B. Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap dan telah bekerja di PT. Hand

Sum Tex sejak bulan juni 1998 dibagian Packing C (Bukti P-2a) dengan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


mendapatkan Upah sebesar Rp 1.740.040,00/ bulan (satu juta tujuh ratus

empat puluh ribu Rupiah)(Bukti P-2b);

2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai

dengan apa yang menjadi kewajiban dari pekerja/buruh;

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Penggugat terpilih menjadi Ketua

Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Buruh Indonesia (Ketua PUK FSBI

PT. Hand sum Tex);

4. Bahwa semenjak terpilih menjadi Ketua serikat Buruh, Penggugat gigih

meminta kepada perusahaan agar perusahaan memenuhi hak-hak normatif

anggotanya dan menjalankan peraturan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya,

diantaranya: (Bukti P-3);

1. Perusahaan tidak memberlakukan pensiun bagi pekerja/buruh PT. HandSum Tex yang sudah memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak

pensiunnya sesuai dengan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun

2003;

2. Mutasi yang sewenang-wenang;

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang tidak sesuai dengan

program JPK yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek yang sesuai

dengan UU No. 3 Tahun 1992;

5. Bahwa upaya pemenuhan hak normatif buruh PT. Hand Sum Tex diduga

kuat membuat ”gerah” Tergugat hingga akhirnya Tergugat berupaya mencari

kesalahan Penggugat, diantaranya;

-- Pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat dituduh mencuri 1 (satu)

Dirigen Chemikal Boiler (air boiler untuk minum). Atas tuduhan

Tergugat tersebut, Penggugat diberikan skorsing pada tanggal 29

Desember 2011 sampai tanggal 2 Januari 2012 dan Penggugat akhirnya

membuat surat Pernyataan permohonan maaf kepada Tergugat dan tidak

mengulangi kembali perbuatan tersebut;

-- Pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat dituduh memakai tanda

pengenal ID Card Palsu. Atas tuduhan tersebut Penggugat dianggap oleh

Tergugat telah melakukan kesalahan berat kedua kalinya dan kemudian

Tergugat menjatuhkan Surat Skorsing pada tanggal 31 Januari 2012 yang

berlaku hingga 15 Februari 2012;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


6. Bahwa kemudian upaya solidaritas dari aliansi Serikat Pekerja/ Serikat

Buruh Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak-hak normatif di PT. Hand

Sum Tex, termasuk mengenai penerapan UMK Kota Tangerang Tahun 2012,

dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat telah memprovokasi aliansi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut dan Pengggugat diberikan surat PHK;

7. Bahwa diduga kuat bahwa alasan melakukan pelanggaran berat yang

menjadi dasar perusahaan memgeluarkan surat PHK terhadap Penggugat

tanpa dasar yang jelas, cenderung dipaksakan dan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang ada ini, sehubungan dengan aktivitas

Penggugat yang merupakan ketua aktif Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Tindakan ini jelas merupakan pemberangusan terhadap hak

keserikatburuhan Penggugat;8. Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum oleh

karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-

undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang memberi larangan

kepada Tergugat untuk melakukan PHK dengan alasan Penggugat

merupakan pengurus serikat dan menjalankan fungsinya serta hak sebagai

pengurus serikat buruh di perusahaan. Lebih lanjut undang-undang juga

menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum dan pengusaha wajib

mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang bersangkutan;

Pasal 153 ayat (1) huruf g & (2) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13

tahun 2003;

(1) Pengusa dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan

alasan:

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus

serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan

serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam

kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

kerja bersama;

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan

pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang

bersangkutan;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


9. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat

pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas

melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana

kejahatan;

Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan

atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :

a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau

melakukan mutasi;

b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;

d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 43 UU 21 Tahun 2000:

(1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00; (seratus juta Rupiah)dan paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

tindak pidana kejahatan;

10. Keputusan PHK oleh Tergugat jelas pula melanggar Konvensi International

Labour Organisation (ILO) No 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada hak

untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya UU

No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

Indonesia;

Pasal 1 Konvensi ILO No. 98:

(1) Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan

pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(2) Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-

tindakan yang bermaksud:

(a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu

serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;

(b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh

berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta

dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja

atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;

11. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat juga telah menimbulkan kerugian

bagi Penggugat, dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan

gugatan. Kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

I. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan akibat tidak diakuinya

Penggugat sebagai buruh PT Hand Sum Tex, sehingga berakibat padaterhentinya hak Penggugat untuk bekerja dan tidak jelasnya masa

depan Penggugat beserta keluarganya;

II. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat

berat bagi Penggugat dan keluarganya, karena secara tiba-tiba harus

menjadi seorang pengangguran, sementara untuk mencari pekerjaan

baru tidak mudah karena faktor usia, dll;

III. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materiil yaitu

biaya-biaya untuk mengurus kasus ini mulai dari beberapa kali sidang

mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang,

sampai dengan pengajuan gugatan maupun sidang PHI yang akan

datang di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

Serang, Banten;

Duduk Perkara:

Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendasari gugatan Perselisihan Hak yang diikuti

oleh Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara ini:

1. Tergugat yakni PT Hand Sum Tex adalah perusahaan garment yang mengerjakan

produksi pakaian bermerk diantaranya Lulu Lemon, Calvin Clein, dan Alfred

Duner yang didirikan sejak tahun 1989;

