2011-2-00398-AK Bab4003

61

00BAB IV

PEMBAHASAN

IV. 1 Analisis Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Antara Perusahaan

Milik Negara (Pemungut) dan Perusahaan Swasta.

Pada dasarnya perlakuan untuk Pajak Pertambahan Nilai kepada setiap

perusahaan memiliki banyak kesamaan seperti persamaan tarif dan sama-sama

menyetorkannya ke Kas Negara namun terdapat perbedaan dalam beberapa perlakuan

terhadap aspek yang memberikan perbedaan kepada perusahaan yang dimiliki oleh

pemerintah dan perusahan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

PT. Pipa Mas Putih yang bergerak diindustri pengadaan barang untuk industri,

seperti Industri pengadaan barang perminyakan dimana salah satu rekannya adalah

Pertamina EP, Chevron dan KPS Migas lainnya atau perusahaan industri lainnya yang

membutuhkan pipa saluran yang berukuran besar dan berteknologi tinggi untuk

mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut dimana didalam setiap penyerahan

barang yang dilakukan mengandung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan ke

Kas Negara berdasarkan S-348/PJ.03/2005 dijelaskan Pertamina merupakan Industri

Pertambangan yang mengikuti PMK Nomor 11/PMK.03/2005, yang mana harus

menyetor, memungut dan melaporkan sesuai dengan UU No.18 pasal 1 angka 27 .

Berdasarkan Analisis yang diakukan dalam PT. Pipa Mas Putih mengenai

perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai antara perusahaan yang kepemilikannya

milik negara dan perusahaan yang kepemilikannya adalah milik swasta sebagai berikut.

62

Tabel IV.1

Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Milik Negara

(Pemungut) dengan Perusahaan Milik Swasta.

Keterangan

Perusahaan Milik Negara

(Pemungut)

Perusahaan Milik Swasta

Sistem Pemungutan Dipungut oleh perusahaan perusahaan

yang telah dikukukan sebagai

pemungut atau milik negara.

(Pertamina EP, Chevron).

Dipungut oleh PKP yang melakukan

penyerahaan Barang Kena Pajak.

Dipungut oleh perusahaan (PT. Pipa

Mas Putih).

Peraturan • Undang- Undang Nomor 18 tahun

2000 PPN.

• Perubahan ketiga Undang-Undang

No 42 Tahun 2009 PPN

• PMK Nomor11/PMK.03/2005.

• PMK Nomor 73/PMK.03/2005

• Diatur dalam Undang- Undang

Nomor 18 tahun 2000 PPN.

• Perubahan ketiga Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009

PPN

Birokrasi • Diatur dalam Perpres Nomor 54

tahun 2010.

• Diatur dalam Peraturan Menteri

KeuanganNo.134/PMK.06/2005

tentang Pedoman Pembayaran

Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

• 170/PMK.05/2010 Tentang

Sebagian besar perusahaan

melakukan proses birokrasi dalam

pembayaran tiap transaksi dengan

• Menerbitkan formulir

pembelian dan penjualan

• Penerbitan invoice dan

• Faktur pajak

Hal tersebut dilakukan dengan

63

Penyelesaian Tagihan Atas

BebanAnggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Pada Satuan

Kerja.

bagian- bagian yang saling terkait

dalam satu perusahaan.

Pembuatan Faktur Pajak Pembuatan Faktur Pajak pada

perusahaan Rekanan Pemerintah atau

kepada Rekanan perusahaan yangn

telah dikukuhakan sebagai pemotong

diatur dalam

-PMK Nomor 11/PMK. 03/2005

Pasal 5 ayat 1, Pasal 2

- PMK Nomor. 73/PMK.03/2010

Pembuatan Faktur Pajak diataur

dalam pasal 6 (mengikuti mekanisme

umum)

Pembuatan faktur pajak mengikuti

mekanisme umum yang diatur dalam

Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai

Status Pengusaha Pemungut Pengusaha Kena Pajak Biasa

Tarif 10% 10%

Kode Transaksi 03 01

Sumber : Data diolah dari literatur

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam

perbandingan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai antara Perusahaan yang dimiliki oleh

pemerintah dan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pemungut yakni Chevron

dengan perusahaan yang dimiliki Swasta yang berstatuskan PKP biasa. Dalam Wajib

Pajakditemukan beberapa aspek yang membedakan dan telah diaplikasikan ke

perusahaan yakni disetiap terjadinya transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak jika

64

melakukan transaksi dengan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan

pemungut seperti Pertamina EP (Eksplorasi Produksi) dan Chevron menyetorkan PPN

terutangnya kepada perusahaan yang yang telah dikukuhkan sebagai pemungut beserta

jumlah uang yang terdapat dalam transaksi, kemudian Wajib Pajak akan mencantumkan

jumlah PPN yang telah disetorkan kepada pemungut kedalam PPN Keluaran dengan

disertai Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). Namun jika Wajib Pajak melakukan

transaksi penyerahaan barang dengan perusahaan swasta yang berstatuskan PKP biasa

maka perusahaan akan menerima pembayaran atas transaksi tersebut beserta PPN

keluaran dengan bukti invoice dan Faktur Pajak.

Pada dasarnya peraturan yang mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

terhadap perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan yang telah

dikukuhkan sebagai pemungut sama dengan perusahaan yanng dimiliki swasta, namun

terdapat peraturan khusus untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang

berstatuskan pemungut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK. 03/2005

yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.03/2010.

Perbedaan yang cukup jelas terdapat dalam proses pembuatan dan penyetoran

Faktur Pajak seperti yang telah dijelaskan dalam tabel IV.1 bahwa terdapat perbedaan

dalam pembuatan Faktur Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor

11/PMK. 03/2005 yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor

73/PMK.03/2010 dan batas akhir pelaporan SPT Masa yang pada PMK sebelumnya

paling lambat akhir bulan berikutnya kemudian diatur menjadi akhir bulan bersangkutan

atau sebelum pembayaran pajak terutang ke kas negara, namun perlakuan Pajak

Pertambahan Nilai kepada perusahaan Milik swasta mengikuti mekanisme pemungutan

65

yang diatur dalam Undang-Undanga nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan

Nilai yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu perbedaan juga terjadi dalam birokrasi perusahaan dalam pembayaran, jika

melakukan transaksi dengan perusahan negara maka terdapat birokrasi yang berbeda

dengan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Birokrasi kepemerintahan

untuk pelunasan transaksi yang dilakukan diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010

dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan

Atas BebanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Dimana

membutuh waktu yang cukup lama dalam proses pencairan dana untuk melunasi tagihan

dan sistem yang cukup rumit. Namun jika dengan perusahaan yang dimiliki oleh

perusahaan biasa lebih sederhana karena perusahaan biasa saling terkait tanpa harus

melalui prores yang panjang dalam pencairan dana untuk pelunasan transaksi yang

dilakukan.

Dalam pembuatan Faktur Pajak juga terdapat perbedaan yang diatur dalam PMK

Nomor 11/PMK. 03/2005 Pasal 5 ayat 1, Pasal 2 dimana terdapat perbedaan tanggal

dalam pembuatan Faktur Pajak dan juga penyertoran SPT Masa jika melakukan

transaksi dengan perusahaan yang memiliki status pemungut yang memiliki kelonggaran

waktu namun dengan diubahnya PMK Nomor 11/PMK. 03/2005 menjadi PMK Nomor

73/ PMK. 03/2010 yang berlaku sejak 1 April 2009 yang menyeragamkan waktu dalam

pembuatan Faktur Pajak dan penyertoran dan pembayaran SPT Masa PPN kedalam

66

Mekanisme Umum yang ada dalam Undang-Undang PPN yang berlaku tanpa ada

pengecualian dalam hal pembuatan Faktur Pajak dan penyetoran serta pelaporan SPT

Masa PPN.

Status pengusaha dalam Perpajakan juga terdapat perbedaan, yakni perusahan

yang dimiliki oleh pemerintah memiliki status sebagai pemungut yang telah dikukuhkan

dan diberikan nomor identitas sebagai pemungut namun dalam praktek terdapat

pemungut yang lainnya seperti Chevron yang telah dikukuhkan sebagai pemungut

walaupun perusahaan tersebut bukan dimiliki oleh negara. Status tersebut memiliki

beberapa keistimewaan yang telah dijabarkan dalam tabel sebelumnya yang

membedakan dengan perusahaan yang berstatuskan Pengusaha Kena Pajak Biasa.

Tarif yang diberlakukan dalam Pajak pertambahan nilai baik kepada perusahaan

yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan pemungut tetap sama dengan tarif yang

diberlakukan kepada perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta yang

berstatuskan Pengusaha Kena Pajak yakni sebesar 10%.

Kode transaksi yang digunakan dalam pembuatan Faktur Pajak jika melakukan

kegiatan penyerahan dengan perusahaan yang dimiliki pemerintah atau perusahaan yang

berstatuskan pemungut adalah 03. Seperti contoh : kode Faktur Pajak penyerahan

dengan Pertamina EP : 030-001.09.00000073. dan Chevron : 030-002.09.00000094.

Jika melakukan kegiatan transaksi dengan perusahaan milik swasta yang statusnya

sebagai Pengusaha Kena Pajak Biasa menggunakan kode transaksi dalam Faktur Pajak

adalah 01. Seperti contoh : kode Faktur pajak penyerahan dengan PT. Budi Indah Abadi:

010.000-10-0000064.

67

Kode tersebut merupakan identitas dalam Faktur Pajak dengan siapa perusahaan

melakukan penyerahan.

IV. 2 Analisis Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pipa Mas Putih adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan

Manufaturing dan pengadaan barang untuk industri pertambangan, pembangunan dan

industri-industri lainnya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur dengan Nomor Pokok

Pengusaha Kena Pajak (NPPK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama

yaitu 01.062.048.2.001.000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan mempunyai

hak dan kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus

dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat

dikreditkan atau meminta kembali kelebihan (restitusi) dalam hal Pajak Masukan lebih

besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau

menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Pipa Mas Putih yang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki rekan

bisnis dari perusahaan yang kepemilikannya adalah milik negara yakni Pertamin EP dan

perusahaan yang kepemilikannya adalah milik swasta seperi Chevron dan perusahaan

industri lainnya baik yang merupakan KPS Migas atau industri lainnya. Hal tersebut

menimbulkan perbedaan perlakukan dalam Pajak Pertambahan Nilai.

Saat penyerahan Barang Kena Pajak terdapat Pajak yang terutang sedangkan

tempat pajak terutang adalah sesuai dengan tempat dimana pengusaha tersebut

68

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Namun Wajib Pajak memiliki Cabang di

tempat atau daerah yang mendapatkan Fasilitas Pajak tidak Dipungut yang dapat

dimanfaatkan dalam perlakukan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya PT. Pipa Mas Putih memiliki hak dan kewajiban selaku Pengusaha Kena

Pajak kepada perusahaan yang melakukan transaksi untuk:

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar

Pengenaan Pajak.

2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak.

3. Melakukan setoran Pajak yang terutang ke kas Negara.

4. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak setiap

bulannya.

5. Melakukan penyimpanan data mengenai Faktur Pajak dan SPT Masa dengan rapi.

6. Menyelenggarakan Pembukuan dengan baik dan sebenar-benarnya mengenai

prolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.

7. Melampirkan data-data pendukung pada saat melaporkan SPT Masa.

Siklus penjualan Wajib Pajak dimulai dari para marketing perusahaan mengikuti

proses lelang yang diadakan oleh perusahaan dalam industri perminyakan atau KPS

Migas dengan mencari pemasok barang yang dapat memberikan harga termurah dan

barang yang berkualitas. Kemudian jika perusahaan Wajib Pajak terpilih dalam lelang

tersebut maka pihak Wajib Pajak akan mengadakan perjanjian kerjasama atau kontrak

dengan perusahaan yang mengadakan lelang, baik kontrak tersebut berlangsung dalam

jangka waktu yang telah disepakati atau setelah proses transaksi seluruh kerjasama

69

selesai (putus kontrak). Penjualan barang Wajib Pajak dilakukan baik secara tunai

maupun secara kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dalam perjanjian

atau surat kontrak. Dalam penjualan barangWajib Pajak baik secara tunai maupun kredit

Wajib Pajak akan memberikan potongan harga kepada Perusahaan dengan kepemilikan

Pemerintah hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses pelunasan jika

melakukan transaksi kredit maupun tunai karena terdapat banyak proses birokrasi dalam

pelunasan jika melakukan transaksi dengan perusahaan pemerintah. Hal tersebut juga

dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan swata dengan kondisi perusahaan swasta

tersebut dapat melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo. Dalam keadaan tertentu PT.

Pipa Mas Putih meminta pembayaran di muka dari pembeli yang mana uang tersebut

akan di perhitungkan sesuai dengan penyerahan barang yang dilakukan kemudian. Hal

tersebut dilakukan pada perusahaan yang belum pernah melakukan transaksi dengan

Wajib Pajak. Setelah dilakukan kontrak dengan perusahaan maka Wajib Pajak akan

menyiapkan barang yang dipesan dengan melakukan pengecakan persediaan barang

yang ada di gudang dan jika tidak mencukupi Wajib Pajak akan memproduksinya sesuai

dengan waktu yang telah disepakati.

Barang yang telah dipesan kemudian akan disampaikan ke bagian penjualan,

kemudian bagian pejualan akan mengeluarkan formulir Purchase Order (PO). Formulir

Purchase Order (PO) dari bagian penjualan selanjutnya akan disampaikan ke bagian

keuangan untuk melaporkan hal-hal terkait dengan potongan harga dan kesepakatan

harga, dan menerbitkan Invoice untuk bagian gudang. Invoice berserta Purchase Order

disampaikan ke Bagian Marketing dan bagian marketing menerbitkan Delivery

70

Orderyang ditujukan ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan barang yang akan

dikirim dan mengirim barang ke pembeli.

Wajib Pajak akan membuat sebuah Faktur Pajak pada saat pesanan telah

diserahkan kepada pembeli atau pada saat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas

transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dilakukan sesaui dengan

Undang-Undang yang mengatur tentang pembuatan Faktur Pajak Pasal 13 ayat 1.

Kemudian perusahaan akan melakukan penagihan pada tanggal yang telah disepakati.

Setelah tagihan yang dikeluarkan perusahaan dilunasi oleh perusahaan yang

melakukan pembelian dalam jangka waktu dekat perusahaan akan menyerahkan Surat

Setoran Pajak (SSP) yakni bukti yang sudah disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai

yang dipungut oleh perusahaan jika perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan

yang berstatus Pengusaha Kena Pajak Biasa namun berbanding terbalik jika perusahaan

melakukan kegiatan transaksi dengan perusahaan yang berstatus sebagai pemungut

karena perusahaan yang menerima Surat Setoran Pajak dari perusahaan yang memungut

Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bukti dalam proses pengkreditan Pajak

Masukannya pada Masa yang bersangkutan. Faktur Pajak disetiap melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak akan diserahkan ke bagian Perpajakan dalam Wajib

Pajak untuk dijadikan dasar adanya Pajak Keluaran pada pengisi Surat Pemberitahuan

Masa PPN.

71

IV. 3 Analisis Pajak Masukan dan Pajak keluaran.

IV.3.1 Analisis Pemungutan Pajak Masukan

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat aspek Pajak Masukan dan Pajak

Keluaran. Pajak Masukan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

“Pajak Masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa

Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor

Barang Kena Pajak”. (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 24).

Dalam Pajak Masukan terdapat 2 (dua) tipe pajak masukan, yakni:

1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang diperbolehkan

untuk menjadi pengurang pada Pajak Keluaran dalam satu masa pajak yang

bersangkutan atau masa pajak yang tidak sama dalam jangka waktu ditetapkan 3 (tiga)

bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum diperiksa oleh

petugas pajak dari Direktur Jendral Pajak.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak

diperbolehkan untuk menjadi pengurang pada Pajak Keluaran dalam satu masa pajak

yang bersangkutan atau masa pajak yang tidak sama dalam jangka waktu yang

ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan diperiksa oleh petugas Pajak.

72

Berikut ini akan dijelaskan melalui tabel yang akan menyajikan data hasil analisis dari

Wajib Pajak terkait dengan SPT Masa selama kondisi Wajib Pajak terakhir.

1. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih

Tahun 2008.


Tahun 2009.


Tahun 2010.

Dimana akan dijelaskan hasil analisa yang telah dilakukan selama proses penelitian.

Pada halaman selanjutnya merupakan Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak

Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008:

73

Sumber : Data diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Keluaran PT. Pipa Mas Putih

Tabel IV.2

Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008

BULAN

PAJAK KELUARAN

Total Pajak

Keluaran

PAJAK

MASUKAN KOMPENSASI

KURANG

(LEBIH)

BAYAR

DPP Wajib

Pungut F.PAJAK

WAPU

DPP Tidak

Dipungut

F.Pajak DPP

dipungut

sendiri

Tidak

Dipungut

January 136.029.590 13.602.959 513.254.820 51.325.482 124.792.803 12.479.280 11.375.393 - 1.103.887

February 297.840.670 29.784.067 333.293.610 33.329.361 315.229.514 31.522.951 23.066.580 - 8.456.371

Maret (1.601.462.220) (160.146.222) 1.264.331.290 126.433.129 160.359.500 16.035.950 30.886.693 - (14.850.743)

April 1.596.979.310 159.697.931 333.387.370 33.338.737 255.934.716 25.593.472 10.296.392 14.850.743 446.337

Mei 13.170.380 1.317.038 122.250.430 12.225.043 334.960.218 33.496.022 22.197.488 - 11.298.534

Juni 156.618.270 15.661.827 384.642.650 38.464.265 310.772.352 31.077.235 28.352.102 - 2.725.133

Juli 9.762.679.500 976.267.950 871.712.960 87.171.296 157.749.852 15.774.985 3.525.000 - 12.249.985

Agustus 11.824.040.980 1.182.404.098 108.997.860 10.899.786 292.480.937 29.248.094 23.566.388 - 5.681.706

September 6.503.694.270 650.369.427 549.571.420 54.957.142 63.405.964 6.340.596 11.147.084 - (4.806.488)

Oktober 3.228.175.900 322.817.590 6.896.320 689.632 214.501.509 21.450.151 15.210.705 4.806.488 1.432.958

November 10.637.525.250 1.063.752.525 1.619.556.150 161.955.615 218.787.615 21.878.762 10.878.823 254.953 10.744.986

Desember 5.251.425.330 525.142.533 246.933.790 24.693.379 122.069.254 12.206.925 6.401.909 - 5.805.016