2. Perusahaan ini berdomisili hukum di Jl. Moh. Toha KM. 03, No. 08 Desa

Galeong, Mauk, Margasari Karawaci Kota Tangerang, Banten. Hasil produksi ini

dikirim ke luar Negeri, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


3. Sedangkan Penggugat adalah pekerja PT Hand Sum Tex dengan detail nama,

mulai masuk kerja, departemen kerja, dan upah per bulan sebagai berikut:

Nama : Prayitno;

Mulai Masuk Kerja : Juni 1998;

Departemen : Pack C;

Upah Per bulan : Rp 1. 740.570,00( Rp 58.019,00 X 30 hari);

Dugaan Pelanggaran Kebebasan Hak Berserikat (Pemberangusan serikat/

Union Busting) di PT. Hand Sum Tex;

1. Penggugat merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Buruh

Indonesia PT. Hand Sum Tex, selanjutnya disebut PUK FSBI PT. Hand Sum

Tex . Serikat Buruh ini berdiri pada 7 Juli Tahun 2011 di PT Hand Sum Tex.

Serikat Buruh ini dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota

Tangerang dengan nomor pencatatan 568.4/3405-Disnaker/2011 pada

tanggal 28 Juli 2011. PUK FSBI PT. Hand Sum Tex mempunyai jumlah

anggota sebanyak orang 630 orang. Berdasarkan pencatan tersebut maka

PUK PT. Hand Sum Tex mempunyai hak berorganisasi sebagaimana diatur

pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/ Serikat Buruh yaitu:

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/

serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan

industrial;

c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;

d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan

dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Bahwa selama memimpin serikat, Penggugat proaktif memper-juangkan

pemenuhan hak-hak anggotanya yang selama ini menerima berbagi

Pelanggaran dan dugaan kejahatan Perusahaan PT. Hand Sum Tex;

3.1. JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) tidak tidak sesuai dengan

program JPK yang diselenggarkan oleh PT JAMSOSTEK yang sesuai

dengan UU No. 3 Tahun 1992;

3.2. Perusahaan tidak memberlakukan pensiun bagi pekerja yang sudah

memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak pensiunnya sesuai

dengan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Kasus yang pernah terjadi:

Ibu Sukinah (anggota) ;

Umur 59 tahun, sakit keras, sudah bekerja hampir 22 tahun di bagian

cutting. Mengajukan permohonan pensiun tanggal 2 Januari 2012 dantidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan. Setelah seminggu

PUK menanyakan ke Perusahaan dan mengatakan untuk mengurus ke

Disnaker aja (diperselisihkan saja). Perusahaan hanya mau

memberikan 1 x kompensasi. Dan PUK membuat laporan pelanggaran

(No. 03/Plp/II/PUK.FSBI/2012 tentang pelanggaran UUK 13/2003

tentang Ketenagakerjaan);

3.3. Mutasi yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf

a UU No. 21 Tahun 2000;

3.4. Indikasi penggelapan iuran yang dipotong atas nama Lembaga

Kerjasama Bipartit (LKB) selama Bulan September 2011 s/d Februari

2012 ( 6 bulan x 1.000 x 810 anggota FSBI PT. Hand Sum Tex ).

( Bukti P-4a) Padahal PUK dan perangkat telah meminta untuk tidak

ada pemotongan iuran namun tidak diindahkah.(Bukti P-4b dan P-4c)

Tindakan tersebut merupakan penipuan dan penggelapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP;

3.5. Perusahaan tidak memberlakukan program pensiun bagi pekerja yang

sudah memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak pensiunnya

sesuai dengan Pasal 167 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Kasus yang pernah terjadi yakni:

Ibu Sukinah (anggota PUK FSBI) Umur 59 tahun, sakit keras dan telah

bekerja hampir 22 tahun di bagian cutting. Mengajukan permohonan

pensiun tanggal 2 Januari 2012 dan tidak ada tanggapan sama sekali


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dari Perusahaan. Setelah seminggu PUK menanyakan ke Perusahaan

dan mengatakan untuk mengurus ke Disnaker saja (diperselisihkan

saja). Perusahaan hanya mau memberikan 1 x kompensasi, kemudian

PUK membuat laporan pelanggaran (No. 03/Plp/II/PUK.FSBI/ 2012,

tentang pelanggaran UUK 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) (Bukti

P-5);

3.6. Mutasi yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf

a UU No .21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

3. Bahwa tindakan Penggugat dengan berupaya menjalankan fungsi serikat

terkait dengan jabatannya sebagai ketua, membuat adanya dugaan kuat,

Tergugat ingin mengeluarkan Penggugat dari perusahaan. Dugaan kuat

bahwa Tergugat sengaja berupaya mencari kesalahan dari Penggugat dimulai

pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat tertangkap Security ( satpam)membawa barang milik Tergugat yaitu 1 Drigen Air Chemikal boiler (air

boiler untuk minum). Padahal barang yang dibawa tersebut hanyalah air

tanah dan hal tersebut lumrah dilakukan oleh pekerja lainnya;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat menjatuhkan

skorsing pertama terhadap Penggugat sejak tanggal 29 Desember 2011

sampai tanggal 2 Januari 2012 serta Penggugat membuat surat pernyataan

permohonan maaf kepada Tergugat dan tidak mengulangi kembali;

5. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2012 Penggugat tertangkap oleh bagian