TOTAL 47.806.717.230 4.780.671.723 6.354.828.670 635.482.867 2.571.044.234 257.104.423 196.904.557 19.912.184 40.287.682

74

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. diketahui pembelian

yang dilakukan selama bulan Desember 2008 (Lampiran 1170B) sebesar Rp64.019.091

dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pencatatan dan

perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp64.019.091

Tarif PPN : 10%

Pajak Masukan : : 10% x Rp64.019.091 = Rp 6.401.909

Pencatatan Jurnal Akuntansinya adalah sebagai berikut:

Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi perolehan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa harus mengeluarkan Kas sebesar

Rp70.421.000 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp64.019.091 dan Pajak Masukan terutang sebesar

Rp6.401.090

Pada halaman selanjutnya merupakan tabel rincian pajak Masukan PT. Pipa Mas

Putih selama tahun 2009:

Dr. Pembelian Rp64.019.091

Dr. PPN Masukan Rp6.401.909

Cr. Kas/ Utang Rp70.421.000

75

Sumber : Data diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Pipa Mas Putih

Tabel IV.3

Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2009

BULAN

PAJAK KELUARAN TOTAL

Pajak Keluaran

PAJAK MASUKAN

KOMPENSASI

KURANG (LEBIH) BAYAR

DPP Wajib Pungut

F.PAJAK WAPU

DPP Tidak Dipungut

F.PAJAK TIDAK

DIPUNGUT

DPP Dipungut Sendiri

January 568.617.080 56.861.708 1.143.512.450 114.351.245 289.175.730 28.917.573 9.592.267 - 19.325.306

February 12.564.879.360 1.256.487.936 706.643.330 70.664.333 310.158.130 31.015.813 8.309.659 - 22.706.154

Maret 16.765.481.050 1.676.548.105 342.856.940 34.285.694 387.972.210 38.797.221 20.118.845 - 18.678.376

April 26.218.243.510 2.621.824.351 511.025.750 51.102.575 221.545.000 22.154.500 11.735.909 - 10.418.591

Mei 1.260.263.410 126.026.341 2.440.204.940 244.020.494 737.516.870 73.751.687 13.707.170 - 60.044.517

Juni 14.339.331.580 1.433.933.158 3.869.313.390 386.931.339 607.656.460 60.765.646 16.542.515 - 44.223.131

Juli 1.886.052.060 188.605.206 218.795.940 21.879.594 134.337.400 13.433.740 20.339.385 - (6.905.645)

Agustus 18.421.050.220 1.842.105.022 449.220.110 44.922.011 332.124.570 33.212.457 11.138.932 6.905.645 15.167.880

September 44.341.711.540 4.434.171.154 30.372.000 3.037.200 435.342.700 43.534.270 91.373.076 - (47.838.806)

Oktober 8.638.436.390 863.843.639 303.068.250 30.306.825 138.414.960 13.841.496 - 47.838.806 (33.997.310)

November 14.919.552.930 1.491.955.293 370.554.010 37.055.401 420.392.250 42.039.225 14.921.588 33.997.310 (6.879.673)

Desember 6.463.725.380 646.372.538 96.026.070 9.602.607 364.001.210 36.400.121 27.076.689 6.879.673 2.443.759

TOTAL 166.387.344.510 16.638.734.451 10.481.593.180 1.048.159.318 4.378.637.490 437.863.749 244.856.035 95.621.434 97.386.280

76

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. Diketahui pembelian





Tarif PPN : 10%

Pajak Masukan : 10% xRp270.766.902 =Rp27.076.689



Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak harus mengeluarkan

Kas sebesar Rp297.843.591 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp270.766.902 dan Pajak Masukan terutang

sebesar Rp27.076.689.

Pada halaman selanjutnya merupakan tabel Penyerahan dan Perolehan Pajak

Masukan PT. Pipa Mas Putih selama tahun 2010:



Cr. Kas Rp297.843.591

77

Sumber: Data Diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Pipa Mas Putih.

Tabel IV.4 Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan

PT. Pipa Mas Putih Tahun 2010

BULAN

PAJAK KELUARAN TOTAL

YG DIPER- HITUNGKAN

PAJAK

KOMPENSASI

KURANG (LEBIH) BAYAR

DPP Wajib Pungut

F.PAJAK WAPU

DPP Tidak

Dipungut

F.PAJAK TIDAK

DIPUNGUT

DPP Dipumungut

Sendiri

MASUKAN

January 21.115.411.390 2.111.541.139 - - 209.338.840 20.933.884 76.612.034 - (55.678.150) February 13.989.102.640 1.398.910.264 - - 96.514.440 9.651.444 8.420.470 55.678.154 (54.447.180)

Maret - - - - 71.886.130 7.188.613 23.205.062 54.483.181 (70.499.630) April 594.250.130 59.425.013 - - 458.693.420 45.869.342 11.447.460 70.499.632 (36.077.750) Mei 35.377.351.820 3.537.735.182 - - 535.992.130 53.599.213 13.910.665 36.050.750 3.637.798 Juni 6.141.196.830 614.119.683 - - 476.638.420 47.663.842 3.818.368 14.362.207 29.483.267 Juli 4.566.613.550 456.661.355 - - 377.288.960 37.728.896 29.095.324 - 8.633.572

Agustus 5.373.150.790 537.315.079 - - 228.226.690 22.822.669 357.940 - 22.464.729 September 191.195.890 19.119.589 - - 191.195.910 19.119.591 12.453.981 - 6.665.610 Oktober - - - - 179.037.570 17.903.757 6.466.791 - 11.436.966

November 611.750.960 61.175.096 - - 293.848.200 29.384.820 7.709.451 - 21.675.369 Desember 372.404.480 37.240.448 - - 371.003.220 37.100.322 20.487.833 - 16.612.489 TOTAL 88.332.428.480 8.833.242.848 - - 3.489.663.930 348.966.393 213.985.379 231.073.924 (96.092.910)

78

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. Diketahui pembelian





Tarif PPN : 10%

Pajak Masukan : 10% x Rp204.878.352 = Rp20.487.883



Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak harus mengeluarkan

Kas sebesar Rp225.366.185 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp204.878.352 dan Pajak Masukan terutang

sebesar Rp20.487.833.

Dari tabel diketahui jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana kedua

aspek tersebut saling berkaitan untuk mendapatkan jumlah Kurang atau Lebih bayar

pada tiap bulannya.



Cr. Kas Rp225.366.185

79

Tabel rincian Pajak Masukan pada Tahun 2008 dan 2009 menujukan terjadinya

Kurang Bayar setelah dilakukan penjumlahan secara keseluruhan atas Pajak Keluaran

dan Pajak Masukannya sehingga hanya dilakukan pembayaran Pajak yang terutang

selama tahun 2008.

Namun terdapat perbedaan pada tahun 2010. Dimana pada tahun tersebut

berdasarkan tabel IV.4 menunjukan jumlah keseluruhan dari Pajak Keluaran dan Pajak

Masukan adalah Lebih Bayar. Sehingga dapat dilakukan kompensasi atau restitusi.

Kompensasi maupun restitusi harus melewati serangkaian pemeriksaan oleh petugas

pajak terkait dengan aspek perpajakannya dan waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan Hasil analisis Pajak Masukan Yang terdapat di Wajib Pajak pada

Tahun 2010 dimana Wajib Pajak mengalami Lebih bayar sebesar Rp96.092.910

sehingga pada akhir tahun perusahaan melakukan restitusi dimana hal ini terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 4. Kemudian dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4b dimana jika PKP yang melakukan

penyerahan kepada Pemungut PPN, mendapatkan Fasilitas Pajak tidak dipungut dapat

melakukan restitusi pada setiap masa pajak yang mana hal tersebut diatur dalam PMK

No.72/PMK.03/2010. Sehingga Wajib Pajak yang mana sering melakukan kegiatan

dengan pemungut sekaligus mendapatkan Fasilitas Pajak selalu mendapatkan Restitusi

setiap bulannya namun selain dengan restitusi dapat dilakukan dengan melakukan

kompensasi dimana kompensasi dipilih dalam Wajib Pajak setiap masa pajak terkait dan

jika masih mengalami hal tersebut di akhir tahun maka dilakukan restitusi. Selain itu

berdasarkan perhitungan pada tahun Wajib Pajak mendapatkan Pajak Keluaran

dikurangi dengan Pajak Masukan dan kompensasi hasilnya lebih besar Pajak Masukan.

80

Pada tahun 2008 diketahui restitusi pada bulan Oktober sebesar Rp1.687.910 yang mana

jumlah tersebut merupakan transaksi yang dilakukan dengan pemungut dan dilakukan di

Jakarta sebelum dilakukannya sentralisasi pada bulan Febuari 2009. Restitusi tersebut

dilakukan pada akhir masa pajak pada bulan Oktober sesuai dengan UU No. 42 Tahun

2009 Pasal 9 ayat 4b.

Pada Tahun 2009 berdasarkan tabel rekapitulasi pajak masukan dan pajak keluaran

Wajib Pajak Tahun 2009. Terdapatnya restitusi dikarnakan terdapatnya transaksi

penyerahan dengan pemungut dan transaksi di kawasan Fasililitas Pajak disetiap

bulannya melakukan restitusi pada akhir masa pajak yang bersangkutan.

Pada Tahun 2010 dimana berdasarkan hasil analisa dari rekapitulasi pajak masukan dan

pajak keluaran tahun 2010 dimana hasil dari perhitungan mekanisme pengkreditan pajak

selama tahun 2010 Wajib Pajak mengalami lebih bayar karena Pajak Keluaran lebih

kecil dari Pajak Masukan.

Dalam tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau Restitusi diatur dalam

PER-48/PJ/2008 yang sebelumnya berlaku peraturan PER-122/PJ./2006. Peraturan ini

menyederhanakan kelengkapan dokumen pendukung permohonan restitusi. Dengan

diterbitkan peraturan ini, pengujian keabsahan dokumen mengacu pada kebijakan

pemeriksaan pajak dan jangka waktu penyelesaian restitusi. Kelengkapan permohonan

restitusi PPN adalah Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya di

persamakan dengan Faktur Pajak untuk PKP selain PKP kriteria khusus, Faktur Pajak

tidak menjadi persyaratan kelengkapan permohonon restitusi. Dan jangka waktu

penyelesaian restitusi untuk PKP kriteria khusus yaitu 1 (satu) bulan sejak surat

81

permohonan diterima secara lengkap dan untuk PKP lainya yaitu 12 (dua belas) bulan

sejak surat pemohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan hasil analisa dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang

dilakukan PT. Pipa Mas Putih selama Tahun 2008, 2009 dan 2010. Disajikan dalam

bentuk grafik.

Grafik IV.1

Pajak Keluaran yang diperhitungkan dan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih

Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Sumber : data diolah dari rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008, 2009 dan 2010.

Berdasarkan hasil analisa kondisi Wajib Pajak terakhir dimana Pajak Keluaran yang

diperhitungkan PT. Pipa Mas Putih pada tahun 2008 jumlahnya lebih kecil dari Pajak

82

Keluaran yang diperhitungkan pada tahun 2009 sebesar Rp257.104.423, hal ini

dikarnakan PT. Pipa Mas Putih belum melakukan sentralisasi pada tempat pajak terutang

sehingga pajak keluaran yang diperhitungkan hanya yang berada diJakarta, Pajak

Masukan yang ada pada PT. Pipa Mas Putih pada tahun 2008 jumlahnya sebesar

Rp196.904.557.

Pada Tahun 2009 jumlah Pajak Keluaran yang diperhitungkan jumlahnya sebesar

Rp437.863.749 jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya karena pada tahun ini

tepatnya bulan Febuari 2009 dilakukannya sentralisasi Tempat Pajak Terutang dan untuk

Pajak Masukan pada Tahun 2009 sebesar Rp244.856.035. Jumlah tersebut lebih besar

dari pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2010 Wajib Pajak memiliki Pajak Keluaran yang diperhitungkan sebesar

Rp348.966.393 jumlah tersebut lebih kecil dikarnakan adanya Fasilitas Pajak

Dibebaskan sehingga mempengaruhi jumlah Pajak Keluaran yang diperhitungkan pada

Wajib Pajak. Dan Pajak Masukan pada tahun tersebut sebesar Rp213.985.379 jumlah

tersebut lebih sedikit dari tahun 2009 hal ini dikarnakan Wajib Pajak juga melakukan

pembelian Barang Kena Pajak dengan memanfaatkan Fasilitas Pajak dibebaskan pada

cabang Wajib Pajak di Pulau Batam

IV.3.2 Analisis Pajak Keluaran

Selain Pajak Masukan terdapat Pajak Keluaran yang merupakan salah satu aspek

penting dalam Pajak Pertambahan Nilai dimana Pajak Keluaran itu sendiri timbul karena

adanya transaksi penjualan. “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang

yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang

83

Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (Undang-Undang

No. 42 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25).”

Secara umum Pajak Keluaran selalu berdampingan dengan Pajak Masukan Hal

ini dimaksudkan agar Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan Pengkreditan Pajak

Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN). Pajak Keluaran dikenakan

setiap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melakukan transaksi

penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ketika terjadi

transaksi tersebut PKP yang melakukan penjualan memiliki kewajiban membuat Faktur

Pajak sebagai bukti telah dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi yang

kemudian akan dijadikan sebagai Pajak Keluaran atau PPN Keluaran yang akan

disetorkan ke kas negara.

Faktur Pajak Standar yang dibuatkan pada saat terjadi penjualan atau penyerahan

Barang Kena Pajak dimana Faktur Pajak Standar dibuat minimal rangkap 5(lima),

terdiri dari:

1. Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP / Penerima JKP

2. Lembar ke-2 untuk Penjual BKP / Pembeli JKP

3. Lembar ke-3 untuk Kepala KPP melalui Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

4. Lembar ke-4 untuk Arsip

5. Lembar ke-5 untuk Ekstra Copy

84

Pada saat diterbitkan invoice maka perusahaan juga membuat Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak dibuat oleh penjual atau pelaku penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Wajib Pajak menunjukan hasil

yang dapat diuji dengan data pembanding yakni, Laporan keuangan, Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) dan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih antara Laporan

Keuangan (selama satu tahun), SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN setiap bulan.

85

Tabel IV.5 Ekualisasi PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008

Bulan

EKUALISASI Detail SPT Masa PPN

Total Pajak Keluaran saldo laba

rugi SPT Masa

PPN

Ekspor

PPN Dipungut Sendiri

PPN dipungut Wapu

PPN tidak dipungut

PPN dibebaskan

January 1.577.264.413

124.792.803

-

124.792.803

-

-

-

124.792.803 12.479.280

February 2.124.319.340

315.229.614

-

315.229.614

-

-

-

315.229.614 31.522.961

Maret 2.536.154.605

160.359.507

-

160.359.507

-

-

-

160.359.507 16.035.951

April 2.757.842.965

255.934.716

-

255.934.716

-

-

-

255.934.716 25.593.472

Mei 1.122.715.704

334.960.218

-

334.960.218

-

-

-

334.960.218 33.496.022

Juni 1.146.691.719

310.772.352

-

310.772.352

-

-

310.772.352 31.077.235

Juli 11.295.238.234

157.749.852

-

157.749.852

-

-

-

157.749.852 15.774.985

Agustus 10.462.601.731

292.480.937

-

292.480.937

-

-

292.480.937 29.248.094

September 7.307.689.180

63.405.964

- 63.405.964

-

-

-

63.405.964 6.340.596

Oktober 987.139.189

214.501.509

-

197.622.409

16.879.100

-

-

214.501.509 21.450.151

November 12.555.146.189

218.787.615

-

218.787.615

-

-

218.787.615 21.878.762

Desember 6.733.532.907

122.069.254

-

122.069.254

-

-

122.069.254 12.206.925

Total 60.606.336.176

2.571.044.341

-

2.554.165.241

16.879.100

-

-

2.571.044.341 257.104.434

Sumber: Data diolah dari Saldo Penjualan dan SPT Masa PPN PT. Pipa Mas Putih

86

Hasil Analisis Ekualisasi Tahun 2008

Ekspor Rp 0

Jumlah penyerahan yang dipungut sendiri Rp2.554.165.241

Jumlah penyerahan yang di pungut oleh pemungut Rp16.879.100

Jumlah penyerahan yang tidak dipungut PPN Rp. 0

Jumlah PPN yang dibebaskan Rp 0

Jumlah seluruh penyerahan Rp2.571.044.341

Selisih Rp58.035.291.942

Jumlah Peredaran usaha di SPT PPh Rp60.606.336.182

Penjualan Bersih Pada Laporan Laba Rugi Rp60.606.336.182

Pada tahun 2008 nilai total penjualan bersih PT. Pipa Mas Putih pada Laporan

Laba Rugi sebesar Rp60.606.336.182,-jumlah Peredaran Usaha berdasarkan SPT PPh

Badan Rp60.606.336.182 (Lampiran I). Jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan

Wajib Pajak selama tahun 2008. Pada tabel ekualisasi terlihat jumlah Pajak Keluaran

yang jumlahnya lebih kecil dari pada jumlah seluruh penyerahan Hal ini terjadi

dikarnakan:

1. Belum tersentralisasinya kegiatan pada cabang-cabang PT. Pipa Mas Putih yakni

cabang Duri-Dumai (kep. Riau) dan Batam, sehingga pencatatan pada transaksi

penyerahan masih dihitung dan dilaporkan di tempat cabang berkedudukan.

87

Sehingga yang diperhitungkan hanya kegiatan penyerahan yang terjadi di Jakarta.

Dimana transaksi yang dilakukan pada cabang-cabang PT. Pipa Mas Putih:

a) Jumlah penyerahan yang dilakukan di Duri-Dumai Rp3.693.244.820

b) Jumlah penyerahan yang dilakukan di Pulau Batam Rp49.924.327.274

2. Kegiatan dengan Pemungut, Wajib Pajak melakukan kegiatan penyerahan dengan

pemungut yang mana Pajak Pertambahan Nilainya disetorkan langsung oleh

pemungut sehingga Pajak Keluaran tersebut tidak menjadi tanggungan PT. Pipa

Mas Putih dalam penyetoran dan pelaporannya.

3. Ekspor yang dilakukan dilakukan sebagaian besar di cabang-cabang sehingga salah

satu penyebab terjadinya selisih dalam ekualisasi tahun 2008. Jumlah ekspor yang

dilakukan selama tahun 2008 sebesar Rp.6.988.784.082.