Satpam memakai tanda pengenal ID Card yang berbeda dari ID Card yang

diberikan perusahaan. Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan ID

Card yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan oleh

Penggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkan

surat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telah

melanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartu

karyawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajiban

yang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing sejak tanggal 31 Januari

2012 sampai dengan 15 Februari 2012 (Bukti. P-6);

7. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2012 Tergugat mengeluarkan Surat

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat No. 009-HST/II/2012

(Bukti-P7) dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat,

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tindakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materil

undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Surat Edaran

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005

tertanggal 7 Januari 2005 jo:

-- Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal

160 Ayat (1) sepanjang anak kalimat” ....bukan atas Pengaduan

Pengusaha”, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “...Pasal 158

ayat (1)..”, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “..Pasal 158

ayat (1)..” Pasal 186 sepanjang anak kalimat”..........Pasal 137 dan Pasal

138 ayat (1)..” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

-- Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinyatakan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi

sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

-- Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian

kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan

kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh

melakukan kesalahan berat (eks.Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat

dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

b. Apabila pekerja ditahan oleh Pihak berwajib dan pekerja/buruh tidak

dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku

ketentuan Pasal 160 Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

-- Dalam hal terdapat “Alasan Mendesak” yang mengakibatkan tidak

memungkinkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan, maka pengusaha

dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial;

8. Bahwa selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sebelum

Tergugat menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tergugat

tidak pernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan;

1) Pengusaha, Pekerja/Buruh,Serikat Pekerja/serikat buruh dan

pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan

terjadi pemutusan hubungan kerja;

2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan

kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja

wajib dirundingkan oleh pengusahadan serikat pekerja/serikat buruh

atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan

tidak menjadi anggota Serikat pekerja/serikat buruh;

9. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK

yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari

lembaga penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Dalam Pasal 155ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa selama

Lembaga Penyeslesaian perselisihan hubungan industrial belum menyatakan

putus hubungan kerja (PHK) Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat

seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti

bahwa tiada PHK tanpa Penetapan lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial;

10. Bahwa karena oleh dalam melakukan PHK terhadap Penggugat-Tergugat

tidak memenuhi ketentuan diatas maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK tersebut adalah batal demi

hukum. Artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;

11. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat dapat

dikualifikasikan sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon

berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHK No.

009-HST/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 batal demi hukum dan

selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat

pada jabatan dan kedudukan semula atau setara dengan itu;

12. Bahwa karena selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar upah

Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2)

huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PHK tersebur terbukti

bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim

menghukum Tergugat membayar Upah Penggugat sejak bulan Februari

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(tepatnya sejak PHK sepihak perusahaan pada tanggal 9 Februari 2012)

sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht ). Hal ini sesuai dengan

putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang uji materiil

Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 mengenai upah proses;

Frase “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat (karena bertentangan dengan UUD 1945) sepanjang tidak

dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.(Putusan MK, bagian

mengadili);

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menuntut kompensasi pesangon

dan jika kenyataan putusan dalam perkara a quo menghukum Tergugat

melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan

kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula maka berdasarkanPasal 606 a RV menghukum tergugat untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari terhitung

sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan

oleh Tergugat;

PHK oleh Tergugat bagian dari upaya Pemberangusan Serikat:

1. Bahwa tindakan Skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas terlebih dahulu telah merampas

rasa keadilan Penggugat dan telah menimbulkan rasa tidak aman bagi

Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan

bertentangan pula dengan ketentuan dalam konstitusi negara, perundang-

undangan nasional maupun sumber hukum internasional lainnya, yakni:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ;

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapah

hukum;

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Pasal 15 ayat (1),

yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil Dan Politik;

(1) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana

karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan

hukum nasional maupun internasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal

30;

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal

33 ayat (1)

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan

martabat kemanusiaannya;

2. Bahwa PHK terhadap Penggugat jelas merupakan pemberangusan terhadap

hak berserikat Penggugat yang menjabat sebagai ketua PUK FSBI PT. HandSum Tex. Akibat dari tindakan skorsing dan PHK sepihak tanpa alasan yang

jelas dan menjauhkan Penggugat dari lingkungan perusahaan ini telah

membuat kegiatan Serikat buruh menjadi terhambat. Hal ini bertentangan

dengan serangkaian ketentuan Nasional maupun sumber hukum

internasional yang memberi perlindungan hukum terhadap hak berserikat

buruh:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E;

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat;

Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Pasal 22 ayat

(1), (Telah Diratifikasi Oleh Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak

Sipil Dan Politik) ;

(1) Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang

lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat

pekerja untuk melindungi kepentingannya;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal

24;

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk

maksud-maksud damai;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai

politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk

berperan serta dalam jalannya;

3. Bahwa PHK Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Tergugat batal

demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1)

huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang

memberi larangan kepada Tergugat untuk melakukan PHK dengan alasan

Para Penggugat menjadi anggota dan menjalankan fungsinya serta hak

sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja di perusahaan. Lebih lanjut

Undang-undang juga menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum

dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang

bersangkutan;

Pasal 153 ayat (1) huruf g & (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003;

(1) Pengusa dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan

alasan:

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus

serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan

serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam

kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang


kerja bersama;

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan

pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang

bersangkutan;

4. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat

pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas

melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana

kejahatan;

Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :

a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau

melakukan mutasi;

b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;

d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 43 UU 21 Tahun 2000:

(1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling sedikit

Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

tindak pidana kejahatan;