88

Sumber : Data diolah dari Saldo Penjualan dan SPT Masa PT. Pipa Mas Putih

Tabel IV.7 Ekualisasi PT. Pipa Mas Putih Tahun 2009

Bulan

EKUALISASI Detail SPT Masa PPN

Total Total Pajak

Keluaran saldo laba rugi

SPT Masa PPN

Ekspor PPN

Dipungut Sendiri

PPN dipungut Wajib Pungut

PPN tidak dipungut

PPN dibebaskan

January 2.217.034.686 289.175.755 -

289.175.755

-

-

-

289.175.755 28.917.573

February 13.838.198.878 13.838.198.878

256.518.030

310.158.145

12.564.879.360

706.643.343

-

13.838.198.878 31.015.813

Maret 17.968.250.703 17.968.250.883

901.034.750

387.972.254

16.336.386.928

342.856.951

-

17.968.250.883 38.797.221

April 27.719.436.785 27.719.436.786

768.622.500

221.545.018

26.218.243.508

511.025.760

-

27.719.436.786 22.154.500

Mei 3.746.862.286 3.746.862.286

766.480.800

737.516.892

1.260.263.422

982.601.172

-

3.746.862.286 73.751.687

Juni 15.477.288.735 15.477.228.830 -

607.656.510

14.339.331.585

530.240.735

-

15.477.228.830 60.765.646

Juli 3.161.972.648 3.161.972.648

922.787.206

134.337.416

1.886.052.066

218.795.960

-

3.161.972.648 13.433.740

Agustus 20.611.853.471 20.611.853.471

1.409.458.500

332.124.591

18.421.050.257

449.220.123

-

20.611.853.471 33.212.457

September 41.888.745.835 41.888.745.634

689.146.701

435.342.727

40.733.884.206

30.372.000

-

41.888.745.634 43.534.270

Oktober 10.307.145.322 10.307.145.263

1.227.225.600

138.414.998

8.638.436.411

303.068.254

-

10.307.145.263 13.841.496

November 15.737.737.411 15.737.737.408 27.238.149

420.392.279

14.919.552.930

370.554.050

-

15.737.737.408 42.039.225

Desember 6.986.793.894 6.986.793.894 63.041.213

364.001.219

6.463.725.382

96.026.080

-

6.986.793.894 36.400.121

Total 179.661.320.654 177.733.401.736

7.031.553.449

4.378.637.804

161.781.806.055

4.541.404.428

-

177.733.401.736 437.863.749

89


Ekspor Rp7.031.553.449

Jumlah penyerahan yang dipungut sendiri Rp4.378.637.804

Jumlah penyerahan yang di pungut oleh pemungut Rp161.781.806.055

Jumlah penyerahan yang tidak dipungut PPN Rp4.541.404.428

Jumlah PPN yang dibebaskan Rp. 0


Jumlah penyerahan dan ekspor Rp177.733.401.736

Selisih Rp1.927.918.918

Jumlah Peredaran usaha di SPT PPh Rp179.661260.451,

Penjualan Bersih Pada Laporan Laba Rugi Rp179.661260.451,

Pada tahun 2009 berdasarkan hasil evaluasi dari akumulasi SPT Masa PPN (jumlah

seluruh Penyerahan (Induk 1107)) sebesar Rp177.733.401.736,- yang mana memiliki

selisih sebesar Rp1.927.918.918 dari Nilai total penjualan bersih Wajib Pajak pada

Laporan Laba Rugi sebesar Rp179.661260.451,- dan jumlah Peredaran Usaha

berdasarkan SPT PPh Badan Rp179.661260.451,- (Lampiran I). Selisih tersebut tejadi

disebabkan karena :

1. Pada bulan Januari masih belum dilakukan sentralisasi pada tempat terutang Pajak

Pertambahan Nilai. Wajib Pajak baru melakukan Sentralisasi untuk tempat pajak

terutang pada bulan Febuari 2009 sehingga didapatkan selisih yang mana jumlah

90

tersebut didapat dari transaksi yang dilakukan diDuri-Dumai dan Batam baik

penyerahan yang dilakukan dengan perusahaan biasa atau perusahaan yang

bertstatuskan sebagai pemungut.

a) Jumlah transaksi yang terjadi di Duri-Dumai sebesar Rp614.067.076

b) Jumlah transaksi di Batam sebesar Rp1.313.791.755

2. Pada bulan Januari tidak terdapatnya jumlah ekspor yang dilakukan oleh perusahaan

sehingga terjadi selisih dimana jumlah ekspor pada bulan januari sebesar

Rp153.531.900. Jumlah tersebut telah diakumulasikan dalam jumlah transaksi.

91

Tabel IV.8

Ekualisasi PT. Pipa Mas Putih Tahun 2010

Sumber : Data diolah dari Saldo Penjualan dan SPT Masa PT. Pipa Mas Putih

Bulan

EKUALISASI Detail SPT Masa PPN TIDAK TERBIT FP

PMK-45/PJ./2009

Total Pajak

Keluaran saldo laba rugi SPT Masa PPN Ekspor PPN

Dipungut Sendiri

PPN dipungut Wapu

PPN tidak

dipungut

PPN dibebaskan

January 21.892.814.185 18.843.049.278 425.867.430 209.338.835 18.207.843.013 - - 3.049.764.907 18.843.049.278 20.933.884

February 15.073.003.777 5.279.492.994 544.434.105 96.154.436 4.638.904.453 - - 9.793.510.783 5.279.492.994 9.615.444

Maret 562.879.580 99.207.154 27.321.022 71.886.132 - - - 463.672.426 99.207.154 7.188.613

April 1.303.186.779 1.303.186.779 249.973.200 458.963.451 594.250.128 - - - 1.303.186.779 45.896.345

Mei 43.874.977.663 20.543.541.069 360.106.560 355.992.128 19.827.442.381 - - 23.331.436.594 20.543.541.069 35.599.213

Juni 7.936.164.254 7.936.164.254 1.318.329.000 476.638.424 6.141.196.830 - - - 7.936.164.254 47.663.842

Juli 6.743.334.684 6.739.938.684 1.788.975.598 384.349.523 4.566.613.563 3.396.000 6.739.938.684 38.434.952

Agustus 21.653.830.926 6.535.581.583 934.208.100 228.222.685 5.373.150.798 - - 15.118.249.343 6.535.581.583 22.822.269

September 457.676.461 457.676.461 266.480.548 191.195.913 - - - - 457.676.461 19.119.591

Oktober 630.481.961 630.481.961 451.444.388 179.037.573 - - - - 630.481.961 17.903.757

November 1.675.514.557 1.554.225.982 648.626.826 293.848.196 611.750.960 - - 121.288.575 1.554.225.982 29.384.820

Desember 743.407.699 743.407.699 371.003.219 372.404.480 - - - - 743.407.699 37.240.448

Total 122.547.272.525 70.665.953.898 7.386.769.996 3.318.031.776 59.961.152.126 - - 51.881.318.627 70.665.953.898 331.803.178

92


Ekspor Rp7.386.769.996

Jumlah Penyerahan yang PPN-nya diPungut Sendiri Rp3.318.031.776

Jumlah Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Pemungut Rp70.665.953.898


Penyerahan yang PPN-Nya dibebaskan dari pengenaan PPN Rp51.881.318.628

Jumlah Peredaran usaha di SPT PPh Rp122.547.272.525

Penjualan Bersih Pada Laporan Laba Rugi Rp122.547.272.525

Dari hasil analisis tersebut PT. Pipa Mas Putih memiliki jumlah penyerahan selama

tahun 2010 sebesar Rp70.665.953.898,- jumlah tersebut merupakan jumlah penyerahan

Barang Kena Pajak yang tidak mendapatkan Fasilitas Pajak. Namun berdasarkan

pencatatan diketahui terdapat penyerahan barang yang mendapatkan Fasilitas Pajak

dibebaskan sesuai dengan PMK-45/PJ./2009 dan penyerahan tersebut tidak tercatat

dalam SPT Masa PPN karena tidak diterbitkannya Faktur Pajak. Namun perusahaan

melakukan pencatatan agar sesuai dengan penjualan yang dilakukan Wajib Pajak selama

Tahun 2010. Jumlah penyerahan yang mendapatkan Fasilitas Pajak sebesar

Rp51.881.318.628,- sehingga ketika dilakukan penjumlahan sebesar

Rp122.547.272.525,- Selain itu jumlah Penjualan Bersih Wajib Pajak selama tahun

2010 berdasarkan Laporan Keuangan, yakni laporan laba rugi sebesar

93

Rp122.547.272.525 dan jumlah saldo Peredaran Usaha dalam SPT PPh Tahunan Badan

Tahun 2010 sebesa Rp122.547.272.525.

IV.3.2.1 Pajak Keluaran yang Bersumber Dari Kegiatan Penyerahan

Dengan Pemungut dan Non Pemungut.

PT. Pipa Mas Putih merupakan perusahaan industri manufaktur dimana produk

yang dihasilkan merupakan produk yang digunakan di industri pembangunan maupun

industri perminyakan. Wajib Pajak melakukan kegiatan penyerahan dengan perusahaan

industri perusahaan perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri. Salah satu

konsumen yang sering melakukan kegiatan penyerahaan dengan Wajib Pajak adalah

Pertamina, Chevron serta perusahaan minyak lainnya yang menggunakan pipa-pipa

besar untuk itu Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai perusahaan rekanan pemungut.

Peraturan pelaksanaan yang mendasari instansi dan badan-badan tertentu sebagai

pemungut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1289/KMK.04/1988.

2. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1988.




6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005.

7. Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-348/PJ.322/2005

8. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010.

94

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penunjukan badan-

badan tertentu sebagai pemungut maka Wajib Pajak melakukan mekanisme yang beda

dengan kegiatan penyerahan dengan perusahaan biasa. Sesuai dengan PMK Nomor

11/PMK. 03/2005 yang telah di ubah menjadi PMK Nomor 73/PMK.03/2010. Ketika

Wajib Pajak Melakukan kegiatan penyerahan dengan Pemungut maka Pajak

Pertambahan Nilai yang terkandung dalam kegiatan penyerahan harus dipungut oleh

pemungut dan disetorkan oleh pemungut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Wajib Pajak ketika melakukan penyerahan

dengan pemungut terdapat perbedaan dalam pencatatan jurnal ketika melakukan

kegiatan penyerahan. Berdasarkan SPT Masa PPN 1107A bulan Agustus 2009 terjadi

penyerahan kepada Pertamina EP tanggal 3 Agustur 2009 sebesar Rp4.272.274.858

Jurnal yang buat berdasarkan transaksi oleh PT. Pipa Mas Putih

Berdasarkan penjurnalan diatas ditemukan perbedaan dimana tidak ada akun

untuk pajak keluaran pada transaksi diatas hal tersebut dikarnakan Wajib Pajak tidak

memungut Pajak Keluaran seperti pada kegiatan penyerahan dengan perusahaan lain.

Dalam penyerahan tersebut transaksi yang mengandung Pajak Pertambahan yang

terutang dipungut dan disetorkan oleh pemungut, setelah disetorkan oleh pemungut

maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dibayarkan dan yang diberikan ke

Dr. Piutang Usaha Rp4.272.274.858

Cr. Penjualan Rp4.272.274.858.

95

Wajib Pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP) oleh pemungut, SSP tersebut akan

digunakan sebagai bukti telah disetorkannya PPN yang terutang ke kas negara.

Selain melakukan kegiatan dengan pemungut Wajib Pajak juga melakukan

kegiatan penyerahan dengan non pemungut seperti CV. Mandiri Sentosa, PT. Pasifik

Sentosa dan lainnya. Berdasarkan sumber SPT Masa yang sama yakni bulan Agustus

tahun 2009 yakni terjadinya penyerahan kepada CV. Mandiri Sentosa sebesar

Rp34.978.182 dan Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN

untuk kegiatan penyerahan tersebut.

Jurnal yang di buat PT. Pipa Mas Putih.

dari penjurnalan tersebut terjadi perbedaan dalam penjurnalan Pajak Keluaran atas

Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Berdasarkan mekanisme

pemungutnya berbeda jika Wajib Pajak melakukan kegiatan penyerahan dengan

pemungut maka Pajak Pertambahan Nilainya di pungut dan disetor oleh pemungut,

namun jika melakukan penyerahan dengan PKP biasa maka Wajib Pajak harus

memungut PPN terutang dari kegiatan penyerahan tersebut.

IV.4 Analisis atas Penghitungan dan Pelaporan PPN

Pelaporan dan perhitungan atas PPN wajib dilakukan setiap perusahaan sebagai

sarananya adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan setiap bulannya yang memiliki

Dr. Piutang Usaha Rp38.476.000

Cr. Penjualan Rp.34.978.182

Cr. Pajak Keluaran Rp.3.497.818

96

fungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan tentang pengkreditan pajak masukan atas

pajak keluaran, pembayaran dan pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak

sesuai dengan peraturan peraturan perpajakan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang KUP.

Indonesia telah menetapkan sistem pemungutan dalam perpajakan adalah self

assesment system, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT Masa PPN yang merupakan sarana untuk melaporkan

jumlah pajak yang terutang setiap bulannya wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

dimana Perusahan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (KPP).

SPT Masa PPN yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan

pajak yang terutang adalah Formulir 1107 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak

Nomor PER-146/PJ/2006 pada tanggal 29 September 2006 Pasal 2 ayat 1, formulir 1107

berlaku sampai dengan Desember 2010. SPT Masa PPN tersebut terdiri dari:

1. Induk SPT 1107 (Formulir 1107)

2. Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1107A)

3. Lampiran II Daftar Pajak Masukan dan PPn BM (Formulir 1107B)

Faktur Pajak merupakan dasar dalam melakukan pengkreditan pajak masukan, dimana

Faktur Pajak merupakan bukti pada setiap penyerahan Barang dan Jasa yang dilakukan

oleh Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak diatur dalam Undang-

97

Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 13 ayat 1 dan diubah ke Undang-Undang Nomor.

42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat1.

Pembuatan Faktur Pajak sangat berkaitan dengan saat terutangnya Pajak

Pertambahan Nilai karena saat pembuatan Faktur Pajak dapat menentukan kapan Pajak

Keluaran dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan

Nilai. Jika terjadi keterlambatan dalam pembuatan Faktur Pajak pada bulan terkait

dengan transaksi maka pelaporan SPT Masa PPN akan ditolak dan dapat dikenai sanksi

sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Sebelumnya terdapat perbedaan dalam penyetoran dan pelaporan yang terdapat

atas Pajak Pertambahan Nilai jika melakukan penyerahan dengan perusahaan milik

negara atau perusahaan yang berstatuskan sebagai pemungut dimana hal tersebut diatur

dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005, saat penyetoran paling

lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya

pemungutan dan saat pelaporan paling lambat pada hari ke-20 (dua Puluh) bulan

berikutnya setelah dilakukannya pemungutan. Kemudian dengan dibuatnya kentuan baru

yakni PMK 73/PMK.03/2010 yang berlaku pada tanggal 1 April 2010 dimana pada saat

penyetoran dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak dan saat pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak. Kemudian pemungut akan memberikan Surat Setoran

Pajak (SSP) sebagai bukti PPNnya sudah disetorkan ke Kas Negara.

Jika melakukan kegiatan penyerahan dengan Pengusaha Kena Pajak biasa maka

penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan paling lambat hari ke-15 (lima

98

Belas) setelah saat terutangnya Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak dibuat 5(lima) rangka, sebagai berikut:

1. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak.

2. Lembar ke-2 untuk KPP

3. Lembar ke-3 untuk Dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

4. Lembar ke-4 Untuk Bank Presepsi atau Kantor Pos dan Giro

5. Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Pipa Mas Putih sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib untuk melakukan pemungutan

Pajak Pertambahan Nilai dan mempertanggung jawabkan perhitungan atas jumlah yang

dipungut dengan cara melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

setiap tahunnya dengan menggunakan Formulir 1107 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah Pajak Keluaran Wajib Pajak pada tahun

2008 lebih mendominasi Pajak Keluaran Lebih besar dari pada Pajak Masukan. Hal

tersebut tercermin dari tabel rekapitulasi Pajak Masukan sebelumnya. Pada SPT Masa

Pajak Desember 2008 yang diambil sebagai contoh, terdapat perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai Kurang Bayar PT. Pipa Mas Putih.:

PPN Keluaran Rp12.206.923

Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut Rp. -

Pajak Keluaran yang tidak dipungut Rp. - -

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp12.206.923

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp6.401.909 -

Kurang Bayar Desember 2008 Rp5.805.014

99

Dari perhitungan tersebut jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar sebesar

Rp5.805.014. dan PT. Pipa Mas Putih melakukan jurnal penutup sebagai berikut:

Jurnal untuk pembayaran PPN untuk Masa Desember 2008

Namun pembayaran PPN kurang bayar tidak selalu dilakukan tepat waktu hal ini

dikarnakan perusahaan memiliki kebijakanan liquditas terhadap setiap pembayaran.

Dimana Wajib Pajak lebih mendahulukan pembayaran yang lebih liquid Aspek liquditas

perusahaan adalah:

1. Utang Bank

2. Utang Supplier

3. Utang pajak

Hal tersebut dilakukan jika kas perusahaan mencukupi terhadap pembayaran-

pembayaran tersebut, namun jika kas perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi ketiga

kewajiban diutamakan hal sesuai urutan tingkat liquidasi tersebut. Hal ini menyebabkan

Wajib Pajak telat dalam penyetoran Pajak sehingga perusahaan memdapatkan sanksi

administrasi.

Dr. PPN Keluaran Rp12.206.923

Cr. PPN Masukan Rp6.401.909

Cr. PPN Kurang Bayar Rp5.805.014

Dr. PPN Kurang Bayar Rp5.805.014

Cr. Kas Rp5.805.014

100

Pada tahun 2009 dimana PT. Pipa Mas Putih mengalami Lebih bayar pada bulan

bulan tertentu dan mendapatkan Fasilitas Pajak berupa Tidak Dipungut karna kawasan

berikat memiliki perbedaan dalam pencatatan jurnalnya. Sebagai contoh Wajib Pajak

mengalami Lebih Bayar pada SPT Masa Pajak bulan September 2009.


Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut Rp4.073.388.418

Pajak Keluaran yang tidak dipungut Rp3.037.200 -



Lebih Bayar September 2009 (Rp47.838.806)

Berdasarkan perhitungan atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar. PT.