5. Keputusan PHK oleh Tergugat jelas pula melanggar Konvensi International

Labour Organisation (ILO) No. 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada

hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya

UU No 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah Indonesia;

Pasal 1 Konvensi ILO No. 98:

(1) Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan

pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;

(2) Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-

tindakan yang bermaksud:

(a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu

serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;

(b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh

berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta

dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja

atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;

PHK terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


1. Bahwa PHK oleh Tergugat juga batal demi hukum oleh karena melanggar/

bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

2003 Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar

tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan

hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

2. Bahwa PHK yang dikeluarkan sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat

dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat jelas bertentangan

peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal

ini dikarenakan alasan pelanggaran kesalahan berat yang diberikan Tergugat

sebagai dasar PHK kepada Penggugat tidak sah secara hukum jika belum ada

kekuatan hukum tetap yang menyatakan benar adanya telah terjadi

pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini didasarkan dari

putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak

uji materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanyang memberikan tafsir konstitusional perihal pemaknaan kesalahan berat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

yang dijadikan dasar Tergugat untuk mem-PHK sepihak Penggugat;

3. Bahwa sejak tindakan skorsing sepihak dijatuhkan, Penggugat tidak

diperbolehkan lagi masuk ke dalam lingkungan perusahaan dan dihentikan

pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima. Terhadap

tindakan yang demikian, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)

dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai

berikut:

Pasal 155 ayat (2) dan (3) UU 13/2003:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh

harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing

kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan

kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang

biasa diterima pekerja/buruh;

4. Bahwa untuk itu, Penggugat berhak meminta Putusan Sela agar Tergugat

membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan pada

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana jelas diatur dalam

Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan sebagai

berikut:

Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004:

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak

pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera

menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/

buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan

pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

5. Bahwa terhadap upah proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat

(2) UU No 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011, Tergugat

wajib melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah proses sampai

berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004

jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 untuk

membayar seluruh upah dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat, yang

pembayarannya dihentikan sejak 9 Februari 2012 sampai dengan perkara ini

berkekuatan hukum tetap (inkracht );

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya

hukum kasasi (uit vorbaar bij vorraad ) ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan surat PHK No.009-HST/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 batal

demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terputus;

4. Mempekerjakan kembali dan menempatkan Penggugat pada jabatan, posisi, masa

kerja, dan hak-haknya semula di PT Hand Sum Tex;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menghormati hak kebebasan berserikat bagi buruh

di perusahaan dan menghormati keberadaan PUK FSBI PT. Hand Sum TEX;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan tersebut mempunyai


7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

-- Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

1). Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan kabur dan tidak jelas

(obscuur libel) karena tidak disebutkan secara jelas objek gugatannya, bahwa

gugatan penggugat dalam perihal disebutkan ”Gugatan Perselisihan Hak Yang

Diikuti Dengan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja”;

bahwa dalam persoalan perdata maupun perselisihan hubungan industrial macam

dan jenisnya banyak, apabila penggugat menyebutkan seperti dalam perihal surat

tersebut maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak sempurna.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun

2004 maka seharusnya disempurnakan dahulu;

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang

dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Lumakso, Presiden Direktur PT. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo

Sastrohadiwirjo , Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna, mohon yang terhormat

majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard );

2). Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak sistematis, tumpang tindih sehingga

menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan

a quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

3). Bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sinkron,

tidak sistematis serta tidak mempunyai hubungan kwalitas satu sama lain;

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan alias Cacat Formal ;

4) Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena tidak dilampiri dengan

risalah mediasi karena sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang No. 02

Tahun 2004 ”Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui

mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib

mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;

Bahwa meskipun telah dikeluarkan anjurkan dari Disnaker Kota Tangerang

Nomor : 567.2/3171/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang diterima oleh

Penggugat pada tanggal 02 Juli 2012 yang kemudian dijawab oleh Tergugat pada

tanggal 05 Juli 2012 yang menyatakan menolak anjuran mediator disnaker Kota

Tangerang;

Bahwa seharusnya hak Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang atas dikeluarkannya anjuran

dari disnaker kota tangerang Nomor: 567.2/3171/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012

yang tergugat terima pada tanggal 02 Juli 2012 tanpa dilampiri risalah mediasi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah untuk itu

mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk

menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard );

Mohon perkenan Majelis Hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi (putusan

Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1979 No.1343K/Sip/1975 dalam perkara:

Sayid Suyud, SH. melawan S.L. Poenwhono dan Pertamina Unit IV Balikpapan)

sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perkara ini karena gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Tim Advokasi tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( disqualificatoir);

5) Bahawa surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada Tim Advokasi bukan

merupakan surat kuasa khusus meskipun terdapat tulisan ”Surat Kuasa Khusus”

dan ”Khusus” tetapi dalam surat kuasa tersebut mempunyai arti dan makna umum

karena tidak menjelaskan pokok perselisihan yang akan diajukan gugatan ke

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten. Serta

hak penerima kuasa yang terlalu luas dan tidak jelas peruntukannya. Surat kuasa

yang bersifat umum tidaklah mencukupi, sehingga secara khusus harus

dicantumkan pihak yang bersengketa serta disebut secara konkrit pokok

perselisihan. (Prof. Dr . Sudikno Metrokusumo, SH. dalam (Hukum Acara Perdata

Indonesia; 1998 halaman 95 dan diperkuat Yurisprudensi MA tanggal 9 Desember

1970 No. 296 K/Sip /1970);

Bahwa masalah ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial

sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial terdapat perselisihan hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan; Karena jenis/macamnya Perselisihan