Pipa Mas Putih melakukan penjurnalan, sebagai berikut:

Karena perusahaan terjadi lebih bayar pada bulan September 2009 maka lebih bayar

tersebut di kompensasikan untuk bulan depan. Sehingga tidak ada jurnal untuk

pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah Pajak Keluaran Wajib Pajak pada tahun 2010

hampir sama intensitas antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Namun tetap Pajak

Keluaran mendominasi dalam tahun 2010. Berdasarkan tabel rekapitulasi Pajak

Masukan sebelumnya dimana dalam tahun 2010 lebih sering terjadi kurang bayar dari


Dr. PPN Lebih bayar Rp47.838.806


101

pada lebih bayar, sebagai contoh, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar

PT. Pipa Mas Putih:


Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut Rp37.240.448

Pajak Keluaran yang tidak dipungut Rp. - -



Kurang Bayar Desember 2008 Rp16.612.487

Dari perhitungan tersebut jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar sebesar

Rp16.612.487 dan Wajib Pajak melakukan jurnal penutup sebagai berikut:

Jurnal untuk pembayaran PPN untuk Masa Desember 2010

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Wajib Pajak memiliki tingkat liquiditas yang

menjadi prioritas pada saat memenuhi dalam kewajiban perusahaan. Hal tersebut

dilakukan jika kas perusahaan mencukupi terhadap pembayaran tersebut, namun jika kas



Cr. PPN Kurang Bayar Rp16.612.487

Dr. PPN Kurang Bayar Rp16.612.487

Cr. Kas Rp16.612.487

102

perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi ketiga kewajiban diutamakan hal sesuai

urutan tingkat liquidasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, penyetoran Pajak

Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sesudah masa

pajak berakhir, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa

Pajakdansebelum Surat Pemberitahuan Masa. Sejalan dengan penyetoran Pajak

Pertambahan Nilai yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000,

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-

lambatnya20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai paling lambat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a.“Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi

administrasiberupa bunga 2% persen (dua persen) perbulan dari jumlah pajak terutang

dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.”

BerdasarkanUndang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1, “Apabila Pengusaha Kena Pajak terlambat dalam

melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai maka akan

dikenai sanksi sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).”

103

Tabel IV.8

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pipa Mas Putih

Tahun 2008

Bulan Tanggal Setor Tanggal Lapor

Januari 15 Febuari 2008 20 Febuari 2008

Febuari 12 Maret 2008 18 Maret 2008

Maret --- 18 April 2008

April 22 Mei 2008 27 Mei 2008

Mei 11 Juni 2008 19 Juni 2008

Juni 3 September 2008 16 September 2008

Juli 3 September 2008 16 September 2008

Agustus 11 September 2008 16 September 2008

September --- 20 Oktober 2009

Oktober --- 20 November 2008

November 11 Desember 2008 15 Desember 2008

Desember 10 Febuari 2009 20 Febuari 2009

Sumber : Data diolah dari laporan SPT Masa PT. Pipa Mas Putih

Tabel IV.9

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilia PT. Pipa Mas Putih Tahun 2009


Januari 8 April 2009 14 April 2009

Febuari 8 April 2009 14 April 2009

Maret 14 April 2009 20 April 1009

April 14 Mei 2009 19 Mei 2009

Mei 12 Juni 2009 18 Juni 2009

Juni 14 Juli 2009 17 Juli 2009

Juli ---- 20 Agustus 2009

Agustus 4 Oktober 2009 19 November 2009

September --- 19 Oktober 2009

Oktober --- 19 November 2009

November --- 17 Desember 2009

Desember 14 Januari 2010 19 Januari 2010


104

Tabel IV.10

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pipa Mas Putih Tahun 2010


Januari ---- 19 Febuari 2010

Febuari ---- 19 Maret 2010

Maret ---- 19 April 2010

April ---- 24 Mei 2010

Mei ---- 17 Juni 2010

Juni 19 Juli 2010 23 Juli 2010

Juli 16 Agustus 2010 19 Agustus 2010

Agustus 27 September 2010 30 September 2010

September 22 Oktober 2010 29 Oktober 2010

Oktober 28 Febuari 2011 3 Maret 2011

November 16 Desember 2011 22 Desember 2011

Desember 28 Febuari 2011 3 Maret 2011


Analisis yang dapat diambil berdasarkan Tabel-Tabel mengenai Penyetoran dan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN tidak disetorkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa SPT Masa Januari – Desember

tahun 2008, 2009 dan 2010 tidak disetorkan sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, penyetoran Pajak

Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sesudah masa

pajak berakhir, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa

Pajak dan sebelum surat Pemberitahuan Masa. Sejalan dengan penyetoran Pajak.

105

Karena tidak melakukan kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang

yang telah diatur untuk waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi

administrasiberupa bunga 2% persen (dua persen) perbulan dari jumlah pajak terutang

dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.Wajib Pajak

dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua Persen) perbulan dari

jumlah pajak terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo dikalikan jumlah bulan dan

dasar pengenaan pajak dimana jumlah maksimal bulan adalah 24 bulan..

Sebagai contoh pada bulan April 2008 Wajib Pajak terlambat menyetorkan Pajak

terutang. Disampaikan pada tanggal 22 Mei 2008. Maka perhitungan sanksi

administratifnya sebesar Rp25.593.496 x 2% x 1 bulan = Rp511.869,-

Sanksi keterlambatan dalam penyetoran akan disajikan dalam bentuk tabel pembayaran

sanksi telat Setor Wajib Pajak untuk masa Januari sampai dengan Desember tahun 2008,

2009 dan 2010.

2. SPT Masa PPN Tidak dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang.

Dari hasil analisis yang dilakukan selama penelitian dapat dilihat bahwa SPT

Masa PPN Januari-Desember tahun 2008, 2009 dan 2010 Wajib Pajak tidak melaporkan

sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang

terutang berdasarkanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya20 (dua

106

puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling

lambat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirya Masa Pajak.

Karna PT. Pipa Mas Putih tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan

Undang-Undang Yang berlaku untuk melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1, “Apabila Pengusaha Kena

Pajak terlambat dalam melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai maka akan dikenai sanksi sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu

Rupiah).”

Akibat dari keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai maka Wajib

Pajak mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 (Lima Ratus

Ribu Rupiah) untuk satu Masa Pajak dikalikan jumlah masa pajak telat lapor maksimal

selama 24 bulan.

Sebagai contoh pada bulan Juni 2008 Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Masa

PPN. Kemudian disampaikan pada tanggal 16 September 2008. Maka perhitungan

sanksi administratifnya sebesar Rp500.000.

Sanksi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan akan disajikan dalam bentuk

tabel pembayaran sanksi telat lapor Wajib Pajak untuk masa Januari sampai dengan

Desember tahun terkait:

107

Tabel IV.11

Sanksi Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008

Bulan Tanggal Setor Tanggal Lapor Sanksi Telat Setor

Sanksi Telat Lapor

Januari 15 Febuari 2008 20 Febuari 2008 --- ---

Febuari 12 Maret 2008 18 Maret 2008 --- ---

Maret --- 18 April 2008 --- ---

April 22 Mei 2008 27 Mei 2008 Rp511.869 Rp500.000

Mei 11 Juni 2008 19 Juni 2008 --- ---

Juni 3 September 2008 16 September 2008 Rp1.864.634 Rp500.000

Juli 3 September 2008 16 September 2008 Rp629.799 Rp.500.000

Agustus 11 September 2008 16 September 2008 --- ---

September --- 20 Oktober 2009 --- ---

Oktober --- 20 November 2008 --- ---

November 11 Desember 2008 15 Desember 2008 --- --

Desember 10 Febuari 2009 20 Febuari 2009 Rp732.415 Rp500.000

Sumber : Data diolah dari SPT Masa PT. Pipa Mas Putih

Tabel IV.12


Bulan Tanggal Setor Tanggal Lapor Sanksi Telat Setor Sanksi Telat Lapor Januari 8 April 2009 14 April 2009 Rp1.735.054 Rp500.000

Febuari 8 April 2009 14 April 2009 Rp1.164.173 Rp500.000

Maret 14 April 2009 20 April 1009 --- ---

April 14 Mei 2009 19 Mei 2009 --- ---

Mei 12 Juni 2009 18 Juni 2009 --- ---

Juni 14 Juli 2009 17 Juli 2009 --- ---

Juli ---- 20 Agustus 2009 --- ---

Agustus 4 Oktober 2009 19 November 2009 Rp1.992.747 Rp500.000

September --- 19 Oktober 2009 --- ---

Oktober --- 19 November 2009 --- ---

November --- 17 Desember 2009 --- ---

Desember 14 Januari 2010 19 Januari 2010 --- ---


108

Tabel IV. 13


Bulan Tanggal Setor Tanggal Lapor Sanksi Telat Setor

Sanksi Telat Lapor

Januari ---- 19 Febuari 2010 --- ---

Febuari ---- 19 Maret 2010 -- ---

Maret ---- 19 April 2010 --- ---

April ---- 24 Mei 2010 --- ---

Mei ---- 17 Juni 2010 --- --- Juni 19 Juli 2010 23 Juli 2010 Rp 953.377 ---

Juli 16 Agustus 2010 19 Agustus 2010 Rp767.699 ---

Agustus 27 September 2010 30 September 2010 Rp456.445 ---

September 22 Oktober 2010 29 Oktober 2010 Rp 382.392 ---

Oktober 28 Febuari 2011 3 Maret 2011 Rp1.432.300 Rp500.000

November 16 Desember 2011 22 Desember 2011 Rp587.696 ---

Desember 28 Febuari 2011 3 Maret 2011 Rp1.484.013 Rp500.000


Dari hasil analisa diatas penulis menyarankan kepada perusahaan agar lebih teliti

dalam aspek perpajakan dalam hal ini adalah untuk lebih tertib dalam melakukan

penyetoran pajak kurang bayar yang terutang dan melaporkan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor. 42 Tahun 2009. Dilihat dari tabel jumlah sanksi pajak yang harus

dilunasi perusahaan baik sanksi administratif maupun sanksi denda jumlahnya cukup

banyak, hal ini cukup merugikan untuk perusahaan. Diketahui berdasarkan informasi

yang didapat perusahaan jarang melakukan pelunasan pajak kurang bayar dikarnakan

tidak adanya dana yang mencukupi untuk membayar, dari hal tersebut disarankan

kepada perusahaan untuk melakukan pencadangan dana untuk aspek perpajakannya,

selain itu perusahaan dapat melakukan pembayaran uang muka untuk pajak kurang

bayar. Dimana hal tersebut dapat menghindari perusahaan untuk terkena sanksi pajak

telat setor. Saran yang diberikan karenakan perusahaan sering kali melakukan

109

keterlambatan penyetoran akan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yang harus

disetorkan ke kas negara dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai ke KPP sebagai PKP.