Hubungan Industrial tidak hanya satu maka pada Surat Kuasa Khusus Penggugat

terdapat ketidak jelasan mengenai jenis masalah ketenagakerjaan atau perselisihan

hubungan industrial;Karena tidak disebutkan sama sekali mengenai jenis/macam perselisihan

hubungan industrial dalam surat kuasa tersebut, untuk itu mohon kepada yang

terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak

menyebutkan objek gugatan sama sekali;

Bahwa menurut Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23

Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus yakni:

a. Harus berbentuk tertulis;

b. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara;

c. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan , dalam arti:

- Menyebut tegas apa yang diperkarakan;

- Sedikitnya menyebut jenis dan macam perkaranya;

Syarat-syarat di atas bersifat komulatif yang artinya jika salah satu syarat tidak

terpenuhi mengakibatkan cacatnya surat kuasa yang dengan sendirinya kedudukan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah. Dengan tidak

sahnya kedudukan penerima kuasa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima

atau semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tim Advokasi menjadi tidak sah

dan tidak mengikat;

Untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk

menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

verklaard ) karena syarat sahnya surat kuasa khusus tidak terpenuhi seluruhnya

(tidak menyebutkan objek gugatan sama sekali dan tidak menyebutkan identitas

Tergugat). Dengan kata lain bahwa Tim advokasi tidak mempunyai kedudukan

sebagai Penggugat (eksepsi disqualificatoir );

Mohon perkenan Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi (putusan

Mahkamah Agung tanggal 16 September 1975 No.116 K/Sip/1973 dalam perkara:

Marijam B Durakin lawan Siti) sebagai salah satu dasar pengambilan keputusandalam perkara ini ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang;

6) Bahwa pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena di dalam dasar gugatan

Penggugat pada angka 7 ”Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi

kewenangan relatif dan absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk

diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung”,bahwa oleh karena penggugat menunjuk yang berwenang Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, maka mohon kepada yang terhormat

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard );

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada

pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah PT. Hand Sum Tex,

yang memproduksi pakaian jadi dengan mempekerjakan ± 1800 pekerja

berkedudukan di Jalan M.Toha KM. 3 No. 08 Desa Galeong, Margasari Karawaci

Kota Tangerang;

2) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pekerja yang pernah

tercatat sebagai pekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Konvensi, yang mulai bekerja pada tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan tanggal09

Februari 2012, dengan upah terakhir sebesar Rp 1.587.660,00;

3) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, telah tertangkap oleh security

PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi), Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi)

membawa barang milik perusahaan berupa 1 (satu) derigen chemical boiler , pada

saat karyawan pulang kerja sekitar pukul 17.05 WIB. Atas Pencurian tersebut

dibuat berita acara;

4) Bahwa Pada hari kamis tanggal 29 Desember 2011, perusahaan (Penggugat

Rekonvensi) menjatuhkan sanksi skorsing kepada Sdr. Prayitno (Tergugat

Rekonvensi), dari tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 2 Januari 2012, surat

skorsing ditandatangani. Dan Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi) membuat surat

pernyataan yang pada pokoknya, permohonan maaf dan tidak mengulangi

perbuatan dan kesalahan serta bersedia menjaga hubungan kerja yang harmonis;5) Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2012, telah tertangkap oleh security

PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonpensi), Sdr. Prayitno (Tergugat

Rekonvensi), yang memakai tanda pengenal/ID Card yang bukan dibuat oleh

perusahaan, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti ID Card tersebut

palsu. Atas dugaan pemalsuan tersebut dibuat berita acara oleh security

perusahaan;

6) Bahwa Terhadap kejadian pelanggaran berat untuk yang kedua kalinya perusahaan

(Penggugat Rekonvensi) akan menjatuhkan skorsing namun Sdr. Prayitno

(Tergugat Rekonvensi) menolak menandatangani surat skorsing tersebut. Atas

penolakan skorsing maka. Pada hari senin tanggal 6 Februari 2012, perusahaan

membuat surat Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dan

permohonan mediasi;

7) Bahwa setelah perusahaan (Penggugat Rekonvensi) memperselisihkan ke disnaker

kota tangerang, Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi) yang kebetulan juga sebagai

ketua serikat pekerja melakukan provokasi kepada pekerja lain dengan

menyebarkan issu bahwa perusahaan telah memPHK dirinya secara sepihak dan

semena-mena, sehingga pekerja yang tidak mengerti permasalahan tersebut

terpengaruh, dan Pada hari kamis tanggal 9 Februari 2012, ada kegiatan sosialisasi

tentang pemberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Tangerang, yang

dilakukan Aliansi Serikat Pekerja Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut

bersifat sosialisasi kepada perusahaan perusahaan yang ada di kota Tangerang

dengan cara pawai dan orasi ke seluruh wilayah kota Tangerang. Namun kegiatan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tersebut telah disusupi oleh kepentingan Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi)

dengan memberikan informasi yang menyesatkan kepada Aliansi Serikat Pekerja

bahwa perusahaan telah memPHK secara semena-mena dan tanpa alasan, sehingga

Aliansi Serikat Pekerja datang ke PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi)

dengan memblokir dan menutup pabrik dengan mobil komando dan berorasi,

sehingga mengganggu aktifitas dan kegiatan perusahaan Penggugat Rekonvensi

serta menimbulkan kerugian materil dan immateril atas aksi demontrasi illegal

tersebut;

8) Bahwa setelah diadakan pertemuan antara aliansi berserta Sdr Prayitno (Tergugat

Rekonvensi) dengan perusahaan PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi),

yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menjelaskan duduk persoalan

terjadinya skorsing terhadap Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno), atas penjelasan

yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (Perusahaan) tersebut maka AliansiSerikat Pekerja dapat mengerti dan menyampaikan permohonan maaf karena telah

salah menerima informasi dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada

pihak perusahaan;

9) Bahwa Terhadap kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi (perusahaan) merasa

cukup alasan bahwa Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno) telah juga

memprovokasi pihak luar untuk mengganggu stabilitas dan ketenangan bekerja,

maka pada saat itu juga Penggugat Rekonvensi (perusahaan) membuat surat

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno),

Karena telah melakukan pelanggaran berat yang dapat diPHK berdasarkan Pasal

46 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Hand Sum Tex dengan SPTP PT.

Hand Sum Tex, karena alasan kemanusiaan Penggugat Rekonvensi belum

melaporkan tindak pidana pencurian dan pemalsuan yang dilakukan Tergugat

Rekonpensi kepada pihak kepolisian;

10) Bahwa tidak terima dengan keputusan PHK perusahaan (Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi) tersebut maka Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi) terus melakukan provokasinya dengan anggota FSBI agar dapat

melakukan penekanan terhadap perusahaan (Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi) ;

Maka pada tanggal 13 Februari 2012, FSBI PT.Hand Sum Tex mengajukan surat

pemberitahuan Mogok Kerja No.04/PMB/PUK.FSBI/ II/2012, yang akan

dilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25, 27, 28, dan 29 Februari 2012 selama 6

(enam) hari. Dan mogok kerja tersebut terjadi menuntut agar Sdr. Prayitno

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dipekerjakan kembali. Terhadap

pelaksanaan mogok kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 142 ayat (2) Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jo. Kepmennakertrans No.

KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Dengan

tidak melaksanakan sesuai ketentuan dan tatacara mogok kerja sehingga mogok

kerja tersebut illegal/tidak sah, serta telah menimbulkan kerugian baik secara

materil maupun immateril yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan perkara

tersendiri kepada Pengadilan Negeri Tangerang atas Perbuatan Melawan Hukum

yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan

putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi (Putusan Sela):

-- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Atau:

-- apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Serang berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 46/PHI.G/2012/ PN.Srg.,

tanggal 6 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

-- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

-- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi;

I. Dalam Provisi;

-- Menolak permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


II. Dalam Pokok Perkara;

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat

diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 317.000,00 (tiga ratus

tujuh belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6

Februari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

19 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/

PHI.G/2013/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Serang pada tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret

2013, kemudian oleh Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada

tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

I. Dalam Provisi

A. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait Surat Skorsing Nomor 031,

Tertanggal31 Januari 2012

1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak Permohonan

Provisi Penggugat untuk seluruhnya";

2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 43, dalam pertimbangannya hakim

menjelaskan

"----Menimbang bahwa bukti P-6 berupa surat skorsing atas nama Prayitno

No. 031, Tangerang, 31 Januari 2012 dari bukti ini diperoleh fakta bahwa

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


perusahaan telah membuat skorsing kepada Penggugat (Prayitno) atas

pelanggaran Tata Tertib Perusahaan berdasarkan laporan dari security pada

hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 dimana Prayitno (Penggugat)

menggunakan tanda pengenal/ID Card yang tidak standart (ID Carel palsu)

yang bukan dibuat oleh Perusahaan sebagaimana (Bukti T-5) akan tetapi

surat

skorsing tersebut tidak ditandatangani sehingga diragukan keabsahannya

dengan demikian bukti P-6 tersebut harus dikesampingkan hal ini

bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Laela Syamsi

yang menyatakan "pernah mendengar, HRD memberikan sanksi skorsing

kepada saudara Prayitno (Penggugat) dan Penggugat tidak mau tanda

tangan dan, kemudian HRD mencatatkan perselisihan itu ke Dinas Tenaga

Kerja";3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan a quo halaman 41, dalam

pertimbangannya Hakim menjelaskan:

"----Menimbang bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas, oleh karena

tidak ternyata tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat oleh Tergugat

sebagaimana tuntutan dalam Provisi karena Tergugat telah melakukan

tindakan skorsing terhadap Penggugat oleh karenanya permohonan putusan

provisi yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan

haruslah ditolak";

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas,

Judex Facti telah menyangkal adanya surat skorsing Nomor 031, tertanggal

31 Januari 2012 (Bukti P-6), padahal Termohon Kasasi mengakui adanya

surat skorsing a quo, hal ini dibuktikan selama proses persidangan

Pengadilan Hubungan Industrial Termohon Kasasi tidak pemah

menyangkal surat skorsing a quo;

5. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menolak menandatangani surat skorsing

a quo, faktanya Pemohon Kasasi sudah dilarang untuk masuk dan bekerja

oleh Termohon Kasasi per tanggal dikeluarkannya surat skorsing a quo

hingga saat ini;

6. Bahwa terlebih lagi dalam pemeriksaan saksi Laela Syamsiah yang

diajukan oleh Termohon Kasasi menerangkan:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