IV.5 Analisis Uji Kepatuhan Pembuatan Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan Pada PT. Pipa Mas Putih adalah pada

saat pembayaran atau penyerahan barang atau paling lambat akhir bulan berikutnya

sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahiun 2000 namun sejalan dengan perubahan

ketiga maka pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada saat penyerahan atau pada saat

pembayaran. Faktur Pajak keluaran yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN jika

telah memenuhi syarat Material dan Formalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam kondisi Wajib Pajak terakhir

telah melakukan pengevaluasian terhadap Faktur Pajak yang telah dibuat agar dapat

dihindari terjadinya Faktur Pajak cacat yang tidak dapat dikreditkan sehingga

perusahaan dapat mengurangi terjadinya pembetulan pada saat melaporkan SPT Masa

PPN atau kerugian atas tidak dapatnya Faktur Pajak Yang dikreditkan sehingga

menimbulkan kerugian pada Wajib Pajak.

Dalam Pembuatan Faktur Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2000 dalam Pasal 13 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam Faktur Pajak

Minimal Harus Mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mengandung:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak;

110

b. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

c. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

e. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

f. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Kemudian dilakukan perubahan dalam batang tubuh yaitu Pasal 13 ayat (9) dalam UU

nomor 42 tahun 2009. Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam Wajib Pajak terkait dengan pembuatan

Faktur Pajak kondisi terakhir. Penulis melakukan pengambilan sample secara acak

selama kondisi terakhir untuk memberikan pembuktian bahwaWajib Pajak telah

melakukan kewajibannya membuat Faktur Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai sehingga transaksi dapat dikreditkan.

Pembuatan Faktur Pajak Yang dilakukan oleh PT. Pipa Mas Putih telah sesuai dengan

Ketentuan dan perundang-undangan dan selama 5 (lima) tahun terakhir telah dilakukan

penertiban pembuatan Faktur Pajak Pada Wajib Pajak sehingga jarang sekali ditemui

Faktur Pajak Cacat yang tidak bisa dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Namun dalam

hasil analisis yang terdapat dalam Perusahaan dalam kondisi terakhir ditemukan Faktur

Pajak yang tidak sesuai dengan ketetapan Undang-Undang, hal ini disebabkan lawan

perusahaan dalam bertransaksi memiliki beberapa kelemahan seperti tidak memiliki

NPWP atau identitas tidak lengkap, seperti:

a. NPWP Pembeli : ?

111

Nama Pembeli : CV. Indra Rahmat Buana

Alamat : Jl. Raya Banjaran No.41

Kode dan Nomor Seri : 010.000.10.00000137

Tanggal : 08 Oktober 2010

DPP : Rp10.090.909

Pajak Keluaran : Rp1.009.091

b. NPWP Pembeli : ?





DPP : Rp9.090.909

Pajak Keluaran : Rp909.091

c. NPWP Pembeli : ?





DPP : Rp46.204.546

112

Pajak Keluaran : Rp4.620.454

Hal tersebut terjadi dikarnakan keterbatasan pengetahuan dari lawan transaksi sehingga

terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan syarat formal yang tercantum dalam

Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Akibat dari kesalahan dalam

pembuatan Faktur Pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Hal tersebut diatur dalam padal 14 ayat (4) Undang-

Undang No. 17 Tahun 2000 yakni sanksi terhadap pembuatan Faktur Pajak yang tidak

mengisi dengan lengkap.

IV.6 Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pajak

PT. Pipa Mas Putih yang memiliki cabang-cabang perusahan yang berkedudukan

di Pulau Batam dan Duri-Dumai yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki

Fasilitas Pajak Yakni Fasilitas Pajak tidak dipungut atau kawasan berikat yang diatur

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003, 393/KMK.03/2004,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 dan 02/PMK.011/2009. Namun

sejak 1 April 2009, seluruh ketentuan ini telah dicabut. Kemudian Sejak 1 April 2009,

Pemerintah telah memberikan fasilitas baru yang sejenis melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 ini ditindak lanjuti dengan peraturan

pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tanggal 5

Maret 2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2009 tanggal 30

Maret 2009. Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 16D.

Fasilitas Pajak terkait dengan Kawasan Berikat Pulau Batam yang diubah menjadi

113

kawasan bebas memberikan keuntungan pada Wajib Pajak yakni dimana jika Wajib

Pajak melakukan transaksi di Pulau Batam dibebaskan dari pengenaan PPN untuk

kegiatan impor untuk perolehan barang mentah Wajib Pajak melakukan transaksi Impor

atau perolehan dalam negeri dengan memanfaatkan Fasilitas Pajak, sehingga hal tersebut

sering dijadikan sebagai pengolahan perpajakan untuk mengurangi pengenaan PPN pada

Wajib Pajak.

PT. Pipa Mas Putih harus memenuhi serangkaian peraturan untuk mendapatkan

SK Fasilitas Pajak. Setelah Wajib Pajak mendapatkan hak pemajakan (Tax Advance

Rolling) SK sebagai pemanfaatan Fasilitas Pajak dalam prakteknya Wajib Pajak tetap

membuatkan Faktur Pajak untuk setiap transaksi dan penyerahan barang didalam Pulau

Batam dengan membubuhkan Cap dari Kantor pajak bertuliskan “Fasilitas Pajak TIDAK

DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009”. Sehingga setelah

dilakukan pemaksimalan Fasilitas Pajak Wajib Pajak dapat menekan kerugian atas

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang yang seharusnya dibebankan kepada

pembeli. Namun pada tanggal 1 April 2009 terkait dengan daerah kawasan berikat,

yakni pulau Batam telah di cabut di gantikan sebagai kawasan yang memiliki fasilitas

pajak DIBEBASKAN dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2009 ini ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009. Kedua Fasilitas tersebut

memiliki pengaruh terhadap Pajak yang terutang Wajib Pajak dimana pengaruhnya

sangat menguntungkan Wajib Pajak.

114

Namun terdapat dampak negatif terkait dengan pemanfaatan Fasilitas Pajak pada

PT. Pipa Mas Putih yakni, PT. Pipa Mas Putih sering melakukan impor barang jadi dan

mendapatkan dokumen PIB (penyerahan Impor Barang) dimana Wajib Pajak sebagai

Importir kemudian barang tersebut dijual kembali, dan Barang Kena Pajak tersebut jika

keluar dari wilayah Pulau Batam harus melakukan pembayaran pajak ke Beacukai. Jika

penyerahan barang dilakukan ke luar negeri yang termaksud dalam kegiatan ekspor dan

jika penyerahan dilakukan ke dalam negeri yang termaksud dalam kegiatan impor dan

memerlukan dokumen pendukung seperti PEB (penyerahan ekspor barang) dan PIB

(penyerahan impor barang), namunkonsumen sering melakukan penyerahan dan

pengambilan Barang Kena Pajak langsung dari Pulau Batam dan konsumen tersebut

seharusnya mengurus dokumen terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan baik

kegiatan ekspor barang maupun impor barang, pada prakteknya customer tidak jarang

menggunakan Provider (agen). Karena hal tersebut maka Wajib Pajak tidak

menggunakan nama Company dalam kegiatan tersebut. Karena kelalaian dari petugas

dan karyawan dari bagian pengeluaran barang dokumen terkait dengan kegiatan

transaksi petugas tersebut hanya meminta tanda tangan dari agen saja bukan tanda

tangan dari konsumen tersebut. Sehingga dokumen pendukung tidak dapat dilengkapi

dikarnakan tidak adanya keterangan jelas dan tanda tangan dari customer yang

sebenarnya, yang mana mereka bukanlah agen untuk transaksi tersebut. Akibat kelalaian

tidak mengurus dokumen pengeluaran yang mana mereka menganggap telah

mendapatkan Fasilitas Pajak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak tercatat sebagai importir

dalam Beacukai sehingga dampak dari kejadian tersebut adalah Wajib Pajak yang telah

melakukan perolehan BKP dengan cara Impor dan telah melakukan penyerahan yang

mana penyerahan tersebut dilakukan di kawasan bebas Pulau Batam membuat Wajib

115

Pajak hanya melakukan pemasukan barang jadi (BKP) dengan cara impor dan tidak

melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak tersebut karena tidak tercatat di

Beacukai pulau Batam sehingga perusahaan sering dijadikan objek pemeriksaan dari

petugas pajak beacukai.

Berdasarkan dari kendala diatas disarankan agar perusahaan melakukan

penertiban terkait dengan transaksi yang dilakukan di Pulau Batam yang mana dilakukan

pengecekan kembali terhadap customer yang akan melakukan transaksi baik secara

langsung maupun menggunakan agen, agar terhindar dari pemeriksaan dan sanksi terkait

dengan Pajak Beacukai.

Untuk menyiasati hal tersebut akan lebih baik jika sebagai pembuktian Wajib

Pajak harus mendapatkan surat pernyataan dari customer jika mereka memang

melakukan transaksi dan penyerahan dengan Wajib Pajak di Pulau Batam, agar dapat

membuktikan pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus diatas.

Documents

2011-2-00398-AK Bab4003