"Bahwa saksi mengatakan tanggal 9 Februari 2012, demo itu bukan dalam

rangka ada PHK, (belum ada PHK), saat itu posisi saudara Prayitno dalam

keadaan diskorsing" (Putusan a quo halaman 35);

7. Bahwa dengan dibayarkannya upah Pemohon Kasasi (Bukti P-2b)

tertanggal 1 - 8 Februari 2012 yang notabene berada dalam masa skorsing

dalam surat skorsing a quo, maka Termohon Kasasi secara langsung

mengakui dan menjalankan surat skorsing a quo;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut surat skorsing a quo seharusnya

dinyatakan sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 155 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan");

B. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terkait dengan Upah Proses

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan hukum mengenaikewajiban Termohon Kasasi dalam membayarkan upah Pemohon Kasasi

selama proses perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap (Upah

Proses) seperti yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

yang menyatakan:

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

melaksanakan segala kewajibannya";

2. Bahwa terkait dengan pemaknaan Upah Proses Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan No. 37/PUU-IX/2011, yang dibacakan dalam sidang Pleno

Putusan MK tertanggal 19 September 2011 telah menjelaskan secara

konstitusional perihal kewajiban Pengusaha untuk membayar upah Pekerja/

Buruh selama proses perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sampai


Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37IPUU-IXl2011 halaman 37:

"Menurut Mahkamah, frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2)

UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada

yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat

pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai

perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai

perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus

menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru

memperoleh kekuatan hukum tetap";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo Putusan MK

No. 37/PUU-IX/2011 dan fakta bahwa Pemohon Kasasi dilarang untuk

masuk dan bekerja oleh Termohon Kasasi per tanggal dikeluarkannya surat

skorsing a quo hingga saat ini, maka demi hukum Termohon Kasasi wajib

melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah proses sampai


II. Dalam Pokok Perkara

A. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait keabsahan Surat Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) No.009-HST/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012

1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya";

2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 46, dalam pertimbangannya Hakim

menjelaskan:

"------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) PKB PT. Hand

Sum Tex Garment Indonesia periode Tahun 2011-2013 sebagaimana Bukti

T-8 "Pelanggaran yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja"

sehingga pengertian pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemutusan

hubungan dalam perkara

a quo berbeda dengan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

akibat kesalahan berat uang merupakan perbuatan pidana sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/ atau

milik perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga

merugikan perusahan;

Dengan demikian Surat Keputusan No.009-HST/II/2012 tertanggal 9

Februari 2012 tentang PHK terhadap Prayitno sah menurut hukum;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, Judex Facti telah

menyatakan sah menurut hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No.009-HSTIII/2012, tertanggal 9 Februari 2012 (Bukti P-7) berdasarkan

Pasal 46 ayat (3) PKB a quo jo. Pasal161 UU Ketenagakerjaan;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


4. Bahwa Judex Facti salah menggunakan Tata Tertib PKB a quo, Pasal 46

ayat (3) PKB a quo jo. Pasal 161 UU Ketenagakerjaan sebagai dasar

hukum PHK;

a. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 46, dalam pertimbangannya

Hakim menjelaskan Pasal 46 ayat (3) PKB

a quo menjadi dasar berlaku dan sahnya PHK a quo;

b. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 45, dalam pertimbangannya

Hakim menjelaskan

"...... Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang termasuk

pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan yang dapat mengakibatkan

pemutusan hubungan kerja, sebagaimana Pasal 161 UU

Ketenagakerjaan......";

c. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut di atas Judex Facti mendasarkanTata Tertib PKB a quo, Pasal 46 ayat (3) PKB a quo jo. Pasal 161 UU

Ketenagakerjaan sebagai dasar sahnya surat PHK a quo;

d. Bahwa Pasal 46 ayat (3) PKB a quo memiliki substansi yang sama

dengan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, dimana Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang

hak uji materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan telah memberikan tafsir konstitusional perihal

pemaknaan "Kesalahan Berat";

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003

"Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon

bahwa Pasal158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945

khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala

warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan

pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja

telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui

putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup

hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti

yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang

berlaku";

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


e. Bahwa dalam proses persidangan Termohon Kasasi tidak dapat

membuktikan adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum

tetap sebagai dasar Surat PHK a quo;

f. Bahwa dengan demikian Pelanggaran Berat yang merupakan dasar PHK

dalam Surat PHK a quo tidak bisa secara langsung digunakan sebagai

dasar PHK;

g. Bahwa dengan demikian dasar penggunaan Pasal 46 ayat (3) PKB a quo

sebagai dasar PHK seharusnya tidak sah menurut hukum;

h. Bahwa Pasal 161 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

"(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang


kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan

kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-

masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali

ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama;

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan

alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang

pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

penghargaan masa kerja sebesar

1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian

hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

i. Bahwa dengan tidak dapat digunakannya Pasal 46 ayat (3) PKB a quo

seharusnya juga berlaku mutatis mutandis kepada Pasal 161 UU

Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan sebagai dasar PHK;

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

seharusnya Surat PHK a quo tidak sah demi hukum dan memerintahkan

kepada Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pemohon

Kasasi pada jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya seperti semula;

B. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait dwangsom

1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya";


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 48, dalam pertimbangannya Hakim

menjelaskan

"----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada

kenyataannya Petitum ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 dinyatakan ditolak,

maka Petitum ke 6 (enam) ini tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah

ditolak";

3. Bahwa pengertian uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum

(sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan

Praktek Karangan Lilik Muliyadi, SH. MH. 2001);

a) Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa

(dwangsom /astreinte) sebagai: "sejumlah uang yang ditetapkan dalam

putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal

sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakanhukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik

berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau

setiap pelanggaran";

b) Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-

Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan: "suatu

hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi

hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk

menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman

pokok";

c) Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah:

"suatu jumlah uang yang ditetapkan Hakim yang dibebankan kepada

terhukum berdasarkan atas putusan Hakim dalam keadaaan ia tidak

memenuhi suatu hukuman pokok";

4. Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak menuntut kompensasi pesangon,

Surat PHK a quo tidak sah demi hukum dan memerintahkan kepada

Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi pada

jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya seperti semula, maka untuk

menjamin agar Termohon Kasasi menjalankan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo maka Termohon Kasasi

berdasarkan Pasal 606 a RV diwajibkan membayar uang paksa

(dwangsong) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


juta Rupiah) perhari hingga dijalankannya putusan yang telah memperoleh


Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat:

mengenai keberatan ad. A dan ad. B:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

saksama memori kasasi tanggal 1 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 18

Maret 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti T-1 dan T-2

berupa Berita Acara Kejadian tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Skorsing

tanggal 29 Desember 2011 yang menyebut Penggugat telah melakukanpelanggaran tanpa menyebut mendapat Surat Peringatan ke berapa sesuai Pasal 46

Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

2. Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul

Rohman sebagai security yang menerangkan bahwa dalam botol derigen isinya

hanya air sehingga tidak patut apabila dikualifikasikan melakukan pelanggaran

berat, namun patut dan adil apabila perbuatan Penggugat tersebut mendapat surat

peringatan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Teguran Lisan angka 6

Perjanjian Kerja Bersama (PKB);3. Bahwa kemudian sesuai bukti T-5 Penggugat melakukan pelangaran kembali

berupa menggunakan tanda pengenal yang tidak sebagaimana mestinya adalah

merupakan perbuatan yang dapat diberi peringatan saksi Surat Peringatan

Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Surat Peringatan Pertama angka 1

Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

4. Bahwa sesuai bukti P-4.b, P-4.c dan P-5, Penggugat adalah Ketua Serikat Pekerja

di Unit Perusahaan Tergugat dan pada saat sebelum Penggugat di PHK Penggugat

telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya sebagai PengurusPekerja sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terkait dengan kegiatan

sebagai Pengurus Serikat Pekerja, karenanya Penggugat harus mendapat

perlindungan dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo

Pasal 1 Konvensi ILO No. 98 tentang Hak-Hak Dasar daripada Hak Untuk


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Berorganisasi dan Berunding Bersama jo Rekomendasi ILO No. 143 Tahun 1971

tentang Perwakilan Pekerja, namun terhadap pelanggaran yang dilakukan

Penggugat tetap mendapat sanksi yaitu Surat Peringatan Pertama;

5. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat

tidak sah, namun di sisi lain Penggugat juga melakukan pelanggaran, maka patut

dan adil tuntutan dalam provisi dikabulkan sebagian, yaitu menghukum Tergugat

membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima terhitung sejak putusan

kasasi diterima sampai dengan Penggugat dipekerjakan kembali;

6. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak berkenaan untuk membayar sejumlah

uang, maka tuntutan atas uang paksa (dwangsoom) beralasan untuk dikabulkan

dan nilainya dianggap cukup adil sebesar

Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) / hari jika terlambat melaksanakan keputusan;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis Dr. Horadin Saragih,

SH.,MH. mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti /Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Serang telah benar menerapkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

terhadap peristiwa hukumnya, karena Pekerja/Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran

yaitu:

1) Tanggal 28 Desember 2011, Jam 17.05 WIB tanpa izin dan surat pengantar, keluar

barang dari perusahaan membawa barang milik perusahaan berupa 1 (satu) derigen

chemical boiler pada saat karyawan pulang kerja (vide bukti T-1);

2) Tanggal 27 Januari 2012 menggunakan Kartu Pengenal/ID Card yang tidak standard

yang bukan dibuat di Perusahaan (vide bukti T-5);

3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran a quo telah memenuhi pelanggaran sebagaimana

diatur dalam Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yang berlaku

dari tahun 2011-2013, dan bukan kesalahan berat;

4) Bahwa lagi pula pada hakikatnya keberatan tersebut mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,

adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah

Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi: PRAYITNO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/PHI.G/2012/PN.Srg.,

tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan

amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRAYITNO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Serang Nomor 46/PHI.G/2012/PN.Srg., tanggal 6 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

-- Menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima kepada

Penggugat terhitung sejak putusan kasasi diterima sampai dengan Penggugat

dipekerjakan kembali oleh Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Menyatakan tindakan Tergugat memutus hubungan kerja kepada Penggugat

batal demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

putus;

4. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;

5. Menghukum Penggugat menerima Surat Peringatan Pertama dari Tergugat;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menghormati hak kebebasan berserikat bagi

buruh di Perusahaan dan menghormati keberadaan PUK FSBI PT Hand Sum

Tex;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) / hari jika lalai melaksanakan isi

putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Provisi:

-- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:’

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat

diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh

Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota K e t u a

ttd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

ttd/ Dr. Horadin, SH.,MH.

Panitera Pengganti Untuk Salinan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

n e


ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002


Documents

208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh