2010.pdf · Bab IV : Isu-Isu Aktual Capter IV : Actual IssuE 1. Kebijakan Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) : Potensi Manfaat Dan Risikonya, Serta Rekomendasi Tindak Lanjutnya

Editor in Chief Anny Ratnawati

Managing EditorAri Wahyuni

EditorsMeriyam Megia S.Made Arya WijayaAgung WidiadiDwi PudjiastutiAgus KuswantoroPurwiyantoAhmad NawawiR. Bambang ArisaptoAnggiat SitanggangPurwantoKartika SupriyonoDyah KusumawatiLusijanto ErfanWawan Sunarjo

AfrizalEristianingsihMariatul Aini

ContributorsRice KrisnawatiAminullahKurnia KhairiSunawan Agung S.Hendra KurniawanSudadiTeguh RahayuM. Indra Zakaria T.Achmad ZunaidiMujibudda’wahPuji WibowoArief Masdi

Graphic Design and PhotograferSatya SusantoMulyanto

Dana HadiSis Sabani

SecretariatRini ArivianiTriana AmbarsariAsrukhil ImroIhsan MaulanaAhmad PurwoBayu Segara Rachmat ApriansyahMujono BasukiNiken Ajeng LestariEko WidyasmoroEko PrasetyoArfan udi WinasisTinton DitisramaEko Agus Rianto

Photographs Courtesy ofWarta Anggaran

Publication Team

5THE INDONESIANBUDGET OVERVIEW 2010

Daftar IsiContents

Sambutan Direktur Jenderal AnggaranRemarks From The Director General Of Budget

Ringkasan EksekutifExecutive Summary

Bab I : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014Capter I : The 2010-2014 National Medium-Term Development Plan

Bab II : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010Capter II :The 2010 Indonesian Budget

Bab III : Sistem PenganggaranCapter III : The Budget System

Bab IV : Isu-Isu AktualCapter IV : Actual IssuE

1. Kebijakan Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) : Potensi Manfaat Dan Risikonya, Serta Rekomendasi Tindak Lanjutnya

1. Fuel (BBM) Subsidy Limitation Policy: Its Potential Benefits And Risks General

2. Penerapan Reward Dan Punishment Stimulus Fiskal2. Application Of Reward And Punishment In Fiscal Stimulus

3. Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Pajak Kabupaten/Kota

3. The Diversion Of Land And Building Tax (PBB) And Duties On Land And BuildiNg Transfers (BPHTB) To Become Regency/City Taxes

4. Peranan Rekening Migas Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara4. The Roles Of Oil And Gas Account In The Optimization Of State Revenues

5. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sebuah Upaya Pemerintah Untuk Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

5. Housing Finance Liquidity Facility: An Effort Of The Government To Accelerate The Fulfillment Of Housing Need For Low-Income Communities

5

7

13

23

55

107

135

137

155

175

187

195

DAFTAR ISI

CONTENTS

6 THE INDONESIANBUDGET OVERVIEW 2010

6. Dampak Krisis Yunani TerhadAp APBN6. The Impact Of The Greek Crisis On The Indonesian Economy

Appendix

211

235

SAMBUTANDIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

REMARKS FROM THE DIRECTOR GENERAL OF BUDGET


Seperti juga tahun 2009 yang penuh

dengan warna naik turunnya perekonomian, dunia

maupun domestik, tahun 2010 merupakan tahun

yang sarat dengan tantangan. Secara khusus

tahun 2010 merupakan tahun pertama Kabinet

Indonesia Bersatu II menjalankan periode kedua

pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka

tiga bulan setelah pelantikan Presiden dibuat suatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi

dan program Presiden.

Program pembangunan lima tahun ke depan

memiliki lima agenda utama pembangunan nasional

tahun 2010 – 2014, yaitu: (1) pembangunan ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan

tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar

demokrasi; (4) penegakan hukum dan pemberantasan

Similar to 2009, in which the global and

domestic economy was full of ups and downs,

2010 is also a year that is full of challenges. On a

special note, 2010 is the first year of the 2nd United

Indonesia Cabinet in running its second term of

office under President Susilo Bambang Yudhoyono

and Vice President Boediono. As mandated by Law

No. 25 of 2004 regarding the National Development

Planning System, three months after the Presidential

inauguration, the National Medium-Term

Development Plan (RPJMN) must be formulated as

an explanation of the President’s vision, missions and

programs.

The development programs for the next

five years have five main agendas for 2010-2014

national development, namely: (1) economic

development and enhancement of public welfare;

(2) improvement of governance; (3) enforcement of

the pillars of democracy; (4) law enforcement and

SAMBUTANDIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

REMARKS FROMTHE DIRECTOR GENERAL OF BUDGET


korupsi; dan (5) pembangunan yang inklusif dan

berkeadilan. Menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA) dalam perencanaan penganggaran

sehingga mampu menunjang pencapaian program

pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Pada saat yang sama, DJA juga mempunyai

agenda reformasi penganggaran yang secara

terus menerus disempurnakan. Tidak terbatas

pada pelaksanaan tiga pilar sistem penganggaran

yang merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara yaitu Penganggaran

Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

dan Penganggaran Berbasis Kinerja, namun juga

perangkat yang akan menunjang pelaksanaan tiga

pilar tersebut, seperti pemberlakuan mekanisme

reward and punishment yang mulai diberlakukan

bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) penerima

stimulus fiskal.

Sistem penganggaran yang baik juga

perlu ditunjang dengan peraturan-peraturan yang

responsif terhadap perkembangan keadaan. Hal ini

antara lain yang mendorong DJA untuk melakukan

revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak, dimana pada tahun 2010 telah

masuk dalam salah satu Program Legislasi Nasional.

Penerbitan buku Sekilas Penganggaran

Indonesia Tahun 2010 ini tidak hanya mengupas

hal-hal di atas tetapi juga menyampaikan isu-

corruption eradication; and (5) inclusive and fair

development. which serve as a foundation for the

Directorate General of Budget (DJA) in planning the

Indonesian Budget so as to be able to support the

achievement of the national development program

for the next five years.

In the meantime, the DJA also has a

budgeting reform agenda which undergoes

continuous improvement. It is not only limited to

the implementation of the three pillars of budgeting

system as mandated by Law No. 17 of 2003

regarding State Finance, namely Unified Budgeting,

the Medium-Term Expenditure Framework and

Performance-Based Budgeting, but also included the

equipment which will support the implementation

of these three pillars, such as the application of a

reward and punishment mechanism that will begin

to be implemented at State Ministries/Agencies (K/L)

which receive fiscal stimulus.

A good budgeting system also needs to

be supported by regulations that are responsive to

developing conditions. This, among other things,

encourages the DJA to undertake revisions to Law

No. 20 of 1997 regarding Non-Tax State Revenue,

where in 2010 it has been included as one of the

National Legislative Programs.

Other than discussing the above issues,

the 2010 Indonesian Budgeting in Brief (Sekilas

Penganggaran Indonesia Tahun 2010) also explores

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN | REMARKS FROM THE DIRECTOR GENERAL OF BUDGETING


contemporary issues, such as (i) Fuel (BBM) Subsidy

Limitiation Policy; (ii) Application of Reward and

Punishment In Fiscal Stimulus; (iii) The Diversion

Of Land And Building Tax (PBB) And Duties On

Land And Building Transfers (BPHTB) To Become

Regency/City Taxes; (iv) The Roles Of Oil And Gas

Account In The Optimization Of State Revenues;

and (v) Housing Finance Liquidity Facility: An Effort

Of The Government To Accelerate The Fulfillment

Of Housing Need For Low-Income Communities.

Furthermore, we also hope that this book can

broaden the knowledge of our Stakeholders, as well

as the DJA employees in carrying out their day-to-day

tasks. Therefore, the description of the 2010-2014

RPJMN is placed at the beginning of the book, and

followed by the discussion on the 2010 Indonesian

Budget and the 2010 Indonesian Revised Budget.

The implementation of Budgeting Reform that is

initiated simultaneously this year is also presented as

one of the main topics. We hope that, despite all

of the constraints, we will relentlessly continue the

implementation of budgeting reforms until the ideal

condition is achieved.

Despite our best efforts, we realize that

this book is not without any shortcomings. For that

reason, we are happy to receive any constructive

suggestions and criticisms from all of the readers. We

believe these will serve to enhance the performance

of both the DJA and the Government as a whole.

isu aktual lain, seperti (i) Kebijakan Pembatasan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM); (ii) Penerapan

Reward dan Punishment Stimulus Fiskal; (iii)

Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangungan Dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi

Pajak Kabupaten/Kota; (iv) Peranan Rekening

Migas Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara;

dan (v) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Sebuah Upaya Pemerintah Untuk Mempercepat

Pemenuhan Kebuutuhan Rumah Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah. Buku ini kami harapkan

dapat membuka wawasan seluruh stakeholder

termasuk pegawai DJA dalam melaksanakan tugas

sehari-hari. Karena itulah penjabaran RPJMN 2010 -

2014 diletakkan pada awal bahasan, dan kemudian

diikuti dengan bahasan mengenai APBN dan APBN-P

2010. Pelaksanaan Reformasi Penganggaran yang

dimulai secara serentak pada tahun ini, juga tetap

kami sajikan sebagai salah satu topik utama. Kami

berharap, dengan segala kendala yang dihadapi, kita

tetap melangkah maju dalam menjalankan reformasi

penganggaran sehingga kita akan sampai pada

kondisi yang ideal.

Kami menyadari bahwa masih ada

kekurangan dalam penyusunan buku ini. Untuk

itu, dengan besar hati kami akan selalu menerima

segala saran dan kritik yang membangun dari semua

pembaca. Kami percaya, apa yang disampaikan

bertujuan untuk meningkatkan kinerja, baik DJA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN | REMARKS FROM THE DIRECTOR GENERAL OF BUDGETING


maupun pemerintahan secara keseluruhan.

Saya memberikan penghargaan kepada

semua pihak yang telah membantu penerbitan

buku ini, khususnya kepada Tim Penyusun. Semoga

apa yang kita kerjakan bermanfaat dan menjadi

pendorong untuk berbuat lebih baik lagi. Selamat

membaca.

Direktur Jenderal Anggaran

Director General,

Anny Ratnawati

I extend my appreciation to all parties who

have assisted with the publication of this book,

particularly to the Team of Authors. I hope that what

we have done will be beneficial and prompt us to do

things better. Happy reading.

RINGKASAN EKSEKUTIF

EXECUTIVE SUMMARY


The 2010 Indonesian Budget is the first annual budget

planning document in the series of implementing the

2010-2014 Medium-Term National Development

Plan, which is a manifestation of the new Government

administration’s work priority for the 5 year-period,

following the democratic elections which were held

in mid-2009. In line with the national policy that has

been set at the beginning of new administration, and

in line with the medium-term planning documents,

the Indonesian Budget for the 2010 fiscal year is aimed

at: (1) improving all of the public welfare programs;

(2) continuing the fiscal stimulus program through

infrastructure, agricultural and energy development,

and labor-intensive projects; (3) encouraging business

world recovery, including through the granting of tax

and import duty incentives; (4) continuing bureaucratic

reform; (5) enhancing defense equipment; and (6)

maintaining the education budget to be at least 20

percent of the Indonesian Budget.

The first section of this book will present a

description of the 2010-2014 Medium-Term National

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan

anggaran tahunan pertama dari rangkaian

pelaksanaan Rencana Pemerintah Jangka Menengah

Nasional 2010-2014, yang merupakan manifestasi

dari prioritas kerja Pemerintahan baru selama 5

tahun kedepan setelah diselenggarakannya pesta

demokrasi pada pertengahan tahun 2009. Sejalan

dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan

pada awal pemerintahan yang baru serta searah

dengan dokumen perencanaan jangka menengah,

APBN tahun anggaran 2010 diarahkan untuk (1)

meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat;

(2) melanjutkan program stimulus fiskal melalui

pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,

serta proyek padat karya; (3) mendorong pemulihan

dunia usaha, termasuk melalui pemberian insentif

perpajakan dan bea masuk; (4) meneruskan reformasi

birokrasi; (5) memperbaiki alutsista; serta (6) menjaga

anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Bagian pertama buku ini menyajikan uraian mengenai


RINGKASAN EKSEKUTIF

EXECUTIVE SUMMARY


Development Plan (RPJMN), containing the five main

agendas of National Development for 2010-2014,

namely: (1) economic development and public welfare

improvement; (2) improvements to Governance;

(3) enforcement of the pillars of democracy; (4)

law enforcement and corruption eradication; and

(5) inclusive and fair development. To facilitate the

application and measurement of the success of

national development, these five main agendas will

be described in further detail, based on sector priority

and territorial development priority.

The second section of this book highlights the fiscal

policy for 2010, as is reflected in the 2010 Indonesian

Budget, for policies in the fields of revenue,

expenditures, and policies in the finance sector, in the

framework of the achievement of various targets in

the Indonesian Budget. This section will also examine

the Medium-Term Budget Framework (MTBF). The

development of the MTBF is aimed to realize fiscal

sustainability and debt sustainability through the

projection of the Indonesian Budget posture and

medium-term policies. At the end of this second

section, the reasons that led the Government to

accelerate the submission of the 2010 Indonesian

Revised Budget will be described.

The third section of this book will examine the

development of the budgeting system. Budgeting

reform was begun in fiscal year 2005 as mandated

by Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.

There are three budget preparation approaches

being applied in the new budgeting system, namely:

(RPJMN) 2010-2014 yang memuat lima agenda

utama Pembangunan Nasional tahun 2010-2014,

yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan rakyat; (2) Perbaikan tata kelola

pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4)

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan

(5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk

memudahkan penerapan dan pengukuran tingkat

keberhasilan pembangunan nasional, kelima agenda

utama tersebut diuraikan lebih lanjut berdasarkan

prioritas bidang dan prioritas pembangunan

kewilayahan.

Bagian kedua buku ini mengupas kebijakan fiskal

tahun 2010 yang tercermin dalam APBN 2010, baik

kebijakan dibidang pendapatan negara, belanja

negara, maupun kebijakan di bidang pembiayaan

dalam rangka pencapaian berbagai target dalam APBN.

Bagian ini juga membahas kerangka APBN Jangka

Menengah (Medium Term Budget Framework/MTBF).

Penyusunan MTBF tersebut bertujuan mewujudkan

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan

kesinambungan utang (debt sustainability) melalui

proyeksi postur APBN dan kebijakan jangka menengah.

Pada akhir bagian kedua ini, diuraikan alasan yang

menyebabkan Pemerintah melakukan percepatan

pengajuan APBN-P tahun 2010.

Bagian ketiga buku ini membahas mengenai

perkembangan sistem penganggaran. Reformasi

penganggaran mulai dilaksanakan pada tahun

anggaran 2005 sesuai dengan amanat UU No 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara. Ada tiga pendekatan

penyusunan anggaran yang diterapkan pada sistem

RINGKASAN EKSEKUTIF | EXECUTIVE SUMMARY


integrated budgeting, performance-based budgeting,

and the medium-term expenditure framework. The

classification being used now is differentiated by

function, organization, and type of expenditure.

Another matter which is described in this section

is a budgeting process that covers preparation,

implementation, and accountability of the budget.

Entering 2010, the steps which are to taken in

comprehensively implementing performance-based

budgeting for fiscal year 2011 are outlined. At the

end of the third section, the direction of the budgeting

system development is explained, beginning from

the first phase of the implementation stage in 2005,

and the second phase, lasting from 2010 to 2014,

covering activities that have been carried out in 2010,

followed by efforts to consolidate the implementation

of budgeting reforms in 2012 and 2013. The

third phase, the completion stage, is scheduled to

commence in 2015.

The closing section of this book examines actual issues

related to budgeting in 2010.

The first issue is the Fuel Oil (BBM) Subsidy Limitation

Policy.

Subsidy expenditure, including the fuel oil subsidy,

is one very important component of the Indonesian

budget. This can be seen from the development of

its magnitude, its proportion to expenditures, and

its ratio to GDP, which tends to be significant in the

Indonesian Budget. The strategic position of this

subsidy, in addition to being seen from the state

penganggaran baru yaitu meliputi penganggaran

terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan

kerangka pengeluaran jangka menengah. Sedangkan

klasifikasi yang digunakan dibedakan menurut fungsi,

organisasi, dan jenis belanja. Hal lain yang dijelaskan di

bagian ini adalah proses penganggaran yang meliputi

penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

anggaran. Memasuki tahun 2010, diuraikan

langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka

penerapan penganggaran berbasis kinerja secara

utuh di tahun anggaran 2011. Di akhir bagian ketiga,

dijelaskan arah perkembangan sistem penganggaran

yang diawali dari fase pertama tahap penerapan

yaitu tahun 2005 dan fase kedua yaitu tahun 2010

sampai dengan 2014 yang meliputi kegiatan yang

telah dilaksanakan di tahun 2010 yang diikuti

dengan upaya pemantapan penerapan reformasi

penganggaran di tahun 2012 dan 2013. Fase ketiga

yang merupakan tahap penyempurnaan dijadwalkan

mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Bagian akhir buku ini membicarakan isu-isu aktual

yang berkaitan dengan penganggaran di tahun

2010.

Isu Pertama, Kebijakan Pembatasan Subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM)

Belanja subsidi termasuk subsidi BBM merupakan salah

satu komponen APBN yang sangat penting. Hal ini

terlihat dari perkembangan besarannya, proporsinya

terhadap belanja, dan rasionya terhadap PDB, yang

cenderung signifikan terhadap APBN. Posisi strategis

subsidi selain dilihat dari sisi keuangan negara, juga

ditinjau dari efektivitas tujuan, keadilan penerima,



finance standpoint, is also viewed in terms of the

effectiveness of its objectives, fairness for the recipients,

as well as the processes and mechanisms for subsidy

allocation. The current discourse is the reason which

led to this writing being made, namely that the fuel oil

subsidy policy was being eliminated for the medium

and upper economic groups, while other economic

groups are still receive the subsidy. Therefore, this

writing is divided into several sub-topics that cover the

developments of subsidy spending, and the impact of

fuel oil subsidy limitations on the national economy at

the macro and micro levels, on recipient communities,

and on the government. This writing concludes with

some important notes of recommendation.

The second issue is the application of Reward and

Punishment fiscal stimulus.

Observing the global crisis which took place from

2008-2009, the Government, together with the

House of Representatives, considered it was necessary

to take special measures through a fiscal stimulus

policy in 2009. These measures were accompanied

by a reward and punishment system for the K/Ls

which received fiscal stimulus allocations. This writing

presents complete information on the background

situation, the fiscal stimulus policy, the fiscal stimulus

implementation, the application of rewards and

punishments, as well as some problems being faced.

The third issue is the Diversion of Land and Building

Tax (PBB) and Duties on Land and Building Transfer

(BPHTB) to become Regency/City Taxes.

The stipulations of Law No. 28 of 2009 in lieu of Law

No. 18 of 1997 as amended by Law No. 34 of 2000

serta proses dan mekanisme penyaluran subsidi.

Alasan yang mendorong lahirnya tulisan ini adanya

wacana terkini yaitu kebijakan pencabutan subsidi

BBM bagi golongan ekonomi menengah ke atas,

sementara golongan ekonomi lain tetap mendapatkan

subsidi. Untuk itu, tulisan ini dibagi menjadi beberapa

sub bahasan yang meliputi perkembangan belanja

subsidi, dampak pembatasan subsidi BBM bagi

perekonomian nasional secara makro dan mikro, bagi

masyarakat penerima, maupun bagi pemerintah.

Tulisan ini ditutup dengan beberapa catatan penting

yang bersifat rekomendasi.

Isu Kedua, Penerapan Reward dan punishment

stimulus fiskal

Mencermati krisis global yang terjadi pada tahun

2008-2009, Pemerintah bersama DPR merasa perlu

mengambil langkah-langkah khusus melalui kebijakan

stimulus fiskal di tahun 2009. Langkah tersebut

diiringi dengan adanya reward dan punishment bagi

K/L yang mendapat alokasi stimulus fiskal. Tulisan ini

menyajikan informasi yang komplit mengenai latar

belakang, kebijakan stimulus fiskal, pelaksanaan

stimulus fiskal, penerapan reward dan punishment

serta beberapa permasalahan yang dihadapi.

Isu Ketiga, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) menjadi Pajak Kabupaten/Kota

Penetapan UU no 28 Tahun 2009 sebagai pengganti

UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah



has provided a fundamental change, namely with the

diversion of 2 types of central taxes to new taxes for

the regencies/cities, namely the PBB and the BPHTB.

The diversion of PBB-P2 will become effective as of

the 1st of January, 2014, while the BPHTB will be

conducted starting on the 1st of January, 2011. This

writing describes the theoretical basis of diverting

of PBB and BPHTB to become Regional Taxes, the

policies underlying the diverting of those taxes, and its

implications for central and regional finances.

The fourth issue is the Role of the Oil and Gas

Account in Revenue Optimization.

Oil and gas revenues are still the mainstay of Non-

Tax Revenues (PNBP). This can be seen from the

composition of oil and gas resource revenues, which

reach two-thirds of the total of non-tax revenues.

Given that oil and gas natural resource revenues have

unique characteristics, one of which is its mechanism

where receipts must first be deposited into the

Ministry of finance bank account with the Bank of

Indonesia, this section tries to describe types of oil

and gas revenues as well as the roles and functions of

the oil and natural gas account. From this writing, it

becomes evident that BPMIGAS, PSC, and Pertamina

are the parties which play important parts to support

the implementation of the DJA in optimizing state

revenue resources from the oil and gas sector.

The fifth issue is the Housing Financing Liquidity

Facility.

The availability of housing which is widely and evenly

distributed is an important aspect in improving

the productivity of production sector. Towards that

dengan UU Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan

perubahan yang mendasar yaitu dengan dialihkannya

2 jenis pajak pusat menjadi pajak baru bagi kabupaten/

kota, yaitu PBB dan BPHTB. Pengalihan PBB-P2 efektif

diberlakukan mulai 1 Januari 2014 sedangkan BPHTB

dilakukan mulai 1 Januari 2011. Tulisan ini mencoba

menjelaskan mengenai landasan teoritis pengalihan

PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah, kebijakan yang

mendasari pengalihan tersebut, serta implikasinya

bagi keuangan pusat dan daerah.

Isu Keempat, Peranan Rekening Migas dalam

Optimalisasi Pendapatan Negara.

Penerimaan migas masih menjadi andalan dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terlihat

dari komposisi penerimaan SDA migas yang mencapai

dua pertiga dari total PNBP. Mengingat penerimaan

SDA migas memiliki karakteristik yang unik, yaitu salah

satu mekanisme penerimaannya harus terlebih dahulu

disetor ke rekening kementerian keuangan di Bank

Indonesia, maka bagian ini mencoba menguraikan

jenis penerimaan migas, peranan berikut fungsi

rekening migas. Dari tulisan tersebut, terlihat bahwa

BPMIGAS, KKKS, dan Pertamina merupakan pihak-

pihak yang menjadi bagian penting yang menunjang

pelaksanaan DJA dalam mengoptimalkan sumber

pendapatan negara dari sektor migas.

Isu Kelima, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Ketersediaan perumahan secara luas dan merata

merupakan aspek penting dalam meningkatkan

produktivitas sektor produksi. Untuk itu, Pemerintah

telah menetapkan sasaran pembangunan perumahan



end, the Government has set a goal of housing

development in the 2010-2014 RPJMN documents.

This writing provides a comprehensive analysis on

housing development, as seen from the policy,

objectives and problems, Simple and Healthy House

Ownership Credit (KPRSH), and an explanation on

the issuance of the Housing Finance Liquidity Facility

(FLPP) Policy.

The sixth issue is the Impacts of Greek Crisis on the

Indonesian Budget.

In general, this section examines the development

of the global crisis which began spreading in 2008.

However, this writing highlights a specific case which

has become an important issue in the world economy,

namely the occurrence of the Greek crisis. It is feared

that the impacts of the Greek crisis will spread to

Indonesia through several transmission channels,

namely trade, banking, and the financial market.

The extent of the impact of the Greek crisis on the

Indonesian Budget is presented in the concluding

theme.

dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Tulisan ini

memberikan analisis tentang pembangunan

perumahan secara komprehensif baik dari kebijakan,

sasaran dan permasalahannya, subsidi Kredit

Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSh) serta

penjelasan tentang terbitnya Kebijakan Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Isu Keenam, Dampak Krisis Yunani Terhadap APBN

Secara umum, bagian ini mengulas perkembangan

krisis global yang mulai menjalar di tahun 2008.

Namun tulisan ini mencermati kasus spesifik yang

menjadi isu penting di perekonomian dunia yaitu

terjadinya krisis Yunani. Dampak dari krisis Yunani

tersebut dikhawatirkan akan merembet ke Indonesia

melalui beberapa jalur transmisi yaitu perdagangan,

perbankan, dan pasar keuangan. Seberapa jauh

pengaruh krisis Yunani terhadap APBN menjadi sajian

penutup tema ini.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan

penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya

menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam

menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga

(Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan

rencana pembangunan daerahnya masing-masing

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN

akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN).

Tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia

yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Pemerintah

The 2010-2014 National Medium-Term Development

Plan (RPJMN) is an explanation of the President’s

Vision, Mission and Program, the formulation of

which is guided by the 2005-2025 National Long-Term

Development Plan (RPJPN). The 2010-2014 RPJMN is

used as guideline for the ministries/agencies in the

formulation of the Strategic Plans of ministries/agencies

(Renstra-KL) and as material for consideration for the

regional governments in the formulation/adjustment

of their respective regional development plans, in

respect to the achievement of national development

objectives. To be implemented further, the RPJMN will

be referred to in the making of the Government Work

Plan (RKP), which will be used the as guideline in the

formulation of the Proposed Budget (RAPBN).

The theme in the formulation of the 2010-2014

National Medium-Term Development Plan (RPJMN)

is “The Realization of a Prosperous, Democratic

and Fair Indonesia”. In order to achieve this vision,

the Government’s mission in the 2010-2014 period

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

THE 2010-2014 NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN

1BABCAPTER


dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk

mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman

dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih

kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Dalam

mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional

2010-2014 tersebut, Pemerintah telah menetapkan

lima agenda utama pembangunan nasional tahun

2010-2014, yaitu: (1) Pembangunan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Perbaikan tata

kelola pemerintahan; (3) Penegakan pilar demokrasi;

(4) Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi;

dan (5) Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2010-2014

tersebut, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih

operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan

sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur

tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, prioritas

pembangunan nasional tersebut dijabarkan lebih

lanjut berdasarkan prioritas bidang dan prioritas

pembangunan kewilayahan. Berikut akan diuraikan

mengenai prioritas pembangunan nasional, prioritas

bidang, dan prioritas pembangunan kewilayahan .

I. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam RPJMN 2010-2014 terdapat 11 prioritas

nasional yang ditetapkan berdasarkan tantangan

pembangunan nasional yang dihadapi saat ini dan

dengan memperhatikan program dan kegiatan

pokok yang disusun oleh K/L dan Pemerintah daerah

yang bersifat realistis, penting dan mendesak untuk

dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur

is directed towards realize a more prosperous, safe

and peaceful Indonesia, and to establish a firmer

foundation for a fair and democratic Indonesia. In

achieving the 2010-2014 national development

vision and mission, the Government has determined

five main agendas for national development from

2010-2014, namely: (1) Economic development and

enhancement of public welfare; (2) Improvement of

governance; (3) Upholding the pillars of democracy;

(4) Law enforcement and corruption eradication; and

(5) Inclusive and fair development.

In regard to the achievement of the 2010-2014 vision

and mission, a number of development priorities

need to be formulated and explained; in this way it

will be easier to implement the vision and mission and

to measure the level of success. Then, the national

development priorities are explained further, based on

fields of priority and regional development priorities.

The national development priorities, fields of priority,

and regional development priorities are described as

follows:

I. National Development Priorities

In the 2010-2014 RPJMN there are 11 national

priorities which have been formulated based on the

national development challenges that are currently

being faced, and by taking into account the main

programs and activities, as formulated by the K/L and

Regional Governments, that are realistic, important,

urgently need to be implemented, and have real,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014 | THE 2010-2014 NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN


dan langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu: (1)

reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan;

(3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)

ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi

dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan

bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar,

dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas,

dan inovasi teknologi.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh

integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang

berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas

pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur

pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai

pemerintah yang memadai, dan data kependudukan

yang baik. Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi

birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :

- Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas

kementerian/lembaga yang menangani aparatur

Negara dan restrukturisasi lembaga pemerintah

lainnya;

- Penataan otonomi daerah;

- Penyempurnaan pengelolaan PNS;

- Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan

perundang-undangan di tingkat pusat dan

daerah;

- Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja

Utama Pelayanan Publik yang selaras antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- Peningkatan integrasi dan integritas penerapan

measured and direct impacts for society, namely: (1)

governance and bureaucratic reform; (2) education;

(3) health; (4) poverty reduction; (5) food security; (6)

infrastructure; (7) investment and business climate; (8)

energy; (9) environmental issues and disasters; (10)

underdeveloped, leading, outermost and post-conflict

areas; and (11) culture, creativity, and technological

innovation.

Priority 1: Governance and Bureaucratic Reform

This consists of improved governance stabilization

through integrated performance breakthroughs that

are full of integrity, accountable, comply with the law,

and are transparent. Increased quality of public service

supported by efficiency of the government structure

at the central and regional levels, adequate capacity of

government employees, and good population data.

Therefore, the core substance of governance and

bureaucratic reforms are as follows:

- Structural consolidation and enhancement of the

capacity of ministries/agencies that manage the

state apparatus and the restructuring of other

government institutions;

- Structuring of regional autonomy;

- Improvement of civil servant management;

- Accelerated harmonization and synchronization of

laws and regulations at the central and regional

levels;

- Determination and application of Public Service Key

Performance Indicators system that is in harmony

between the central and regional governments;

- Enhanced integration and integrity of the



dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan

aparat hukum;

- Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi

Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama

pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya

pada 2011.

Prioritas 2: Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas,

terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya

kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran

budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung

keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik

dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau

kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan

tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program

aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya akses pendidikan dasar-

menengah;

- Peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan

tinggi dari18% di 2009 menjadi 25% di 2014;

- Penerapan metodologi pendidikan yang

menyeluruh yaitu memperhatikan kemampuan

sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap

budaya-bahasa Indonesia;

- Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai

manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi

application and enforcement of the laws by all law

institutions and apparatuses;

- Determination of the Single Identity Number

(Nomor Induk Kependudukan/NIK) and

development of the Demographic Administration

and Information System (Sistem Informasi and

Administrasi Kependudukan/SIAK) whose first

application on ID cards is to be done by 2011 at

the latest.

Priority 2: Education

This consists of increased access to quality, affordable,

relevant and efficient education towards increased

public welfare, self-sufficiency, noble character and

strong national character. Development in the field

of education is directed towards the achievement

of economic development which is supported by

harmony between the availability of educators and the

ability to create employment or entrepreneurship, as

well as to answer the challenges of manpower needs.

Therefore, the core substance of the action program

in the field of education is as follows:

- Increased access to elementary and secondary

education;

- Increased Approximate Participation Figure of

higher education from 18% in 2009 to 25% in

2014;

- Application of a comprehensive education

methodology, which is done by taking into account

social capacity, character, disposition and love for

Indonesian culture and language;

- Empowerment of the role of headmasters as high-



peran pengawas sekolah sebagai entitas quality

assurance, mendorong aktivasi peran Komite

Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses pembelajaran, dan

Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;

- Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi

menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan

sekolah;

- Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan

layanan sekolah, antara lain melalui program

remediasi kemampuan mengajar guru dan

penerapan sistem evaluasi kinerja profesional

tenaga pengajar.

Prioritas 3: Kesehatan

Titik berat pembangunan bidang kesehatan melalui

pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui

peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan

di antaranya dengan perluasan penyediaan air

bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara

keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun

pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran

Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang

kesehatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu

yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada

90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber

air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan

akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang

quality educational system managers; revitalization

of the role of school supervisor as quality assurance

entities, encouraging the activation of the role of

the School Committee to ensure the involvement

of stakeholders in the learning process, including

the Education Board at the District level;

- Restructuring of the school curriculum into

national, regional and school curriculum divisions;

- Enhancement of teacher quality, school

management and services, including through

remediation programs of teacher teaching ability

and the application of an educators’ professional

performance evaluation system.

Priority 3: Health

The development in the field of health is to emphasize

the preventive approach, not just curative approaches,

through enhanced social and environmental health.

This is done, among other things, through the wider

provision of clean water and the reduction of slum

areas, which is to enhance life expectancy from

70.7 years in 2009 to 72.0 years in 2014, and the

achievement of the overall objectives of the 2015

Millennium Development Goals (MDGs). Therefore,

the core substance of the action program in the field

of health is as follows:

- Implementation of the Integrated Preventive

Health Program, consisting of the provision of basic

immunization to 90% of children under the age of

five (balita) in 2014; provision of access to sources

of clean water that reach 67% of the population,



menjangkau 75% penduduk sebelum 2014;

Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan

dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi

118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari

34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi 24

pada 2014;

- Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta

selama 2010-2014;

- Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan

rumah sakit berakreditasi internasional di minimal

5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota

pada 2012 dan 5 kota pada 2014;

- Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional

sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia

dan pembatasan harga obat generik bermerek

pada 2010;

- Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk

seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100%

pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk

keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1%

pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan

distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial

yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat

dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang

berpendapatan rendah. Oleh karena itu, substansi inti

program aksi penanggulangan kemiskinan adalah

sebagai berikut:

and access to quality basic sanitation that reaches

75% of the population before 2014; a decreased

maternal mortality rate from 307 per 100,000 live

births in 2008 to 118 (per 100,000 live births) in

2014; and a decreased infant mortality rate from

34 per 1,000 live births in 2008 to 24 (per 1,000

live births) in 2014;

- Increased quality and coverage of Family Planning

(KB) services through 23,500 government and

private clinics in 2010-2014;

- Availability and increased quality of internationally

accredited hospital services in a minimum of 5

major cities in Indonesia, with the target of 3 cities

in 2012 and 5 cities in 2014;

- Imposition of the National Essential Medicine List

as a basis of medicine procurement throughout

Indonesia, and price limitations on branded generic

medicine in 2010;

- Application of National Health Insurance for all

poor families with 100% coverage in 2011, and

gradually extended to include other Indonesian

families in 2012-2014.

Priority 4: Poverty Reduction

This consists of a reduction of the absolute poverty

level from 14.1% in 2009 to 8-10% in 2014 and

improvement of income distribution, using: family-

based social protection, community empowerment

and broader economic opportunity for the low-income

segment of the public. Therefore, the core substance

of the action program in the field of poverty reduction

is as follows:



- Integrasi program perlindungan sosial berbasis

keluarga yang mencakup program Bantuan

Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, jaminan

sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak

keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai

2010 dan program keluarga harapan diperluas

menjadi program nasional mulai 2011-2012;

- Penambahan anggaran Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,

pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30%

kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi

secara selektif PNPM Pendukung;

- Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme

penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan

cakupan KUR mulai 2011;

- Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan

Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden,

penggunaan unified database untuk penetapan

sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan

system monitoring dan evaluasi yang akurat

sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan

revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian

pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian

- Integration of a family-based social protection

program that includes: Unconditional Cash

Transfer (Bantuan Langsung Tunai/BLT) program,

a food program, social security in the field of

health, scholarships for children from low-income

families, Early Childhood Education, and Parenting

Education starting in 2010, as wells as expanding

the hopeful family program (program keluarga

harapan) to a national program, starting in 2011-

2012;

- Additional budget for the National Program for the

Community Empowerment (PNPM), fulfillment of

the Community Direct Assistance (BLM) of Rp.3

billion per sub-district for a minimum of 30% of

the poorest sub-districts in rural areas, and selective

integration of Supporting PNPM;

- Improved mechanism of KUR (people’s business

credit program) disbursement starting in 2010,

and expanded KUR coverage starting in 2011;

- Revitalization of the National Committee for

Poverty Reduction under the coordination of the

Vice President, the use of a unified database for

determinating program objectives, starting in

2009-2010, and the application of an accurate

monitoring and evaluation system as a basis in

decision-making and budget allocation.

Priority 5: Food Security

This consists of the enhancement of food security

and the continuation of agricultural revitalization to

realize food self-reliance, increased competitiveness of

agricultural products, increased farmers’ income, and



lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan

pertumbuhan Produk domestik Bruto (PDB) sektor

pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai

Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Oleh karena

itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan

adalah sebagai berikut:

- Penataan regulasi untuk menjamin kepastian

hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal

pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban

serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana

transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan

listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem

informasi nasional yang melayani daerah-daerah

sentra produksi pertanian demi peningkatan

kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan

pemasarannya;

- Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan

bidang pertanian yang mampu menciptakan

benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju

kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional

yang tinggi;

- Dorongan untuk investasi pangan, pertanian,

dan industri perdesaan berbasis produk lokal

oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan

pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi

yang menjamin ketersediaan benih varietas

unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana

pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat

jumlah, dan terjangkau;

- Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman

environmental and natural resource protection. There

should be growth of the Gross Domestic Product

(GDP) in the agriculture sector of 3.7% per year and

a Farmer’s Term of Trade Index of 115-120 in 2014.


in the field of food security is as follows:

- Regulatory arrangements to ensure legal certainty

on agricultural lands, the development of new

agricultural areas of 2 million hectares, and the

clearance and optimizing of the utilization of

unused lands;

- Development and maintenance of means of

transportation, irrigation, electricity network,

communication technology and national

information system that serve centers for

agricultural production, in order to enhance the

production quantity and quality as well as the

marketing capacity;

- Enhanced agricultural research and development

that is able to produce high quality seed and

other research outcomes towards high quality and

productivity for national agricultural products;

- Stimulus for local product-based rural industries,

agriculture, and food investment by business

actors and the government, provision of affordable

financing, and a subsidy system that ensures the

timely availability of the right quantity of affordable

tested high-quality seed, appropriate fertilizers,

technology and post-harvest facilities;

- Enhanced nutritional quality and food diversity



pangan melalui peningkatan pola pangan

harapan;

- Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait

adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan

pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang

memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap

pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan

dan mengutamakan kepentingan masyarakat

umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik

Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang

infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Konsolidasi kebijakan penanganan dan

pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum

secara menyeluruh di bawah satu atap dan

pengelolaan tata ruang secara terpadu;

- Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera,

Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang

total 19.370 km pada 2014;

- Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan

sarana transportasi antarmoda dan antarpulau

yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi

Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda

dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi

sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan

saat ini;

- Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat

Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block

through an enhanced ideal dietary pattern (pola

pangan harapan);

- Tangible measures related to the adaptation and

anticipation of a food safety system and the

agricultural system against climate change.

Priority 6: Infrastructure

This consists of the development of national

infrastructure that is capable of supporting and

driving fair economic and social development, and

which prioritizes the public interests in all regions

of the Republic of Indonesia by encouraging public

participation. Therefore, the core substance of the

action program in the field of infrastructure is as

follows:

- Overall policy consolidation of land management

and utilization for the public interest under one-

roof and integrated zoning management;

- Completion of the construction of Cross-Sumatra,

Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, West Nusa

Tenggara, East Nusa Tenggara and Papua roads of

19,370 km in 2014;

- Development of an infrastructure network and the

provision of integrated inter-modal and inter-island

means of transportation in accordance with the

National Transportation System and Multimodal

Transportation Blueprint, and a reduction of the

rate of transportation accidents in 2014 to lower

than 50% of the current level;

- Development of 685,000 Subsidized Simple

and Healthy Houses (RSSB), 180 Subsidized



berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman

yang dapat menampung 836.000 keluarga yang

kurang mampu pada 2012;

- Penyelesaian pembangunan prasarana

pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal

Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan

secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan

Solo sebelum 2013;

- Penuntasan pembangunan jaringan serat optik

di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan

maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data

dan suara bagi seluruh rakyat;

- Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4

kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)

sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan,

termasuk penyelesaian pembangunan angkutan

kereta listrik di Jakarta (Mass Rapid Transit/MRT

dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian

hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem

informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Oleh karena itu, substansi inti program

aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah

sebagai berikut:

- Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat

nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi

peraturan perundang-undangan yang tidak

menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi

Apartments (Rusunami) and 650 twin blocks, as

well as a housing area supporting facilities that can

accommodate 836,000 poor families in 2012;

- Completion of the development of the flood

control infrastructure, including the Jakarta East

Canal (Banjir Kanal Timur) before 2012, and

integrated management of the Bengawan Solo

Watershed before 2013;

- Completion of the development of a fiber optic

network in eastern Indonesia before 2013, and

maximizing the availability of data and voice

communication access for the public;

- Improvement of the transportation network

and system in 4 major cities (Jakarta, Bandung,

Surabaya, Medan) in accordance with the Urban

Transportation Blueprint, including completion of

the development of electric train in Jakarta (Mass

Rapid Transit/MRT and Monorail) by 2014 at the

latest.

Priority 7: Investment and Business Climate

This consists of the enhancement of investment

through improved legal certainty, procedure

simplification, improvement of information systems,

and the development of Special Economic Zones (KEK).


in the field of investment and business climate is as

follows:

- Gradual regulatory reform at the national and

regional levels, so that there will be a harmonization

of the rules and regulations, and so that they will

not cause uncertainty or inconsistency in their



dalam implementasinya;

- Penerapan sistem pelayanan informasi dan

perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa

kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda

bermasalah dan pengurangan biaya untuk

memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

- Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik

Nasional yang menjamin kelancaran arus barang

dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya

tinggi;

- Beroperasinya secara penuh National Single

Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari

2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses

penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan

implementasi tahap pertama Custom Advanced

Trade System (CATS) di dry port Cikarang;

- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private

Partnership sebelum 2012;

- Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim

usaha dalam rangka memperluas penciptaan

lapangan kerja.

Prioritas 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang

menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional

melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi

implementation;

- The application of an electronic investment

licensing and information service system (SPSIE)

in the One Roof Integrated Service Center (PTSP)

center in several cities, starting from Batam, the

revocation of problematic regional regulations and

the reduction of business startup costs, such as

Company Registration (Tanda Daftar Perusahaan/

TDP) and Business Licenses (Surat Ijin Usaha

Perdagangan/SIUP);

- The development and determination of a National

Logistic System that ensures the smooth flow of

goods and reduces transaction costs/high-cost

economy;

- Full operation of a National Single Window (NSW)

for imports (before January 2010) and exports.

Accelerated realization of the customs and excise

settlement process outside of the port, with the

first stage of implementation of the Custom

Advanced Trade System (CATS) at the Cikarang

dry port;

- Development of Special Economic Zones (KEK) in

5 (five) locations through Public-Private Partnership

schemes before 2012;

- Synchronization between the manpower policy

and the business climate in order to increase job

creation.

Priority 8: Energy

This consists of the achievement of national energy

security that ensures the continuation of national

growth through institutional restructuring and the



pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Oleh

karena itu, substansi inti program aksi bidang energi


- Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi

ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan

penanganan energi nasional yang terintegrasi

sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;

- Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energy

dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai

selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN

lainnya;

- Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar

rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan

rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010

dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi

sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai

2014;

- Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan

termasuk energy alternatif geothermal sehingga

mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000

MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal

bed methane untuk membangkitkan listrik pada

2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya,

microhydro, serta nuklir secara bertahap;

- Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan

minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri

tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;

- Perluasan program konversi minyak tanah ke

gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga

pada 2010; penggun aan gas alam sebagai bahan

bakar angkutan umum perkotaan di Palembang,

Surabaya, dan Denpasar.

optimized use of alternative energy. Therefore, the

core substance of the action program in the field of

energy is as follows:

- The authority to make the energy policy is in the

hand of the President’s Office in order to ensure

that integrated national energy management in

accordance with the National Energy Master Plan;

- Transformation and consolidation of State-Owned

Enterprises (SOEs) in the field of energy, starting

from PLN and Pertamina, that are completed by

2010 at the latest, followed by other SOEs;

- Increased power plant capacity at an average of

3,000 MW per year, starting in 2010, with an

electrification ratio of 62% in 2010 and 80% in

2014; and oil production of more than 1.01 million

barrels per day starting in 2014;

- Increased utilization of renewable energy, including

geothermal, in order to reach 2,000 MW in 2012

and 5,000 MW in 2014, and starting production

of coal bed methane in order to generate power in

2011, as well as the gradual utilization of the solar,

micro-hydro, and nuclear power potential;

- Revitalization of the processing industry for oil

and gas derivative products such as raw material

for textiles, fertilizer and other downstream

industries;

- Expansion of the kerosene-to-gas conversion

program to cover 42 million families in 2010;

the use of natural gas as fuel for urban public

transportation in Palembang, Surabaya, and

Denpasar.



Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan

hidup mendukung pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai

penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk

mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu,

substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

- Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan

gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas

500,000 ha per tahun, dan penekanan laju

deforestasi secara sungguh-sungguh;

- Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui

pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran

air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan

jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan

jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per

tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan

sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan

lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan

bencana mulai 2010 dan seterusnya;

- Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan

Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System/TEWS)

dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (Meteorological

Early Warning System/MEWS) mulai 2010 dan

seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim

(Climate Early Warning System/CEWS) pada 2013;

- Peningkatan kemampuan penanggulangan

bencana.

Priority 9: Environmental Issues and Disaster

Management

This consists of the conservation and utilization of

the environment to support sustainable welfare and

economic growth, along with disaster risk management

and control to anticipate climate change. Therefore,

the core substance of the action program in the field

of environmental issues and disaster management is

as follows:

- Enhancement of peat soil management,

enhancement of the rehabilitation result of

500,000 ha per year, and a reduction of the

deforestation rate;

- Reduction of environmental pollution through

supervision of compliance with wastewater and

emission pollution control in 680 industrial and

service activities in 2010, and continuing from

then on; a reduction of the number of forest fire

hotspots of 20% per year, and a reduction of the

overall pollution level of 50% in 2014; halting

environmental damage in 11 disaster-prone

watersheds, starting in 2010 and continuing from

then on;

- Guaranteed functioning of the Tsunami Early

Warning System (TEWS) and Meteorological Early

Warning System (MEWS) starting in 2010, and

continuing from then on, and the Climate Early

Warning System (CEWS) in 2013;

- Enhancement of disaster management capacity.



Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pasca-Konflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar,

dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan

dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal,

terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan

damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti

sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang

infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik

selambat-lambatnya dimulai pada 2011;

- Pembentukan kerja sama dengan negara-negara

tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan

sumber daya kelautan;

- Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI

dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan

Filipina pada 2010;

- Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50

kabupaten paling lambat 2014.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi

Teknologi

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan

budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk

memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi

tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif

kompetitif bangsa yang disertai pengembangan

inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang

dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara

maritim dan kepulauan. Oleh karena itu, substansi

Priority 10: Underdeveloped, Leading, Outermost,

and Post-Conflict Areas

The action program for underdeveloped, leading,

outermost and post-conflict areas is aimed at

prioritizing and ensuring growth in underdeveloped,

leading, and outermost areas as well as having

sustainable peaceful life in post-conflict areas, with

the core substance as follows:

- Implementation of a special policy in the field of

infrastructure, and other welfare supporting policies

that can stimulate growth in underdeveloped,

leading, outermost and post-conflict areas, starting

in 2011 at the latest;

- Establishment of cooperation with neighboring

countries in regards to safeguarding marine areas

and resources;

- Completion of mapping of the border area of

Indonesia and Malaysia, Papua New Guinea, Timor

Leste and the Philippine in 2010;

- Alleviation of underdeveloped areas in at least 50

districts by 2014 at the latest.

Priority 11: Culture, Creativity, and Technological

Innovation

This consists of the development and protection of

cultural diversity, works of art, and science, as well as

their appreciation, to enrich artistic and intellectual

treasures for the development of national character

and competitive and adaptive ability, along with the

development of innovation, science and technology

that is based on Indonesia’s advantage as a maritime

and archipelago country. Therefore, the core substance



inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan

inovasi teknologi adalah sebagai berikut:

- Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu

untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi

museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia

ditargetkan sebelum Oktober 2011;

- Penyediaan sarana yang memadai bagi

pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni

budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten

selambat-lambatnya Oktober 2012;

- Pengembangan kapasitas nasional untuk

pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi

dan memudahkan akses dan penggunaannya

oleh masyarakat luas;

- Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah

dalam program-program seni budaya yang diinisiasi

oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya

apresiasi terhadap kemajemukan budaya;

- Peningkatan keunggulan komparatif menjadi

keunggulan kompetitif yang mencakup

pengelolaan sumber daya maritim menuju

ketahanan energi, pangan, dan antisipasi

perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan

teknologi dan kreativitas pemuda.

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas,

upaya untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan

Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional

lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di

bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan

rakyat. Di bidang politik, hukum, dan keamanan,

antara lain mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi

of the action program in the fields of culture, creativity,

and technological innovation is as follows:

- The determination and establishment of integrated

management for culturally protected areas, the

revitalization of museums and libraries throughout

Indonesia are targeted to be complete before

October 2011;

- Provision of adequate facilities for art and culture

development, the deepening and holding of art

performances in major cities and regency capitals

by October 2012 at the latest;

- Development of the national capacity for research,

creation, innovation, and the provision of easy

access to their use by the general public;

- Enhanced government attention and involvement

in art and culture programs initiated by the public,

and encouraging an appreciation of cultural

diversity;

- Enhancement of comparative advantage into

competitive advantage, including for maritime

resource management towards energy and food

security, and anticipation of climate change; and

the development of technological mastery by and

youth creativity.

In addition to these eleven national priorities, the effort

to achieve the National Development vision and mission

is also carried out through the achievement of other

national priorities in the fields of politics, law, security,

economy, and public welfare. In the fields of politics,

law and security there is to be: (a) coordination on

the mechanism of terrorism management procedures;



terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme;

(b) pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal

terorisme; (c) peningkatan peran Republik Indonesia

dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sementara

itu, prioritas di bidang perekonomian mencakup

antara lain: (a) pelaksanaan pengembangan

industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan

Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan

internasional. Di bidang kesejahteraan rakyat, antara

lain mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib

dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan

kerukunan umat beragama melalui pembentukan

dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20%

secara bertahap dalam 5 tahun.

II. Prioritas Pembangunan BidangPembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh

di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu,

perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan

ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan

menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025, yaitu: (1) bidang sosial budaya

dan kehidupan beragama; (2) bidang ekonomi; (3)

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) bidang

sarana dan prasarana; (5) bidang Politik; (6) bidang

pertahanan dan keamanan; (7) bidang hukum dan

aparatur; (8) bidang wilayah dan tataruang; (9) bidang

sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran dan

(b) implementation of a de-radicalization program to

deter terrorism; and (c) enhancement of the role of

the Republic of Indonesia in creating world peace.

Meanwhile, the priorities in the field of economy

include: (a) implementation of industrial development

in accordance with Presidential Regulation Number 28

of 2008 regarding the National Industry Policy; and (b)

enhancement of the role and capacity of the Republic

of Indonesia in international trade diplomacy. Priorities

in the field of public welfare include: (a) smooth and

orderly implementation of the hajj pilgrimage by 2010

at the latest; (b) enhancement of harmony between

religious followers through the establishment and

enhanced effectiveness of the Inter-Religious Harmony

Forum (Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB); and

(c) a gradual 20% increase in the number of foreign

and domestic tourists.

II. Field Development PrioritiesNational development is carried out comprehensively

in various fields of social life. Therefore, national

development planning is grouped into 9 (nine)

development fields based on the 2005-2025 National

Long-Term Development Plan, namely: (1) the fields of

social/culture affairs and religious life; (2) the economic

field; (3) the science and technology field; (4) the field

of facilities and infrastructure; (5) the political field; (6)

the defense and security field; (7) the field of laws and

apparatus; (8) the regional and zoning field; and (9)

the field of natural resources and the environment.

The policy direction and objectives of each field are



arah kebijakan dari masing-masing bidang tersebut

adalah sebagai berikut.

1. Bidang Sosial Budaya dan kehidupan

beragama

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan

beragama diarahkan untuk mencapai sasaran

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang

ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan

manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender

(IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk

tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan

karakter bangsa. Pembangunan bidang sosial budaya

dan kehidupan beragama pada tahun 2010−2014

diprioritaskan pada pengendalian kuantitas penduduk,

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,

peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan,

peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi

olahraga, peningkatan kualitas kehidupan beragama,

dan penguatan jati diri bangsa dan pelestarian

budaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan

kesejahteraan sosial, peningkatan kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan

anak.

2. Bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, sasaran pembangunan

ditujukan antara lain untuk: (1) pertumbuhan realisasi

investasi nonmigas yang berasal dari total Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal

Asing (PMA) sekitar 15,0 persen sampai dengan 18,6

persen per tahun; (2) pertumbuhan ekspor nonmigas

as follow.

1. The Field of Social/Culture Affairs and

Religious Life

Development in the field of social/culture affairs

and religious life is directed towards achieving the

objectives of increased quality of human resource,

marked by increases in the human development index

(HDI) and gender development index (GDI), supported

by balanced population growth, as well as strong

national character. The priority of development in the

field of social/culture affairs and religious life in 2010-

2014 is control of population levels, enhancement of

access to and quality of health services, enhancement

of access to and quality of education services,

enhancement of youth participation, cultural and

sporting achievements, enhancement of the quality

of religious life, strengthening of national character

and cultural preservation, enhancement of access to

and quality of social welfare services, enhancement

of gender equality and women’s empowerment, and

child protection.

2. The Field of the Economy

In the field of the economy, the development

objectives are: (1) increased realization of non-

oil and gas investment originating from the total

Domestic Investment and Foreign Investment, of

around 15.0 percent to 18.6 percent annually; (2)

gradual development of non-oil and gas exports to



secara bertahap meningkat menjadi sebesar 14,5-

16,5 persen pada tahun 2014; (3) menciptakan

dan memantapkan stabilitas ekonomi terhadap

kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, baik

yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Berdasarkan sasaran tersebut, maka arah kebijakan

pembangunan di bidang ekonomi dalam periode

2010-2014 antara lain adalah : (1) mendorong

penanaman modal asing bagi peningkatan daya

saing perekonomian nasional; serta meningkatkan

kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang

memadai; (2) peningkatan daya saing produk ekspor

nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan

keberagaman dan kualitas produk; (3) memelihara

stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah

melalui koordinasi, penyelarasan dan sinergi kebijakan

moneter dan fiskal, sektor keuangan, serta sektor riil

untuk menciptakan pengelolaan ekonomi secara

sehat dan berkelanjutan.

3. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam periode 2010-2014, kebijakan pembangunan

bidang Iptek diarahkan kepada : (1) meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan

lembaga; (2) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas

litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi

dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas

nasional; (3) mengembangkan dan memperkuat

jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional

maupun internasional untuk mendukung peningkatan

produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan

around 14.5-16.5 percent in 2014; and (3) creating

and reinforcing economic stability against possible

economic upheaval, either from within or outside of

the country. Based on the above objectives, the policy

directions of development in the field of the economy

for the 2010-2014 period are: (1) encouraging

foreign investment for increased national economic

competitiveness; and enhancing adequate capacity

of the physical and supporting infrastructures; (2)

increased competitiveness of non-oil and gas export

products through market diversification and increased

product diversity and quality; and (3) maintaining the

stability of domestic prices and the rupiah exchange

rate through the coordination, harmonization and

synergy of monetary and fiscal policies, the financial

sector, and real sector to create healthy and sustainable

economic management.

3. The Field of Science and Technology

In the 2010-2014 period, the development policy for

science and technology is directed at: (1) enhancing the

capacity and capability of research and development

institutions; (2) enhancing the capacity and capability

of human resources in the field of science and

technology to have research and development

productivity that is effective for the production

sector and for increasing national innovation and

culture of creativity; (3) developing and strengthening

an institutional network for researchers at the

national and international level to support increased



litbang nasional; (4) meningkatkan kreativitas dan

produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi

yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta

menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; (5)

meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor

produksi untuk peningkatan perekonomian nasional

dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri.

Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka

strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui

dua prioritas pembangunan yaitu Penguatan Sistem

Inovasi Nasional (SIN) dan peningkatan penelitian,

pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek).

4. Bidang sarana dan prasarana

Sasaran umum pembangunan sarana dan prasarana

lima tahun ke depan antara lain: (a) meningkatnya

kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan

prasarana penunjang pembangunan; (b) terjaminnya

ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa

pelayanan sarana dan prasarana; (c) meningkatnya

ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang

menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan

energi di seluruh Indonesia, serta (d) meningkatnya

penggunaan renewable energy dan energi yang bersih

dan ekonomis; dan meningkatnya efisiensi konsumsi

dan penghematan energi baik di lingkungan industri

rumah tangga, industri besar maupun transportasi.

research and development productivity as well as

increasing the productive use of national research

and development; (4) enhancing the creativity and

productivity of research and development in order

to provide the technology needed by industry and

the public, as well as developing a culture of creativity

in society; and (5) enhancing the productive use of

science and technology in the production sector in

order to increase the national economy, as well as

an appreciation of domestic science and technology.

With the above policy directions, the development

strategy in the field of science and technology is

carried out through two development priorities, which

are the Strengthening of National Innovation System

(Sistem Inovasi Nasional/SIN) and the enhancement of

research, development and the application of science

and technology (P3 Iptek).

4. The Field of Infrastructure

The general development objectives in the field of

facilities and infrastructure for the next five years are:

(a) increased quantity and quality of various facilities

and infrastructures in support of development; (b)

the guaranteed availability of public accessibility to

facilities and infrastructure services; (c) enhanced

energy security, particularly energy diversification that

ensures the sustainability and quantity of the energy

supply throughout Indonesia; and (d) the increased

use of renewable energy and clean and economical

energy; and increased consumption efficiency and

energy conservation in household industries, big

industries and the transportation sector. Based on



Berdasarkan sasaran tersebut, maka prioritas bidang

pembangunana sarana dan prasarana dalam lima

tahun ke depan adalah : (1) meningkatkan pelayanan

sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan

minimal; (2) mendukung peningkatan daya saing

sektor riil; (3) meningkatkan kerjasama Pemerintah

dan swasta.

5. Bidang Politik

Pembangunan bidang politik, baik politik dalam

negeri maupun luar negeri dalam periode 2010-2014

diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan

kualitas demokrasi dan kualitas diplomasi Indonesia,

dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan kapasitas

dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi;

(2) Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang

menjamin kebebasan sipil dan penghormatan

terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan

demokrasi di Indonesia; (3) Meningkatkan peran

informasi dan komunikasi; (4) Meningkatkan

peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN

dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015; (5)

Meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga

keamanan nasional dan menciptakan perdamaian

dunia; (6) Meningkatkan kinerja diplomasi

perbatasan; (7) Meningkatkan kualitas pelayanan

dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia

(WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI) diluar negeri;

dan (8) Meningkatkan citra positif Indonesia melalui

pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan

perlindungan kekayaan budaya.

these objectives, the development priorities in the field

of facilities and infrastructure for the next five years

are: (1) enhancing facility and infrastructure services

in accordance with the minimum service standard; (2)

supporting increased real sector competitiveness; and

(3) enhancing cooperation between the Government

and the private sector.

5. The Field of Politics

Development in the field of politics, both domestic

and foreign, in the 2010-2014 period, is directed

at achieving the objective of increased quality of

Indonesian democracy and diplomacy, with the

following policy directions: (1) Increasing the capacity

and accountability of democratic institutions; (2)

Maintaining and creating a conducive climate that

guarantees civil liberty and respect for the political rights

of the people, and the development of democracy in

Indonesia; (3) Enhancing the role of information and

communication; (4) Enhancing the role and leadership

of Indonesia in ASEAN and the establishment of the

2015 ASEAN Community; (5) Enhancing the role

of Indonesia in maintaining national security and

creating world peace; (6) Enhancing diplomatic

performance regarding border matters; (7) Increasing

the quality of service and protections for Indonesian

Citizens and Indonesian Legal Entities abroad; and (8)

Enhancing the positive image of Indonesia through

the advancement of democracy, human rights, the

environment and the protection of cultural heritage.



6. Bidang pertahanan dan keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, sasaran

pembangunan ditujukan antara lain untuk : (1)

terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar

25-27,5% dari kekuatan pokok minimum (minimum

essential force) yang mampu melaksanakan operasi

gabungan dan memiliki efek penggentar; (2)

terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi

kemandirian pertahanan; (3) menurunnya tingkat

kejahatan (criminal rate) yang meliputi kejahatan

konvensional, transnasional, kontingensi, serta

kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi

sekitar 105-95 kejadian per 100.000 penduduk; dan

(4) terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak

terorisme dan meningkatnya kemampuan dan

keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan

tindak terorisme. Berdasarkan sasaran tersebut, maka

kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan

di arahkan pada : (1) modernisasi alutsista serta

penggantian alutsista yang umur tehnisnya sudah

tua dan membahayakan keselamatan prajurit; (2)

peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi

dengan peningkatan kesejahteraan prajurit; (3)

percepatan pembentukan komponen bela negara;(4)

peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan

dan keamaanan di wilayah perbatasan dan pulau

terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan

Polri; (5) pendayagunaan industri pertahanan nasional

bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan

cetak biru beserta Road Map, peningkatan Penelitian

dan Pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

6. The Field of Defense and Security

In the field defense and security, the development

objectives are aimed at: (1) the realization of a defense

posture and structure of 25-27.5% of the minimum

essential force that is able to carry out joint operations

and has a deterrence effect; (2) the productive use

of the national defense industry for defense self-

reliance; (3) reducing the crime rate, consisting of

conventional, transnational, contingency crimes and

violence against women and children to around 105-

95 cases per 100,000 people; and (4) supervising and

detecting potential acts of terrorism and enhancing

capacities and improving the ability to prevent and

combat acts of terrorism. Based on these objectives,

the development policy in the field of defense and

security is directed towards: (1) the modernization of

the main equipment in the arsenal system (alutsista)

and replacement of old alutsista that can endanger

the safety of the soldiers; (2) Increasing soldiers’

professionalism, along with enhancing the welfare

of the soldiers; (3) the accelerated establishment of

defense components; (4) enhancing the quality and

quantity of defense and security stations in the border

areas and leading islands, along with the deployment

of Army and Police personnel; (5) the productive use

of the national defense industry for defense self-

reliance, through the formulation of a blueprint and

road map, enhancement of research and technology

and funding support.



7. Bidang hukum dan aparatur

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur

ditujukan untuk mewujudkan peningkatan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan

hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur

Negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab

serta professional. Kebijakan pembangunan dibidang

hukum dan aparatur tersebut diarahkan pada

perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan

strategi sebagai berikut: (1) peningkatan efektivitas

peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan

kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan

penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;

(4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik;

(6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan reformasi

birokrasi.

8. Bidang wilayah dan tataruang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

dalam Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang

pada tahun 2010 - 2014, dilaksanakan dengan

tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, yang

dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan

strategi utama, yaitu (1) pelaksanaan pengendalian

dan pelaksanaan penataan ruang, (2) koordinasi dan

integrasi pembangunan wilayah, baik dalam lingkup

perkotaan dan perdesaan, maupun dalam lingkup

kawasan-kawasan prioritas (kawasan-kawasan

7. The Field of Law and Apparatus

The development objective in the field of law and

apparatus is aimed at realizing enhanced good

governance that reflects the supremacy of the

law and the enforcement of human rights, all

of which is supported by a clean, authoritative,

accountable and professional state apparatus. The

policy of the development in the field of law and

apparatus is directed towards the improvement of

good governance, with the following strategies: (1)

increasing the effectiveness of laws and regulations;

(2) enhancing the performance of law institutions;

(3) increasing respect for the advancement and

enforcement of human rights; (4) enhancing good

governance that is free from corruption, collusion and

nepotism (KKN); (5) improving the quality of public

services; (6) improving the capacity and accountability

of bureaucratic performance; and (7) stabilizing the

implementation of bureaucratic reforms.

8. The Field of Regional and Spatial Planning

Issues

The Medium-Term Development Plan (RPJMN) in

the development of the regional and zoning field in

2010-2014 is implemented with the goal of reducing

regional disparity, which is carried out through 3 (three)

policy directions and main strategies, namely: (1)

zoning implementation and control; (2) coordination

and integration of regional development, either in

the scope of urban-rural areas or priorities areas

(strategic, underdeveloped, border, and disaster-prone



strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,

dan daerah rawan bencana), yang diperkuat dengan

(3) penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan

daerah.

9. Bidang sumber daya alam (SDA) dan

lingkungan hidup (LH)

Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan

SDA dan LH pada RPJMN 2010-2014 secara umum

adalah meningkatnya kontribusi pembangunan SDA

dan LH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (PPK) di perdesaan, serta

meningkatkan sumbangan ekspor dari sektor PPK.

Selain itu, sasaran pembangunan SDA dan LH lainnya

adalah menjaga kondisi SDA dan LH seperti saat ini

atau meningkat kualitasnya. Kebijakan pembangunan

SDA dan LH dalam RPJM 2010-2014 diarahkan

untuk: (1) mendukung pembangunan perekonomian

nasional terutama dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta

(2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam

dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai

pembangunan yang berkelanjutan.

III. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah

areas), supported by (3) decentralization and regional

government.

9. The Field of Natural Resources and the

Environment

In general, the main objectives to be achieved in

natural resource and environmental development in

the 2010-2014 RPJMN are: an increased contribution

of natural resources and environmental development

to national economic growth; the contribution to

the employment of agricultural, fishery and forestry

manpower in rural areas; and increased export

contributions from the agricultural, fishery and

forestry sectors. In addition to this, the other objective

is maintaining or enhancing the quality of the current

condition of natural resources and the environment.

The policy of development in the field of natural

resources and the environment in the 2010-2014

RPJM is directed towards: (1) supporting national

economic development, particularly by increasing

economic growth, realizing economic competitiveness

and enhancing public welfare; and (2) enhancing

natural resource management and environmental

conservation to achieve sustainable development.

III. Regional Development Priorities

One of the missions in the 2005-2025 National Long-



terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan

berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang

makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan

antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah

kebijakan pembangunan kewilayahan adalah sebagai

berikut :

- Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah

potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan

tetap menjaga momentum pertumbuhan di

wilayah Jawa-Bali dan Sumatera;

- Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui

peningkatan perdagangan antarpulau untuk

mendukung perekonomian domestik;

- Meningkatkan daya saing daerah melalui

pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap

wilayah;

- Mendorong percepatan pembangunan daerah

tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh,

kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan

terluar, dan daerah rawan bencana;

- Mendorong pengembangan wilayah laut dan

sektor-sektor kelautan.

Sejalan dengan pelaksanaan 11 prioritas nasional,

arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan

ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran 11

prioritas nasional sejalan dengan isu strategis yang

ada di setiap wilayah.

Term Development Plan (RPJPN) is the realization of

more equally-distributed and fair development, marked

by a more equally distributed development level to all

areas, which is realized through an enhanced quality

of life and welfare of the people, including reduced

interregional disparity within the framework of the

Unitary State of the Republic of Indonesia. Hence, the

strategy and policy direction of regional development

is as follows:

- Encouraging the growth of potential regions

outside of Java-Bali and Sumatra by maintaining

growth momentum in the Java-Bali and Sumatra

regions;

- Enhancing interregional linkages through increased

inter-island trade in order to support the domestic

economy;

- Enhancing regional competitiveness through the

development of leading sectors in each region;

- Encouraging the accelerated development of

underdeveloped, strategic and fast-growth, border,

leading, outermost, and disaster-prone areas;

- Encouraging the development of maritime areas

and fishery sectors.

In line with the implementation of the 11 national

priorities, the direction and policy of regional

development are aimed at realizing the objectives of

the the 11 national priorities in line with the strategic

issues in each region.



1. Pengembangan Wilayah Sumatera

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN), pengembangan wilayah Sumatera diarahkan

antara lain untuk (1) memantapkan interaksi antar-

kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan

pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem

jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi

udara lintas Sumatera yang handal; (2) mendorong

berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan

sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi

di Pulau Sumatera; (3) mengembangkan akses

bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir

barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi

perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat

kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran

lintas pulau dan lintas negara; (4) mempertahankan

kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari

luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi

resiko dampak bencana lingkungan yang dapat

mengancam keselamatan masyarakat dan aset-aset

sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, baik

pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (5)

mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang

memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas

sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan

dan pemasarannya dalam rangka mendorong

kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi

ketergantungan pada negara-negara tetangga.

2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Sementara itu, pengembangan wilayah Jawa-Bali

diarahkan antara lain untuk: (1) mempertahankan

1. Development of the Sumatra Region

In accordance with the National and Regional Spatial

Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/RTRWN),

the development of the Sumatra region is directed

towards: (1) stabilizing interaction among the east

coast region, middle region, and west coast region of

Sumatra through the development of a reliable cross-

Sumatra land, sea and air transportation network

system; (2) encouraging the function of urban

housing centers as service centers for collection and

distribution services on Sumatra Island; (3) developing

access for isolated areas and small islands on the west

and east coast of Sumatra, as production centers

of fishery, tourism, oil and gas, to inter-island and

inter-country centers of the processing industry and

marketing; (4) maintaining protected areas of at

least 40% of the area of Sumatra Island in order to

reduce the risk of impact from environmental disasters

that can endanger the safety of the public and their

social-economic assets in the form of infrastructures,

including both housing centers and cultivation areas;

and (5) developing regional leading commodities that

are highly competitive through inter-sectoral and inter-

area cooperation in their management and marketing,

in order to encourage self-reliance in terms of access

to the global market by reducing dependency on

neighboring countries.

2. Development of the Java-Bali Region

Meanwhile, the development of the Java-Bali region is

directed towards: (1) maintaining the Java-Bali Islands



Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan

nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan

mempertahankan kawasan produksi pangan; (2)

mempertahankan dan merehabilitasi kawasan

lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan

budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari

keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya

di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian

tengah; (3) mempertahankan sumber-sumber air

dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga

ketersedian air sepanjang tahun; (4) mengendalikan

pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan

perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-

kawasan yang rawan bencana serta mengancam

keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi

pangan melalui pengendalian aspek kependudukan

dan kegiatan sosial ekonominya; (5) mengendalikan

secara ketat pengembangan industri hingga

ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi

keberlanjutan pembangunan.

3. Pengembangan Wilayah Kalimantan

Untuk wilayah Kalimantan, pengembangannya antara

lain diarahkan untuk: (1) memelihara dan memulihkan

kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis

lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan

pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan,

dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak

bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis

secara geografis yang berdekatan dengan Negara

bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka

as the national food estate, through various efforts to

determine and maintain food production areas; (2)

maintaining and rehabilitating protected areas being

exploited by cultivation activity, to reach a minimum

level of 30% of the total area of the Bali-Java Islands,

especially in the southern part of Java Island and the

middle part of Bali Island; (3) maintaining water sources

and rehabilitating water absorption areas to preserve

the availability of water all year long; (4) controlling

the growth of urban and rural housing centers that

have the potential to disturb disaster-prone areas

and endanger the existence of protected areas and

food production areas as done through control of the

population aspect and their social/economic activities;

and (5) tightly limiting industrial development to an

environmentally tolerated threshold that is safe for the

sustainability of the development.

3. Development of the Kalimantan Region

For the Kalimantan region, development is

directed towards: (1) maintaining and recovering

environmentally protected and critical areas, in order

to support the sustainable utilization of forestry,

mining, agricultural resources, fisheries, coastal and

small islands resources, as well as to reduce the risk

of the impact of natural disasters; (2) productively

using the geographical strategic position that is

close to the Malaysian states of Sarawak and Sabah

in regards to sub-regional economic cooperation



kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA (Brunei

Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillippines East

ASEAN Growth Area); (3) mendorong percepatan

penanganan kawasan perbatasan antar Negara

dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai

beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia di Pulau Kalimantan; (4) meningkatkan

aksesibilitas internal wilayah Pulau Kalimantan untuk

mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah

dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah

melalui percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas

Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan

jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan

jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong

peran kawasan andalan sebagai penggerak

pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan.

4. Pengembangan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya, pengembangan wilayah Sulawesi

diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong

perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah

satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal

cukup besar; (2) mengembangkan komoditas

unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing

tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah

provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya;

(3) memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal

dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian

pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah,

termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus

kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di

darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi

of BIMP-EAGA (Brunei Darussalam – Indonesia

– Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area);

(3) encouraging the accelerated settlement of border

areas with Malaysia in Serawak and Sabah as the

“front porch” of the Unitary State of the Republic

of Indonesia on Kalimantan Island; (4) enhancing

the internal accessibility of Kalimantan Island areas

to realize a synergy of potential area development

and equality of the inter-area development level

through accelerated functioning of an integrated

cross-Kalimantan network, with the development of a

river, sea, train and air transportation network; and (5)

encouraging the role of leading regions as drivers of

economic development in the Kalimantan region.

4. Development of the Sulawesi Region

Next, development of the Sulawesi region is directed

towards: (1) encouraging the development of the role

of Sulawesi Island as one of the regions possessing large

external potential; (2) developing Sulawesi’s leading

highly-competitive commodities through inter-sectoral

and inter-regional cooperation in management and

marketing; (3) prioritizing the underdeveloped and

border areas in regards to the achievement of equal

interregional development, including the development

of small islands and archipelago islands; (4) optimally

utilizing the potential of land and sea resources and

handling the potential for interregional conflict that

exists in several territorial water and land areas; and

(5) maintaining the existence of centers for national



konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa

wilayah perairan dan daratan; (5) mempertahankan

keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional,

khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari

ancaman konversi lahan.

5. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangaan wilayah Nusa Tenggara diarahkan

antara lain untuk: (1) mengembangkan kota-kota di

kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan

industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis

yang didukung oleh prasarana dan sarana yang

memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber

daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut,

pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan

wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

yang terpadu didukung oleh prasarana dan sarana

yang memadai; (3) meningkatkan aksesibilitas antar

kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda

Aceh–Atambua, sehingga membentuk keterkaitan

sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan

keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan

Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk

mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata

alam, termasuk wisata bahari; (5) menetapkan

fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan

termasuk pemasarannya, yang berorientasi ekspor,

dengan mengutamakan pengelolaan sumberdaya

alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan

bersama baik antarwilayah maupun antarkawasan.

food production, particularly for technically irrigated

paddy fields against the threat of land conversion.

5. Development of the Nusa Tenggara Region

Development of the Nusa Tenggara region is directed

towards: (1) developing cities in coastal areas as

centers for integrated maritime industrial activity, as

the base sector that is supported by adequate facilities

and infrastructure, particularly transportation, energy

and water resources; (2) developing land, sea, coastal

areas and small islands as a single Nusa Tenggara

Islands area, through integrated zoning utilization and

control of zoning utilization supported by adequate

facilities and infrastructure; (3) enhancing accessibility

among the coastal cities that connect the Banda

Aceh-Atambua route; thus there will be strong social/

economic connections; (4) enhancing interregional

development linkages (Leading Regions and Maritime

Leading Regions) to optimize the cultural and natural

tourism potential, including maritime tourism;

and (5) determining the specialization focus of

leading commodities, including marketing, that are

export-oriented, by prioritizing the management of

renewable natural resources based on the principle of

joint usefulness, both inter-regional and inter-area.



6. Pengembangan Wilayah Maluku

pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk:

(1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat

pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu

yang merupakan sektor basis dengan dukungan

prasarana dan sarana yang memadai, khususnya

tansportasi, energi, dan sumber daya air; (2)

mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan

pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah

Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

terpadu didukung oleh prasarana dan sarana yang

memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi

untuk menjamin daya dukung lingkungan yang

optimal bagi pengembangan wilayah; (4) memacu

pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku

melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang

berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan

keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan di darat,

pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5) memanfaatkan

sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar

terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi

manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip

kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan,

kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan

prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan

udara yang didukung oleh transportasi antar moda

secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan

dunia usaha.

7. Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangaan wilayah Papua diarahkan antara lain

6. Development of the Maluku Region

Development of the Maluku region is directed

towards: (1) developing cities in coastal areas as

centers for integrated maritime industrial activity, as

the base sector that is supported by adequate facilities

and infrastructure, particularly transportation, energy

and water resources; (2) developing land, sea, coastal

areas and small islands as a single Maluku Islands,

through integrated zoning utilization and control of

zoning utilization supported by adequate facilities and

infrastructure; (3) maintaining conservation areas to

ensure optimum environmental support capacity for

regional development; (4) accelerating the economic

growth in the Maluku Island region through the

development of local resource-based leading sectors

and enhancing linkages among growth centers in

land, coastal areas and small islands; (5) the productive

and efficient utilization of natural resources, in order

to avoid waste, as this will give optimum benefits

based on sustainable principles; and (6) increasing

the availability, quality and expansion of coverage for

basic infrastructure services, particularly sea and air

transportation, supported by integrated and optimum

inter-modal transportation through the involvement

of the business world.

7. Development of the Papua Region

Development of the Papua region is directed towards:



untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat

persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa

dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat

dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya

untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya

setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam

dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien

agar terhindar dari pemborosan dan penurunan

daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi

manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip

kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan

kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari

luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan

ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan

sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya

setempat dan meningkatkan keterkaitan antarpusat-

pusat pertumbuhan.

(1) supporting the improvement and strengthening

of unity, integrity of national life and state defense;

(2) placing the indigenous land rights (hak ulayat)

in the zoning arrangement as one of the efforts to

maintain local social and cultural values; (3) utilizing

natural resources and the environment in a productive

and efficient manner in order to avoid waste, thus

providing optimum benefits based on the principles

of sustainability and conservation; (4) maintaining

protected areas of at least 50 percent of the Papua

Island region; and (5) accelerating the economic

growth in the Papua Island region through the

development of local resource-based leading sectors

and enhancing linkages among growth centers.



The formulation of The Indonesian Budget is based

on the provisions of Article 23 Paragraph (1) of the

1945 Constitution that has been amended to Article

23 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3)

of the fourth amendment to the 1945 Constitution,

and refers to provisions as set forth in Law Number

17 of 2003 regarding State Finance. Specifically for

the 2010 Budget, besides referring to the above

provisions, its formulation is also to be guided by

the 2010 Government Work Plan, Macroeconomic

Framework, and the 2010 Fiscal Policy Highlights as

agreed on in the preliminary discussion between the

Government and the House of Representatives of the

Republic of Indonesia on June 17, 2009.

Macro Economic Assumptions and the 2010 Fiscal Policy HighlightsThe 2010 Budget is calculated based on basic

macroeconomic assumptions that are expected to

occur in 2010. The basic macroeconomic assumptions

Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan pasal

23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah

diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

UUD 1945 amendemen keempat dan mengacu pada

ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya khusus untuk APBN Tahun Anggaran

2010 selain mengacu pada ketentuan di atas,

penyusunannya juga dilakukan dengan berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2010, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok

Kebijakan Fiskal tahun 2010 sebagaimana telah

disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia tanggal 17 Juni 2009 yang lalu.

Asumsi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010Perhitungan besaran APBN 2010 dihitung berdasarkan

asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan

akan terjadi pada tahun 2010. Asumsi-asumsi dasar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2010

THE 2010 INDONESIAN BUDGET

2BABCHAPTER


in 2010 can be seen in Table 1:

The fiscal policy in the year 2010 is directed towards

the achievement of two fundamental things, namely:

(1) supporting the recovery of the national economy

by continuing the fiscal stimulus program; and (2)

maintaining the education budget ratio at a 20 percent

minimum. At technical level, the fiscal policy to support

the national economy is carried out through policy

implementation in the form of the provision of tax

incentives and increasing expenditure stimulus, which

are aimed at increasing the public’s purchasing power

and the development of labor-intensive infrastructure.

Furthermore, the 2010 fiscal policy is also directed at

improving the achievement of various targets in The

Indonesian Budget, both qualitative and quantitative.

The 2010 Budget is a transitional Budget from the

previous Government and House of Representatives

ekonomi makro dalam tahun 2010 dapat dilihat

dalam Tabel 1 berikut:

Kebijakan fiskal pada tahun 2010 diarahkan

untuk pencapaian dua hal mendasar, yaitu: (1)

mendukung pemulihan perekonomian nasional

dengan melanjutkan program stimulus fiskal; dan (2)

mempertahankan rasio anggaran pendidikan minimal

20 persen. Dalam tataran teknis, kebijakan fiskal untuk

mendukung pemulihan ekonomi nasional dijalankan

melalui pelaksanaan kebijakan berupa pemberian

insentif perpajakan dan peningkatan stimulus belanja

negara yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli

masyarakat dan pembangunan infrastruktur padat

karya. Selain itu, kebijakan fiskal pada tahun 2010

juga diarahkan untuk meningkatkan pencapaian

berbagai target dalam APBN, baik yang bersifat

kualitatif maupun kuantitatif.

APBN 2010 merupakan APBN transisi dari Pemerintah

Economic Indicators The 2010 State Budget

1. Economic Growth (%) 5.5

2. Inflation (%) 5.0

3. Exchange Rate (Rp/US$) 10,000

4. 3-Month SBI Rate (%) 6.5

5. Oil Price (US$/barrel) 65.0

6. Oil Lifting (million barrels/day) 0.965

Source: Ministry of Finance

Table 1Basic Macroeconomic Assumptions, 2010

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2010 | THE 2010 INDONESIAN BUDGET


to Government and House of Representatives elected

in the 2009 General Election. The 2010 Budget is

formulated in regard to “Recovery of the National

Economy and Safeguarding the People’s Welfare” in

accordance with the theme of the 2010 Government

Work Plan. In line with this development theme, the

2010 fiscal policy highlights are directed towards: (1)

continuing/enhancing all public welfare programs;

(2) continuing fiscal stimulus programs through the

development of infrastructure, agriculture and energy,

and labor-intensive projects; (3) encouraging business

world recovery, including provisions for tax and import

duty incentives; (4) continuing bureaucratic reforms:

(5) improving the primary weapon system (alutsista);

and (6) maintaining the education budget at a

minimum of 20 percent of total Budget.

Next, for meeting the tax revenue targets in 2010,

several tax policy measures will be undertaken,

including: (1) reduction of the corporate income tax

(PPh) tariff from 28.0 percent to 25.0 percent, in

accordance with the mandate of the Amendment

to the Income Tax Law (UU PPh); (2) a provision of

a Corporate Income Tax facility for public companies,

of 5.0 percent below the normal tariff; (3) taxes

borne by government (DTP) policy, including in the

form of the value added tax (VAT) and import duty

subsidies for certain sectors; and fiscal incentives in

the effort to encourage oil and gas upstream business

activities; (4) implementation of the amendment to

the Value Added Law; and (5) continuing reforms and

modernization of tax administration.

dan DPR sebelumnya ke Pemerintahan dan DPR hasil

Pemilihan Umum tahun 2009. APBN 2010 disusun

dalam rangka “Pemulihan Perekonomian Nasional dan

Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” sesuai dengan

tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010. Sejalan

dengan tema pembangunan tersebut, maka pokok-

pokok kebijakan fiskal tahun 2010 diarahkan untuk:

(1) meneruskan/meningkatkan seluruh program

kesejahteraan rakyat; (2) melanjutkan program

stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur,

pertanian dan energi, serta proyek padat karya; (3)

mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk melalui

pemberian insentif perpajakan dan bea masuk; (4)

meneruskan reformasi birokrasi; (5) memperbaiki alat

utama sistem senjata (alutsista); serta (6) menjaga

anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Selanjutnya, dalam memenuhi target penerimaan

perpajakan di tahun 2010, maka akan dilakukan

beberapa langkah kebijakan pajak yang diantaranya

meliputi: (1) penurunan tarif pajak penghasilan

(PPh) Badan dari 28,0 persen menjadi 25,0 persen

sesuai amanat Amendemen Undang-undang Pajak

Penghasilan (UU PPh); (2) pemberian fasilitas PPh

Badan untuk perusahaan masuk bursa sebesar 5,0

persen dari tarif normal; (3) kebijakan pajak ditanggung

Pemerintah (DTP) antara lain dalam bentuk subsidi

pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk untuk

sektor tertentu, serta insentif fiskal dalam upaya

memacu kegiatan usaha hulu migas; (4) pelaksanaan

amendemen Undang-undang Pertambahan Nilai;

serta (5) melanjutkan reformasi dan modernisasi



In the field of customs and excises, the policies to be

taken in 2010 include: (1) provision of customs facilities

with a nominal tariff for most favorable nation (MFN)

of 7.5 percent, a common effective preferential tariff

(CEPT) of 2.0 percent, ASEAN-Korea at 2.6 percent,

ASEAN-China at 3.8 percent, and Indonesia-Japan

at 4.0 percent; (2) provision of incentives in order

to support trade and industry policies; (3) increased

excise tariffs in line with the rate of inflation; (4)

increased excise tariff of beverages containing

domestic ethyl alcohol (MMEA) and ethyl alcohol

(EA); (5) simplification of excise tariff and classification

for cigarette manufacturers; (6) improved supervision

of tax banderole; (7) provision of various facilities of

import duty exemption and relief; (8) application of a

non-tariff policy that is oriented towards control of the

import of goods and the use of domestic products;

(9) adjustment of export duty tariffs based on the

development of the international crude palm oil (CPO)

price; and (10) continuing the bureaucratic reform and

modernization of customs services.

In the field of non-tax revenue (PNBP), the policies to

be taken in 2010 are: (1) increasing natural resource

production that is supported by fiscal incentives; (2)

developing new and renewable energy as alternative

energy; (3) improving PNBP service functions at

ministries/agencies (K/Ls); (4) improving the regulations

regarding the PNBP tariff at K/Ls; and (5) applying a

payout ratio policy in the dividend disbursement of

State-Owned Enterprises (SOEs) amounting to 5.0 to

administrasi pajak.

Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang

akan ditempuh di tahun 2010, diantaranya dalam

bentuk: (1) pemberian fasilitas kepabeanan dengan

tarif nominal most favorable nation (MFN) 7,5 persen,

common effective preferential tariff (CEPT) 2,0 persen,

ASEAN Korea 2,6 persen, ASEAN-China 3,8 persen, dan

Indonesia-Jepang 4,0 persen; (2) pemberian insentif

dalam rangka mendukung kebijakan perdagangan

dan industri; (3) kenaikan tarif cukai seiring dengan

laju tingkat inflasi; (4) kenaikan tarif cukai minuman

mengandung ethyl alcohol (MMEA) dan ethyl alcohol

(EA) dalam negeri; (5) penyederhanaan tarif cukai

dan golongan produsen rokok; (6) peningkatan

pengawasan pita cukai; (7) pemberian berbagai

fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk;

(8) penerapan kebijakan non-tarif yang berorientasi

pada pengendalian barang impor dan penggunaan

produksi dalam negeri; (9) penyesuaian tarif bea

keluar berdasarkan perkembangan harga crude palm

oil (CPO) internasional; dan (10) melanjutkan langkah

reformasi birokrasi dan modernisasi kantor pelayanan

kepabeanan.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP),

kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2010

diantaranya adalah: (1) meningkatkan produksi sumber

daya alam yang didukung dengan insentif fiskal; (2)

mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai

energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan

pada PNBP kementerian/lembaga (K/L); (4) melakukan

penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBP pada

K/L, serta (5) menerapkan kebijakan pay out ratio



55.0 percent, with an exception for SOEs with loss

accumulation, and SOEs in the insurance, forestry, and

plantation sectors.

In terms of expenditures, the increased expenditure

budget for K/Ls in 2010 is mainly to support several

policies, including (1) improving the welfare of the state

apparatus and retirees through the provision of the

annual salary bonus, increased salary, a basic pension

of 5 (five) percent, and increased food allowances; (2)

continuing/enhancing all public welfare programs,

such as the national program for community

empowerment (PNPM), School Operational Assistance

(BOS), Public Health Assurances (Jamkesmas), Rice for

the Poor (Raskin), and the Family Hope Program (PKH);

(3) continuing the development of infrastructure in

the fields of transportation, agriculture and energy

and other labor-intensive projects; (4) encouraging

industrial revitalization and business world recovery;

(5) continuing bureaucratic reform in order to realize

good governance and improved public services;

(6) increasing the operational, maintenance and

procurement budget for alutsista; (7) maintaining the

education budget at a minimum of 20.0 percent of

expenditures; and (8) enhancing the quality of natural

resource management and the capacity for climate

change management.

In general, the policy direction in the field of transfers

to regions in 2010 includes: (1) reducing the fiscal

gap between the central and regional governments

and among the regions; (2) supporting those activities

that are national development priorities which are

penarikan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

sebesar 5,0 persen hingga 55,0 persen, terkecuali

untuk BUMN dengan akumulasi rugi, sektor asuransi,

kehutanan, dan perkebunan.

Di sisi belanja negara, kenaikan anggaran belanja

K/L dalam tahun 2010 terutama untuk mendukung

beberapa kebijakan, antara lain: (1) memperbaiki

kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan melalui

pemberian gaji ke 13, kenaikan gaji dan pensiun

pokok sebesar 5 (lima) persen, serta kenaikan uang

makan dan lauk pauk; (2) meneruskan/meningkatkan

seluruh program kesejahteraan rakyat, seperti

program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM), bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan

kesehatan masyarakat (Jamkesmas), beras miskin

(Raskin), dan program keluarga harapan (PKH); (3)

melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi,

pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya;

(4) mendorong revitalisasi industri dan pemulihan

dunia usaha; (5) meneruskan reformasi birokrasi guna

mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan

peningkatan pelayanan publik; (6) meningkatkan

anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan

alutsista; (6) mempertahankan anggaran pendidikan

minimal 20,0 persen dari belanja negara; dan (7)

meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya

alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Arah kebijakan di bidang transfer ke daerah secara

umum pada tahun 2010 antara lain dengan: (1)

mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan

daerah serta antardaerah; (2) mendukung kegiatan-

kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional



under the regional governments; (3) increasing public

accessibility to basic social economy facilities and

infrastructures in the regions; and reducing the public

service disparity among regions; (4) increasing regional

capacity in taking advantage of regional economic

potentials; and (5) increasing regional competitiveness

through infrastructural development.

The financing policy to be taken in 2010 includes: (1)

seeking soft loans; (2) prioritizing the issuance of rupiah

Government Securities (SBN) in the domestic market;

(3) opening access to sources of financing in the

international market; (4) withdrawing stand-by loans

as committed to by international financial institutions

and which have not been realized in 2009.

Based on the 2010 macro assumptions and fiscal

policies highlights, the amount of the 2010 Budget is

planned as follows: (1) revenue and grants at Rp949.7

trillion (15.9 percent of the GDP); (2) expenditures

at Rp1,046.7 trillion (17.5 percent of the GDP); (3) a

budget deficit of Rp98.0 trillion (1.6 percent of the

GDP); and (4) budget financing of Rp98.0 trillion (1.6

percent of the GDP).

A summary of the details regarding the amounts of

revenue and grants, expenditures, the budget deficit,

and budget financing for the 2010 Budget can be

seen in Table 2.

yang menjadi urusan daerah; (3) meningkatkan

aksesibilitas publik terhadap prasarana dan sarana

sosial ekonomi dasar di daerah, dan pengurangan

kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4)

meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali

potensi ekonomi daerah; serta (5) meningkatkan daya

saing daerah melalui pembangunan infrastruktur.

Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh di tahun

2010 diantaranya: (1) mengupayakan pinjaman

dengan persyaratan lunak; (2) mengutamakan

penerbitan surat berharga negara (SBN) rupiah di pasar

dalam negeri; (3) membuka akses sumber pembiayaan

di pasar internasional; (4) menarik pinjaman siaga

yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan

internasional dan belum dapat direalisasikan di tahun

2009.

Berdasarkan besaran asumsi makro dan pokok-pokok

kebijakan fiskal tahun 2010, maka besaran APBN 2010

direncanakan sebagai berikut: (1) pendapatan negara

dan hibah Rp949,7 triliun (15,9 persen terhadap PDB);

(2) belanja negara Rp1.047,7 triliun (17,5 persen

terhadap PDB); (3) defisit anggaran Rp98,0 triliun (1,6

persen terhadap PDB); dan (4) pembiayaan anggaran

Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).

Lebih lanjut mengenai besaran pendapatan negara

dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, dan

pembiayaan anggaran APBN tahun 2010 secara

ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.



Revenue and GrantsIn 2010, revenue and grants are targeted to reach

Rp949.7 trillion, which is Rp.78.7 trillion or 9.0 percent

higher than the 2009 Revised Budget, which reached

Rp871.0 trillion. The target consists of domestic

revenues of Rp948.1 trillion and grant revenues

of Rp1.5 trillion. The higher target for revenue and

grants mainly comes from tax revenues in line with

increased social awareness and compliance, increased

number of taxpayers, and the modernization of tax

Pendapatan Negara dan HibahDalam tahun 2010, pendapatan negara dan hibah

ditargetkan mencapai Rp949,7 triliun, lebih tinggi

Rp78,7 triliun atau 9,0 persen apabila dibandingkan

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan (APBN-P) tahun 2009 yang mencapai

Rp871,0 triliun. Target tersebut terdiri dari penerimaan

dalam negeri sebesar Rp948,1 triliun dan penerimaan

hibah sebesar Rp1,5 triliun. Lebih tingginya target

pendapatan negara dan hibah tersebut terutama


Table 2Summary of the 2010 Indonesian Budget

(trillion Rupiah)

Uraian

2009 2010

Budget% of GDP

Revised Budget

% of GDP

Budget% of GDP

A. State Revenue and Grant 985.7 18.5 871.0 16.1 949.7 15.9

I. Domestic Revenues 984.8 18.5 870.0 16.1 948.1 15.9

1. Tax Revenues 725.8 13.6 652.0 12.1 742.7 12.4

2. Non Tax State revenues (PNBP) 258.9 4.9 218.0 4.0 205.4 3.4

II. Grant 0.9 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0

B. State Expenditures 1,037.1 19.5 1,000.8 18.5 1,047.7 17.5

I. Central Government Expenditures 716.4 13.4 691.5 12.8 725.2 12.1

1. K/L Expenditures 322.3 6.1 314.7 5.8 340.1 5.7

2. Non K/L Expenditures 394.1 7.4 376.8 7.0 385.1 6.4

II. Transfer to Regional 320.7 6.0 309.3 5.7 322.4 5.4

1. Balance Fund 297.0 5.6 285.1 5.3 306.0 5.1

2.Special Autonomy and Adjustment Fund

23.7 0.4 24.3 0.4 16.4 0.3

C. Budget Surplus/Deficit (A - B) (51.3) (1.0) (129.8) (2.4) (98.0) (1.6)

D. Financing (I + II) 51.3 1.0 129.8 2.4 98.0 1.6

I. Domestic Financing 60.8 1.1 142.6 2.6 107.9 1.8

II. Foreign Financing (Net) (9.4) (0.2) (12.7) (0.2) (9.9) (0.2)



administration, as well as the implementation of a tax

reform program.

Domestic RevenuesThe 2010 domestic revenue is targeted to reach

Rp948.1 trillion. This target is an increase of Rp78.2

trillion or 9.0 percent compared to the 2009 Revised

Budget, which reached Rp870.0 trillion. From that

amount, the tax revenue is estimated to reach Rp742.7

trillion or 78.3 percent of the total domestic revenue,

while non-tax revenue (PNBP) is estimated to reach

Rp205.4 trillion or 21.7 percent of the total domestic

revenue.

Tax RevenueThe highlight of general tax policy in 2010 is a

continuation of the general tax policy of the previous

years. In general, the 2010 general tax policy consists

of tax extensification, tax intensification, and post-

sunset policy programs. In addition to this, since mid-

2009 the Government decided to continue tax reform

through Phase II tax reform.

The 2010 tax revenue is targeted to reach Rp742.7

trillion. This is Rp90.8 trillion or 13.9 percent higher

than the 2009 Revised Budget that reached Rp652.0

berasal dari penerimaan perpajakan seiring dengan

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat,

meningkatnya jumlah wajib pajak, dan modernisasi

administrasi perpajakan, serta diterapkannya program

reformasi perpajakan.

Penerimaan Dalam NegeriPenerimaan dalam negeri tahun 2010 ditargetkan

mencapai Rp948,1 triliun. Target tersebut meningkat

sebesar Rp78,2 triliun atau 9,0 persen apabila

dibandingkan dengan APBN-P tahun 2009 yang

mencapai Rp870,0 triliun. Dari jumlah tersebut,

penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai

Rp742,7 triliun atau 78,3 persen dari total penerimaan

dalam negeri, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai

Rp205,4 triliun atau 21,7 persen dari total penerimaan

dalam negeri.

Penerimaan PerpajakanPokok-pokok kebijakan umum perpajakan dalam

tahun 2010 merupakan kelanjutan dari kebijakan

umum perpajakan tahun-tahun sebelumnya. Secara

garis besar, kebijakan umum perpajakan tahun

2010 mencakup program ekstensifikasi perpajakan,

program intensifikasi perpajakan, dan program

kegiatan pasca sunset policy. Di samping itu, sejak

pertengahan tahun 2009, Pemerintah memutuskan

untuk terus melanjutkan reformasi perpajakan melalui

reformasi perpajakan jilid II.

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 ditargetkan

mencapai Rp742,7 triliun. Target tersebut lebih tinggi

Rp90,8 triliun atau 13,9 persen dibandingkan dengan



trillion. In general, there are 3 (three) main factors

that influenced the tax revenue increase, namely:

(1) a relatively better national economic condition

as reflected by higher economic growth in 2010; (2)

continuation of the tax reform program; and (3) higher

social awareness to carry out their tax obligations.

Income Tax (PPh)In line with the estimated improved national economic

condition, the PPh receipts in 2010 is targeted to reach

Rp351.0 trillion, an increase of Rp10.7 trillion over the

PPh income from the 2009 Revised Budget, which

reached Rp340.2 trillion.

In 2010, the oil and gas PPh is targeted to reach

Rp47.0 trillion, a decrease of Rp2.0 trillion or 4.1

percent compared to the 2009 Revised Budget, which

reached Rp49.0 trillion. This decrease was due to an

estimated strengthening of the rupiah exchange rate

against the US dollar in 2010.

The non-oil and gas PPh in 2010 is targeted to reach

Rp303.9 trillion. This target is an increase of Rp12.8

trillion or 4.4 percent compared to the non-oil and

gas PPh revenue in the 2009 Revised Budget, which

reached Rp291.2 trillion.

APBN-P tahun 2009 yang mencapai Rp652,0 triliun.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) faktor utama yang

mempengaruhi peningkatan penerimaan perpajakan

yaitu: (1) relatif membaiknya kondisi perekonomian

nasional yang tercermin dari lebih tingginya

pertumbuhan ekonomi 2010; (2) dilanjutkannya

program reformasi perpajakan; dan (3) semakin

tingginya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh)Sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi

perekonomian nasional, penerimaan PPh dalam

tahun 2010 ditargetkan mencapai Rp351,0 triliun,

naik Rp10,7 triliun apabila dibandingkan dengan

penerimaan PPh dalam APBN-P tahun 2009 yang

mencapai Rp340,2 triliun.

Dalam tahun 2010, penerimaan PPh migas ditargetkan

mencapai Rp47,0 triliun, turun sebesar Rp2,0 triliun

atau 4,1 persen apabila dibandingkan dengan APBN-P

tahun 2009 yang mencapai Rp49,0 triliun. Penurunan

tersebut lebih disebabkan oleh menguatnya perkiraan

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di

tahun 2010.

PPh nonmigas dalam tahun 2010 ditargetkan



dengan penerimaan PPh nonmigas dalam APBN-P

tahun 2009 yang mencapai Rp291,2 triliun.



Value-Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM)

The VAT and PPnBM revenue in 2010 is targeted

to reach Rp269.5 trillion, which is Rp66.5 trillion or

32.7 percent higher than the 2009 Revised Budget

of Rp203.1 trillion. This target has taken into account

the potential loss from the implementation of the

amendment to the VAT Law. However, improved

tax administration, enhanced taxpayer compliance,

continuation of tax reforms and increased domestic

consumption are expected to reduce the potential

loss.

Land and Building Tax (PBB) and Duties on Land and Building Transfer (BPHTB)The PBB revenue in 2010 is targeted to reach Rp26.5

trillion. This target is Rp2.6 trillion or 11.1 percent

higher than the 2009 Revised Budget, where it reached

Rp23.9 trillion. This increase is mainly influenced by

the increased Tax Object Selling Price (NJOP) on land

and buildings and increased oil and gas upstream

business activities. In more detail, PBB revenue in 2010

consists of rural PBB of Rp1.0 trillion, urban PBB of

Rp7.4 trillion, plantation PBB of Rp0.8 trillion, forestry

PBB of Rp0.3 trillion, oil and gas mining PBB of Rp16.7

trillion, and general mining PBB of Rp0.3 trillion.

Meanwhile, BPHTB revenue in 2010 is targeted to

reach Rp7.4 trillion. This amount is an increase of

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)Penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2010

ditargetkan mencapai Rp269,5 triliun, lebih tinggi


dengan APBN-P tahun 2009 yang mencapai Rp203,1

triliun. Target tersebut telah memperhitungkan

potential loss dari diterapkannya amendemen

Undang-undang PPN. Namun demikian, perbaikan

administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan

wajib pajak, dilanjutkannya reformasi perpajakan serta

meningkatnya konsumsi dalam negeri diharapkan

dapat mengurangi potential loss tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Penerimaan PBB dalam tahun 2010 ditargetkan



dengan APBN-P tahun 2009 yang mencapai Rp23,9

triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi

oleh meningkatnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas

tanah dan bangunan serta meningkatnya kegiatan

usaha hulu migas. Secara lebih rinci, penerimaan PBB

tahun 2010 terdiri dari PBB pedesaan Rp1,0 triliun, PBB

perkotaan Rp7,4 triliun, PBB perkebunan Rp0,8 triliun,

PBB kehutanan Rp0,3 triliun, PBB pertambangan

migas Rp16,7 triliun, dan PBB pertambangan umum

Rp0,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan BPHTB tahun 2010



Rp0.4 trillion or 5.9 percent compared to the 2009

Revised Budget, which reached Rp7.0 trillion.

ExciseBy considering economic growth, retail price policy,

and an increase of excise tariffs of 5.0 - 10.0 percent,

then the excise revenue in 2010 is targeted to reach

Rp57.3 trillion. Compared to the 2009 Revised Budget,

which reached Rp54.5 trillion, this target is an increase

of Rp2.7 trillion or 5.0 percent.

Other TaxesOther tax revenue in 2010 is targeted to reach Rp3.9

trillion. Compared to the estimated realization in 2009

that reached Rp3.3 trillion, this is an increase of Rp0.6

trillion or 18.5 percent. The increase mainly resulted

from an increase in the number of transactions using

duty stamps.

Import DutyImport duty revenue in 2010 is targeted to reach

Rp19.6 trillion. This target is determined by taking

into account domestic economic growth, the rupiah

exchange rate, the average effective tariff, paid

foreign exchange rate, and increased commitment

of international trade cooperation through the Free

Trade Area (FTA) scheme. Compared to the import

ditargetkan mencapai Rp7,4 triliun. Jumlah tersebut

meningkat Rp0,4 triliun atau 5,9 persen apabila

dibandingkan dengan APBN-P tahun 2009 yang

mencapai Rp7,0 triliun.

CukaiDengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi,

kebijakan harga jual eceran, dan peningkatan tarif

cukai sebesar 5,0 - 10,0 persen, maka penerimaan

cukai dalam tahun 2010 ditargetkan mencapai Rp57,3

triliun. Jika dibandingkan dengan APBN-P tahun 2009

yang mencapai Rp54,5 triliun, maka target tersebut

mengalami peningkatan sebesar Rp2,7 triliun atau

meningkat 5,0 persen.

Pajak LainnyaPenerimaan pajak lainnya dalam tahun 2010 ditargetkan

mencapai Rp3,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan

perkiraan realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp3,3

triliun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp0,6 triliun

atau meningkat 18,5 persen. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi

yang menggunakan materai.

Bea MasukPenerimaan bea masuk tahun 2010 ditargetkan

mencapai Rp19,6 triliun. Target tersebut ditetapkan

dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi

dalam negeri, nilai tukar rupiah, tarif efektif rata-

rata, nilai devisa bayar, dan bertambahnya komitmen

kerjasama perdagangan internasional melalui skim

Free Trade Area (FTA). Apabila dibandingkan dengan



duty in the 2009 Revised Budget that reached Rp18.6

trillion, the estimated import duty revenue in 2010 is

an increase of Rp0.9 trillion or 5.1 percent. The target

import duty of Rp19.6 trillion includes the provision of

an import duty facility borne by the Government (BM-

DTP) of Rp3.0 trillion.

Export DutyExport duty revenue in 2010 will be highly influenced

by the trade of Crude Palm Oil (CPO) and its derivative

products. Therefore, Government policy on CPO

business administration, whether in the form of the

tariff, export benchmark price (HPE), assumption of

the rupiah exchange rate, or the export volume of

CPO and its derivative products, will highly influence

the target of export duty revenue. By considering the

above factors, the export duty revenue in 2010 is

targeted to reach Rp7.6 trillion. This is an increase of

Rp6.2 trillion or 445.4 percent compared to the 2009

Revised Budget, where it was only Rp1.4 trillion.

For further information on the proportion of tax

revenue in the 2010 Budget, refer to Graphic 1.

bea masuk dalam APBN-P tahun 2009 yang mencapai

Rp18,6 triliun, maka perkiraan penerimaan bea

masuk tahun 2010 meningkat sebesar Rp0,9 triliun

atau 5,1 persen. Target bea masuk sebesar Rp19,6

triliun tersebut sudah termasuk pemberian fasilitas

pembayaran bea masuk ditanggung Pemerintah (BM-

DTP) sebesar Rp3,0 trliun.

Bea KeluarPenerimaan bea keluar dalam tahun 2010 akan

sangat dipengaruhi oleh hasil perdagangan Crude

Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Oleh karena

itu, kebijakan Pemerintah atas tataniaga CPO baik

berupa tarif, harga patokan ekspor (HPE), asumsi

nilai tukar rupiah maupun volume ekspor CPO dan

produk turunannya akan sangat memengaruhi target

penerimaan bea keluar. Dengan mempertimbangkan

faktor-faktor tersebut, maka penerimaan bea keluar

dalam tahun 2010 ditargetkan mencapai Rp7,6

triliun. Target tersebut meningkat Rp6,2 triliun atau

445,4 persen apabila dibandingkan dengan APBN-P

tahun 2009 yang hanya mencapai Rp1,4 triliun.

Lebih lanjut mengenai proporsi penerimaan perpajakan

APBN tahun 2010 dapat dilihat pada Grafik 1.



Non-Tax Revenues (PNBP)

In 2010, PNBP is expected to give a more optimum

contribution as a source of domestic revenue. In the

2010 Budget, the role of natural resource revenue

still dominates, particularly from oil and gas revenue.

Based on the stated macro assumptions, especially

the Indonesian Crude Price (ICP), the rupiah exchange

rate against US Dollar, and oil lifting/production, the

2010 PNBP is targeted to reach Rp205.4 trillion. This

target is a decrease of Rp12.6 trillion or 5.8 percent

compared to the estimated realization in 2009, due

to decreased oil and gas natural resource revenue

related to the strengthening of the rupiah exchange

rate assumption in 2010.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Dalam tahun 2010, PNBP diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang lebih optimal sebagai

sumber penerimaan dalam negeri. Dalam APBN

2010, peranan penerimaan SDA masih mendominasi,

terutama dari penerimaan migas. Berdasarkan

asumsi makro yang ditetapkan, terutama indikator

Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah

terhadap dollar Amerika Serikat, dan produksi/lifting

minyak bumi, maka PNBP 2010 ditargetkan sebesar

Rp205,4 triliun. Target PNBP tersebut mengalami

penurunan sebesar Rp12,6 triliun atau 5,8 persen jika

dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2009,

yang disebabkan oleh penurunan penerimaan SDA

migas terkait dengan penguatan asumsi nilai tukar

rupiah dalam tahun 2010.



Policies and measures to be taken by the Government

to achieve the 2010 PNBP target include: (1)

optimizing revenues from the oil and gas sector

through an increase of crude oil lifting/production

as well as efficiency in cost recovery; (2) increasing

the production of mining and mineral commodities

and the improvement of regulations in the mining

sector; (3) taking advantage of the revenue potentials

in the field of forestry while still considering the

environmental conservation program; (4) optimizing

SOE dividends while still considering increasing SOE

efficiency and performance through investment

(capital expenditure) optimization; and (5) improving

PNBP service and administration performance in the

K/L’s.

Natural ResourcesIn 2010, natural resource revenue is targeted to

reach Rp132.0 trillion, a decrease of Rp6.6 trillion or

4.8 percent compared to the estimated realization in

2009. As the main source of PNBP, natural resource

revenue is targeted to provide 64.3 percent of the

PNBP. Most of the natural resource revenues, 91.3

percent, are from oil and gas natural resource revenue,

and the remaining 8.7 percent are from non-oil and

gas natural resource revenue.

Revenue of the Government’s Share of SOE ProfitsSOE dividends in 2010 are targeted to reach Rp24.0

trillion or 11.7 percent of the total PNBP. The target is

Kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh

Pemerintah dalam mencapai target PNBP tahun

2010, antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan

dari sektor migas melalui peningkatan produksi/

lifting minyak mentah dan efisiensi dalam cost

recovery; (2) meningkatkan produksi komoditas

tambang dan mineral serta perbaikan peraturan

di sektor pertambangan; (3) menggali potensi

penerimaan di sektor kehutanan dengan tetap

mempertimbangkan program kelestarian lingkungan

hidup; (4) mengoptimalkan dividen BUMN dengan

tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan

kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (Capital

Expenditure); dan (5) meningkatkan kinerja pelayanan

dan administrasi pada PNBP K/L.

Sumber Daya Alam (SDA)Dalam tahun 2010, penerimaan SDA ditargetkan

mencapai Rp132,0 triliun, menurun sebesar Rp6,6

triliun atau 4,8 persen dibandingkan dengan perkiraan

realisasinya pada tahun 2009. Sebagai sumber utama

PNBP, penerimaan SDA ditargetkan memberikan

kontribusi terhadap PNBP sebesar 64,3 persen.

Sebagian besar penerimaan SDA tersebut bersumber

dari penerimaan SDA migas sebesar 91,3 persen

dan sisanya sebesar 8,7 persen dari penerimaan SDA

nonmigas.

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMNDividen BUMN dalam tahun 2010 ditargetkan sebesar

Rp24,0 triliun atau 11,7 persen terhadap total PNBP.



a decrease of Rp4.6 trillion or 16.1 percent compared

to the estimated SOE dividends in 2009. This

lower revenue target is mainly due to a decrease in

estimated SOE net profits, especially from major SOEs

such as PT Pertamina and banking sector SOEs. The

estimated SOE dividends in 2010 are Rp10.0 trillion

(43.5 percent) from PT Pertamina, Rp4.0 trillion (17.4

percent) from banking sector SOEs, and the remaining

39.1 percent from SOEs in other sectors.

In order to maintain SOE performance, as well as to

optimize the revenue from SOE dividends in 2010, the

Government will utilize several policies, including: (a)

determination of a pay-out ratio of 0-25 percent for

insurance sector SOEs; specifically for PT Jamsostek,

PT Taspen, PT Askes, and PT Asabri the pay-out

ratio policy is determined to be 0 (zero) percent; (b)

a pay-out ratio of 0 (zero) percent for forestry SOEs,

related to the forest conservation efforts in Indonesia;

(c) a pay-out ratio of 0 (zero) percent for profitable

SOEs with loss accumulation; (d) a pay-out ratio

of 0–60 percent for profitable SOEs without loss

accumulation; (e) a pay-out ratio of 10-25 percent for

SOEs that implement Government projects in the field

of infrastructure, such as PT Angkasa Pura (I and II), PT

Pelindo (I and IV), and PT Bio Farma; (f) determination

of special dividends for SOEs with windfall profits;

(g) do not withdraw dividends for profitable SOEs

having cash flow difficulties; (h) improvement of SOE

performance through optimizing investment (capital

expenditure), for the consolidation of working capital;

Target tersebut lebih rendah sebesar Rp4,6 triliun atau

16,1 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan

dividen BUMN tahun 2009. Lebih rendahnya target

penerimaan tersebut terutama disebabkan oleh

penurunan perkiraan laba bersih BUMN terutama dari

BUMN besar seperti PT Pertamina dan BUMN sektor

perbankan. Perkiraan dividen BUMN tahun 2010

tersebut berasal dari PT Pertamina sebesar Rp10,0

triliun (43,5 persen), BUMN sektor perbankan Rp4,0

triliun (17,4 persen), dan sisanya sebesar 39,1 persen

berasal dari BUMN sektor lainnya.

Guna menjaga kinerja BUMN sekaligus optimalisasi

penerimaan dari dividen BUMN di tahun 2010,

Pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan

antara lain (a) penetapan pay-out ratio 0-25 persen

untuk BUMN sektor asuransi, khusus PT Jamsostek, PT

Taspen, PT Askes, dan PT Asabri diterapkan kebijakan

pay-out ratio 0 (nol) persen; (b) penetapan pay-out

ratio 0 (nol) persen untuk BUMN kehutanan, terkait

dengan upaya pelestarian hutan di Indonesia; (c)

penetapan pay-out ratio 0 (nol) persen untuk BUMN

laba dengan akumulasi rugi; (d) penetapan pay-out

ratio 0-60 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi

rugi; (e) penetapan pay-out ratio 10-25 persen untuk

BUMN yang menjalankan proyek Pemerintah di

bidang infrastruktur, seperti PT Angkasa Pura (I dan II),

PT Pelindo (I dan IV), dan PT Bio Farma; (f) penetapan

dividen spesial untuk BUMN dengan laba windfall;

(g) tidak menarik dividen bagi BUMN laba namun

mengalami kesulitan cash flow; (h) peningkatan

kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (capex),

untuk konsolidasi modal kerja; dan (i) melakukan



and (i) SOE restructuring and rightsizing, in accordance

with Presidential Instruction Number 5 of 2008.

Other PNBPIn 2010, the target of other PNBP is estimated to

reach Rp39.9 trillion, a decrease of Rp5.0 trillion or

11.1 percent compared to the estimated realization of

other PNBP in 2009 of Rp44.9 trillion.

In regard with the achievement of the 2010 PNBP

target, particularly from several K/Ls as the largest

contributors of Other PNBP, several measures will

be undertaken by K/Ls in the form of optimization

and effectiveness of PNBP collection. Below is an

explanation regarding PNBP targets from several K/Ls

as the largest contributors of Other PNBP, along with

the policies to be taken.

Further details regarding the proportions of non-tax

revenue can be seen in Graphic 2.

GrantsIn 2010, grant revenue is targeted to be Rp1.5 trillion,

an increase of Rp0.5 trillion compared to the estimated

realization of grant revenue in 2009 of Rp1.0 trillion.

The main factor influencing the increase of grants is

mainly from the commitment of multilateral agencies

and donor countries in assisting the Indonesian

Government’s programs related to climate change.

Furthermore, Government policy through the

improvement of administration systems and the

application of a system that requires all grant revenues

to be recorded in The Indonesian Budget (on budget)

program restrukturisasi dan rightsizing BUMN, sesuai

dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2008.

PNBP LainnyaDalam tahun 2010, target PNBP lainnya diperkirakan

mencapai Rp39,9 triliun, mengalami penurunan

sebesar Rp5,0 triliun atau 11,1 persen jika

dibandingkan dengan perkiraan realisasi PNBP lainnya

tahun 2009 sebesar Rp44,9 triliun.

Dalam rangka pencapaian target PNBP tahun

2010, khususnya yang berasal dari beberapa K/L

penyumbang terbesar PNBP Lainnya, berbagai upaya

akan dilakukan oleh masing-masing K/L berupa

kebijakan optimalisasi dan efektifitas pungutan PNBP.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pencapaian

target PNBP dari beberapa K/L penyumbang terbesar

PNBP lainnya berikut kebijakan yang akan dilakukan.

Lebih lanjut mengenai proporsi penerimaan negara

bukan pajak, dapat dilihat pada Grafik 2.

HibahDalam tahun 2010, penerimaan hibah ditargetkan

sebesar Rp1,5 triliun, meningkat sebesar Rp0,5 triliun

dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan

hibah tahun 2009 sebesar Rp1,0 triliun.

Faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan

hibah tersebut terutama bersumber dari komitmen

lembaga multilateral dan negara donor dalam

membantu program Pemerintah Indonesia terkait

dengan isu perubahan iklim (climate change). Di

samping itu, kebijakan Pemerintah melalui perbaikan

sistem administrasi dan penerapan sistem yang



is also effective to optimize grant revenue and improve

the accountability of grant utilization reports.

Furthermore, details on revenue and grants in 2010

can be seen in Table 3.

ExpenditureCentral Government ExpendituresThe budget allocation policy for central government

expenditure in the 2010 Budget is designed to support

efforts in the “Recovery of the National Economy and

Safeguarding of People’s Welfare” in accordance

with the theme of the 2010 Government Work Plan

(RKP).

The 2010 RKP is formulated based on the direction of

the 2nd National Medium-Term Development Plan (2nd

RPJMN) taken from the 2005-2025 National Long-

mewajibkan semua penerimaan hibah dicatat dalam

APBN (on budget) juga efektif dalam mengoptimalkan

penerimaan hibah dan meningkatkan akuntabilitas

laporan penggunaan dana hibah.

Selanjutnya, lebih detail mengenai pendapatan negara

dan hibah tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.

Belanja NegaraBelanja Pemerintah PusatKebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah

pusat dalam APBN tahun 2010, dirancang untuk

mendukung upaya “Pemulihan Perekonomian

Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”

sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2010.

Penyusunan RKP Tahun 2010 disusun berdasarkan arah


ke-2 (RPJMN ke-2) dari Rencana Pembangunan Jangka



Table 3Revenue and Grant, 2009-2010

(trillion Rupiah)

Item

2009 2010

Revised State

Budget

% of GDP

State Budget

% of GDP

State Revenue and Grant 871.0 16.1 949.7 15.9

I. Domestic Revenue 870.0 16.0 948.1 15.9

1. Tax Revenue 652.0 12.1 742.7 12.4

a. Domestic Tax 631.9 11.7 715.6 12.0

i. Income Tax 340.2 6.3 351.0 5.9

1. Oil and Gas 49.0 0.9 47.0 0.8

2. Non Oil and Gas 291.2 5.4 303.9 5.1

ii. Value Added Tax 203.1 3.8 269.5 4.5

iii. Land and Building Tax 23.9 0.4 26.5 0.4

iv. BPHTB 7.0 0.1 7.4 0.1

v. Excise 54.5 1.0 57.3 1.0

vi. Other Taxes 3.3 0.1 3.9 0.1

b. International Trade Tax 20.0 0.4 27.2 0.5

i. Import Duty 18.6 0.3 19.6 0.3

ii. Export Duty 1.4 0.0 7.6 0.1

2. Non Tax State Revenue 218.1 4.0 205.4 3.4

a. Natural Resource Revenue 138.7 2.6 132.0 2.2

i. Oil and Gas 127.7 2.4 120.5 2.0

ii. Non Oil and Gas 10.9 0.2 11.5 0.2

b. Share on SOE Profit 28.6 0.5 24.0 0.4

c. Other PNBP 44.9 0.8 39.9 0.7

d. BLU Revenue 5.9 0.1 9.5 0.2

II. Grant 1.0 0.0 1.5 0.0




Term Development Plan (RPJPN), which is directed

towards further stabilizing Indonesian restructuring in

all fields, with an emphasis on the improvement of

human resource quality, including the development

of science and technology and increasing economic

competitiveness.

In accordance with the national development

theme and priorities in the 2010 RKP, the budget

allocations for central government expenditures

in the 2010 Budget will focus on: (1) continuing/

improving all public welfare programs, such as

PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, and various

other subsidies; (2) continuing the development of

infrastructure, agriculture, and energy as well as labor-

intensive projects and fiscal stimulus if necessary; (3)

encouraging industrial revitalization, business world

recovery, including provisions for tax and import duty

incentives; (4) continuing bureaucratic reform; (5)

increasing the operational budget; (5) maintaining

and procuring alutsista; (6) maintaining an education

budget of 20 percent; and (7) improving the capacity

for natural resource management and the capacity for

climate change management, including for disaster

risk reduction.

Based on the above policies, in the 2010 Budget the

budget allocation for central government expenditure

is planned to be Rp725.2 trillion (12.1 percent of

the GDP). This is an increase of Rp33.7 trillion or

4.9 percent compared to the estimated realization

of central government expenditure budget in 2009

of Rp691.5 trillion (12.9 percent of the GDP). The

increased budget allocation for central government

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang ditujukan

untuk lebih memantapkan penataan kembali

Indonesia di segala bidang dengan menekankan

peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta

peningkatan daya saing perekonomian.

Sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan

nasional dalam RKP 2010 tersebut, alokasi anggaran

belanja Pemerintah pusat dalam APBN tahun 2010

akan difokuskan untuk: (1) meneruskan/meningkatkan

seluruh program kesejahteraan rakyat seperti PNPM,

BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai subsidi

lainnya; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur,

pertanian, dan energi, serta proyek padat karya

dan stimulus fiskal bila diperlukan; (3) mendorong

revitalisasi industri, pemulihan dunia usaha termasuk

melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk;

(4) meneruskan reformasi birokrasi; (5) meningkatkan

anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan

alutsista; (6) menjaga anggaran pendidikan tetap 20

persen, dan (7) meningkatkan kapasitas pengelolaan

sumber daya alam dan kapasitas penanganan

perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan resiko

bencana.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, dalam APBN

tahun 2010, alokasi anggaran belanja Pemerintah

pusat direncanakan sebesar Rp725,2 triliun (12,1

persen dari PDB). Jumlah ini berarti mengalami

peningkatan sebesar Rp33,7 triliun atau 4,9 persen

bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi

anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun

2009 sebesar Rp691,5 triliun (12,8 persen dari PDB).



expenditures in the 2010 Budget is related to the need

for state administration, namely the budget need for

state administration related to the number of personnel

and their welfare level. In addition to this, the volume

of the central government expenditure budget in the

2010 Budget is also influenced by the budget need for

capital expenditures for infrastructure development in

various fields, in order to drive and stimulate economic

activities, the subsidies budget (both energy and

non-energy subsidies), social assistance expenditure,

fulfillment of obligations in the payment of domestic

and foreign debt interest, membership contributions

in various international financial institutions, and

various other strategic expenditures.

Central Government Expenditures by OrganizationThe budget allocation for central government

expenditures in the 2010 Budget, determined to

amount to Rp699.7 trillion (11.6 percent of the GDP),

will be allocated for K/L expenditures amounting to

Rp340.1 trillion (5.7 percent of the GDP), and non-

K/L expenditures (budget portion for the state general

treasurer) amounting to Rp385.1 trillion (6.4 percent of

the GDP). The budget allocation for K/L expenditures

in the 2010 Budget increases Rp25.4 trillion or 8.1

percent compared to the K/L expenditure budget

in the 2009 Revised Budget of Rp314.7 trillion (5.8

percent of the GDP).

Kenaikan alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat

dalam APBN tahun 2010 tersebut berkaitan dengan

kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan negara,

yaitu kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan

administrasi Pemerintahan yang terkait dengan

jumlah pegawai dan tingkat kesejahteraannya. Selain

itu, volume anggaran belanja Pemerintah pusat

dalam APBN tahun 2010 tersebut juga dipengaruhi

oleh kebutuhan anggaran belanja modal untuk

pembangunan infrastruktur di berbagai bidang guna

menggerakkan dan mendorong kegiatan ekonomi,

beban anggaran subsidi (baik subsidi energi maupun

subsidi nonenergi), belanja bantuan sosial, serta

pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang

dalam negeri dan luar negeri, iuran keanggotaan

berbagai lembaga keuangan internasional, dan

berbagai belanja strategis lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiAlokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam

APBN tahun 2010 yang ditetapkan sebesar Rp699,7

triliun (11,6 persen terhadap PDB), akan dialokasikan

masing-masing untuk belanja K/L sebesar Rp340,1

triliun (5,7 persen terhadap PDB), dan belanja non-K/L

(bagian anggaran bendahara umum negara) sebesar

Rp385,1 triliun (6,4 persen terhadap PDB). Alokasi

anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2010

tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar

Rp25,4 triliun atau 8,1 persen bila dibandingkan

dengan anggaran belanja K/L dalam APBN-P tahun

2009 sebesar Rp314,7 triliun (5,8 persen terhadap

PDB).



In that regard, the policy on expenditure budget

allocation to finance various development programs

and activities which are to be implemented by the K/

Ls will be more directed towards various development

activities that can effectively give direct impact and/

or contribution in accelerating the achievement of

development objectives. Furthermore, fund allocations

in the K/Ls are directed in accordance with the duties,

functions, and estimated capacities of each K/L in

implementing their development programs.

In 2010 six K/Ls were selected as the pilot projects

to start using the performance-based budgeting

approach in the planning and budgeting process,

namely: the Ministry of National Education, the

Ministry of Finance, the Ministry of Health, the Ministry

of Public Works, the Ministry of Agriculture, and the

Ministry of National Development Planning/National

Development Planning Agency. It is expected that all

K/Ls will implement performance-based budgeting in

2011.

The implementation of Performance-Based Budgeting

and the Medium-Term Expenditure Framework is

preceded by Program and Activity Restructuring,

which is to be carried out in 2010. In regards to the

program/activity restructuring, there are 8 stages to be

undertaken, namely: (1) determination of K/L vision

and mission in accordance with the K/L’s strategic plan,

duties and functions, (2) formulation of K/L strategic

objectives (K/L outcome), (3) program restructuring

Berkaitan dengan itu, kebijakan alokasi anggaran

belanja bagi pembiayaan berbagai program

dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

oleh K/L akan lebih diarahkan pada berbagai

kegiatan pembangunan yang secara efektif dapat

memberikan dampak dan/atau kontribusi langsung

dalam mempercepat pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan. Selain itu, alokasi pendanaan pada

K/L diarahkan sesuai dengan tugas dan fungsi-

nya, serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L

dalam mengimplementasikan program-program

pembangunan.

Dalam tahun 2010, terdapat enam K/L yang dipilih

sebagai pilot project untuk mulai menggunakan

pendekatan anggaran berbasis kinerja dalam

proses perencanaan dan penganggarannya, yaitu:

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian

Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, serta

Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional. Sedangkan pada tahun

2011, diharapkan semua K/L akan melaksanakan

anggaran berbasis kinerja tersebut.

Penerapan Performance Based Budgeting dan

Medium Term Expenditure Framework diawali

dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan

yang dilakukan pada tahun 2010. Dalam rangka

restrukturisasi program/kegiatan, terdapat 8 tahapan

yang akan dilakukan yaitu : (1) penetepan visi dan misi

K/L sesui dengan rencana strategis, tugas serta fungsi

K/L, (2) perumusan sasaran strategis K/L (outcome

K/L), (3) restrukturisasi program yang bersumber dari



for the duties and functions in each Echelon I of every

K/L, (4) formulation of program outcomes based

on Echelon I visions and missions, (5) determination

of program key performance indicators (KPI), (6)

formulation of activity per echelon II/working unit in

accordance with the main duties and functions of each

echelon II/working unit, (7) determination of activity

output based on core business unit, (8) determination

of activity performance indicators that will be carried

out through quantity, quality and price approaches.

The results of the restructuring will be implemented in

2011 for all K/Ls.

Central Government Expenditure by FunctionIn accordance with the mandate of Article 11

Paragraph (5) of Law Number 17 of 2003 regarding

State Finance, the budget allocation for central

government expenditures in The Indonesian Budget is

detailed according to 11 functions. The classification

of the central government expenditure budget by

function is aimed at describing government duties in

carrying out its service functions in order to achieve

the national development goals. These functions are:

(1) General public service; (2) defense; (3) public order

and safety; (4) economy affairs; (5) environmental

protection; (6) housing and communities ammenities;

(7) health; (8) tourism and culture; (9) religious affairs;

(10) education; and (11) social protection.

In the 2010 Budget, the central government

expenditure budget by function is still dominated

tugas dan fungsi di masing-masing eselon I setiap

K/L, (4) perumusan outcome program berdasarkan

visi dan misi Eselon I, (5) penetapan indikator kinerja

utama (IKU) program, (6) perumusan kegiatan per

eselon II/Satker sesuai dengan tupoksi eselon II/Satker,

(7) penetapan output kegiatan berdasarkan core

business unit, (8) penetapan indikator kinerja kagiatan

yang akan dilakukan melalui pendekatan kuantitas,

kualitas dan harga. Hasil restrukturisasi tersebut akan

diberlakukan tahun 2011 untuk seluruh K/L.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiSesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam APBN

dirinci ke dalam 11 fungsi. Pengklasifikasian anggaran

belanja Pemerintah pusat menurut fungsi tersebut

bertujuan untuk menggambarkan tugas Pemerintah

dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) pelayanan

umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan;

(4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan

dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata

dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan; dan (11)

perlindungan sosial.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi belanja Pemerintah

pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh

fungsi pelayanan umum sebesar Rp495,3 triliun (68,3



by the general public service function amounting to

Rp495.3 trillion (68.3 percent), followed by education

function at Rp84.1 trillion (11.6 percent), economy

affairs function at Rp57.4 trillion (7.9 percent), defense

function at Rp21.0 trillion (2.9 percent), housing and

communities ammenities function of Rp20.9 trillion

(2.9 percent), health function of Rp18.0 trillion (2.5

percent), public order and safety function of Rp14.9

trillion (2.1 percent), while the rest, Rp13.6 trillion

(1.9 percent), is distributed to other functions, such

as the environmental protection, tourism and culture,

religious affairs and social protection functions.

Further details on the proportion of central government

expenditure by function can be seen in Graphic 3.

persen), yang kemudian diikuti secara berturut-turut

oleh fungsi pendidikan sebesar Rp84,1 triliun (11,6

persen), fungsi ekonomi sebesar Rp57,4 triliun (7,9

persen), fungsi pertahanan sebesar Rp21,0 triliun

(2,9 persen), fungsi perumahan dan fasilitas umum

sebesar Rp20,9 triliun (2,9 persen), fungsi kesehatan

sebesar Rp18,0 triliun (2,5 persen), fungsi ketertiban

dan keamanan sebesar Rp14,9 triliun (2,1 persen),

sedangkan sisanya sebesar Rp13,6 triliun (1,9 persen)

tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi

lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya,

fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial.

Lebih lanjut mengenai proporsi belanja Pemerintah

pusat menurut fungsi, dapat dilihat pada Grafik 3.



Central Government Expenditure by TypeBased on Law Number 17 of 2003 regarding State

Finance it is explained that the details of expenditures,

including the central government expenditure

budget, by type of expenditure consists of: personnel

expenditure, material expenditure, capital expenditure,

interest payment, subsidies, grant expenditure, social

assistance, and other expenditures.

The budget allocation for central government

expenditures in the 2010 Budget amounts to Rp725.2

trillion, around 22.1 percent will be allocated for

personnel expenditures, 14.8 percent for material

expenditures, 11.3 percent for capital expenditures,

15.9 percent for interest payment, 21.8 percent for

subsidies, 1.0 percent for grant expenditures, 8.9

percent for social assistance, and 4.2 percent for other

expenditures. From this composition it can be seen

that the allocation of central government expenditures

is still dominated by non-discretionary expenditures,

consisting of personnel expenditure, interest payment,

subsidies and a fraction of the material expenditure.

The rest are discretionary expenditures, namely capital

expenditure, grant expenditure, social assistance, part

of material expenditure, and other expenditures.

Personnel ExpenditureIn the 2010 Budget, the budget allocation for

personnel expenditure is determined to amount to

Belanja Pemerintah Pusat Menurut JenisBerdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa

rincian belanja negara termasuk anggaran belanja

Pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,

bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Dari alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam

APBN 2010 sebesar Rp725,2 triliun, sekitar 22,1

persen akan dialokasikan untuk belanja pegawai,

sekitar 14,8 persen untuk belanja barang, sekitar

11,3 persen untuk belanja modal, sekitar 15,9 persen

untuk pembayaran bunga utang, sekitar 21,8 persen

untuk subsidi, sekitar 1,0 persen untuk belanja hibah,

sekitar 8,9 persen untuk bantuan sosial, dan sekitar

4,2 persen untuk belanja lain-lain. Dari komposisi

tersebut, terlihat bahwa alokasi belanja pemerintah

pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya

wajib (non discretionary expenditure), yang meliputi

belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi,

dan sebagian belanja barang. Sedangkan sisanya

merupakan belanja tidak mengikat (discretionary

expenditure), yaitu belanja modal, belanja hibah,

bantuan sosial, sebagian belanja barang dan belanja

lain-lain.

Belanja PegawaiDalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran untuk

belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp160,4 triliun



Rp160.4 trillion or 2.7 percent of the GDP. This means

an increase of Rp26.7 trillion or 19.9 percent compared

to the estimated realization of personnel expenditure in

2009 of Rp133.7 trillion (2.5 percent of the GDP). This

is mainly related to various policy measures taken by

the Government within the framework of bureaucratic

reform, both in improving and maintaining the

welfare of the government apparatus and retirees and

in enhancing public service quality. The increase of

the budget allocation for the personnel expenditure

in 2010 occurs in all personnel expenditure items,

namely budget allocation for salaries and allowance

expenditures, budget allocations for honorariums,

vacations, overtime work, etc, and budget allocations

for social contributions.

Material ExpenditureThe budget allocation for material expenditure in the

2010 Budget is determined to amount to Rp107.1

trillion or 1.8 percent of the GDP. This means an

increase of Rp21.6 trillion or 25.3 percent compared to

the estimated realization of the material expenditure

budget in 2009 of Rp85.5 trillion (1.6 percent of the

GDP). The budget allocation for material expenditure

is mainly directed towards: (1) maintaining the

smooth implementation of Government operational

activity, services to the public, and asset maintenance,

including the provision of operational expenditures for

new working units; and (2) provision of funds for travel

costs in order to support main duties. Furthermore,

the budget allocation for material expenditures has

atau 2,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti


19,9 persen bila dibandingkan dengan perkiraan

realisasi belanja pegawai dalam tahun 2009 sebesar

Rp133,7 triliun (2,5 persen terhadap PDB). Hal

ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah

kebijakan yang diambil Pemerintah dalam kerangka

reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan

menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dan

pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran

belanja pegawai dalam tahun 2010 tersebut, terjadi

pada semua pos belanja pegawai yaitu alokasi

anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi

anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-

lain, serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial.

Belanja BarangAlokasi anggaran belanja barang dalam APBN tahun

2010 ditetapkan sebesar Rp107,1 triliun atau 1,8

persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami

peningkatan sebesar Rp21,6 triliun atau 25,3 persen

bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran

belanja barang dalam tahun 2009 sebesar Rp85,5

triliun (1,6 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran

belanja barang tersebut, terutama diarahkan untuk:

(1) menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan

operasional Pemerintahan, pelayanan kepada

masyarakat, dan pemeliharaan aset, termasuk

penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja

baru; dan (2) penyediaan dana untuk biaya perjalanan

dalam rangka mendukung tugas pokok. Di samping



also taken into account efficiency carried out by the

Government in the maintenance of state assets/

properties, and an incremental increase by considering

the inflation rate. The material expenditure budget

in the 2010 Budget is allocated for material and

services expenditures, maintenance expenditures,

travel expenditures, and Public Service Agency (BLU)

expenditures.

Capital ExpenditureIn order to support the achievement of the development

objectives in accordance with the development policy

direction, theme and priorities in the 2010 RKP, the

budget allocation for capital expenditures in the 2010

Budget is determined to amount to Rp82.2 trillion or

1.4 percent of the GDP. This is an increase of Rp8.8

trillion or 12.0 percent compared to the estimated

realization of the capital expenditure budget in 2009 of

Rp73.4 trillion (1.4 percent of the GDP). The increased

budget allocation for capital expenditures in the 2010

Budget is in line with the effort to accelerate quality

economic growth that is carried out through: (1) the

provision of basic infrastructure development (roads,

bridges, ports, power plants) to support the targeted

achievement of economic growth and improvement

of public welfare; (2) the provision of infrastructure

development in the field of agriculture (irrigation, land

optimizing/conservation/reclamation, and agribusiness

development) to support the achievement of the food

security program; (3) infrastructure development

in regard to post-natural disaster rehabilitation and

itu, alokasi anggaran belanja barang juga telah

memperhitungkan efisiensi yang dilaksanakan oleh

Pemerintah dalam pemeliharaan aset/barang milik

negara, serta kenaikan secara incremental dengan

mempertimbangkan tingkat inflasi. Alokasi anggaran

belanja barang dalam APBN tahun 2010 tersebut

dialokasikan untuk anggaran belanja barang dan jasa,

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja

Badan Layanan Umum (BLU).

Belanja ModalDalam rangka mendukung tercapainya sasaran-

sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan,

tema dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun

2010, alokasi anggaran belanja modal dalam APBN

tahun 2010 ditetapkan mencapai Rp82,2 triliun atau

1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, mengalami

peningkatan sebesar Rp8,8 triliun, atau 12,0 persen


belanja modal tahun 2009 sebesar Rp73,4 triliun (1,4

persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran

belanja modal dalam APBN tahun 2010 tersebut,

sejalan dengan upaya percepatan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas yang dilakukan antara lain

melalui: (1) penyediaan pembangunan infrastruktur

dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit

tenaga listrik) untuk mendukung pencapaian target

pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan

rakyat; (2) penyediaan pembangunan infrastruktur

pertanian (irigasi, optimalisasi/konservasi/ reklamasi

lahan, dan pengembangan agrobisnis) untuk

mendukung pencapaian program ketahanan pangan;



reconstruction, and Sidoarjo mud management; and

(4) priority given to fund multi-year activities in order

to support financing sustainability.

Interest PaymentBy considering several variables that are the basis

for calculation, including: (1) assumption of rupiah

exchange rate against US dollar, (2) the 3-month

SBI rate and London Interbank Offered Rate (LIBOR);

(3) outstanding debt; and (4) estimated new debt

in 2010, then in the budget allocation for interest

payment in the 2010 Budget is planned to reach

Rp115.6 trillion (1.9 percent of the GDP). The planned

interest payment in the 2010 Budget is an increase

of Rp6.0 trillion or 5.5 percent compared to the

estimated realization of interest payment in 2009 of

Rp109.6 trillion (2.0 percent of the GDP).

From the planned interest payment in the 2010

Budget amounting to Rp115.6 trillion, around 67.0

percent or Rp77.4 trillion (1.3 percent of the GDP) is

for the payment of domestic debt interest, while the

remaining 33.0 percent or Rp38.2 trillion is for the

payment of foreign debt interest. Compared to the

estimated realization of payment of domestic debt

interest in 2009 amounting to Rp70.7 trillion, the

payment of domestic debt interest in the 2010 Budget

increased Rp6.7 trillion or 9.5 percent. This increase is

mainly due to increased financing needs, the sources

(3) pengembangan infrastruktur dalam rangka

rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam, dan

penanggulangan lumpur Sidoarjo; serta (4) prioritas

diberikan untuk pendanaan kegiatan multiyears guna

mendukung kesinambungan pembiayaan.

Pembayaran Bunga UtangDengan memperhitungkan beberapa variabel yang

mendasari perhitungannya, antara lain: (1) asumsi

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, (2) tingkat

suku bunga SBI 3 bulan dan tingkat bunga London

Interbank Offered Rate (LIBOR); (3) outstanding

utang; serta (4) perkiraan pinjaman baru dalam tahun

2010, maka alokasi anggaran untuk pembayaran

bunga utang dalam APBN tahun 2010 direncanakan

mencapai Rp115,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB).

Rencana pembayaran bunga utang dalam APBN tahun

2010 tersebut, berarti lebih tinggi Rp6,0 triliun, atau

5,5 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan

realisasi pembayaran bunga utang dalam tahun 2009

sebesar Rp109,6 triliun (2,0 persen terhadap PDB).

Dari rencana pembayaran bunga utang dalam APBN

tahun 2010 sebesar Rp115,6 triliun tersebut, sekitar

67,0 persen atau sebesar Rp77,4 triliun (1,3 persen

terhadap PDB) merupakan pembayaran bunga utang

dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar 33,0 persen

atau Rp38,2 triliun merupakan pembayaran bunga

utang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam

negeri dalam APBN tahun 2010 tersebut apabila

dibandingkan dengan perkiraan realisasi pembayaran

bunga utang dalam negeri dalam tahun 2009 sebesar

Rp70,7 triliun, berarti menunjukkan peningkatan



of which are from domestic loans, especially from the

issuance of domestic Government Securities (SBN)

supported by standby loans. Meanwhile, payment of

foreign debt interest in the 2010 Budget is planned to

reach Rp38.2 trillion (0.7 percent of the GDP), meaning

a decrease of Rp0.7 trillion or 1.9 percent compared

to the estimated realization on the payment of foreign

debt interest in 2009 of Rp38.9 trillion (0.7 percent of

the GDP). This lower payment of foreign debt interest

is mainly due to a strengthened estimation of the

average rupiah exchange rate against the US dollar,

from an average of Rp10,600/US$1 in 2009 to an

estimated average of Rp.10,000/US$1 in 2010.

Subsidy ExpenditureIn the 2010 Budget, the budget allocation for subsidy

expenditure is planned to reach Rp157.8 trillion (2.6

percent of the GDP), which means a decrease of Rp0.3


realization of subsidy expenditure in 2009 of Rp158.1

trillion. Most of the overall budget allocations for

subsidy expenditures in the 2010 Budget are planned

to be channeled to energy subsidies, namely fuel

subsidies of Rp68.7 trillion (43.5 percent) and electricity

subsidies of Rp37.8 trillion (24.0 percent), while the

remaining 32.5 percent will be channeled for non-

energy subsidies, namely: (1) a food subsidy of Rp11.4

trillion; (1) fertilizer subsidy of Rp14.8 trillion; (3) seed

sebesar Rp6,7 triliun, atau 9,5 persen. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya

kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang

dalam negeri terutama dari penerbitan SBN dalam

negeri yang didukung dengan pinjaman siaga.

Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri

dalam APBN tahun 2010 direncanakan mencapai

Rp38,2 triliun (0,7 persen PDB), yang berarti lebih

rendah Rp0,7 triliun atau 1,9 persen bila dibandingkan

dengan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang

luar negeri dalam tahun 2009 sebesar Rp38,9 triliun

(0,7 persen PDB). Lebih rendahnya pembayaran bunga

utang luar negeri tersebut terutama disebabkan oleh

menguatnya perkiraan rata-rata nilai tukar rupiah

terhadap dolar Amerika Serikat yakni dari rata-rata

Rp10.600/US$1 dalam tahun 2009 dan diperkirakan

menjadi rata-rata Rp10.000/US$1 pada tahun 2010.

Belanja SubsidiDalam APBN 2010, alokasi anggaran belanja untuk

subsidi direncanakan mencapai Rp157,8 triliun (2,6

persen terhadap PDB), yang berarti turun sebesar

Rp0,3 triliun atau 0,2 persen bila dibandingkan

dengan perkiraan realisasi anggaran belanja subsidi

dalam tahun 2009 sebesar Rp158,1 triliun. Sebagian

besar dari keseluruhan alokasi anggaran belanja

subsidi dalam APBN tahun 2010 direncanakan akan

disalurkan untuk subsidi energi, yaitu subsidi BBM

sebesar Rp68,7 triliun (43,5 persen), dan subsidi

listrik sebesar Rp37,8 triliun (24,0 persen), sedangkan

sisanya, yaitu sebesar 32,5 persen akan disalurkan

untuk subsidi non-energi, yaitu: (1) subsidi pangan



subsidy of Rp1.6 trillion; (4) public service obligation

(PSO) assistance/subsidy of Rp1.4 trillion; (5) subsidy

for program loan interest of Rp5.3 trillion; and (6) a

tax subsidy of Rp16.9 trillion.

Grant ExpenditureIn the 2010 Budget, the budget allocation for grant

expenditures is determined to amount to Rp7,192.0

billion. This means an increase of Rp7,160.6 billion

compared to the estimated realization of grant

expenditure in 2009 of Rp31.6 billion. The budget

allocation for grant expenditures in the 2010 Budget

includes sub-grants to Regional Governments in

the development of the Jakarta Mass Rapid Transit

(MRT) Project amounting to Rp34.4 billion, grants for

elementary education of Rp57.6 billion, and Central

Government grants to Regional Governments of

Rp7.1 trillion. The signing of a Sub-Grant Agreement

(naskah perjanjian penerusan hibah/NPPH) has been

carried out between the government and the Japan

International Cooperation Agency (JICA) on 25 March

2009, while the source of the JICA loan is LA No. IP-

536.

Social AssistanceIn the 2010 Budget, budget allocation for social

assistance is determined to amount to Rp64.3 trillion

or 1.1 percent of the GDP. This means a decrease

of Rp13.6 trillion or 17.5 percent compared to the

estimated realization of social assistance in 2009 of

sebesar Rp11,4 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar

Rp14,8 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun;

(4) bantuan/subsidi public service obligation (PSO)

sebesar Rp1,4 triliun; (5) subsidi bunga kredit program

sebesar Rp5,3 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar

Rp16,9 triliun.

Belanja HibahDalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja

hibah ditetapkan sebesar Rp7.192,0 miliar. Jumlah ini,

berarti mengalami peningkatan sebesar Rp7.160,6

miliar bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi

anggaran belanja hibah dalam tahun 2009 sebesar

Rp31,6 miliar. Alokasi anggaran belanja hibah dalam

APBN tahun 2010 tersebut antara lain, merupakan

penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka pembangunan Jakarta Mass Rapid Transit

(MRT) Project sebesar Rp34,4 miliar, hibah untuk

pendidikan dasar Rp57,6 miliar, dan hibah Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah daerah Rp7,1 triliun.

Penandatanganan naskah perjanjian penerusan hibah

(NPPH) telah dilakukan oleh Pemerintah dengan Japan

International Cooperation Agency (JICA) pada tanggal

25 Maret 2009 dengan sumber dari pinjaman JICA LA

No. IP-536.

Bantuan SosialDalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran bantuan

sosial ditetapkan sebesar Rp64,3 triliun atau 1,1


penurunan sebesar Rp13,6 triliun atau 17,5 persen

bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi bantuan



Rp77.9 trillion (1.4 percent of the GDP). This budget

allocation consists of: (1) fund allocation for natural

disaster management amounting to Rp3.0 trillion, and

(2) a social assistance allocation that is channeled to

the public through various K/Ls amounting to Rp61.3

trillion.

Other ExpendituresThe budget allocation for other expenditure in the

2010 Budget is determined to amount to Rp30.7

trillion or 0.5 percent of the GDP. This means a

decrease of Rp22.6 trillion or 42.4 percent compared

to the estimated realization of other expenditures

in 2009 of Rp53.3 trillion (1.0 percent of the GDP).

The lower budget allocation for other expenditures in

2010 compared to the estimated realization in 2009

is on account of the fund allocation for the general

elections and the Direct Cash Assistance (BLT) no

longer being accommodated in the 2010 Budget.

The budget allocation for other expenditures in 2010

consists of: (1) a fiscal risk reserve fund amounting to

Rp8.6 trillion; and (2) other expenditures of Rp22.1

trillion.

Further details about the proportion of Central

government expenditures by type can be seen in

Graphic 4.

sosial dalam tahun 2009 sebesar Rp77,9 triliun (1,4

persen terhadap PDB). Alokasi anggaran bantuan

sosial dalam tahun 2010 tersebut, terdiri dari: (1)

alokasi dana penanggulangan bencana alam sebesar

Rp3,0 triliun, dan (2) alokasi bantuan sosial yang

disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai K/L

sebesar Rp61,3 triliun.

Belanja Lain-lainAlokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN tahun

2010 ditetapkan sebesar Rp30,7 triliun, atau 0,5


penurunan sebesar Rp22,6 triliun, atau 42,4 persen


belanja lain-lain dalam tahun 2009 sebesar Rp53,3

triliun (1,0 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya

alokasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010

tersebut dibandingkan dengan perkiraan realisasinya

dalam tahun 2009, berkaitan dengan tidak lagi

ditampungnya alokasi pendanaan untuk Pemilu dan

bantuan langsung tunai (BLT) yang dalam tahun 2009

menyerap anggaran cukup besar. Alokasi anggaran

belanja lain-lain dalam tahun 2010 tersebut terdiri

dari: (1) dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp8,6

triliun; dan (2) belanja lainnya Rp22,1 triliun.

Lebih lanjut mengenai proporsi belanja Pemerintah

pusat menurut jenis, dapat dilihat pada Grafik 4.



Transfers to Regions

The policy on Transfers to Regions in 2010 will be

focused on: (1) reducing the fiscal imbalance between

central and regional governments (vertical fiscal

imbalance) and among regions (horizontal fiscal

imbalance); (2) improving the quality of public services

in the regions and reducing public service imbalances

among regions; (3) supporting fiscal sustainability

in respect to macroeconomic policy; (4) improving

regional capacity in eliciting regional economic

potentials; (5) increasing efficiency in the utilization of

national resources; and (6) improving synchronization

between the national development plan and regional

development plans.

In order to support the policy direction of the Transfers

Transfer ke Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2010 akan

lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan

fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance)

dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2)

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah

dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik

antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal

nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan

ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan

daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5)

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya

nasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara

rencana pembangunan nasional dengan rencana

pembangunan daerah.

Guna mendukung arah kebijakan Transfer ke Daerah



to Regions, the budget allocation for Transfers to

Regions in the 2010 Budget is planned to amount to

Rp322.4 trillion or 5.3 percent of the GDP. Nominally,

this is an increase of Rp13.1 trillion or 4.2 percent

compared to the estimated realization of Transfers to

Regions in the 2009 Revised Budget of Rp309.3 trillion.

From the total amount of Transfers to Regions in the

2010 Budget, around 95.9 percent is for the balance

fund allocation, and the remaining approximately 4.1

percent is for special autonomy and the adjustment

fund.

Balance FundIn the 2010 Budget, the balance fund allocation is

planned to amount to Rp306.02 trillion or 5.1 percent

of the GDP. Nominally, this is an increase of Rp20.97


realization of the balance fund in the 2009 Revised

Budget of Rp285.0 trillion. From the total balance

fund allocation, 26.6 percent is the revenue sharing

fund, 66.5 percent is the general allocation fund, and

6.9 percent is the specific allocation fund.

Revenue Sharing FundIn the 2010 Budget, the allocation for the revenue

sharing fund (RSF) is planned to reach Rp81.4 trillion

(1.3 percent of the GDP), or Rp7.6 trillion higher

than the RSF realization in the 2009 Revised Budget

of Rp73.8 trillion (1.3 percent of the GDP). The RSF

tersebut, dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran

Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp322,4

triliun atau 5,3 persen terhadap PDB. Secara nominal,

jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan Rp13,1

triliun atau 4,2 persen dari realisasi anggaran Transfer

ke Daerah yang diperkirakan dalam APBN-P tahun

2009 sebesar Rp309,3 triliun. Dari jumlah alokasi

anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN tahun

2010 tersebut, sekitar 95,9 persen merupakan

alokasi dana perimbangan, dan sisanya sekitar 4,1

persen merupakan alokasi dana otonomi khusus dan

penyesuaian.

Dana PerimbanganDalam APBN tahun 2010, alokasi dana perimbangan

direncanakan sebesar Rp306,02 triliun atau 5,1 persen

terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti


7,36 persen dari realisasi dana perimbangan yang

diperkirakan dalam APBN-P tahun 2009 sebesar

Rp285,0 triliun. Dari jumlah alokasi dana perimbangan

tersebut, sebesar 26,6 persen merupakan dana bagi

hasil, sebesar 66,5 persen merupakan dana alokasi

umum, dan sebesar 6,9 persen merupakan dana

alokasi khusus.

Dana Bagi Hasil (DBH)Dalam APBN 2010, alokasi DBH direncanakan

mencapai Rp81,4 triliun (1,3 persen terhadap PDB),

atau secara nominal lebih tinggi Rp7,6 triliun dari

realisasi DBH yang diperkirakan dalam APBN-P tahun

2009 sebesar Rp73,8 triliun (1,3 persen terhadap



allocation in 2010 consists of a Tax RSF allocation of

57.6 percent and a natural resource RSF allocation of

42.4 percent.

Based on the tax revenue sharing plan, and by taking

into account the applicable provisions regarding Tax

RSF, the Tax RSF allocation in the 2010 Budget is

planned to reach Rp46.9 trillion (0.8 percent of the

GDP), or Rp8.3 trillion higher than the estimated

realization of Tax RSF in the 2009 Revised Budget of

Rp38.6 trillion.

In line with the revenues from oil and gas natural

resources, general mining natural resources, forestry

natural resources, and fishery natural resources,

and by taking into account the provision of revenue

sharing of natural resources, then in the 2010 Budget

the allocation for natural resource RSF is planned to be

Rp34.5 trillion, including part of the underpaid oil and

gas RSF of 2008 amounting to Rp2.0 trillion, or Rp0.8

trillion lower than the estimated realization of natural

resource RSF in the 2009 Revised Budget of Rp35.3

trillion. The lower natural resource RSF allocation in

the 2010 Proposed Budget is due to a lower target for

oil and gas revenue sharing.

General Allocation Fund (DAU)The DAU allocation in the 2010 Budget is planned

to be 26 percent of the NDP or Rp192.5 trillion (3.2

percent of the GDP). This is an increase of Rp6.1 trillion

compared to the 2009 DAU allocation of Rp186.4

trillion. From the DAU allocation in the 2010 Budget,

PDB). Alokasi DBH tahun 2010 tersebut terdiri dari

alokasi DBH Pajak sebesar 57,6 persen dan alokasi

DBH SDA sebesar 42,4 persen.

Berdasarkan pada rencana penerimaan perpajakan

yang dibagihasilkan, dan memperhatikan ketentuan-

ketentuan mengenai DBH Pajak yang berlaku, maka

alokasi DBH Pajak dalam APBN 2010 direncanakan

mencapai Rp46,9 triliun (0,8 persen terhadap PDB),

atau lebih tinggi Rp8,3 triliun dari realisasi DBH Pajak

dalam APBN-P 2009 yang diperkirakan sebesar

Rp38,6 triliun.

Sejalan dengan penerimaan yang berasal dari SDA

minyak bumi dan gas bumi, SDA pertambangan

umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan, serta

dengan memperhatikan ketentuan pembagian

DBH SDA tersebut, maka dalam APBN tahun 2010,

alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp34,5 triliun,

termasuk sebagian kurang bayar DBH migas tahun

2008 sebesar Rp2,0 triliun, atau lebih rendah Rp0,8

triliun dari realisasi DBH SDA dalam APBN-P tahun

2009, yang diperkirakan sebesar Rp35,3 triliun.

Lebih rendahnya alokasi DBH SDA dalam RAPBN

2010 tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya

target penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang

dibagihasilkan.

Dana Alokasi Umum (DAU)Alokasi DAU dalam APBN 2010 direncanakan

sebesar 26 persen dari PDN neto, atau mencapai

Rp192,5 triliun (3,2 persen terhadap PDB). Jumlah

tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp6,1 triliun jika

dibandingkan dengan alokasi DAU dalam tahun 2009



Rp19.2 trillion (10 percent of total national DAU) will

be distributed to provinces and Rp173.2 trillion (90

percent of total national DAU) will be distributed

to districts/cities. The 2009 DAU allocation will be

transferred to regional funds in the beginning of every

month, amounting to 1/12 of the total allocation.

Specific Allocation Fund (DAK)The DAK allocation in the 2010 Budget is planned to

amount Rp21.1 trillion (0.3 percent of the GDP), which

means a decrease of Rp3.7 trillion or 14.9 percent

from the DAK allocation in the 2009 Revised Budget

of Rp24.8 trillion. In the 2010 Proposed Budget, there

is planned budget reallocation from the Ministry of

Marine Affairs and Fisheries to Marine Affairs and

Fisheries DAK amounting to Rp275.0 billion, from

the Ministry of Underdeveloped Areas Development

to Rural Facilities and Infrastructure DAK amounting

to Rp100 billion, and from the Ministry of Agriculture

amounting to Rp200.0 billion.

Special Autonomy and Adjustment FundThe implementation of the special autonomy fund

is a mandate of Law Number 35 of 2008 regarding

the Enactment of Government Regulation in Lieu of

Law Number 1 of 2008 regarding the Amendment

to Law Number 21 of 2001 regarding Special

Autonomy for Papua Province and Law Number 11

of 2006 regarding the Aceh Government. In the 2009

sebesar Rp186,4 triliun. Alokasi DAU dalam APBN

2010 tersebut, sebesar Rp19,2 triliun (10 persen dari

total DAU nasional) akan didistribusikan untuk provinsi

dan sebesar Rp173,2 triliun (90 persen dari total DAU

nasional) akan didistribusikan kepada kabupaten/

kota. Alokasi DAU tahun 2009 akan ditransfer ke kas

daerah setiap awal bulan sebesar 1/12 dari besaran

alokasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK)Alokasi DAK dalam APBN 2010 direncanakan sebesar

Rp21,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB), yang

berarti turun sebesar Rp3,7 triliun atau 14,9 persen

dari alokasi DAK dalam APBN-P tahun 2009 sebesar

Rp24,8 triliun. Dalam RAPBN 2010, direncanakan ada

pengalihan anggaran dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan ke DAK bidang Kelautan dan Perikanan

sebesar Rp275,0 miliar, dari Kementerian Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal ke DAK bidang

Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp100 miliar,

serta dari Kementerian Pertanian sebesar Rp200,0

miliar.

Dana Otonomi Khusus dan PenyesuaianImplementasi Dana Otsus merupakan amanat dari UU

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor

1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam APBN

2009, dialokasikan Dana Otonomi Khusus sebesar 2



Budget, 2 percent of the Special Autonomy Fund is

allocated from the national DAU to Papua and West

Papua Provinces, the utilization of which is prioritized

for education and health, and 2 percent of national

DAU for the NAD Province, the utilization of which

is directed to fund infrastructure development and

maintenance, empowerment of the people’s economy,

poverty alleviation, and funding for education, social

and health needs. In addition to this, in regard to

the implementation of special autonomy in Papua

and West Papua Provinces, additional funds are also

allocated for infrastructure, the amount of which is

agreed upon by the Government and the DPR, and

the utilization of which is prioritized for infrastructure

development. In this connection, the allocation of the

Special Autonomy Fund in the 2010 Budget is planned

to be around Rp9.1 trillion.

The proportion of transfers to regions can be seen in

Graphic 5.

Next, the amount of the expenditure budget in 2009

persen dari DAU nasional untuk Provinsi Papua dan

Papua Barat, yang penggunaannya diutamakan untuk

pendanaan pendidikan dan kesehatan, dan 2 persen

dari DAU nasional untuk Provinsi NAD, yang diarahkan

penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi

rakyat, pengentaskan kemiskinan, serta pendanaan

pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di samping

itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus

kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga

dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur, yang

besarannya disepakati antara Pemerintah dengan

DPR, yang penggunaannya diutamakan untuk

pendanaan pembangunan infrastruktur. Berkaitan

dengan hal tersebut, alokasi Dana Otsus dalam APBN

2010 direncanakan sekitar Rp9,1 triliun.

Mengenai proporsi transfer ke daerah, dapat dilihat

pada Grafik 5.

Selanjutnya, mengenai besaran anggaran belanja



negara tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada

Tabel 4.

Pembiayaan Defisit AnggaranDalam tahun 2010, defisit APBN ditargetkan

sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap

PDB. Defisit tersebut akan dibiayai dari pembiayaan

and 2010 can be seen in Table 4.

Budget Deficit FinancingIn 2010, The Indonesian Budget deficit is targeted

to amount Rp98.0 trillion or 1.6 percent of the GDP.

The deficit will be financed from debt and non-debt

Table 4Expenditure, 2009-2010

(trillion Rupiah)

Item

2009 2010

Revised Budget

% to GDP

Budget% to GDP

I. Central Government Expenditure 691.5 12.8 725.2 12.1 1. Personnel Expenditure 133.7 2.5 160.4 2.7 2. Material Expenditure 85.5 1.6 107.1 1.8 3. Capital Expenditure 73.4 1.4 82.2 1.4 4. Interest Payment 109.6 2.0 115.6 1.9 5. Subsidy 158.1 2.9 157.8 2.6 6. Grant Expenditure 0.0 0.0 7.2 0.1 7. Social Assistance 77.9 1.4 64.3 1.1 8. Other Expenditure 53.3 1.0 30.7 0.5 II. Transfer to Regional 309.3 5.7 322.4 5.4 1. Balance Fund 285.1 5.3 306.0 5.1 a. Revenue Sharing Fund 73.8 1.4 81.4 1.4 b. General Allocation Fund 186.4 3.5 203.5 3.4 c. Specific Allocation Fund 24.8 0.5 21.1 0.4 2. Special Autonomy and Adjustment Fund 24.3 0.4 16.4 0.3 a. Special Autonomy Fund 9.5 0.2 9.1 0.2 b. Adjustment Fund 14.7 0.3 7.3 0.1




financing with a composition of 2.5 percent non-

debt (Rp2.5 trillion) and 97.5 percent debt (Rp95.5

trillion).

.

Non-Debt FinancingSources of non-debt financing in 2010 are a little bit

different from the sources of financing in previous

years. In 2010, domestic banking financing from

the Accumulated Budget Surplus (SAL) is planned

to be just Rp1.0 trillion, considering SAL utilization’s

high need for cash in the beginning of the year.

Furthermore, financing through the reforestation fund

is planned to be Rp0.6 trillion, the same amount as

the budget in the 2009 Revised Budget. Meanwhile

financing through SOE privatization is not planned to

be budgeted due to financial market conditions that

are not yet fully conducive.

Therefore, budget financing from non-debt sources

in the 2010 Budget is planned to be Rp2.5 trillion or

2.5 percent of the total planned budget financing

of Rp98.0 trillion. This shows that non-debt budget

financing in the 2010 Budget is decreasing around

Rp40.7 trillion or 94.2 percent compared to the target

in the 2009 Revised Budget of Rp43.2 trillion. Non-

debt budget financing in the 2010 Budget consists of:

(1) domestic banking through RDI of Rp5.5 trillion, (2)

asset management proceeds of Rp1.2 trillion, and (3)

Government investment fund and SOE restructuring

of negative Rp3.9 trillion, (4) a contingency fund of

Rp1.1 trillion, and (5) financing reserves of Rp0.9

trillion.

yang bersumber dari utang dan nonutang dengan

komposisi 2,5 persen nonutang (Rp2,5 triliun) dan

97,5 persen dari utang (Rp95,5 triliun).

Pembiayaan Non UtangSumber pembiayaan nonutang pada tahun 2010

tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan

pembiayaan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun

2010, pembiayaan perbankan dalam negeri yang

bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) direncanakan

hanya sebesar Rp1,0 triliun mengingat besarnya

kebutuhan penggunaan SAL untuk kebutuhan kas

pada awal tahun. Selain itu, pembiayaan melalui

dana reboisasi direncanakan sebesar Rp0,6 triliun

sama besarnya seperti anggaran pada APBN-P 2009.

Sementara itu pembiayaan melalui privatisasi BUMN

direncanakan tidak dianggarkan karena kondisi pasar

keuangan yang belum sepenuhnya kondusif.

Dengan demikian maka pembiayaan anggaran yang

berasal dari nonutang dalam APBN 2010 direncanakan

hanya sebesar Rp2,5 triliun atau 2,5 persen dari total

pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar

Rp98,0 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pembiayaan anggaran nonutang dalam APBN 2010

menurun sebesar Rp40,7 triliun atau 94,2 persen

apabila dibandingkan dengan target dalam APBN-P

2009 sebesar Rp43,2 triliun. Pembiayaan anggaran

nonutang dalam APBN 2010, terdiri dari: (1) perbankan

dalam negeri melalui RDI sebesar Rp5,5 triliun, (2) hasil

pengelolaan aset Rp1,2 triliun, serta (3) dana investasi

Pemerintah dan restrukturisasi BUMN negatif Rp3,9

triliun, (4) dana kontingensi Rp1,1 triliun, (5) cadangan

pembiayaan Rp0,9 triliun.



Debt FinancingDebt financing is targeted to amount to Rp95.5

trillion, consisting of net foreign debt of negative

Rp9.9 trillion, domestic debt of Rp1.0 trillion and

net SBN issuance of Rp104.4 trillion, backed up by

standby loans. Compared to the 2009 Revised Budget,

debt financing in 2010 is increasing by Rp9.0 trillion or

around 10.4 percent.

Further details about the amount of budget financing

can be seen in Table 5.

Pembiayaan UtangPembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp95,5 triliun

yang terdiri dari pinjaman luar negeri neto sebesar

negatif Rp9,9 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar

Rp1,0 triliun dan penerbitan SBN neto sebesar

Rp104,4 triliun, yang di back-up oleh pinjaman siaga.

Jika dibandingkan dengan APBN-P tahun 2009 maka

pembiayaan utang tahun 2010 meningkat sebesar

Rp9,0 triliun atau sekitar 10,4 persen.

Lebih lanjut mengenai besaran pembiayaan anggaran

dapat dilihat pada Tabel 5.

Table 5Budget Financing, 2009-2010

(trillion Rupiah)

item The 2009 Revised Budget

The 2010 Budget

I. Non Debt 43.2 2.5

1. Domestic Banking 56.6 7.1

2. Privatization Revenue 0.0 0.0

3. Asset Management Outcome (0.2) 1.2

4.Government Investment Fund and capital participation (PMN)

(12.1) (3.9)

5. Contingency Fund (1.0) (1.1)

6. Financing Reserve 0.0 (0.9)

II. Debt 86.5 95.5

1. State Securities (net) 99.3 104.4

2. Debt (12.7) (8.9)

i. Foreign Debt (12.7) (9.9)

ii. Domestic Debt 0.0 1.0 Source: Ministry of Finance



The Medium-Term Budget Framework (MTBF)

The medium-term budget framework (MTBF) is

information regarding the medium-term revenue,

expenditure and financing framework that is openly

presented to the public. The MTBF presents a

summary on the: (1) projection of macroeconomic

indicators that become the basis in the formulation

of the Proposed Budget, (2) Budget priorities, (3)

the goals and objectives to be achieved by the

Government through fiscal policy in the future, and

(4) projection of financing sources available in the next

3-5 years. The projected figures specified in the MTBF

will be updated and adjusted every year in line with

the developments of macroeconomic condition and

various other Government fiscal policies.

With the existence of the MTBF it is expected that

the Government will be able to harmonize planning

and budgeting, including between expenditure needs

and policy as well as the funding alternatives. The

formulation of the MTBF to achieve the targets of

medium-term development is carried out based on

the projection of medium-term macro assumptions

and medium-term policies in the fields of revenue,

expenditure and financing.

In the determination of the medium-term macro

assumption framework, the Government always

considers internal and external factors. The internal

factors influencing national macroeconomic in the

Kerangka APBN Jangka Menengah (Medium Term Budget Framework/ MTBF)Kerangka APBN Jangka Menengah atau medium

term budget framework (MTBF) merupakan informasi

mengenai kerangka penerimaan, belanja, dan

pembiayaan dalam jangka menengah yang disajikan

secara terbuka kepada publik. MTBF menyajikan

ringkasan mengenai: (1) proyeksi indikator ekonomi

makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN, (2)

prioritas APBN, (3) sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ke

depan, dan (4) proyeksi mengenai sumber-sumber

pembiayaan yang tersedia dalam jangka waktu 3-5

tahun ke depan. Angka-angka proyeksi yang termuat

dalam MTBF, setiap tahun akan diperbaharui dan

disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi

makro dan berbagai kebijakan fiskal Pemerintah

lainnya.

Dengan adanya MTBF diharapkan Pemerintah

dapat menyelaraskan antara perencanaan dengan

penganggaran, termasuk juga antara kebutuhan

dengan kebijakan belanja negara serta alternatif

pendanaannya. Penyusunan MTBF untuk mencapai

target pembangunan jangka menengah dilakukan

berdasarkan proyeksi asumsi makro jangka

menengah dan kebijakan jangka menengah di bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penetapan kerangka asumsi makro

jangka menengah, Pemerintah senantiasa

mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang memengaruhi kinerja ekonomi



medium term are: (1) controlled fiscal consolidation

in order to support fiscal sustainability, (2) higher DIPA

absorption, (3) a continually decreasing loan to GDP

ratio, and (4) increasing infrastructure development.

Meanwhile, the external factors are estimated

to be quite conducive for the development of

macroeconomic, namely: (1) an international economy

that is estimated to grow at a moderate level, (2) an

international crude oil price that is estimated to be

relatively stable, (3) the inflation rate and interest

rate in the US are estimated to be better in 2009 and

2010, and (4) a relatively stable inflation rate of trade

partner countries.

Based on the above factors, the projections of the

medium-term macro assumptions can be seen in

Table 6.

makro nasional dalam jangka menengah, antara

lain: (1) tetap terkendalinya konsolidasi fiskal guna

mendukung fiscal sustainability; (2) penyerapan

DIPA yang diupayakan semakin tinggi; (3) rasio

utang terhadap PDB yang semakin menurun; dan

(4) pembangunan infrastruktur yang semakin

meningkat. Sedangkan faktor eksternal diperkirakan

cukup kondusif bagi perkembangan ekonomi makro

nasional, yaitu: (1) ekonomi internasional yang

diperkirakan tumbuh pada level yang moderat; (2)

harga minyak mentah internasional yang diperkirakan

cenderung relatif stabil; (3) laju inflasi dan suku bunga

di Amerika Serikat diperkirakan cenderung membaik

pada tahun 2009 dan 2010; serta (4) laju inflasi

negara-negara mitra dagang yang relatif stabil.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, proyeksi

asumsi makro jangka menengah dapat dilihat pada

Tabel 6.

Table 6Medium-Term Macro Assumption Framework

Item 2010 Budget 2011 2012 2013 2014

1. Economic Growth (%) 5.5 6.2 6.8 7.3 7.7

2. Inflation (%) 5.0 6.0 6.0 5.5 5.5

3. 3-Month SBI (%) 6.5 7.5 7.5 7.0 7.0

4. Rupiah Exchange Rate (Rp/US$) 10,000 9,750 9,750 9,850 9,850

5. ICP (US$/barrel) 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

6. Oil Lifting (MBCD) 965.0 970.0 990.0 1,000.0 1,000.0




In addition to the projection of medium-term macro

assumptions, the formulation of the MTBF is also

influenced by medium-term policy in the fields of

revenue, expenditure and financing. Medium-term

policies in the field of revenue include tax, customs

and excises as well as PNBP policies. Policies in the

field of tax include: (1) administrative reform; (2) legal

reform; and (3) reform in the field of the supervising

and taking advantage of potentials. Meanwhile,

policies in the field of customs and excises include: (1)

expansion of priority line; (2) provision of easy customs

services; (3) smuggling eradication; (4) illegal excise

eradication; and (5) the implementation of a code of

ethics through reward and punishment.

Meanwhile, policies in the field of PNBP are carried

out by: (1) encouraging the investment climate in oil

and gas upstream activity; (2) improving cost recovery

provision; (3) optimizing non-oil and gas natural

resource revenue, coming from general mining,

forestry and geothermal activity; (4) evaluating and

improving the regulations, system, procedures and

management of K/L’s PNBP; (5) enhancing supervision

on the implementation of PNBP collection and

depositing to the treasury; and (6) enhancing efficiency

and effectiveness in grant management and utilization

in order to meet budget financing needs.

The central government expenditure policy is directed

towards: (1) increasing employees’ welfare; (2)

improving the quality of public services; (3) fulfilling

the obligations to third parties; (4) maintaining the

price stability of strategic commodities; (5) continuing

Di samping proyeksi asumsi makro jangka menengah,

penyusunan MTBF juga dipengaruhi oleh kebijakan

jangka menengah di bidang pendapatan, belanja

dan pembiayaan. Kebijakan jangka menengah di

bidang pendapatan meliputi kebijakan perpajakan,

kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Kebijakan di

bidang perpajakan meliputi: (1) reformasi di bidang

administrasi; (2) reformasi di bidang perundang-

undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan

dan penggalian potensi. Sementara itu kebijakan di

bidang kepabeanan dan cukai meliputi: (1) perluasan

jalur prioritas; (2) pemberian kemudahan pelayanan

kepabeanan; (3) pemberantasan penyeludupan; (4)

pemberantasan cukai ilegal; dan (5) penerapan kode

etik melalui reward and punishment.

Sementara itu kebijakan di bidang PNBP dilakukan

antara lain dengan: (1) mendorong iklim investasi

kegiatan hulu migas; (2) perbaikan ketentuan cost

recovery; (3) mengoptimalkan penerimaan SDA non

migas, meliputi pertambangan umum, kehutanan

dan panas bumi; (4) mengevaluasi dan memperbaiki

peraturan, sistem, prosedur, dan tata kelola PNBP K/L;

(5) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara; dan

(6) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

dan pemanfaatan hibah guna memenuhi kebutuhan

pembiayaan anggaran.

Kebijakan belanja Pemerintah pusat diarahkan

untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan pegawai; (2)

meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3) memenuhi

kewajiban kepada pihak ketiga; (4) menjaga stabilitas

harga komoditas strategis; (5) melanjutkan program



poverty alleviation programs, to give protection to the

public and to improve food security; (6) improving

infrastructure quantity and quality; and (7) providing

appropriate and measured stimulus to the economy.

In medium-term planning, the policy on transfers to

regions still emphasizes maintaining the consistency

and sustainability of the fiscal decentralization

consolidation process as an effort to reinforce the

implementation of regional autonomy. In addition

to being prioritized to reduce the fiscal imbalance

between the central and regional government (vertical

fiscal imbalance) and among regions (horizontal fiscal

imbalance), the policy is also prioritized to reduce

public service provision gaps among regions and

to enhance the quality of expenditure allocation to

regions.

The policy direction of medium-term financing

emphasizes: (1) improved utilization of domestic

financing sources; (2) gradual reduction of the stock

of debt; and (3) loan disbursement with minimum

cost and risk. Furthermore, the medium-term

Government policy is also directed towards realizing

fiscal sustainability and debt sustainability. The effort to

reduce the stock of foreign debt is carried out through

the reduction of outstanding loans, both in terms of

percentage to GDP and in terms of nominal amount.

This is meant to improve fiscal strength, enhance the

level of trust and certainty in fiscal management ability

in facing the dynamic global economy.

pengentasan kemiskinan, memberikan perlindungan

kepada masyarakat, dan meningkatkan ketahanan

pangan; (6) meningkatkan kuantitas dan kualitas

infrastruktur; serta (7) memberikan stimulus pada

perekonomian secara tepat dan terukur.

Dalam perencanaan jangka menengah, kebijakan

transfer ke daerah masih ditekankan untuk menjaga

konsistensi dan kesinambungan proses konsolidasi

desentralisasi fiskal sebagai upaya pemantapan

penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan

tersebut selain diprioritaskan untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical

fiscal imbalance), dan antar daerah (horizontal fiscal

imbalance), juga mengurangi kesenjangan pelayanan

publik antar daerah (public service provision gap),

serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas alokasi

belanja ke daerah.

Arah kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah

dititikberatkan pada: (1) peningkatan pemanfaatan

sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (2)

penurunan stok utang secara bertahap; dan (3)

penarikan pinjaman dengan biaya dan risiko yang

minimal. Selain itu, kebijakan Pemerintah jangka

menengah juga diarahkan untuk mewujudkan

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan

kesinambungan utang (debt sustainability). Upaya

penurunan stok utang luar negeri dilakukan dengan

penurunan outstanding-nya, baik secara persentase

terhadap PDB maupun secara nominal. Hal tersebut

dimaksudkan untuk memperkokoh ketahanan fiskal,

meningkatkan derajat kepercayaan dan kepastian akan

kemampuan pengelolaan fiskal dalam menghadapi



The estimated amount of The Indonesian Budget in

the medium-term framework can be seen in Table 7.

ACCELERATED SUBMISSION OF THE 2010 REVISED BUDGET

Since the end of 2009 and the beginning of the 2010

Budget implementation, the Government continues

to undertake monitoring on (i) the development

of the global and domestic economy, (ii) the

implementation of the 2009 Revised Budget, and

(iii) the implementation of the 2010 Budget. From

the results of the monitoring, it is deemed that the

national economic performance in 2009 was able to

survive the pressure of global crisis as compared to

the economic performance of many other countries

impacted by the crisis. In terms of macro economy,

the stronger rupiah exchange rate, especially in the

dinamika perekonomian global.

Perkiraan besaran APBN dalam kerangka jangka

menengah dapat dilihat dalam Tabel 7.

PERCEPATAN PENGAJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) TAHUN 2010Sejak akhir tahun 2009 dan awal pelaksanaan APBN

2010, Pemerintah terus melakukan pemantauan (i)

perkembangan perekonomian global dan domestik,

(ii) pelaksanaan APBN-P 2009, serta (iii) pelaksanaan

APBN 2010. Dari hasil pemantauan tersebut, dinilai

kinerja perekonomian nasional tahun 2009 mampu

bertahan dari tekanan krisis global, bila dibandingkan

dengan kinerja banyak negara lainnya yang terkena

imbas krisis. Dari sisi ekonomi makro, kembali

menguatnya nilai tukar rupiah terutama di semester II

2009 dan rendahnya tingkat inflasi telah memberikan

dampak positif terhadap penurunan tingkat suku

Table 7Medium-Term Budget Framework (percent of GDP)

Item 2010 Budget 2011 2012 2013 2014

A. State Revenue and Grants 15.7 15.7 16.1 16.5 17.0

B. State Expenditures 17.3 17.6 17.6 17.9 18.2

C. Primary Balance 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6

D. General Balance (1.6) (1.9) (1.6) (1.4) (1.2)

E. Financing 1.6 1.9 1.6 1.4 1.2




bunga SBI. Perkembangan indikator tersebut, serta

kebijakan Pemerintah yang antisipatif dan responsif

telah ikut mendukung pencapaian pertumbuhan

ekonomi yang tetap positif dan relatif tinggi dalam

tahun 2009. Di lain pihak, tingkat inflasi dapat

dikendalikan.

Terkait dengan realisasi APBN-P 2009, pencapaian

perekonomian nasional serta kondisi ekonomi global

juga berdampak pada pencapaian besaran APBN-

P 2009. Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2009

dapat dikelola dengan baik, yang tercermin dari

realisasi defisit APBN-P 2009 yang mencapai sebesar

Rp88,6 triliun (1,6 persen PDB), jauh lebih rendah dari

targetnya sebesar Rp129,8 triliun (2,4 persen PDB).

Hal ini sebagai konsekuensi dari realisasi pendapatan

negara dan hibah yang mencapai 97,4 persen

dari targetnya, sedangkan realisasi belanja negara

mencapai 93,7 persen dari pagunya. Di lain pihak,

realisasi pembiayaan mencapai sebesar Rp112,6

triliun, sehingga dalam tahun 2009 dihasilkan surplus

pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp24,0 triliun.

Dari hasil evaluasi kinerja ekonomi di tahun 2009

serta melihat perkembangan perekonomian dan

pembangunan di tahun 2010, Pemerintah memandang

perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBN

2010. Adapun dasar hukum dari perubahan APBN

2010 adalah pasal 27 Undang-Undang Nomor 47

Tahun 2009 tentang APBN 2010 yang dalam ayat

(1) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengajukan

RUU tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran

second semester of 2009, and the low inflation rate

have given a positive impact on the reduction of

the SBI rate. The development of the indicators and

the anticipative and responsive Government policy

has also supported the achievement of positive and

relatively high economic growth in 2009. Also, the

inflation rate could be controlled.

In relation to the realization of the 2009 Revised Budget,

national economic achievements and the condition of

the global economy have also had an impact on the

achievement of the 2009 Revised Budget. Overall,

the realization of the 2009 Revised Budget was well-

managed, as seen from the deficit realization of the

2009 Revised Budget that reached Rp88.6 trillion (1.6

percent of the GDP), which is lower than the target of

Rp129.8 trillion (2.4 percent of the GDP). This was a

consequence of the realization of revenue and grants,

which reached 97.4 percent of the target, while the

realization of expenditures reached 93.7 percent

of the ceiling. Also, financing realization reached

Rp112.6 trillion; thus, in 2009 there was a financing

surplus (SILPA) of Rp24.0 trillion.

From the evaluation result of economic performance

in 2009 and by seeing the development of the

economy and development in 2010, the Government

deemed it necessary to make an amendment to the

2010 Budget. The legal basis of the amendment to

the 2010 Budget is Article 27 of Law Number 47

of 2009 regarding the 2010 Indonesian Budget,

where in Paragraph (1) the Government is mandates

to introduce a Bill on the Amendment to the 2010



Budget in the following cases:

a. development of the macro economy is not in

accordance with the assumption used in the

2010 Budget;

b. changes of fiscal policy highlights;

c. conditions that require budget reallocation

among organizational units, among programs,

and/or among types of expenditure;

d. conditions that cause the surplus budget of the

previous fiscal years to be used to finance the

2010 budget.

Within that framework, the amendment to the 2010

Budget is aimed at: (a) anticipating the changes of

macroeconomic indicators in 2010; (b) maintaining

the price stability of domestic material and services;

and (c) accelerating the implementation of national

development priority programs in 2010 and in the

medium term. The revision to the 2010 Budget is

comprehensively undertaken in order to accommodate

all changes in revenue, expenditures, as well as budget

deficit and financing.

Considering the developments of world and domestic

economy throughout 2009 and up to the latest

developments, it was estimated that the assumptions

of basic macroeconomic figures used as a reference

in the calculation of the amount of the 2010 Budget

were no longer suitable. In order to update the

macroeconomic basic assumptions and make them

more realistic, the macroeconomic basic assumptions

used in the 2010 Revised Budget are as follows: (1)

economic growth is estimated to grow at 5.8 percent,

2010 apabila terjadi:

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai

dengan asumsi yang digunakan dalam APBN

tahun anggaran 2010;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antarunit organisasi,

antarprogram, dan/atau antarjenis belanja;

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran

lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran 2010.

Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2010

ditujukan antara lain untuk: (a) mengantisipasi

perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun

2010; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa

di dalam negeri; serta (c) mempercepat pelaksanaan

program-program prioritas pembangunan nasional

dalam tahun 2010 dan jangka menengah. Perubahan

APBN 2010 tersebut dilakukan secara menyeluruh

guna menampung seluruh perubahan dalam

pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan

anggaran.

Memperhatikan perkembangan ekonomi dunia dan

domestik sepanjang tahun 2009 dan perkembangan

terkini, besaran asumsi dasar ekonomi makro yang

digunakan sebagai acuan perhitungan besaran

APBN 2010 diperkirakan tidak sesuai lagi. Dalam

rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro

agar lebih realistis, dalam APBN-P 2010 asumsi

dasar ekonomi makro adalah sebagai berikut: (1)

pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tumbuh

sebesar 5,8 persen, (2) tingkat inflasi meningkat



menjadi 5,3 persen, (3) rata-rata suku bunga SBI-

3 bulan tetap 6,5 persen, (4) nilai tukar menguat

menjadi sekitar Rp9.200 per US$, (5) harga minyak

mentah Indonesia rata-rata meningkat menjadi

US$80 per barel, dan (6) lifting minyak tetap sebesar

0,965 juta barel per hari.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan asumsi makro

tersebut, maka postur APBN 2010 juga perlu

disesuaikan sebagai berikut.

Dalam APBN-P 2010 pendapatan negara dan hibah

diperkirakan menjadi Rp992,4 triliun, atau 4,2 persen

lebih tinggi dari target APBN 2010 sebesar Rp949,7

triliun. Perubahan tersebut terjadi, baik terhadap

rencana penerimaan perpajakan maupun PNBP. Di

sisi penerimaan perpajakan, penyesuaian besaran

targetnya dilakukan atas dasar perubahan proyeksi

indikator ekonomi makro dalam APBN-P 2010, serta

pencapaian realisasi penerimaan perpajakan pada

tahun 2009. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro

tahun 2010 yang mempengaruhi besaran penerimaan

perpajakan terutama adalah perubahan proyeksi nilai

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu,

realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2009

yang mengalami pergeseran dari targetnya dalam

APBN-P 2009, juga diakomodasikan untuk menjadi

dasar (baseline) perhitungan proyeksi penerimaan

perpajakan yang baru dalam tahun 2010.

Sementara itu, PNBP diperkirakan mengalami

peningkatan berkaitan dengan lebih tingginya

asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai

dasar perhitungan penerimaan SDA migas, dan

kenaikan target penerimaan bagian pemerintah atas

(2) an inflation rate increase to 5.3 percent, (3) an

average 3-month SBI rate remaining at 6.5 percent,

(4) an exchange rate increases to Rp9,200 per US$, (5)

an average Indonesian crude price increase to US$80

per barrel, and (6) oil lifting remaining at 0.965 million

barrels per day.

Next, based on the revised macro assumptions, the

posture of the 2010 Budget needs to be adjusted as

follows.

In the 2010 Revised Budget, revenue and grants is

estimated to be Rp992.4 trillion, or 4.2 percent higher

than the target in the 2010 Budget of Rp949.7 trillion.

This revision applies both to tax revenue as well as the

non-tax revenue plan. In terms of tax revenue, the

adjustment to the target amount was made based on

the revision of macroeconomic indicator projections in

the 2010 Revised Budget, as well as the achievement

of tax revenue realization in 2009. In particular, the

revised macroeconomic basic assumption in 2010 that

influences the amount of tax revenue is the revised

projection of the rupiah exchange rate against the US

dollar. In addition to this, the realization of tax revenue

in 2009 that underwent a shift from the target in the

2009 Revised Budget is also accommodated to be

used as baseline in the calculation of new tax revenue

projections in 2010.

Meanwhile, PNBP is estimated to increase related

to the higher assumption of the Indonesian crude

price as a baseline in the calculation of oil and gas

natural resource revenue, and an increased target

of government share of SOE profits, based on the



estimation of improved SOE financial performance in

2009.

In terms of expenditures, the ceiling revision was

due to the combination of new additions to the

expenditure budget with budget reallocation. The

addition of the expenditure budget to the 2010

Revised Budget is from the increase to the Central

Government expenditure budget and the increased

budget for transfers to regions. Changes to the central

government expenditure budget in the 2010 Revised

Budget were influenced by several factors. First was

changes to macroeconomic assumptions, particularly

the higher projection of the oil price to USD 80/

barrel, creating a higher energy subsidy budget.

Second was the Government policy to maintain the

price stability of material and services, which is done

by maintaining the current fuel prices, adjustment

of fertilizer MRP and electricity basic tariff, provision

of tax incentives, adjustment of food subsidies in

the form of additional subsidized rice allocations for

targeted households, adjustment of the rice purchase

price, and the cooking oil subsidy. The main purpose

of the price stabilization policy is to maintain the

availability of goods and services so that they can be

easy to find while still maintaining price and quality.

Third is to accommodate the expenditure budget

for development priority programs that have not yet

been accommodated in Law Number 47 of 2009

regarding the 2010 Indonesian Budget. This is forth in

Presidential Instruction Number 1 of 2010 regarding

the Accelerated Implementation of 2010 National

Development Priorities. Furthermore, in the 2010

laba BUMN berdasarkan perkiraan perbaikan kinerja

keuangan BUMN di tahun 2009.

Di sisi belanja negara, perubahan pagu berasal dari

kombinasi penambahan anggaran belanja negara

baru, dan realokasi anggaran. Penambahan anggaran

belanja negara dalam APBN-P 2010 tersebut

bersumber dari penambahan anggaran belanja

Pemerintah pusat, dan penambahan anggaran transfer

ke daerah. Perubahan anggaran belanja Pemerintah

pusat dalam APBN-P 2010 dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Pertama, perubahan asumsi ekonomi makro,

khususnya proyeksi harga minyak yang lebih tinggi

ke USD80/barel, yang mengakibatkan bertambahnya

anggaran subsidi energi. Kedua, kebijakan Pemerintah

untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, yaitu

dengan mempertahankan harga BBM seperti saat

ini, penyesuaian kebijakan HET pupuk dan tarif dasar

listrik, pemberian insentif perpajakan, penyesuaian

subsidi pangan dalam bentuk penambahan alokasi

beras bersubsidi untuk rumah tangga sasaran dan

penyesuaian harga pembelian beras, serta subsidi

minyak goreng. Tujuan utama kebijakan stabilisasi

harga tersebut diarahkan agar kebutuhan barang

dan jasa dapat dijaga ketersediaannya, mudah

diperoleh, serta dengan kualitas dan harga yang

terjaga. Ketiga, menampung anggaran belanja untuk

program-program prioritas pembangunan yang

belum diakomodasikan dalam UU Nomor 47 Tahun

2009 tentang APBN Tahun 2010. Sebagaimana

tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2010. Selain itu, dalam APBN-P 2010



juga dialokasikan dana untuk program rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Barat dan

Sumatera Barat. Keempat, menjaga rasio anggaran

pendidikan tetap 20 persen.

Sementara itu, pada belanja transfer ke daerah,

tambahan anggaran dalam APBN-P 2010 bersumber

dari kenaikan dana bagi hasil akibat kenaikan target

PNBP SDA Migas yang sebagian dibagihasilkan,

serta membayar kekurangan alokasi dana bagi hasil

migas pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu,

transfer ke daerah juga meningkat berkaitan dengan

pengalihan hibah ke daerah, yang semula ditampung

di belanja Pemerintah pusat.

Tambahan kebutuhan pendanaan belanja tersebut

selain dipenuhi dari realokasi belanja yang sudah

tersedia, juga dipenuhi dari sumber-sumber

pendanaan lainnya, baik dari sisi penerimaan maupun

dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan tambahan

belanja negara yang dibutuhkan diperkirakan

mencapai sebesar Rp78,5 triliun, sehingga dalam

APBN-P 2010 belanja negara diperkirakan menjadi

Rp1.126,1 triliun.

Dengan target pendapatan negara dan hibah sebesar

Rp992,4 triliun dan perkiraan belanja negara sebesar

Rp1.126,1 triliun, dalam APBN-P 2010 terjadi defisit

anggaran sebesar Rp133,7 triliun (2,1 persen terhadap

PDB). Apabila dibandingkan dengan defisit anggaran

dalam APBN 2010 yang mencapai sebesar Rp98,0 triliun

(1,6 persen terhadap PDB), defisit anggaran dalam

APBN-P 2010 tersebut berarti 36,5 persen lebih tinggi.

Rencana penambahan defisit anggaran dalam APBN-P

2010 tersebut paling tidak mempertimbangkan pada

Revised Budget, there are funds allocated for post-

disaster rehabilitation and reconstruction in West Java

and West Sumatra. Fourth is to maintain an education

budget ratio of 20 percent.

Meanwhile, in the transfers to regional governments,

the additional budget in the 2010 Revised Budget

is from an increased revenue-sharing fund, due to

increased targets of oil and gas natural resource PNBP,

and to pay the underpaid fund allocation for oil and

gas products in the previous years. Moreover, transfers

to regions also increased related to sub-grants to

regions, which were initially accommodated in central

government expenditures.

In addition to being fulfilled from the available

expenditure reallocation, the additional expenditure

funding need is also being met from other funding

sources, both in terms of revenue and financing.

Overall, the additional expenditures needed are

estimated to reach Rp78.5 trillion, thus the 2010

Revised Budget is estimated to amount Rp1,126.1

trillion.

With the target of revenue and grants of Rp992.4

trillion and estimated expenditures of Rp1,126.1

trillion, then in the 2010 Revised Budget there is a

budget deficit of Rp133.7 trillion (2.1 percent of the

GDP). The budget deficit in the 2010 Revised Budget

is 36.5 percent higher compared to the budget deficit

in the 2010 Budget that reaches Rp98.0 trillion (1.6

percent of the GDP). The plan for the additional

budget deficit in the 2010 Revised Budget has

considered at least two factors. First is being able to



implement priority programs in order to accelerate

the achievement of development targets, in order to

maintain price stability for domestic goods and prices,

and to enhance protection for the society. Second

is that the additional deficit can still be tolerated at

a safe limit and is in accordance with the laws and

regulations. The sources of financing sought are to be

mainly from domestic sources.

Meanwhile, budget financing in the 2010 Revised

Budget is planned to amount to Rp133.7 trillion. This

means a 36.5 percent increase over the initial target in

the 2010 Budget of Rp98.0 trillion. The budget plan

for budget financing in the 2010 Revised Budget,

in addition to being utilized to finance the budget

deficit, is also meant to accommodate financing

needs in regard to the addition of the Government

investment fund (including the education endowment

fund) and state capital participation in order to

support infrastructure development, development of

public business credit, and the development of simple

housing. In addition to coming from additional foreign

debt disbursements, the source of budget financing

in the 2010 Revised Budget is from the use of 2009

SILPA and the use of SAL of the previous years.

Further details regarding the summary of the 2010

Budget and Revised Budget can be seen in Table 8.

dua faktor. Pertama, dapat melaksanakan program-

program prioritas guna mempercepat pencapaian

target-target pembangunan, menjaga stabilitas harga

barang dan jasa di dalam negeri, serta meningkatkan

perlindungan pada masyarakat. Kedua, kenaikan

tambahan defisit masih ditolerir dalam batas yang

aman dan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, serta sumber pembiayaannya diupayakan

dominan dari dalam negeri.

Sementara itu, pembiayaan anggaran dalam APBN-

P 2010 direncanakan sebesar Rp133,7 triliun, yang

berarti 36,5 persen lebih tinggi dari target semula

dalam APBN 2010 sebesar Rp98,0 triliun. Rencana

anggaran pembiayaan anggaran dalam APBN-

P 2010 tersebut selain akan digunakan untuk

membiayai defisit anggaran, juga dimaksudkan untuk

menampung kebutuhan pembiayaan dalam rangka

penambahan dana investasi Pemerintah (termasuk

untuk dana abadi pendidikan) dan penyertaan

modal negara untuk mendukung pembangunan

infrastruktur, pengembangan kredit usaha rakyat, dan

pembangunan perumahan sederhana. Selain berasal

dari penambahan penarikan pinjaman luar negeri,

sumber pembiayaan anggaran dalam APBN-P tahun

2010 sebagian besar akan dipenuhi dari penggunaan

SILPA 2009 dan SAL tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut mengenai ringkasan APBN dan APBN-P

2010 dapat dilihat pada Tabel 8.



TABLE 8 SUMMARY OF THE 2010 BUDGET AND REVISED BUDGET

(trillion Rupiah)

Item BUDGET REVISED BUDGET

A. REVENUE AND GRANT 949.7 992.4

I. DOMESTIC REVENUE 948.1 990.5

1. TAX REVENUE 742.7 743.3

a. Domestic Tax 715.5 720.8

b. International Trade Tax 27.2 22.6

2. NON TAX REVENUE 205.4 247.2

a. Natural Resource Revenue 132.0 164.7

1) Oil and Gas Natural Resource 120.5 151.7

2) Non Oil and Gas 11.5 13.0

b. Share on SOE Profit 24.0 29.5

c. Other PNBP 39.9 43.5

d. BLU Revenue 9.5 9.5

II. GRANT 1.5 1.9

B. EXPENDITURE 1,047.7 1,126.1

I. CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE (K/L & NON K/L) 725.2 781.5

1. K/L Expenditure 340.1 366.1

2. Non K/L Expenditure 385.1 415.4

a.l a. Interest Payment 115.6 105.7

1) Domestic Loan 77.4 71.9

2) Foreign Loan 38.2 33.8

b. Subsidy 157.8 201.3

1) Energy Subsidy 106.5 144.0

2) Non Energy Subsidy 51.3 57.3

c. Other Expenditure 30.7 32.9

II. TRANSFER TO REGIONAL 322.4 344.6

1. Balance Fund 306.0 314.4

a. Revenue Sharing Fund 81.4 89.6

b. General Allocation Fund 203.5 203.6

c. Specific Allocation Fund 21.1 21.1

2. Special Autonomy and Adjustment Fund 16.4 30.2

C. BUDGET SURPLUS/DEFICIT (A-B) (98.0) (133.7)

%Deficit of GDP) (1.6) (2.1)

D. FINANCING (I+II) 98.0 133.7

I. DOMESTIC FINANCING 107.9 133.9

II. FOREIGN FINANCING (net) (9.9) (0.2)




Budget reforms, which began in 2005, have

been mandated by Law No. 17 of 2003 regarding

State Finance. The spirit of reform was initiated with

the implementation of the new budgeting system,

which should be carried out by the Government (both

by the Central Government, in this case the Ministries/

Agencies (K/L) and Regional Governments).

The implementation of the new budgeti

system is aimed at improving the budgeting process

in the public sector. The improvement requires the

Government to focus on the performance to be

achieved and the budget allocated for programs/

activities that are to be implemented. Subsequently,

the House of Representatives or Regional Legislative

Councils (DPR/DPRD) as the public representatives will

discuss and determine the benefits/outcomes gained

from the program/activity implementation, as well as

the budget (acquired from tax) as the Government’s

performance contract.

The legal bases for the formulation of The

Reformasi penganggaran yang mulai

dilaksanakan pada tahun 2005, telah diamanatkan

oleh Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Semangat reformasi tersebut

ditandai dengan penerapan sistem penganggaran

baru yang harus dilakukan oleh Pemerintah (baik

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Negara/

Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah).

Penerapan sistem penganggaran baru

tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki proses

penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut

mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada

kinerja yang akan dicapai beserta anggaran yang

dialokasikan pada program/kegiatan yang akan

dilaksanakan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD)

sebagai representasi rakyat/publik akan membahas

dan menetapkan manfaat/hasil yang diperoleh atas

pelaksananaan program/kegiatan yang dilakukan

beserta anggarannya (yang diperoleh dari pajak)

sebagai kontrak kinerja Pemerintah.

Landasan hukum yang digunakan dalam

SISTEM PENGANGGARAN

THE BUDGET SYSTEM

3BABCHAPTER


Indonesian Budget as the main product of the budget

system are:

1. The 1945 Constitution of the Republic of

Indonesia and its Amendments;

2. Law No. 17 of 2003 regarding State Finance;

3. Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury;

4. Law No. 15 of 2004 regarding the Auditing of

State Finance Management and Accountability;

5. Law No. 32 of 2004 regarding Regional

Governments;

6. Law No. 33 of 2004 regarding Central and

Regional Governments Financial Balance;

7. Government Regulation No. 20 of 2004 regarding

Government Work Plans;

8. Government Regulation No. 21 of 2004 regarding

the Formulation of Work Plan and Budget of

Ministries/Agencies.

The implementation of the new budgeting

system is in line with the term of the Budget

implementation (usually called a fiscal year). The fiscal

year initially ran from 1 April until 31 March of the next

year; it now runs from 1 January until 31 December.

This change is meant to adjust to international practice,

so that Indoesian Budget can be compared to those of

other countries.

The following paper and description will

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang merupakan produk utama sistem

anggaran (negara) adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta

Amandemennya;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

Penerapan sistem penganggaran baru

tersebut sejalan dengan waktu pelaksanaan APBN

(biasa disebut sebagai tahun anggaran). Semula

tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 April sampai

dengan 31 Maret tahun berikutnya, menjadi tanggal

1 Januari sampai dengan 31 Desember. Perubahan

tersebut menyesuaikan dengan praktek internasional

sehingga APBN kita dapat dibandingkan dengan

negara-negara lainnya.

Tulisan dan uraian berikut ini memfokuskan

SISTEM PENGANGGARAN | THE BUDGETING SYSTEM


focus on the implementation and development of

the budget system in Central Government. Why?

Although the budget system and the principles used

by the Central and Regional Governments are the

same, at the operational level, the implementation

of budget systems by Regional Governments is

somewhat different1.

Approaches in Budget Formulation The new budget system as previously

described requires the Government to focus on the

performances to be achieved, as well as the budget

allocated for programs/activities that are implemented

through the formulation of budget documents. The

document commonly known as Work Plan and

Budget of Ministries/Agencies (RKA-KL) contains

information on policy and the budget allocation

impact for the society. The information set forth in the

RKA-KL includes:

a. An explanation of K/L policy in regard to the

achievement of measurable outcomes in

accordance with their respecitve missions in the

form of programs;

b. Annual activities to be implemented as a part

1 The legal basis of budgeting planning, which is Law No.

17 of 2003, is used as guideline in the state financial

management, both by central and regional governments.

In operational terms, the Central Government (in this case

K/L) uses the guidelines of the Regulation of the Minister

of Finance regarding RKA-KL Formulation and Review, while

the Regional Government is guided by a Regulation of the

Minister of Home Affairs.

pada penerapan dan pengembangan sistem

penganggaran pada Pemerintah Pusat. Mengapa?

Meskipun sistem penganggaran dan prinsip-prinsip

yang digunakan sama antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah, tetapi penerapan sistem

penganggaran Pemerintah Daerah pada tataran

operasional agak sedikit berbeda1.

Pendekatan Penyusunan Anggaran Gambaran mengenai sistem penganggaran

baru sebagaimana uraian sebelumnya yang

mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada

kinerja yang akan dicapai beserta anggaran yang

dialokasikan pada program/kegiatan dilaksanakan

melalui penyusunan dokumen penganggaran.

Dokumen tersebut lebih dikenal dengan nama

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga (RKA-KL) yang berisikan informasi kebijakan

beserta dampak alokasi anggarannya bagi masyarakat.

Informasi yang dinyatakan dalam RKA-KL meliputi:

a. Penjabaran kebijakan K/L dalam rangka

pencapaian hasil yang terukur sesuai misinya

dalam bentuk program;

b. Keluaran kegiatan tahunan yang akan

1. Dasar hukum perencanaan penganggaran berupa UU No.17

tahun 2003 digunakan sebagai pedoman bagi pengelolaan

keuangan Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah. Pada tataran operasional Pemerintah Pusat (dalam

hal ini K/L) menggunakan pedoman Peraturan Menteri

Keuangan tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.

Sedangkan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri.



of the achievement of program measured

objectives;

c. Resources needed to implement the activity.

The formulation of the RKA-KL document

uses a unified budgeting approach, Medium-Term

Expenditure Framework (MTEF) budgeting, and

Performance-Based Budgeting (PBB).

Unified BudgetingUnified budgeting is the formulation of an

annual financial plan that is carried out in integrated

manner for all types of expenditures, in order to

implement government activities that are based on

the principle of in found allocation efficiency.

Unified budgeting is carried out by integrating

the routine and development budgets during the

initial stage, which is a part of the long-term effort

to make the budget more performance-oriented. The

integration aspect is also closely related to program/

activity planning, as set forth in the Government Work

Plan (RKP).

Based on this, it can be concluded that the

unified budgeting approach is the prerequisite for

the application of performance-based budgeting.

Therefore, in the formulation of work plans, K/Ls must

consider:

1. Integrated Management of activities;

2. Integration of types of expenditure under one

dilaksanakan sebagai bagian pencapaian sasaran

terukur program;

c. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksakan

kegiatan.

Penyusunan dokumen RKA-KL tersebut

menggunakan pendekatan penganggaran terpadu,

penganggaran dalam Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM) dan Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK).

Penganggaran TerpaduPenganggaran terpadu adalah penyusunan

rencana keuangan tahunan yang dilakukan

secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja

guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang

didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi

dana.

Penerapan anggaran terpadu dilakukan

dengan mengintegrasikan anggaran rutin dan

anggaran pembangunan sebagai tahapan awal yang

merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk

membawa penganggaran menjadi lebih berorientasi

kepada kinerja. Aspek keterpaduan juga terkait erat

dengan perencanaan program/kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa pendekatan penganggaran terpadu merupakan

prasyarat penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Oleh karena itu pada saat penyusunan rencana kerja,

K/L harus memperhatikan:

1. Keterpaduan pengelola kegiatan;

2. Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan;



single activity;

3. Integration of programs/activities in line with the

function of a K/L;

4. Integration of programs/activities between K/Ls;

5. Integration of programs/activities either between

regional governments or between regional

governments and the central government.

The application of the unified budgeting

approach in the budget formulation (RKA-KL) is meant

to result in the integration of programs/activities,

type of expenditures, and budget management.

The purpose is to realize budget efficiency, as there

will be no funding duplication in programs/activities

or duplication of interest among budget managers,

as was the case in the period before the 2005 fiscal

year. The differences between the implementation of

dual budgeting and unified budgeting are shown in

Diagram 1.

3. Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai

fungsi dari suatu K/L;

4. Keterpaduan program / kegiatan antar K/L;

5. Keterpaduan program/kegiatan baik antar

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Penerapan pendekatan penganggaran

terpadu dalam penyusunan anggaran (RKA-KL)

hendak mewujudkan keterpaduan program/kegiatan,

jenis belanja, dan pengelola anggaran. Tujuannya

agar terwujud efisiensi anggaran, karena tidak ada

duplikasi pendanaan pada program/kegiatan dan

duplikasi kepentingan antara pengelola anggaran

sebagaimana terjadi pada masa sebelum tahun

anggaran 2005. Perbedaan wujud penerapan antara

penganggaran terpisah (dual budgeting) dengan

penganggaran terpadu (unified budget) sebagaimana

Diagram 1.

Diagram 1. Differences between Dual Budget and Unified Budget

DUAL BUDGET

Head of Office (Routine Budget)

Program

Activity - Basic Activity- Supporting Activity

Head of Project (Development Budget)

Program

Project – National Priority

MAK Routine Budget- Personnel

Expenditure- Goods Expenditure- Other Expenditure- Travel Expenditure

MAK Development Budget Capital Expenditure

Activity Sectoral Approach

1

2

UNIFIED BUDGET

Head of Office / KPA

Program

Activity- Basic Activity

Salary PaymentOffice Operational & Maintenance

Activity National Priority

Supporting

MAK : there is no utilization overlapping between one MAK and the other.

Institutional Functional Approach

1

2



Medium-Term Expenditure Framework (MTEF)

The Medium-term expenditure framework is

a policy-based budgeting approach where the policy

decision are made within the perspective of more than

one fiscal year, by considering the cost implication of

the decision in the following years as set forth in the

forward estimates.

The above definition of MTEF shows that there

are 2 (two) main issues related to its implementation:

high policy credibility; and reliable fiscal policy. High

policy credibility can be achieved if a K/L has flexibility

in determining its policy and priorities and the same

time, information regarding available resources.

Information on the resource availability is meant to

reduce uncertainty in terms of the provision of funds

in the future, and to finance various new policies

by taking into account the implication of the new

policies on fiscal sustainability. Hence, a K/L can focus

on policies that can be financed, and in the end fiscal

discipline can be maintained. The ideal illustration of

the implementation of MTEF is shown in Diagram 2.

In other words, the purposes of applying

MTEF to budget formulation are:

1. To improve fiscal discipline and sustainability

by developing a consistent and realistic fund

Penganggaran dalam Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM)

Kerangka pengeluaran jangka menengah

adalah pendekatan penganggaran berdasarkan

kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap

kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih

dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan

implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada

tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan

maju.

Pengertian KPJM tersebut di atas

menunjukkan bahwa ada 2 (dua) hal pokok terkait

dengan penerapannya: kredibiltas kebijakan yang

tinggi; dan kebijakan fiskal yang handal. Kredibiltas

kebijakan yang tinggi dapat tercapai apabila K/L

mempunyai fleksibilitas dalam penentuan kebijakan

dan prioritasnya. Pada saat yang bersamaan K/

L mempunyai informasi mengenai sumber daya

yang tersedia. Informasi atas ketersediaan sumber

daya tersebut dimaksudkan untuk mengurangi

ketidakpastian penyediaan dana di masa yang akan

datang, serta untuk membiayai berbagai kebijakan

baru dengan memperhitungkan implikasi kebijakan

baru terhadap kesinambungan fiskal. Dengan

demikian K/L dapat memusatkan perhatian pada

kebijakan yang dapat dibiayai, dan pada akhirnya

disiplin fiskal terjaga. Gambaran ideal penerapan

KPJM dimaksud sebagaimana Diagram 2.

Dengan kata lain bahwa tujuan penerapan

KPJM dalam penyusunan anggaran adalah:

1. Meningkatkan keseimbangan makroekonomi

dengan mengembangkan kerangka ketersediaan



availability framework;

2. To improve allocation of funds in line with the

priorities to be achieved;

3. To enhance the certainty of allocations for multiyear

needs;

4. To provide hard budget constrains for

expenditures.

Diagram 2. Ideal Framework of MTEF

Implementation

Below is a description of the successful

application of MTEF `in 2 (two) countries in

supporting fiscal discipline, which in turn supports

fiscal sustainability. After the application of MTEF in

dana yang konsisten dan realistis;

2. Memperbaiki alokasi pendanaan sesuai dengan

prioritas yang hendak dicapai;

3. Meningkatkan kepastian akan alokasi atas

kebutuhan yang bersifat multiyears;

4. Memberi hard budget constraint untuk belanja.

Diagram 2. Kerangka Ideal Penerapan KPJM

Berikut ini diuraikan keberhasilan penerapan

KPJM di 2 (dua) negara dalam mendukung disiplin

fiskal yang pada gilirannya mendukung adanya

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Defisit

5

1. To enhance the macroeconomic balance by developing a consistent and realistic

fund availability framework;

2. To improve fund allocation in line with the priorities to be achieved;

3. To enhance the certainty of allocations for multiyear needs;

4. To provide hard budget constrains for expenditures.

Diagram 2. Ideal Framework of MTEF Implementation

Below is a description of the successful application of MTEF `in 2 (two)

countries in supporting fiscal discipline, which in turn supports fiscal sustainability.

After the application of MTEF in its budgeting process, Sweden underwent significant

changes in terms of expenditure budget deficit. Initially the deficit was 10.8% of the

Gross Domestic Product in 1994; it then became a surplus of 4.8% in 2001. British

government investment underwent a significant increase from 20 billion pounds in

1997 to 31 billion pounds in 2003 after the application of MTEF2.

Performance-Based Budgeting (PBB)

2 Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005 – 2007 (2006) , Directorate General of Budgeting, footnotes No. 19 and 20, page 45.

Long Term Development Plan

RPJM Renstra KL

RKP RK -KL

Program Kegiatn Output Outcome

Visi

Visi Presiden

“Performance -based budget”

20 years

5 years

1 years

KPJM

RKA -KL (APBN)

1)

3)

5)

Nasional

1) : Translated 2) : Summarized 3) : Indication of Founding

1)

4)

1)

1)

4) : Certainty of Funding

5)5)1)

5) : Obtain

3)

2)

2)

6) : Forward Projection

RPJM Renstra KL

RKP RK -KL

Program Activity Output Outcome

National

Vision ofThe President

“Performance -based budget”

20

5 t

1 t

KPJM

RKA -KL (APBN)

1)

3)

5)

Vision

1) 2) 3)

1)

4)

1)

1)

4)

5)5)1)

5)

3)

2)

2)

6)

to

achieve



the budget process, Sweden underwent significant

changes in terms of expenditure budget deficit.

Initially in 1994 the deficit was 10.8% of the Gross

Domestic Product in 2001; it then became a surplus of

4.8%. In Britain government investment underwent

a significant increase from 20 billion pounds in 1997

to 31 billion pounds in 2003 after the application of

MTEF2.

Performance-Based Budgeting (PBB)

Performance-based budgeting is a budget

formulation concept that considers the linkage

between funding and the expected outputs and

outcomes, including efficiency in the achievement of

outcomes and outputs.

The formulation of a performance-based

budget requires performance indicators, cost standards

and a performance evaluation of every program and \

activity. A performance indicator is a brief description

illustrating a performance to be measured in the

implementation of a program/activity. A cost standard

is the price per output unit that is used as a tool

to measure efficiency. Meanwhile, performance

evaluation is a measuring device to see whether or not

a planned strategy or program/activity has succeeded/

failed in achieving the stated goals.

2 Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi

2005 – 2007 (2006) , Directorate General of Budgeting,

footnotes No. 19 and 20, page 45.

anggaran belanja negara Swedia setelah penerapan

KPJM dalam proses penganggarannya mengalami

perubahan yang mendasar (significant), semula defisit

10,8 % dari Product Domestic Bruto pada tahun 1994,

menjadi surplus 4,8 % pada tahun 2001. Investasi

pemerintah Inggris mengalami peningkatan secara

significant dari 20 miliar pounds pada tahun 1997,

menjadi 31 miliar pounds pada tahun 2003 setelah

penerapan KPJM2.

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan

konsep penyusunan anggaran yang memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam

pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja

memerlukan adanya indikator kinerja, standar biaya

dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis

kegiatan. Indikator kinerja merupakan uraian ringkas

yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur

terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan.

Standar biaya merupakan harga per satuan keluaran

atau kegiatan yang digunakan sebagai alat ukur

efisiensi. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan alat

ukur untuk melihat apakah suatu strategi, program/

kegiatan yang direncanakan berhasil/gagal dalam

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2 Buku Reformasi Sistem Penganggaran : Konsep dan

Implementasi 2005 – 2007 (2006) , Direktorat Jenderal

Anggaran, keterangan catatan kaki no. 19 dan 20, halaman

45.



The determination of a performance

indicator must be clear, in line with the achievement

of organizational goals, funds must be available

as well as an adequate basis or foundation, and its

success can be monitored. Budget formulation that

refers to a performance indicator is reflected in a

measurable output unit. This approach emphasizes

that K/L programs and activities must be directed

towards achieving the stated output and outcome in

accordance with the RKP.

The formulation and determination of

performance indicators is important as a part of

the performance information presented by the

Government to the DPR/DPRD. The DPR/DPRD as

public representatives can examine whether the public

funds have been effectively and efficiently utilized by

the Government in the interest of the public.

The realization of a performance indicator

must be evaluated. In addition to being a tool to

assess the success of a program/activity, performance

evaluation is also meant as a source of information

to improve the formulation of performance indicators

and targets in the future.

With the respect to expenditure efficiency,

budgeting also needs to determine the method of cost

calculation for every output unit and to take common

costs3 into account. The result of this is a cost standard

that is used to estimate the budget allocation needed

3 A cost resulting from the joint utilization of a facility to produce several outputs

Penetapan suatu indikator kinerja harus jelas

(clear), sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi,

tersedia biayanya, mempunyai dasar yang cukup atau

argumentasi untuk ditetapkan (adequate), dan dapat

dimonitor keberhasilannya. Penyusunan anggaran

yang mengacu kepada indikator kinerja dicerminkan

dalam satuan keluaran yang terukur. Pendekatan ini

menekankan bahwa program dan kegiatan K/L harus

diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang

telah ditetapkan sesuai dengan RKP.

Perumusan dan penetapan indikator kinerja

merupakan suatu hal yang penting sebagai bagian

dari informasi kinerja yang disampaikan Pemerintah

kepada DPR/DPRD. DPR/DPRD sebagai representasi

rakyat dapat mencermati apakah uang yang berasal

dari publik telah digunakan oleh Pemerintah secara

efektif dan efisien untuk kepentingan publik.

Capaian suatu indikator kinerja yang telah

ditetapkan perlu dievaluasi realisasinya. Evaluasi

kinerja disamping sebagai alat (tools) untuk melihat

keberhasilan program/kegiatan, juga dimaksudkan

sebagai sumber informasi untuk memperbaiki

perumusan indikator kinerja dan target pada masa

yang akan datang.

Dalam rangka efisiensi belanja, penerapan

penganggaran perlu menentukan metode

perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran

dan memperhitungkan biaya bersama (common

cost)3. Hasilnya merupakan standar biaya yang

3 suatu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersama untuk menghasilkan beberapa keluaran



by a program/activity.

The implementation of performance-based

budgeting is carried out through the following steps

or conditions:

1. Prioritizing the achievement of outputs and

outcomes

2. Having certain objective to be achieved;

3. Having a linkage between activity output and

program objective (cascade); and

4. Having clearlines of accountability in terms of

persons in charge for the success of a program.

The ideal illustration of appliying PBB to the budget

process is seen through the existence of a close

linkage between target performance (in the form

of performance indicators, outcome and output)

the budget allocation, and person in charge of the

program/activity, as shown in Diagram 3.

Budget ClassificationIn addition to using the budgeting approaches

as described above, the budget formulation carried

out by a K/L in the RKA-KL document also uses

budget classifications. The budget classifications are:

classification by function, by organization and by type

of expenditure.

Classification by Organization

Classification by organization is classification

of expenditure budget allocations in line with the

digunakan untuk memperkirakan alokasi anggaran

yang diperlukan oleh suatu program/kegiatan.

Wujud penerapan penganggaran berbasis

kinerja dilakukan melalui langkah atau kondisi:

1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

(output) dan dampak (outcome);

2. Adanya sasaran tertentu yang hendak dicapai;

3. Adanya keterkaitan output kegiatan dan sasaran

program (cascade); dan

4. Adanya kepastian penanggung jawab keberhasilan

suatu program.

Gambaran ideal penerapan PBK dalam penganggaran

terlihat adanya keterkaitan yang erat antara target

kinerja (terwujud dalam bentuk indikator kinerja,

outcome, dan output) dengan alokasi anggarannya,

serta penanggung jawab program/kegiatan,

sebagaimana Diagram 3.

Klasifikasi AnggaranPenyusunan anggaran yang dilakukan oleh K/

L dalam dokumen RKA-KL disamping menggunakan

pendekatan penganggaran sebagaimana uraian

tersebut di atas, juga menggunakan klasifikasi

anggaran. Klasifikasi anggaran yang digunakan

adalah klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis

belanja.

Klasifikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi organisasi merupakan

pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai



organizational structure of Ministries/Agencies (K/Ls).

The organizational level is the K/L that is established

to undertake certain duties based on the 1945

Constitution and applicable laws and regulations. A

K/L may consist of organizational units (Echelon I Units).

Such an organizational unit is supported by work units

that are responsible for undertaking activities from the

Echelon I unit’s program or Government policy, and

which function as Authorized Budget Users (Kuasa

Pengguna Anggaran).

The classification of budget expenditures

by organization is called a Budget Account (Bagian

Anggaran – BA) that can be divided into 2 (two)

groups. First is the K/L Budget Portion, hereinafter

referred to as BA-KL, which is a group of budget

allocations that are authorized to the Minister/Head of

dengan struktur organisasi Kementerian Negara/

Lembaga (K/L). Tentunya, tingkatan organisasi ini

adalah K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

tertentu berdasarkan UUD 1945 dan peraturan

perundangan yang berlaku. Suatu K/L bisa terdiri dari

unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan

bagian dari suatu K/L. Unit organisasi ini didukung

oleh satuan kerja (Satker) yang bertanggungjawab

melaksanakan kegiatan dari program unit eselon

I atau kebijakan Pemerintah dan berfungsi sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran.

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan

organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA)

yang dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Pertama,

Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL

adalah kelompok alokasi anggaran yang dikuasakan

Diagram 3. Performance and Budget


PBB : Performance and Budget Link

NATIONAL LEVEL MINISTRIES/AGENCIES

PRIORITIESECHELON I

ECHELON II /WORK UNITPRIORITIES FOCUS

PRIORITIESACTIVITIES

PRIORITIESACTIVITIES

ACTIVITIES BASED ONTASK AND FINCTION

OUTPUT ANDVOLUME OUTPUTOUTPUT AND

VOLUME OUTPUT

PERFORMANCE TARGET

PERFORMANCE TARGET

TOTAL Rp

TOTAL Rp

PROGRAM

PERFORMANCEINDICATOR

NATIONAL PERFORMANCE INDICATOR

· Function and Sub Function;· Priorities on Non-priorities.

TOTAL Rp

NATIONALPERFORMANCE INCATOR

TOTAL RpTOTAL Rp

PERFORMANCE INDICATORPERFORMANCE

INDICATOR


an Agency as the Budget User. Second is the General

Treasurer Budget Portion, hereinafter referred to as

BA-BUN, which is a group of budget allocations that

are managed by the Minister of Finance as the Fiscal

Administrator.

K/L organizational unit as described above

is an Echelon I Unit responsible for the achievement

of program objectives/outcomes and for coordinating

activity implementation done by work units.

Classification by Function

Budget classification by function details

budget expenditures by function and sub-function as

follows:

1. Function

Function is a materialization of governmental

duties in certain fields that are carried out in

order to achieve national development goals.

Classification by function in The Indonesian

Budget is divided into 11 (eleven) functions.

2. Sub-function

Sub-function is a further detailing of function and

is divided into 79 (seventy nine) sub-functions.

The application of classification by function is

linked to a programs that will be implemented by K/Ls

in line with their main duties. A program supports one

of the functions/sub-functions and such program can

be implemented concurrently by several K/Ls.

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran. Kedua, Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN

adalah kelompok alokasi anggaran yang dikelola oleh

Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal.

Sedangkan yang dimaksud dengan unit

organisasi pada K/L sebagaimana uraian tersebut di

atas adalah Unit Eselon I yang bertanggung jawab

atas pencapaian sasaran program/hasil (outcome) dan

pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh

satuan kerja.

Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi merinci

anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi

sebagai berikut:

1. Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan

di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Klasifikasi fungsi yang digunakan dalam APBN

dibagi dalam 11 (sebelas) fungsi.

2. Subfungsi

Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut

dari fungsi dan terinci ke dalam 79 (tujuh puluh

sembilan) sub fungsi.

Penerapan klasifikasi menurut fungsi

tersebut dikaitkan dengan program-program yang

dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokoknya.

Suatu program mendukung salah satu fungsi/

subfungsi dan program dimaksud dapat dilaksanakan



A Program is a classification of K/L policy in

certain fields that is implemented in the form of one

or several activities, by using the available resources to

achieve measurable outcomes in line with its mission,

and which is carried out by an institution or society

in coordination with the concerned K/L. Therefore,

a program description must clearly show the linkage

with the underlying policy, and must have clear

and measurable performance objectives in order to

support the achievement of policy goals. A program

can be further detailed in the form of activities.

An Activity is a part of a program that is

carried out by one or several work units as part of

the achievement of the measurable objectives of

a program, which consists of a number of resource

deployment actions, whether in terms of personnel

(human resource), goods, capital including equipment

and technology, funds, or a combination of some or

all types of resources as input to produce output in the

form of goods/services.

Economic Classification (Type of Expenditure)

Economic classification or type of expenditure

is used in budgeting documents, whether in budget

formulation, budget implementation or in budget

reporting/accountability. However, the use of type

of expenditure in those documents has different

purposes. In relation to the budget formulation

sekaligus oleh beberapa K/L.

Program adalah penjabaran kebijakan K/L

di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mecapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya

yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam

koordinasi K/L yang bersangkutan. Dengan demikian,

rumusan program harus secara jelas menunjukkan

keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya,

memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk

mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang

bersangkutan. Suatu program dijabarkan lebih lanjut

dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja

sebagai bagaian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang, modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa.

Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi atau jenis belanja

digunakan dalam dokumen penganggaran baik dalam

proses penyusunan anggaran, pelaksanan anggaran,

dan pertangungjawaban/pelaporan anggaran.

Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen

tersebut mempunyai tujuan berbeda. Dalam kaitan



process, the purpose of using type of expenditure

is to find out the distribution of budget allocations

according to types of expenditure.

In budget formulation (RKA-KL), the use of

type of expenditure refers to the Regulation of the

Minister of Finance regarding the Chart of Accounts

(Bagan Akun Standar/BAS) with technical explanation

in the Technical Bulletin of the Government Accounting

Standard Committee (Komite Standar Akuntansi

Pemerintah - KSAP).

Types of expenditure used in the RKA-KL

formulation are as follows: Personnel Expenditures,

Goods Expenditures, Capital Expenditures, Loan

Interest, Subsidies, Social Assistance, Grants, and

Other Expenditures.

Budgeting ProcessFormulation

The budgeting process, as shown in Figure 1,

is explained as follows:

1. The Minister of Planning and the Minister of

Finance will issue a Joint Circular regarding

Indicative Ceilings, which is an estimation of K/L

budget ceilings for each program, as a reference

in the formulation of K/L work plans. Based on

the national priorities and the indicative ceilings,

Ministries/Agencies will set the work plans for the

following fiscal year.

2. Based on the result of discussions between the

Government and the House of Representatives

regarding fiscal policy principles, macro economy

proses penyusunan anggaran tujuan penggunaan

jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui

pendistribusian alokasi anggaran kedalam jenis–jenis

belanja.

Dalam penyusunan anggaran (RKA-KL)

penggunaan jenis belanja mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) mengenai Bagan Akun

Standar (BAS) dengan penjelasan teknis pada Buletin

Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam

penyusunan RKA-KL adalah berikut: Belanja Pegawai,

Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga Utang, Subsidi,

Bantuan sosial, Hibah, dan Belanja lain-lain.

Proses PenganggaranPenyusunan

Proses penyusunan APBN, sebagaimana

terlihat dalam diagram 1, adalah sebagai berikut:

1. Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan

menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB)

tentang Pagu Indikatif, yang merupakan ancar-

ancar pagu anggaran K/L untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja

K/L. Berdasarkan prioritas pembangunan dan

pagu indikatif, Kementerian Negara/Lembaga

menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran

berikutnya.

2. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah

dengan DPR terhadap pokok-pokok kebijakan

fiskal, kerangka ekonomi makro, dan RKP



and RKP, the Ministry of Finance will establish a

Circular of Temporary Ceilings containing budget

ceilings for every program for each respective

ministry/agency.

Diagram 1. Process of Budget Formulation

3. After receiving the decision on temporary ceilings

through the Circular of the Minister of Finance in

mid-June, the ministries/agencies formulate the

RKA-KL, using the Government Work Plan as a

guideline and taking the following approach: (a)

Medium-Term Expenditure Framework; (b) Unified

Budget; and (c) Performance-based Budgeting.

The work plan will consist of the vision, missions,

Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran (SE)

pagu sementara yang berisikan pagu anggaran

tiap program untuk masing-masing kementerian

negara/lembaga.

Diagram 1. Proses Penyusunan APBN

3. Setelah menerima keputusan mengenai pagu

sementara melalui SE Menteri Keuangan

pada pertengahan bulan Juni, Kementerian

Negara/Lembaga menyusun RKA-KL dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

dan menggunakan pendekatan: (a) Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah; (b) Penganggaran

Terpadu; dan (c) Penganggaran Berbasis Kinerja.

11

FIGURE OF FORMULATION PROCESS FOR WORK PLAN AND BUDGETS OF LINE MINISTRIES/ AGENCIES

JANUARY – APRIL

Strategic Plan of Line

MinistriesKL

SEPTEMBER - DECEMBER

PRESIDENTIAL DECREE ON THE STATE BUDGET

DETAIL

MAY-AUGUST

General Policy and Budget Priority

EXAMINATION OF CONSISTENCY WITH BUDGET PRIORITY

Discussion on Fiscal Policy Principles &Government Work Plan (RKP)

Discussion onRKA-KL

DISCUSSION ON

PROPOSED

APPROVAL

HOUSE OF REPRESEN-

TATIVES

CABINET/PRESIDENT

PLANNING MINISTRIES

FINANCIAL MINISTRIES

Line Ministries/ Agencies

(4)

(7)

(8) (9)

(5)

(2)

(6)

(11)

(12)

Work Plan of Line

Ministries

AS THE PROGRAM PRIORITY AND INDICATIVE CEILING

(1)(14)

(13)

(10)

(3)

Local Government

EXAMINATION TO COMPARE

WITH RKP

DRAFT OF PRESIDENTIAL DECREE ON

STATE BUDGET DETAIL

LAW OF STATE

BUDGET

FINANCIAL NOTE AND OF

STATE BUDGET DRAFT AND

ATTACHMENT

STATE BUDGET DRAFT (RKAKLCOMPILATION)AS THE

TEMPORARY CEILING

CONCEPT OF BUDGET

IMPLEMENTATIONDOCUMENT

BUDGET RKA-KL

3. After receiving the decision on temporary ceilings through the Circular of the

Minister of Finance in mid-June, the state ministries/agencies formulate the RKA-

KL, using the Government Work Plan as a guideline and taking the following

approach: (a) Medium-Term Expenditure Framework; (b) Unified Budget; and (c)

Performance-based Budgeting.

The work plan will consist of the vision, missions, objectives, policies, programs,

expected outcomes, activities and planned outputs. Meanwhile, the budget will

indicate the cost for each program and activity, which will be specified by type of

expenditure, forward estimates for the following year, and the sources and target

of state ministry’s/agency’s revenues.

4. The K/Ls will discuss the RKA-KL together with the related commissions in the

DPR, and the result will be submitted to the Ministry of Finance and the Ministry

of Planning by July at the latest.

5. The Ministry of Finance will examine whether the RKA-KL, which is the

discussion result with the DPR, is in line with the Circular of the Ministry of

Finance regarding Temporary Ceilings, the Forward Estimates that have been

approved in the previous fiscal year, and the stated cost standards. Meanwhile, the

IMPLEMENTATIONDOCUMENT



objectives, policies, programs, expected outcomes,

activities and planned outputs. Meanwhile, the

budget will indicate the cost for each program

and activity, which will be specified by type of

expenditure, forward estimates for the following

year, and the sources and target of ministry’s/

agency’s revenues.

4. The K/Ls will discuss the RKA-KL together with

the related commissions in the DPR, and the

result will be submitted to the Ministry of Finance

and the Ministry of Planning by July at the latest.

5. The Ministry of Finance will examine whether the

RKA-KL, which is the discussion result with the

DPR, is in line with the Circular of the Ministry

of Finance regarding Temporary Ceilings, the

Forward Estimates that have been approved

in the previous fiscal year, and the stated cost

standards. Meanwhile, the Ministry of Planning

will examine whether the RKA-KL, which is the

discussion result with the DPR, is in line with the

RKP.

6. The Ministry of Finance will then compile the

RKA-KL that has been reviewed and will be used

as Appendix to the Proposed Budget.

7. The Cabinet Meeting will discuss the Appendix

to the Proposed Budget along with the Financial

Note and the Proposed Budget. This stage will be

conducted by mid-August at the latest.

8. The Government will submit The Indonesian

Dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan,

kebijakan, program, hasil yang diharapkan,

kegiatan dan keluaran yang direncanakan.

Sedangkan di dalam anggaran diuraikan biaya

untuk masing-masing program dan kegiatan

serta dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju

untuk tahun berikutnya serta sumber dan target

pendapatan K/L yang bersangkutan.

4. K/L membahas RKA-KL bersama-sama dengan

komisi terkait DPR dan hasilnya disampaikan

kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan selambat-lambatnya pada bulan

Juli.

5. Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian

antara RKA-KL hasil pembahasan bersama

DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan

tentang Pagu Sementara, Prakiraan Maju yang

telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan

standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan

Kementerian Perencanaan akan menelaah

kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan

bersama DPR dengan RKP.

6. Kementerian Keuangan selanjutnya menghimpun

RKA-KL yang telah di telaah dan digunakan

sebagai Lampiran RAPBN.

7. Sidang Kabinet membahas Lampiran RAPBN

bersama-sama dengan Nota Keuangan dan

RAPBN. Tahapan ini dilakukan selambat-

lambatnya pertengahan bulan Agustus.

8. Pemerintah menyampaikan RUU APBN, Nota



Budget Bill, Financial Note and the Appendixes to

the DPR. The DPR will then undertake discussion

on the Proposed Budget with the Government.

9. The outcome of the discussion on the Proposed

Budget is the enactment of Budget Law by the

end of October at the latest.

10. The Ministry of Finance formulates the draft of

the Presidential Regulation regarding the Details

of The Indonesian Budget, based on the RKA-

KL that has been approved by the DPR, to be

submitted to the President.

11. The President stipulates the Presidential Regulation

regarding the Details of The Indonesian Budget

by the end of November at the latest.

12. The K/Ls formulate the concept of the Budget

Implementation Registration Form (DIPA) based

on the Presidential Regulation regarding the

Details of The Indonesian Budget, which is

submitted to the Minister of Finance (c.q. the

Directorate General of Treasury) as the Treasurer

by the second week of December at the latest.

13. The Minister of Finance c.q. the Directorate

General of Treasury approves the DIPA by the 31st

of December at the latest.

14. The DIPA, which has been approved, is the budget

implementation document that is effective

starting on January 1st.

Budget Implementation

Law No. 17 of 2003 explicitly sets forth

the authority of the Minister of Finance as the

Keuangan, dan Lampirannya kepada DPR.

Selanjutnya DPR melaklukan pembahasan RAPBN

dengan Pemerintah.

9. Hasil pembahasan RAPBN adalah ditetapkannya

Undang-Undang APBN selambat-lambatnya

pada akhir bulan Oktober.

10. Kementerian Keuangan menyusun rancangan

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian

APBN berdasarkan RKA-KL yang telah disepakati

DPR untuk diajukan kepada Presiden.

11. Presiden menetapkan Perpres tentang Rincian

APBN selambat-lambatnya akhir bulan

November.

12. K/L menyusun konsep dokumen pelaksanaan

anggaran (DIPA) berdasarkan Perpres tentang

Rincian APBN dan disampaikan kepada Menteri

Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan) selaku

Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya

minggu kedua bulan Desember .

13. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan mengesahkan DIPA selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember.

14. DIPA yang telah disahkan merupakan dokumen

pelaksanaan anggaran yang berlaku efektif mulai

tanggal 1 Januari.

Pelaksanaan Anggaran

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

menetapkan secara tegas kewenangan Menteri



Chief Financial Officer who has the authority and is

responsible for the management of state assets and

obligations; while the Minister/Head of Agency is

the Chief Operational Officer who has the authority

and is responsible for government implementation in

accordance with duties and functions. In other words,

there is a separation between administrative authority

and treasury-related authority.

Administrative authority consists of: making

binding commitments or other activity that will

result in incurring state revenues or expenditures;

conducting evaluations and invoicing of bills submitted

to ministries/agencies related to the realization of

those commitments; and issuing payment orders or

collecting revenues arising as a consequence of the

budget implementation.

The Minister of Finance, who also acts as the

Treasurer and other officials appointed as Proxies of

the Treasurer are not only authorized in the matter

of state revenue and expenditure, but also have the

right to undertake monitoring and evaluation (monev)

on the revenue and expenditure. The monev report is

used as one of the materials in making the financial

management policy.

Accountability

Law 17 of 2003 states that the budget

implementation accountability report is submitted in

Keuangan sebagai Chief Financial Officer yang

berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan

asset dan kewajiban Negara, sementara Menteri/

Pimpinan Lembaga merupakan Chief Operational

Officer yang berwenang dan bertanggung jawab

atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing. Dengan kata lain,

ada pemisahan antara pemegang kewenangan

administratif dengan pemegang kewenangan

kebendaharaan.

Kewenangan administratif meliputi

melakukan perikatan atau tindakan-tindakan

lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan

dan pengeluaran negara, melakukan pengujian

dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada

kementerian negara/lembaga sehubungan dengan

realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan

pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul

sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Menteri Keuangan yang juga selaku

Bendahara Umum Negara dan pejabat lain yang

ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara

bukan hanya berwenang dalam hal penerimaan dan

pengeluaran Negara, namun juga berhak melakukan

monitoring-evaluasi (monev) terhadap penerimaan

dan pengeluaran tersebut. Hasil laporan monev

digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan

kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Pertanggungjawaban

UU No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN



the form of a financial report consisting of the budget

realization report, balance sheet, cash flow report,

and notes on the financial report, that are formulated

in accordance with the government accounting

standard. The Government financial report must

meet the principle of timeliness and must follow the

government accounting standard.

This report will be audited by the Indonesian

Audit Board (BPK) and is presented to the DPR within

6 (six) months at the latest, after the end of the

concerned fiscal year. This is regulated in Law No. 15

of 2004, which states that in order to realize state

financial management in accordance with what is

stipulated in Law No. 17 of 2003 and Law No. 1 of

2004, an audit must be undertaken by an independent

and autonomous Indonesian Audit Board (BPK), as set

forth in Article 23(e) of the 1945 Constitution.

The BPK audit report is submitted to the

DPR and the Government. In regard to the report on

financial audit, the result of the audit will be used by

the government to make any necessary corrections and

adjustments. The government is given an opportunity

to respond to the findings and conclusion set forth in

the report. In the case that the auditor finds any illegal

issues, Law No. 15 of 2004 obligates the BPK to report

it to the authorities in accordance with the laws and

regulations.

In regard to transparency and enhancement

of public participation, the Law stipulates that every

audit report submitted to the legislative is declared

disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang

terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi

prinsip-prinsip tepat waktu dan mengikuti standar

akuntansi pemerintah.

Laporan tersebut akan diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dan disampaikan kepada DPR

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun

anggaran yang bersangkutan berakhir. Hal ini diatur

dalam UU No. 15/2004, yang menyatakan bahwa

untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara

sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No. 17/2003

serta UU No. 1/2004, perlu dilakukan pemeriksaan

oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang

bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan

dalam pasal 23 (e) UUD 1945.

Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan

kepada DPR dan Pemerintah. Dalam hal laporan

hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan

akan digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan

koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah

diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan

kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan. Apabila

pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-

Undang No. 15/2004 mewajibkan BPK melaporkan

kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan

partisipasi publik, Undang-Undang menetapkan

bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah



open to the public.

Application and Development of the Budgeting

System in 2010

In line with Planning and Budgeting reform,

beginning in the 2010 fiscal year several changes have

been made, including:

1. Implementation of Unified Budgeting

a. De-concentration and Assistance Duties

Formulation of RKA-KL related to de-

concentration and assistance duties refers

to the Regulation of Minister of Finance No.

156/PMk.07/2008 regarding the Guidelines

on De-Concentration and Assistance Duties

Fund Management. There is a fundamental

thing to be considered in relation to the

allocation of de-concentration/assistance duty

budget, namely the need to clearly link the

activities in regard to de-concentration and

assistance duties and the duties and functions

of regional work units that implement the

duties based on the RKP reference.

b. The formulation of RKA-KL for Public Service

Agencies (BLUs) refers in particular to the

Regulation of the Minister of Finance No

44/PMK.05/2009 regarding the Business

Plan and Budget (RBA). Several matters to

be considered in the formulation of BLU

budget:

• The BLU formulates annual RBA by

referring to business strategy;

disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan

terbuka untuk umum.

Penerapan dan Pengembangan Sistem

Penganggaran Tahun 2010

Sejalan dengan reformasi Perencanaan dan

Penganggaran, memasuki TA 2010 telah dilakukan

beberapa penambahan meliputi :

1. Penerapan Penganggaran Terpadu

a. Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Penyusunan RKA-KL berkenaan dengan

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana

Tugas Pembantuan. Ada hal mendasar

yang perlu diperhatikan berkaitan dengan

pengalokasian anggaran dekonsentrasi/tugas

pembantuan yaitu perlunya mengkaitkan

secara jelas kegiatan-kegiatan dalam rangka

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

dengan tugas-fungsi unit kerja daerah yang

melaksanakan berdasarkan acuan RKP.

b. Penyusunan RKA-KL khusus untuk Badan

Layanan Umum (BLU) mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan No.44/

PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA). Beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan anggaran

BLU antara lain:

• BLUmenyusunRBA tahunandengan

mengacu pada strategi bisnis;



• The RBA is formulated based on:

performance basis and accruals

orientation, cost calculation based on

the type of service; the revenue need

and capacity estimated to be received

from the society.

c. Accommodating the implementation of

a gender-responsive budget. A Gender-

Responsive Budget means a budget that

accommodates 2 (two) things:

• fairness for women and men (by

considering the role and gender

relation) in getting access, benefits

(from the development program),

participation in the decision making

process and control over resources.

• equalityforwomenandmeninterms

of the opportunities in selecting

and enjoying the outcomes of

development.

In the 2010 fiscal year there are 11 (eleven)

K/Ls that have implemented GRB in some of

their budget allocations.

2. Application of the medium-term expenditure

framework (MTEF)

MTEF is a budgeting model to bridge the policy,

planning and budgeting. The MTEF model is

formulated as a budget planning instrument to

achieve certain targets/objectives formulated

• RBAdisusunberdasarkan:Basiskinerja

dan perhitungan biaya menurut

jenis layanannya; kebutuhan dan

kemampuian pendapatan yang

diperkirakan akan diterima dari

masyarakat; dan berbasis akrual.

c. Mengakomodir penerapan anggaran resposif

gender. Yang disebut dengan anggaran

responsif gender adalah anggaran yang

memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua)

hal:

• keadilan bagi perempuan dan laki-

laki (dengan mempertimbangkan

peran dan hubungan gendernya)

dalam memperoleh akses, manfaat

(dari program pembangunan),

berpartisispasi dalam proses

pengambilan keputusan dan kontrol

terhadap sumber-sumber daya.

• kesetaraanbagiperempuandan laki-

laki dalam kesempatan/peluang dalam

memilih dan dalam menikmati hasil

pembangunan.

Pada tahun anggaran 2010 terdapat 11

(sebelas) K/L yang telah melaksanakan ARG

pada sebagian alokasi anggarannya.

2. Penerapan pengeluaran dengan prespektif jangka

menengah (KPJM)

KPJM adalah model penganggaran untuk

menjembatani antara kebijakan, perencanaan

dan penganggaran. Model KPJM disusun

sebagai instrumen perencanaan penganggaran



as measurable performance indicators to be

achieved within a period of more than one fiscal

year.

Considering that the MTEF project will be

implemented starting in the 2011 Fiscal Year,

the preparations mainly consist of in regard to its

implementation mapping and categorization of

activities. The purpose of this is to classify types of

activity based on the medium-term expenditure

framework, namely: basic activities4; base-line or

on going activities5, and activities categorized as

new initiative activity6.

3. Performance-Based Budgeting

In regard to the comprehensive implementation

of performance-based budgeting, there are

several steps that have been carried out in the

2010 fiscal year, namely:

a. Formulation of programs, activities, Key

Performance Indicators (KPI), outcomes,

Activity Performance Indicators, and output

statements based on restructuring results

4 Activities that are aimed at bureaucratic operations and

contain budget allocations for salaries, allowances, and asset

maintenance costs. This allocation is not discussed with the

DPR but the DPR is only informed about this allocation.

5 Activity in which the performance has been agreed for 3

or 5 years, and the budget allocation is based on a priority

scale.

6 Activity that is outside of the base line activity. The budget

allocation is in accordance with the available fiscal space.

untuk mencapai suatu target / sasaran tertentu

yang telah dirumuskan sebagai indikator kinerja

terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu

yang lebih dari satu tahun anggaran.

Mengingat konsep KPJM tersebut akan diterapkan

mulai Tahun Anggaran 2011 maka, persiapan

yang dilakukan dalam rangka implementasinya

adalah pemetaan kegiatan-kegiatan yang

dilakasanakan dan pemilahan kegiatan. Hal ini

dimaksudkan agar dapat dikelompokkan jenis

kegiatan berdasarkan kerangka pengeluaran

jangka menengah, berupa: kegiatan dasar4;

kegiatan yang merupakan base line5, dan kegiatan

yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan new

initiative6.

3. Penganggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis

kinerja secara utuh, ada beberapa langkah yang

telah dilakukan pada tahun anggaran 2010

berupa:

a. Perumusan program, kegiatan, IKU, outcome,

IKK, dan pernyataan kinerja berdasarkan

hasil restrukturisasi yang telah dilakukan

pada tahun 2009;

4 Kegiatan ditujukan untuk operasional birokrasi dan berisikan

alokasi anggaran gaji dan tunjangan, serta untuk biaya

pemeliharaan asset. Alokasi ini tidak didiskusikan dengan

DPR tetapi hanya untuk diketahui.

5 Kegiatan yang kinerjanya telah disepakati untuk kurun

waktu 3 atau 5 tahun dan alokasi anggaran menyertainya

sesuai skala prioritas.

6 Kegiatan yang muncul di luar kegiatan yang merupakan

base line. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sesuai dengan

fiscal space yang ada.



undertaken in 2009;

b. Workshops and socialization regarding

program and activity restructuring;

c. Preparing the application of the Work Plan,

Strategic Plan, and RKA-KL together with the

Ministry of Planning.

Direction of Budgeting System Development

As a follow up to the enactment of Law

Number 17 of 2003 regarding Public Finance, State

Finance management, particularly the budget system,

has undergone significant changes. In accordance

with the mandate as set forth in Law No. 17 of

2003, and in accordance with the best practices and

good governance principles in Budget management

the Government is obligated to implement 3 (three)

approaches, namely: unified budgeting, medium-

term expenditure framework and performance-based

budgeting, and 3 (three) classifications, namely:

classification by function, by organization and by

economic or expenditure. To carry out the mandate,

there are 3 (three) implementation stages:

(i) phase I : socialization stage (carried out from 2005

– 2009);

(ii) phase II : reinforcement stage (carried out from

2010 - 2014); and

(iii) phase III: improvement stage (scheduled to be

started in 2015).

b. Workshop dan sosialisasi mengenai

restrukturisasi program dan kegiatan;

c. Mempersiapkan aplikasi Renja, Renstra,

dan RKA-KL bersama Kementerian

Perencanaan.

Arah Pengembangan Sistem Penganggaran

Sebagai tindak lanjut dengan terbitnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, maka pengelolaan Keuangan

Negara khususnya sistem penganggaran mengalami

perubahan yang sangat mendasar. Sesuai amanah

yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 di

atas, maka dalam pengelolaan anggaran Negara,

Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga)

pendekatan yaitu : penganggaran terpadu, kerangka

pengeluaran jangka menengah dan penganggaran

berbasis kinerja, dan 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu

klasifikasi menurut fungsi, organisasi dan ekonomi

atau jenis belanja sesuai dengan prinsip-prinsip best

practices dan good governance. Untuk melaksanakan

amanah dimaksud, ditempuh melalui 3 (tiga) fase

tahapan penerapan yaitu :

(i) fase I : tahap pengenalan (dilaksanakan dalam

kurun waktu 2005 s,.d. 2009);

(ii) fase II : tahap pemantapan (dilaksanakan dalam

kurun waktu 2010 s.d. 2014); dan

(iii) fase III : tahap penyempurnaan (dijadwalkan mulai

tahun 2015).



The first momentum of budgeting reform was

initiated in 2005 with the focus of implementing a

Unified Budget, which was carried out by integrating

Routine and Development Budgets, unifying budget

documents (which were initially in the form of DIK,

DIP, SKO) into DIPA and applying budget classification

(by function, by organization and by type of

expenditure) and establishing the Work Unit as the

executor and clear lines of accountability persons in

charge of activities. In line with this, the 2006 DIPA

was first issued before the current fiscal year; thus,

it could be used directly at the beginning of the

fiscal year. Then, in 2006, the Cost Standard was

introduced in the budget allocation, both the General

Cost Standard and the Specific Cost Standard, and

the MTEF concept was also introduced. In 2007,

there was a synchronization of function/sub-function/

program/activity implementation, starting from the

planning process to budgeting process, improvement

of IT support in the budgeting process, comparative

studies to several countries, introduction of the MTEF

concept to the DPR, and the improvement of the Cost

Standard. In 2009, a review was undertaken on the

result of implementation over the 5 years of budgeting

reform. Based on the result of the evaluation of

the achievements of development programs in the

first phase, and by considering the results of studies

previously conducted, it was then concluded that the

implementation of budgeting reform needed to be

improved and developed by improving the system

through the structuring of the Programs and Activities

to be implemented by each K/L.

Momentum pertama pelaksanaan reformasi

penganggaran dimulai pada tahun 2005 dengan

focus penerapan Penganggaran Terpadu (unified

budget) yakni dengan mengintegrasikan Anggaran

Rutin dan Anggaran Pembangunan, menyatukan

dokumen anggaran (yang semula berupa DIK, DIP,

SKO) menjadi DIPA dan penerapan klasifikasi anggaran

(menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja) serta

pembentukan Satuan Kerja sebagai unit pelaksana

dan penanggung jawab kegiatan. Sejalan dengan hal

ini, untuk pertama kalinya DIPA TA 2006 diterbitkan

sebelum tahun anggaran berjalan sehingga langsung

dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

Selanjutnya pada tahun 2006, mulai diperkenalkan

Standar Biaya dalam pengalokasian anggaran baik

Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus,

dan pengenalan konsep KPJM. Pada tahun 2007,

dilaksanakan sinkronisasi penerapan fungsi/subfungsi/

program/kegiatan mulai dari proses perencanaan

sampai dengan penganggaran, menyempurnakan

dukungan IT dalam proses penganggaran, studi

banding ke beberapa negara, memperkenalkan

konsep KPJM kepada DPR, dan menyempurnakan

Standar Biaya. Pada tahun 2009 dilaksanakan review

terhadap hasil penerapan selama 5 tahun reformasi

penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap

capaian kinerja program-program pembangunan pada

fase yang pertama serta dengan mempertimbangkan

hasil studi yang telah dilaksanakan, maka disimpulkan

penerapan reformasi penganggaran perlu ditingkatkan

dan dikembangkan dengan menyempurnakan sistem

melalui penataan Program dan Kegiatan yang akan



The second momentum of the budget

reform process was implemented in 2009, through

the publication of Guidelines on Planning and

Budget Reform, which was jointly formulated by

the Ministry of National Planning/Bappenas and the

Ministry of Finance. The reform guidelines explicitly

stated the direction of budget reform in Indonesia,

its implementation process, and its schedule and

implementation stages (roadmap).

In reference to the above reform guidelines, several

activities have been carried out, including:

(i) determination of 6 (six) Ministries/Agencies as

pilots project for the application of Performance-

Based Budgeting (PBB) and the Medium-Term

Expenditure Framework (MTEF),

(ii) implementation of Program and Activity

restructuring, including the formulation

of Outcomes, Outputs and performance

indicators, and the

(iii) formulation of a new format of RKA-KL and a

RKA-KL application system that will begin to be

used in the 2011 fiscal year to facilitate the full

implementation of PBB and MTEF by all K/Ls.

In the second phase, 2010-2014, reform emphasis is

the effort to reinforce the implementation of budget

reform while also complying with the mandate of Law

No. 17 of 2003. In 2010 (until 18 May 2010), several

dilaksanakan oleh setiap K/L.

Momentum kedua proses reformasi

penganggaran dilaksanakan pada tahun 2009 yakni

dengan diterbitkannya buku Pedoman Reformasi

Perencanaan dan Penganggaran yang disusun

bersama oleh Kementerian Negara Perencanaan

Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Dalam buku pedoman reformasi tersebut secara

eksplisit dijelaskan kemana arah pengembangan

reformasi penganggaran di Indonesia, bagaimana

proses penerapannya termasuk jadwal dan tahapan

penerapannya (roadmap).

Dengan mengacu pada buku pedoman reformasi di

atas, berbagai kegiatan telah dilaksanakan antara lain :

(i) penetapan 6 (enam) Kementerian Negara/

Lembaga sebagai pilot project untuk penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(KPJM),

(ii) pelaksanaan restrukturisasi Program dan

Kegiatan termasuk perumusan Outcome,

Output maupun indikator kinerjanya, dan

(iii) penyusunan format baru RKA-KL dan sistem

aplikasi RKA-KL yang akan digunakan mulai

tahun anggaran 2011 untuk memfasilitasi

penerapan PBK dan KPJM secara penuh untuk

seluruh K/L.

Memasuki fase kedua dalam kurun waktu 2010

sampai dengan 2014, fokus penerapan ditekankan

pada bagaimana upaya untuk pemantapan penerapan

reformasi penganggaran namun tetap sesuai dengan



amanah UU No. 17 Tahun 2003. Pada tahun 2010

(sampai dengan tanggal 18 Mei 2010), beberapa

kegiatan telah dilaksanakan meliputi :

(i) restrukturisasi program dan kegiatan untuk

seluruh K/L termasuk rumusan Outcome,

Output, indikator kinerja dengan pendekatan

struktur organisasi dan tugas fungsi masing-

masing unit organisasi secara spesifik.

(ii) Penetapan pagu APBN jangka menengah,

diikuti penetapan pagu K/L dalam jangka

menengah.

(iii) Penerapan reward and punishment system

khususnya berkaitan dengan pelaksanaan

stimulus fiskal pada tahun 2009.

(iv) Pengembangan IT dalam pengelolaan

Keuangan melalui proyek SPAN (Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

(v) Penyempurnaan format RKA-KL dengan

mengintegrasikan informasi kinerja disamping

informasi Keuangan yang akan diterapkan

mulai tahun anggaran 2011.

(vi) Melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 21

Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

Selain berbagai kegiatan di atas, saat ini juga

terus dikembangkan upaya-upaya dalam rangka

pemantapan penerapan reformasi penganggaran

serta menjawab tantangan ke depan antara lain :

(i) Pengembangan dan penerapan penyusunan

dan penelaahan RKA-K/L secara on-line system

activities have been conducted, including:

(i) program and activity restructuring for all K/

Ls, including the formulation of Outcomes,

Outputs and performance indicators, using

the organizational structure approach and

the duties and specific functions of every

organizational unit.

(ii) Determination of medium-term Indonesian

Budget ceilings, followed by the determination

of medium-term K/L ceilings.

(iii) Application of a reward and punishment system,

particularly related to the implementation of

fiscal stimulus in 2009.

(iv) Development of IT in Finance management

through the SPAN (Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara – Indonesian Budget

and Treasury System) project

(v) Improvement of the RKA-KL format by

integrating performance information in addition

to financial information, which will begin to be

implemented in the 2011 fiscal year.

(vi) Revision of Government Regulation No. 21 of

2004 regarding Formulation of the RKA-KL.

In addition to the above activities, various

efforts are also currently being undertaken in order

to reinforce the implementation of budgeting reforms

and to answer future challenges, including:

(i) Development and application of online RKA-

KL formulation and review, planned to be



yang direncanakan mulai diperkenalkan untuk

Tahun Anggaran 2012.

(ii) Penerapan Reward and Punishment System

dalam pengalokasian anggaran dengan

mengacu pada hasil evaluasi atas pencapaian

kinerja K/L, mulai diperkenalkan untuk Tahun

Anggaran 2012.

(iii) Pengintegrasian database perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

melalui pembangunan SPAN Project,

diharapkan mulai efektif pada tahun 2013.

(iv) Meningkatkan efisiensi belanja negara

melalui penyempurnaan costing methodology

dan penerapan efficiency dividend, mulai

diterapkan untuk tahun 2013.

`

introduced in the 2012 Fiscal Year.

(ii) Application of a Reward and Punishment

System in budget allocation, by referring to the

results of the evaluation of the achievements

of K/L performance, which will be introduced

in the 2012 Fiscal Year.

(iii) Integration of planning, budgeting,

implementation and the reporting database

through the development of the SPAN Project,

which is expected to be effective in 2013.

(iv) Enhance state expenditure efficiency through

improvement of costing methodology and

application of efficiency dividend, which will to

be implemented in 2013.




Belanja subsidi termasuk subsidi BBM merupakan

salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan

Belanja (APBN) yang sangat penting. Kenyataan

tersebut antara lain tercermin dari perkembangan

besarannya, proporsinya terhadap belanja negara,

dan rasionya terhadap PDB, yang cenderung signifikan

dalam APBN. Dalam periode 2005-2010, proporsi

belanja subsidi BBM terhadap belanja negara masing-

masing mencapai rata-rata lebih dari 10 persen,

sedangkan rasionya terhadap PDB rata-rata mencapai

sekitar 1,5 persen. Subsidi, yang pengertiannya secara

ekonomi merupakan “Pemberian Pemerintah kepada

sektor swasta untuk memberikan manfaat kepada

masyarakat (Weber : Kamus Bahasa Inggris), atau

pembayaran Pemerintah kepada perusahaan atau

rumah tangga yang menyediakan atau mengkonsumsi

komoditas (Samuelson : Economics)”, penyediaan

dan pencabutannya terkait dengan berbagai aspek

strategis kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara

garis besar, pemberian subsidi diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasarannya,

antara lain dengan cara mendorong kegiatan ekonomi

Subsidy expenditures, including the fuel subsidy,

are a very important component of the Indonesian

Budget (APBN). This tax is reflected by, among other

things, the growth of its total amount, its proportion

to total expenditures, and its ratio to the GDP, which

has tended to feature significantly in the Indonesian

Budget. From 2005-2010, the proportion of the fuel

subsidy expenditure to total expenditures, respectively,

reached over 10 percent on average, whereas its

ratio to the EDP reached around 1.5 percent on

average. Subsidy, in economic terms, is defined as

“A granting of the Government to the private sector

to give benefits to the community (Weber: English

Dictionary), or payment of the Government to firms

or households who provide or consume a commodity

(Samuelson: Economics)”. Its provision and withdrawal

relates to various strategic aspects of national and

state life. Overall, subsidy granting is directed to

improve the welfare of target communities, such as

by means of encouraging economic activities related

to commodities that are subsidized through decreases

of prices paid by the consumers and/or increased

KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDIBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) :

POTENSI MANFAAT DAN RISIKONYA UMUM

FUEL (BBM) SUBSIDY LIMITATION POLICY: POTENTIAL BENEFITS AND RISKS


terkait komoditas yang disubsidi melalui penurunan

harga yang harus dibayar oleh konsumen dan/atau

naiknya penerimaan dan keuntungan dari produsen.

Subsidi, meskipun secara nominal dapat

diterima oleh konsumen berupa penurunan nilai

yang harus dibayar untuk barang konsumsinya (dari

P menjadi (P-S)) untuk komoditi bersubsidi, atau

oleh produsen berupa kenaikan nilai yang diterima

dari hasil penjualan produksinya (dari P menjadi

(P+S)), namun penerima manfaat sesungguhnya

sangat tergantung pada kondisi permintaan dan

penawaran pasar. Pada kondisi pasar yang ada, dapat

terjadi bahwa subsidi yang sesungguhnya diberikan

kepada konsumen, melalui mekanisme pasar justru

dinikmati oleh produsen, atau diberikan kepada

kelompok pendapatan rendah tetapi justru dinikmati

oleh kelompok pendapatan tinggi. Secara ekonomi,

meskipun dalam hal tertentu memang diperlukan

dan dapat memberikan manfaat tertentu, pemberian

subsidi menimbulkan beberapa konsekuensi negatif

khususnya terkait dengan masalah inefisiensi alokasi

sumber daya ekonomi (resources misallocation)

nasional dan beban anggarannya. Dari sisi alokasi

sumber daya ekonomi, selain menimbulkan inefisiensi

alokasi (kehilangan nilai tambah) yang bersumber

dari konsumsi yang berlebih (over consumption),

subsidi juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif

(marginal damage/ negative externality) berupa

kerusakan lingkungan karena polusi.

Beberapa hal penting dan strategis

menyangkut subsidi antara lain adalah bahwa

dari sisi keuangan negara, subsidi (termasuk biaya

revenue and profits of producers.

Although subsidies can nominally be

received by the consumers in the form of decreased

payable value for their consumable goods (from P to

(P-S)) for subsidized commodities, or by producers

in the form of increased value received from their

production sales outcomes (from P to become (P+S)),

the beneficiaries really depend on market supply and

demand conditions. In existing market conditions, it

is likely that a subsidy that is actually to be granted

to the consumers, through the market mechanism,

will eventually be enjoyed by the producers, or to

be granted to low-income groups but eventually

enjoyed by the high-income group. Economically,

though in certain cases it is indeed required and

can provide certain benefits, subsidy granting has

resulted in some negative consequences, particularly

related to the matter of national economic resources

allocation inefficiency (resources misallocation) and

its budget burden. From the economic resources

allocation standpoint, in addition to resulting in

allocation inefficiency (loss of added value) sourced

from over-consumption, a subsidy can also result in

marginal damage/negative externality in the form of

environmental damages due to pollution.

Several important and strategic matters relating

to subsidies are, among other things, that from the

state finance standpoint, subsidies (including their

KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) : POTENSI MANFAAT DAN RISIKONYA UMUM FUEL (BBM) SUBSIDY LIMITATION POLICY: ITS POTENTIAL BENEFITS AND RISKS GENERAL


penyelenggaraannya) berdampak pada perlunya

penyediaan dana untuk membelanjainya yang

dalam kondisi keuangan negara yang terbatas

dapat memaksa terjadinya realokasi sumberdana

dari jenis belanja lain, yang kemungkinan dapat

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain

itu, dari pendekatan efektivitas tujuan dan keadilan

penerimanya, proses dan mekanisme penyaluran

subsidi juga merupakan komponen strategis yang

harus dipikirkan. Tahap selanjutnya, adalah dalam

hal subsidi tersebut sudah dialokasikan secara rutin

dalam APBN dan diterima oleh berbagai kalangan

masyarakat serta merupakan bagian dari keputusan

ekonomi sehari-hari, kemudian karena alasan tertentu

akan dikurangi nilainya atau dihapus, maka respon

terhadap hal tersebut juga harus disikapi dengan

sangat hati-hati. Hal itu karena pemberian subsidi

pada dasarnya telah mengubah perilaku ekonomi

(economic behavior) masyarakat terkait, yang apabila

telah terjadi dalam jangka panjang akan memerlukan

energi ekstra untuk mengembalikannya, apalagi kalau

perubahannya menuju titik yang lebih rendah.

Dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran

2010, sempat terdapat wacana mengenai kebijakan

pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM)

secara terbatas, dalam arti yang dikurangi adalah

penerima subsidi dari kelompok tertentu termasuk

pemilik motor. Ketika wacana tersebut diluncurkan,

ternyata banyak mendapat respon yang negatif dari

masyarakat. Wacana terkini yang berkembang di

masyarakat terkait subsidi BBM adalah pencabutan

subsidi BBM bagi golongan ekonomi menengah

management costs) affect the need for fund provision

to public finance it, which, due to the limited financial

condition of the state, may force the occurrence

of reallocation of sources of funds from another

expenditure types, which will likely result in higher

added value. In addition to this, from the aspect of

its effectiveness of objectives and fairness of receipts,

the process and mechanism of subsidy distribution is

also a strategic component which should be kept in

mind. In the next stage, in the case that the subsidy

has been allocated regularly in the Indonesian Budget

and received by various circles of the community and

which forms a part of the daily economic decisions,

and which for certain reasons will be reduced in value

or written off, then the responses which will be taken

must also be taken into account with extra care. This

is due to the fact that a subsidy granting has basically

changed the economic behavior of the relevant

community, which, if it takes place over the long-term,

will need extra energy to return them; even more so if

the change is directed towards a lower point.

In the implementation of the Indonesian Budget

for the 2010 budget year, there has been some

discourse on the fuel subsidy decrease policy on a

limited basis, meaning what is to be reduced is the

number of subsidy receivers from certain groups,

including motorcycle owners. When such a discourse

was released, it received many negative responses

from the community. The latest discourse developing

in the community related to the fuel subsidy is the

revocation of the fuel subsidy for medium and higher



ke atas, sementara golongan ekonomi lain tetap

dapat menerima subsidi. Ide tersebut terkesan ideal,

karena pemberian subsidi diharapkan menjadi lebih

adil, dalam arti yang diharapkan menikmati adalah

golongan yang memang memerlukan. Potensi masalah

yang muncul dari wacana kebijakan tersebut adalah

dalam hal implementasinya, mengingat kebijakan

tersebut merupakan langkah diskriminasi harga

(Price Discrimination), yang untuk kesuksesannya

memerlukan prakondisi tertentu yang sulit dipenuhi.

Apabila kebijakan tersebut tetap dijalankan tanpa

dipenuhinya prakondisi yang diperlukan, maka tujuan

utama dari kebijakan tersebut, yaitu pengurangan

beban belanja subsidi bagi Pemerintah, tidak akan

tercapai secara efektif. Dengan latar belakang berbagai

aspek dari subsidi tersebut, maka dalam kesempatan

ini Penulis bermaksud menyampaikan pandangan

dasar mengenai beberapa hal penting terkait dengan

subsidi. Mengingat belanja utama subsidi Pemerintah

adalah subsidi BBM, dan penerapannya menimbulkan

beberapa penilaian yang kurang mengenai efektivitas

dan kegunaannya maka dalam beberapa bagian

Penulis akan menggunakan ilustrasi subsidi BBM.

PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI

Dari tahun ke tahun, anggaran belanja subsidi

cenderung berkembang, baik dalam jenis komoditas

yang disubsidi maupun besaran alokasinya. Dari segi

jenis, belanja subsidi terdiri dari dua kelompok besar,

yaitu subsidi energi yang terdiri dari subdisi BBM dan

subsidi listrik, dan subsidi non energi. Subsidi non energi

yang utamanya berupa subsidi pangan dan subsidi

economic groups, while other groups will still receive

the subsidy. Such an idea comes across as ideal,

because the subsidy granting will expectably be fairer,

meaning that those who will enjoy it are the really

needy groups. The potential problem incurred from

such a policy discourse is in terms of its implementation,

in view of that such a policy is a Price Discrimination,

which, for its success, will require certain preconditions

that are difficult to meet. If such a policy continues

to be conducted without meeting the required

preconditions, then the main objectives of the policy,

namely to decrease the subsidy expenditure burden on

the Government, will not achieved effectively. With a

background of various aspects in connection with the

subsidy, then, on this occasion the writer intends to

give a basic view of some important matters related

to subsidies. Considering that the main expenditure

of Government subsidies is for the fuel subsidy, and

its application will result in some poor assessments

concerning its effectiveness and usage, then in some

sections the writer will use fuel subsidy illustrations.

DEVELOPMENT OF SUBSIDY EXPENDITURES

From year to year, the subsidy expenditure

budget has tended to grow, both in terms of the type

of commodities that are subsidized and in allocation

amount. From the type aspect, subsidy expenditures

consist of two major groups, namely the energy

subsidy, consisting of the fuel subsidy and electricity

subsidy, and the non-energy subsidy. The non-energy



kredit program, dalam tahun 2005 hingga tahun

2010 telah berkembang jenis sasarannya menjadi

subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi

untuk public service obligation (PSO), subsidi kredit

program, subsidi pajak, dan dalam tahun 2008 bahkan

dialokasikan untuk untuk subsidi kedele. Selanjutnya,

subsidi BBM sejak tahun 2006 dialokasikan untuk

komoditas premium, kerosene dan solar, sementara

sampai dengan tahun 2005 juga ada alokasi subsidi

BBM untuk minyak diesel dan minyak bakar. Dari

tiga komoditas tersebut, alokasi subsidi BBM terbesar

sejak tahun 2006 adalah untuk premium, kemudian

solar, dan terakhir adalah kerosene. Hal tersebut

terkait dengan tingginya volume konsumsi premium

yang rata-rata mencapai lebih dari 40 persen dari total

konsumsi BBM bersubsidi.

Dari segi proporsinya terhadap belanja

negara, alokasi belanja subsidi BBM mengalami

fluktuasi antara 4,80 persen terhadap belanja negara

(2009) hingga mencapai 18,76 persen terhadap

belanja negara (2005). Bila dikaitkan dengan sasaran

penerima manfaatnya, maka belanja subsidi per

kapita juga mengalami fluktuasi dari Rp 195.300 per

kapita per tahun (2009) hingga mencapai Rp 610.700

per kapita per tahun (2008). Data tentang beberapa

indikator terkait belanja subsidi BBM dalam periode

2005-2010 disajikan dalam tabel berikut ini.

Selanjutnya, apabila belanja subsidi BBM

tersebut dibandingkan dengan beberapa jenis belanja

prioritas lainnya seperti belanja modal, belanja

kemiskinan, atau belanja infrastruktur, nampak

bahwa belanja subsidi BBM tersebut cukup siginifikan

subsidy that is basically in the form of food subsidy

and program credit subsidy, from 2005 to 2010 has

developed in its target type to: food subsidy, fertilizer

subsidy, seed subsidy, subsidy for public service

obligations (PSO), program credit subsidy, tax subsidy,

and in 2008 it was even allocated for a soybean

subsidy. Furthermore, since 2006, the fuel subsidy

was allocated for premium, kerosene and diesel oil

commodities, while until 2005 there was also a fuel

subsidy allocation for diesel oil and kerosene. Of

these three commodities, the largest allocation of

the fuel subsidy since 2006 has been for premium

fuel, followed by diesel oil, and the last is kerosene.

That relates to the high volume of premium fuel

consumption that on average over 40 percent of total

subsidized fuel consumption.

From its proportion of state expenditures, the

fuel subsidy expenditure allocation fluctuated from

4.80 percent of the state expenditure (2009) to 18.76

percent of the state expenditure (2005). If related to

its beneficiary targets, then the subsidy expenditures

per capita also fluctuated from Rp195,300 per capita

per year (2009) to Rp610,700 per capita per year

(2008). Data on some indicators related to fuel subsidy

expenditures in the 2005-2010 period are presented

in the table below.

Furthermore, if the fuel subsidy expenditure

is compared to some other types of priority

expenditures, such as capital expenditure, poverty

expenditure, or infrastructure expenditure, it seems

that the fuel subsidy expenditure is sufficiently



jumlahnya. Dalam periode 2005-2008 belanja

subsidi BBM menunjukkan jumlah yang lebih besar

dari belanja modal, belanja kemiskinan, dan belanja

infrastruktur. Belanja subsidi BBM baru menunjukkan

peran yang agak menurun dalam periode 2009-2010

sehingga jumlahnya sudah lebih kecil dari belanja

modal dan belanja infrastruktur, namun dalam tahun

2010 masih lebih besar dari belanja kemiskinan.

Perbandingan beberapa jenis belanja tersebut

disampaikan dalam tabel di bawah ini. Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa pembatasan subsidi

BBM, kemudian mengalihkan hasil penghematannya

kepada salah satu jenis belanja prioritas tersebut, akan

dapat memberikan nilai tambah yang berarti.

significant in amount. In the 2005-2008 period, the

fuel subsidy expenditure showed an amount larger

than the capital expenditure, the poverty expenditure,

and the infrastructure expenditure. The fuel subsidy

expenditure only showed a rather decreasing

role in the 2009-2010 period, so much so that its

amount was less than the capital expenditure and

the infrastructure expenditure, but in 2010 it is still

larger than the poverty expenditure. A comparison of

these types of expenditures is presented in the table

below. Such a condition indicates that a fuel subsidy

limitation, with a shift in saving results to one of the

priority expenditure types, will be able to provide

significant added value.

Table 1Some Indicators of Fuel Subsidy Expenditure, 2005 - 2010

(Billions of Rupiah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuel Subsidy Expenditure (billions of rupiah) 95.598,55 64.212,1 83.792,3 139.106,7 45.039,4 88.890,8

Proportions of Fuel Subsidy Expenditure to state expenditure (%)

18,76 9,63 11,06 14,11 4,80 7,89

Fuel Subsidy Expenditure Per capita (millions of

rupiah/year)436,1 289,1 372,6 610,7 195,3 380,7

Fuel Subsidy (Rp per liter) 1.600,0 1.714,4 2.167,1 3.648,2 1.216,9 2.435,0

Notes: - 2010: Indonesian Revised Budget data



DAMPAK PEMBATASAN SUBSIDI BBM

Pembatasan, yang dapat berarti pengurangan

atau pen ghapusan, subsidi BBM dapat menimbulkan

beberapa dampak ekonomi, baik positif atau negatif

dapat dinilai secara sangat relatif, tergantung pada

posisi di mana penilainya berada. Secara garis besar,

pencabutan subsidi BBM dapat menimbulkan dampak

tertentu, baik bagi perekonomian nasional secara

makro dan mikro, masyarakat penerima, maupun

Pemerintah.

Perekonomian Nasional Bagi perekonomian nasional secara makro,

pembatasan subsidi BBM yang tidak diikuti dengan

realokasi oleh Pemerintah terhadap belanja subsidi

EFFECTS OF THE FUEL SUBSIDY LIMITATION

A limitation, which can be defined as a reduction

or elimination of the fuel subsidy, may result in several

economic effects, either positive or negative, which

can be assessed, depending on the position taken by

the assessor. Overall, the revocation of the fuel subsidy

can result in certain effects, both for the national

economy at the macro and micro levels, the recipient

community, and the Government.

The National Economy At the macro level of the national economy,

a fuel subsidy limitation which is not followed by a

reallocation by the Government against such a subsidy

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuel Subsidy Expenditure (billions of rupiah)

95.598,55 64.212,1 83.792,3 139.106,7 45.039,4 88.890,8

Capital Expenditure 32.888,8 54.951,9 64.288,7 72.772,5 75.870,8 101.650,2

Poverty Expenditure - 42.126,9 51.232,1 60.597,7 71.001,0 66.047,9

Infrastructure Expenditure 26.114,2 54.003,6 59.814,4 78.657,2 91.344,4 110.060,7

Notes : - 2010: Indonesian Revised Budget data

Table 2Comparison of Fuel Subsidy Expenditure and Some Priority Expenditures,

2005 – 2010(Billions of Rupiah)



tersebut kepada kegiatan domestik lain, dengan

analisis sederhana dapat dilihat dampaknya pada

naiknya indeks harga dan inflasi serta turunnya

output nasional. Secara kronologis, penjelasan

mengenai dampak dari pembatasan subsidi BBM

dapat diterangkan secara terbalik melalui dampak

dari adanya subsidi BBM sebagai berikut. Dengan

adanya subsidi berarti bahwa sebagian harga barang

yang diperjualbelikan ditanggung oleh Pemerintah,

sehingga keputusan membeli dan menjual barang

tersebut akan lebih tinggi karena didasarkan pada

harga bersubsidi, yang berarti lebih rendah bagi

konsumen dan lebih tinggi bagi produsen. Semakin

besar nilai subsidinya, maka akan semakin besar juga

dampak yang dapat ditimbulkannya. Dengan adanya

pembatasan subsidi, harga barang akan kembali

seperti harga pasar, dalam arti lebih tinggi bagi

konsumen dan lebih rendah bagi produsen. Dampak

sederhana dari hal tersebut adalah menurunnya minat

membeli dari konsumen dan minat menjual bagi

produsen. Secara agregat, pembatasan subsidi akan

menurunkan volume transaksi, menaikkan harga, dan

menurunkan output nasional (pertumbuhan ekonomi).

Muara selanjutnya dari kondisi tersebut dapat berupa

penurunan kesempatan kerja dan meningkatnya

jumlah penduduk miskin. Namun apabila dana yang

berhasil dihemat dari pembatasan subsidi tersebut

dialokasikan pada kegiatan yang lebih memberikan

nilai tambah, baik bagi produksi nasional dan/atau

penanggulangan kemiskinan, maka dampak negatif

dari pencabutan subsidi tersebut akan dikompensasi

dengan besaran nilai tambah yang lebih tinggi.

expenditure to other domestic activities, through

simple analysis, will have an impact which can be seen

by an increased price index and inflation and decreased

national output. Chronologically, an explanation of the

effects of the fuel subsidy limitation can be explained

on a reverse basis, through the impacts from the

existence of the fuel subsidy, as follows. The existence

of the subsidy means that a part of price of the

transacted goods is borne by the Government, so that

the decision to buy and sell the goods will be higher

because of a reliance on the subsidized price, meaning

a lower price for the consumer and a higher price for

the producer. The larger the subsidy value, the larger

the incurred impact. With the existence of a subsidy

limitation, the price of goods will return to the market

value, in the meaning that there will be a higher price

for the consumer and a lower price for the producer.

The simple effect from that is the decrease of interest

in buying from the consumer and interest in selling to

the producer. Aggregately, the subsidy limitation will

decrease the transaction volume, increase the price,

and decrease the national output (economic growth).

The next ramification of such a condition can be in the

form of a decrease in employment opportunities and

increase in the number of poor. However, if the funds

that are successfully saved from the subsidy limitation

are allocated to activities that will provide more

added value, for both national production and/or

poverty alleviation, then the negative impacts of such

a subsidy revocation will be compensated with the

higher added value. On the other hand, a fuel subsidy

limitation that will reduce a significant part of related



Di sisi lain, pembatasan subsidi BBM yang berarti akan

menurunkan sebagian besar tingkat aktivitas ekonomi

terkait, dapat mempunyai konsekuensi positif, antara

lain berupa turunnya tingkat kemacetan lalu lintas,

penurunan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK), dan

meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dari sudut perekonomian nasional secara

mikro, melalui kronologis yang sama, terdapatnya

subsidi BBM berdampak pada terjadinya inefisiensi

alokasi sumber daya ekonomi sebagai akibat dari

terdapatnya distorsi keputusan ekonomi optimal.

Inefisiensi tersebut berupa kehilangan nilai tambah

ekonomi (dead weight loss) karena adanya perubahan

keputusan ekonomi dengan adanya subsidi, dari

keputusan optimal menuju keputusan tidak optimal.

Dengan adanya subsidi BBM, maka akan terjadi (1)

konsumsi yang berlebihan atas BBM, (2) realokasi

sumber daya dari kegiatan ekonomi lain yang tidak

mengandung unsur subsidi BBM menuju kegiatan yang

mengandung unsur subsidi BBM, atau dari kegiatan

ekonomi yang mengandung sedikit unsur subsidi BBM

menuju kegiatan ekonomi yang mengandung unsur

subsidi BBM lebih banyak, dan (3) terdapatnya potensi

ekspor (penyelundupan) BBM bersubsidi ke luar negeri

bila subsidi tersebut menimbulkan perbedaan harga

yang memberikan insentif bagi kegiatan tersebut. Bila

kemudian subsidi tersebut dibatasi, maka dampak-

dampak seperti tersebut di atas akan berganti dengan

kondisi sebaliknya.

economic level can have positive consequences,

such as in the form of decreased traffic congestion,

decreased greenhouse gas (GRK) emission levels, and

an increase in community health level.

From the national economy micro level

standpoint, through the same chronology, the

existence of a fuel subsidy affects the occurrence

of economic resource allocation inefficiency, as a

result of the existence of a distortion to the optimal

economic decision. Such inefficiency takes the form

of a loss of economic added value (dead weight loss)

due to the existence of economic decision changes

on account of the existence of the subsidy, from the

optimal decision to an inoptimal decision. With the

existence of the fuel subsidy, there will be: (1) excessive

consumption of fuel, (2) reallocation of resources

from other economic activities that do not contain

fuel subsidy elements towards activities that contain

fuel subsidy elements, or from economic activities that

contain few fuel subsidy elements towards economic

activities that contain more fuel subsidy elements,

and (3) availability of potential export (smuggling) of

subsidized fuel abroad if the subsidy results in a price

difference that gives an incentive to that activity. If

later the subsidy is limited, then the aforesaid impacts

will change with the reverse occurring.



Masyarakat Penerima Ketika Pemerintah memutuskan untuk

memberikan subsidi BBM, maka lewat manapun

subsidi tersebut disalurkan, besaran dampak manfaat

yang diterima oleh masyarakat sangat tergantung

pada mekanisme pasar dari BBM tersebut. Selain

itu, karena BBM merupakan barang yang sangat

strategis dalam arti merupakan komponen produksi

dari hampir semua jenis barang/jasa, maka dampak

turunannya juga sangat siginifikan bagi keputusan

ekonomi terkait. Faktor penting yang merupakan

penentu dari besaran manfaat yang diterima tersebut

adalah besaran pemakaian dari BBM beserta elastisitas

permintaan dan penawaran dari masing-masing

penerima subsidi tersebut. Terkait dengan kondisi

tersebut, pihak yang memakai BBM dalam volume

yang makin besar dengan permintaan yang makin

inelastis akan menerima manfaat yang lebih besar

dari subsidi. Sebaliknya, pihak yang memakai BBM

dalam volume yang makin kecil dengan permintaan

yang makin elastis akan menerima manfaat yang

lebih kecil dari subsidi. Kondisi tersebut berlaku,

baik pada sisi perusahaan selaku produsen maupun

pada sisi rumah tangga selaku konsumen. Perbedaan

prinsipnya, manfaat akhir yang akan diperoleh

perusahaan berupa keuntungan (profit), sementara

yang diperoleh rumah tangga berupa kepuasan

(utility). Terkait dengan kondisi tersebut, dalam sub

berikutnya disampaikan ilustrasi numeris mengenai

dampak pengurangan subsidi, agar dapat diperoleh

gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang

mengapa pembatasan subsidi sering merupakan

The Recipient Community When the Government decides to give a fuel

subsidy, then, regardless of the channel where the

subsidy is given, the amount of benefit effects to be

received by the community highly depends on market

mechanism of that fuel. In addition to this, since fuel is

a very strategic commodity in the meaning it consists

of production components from nearly all of types of

goods/services, then it will consequently also be very

significant for the relevant economic decision. The

important factor which determines the amount of

benefits to be received is the consumption amount of

fuel together with the elasticity of supply and demand

of the respective subsidy recipient. Related to such a

condition, parties who use fuel in increasingly larger

volumes with demand that is increasingly inelastic will

receive larger benefits from the subsidy. Contrarily,

parties who use fuel in increasingly smaller volumes

with demand that is increasingly elastic will receive

smaller benefits from the subsidy. Such a condition

prevails both in the company side as the producer

and in the household side as the consumer. The

principle difference is that the final benefit to be

obtained by the company is in the form of profits,

while the households will receive them in the form

of satisfaction (utility). Related to such a condition,

the next section will present numerical illustrations

concerning the effects of subsidy reduction, in order

to obtain a clearer depiction of the background as to

why the subsidy limitation frequently constitutes a very

dilemmatic decision. This illustration will be made by

using consumer hospitalization programming in the



keputusan yang sangat dilematis. Ilustrasi dimaksud

akan dilakukan dengan menggunakan programasi

optimalisasi konsumen dalam rangka melihat dampak

dari pembatasan subsidi terhadap konsumen dengan

pendapatan yang berbeda. Sebagai ilustrasi dari

dampak perbedaan pendapatan terhadap besaran

manfaat yang diterima, berikut ini disampaikan hasil

dari programasi optimalisasi konsumen untuk dua

orang konsumen dengan tingkat pendapatan yang

berbeda. Secara lebih rinci, kondisi dari dua konsumen

tersebut adalah sebagai berikut :

− Konsumen : A dan B

− U = kepuasan/utility

− X = BBM

− Y = kombinasi barang nonsubsidi untuk

golongan ekonomi lemah

− Z = kombinasi barang nonsubsidi untuk

golongan ekonomi kuat

− I = pendapatan I A = Rp 1 juta per bulan; IB = Rp

10 juta per bulan

− Fungsi konsumsi dari dua konsumen tersebut

adalah U = X0,5Y0,5

− P = harga rata-rata PX = Rp 10, PY = Rp 10 +

0,1 PX, PZ = Rp 20 + 0,05X

− Besaran subsidi adalah Rp 2 per unit BBM

Dengan data tersebut, setelah dilakukan

pemograman optimalisasi kepuasan untuk masing-

masing konsumen, dapat diketahui dampak hipotesis

dari pencabutan subsidi bagi dua orang konsumen

dengan pendapatan yang berbeda tersebut. Rincian

hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel 3.

framework of seeing the effects of subsidy limitation on

consumers with different income levels. As illustration

of the income difference effect on the amount of

benefit received presented below is the outcome of

the consumer hospitalization programming to two

consumers with different income levels. In more detail,

the condition of both consumers is as follows:

− Consumers: A and B

− U = satisfaction/utility

− X = fuel

− Y = combined non-subsidized goods to the

economically weak group

− Z = combined non-subsidized goods to the

economically strong group

− I = income I A = Rp1 million per month; IB =

Rp10 million per month

− Consumption function of the two consumers is

U = X0,5Y0,5

− P = average price PX = Rp 10, PY = Rp 10 + 0,1

PX, PZ = Rp 20 + 0,05X

− Amount of subsidy is Rp2 per unit of fuel

With the aforesaid data, after utility optimalization

programming has been conducted to the respective

consumers, the hypothetical impact of the subsidy

revocation on the two consumers with different

incomes can be known. Details of the calculation

results are presented in Table 3 below.



Hasil perhitungan seperti disajikan dalam

tabel di atas menunjukkan bahwa konsumen dengan

pendapatan yang lebih tinggi (B) mengkonsumsi

dengan jumlah yang lebih besar dibanding konsumen

dengan pendapatan lebih rendah (A) untuk masing-

masing barang konsumsinya. Pada kondisi dengan

subsidi, A mengkonsumsi barang dengan kombinasi

BBM (X) sebanyak 62,5 unit dan non BBM (Y)

sebanyak 46,3 unit, sementara B mengkonsumsi

dengan kombinasi BBM (X) sebesar 626,6 unit dan

non BBM (Z) sebanyak 251,9 unit. Ketika itu, kepuasan

yang diperoleh B juga lebih tinggi dibanding yang

diperoleh A, yaitu masing-masing 397,3 unit dan 53,8

unit. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah bahwa

nilai subsidi total yang dinikmati oleh B lebih besar

daripada nilai subsidi yang dinikmati oleh A, yaitu Rp

1.253.100,0 per bulan dibanding Rp 125.100,0 per

bulan.

The calculation result as presented in the

table above shows that the consumer with the

higher income (B) consumes a larger amount than

the consumer with the lower income (A) for each of

their consumption goods. In the condition of having

the subsidy, A consumes goods with a combination

of 62.5 fuel units (X) and 46.3 non- fuel units (Y),

while B consumes with a combination 626.6 fuel

units (X) and 251.9 non- fuel units (Z). At that point,

the satisfaction (utility) obtained by B is also higher

than those obtained by A, namely 397.3 units and

53.8 units, respectively. The consequence of that

condition is that the total subsidy value enjoyed by B

is larger than the subsidy value enjoyed by A, namely

Rp1,253,100.0 per month compared to Rp125,100.0

per month.

Table 3Hypothetical Effects of a BBM Subsidy Elimination on Consumer Welfare


Description

A (Customers with low to medium incomes) B (Customers with medium to high incomes)

Income (IDR 000)

Fuel Oil Price (IDR 000)

Prices of Non-Fuel Goods (IDR 000)

Consumption (Unit)

Utility

Subsidy Value Received (IDR 000)

Income (IDR 000)

Fuel Price (IDR 000)

Prices of Non-Fuel Goods (IDR 000)

Consumption (Unit)

Utility

Subsidy Value Received (IDR 000)

Fuel (X)

Non Fuel (Y)

Fuel (X)

Non Fuel (Y)

With subsidy 1.000,0 8,0 10,8 62,5 46,3 53,8 125,1 10.000,0 8,0 19,9 626,6 251,9 397,3 1.253,1Without Subsidy 1.000,0 10,0 11,0 50,0 45,5 47,7 0,0 10.000,0 10,0 20,1 499,9 244,0 349,2 0,0Total Sacrifice -6,1 -125,1 -48,1 -1.253,1Relative Sacrifice -11,31 -12,10

Compensastion of incomes to maintain welfare

263,87 1.303,5

Gross Government Saving

125,06 1.253,1

Net Government Saving 1.114,3


Selanjutnya, bila subsidi sebesar Rp 2 per unit

dicabut, maka dua konsumen tersebut akan mengalami

penurunan daya beli, sehingga menurunkan volume

konsumsinya menjadi 499,9 unit BBM dan 244,0 unit

non BBM untuk B, sementara A mengkonsumsi 50

unit BBM dan 45,5 unit non BBM. Sejalan dengan

dengan itu, tingkat kepuasan yang dinikmati oleh

kedua konsumen juga mengalami penurunan, yaitu

masing-masing menjadi 349,2 unit untuk B dan 47,7

unit untuk A. Sementara itu, karena Pemerintah tidak

memberikan subsidi BBM, maka baik A maupun B

tidak menikmati subsidi BBM.

Hal penting yang perlu diperhatikan dari

ilustrasi di atas adalah masalah pengorbanan (sacrifice)

dari masing-masing konsumen ketika Pemerintah

mencabut subsidi BBM. Sesuai dengan kondisinya,

pengorbanan dalam nilai rupiah subsidi untuk B lebih

besar dari pengorbanan untuk A, masing-masing

senilai Rp 1.253.000,0 per bulan dan Rp 125.100,0

per bulan. Selain itu, pengorbanan dalam pengertian

kepuasan yang hilang juga masih sejalan dengan

kondisi pendapatannya, yaitu B (48,1 unit) lebih

tinggi daripada A (6,1 unit). Bila hanya dilihat dari

kondisi tersebut, nampak bahwa konsumen dengan

pendapatan yang lebih tinggi mengalami pengorbanan

lebih banyak sesuai dengan pendapatannya. Hal

itu terjadi baik pada volume konsumsi, nilai rupiah

subsidi, maupun total utility. Yang berbeda adalah

apabila dilihat dari pengorbanan realtifnya (relative

sacrifice), yaitu persentase kehilangan kepuasan

dibanding dengan kepuasan totalnya, maka nampak

bahwa dua konsumen dengan pendapatan yang

Furthermore, if the subsidy amounting to

Rp2 per unit is revoked, then the two consumers will

experience a decrease in their purchasing power, so

that decreasing their consumption volume to 499.9

units of fuel and 244.0 units of non-fuel for B, while

A consumes 50 fuel units and 45.5 non-fuel units. In

line with that, the satisfaction level enjoyed by the two

consumers will also decrease, namely, to 349.2 units

for B and 47.7 units for A respectively. Meanwhile,

since the Government gives no fuel subsidy, then both

A and B do not enjoy a fuel subsidy.

The important thing to pay attention to from

the aforesaid illustration is the sacrifice made by each

of the consumers when the Government revokes the

fuel subsidy. In accordance with its condition, the

sacrifice in rupiah value of the subsidy for B is larger

than the sacrifice for A, equal to Rp 1,253,000.0 per

month and Rp125,100.0 per month respectively.

In addition to this, sacrifice in the meaning of utility

(satisfaction) lost is also still in a line with their income

condition, namely that B (48.1 units) is higher than A

(6.1 units). If viewed merely form such a condition,

it seems that the consumers with higher income

sacrifice more in accordance with their income. This

occurs both in consumption volume, rupiah value of

the subsidy, and total utility. The difference is if viewed

from their relative sacrifice, namely the percentage of

utility loss compared to their total utility. In this case

it seems that the two consumers with far different

incomes have nearly the same relative sacrifice value.

Thus, the important factor to take into consideration in



jauh berbeda tersebut mempunyai nilai pengorbanan

relative yang hampir sama. Dengan demikian,

faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam

kaitannya dengan kebijakan pencabutan subsidi

adalah pengorbanan relatifnya, yang mencerminkan

perasaan kehilangannya, bukan pengorbanan

totalnya. Oleh karena itu, tidak tepat kalau dikatakan

bahwa pembatasan subsidi akan menimbulkan

dampak yang lebih dirasakan oleh golongan ekonomi

menengah ke atas.

Selanjutnya, agar kebijakan pembatasan

belanja subsidi BBM tersebut bisa dianggap sebagai

kebijakan yang baik/sukses dari pandangan kebijakan

publik, maka Pemerintah harus melakukan kebijakan

tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Tindak lanjut

tersebut harus dirumuskan dan ditempuh agar

Pemerintah mampu mempertahankan kondisi pareto

optimal dari perekonomian secara keseluruhan,

atau paling tidak meminimalisir dampak negatifnya.

Salah satu program tindak lanjut yang penting

adalah pemberian kompensasi kepada masyarakat

yang paling menderita sebagai akibat dari kebijakan

tersebut, yaitu kelompok ekonomi lemah. Terkait

dengan pemberian kompensasi, kepada A dapat

diberikan kompensasi berupa transfer dalam bentuk

lain (kas atau subsidi untuk barang Y) dengan besaran

yang mampu mengembalikan kepuasan total pada

tingkat ketika subsidi diberikan (Hicksian model),

atau besaran yang mampu mengembalikan volume

konsumsi BBM kembali ke tingkat ketika disubsidi

(kepuasan total meningkat) seperti diusulkan oleh

Slutsky (slutsky model). Untuk itu, pengukuran dan

relation to the subsidy revocation policy is the relative

sacrifice, which reflects the feeling of loss rather than

the total sacrifice. Therefore, it is improper to say that

the subsidy limitation will result in impacts that will be

felt more by medium and upper economic groups.

Furthermore, to allow the fuel subsidy

expenditure limitation to be deemed as a good/

successful policy from public policy view, then the

Government must conduct follow-up policies on

such a policy. Such a follow-up must be formulated

and undertaken in order that the Government will

be able to maintain the pareto optimal condition of

the economy on the whole, or at least to minimize its

negative impacts. One important follow-up program

is the granting of compensation to the communities

which suffer most as a result of that policy, namely the

economically weak group. Related to compensation

granting, A can be given compensation in the form of

transfers of other forms (cash or subsidy to goods Y)

with an amount that is able to recover the total utility

to a level when the subsidy is given (Hicksian model),

or an amount that is able to return the consumption

volume of fuel back to a level when being subsidized

(total utility increases) as proposed by Slutsky (slutsky

model). For that purpose, the measurement and

calculation of this compensation amount is also a

serious matter. If this is carried out successfully, then



penghitungan mengenai besaran kompensasi ini juga

merupakan hal yang serius. Bila hal tersebut dilakukan

dengan berhasil, maka pencabutan subsidi tersebut

akan memberikan hasil seperti yang diharapkan, dan

konsumen golongan ekonomi lemah tidak mengalami

kondisi worse off, tetapi bahkan better off.

Pemerintah Terkait dengan wacana pembatasan belanja

subsidi BBM, Pemerintah perlu menyusun rencana

strategis, dari tahap perencanaan, implementasi, dan

tindak lanjutnya. Di sisi perencanaan, Pemerintah

perlu mempertimbangkan dengan matang setiap

langkah dari rencana tersebut, antara lain mengenai

seberapa besar besaran subsidi yang mau dibatasi,

kapan mulai dibatasi, bahan bakar jenis apa yang

akan dibatasi subsidinya, serta memperhitungkan

segala dampak dan langkah penanggulangannya.

Dalam tahap perencanaan ini juga perlu dipikirkan

agar pencabutan subsidi tersebut dapat memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat banyak, bukannya justru menimbulkan belanja

jenis lain yang nilai tambahnya atau kualitasnya sama

atau bahkan lebih rendah daripada subsidi BBM.

Dalam tahap implementasinya, salah satu

hal penting yang perlu diperhatikan adalah strategi

ekonomi mikronya, dimana sebaiknya pembatasan

tersebut tidak menggunakan strategi diskriminasi

harga (price discrimination). Hal itu karena prakondisi

(asumsi) untuk berhasilnya penerapan diskriminasi

harga, yaitu pemisahan wilayah pasar secara tegas,

nampaknya sulit untuk dipenuhi oleh komoditas

the subsidy revocation will give the desired results,

and the economically weak consumer group will not

experience a condition which is worse off, but better

off.

The Government Related to the fuel subsidy expenditure

limitation discourse, the Government needs to

develop a strategic plan for the planning stage,

implementation, and follow up stages. On the

planning side, the Government needs to thoroughly

consider every step of that plan, among other things,

concerning what amount of the subsidy to be limited,

when the limitation starts, what kinds of fuels are to be

limited under the subsidy, and takes into account all of

its impacts and mitigation steps. In the planning stage

it is also necessary to think how the subsidy revocation

can give maximum benefits to public welfare, rather

than causing either type of expenditure to have the

same or even lower added value or quality than the

fuel subsidy.

In its implementation stage, one important

thing to pay attention to is the micro economic

strategy, in which the limitation should not use

a price discrimination strategy. This is due to the

preconditions (assumptions) for the success of the

price discrimination application, namely the explicit

separation of market area, which is seemly difficult

to be met by fuel and similar commodities. Thus,



BBM dan sejenisnya. Dengan demikian, penerapan

diskriminasi harga, apakah itu antar wilayah, antar

kelompok pembeli, atau antar waktu; selain akan

memerlukan biaya ekstra yang besar dan permanen

untuk implementasinya (misalnya untuk smart

card), juga cenderung mengalami kebocoran

sehingga efektifitasnya relatif rendah. Dengan

demikian, pembatasan subsidi melalui penerapan

diskriminasi harga, kemungkinan besar tidak akan

memberikan hasil penghematan anggaran sebesar

yang diperkirakan. Namun, apabila memang akan

dilaksanakan, diskriminasi harga tersebut dapat

diimplementasikan menurut jenisnya.

Dengan dicabutnya belanja subsidi BBM,

dampak utama yang dirasakan Pemerintah adalah

terhapusnya, seluruh atau sebagian, beban belanja

subsidi BBM dari APBN. Sehubungan dengan itu

Pemerintah harus menyusun rencana strategis untuk

tindak lanjutnya. Langkah pertama yang sebaiknya

ditempuh Pemerintah adalah meng”earmark” dana

yang bisa dihemat dari pembatasan subsidi tersebut,

dan mengalokasikannya untuk kepentingan sesuai

sasaran yang ditetapkan khususnya kegiatan yang bisa

menambah ketersediaan energi dan/atau kebutuhan

akan BBM dan subsidinya, seperti pengembangan

sumber daya energi, pengembangan jasa transportasi

massa, dan lain-lain. Dana yang telah di”earmark”

tersebut, sebagian harus digunakan untuk memberikan

kompensasi kepada kelompok ekonomi lemah seperti

disampaikan pada sub sebelumnya. Selanjutnya, untuk

tahun-tahun selanjutnya selama dibutuhkan, sejalan

dengan penerapan kerangka pembangunan jangka

the application of price discrimination, regardless of

inter-area, inter-buyer groups, or interim, in addition

to requiring large extra and permanent costs for its

implementation (such as for smart cards), will also

tend to experience leakage, so that its effectiveness

will be relatively low. Thus, subsidy limitation though

the application of price discrimination will most

likely not give budget savings as much as expected.

However, if it is indeed to be implemented, the price

discrimination can be implemented according to its

type.

With the revocation of the fuel subsidy

expenditure, the main impact felt by the Government

will be the elimination of all or part of the fuel subsidy

expenditure burden from the Indonesian Budget.

In that relation, the Government must develop a

strategic plan for its follow up. The first step that

should be taken by the Government is to “earmark”

funds that can be saved from that subsidy limitation,

and allocate them to the purposes according to the

determined targets, particularly for activities that will

be able to increase the availability of energy and/

or the need for fuel and its subsidation, such as for

energy resource development, mass transportation

service development, and others. These “earmarked”

funds, must be partly used to provide compensation

to the economically weak groups as described in the

previous section. Furthermore, for the following years,

as long as required, in line with the application of the

medium-term development framework (KPJM), the



Government must place a program that is financed

from the earmark of subsidy expenditure savings as a

baseline program, until its goals have been attained.

Alternative uses of funds resulting from the fuel

subsidy savings that can be considered are, among

others, (1) to investment in the energy (electricity)

sector in order to decrease the electricity subsidy

burden in the future, (2) to increase expenditures for

several priority programs in the framework of fiscal

stimulus, particularly infrastructures that can make

fuel use more efficient, and (3) to develop a mass

transportation system. Through these steps, it is

expected that the subsidy limitation policy will be able

to provide positive added value.

IMPORTANT NOTES From the aforesaid description, some important

notes can be made, as follows:

1. The fuel subsidy expenditure is a significant

component from the amount side, however it

tends to be inefficient in its allocation;

2. The fuel subsidy allocation tends to give more

benefits to economically weaker community

groups in terms of its nominal value and its utility

level;

3. Subsidy limitations cause absolute loss effects

(absolute sacrifice) that are larger to the community

groups with medium and higher incomes, but the

relative loss effect (relative sacrifice) is experienced

by the two community groups at a level that tends

to be equal;

menengah (KPJM), Pemerintah harus menempatkan

program yang dibiayai dari earmark penghematan

belanja subsidi tersebut sebagai program baseline,

hingga sasarannya sudah tercapai. Alternatif

penggunaan dana hasil penghematan subsidi BBM

yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah (1)

untuk investasi di bidang energi (listrik) dalam rangka

mengurangi beban subsidi listrik di masa depan, (2)

untuk menambah belanja beberapa program prioritas

dalam rangka stimulus fiskal khususnya infrastruktur

yang dapat mengefisienkan penggunaan BBM, dan

(3) pengembangan sistem transportasi massa. Melalui

langkah tersebut, diharapkan bahwa kebijakan

pembatasan subsidi akan dapat memberikan nilai

tambah yang positif.

CATATAN PENTINGDari ulasan yang disampaikan di atas, dapat diambil

beberapa catatan penting sebagai berikut :

1. Belanja subsidi BBM merupakan komponen

yang siginifikan dari sisi besarannya, akan tetapi

cenderung inefisien dalam alokasinya;

2. Alokasi subsidi BBM cenderung memberikan

manfaat yang lebih besar bagi kelompok

masyarakat golongan ekonomi yang lebih

kuat dalam hal nilai nominalnya dan tingkat

kepuasannnya;

3. Pembatasan subsidi mengakibatkan dampak

kehilangan yang secara absolute (absolute sacrifice)

lebih besar bagi kelompok masyarakat pendapatan

menengah ke atas, tetapi secara relative (relative

sacrifice) dialami oleh semua kelompok masyarakat



pada tingkat yang cenderung sama;

4. Bila pembatasan subsidi BBM jadi dilaksanakan,

sebaiknya Pemerintah meng-earmark dana dari

penghematan tersebut dan digunakan untuk

(a) memberikan kompensasi bagi kelompok

masyarakat ekonomi lemah agar tidak mengalami

kondisi worse off atau justru menimbulkan kondisi

better off, (b) investasi yang bisa memberikan

nilai tambah dalam jangka panjang khususnya

terkait dengan pemenuhan kebutuhan energi

masyarakat, dan (c) menambah belanja prioritas;

5. Dalam hal pembatasan tersebut bersifat sebagian,

untuk efektivitasnya, agar dihindarkan penerapan

strategi diskriminasi harga (price discrimination).

4. If the fuel subsidy limitation is indeed implemented,

the Government should earmark the funds

gained from such savings and use them to: (a)

compensate the economically weak community

groups to prevent them from experiencing a worse

off condition or even create a better off condition,

(b) investments that are able to give added value

in the long-term, particularly those related to the

satisfaction of the energy needs of the community,

and (c) increase the priority expenditures;

5. In case the limitation is partial in nature, to be

effective the application of a price discrimination

strategy should be avoided.



PENDAHULUAN

Peranan pemerintah khususnya melalui instrumen

kebijakan fiskal dalam perekonomian nasional

sangat penting. Pada saat mekanisme pasar tidak

berjalan sebagaimana mestinya di tengah-tengah

distribusi pendapatan yang tidak seimbang, maka

Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk

dapat meningkatkan aggregate demand. Keynes,

salah seorang ekonom terkenal, sudah sejak lama

menyatakan tentang pentingnya peranan pemerintah

tersebut khususnya di tengah krisis. Dia berpendapat

bahwa apabila perekonomian dalam keadaan resesi,

maka masyarakat tidak akan percaya kepada pasar

sehingga Pemerintah harus melakukan penyelamatan

agar tidak terjadi kehancuran pasar.

Pada tulisan ini, akan dijabarkan krisis ekonomi dunia

yang terjadi di tahun 2008-2009 dan memaksa

pemerintah bersama-sama DPR mengambil langkah-

langkah khusus melalui kebijakan stimulus fiskal

serta melihat secara detil reward and punishment

yang untuk pertama kalinya diterapkan terhadap

stimulus fiskal di tahun 2009. Selanjutnya juga akan

INTRODUCTION

The Government’s role, particularly through the use

of fiscal policy instruments in the national economy, is

very important. When the market mechanism reaches

a deadlock regarding an imbalanced distribution of

income, then the Government needs to intervene in

order to be able to increase the aggregate demand.

Keynes, a well-known economist, long ago pointed

out the importance of such a government role,

particularly in times of crisis. He suggested that if the

economy is in a recession, then the community will

not believe in the market; therefore, the Government

must conduct a rescue operation to prevent the

market from collapsing.

This writing will elaborate on the world economic

crisis which occurred from 2008-2009, which forced

the government and the House of Representatives

(DPR) to take special steps through a fiscal stimulus

policy, and to see in detail the reward and punishment

system that was applied for the first time to the fiscal

stimulus in 2009. Afterwards, some problems to face

PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT STIMULUS FISKAL

APPLICATION OF REWARD AND PUNISHMENT IN FISCAL STIMULUS


disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi

serta pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan

reward and punishment stimulus fiskal di tahun

2009.

LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang dipicu

oleh krisis sektor perumahan di AS dimulai sejak

tahun 2007 terus berlangsung di tahun 2008.

Krisis yang menyebabkan menurunnya kinerja

perekonomian dunia secara drastis pada tahun 2008

tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut

bahkan akan meningkat intensitasnya di tahun 2009.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain

menyebabkan volume perdagangan global pada

tahun 2009 merosot tajam, juga akan berdampak

pada banyaknya industri besar yang menjadi

bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi

serta meningkatnya jumlah pengangguran dunia.

Hal ini tentu saja menimbulkan kecemasan akan

terjadinya krisis keuangan global sebagaimana great

depression yang terjadi di tahun 1930-an. Beberapa

negara di dunia bahkan telah melakukan sejumlah

langkah-langkah penyelamatan termasuk dengan

rasionalisasi perbankan. Hal ini diperlukan mengingat

krisis tersebut dapat berkembang dari krisis keuangan

menjadi krisis kepercayaan.

Bagi negara-negara berkembang, krisis ini berpotensi

untuk merusak fundamental perekonomian dan

memicu terjadinya krisis ekonomi yang lebih parah.

Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan

ekonomi global terhadap perekonomian di negara-

and lessons to be learned from the application of this

reward and punishment system of fiscal stimulus in

2009 will be presented.

BACKGROUND

The global economic crisis in 2008, which was

triggered by the housing sector crisis in US, began in

2007 and continued in 2008. This Crisis, which caused

a dramatic decrease in world economic performance

in 2008, was predicted to continue and even increase

in intensity in 2009. The slowdown of world economic

growth, in addition to causing global trade volume to

drop sharply in 2009, will also bankrupt many large

industries, see production capacity decreases, and

lead to increases in world unemployment figures. The

occurrence of this global monetary crisis has certainly

caused anxiety, as did the great depression which

occurred in 1930’s. Some countries have even taken

a number of rescue measures, including through

means of banking rationalization. This is necessary

considering that such a crisis could develop from a

monetary crisis into confidence crisis.

For the developing countries, this crisis has a potential

to damage economic fundamentals and to trigger

the occurrence of a worse economic crisis. This

fear of negative impacts from the global economic

weakening the economy in developing countries has

PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT STIMULUS FISKAL | APPLICATION OF REWARD AND PUNISHMENT IN FISCAL STIMULUS


negara berkembang ini, telah memberikan tekanan

pada mata uang seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia

juga tidak dapat terlepas dari dampak perlemahan

ekonomi dunia tersebut. Dampak negatif yang

paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis

perekonomian global adalah pada sektor keuangan

melalui aspek sentimen psikologis maupun akibat

merosotnya likuiditas global. Harga saham di Bursa

Efek Indonesia (BEI) turun mencapai sekitar 50,0

persen seiring depresiasi nilai tukar rupiah dengan

volatilitas yang meningkat. Sepanjang tahun 2008,

nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 17,5

persen. Kecenderungan volatilitas nilai tukar rupiah

tersebut diperkirakan masih akan berlanjut hingga

tahun 2009 dengan masih berlangsungnya upaya

penurunan utang dari lembaga keuangan global.

Berbagai kondisi tersebut di atas diperkirakan akan

berpengaruh signifikan terhadap perlambatan

pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja,

dan upaya pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan

ekonomi diperkirakan akan menurun ke level 4,5

persen terutama disebabkan oleh (1) perlambatan

investasi yang diperkirakan mencapai 4,0 persen,

lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,5

persen, antara lain berasal dari penanaman modal

asing (PMA) dan investasi portofolio; dan (2) kinerja

ekspor yang melambat dari perkiraan sebelumnya

7,8 persen menjadi nol persen. Penurunan ekspor

tersebut juga diikuti oleh penurunan produksi,

sehingga pada akhirnya pengurangan tenaga kerja

(PHK) sulit dihindari.

put pressure on all currencies throughout the world,

including in Indonesia.

Similarly, Indonesia, as part of the world economy,

could not avoid this weakening impact on world

economics. The negative impact which was perceived

most quickly as being a result of the global economic

crisis was in the monetary sector, through both

the psychological sentiment aspect and as a result

of decreased global liquidity. Share prices in the

Indonesia Stock Exchange (ISX) decreased by around

50.0 percent in a line with the increased volatility of

rupiah exchange rate depreciation. Over 2008, the

rupiah exchange rate depreciated by 17.5 percent. It

was predicted that this tendency of rupiah exchange

rate volatility would continue until 2009, accompanied

by the ongoing efforts to reduce debts from global

financial institutions.

It is expected that these various conditions as described

above will cause a significant slowdown in economic

growth, the provision employment opportunities,

and poverty alleviation efforts. Economic growth will

predictably decrease to a level 4.5 percent, which is

specifically caused by: (1) an investment slowdown

that is predicted to be 4.0 percent, lower than the

previous forecast of 7.5 percent, originating from,

among other things, foreign investments (PMA)

and portfolio investments; and (2) slower export

performance, down from the previous forecast of

7.8 percent to zero percent. This export decrease was

also followed by a decrease in production, making it

difficult to avoid employment terminations (PHK).



Dengan berbagai perkembangan tersebut,

peningkatan pengangguran tenaga kerja dan jumlah

masyarakat miskin merupakan akibat berikutnya yang

akan segera dialami oleh perekonomian nasional. Saat

itu, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) telah

terjadi pada industri-industri yang berorientasi ekspor,

menyusul kemudian rencana PHK pada industri tekstil

dan produk tekstil (TPT) dan kertas, dan rencana

merumahkan tenaga kerja pada industri perkayuan

dan industri perkebunan. Selain itu, resesi global juga

akan mengakibatkan PHK atas sebagian dari tenaga

kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan pemulangan

mereka ke Indonesia. Hal ini tentu akan menambah

berat tekanan pada pasar tenaga kerja di Indonesia,

sekaligus juga akan mengurangi pendapatan devisa

dari penghasilan mereka di luar negeri.

KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL

Dalam rangka memperkecil dampak negatif dari

krisis keuangan global tersebut, Pemerintah perlu

melakukan langkah-langkah penyesuaian darurat di

bidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian

nasional tahun 2009 dari krisis global, antara lain

dengan memperluas program stimulus ekonomi

melalui APBN 2009, melakukan perubahan terhadap

beberapa asumsi ekonomi makro yang dirasakan

sudah tidak lagi realistis, dan penyesuaian berbagai

besaran pendapatan negara, belanja negara, serta

defisit dan pembiayaan anggaran. Salah satu langkah

yang ditempuh pemerintah adalah melalui program

stimulus fiskal.

Kebijakan stimulus fiskal untuk countercyclical yang

With these various developments, the next

consequence to be imminently experienced by the

national economy was increased unemployment

and increased number of poor. At that time, layoffs

occurred in export-oriented industries, followed later

by the layoff plans in the textile and textile product

(TPT) and paper industries, and the layoff plan in the

timber industry and plantation industries. In addition

to this, the global recession will also cause the

termination of some Indonesian labour (TKI) abroad,

and their repatriation to Indonesia. This will certainly

increase the pressure on labor market in Indonesia,

while at the same time reducing foreign exchange

revenues from their income abroad.

FISCAL STIMULUS POLICY

In the framework of reducing the negative impacts of

the global monetary crisis, the Government needs to

take emergence adjustment steps in the fiscal sector,

in order to save the national economy in 2009 from

the global crisis, by means of, among other things:

expanding the economic stimulus program through

the 2009 Indonesian Budget, making changes to some

macro economic assumptions that are perceived as no

longer being realistic, and the adjustment of various

amounts of revenues, expenditures, and budget deficit

and financing. One step taken by the government is

through the fiscal stimulus program.

The countercyclical fiscal stimulus policy that was



diambil Pemerintah pada dasarnya dimaksudkan

untuk :

1. Mempertahankan daya beli masyarakat;

2. Membenahi sektor keuangan dan pasar modal;

3. Melakukan optimalisasi APBN

Kebijakan stimulus fiskal tersebut diterapkan baik

pada sisi pendapatan (melalui income tax) maupun

pada sisi belanja (spending) dengan tujuan :

(a) mempertahankan dan/atau meningkatkan

daya beli masyarakat untuk dapat menjaga laju

pertumbuhan konsumsi di atas 4,0 persen;

(b) mencegah PHK dan meningkatkan daya

tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis

ekonomi dunia; dan

(c) menangani dampak PHK dan mengurangi

tingkat pengangguran dengan meningkatkan

belanja infrastruktur padat karya.

Disisi pendapatan, peningkatan daya beli masyarakat

dilakukan melalui penurunan tarif PPh Orang

Pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak,

pemberian subsidi harga untuk obat generik, dan PPN

untuk produk akhir ditanggung Pemerintah (DTP),

penurunan harga BBM, kenaikan gaji PNS, TNI, Polri

dan pensiunan, guru/dosen, dan pemberian bantuan

langsung tunai (BLT). Peningkatan daya saing dan

daya tahan usaha ditempuh melalui penurunan tarif

PPh Badan dan perusahaan terbuka, pemberian

fasilitas bea masuk DTP, PPh pasal 21 dan 25 DTP, PPN

DTP, potongan tarif listrik untuk industri, penurunan

harga solar, subsidi bunga bagi perusahaan air bersih,

taken by the Government is basically aimed at:

1. Maintaining the public’s purchasing power;

2. Rearranging the monetary and capital market

sectors;

3. Optimizing the Indonesian Budget

The fiscal stimulus policy is applied to both the income

side (through the income tax) and the spending side,

with the following purposes:

(a) To maintain and/or increase the community’s

purchasing power in order to be able to

maintain the consumption growth rate above

4.0 percent;

(b) To prevent layoffs (PHK) and to improve the

endurance and competitiveness of businesses

in facing to the world economic crisis; and

(c) To address the PHK impacts and to decrease

unemployment levels by increasing labor-

intensive infrastructure expenditures.

On the income side, the improvement of the

community’s purchasing power is conducted through:

decreasing Individual Income Tax (PPh) rates and

increasing non-taxable incomes; granting of a price

subsidy for generic medicines; VAT (PPN) for final

products borne by the Government (DTP); decreasing

fuel oil prices; increasing salaries for Civil Servants (PNS),

Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri) and

pensioners, and teachers/lecturers; and the granting of

Direct Cash Assistance (BLT). The increase of business

competitiveness and endurance is undertaken by:

decreasing the PPh rate for Corporations and publicly-

traded companies, granting of import duty facilities of



dan penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka

kredit usaha rakyat.

Sedangkan dari sisi belanja, penciptaan lapangan kerja

dan penanggulangan dampak PHK perlu dilakukan

melalui penambahan anggaran untuk infrastruktur

yang terkait dengan bencana alam, jalan, jembatan,

irigasi, jaringan kereta api, percepatan penyelesaian

infrastruktur lanjutan, instalasi pengolahan air

minum, transmisi dan gardu induk listrik, infrastruktur

pasar, rumah sakit, serta revitalisasi dan rehabilitasi

pergudangan.

Stimulus fiskal disisi belanja tersebut selanjutnya

ditentukan atau dibatasi untuk program/kegiatan

dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Program/kegiatan harus menciptakan lapangan

kerja yang signifikan;

2. Hasilnya seketika dan dapat diselesaikan dalam

tahun 2009;

3. Memenuhi sasaran Inpres Nomor 5 Tahun 2008

tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009;

4. Harus melengkapi sistem jaringan infrastruktur

agar lebih efisien;

5. Program/kegiatan yang dipilih merupakan bagian

dari rencana strategis pemerintah;

6. Timely, targeted dan temporary.

Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dapat

mencapai targetnya, maka selain kriteria umum

tersebut diatas, juga ditetapkan kriteria pelaksanaan

DTP, PPh articles 21 and 25 of DTP, PPN DTP, electricity

rate discount for industry, decreased diesel oil prices,

interest subsidy to clean water companies, and capital

participation (PMN) in the framework of the people’s

business credit program.

On the spending side, the creation of job opportunities

and the mitigation of the impact of layoffs needs to

be conducted through: increasing the budget for

infrastructure related to natural disasters, roads,

bridges, irrigation, railways, acceleration of advanced

infrastructure completion, drinking water treatment

plants, electricity transmission and main relay stations,

market infrastructure, hospitals, and warehousing

revitalization and rehabilitation.

The fiscal stimulus for the spending side was later

determined or limited to programs/activities with the

following general criteria:

1. The program/activity must create significant job

opportunities;

2. Its result is immediate and can be completed in

2009;

3. Meeting the goals of Presidential Instruction

(Inpres) Number 5 of 2008 regarding Focus of the

2008-2009 Economic Program;

4. Must be equipped with an infrastructure network

system for more efficiency;

5. The selected program/activity is part of the

government strategic plan; and

6. Is timely, targeted and temporary.

In order to ensure that the implementation of activities

will attain the goals, then, in addition to the aforesaid

general criteria, the criteria of activity implementation



kegiatan yaitu :

1. Kegiatan sudah memiliki desain atau dapat

menyiapkan desain secara cepat;

2. Kegiatan tersebut sudah tidak tersangkut masalah

tanah;

3. Dipastikan dapat terserap pada tahun 2009.

Kriteria tersebut penting mengingat dana stimulus

fiskal harus bisa dilaksanakan secara cepat dan

direalisasikan tepat waktu agar multiplier effect-nya

terhadap perekonomian dapat segera dirasakan.

Karena itu, untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan

serta pencairan dana dapat terlaksana, Pemerintah

juga menerapkan sistem Reward and Punishment

untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan APBN,

sebagaimana tercantum dalam pasal 11A UU No.26

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No.41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009.

PELAKSANAAN STIMULUS FISKAL DAN

PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT

Sebagai langkah awal perencanaan stimulus

fiskal, Pemerintah diwakili Menteri Keuangan pada

tanggal 23 Februari 2009 mengajukan usulan

penyesuaian atas APBN 2009 kepada Panitia

Anggaran DPR berkaitan dengan perkembangan

krisis keuangan global beserta langkah-langkah

darurat yang diperlukan. Tindakan Pemerintah

tersebut sejalan dengan Pasal 23 UU No. 41 tahun

2008 tentang APBN 2009, yang menyebutkan bahwa

dalam keadaan darurat pemerintah dengan pertujuan

DPR dapat menempuh langkah-langkah yang

are also established, namely:

1. The activity has had a design or can prepare the

design quickly;

2. The activity is not already entangled in any land

problem;

3. Is ascertained to be able to be absorbed in

2009.

These criteria are important, considering that the fiscal

stimulus funds must be able to be implemented quickly

and realized on time to allow its multiplier effects for

the economy to be felt immediately. Therefore, in

order to ensure that the activity implementation and

fund withdrawal can be realized, the Government

also applied a Reward and Punishment system for the

first time in the Indonesian Budget implementation,

as specified in Article 11A of Law No. 26 of 2009

regarding the Amendment to Law No. 41 of 2008 on

the Indonesian Budget for the 2009 Fiscal Year.

IMPLEMENTATION OF FISCAL STIMULUS AND THE

APPLICATION OF REWARD AND PUNISHMENT

As a preliminary step of the fiscal stimulus

planning, the Government, represented by the

Minister of finance, on the 23rd of February 2009

submitted the 2009 Indonesian Budget adjustment

proposal of to the Budget Committee of the House

of Representatives, related to the development of the

global monetary crisis and emergency steps needed

to be taken. This step taken by the Government

was in line with Article 23 of Law No. 41 of 2008

regarding the 2009 Indonesian Budget, which states

that in emergency situations the government, with



dipandang perlu untuk mengatasi keadaan darurat.

Bentuk usulan adalah penyesuaian APBN 2009 dan

program stimulus fiskal. Sebagaimana diatur pasal 23,

persetujuan DPR adalah keputusan yang tertuang di

dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR

RI dengan pemerintah yang dilakukan dalam waktu

1 x 24 jam sejak diterimannya usulan Pemerintah.

Waktu yang sempit menunjukkan sifat mendesaknya

program stimulus fiskal dimaksud.

Panitia Anggaran DPR pada tanggal 24

Februari 2009 mendukung adanya penyesuaian

APBN 2009 dan Program stimulus fiskal yang diajukan

Pemerintah. Bahkan, disepakati adanya tambahan

belanja dari semula yang diusulkan pemerintah sebesar

Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun (dari stimulus

fiskal di bidang perpajakan dan belanja semula

Rp71,3 triliun menjadi Rp73,3 triliun). Disamping itu,

disepakati pula adanya lampiran yang memuat daftar

kementerian/lembaga yang mendapatkan tambahan

belanja berikut kegiatan atau obyek infrastruktur dan

lokasi untuk beberapa kegiatan di beberapa propinsi/

kabupaten.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut

dikeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan

No.812/MK.02/2009 tanggal 27 Februari 2009 yang

menginformasikan kepada kementerian/lembaga

yang mendapatkan alokasi stimulus fiskal, berupa

(i) pemberitahuan besaran alokasi, dan (ii) meminta

the approval of the House of Representatives (DPR),

can take steps that it deems necessary to overcome

the emergency situation. The form of the proposal

is an adjustment to the 2009 Indonesian Budget

and the fiscal stimulus program. As provided for in

Article 23, approval of the House of Representatives

is a decision that is contained in the conclusion of

the Work Meeting of the Budget Committee of the

House of Representative with the government, which

is convened within 24 hours as of the receipt of the

Government’s proposal. The narrow time indicates the

urgency of the fiscal stimulus program in question.

On the 24th of February 2009, the Budget

Committee of the House of Representatives supported

the adjustment of the 2009 Indonesian Budget and the

Fiscal stimulus program proposed by the Government.

It was even agreed to increase spending of the

amount proposed by the government from Rp10.2

trillion to Rp12.2 trillion (from the fiscal stimulus in

taxation and spending sector from Rp71.3 trillion to

Rp73.3 trillion). In addition to this, it was also agreed

to have attachments that contained a list of ministries/

institutions that will receive additional expenditures,

together with the activities or infrastructure objects

and locations for some activities in some provinces/

regencies.

Following up these agreements, the Circular

of the Minister of Finance No.812/MK.02/2009 dated

the 27th of February 2009 was issued, informing the

ministries/agencies of the receipt of fiscal stimulus

allocations, in the form of: (i) notices of allocation

amounts, and (ii) requests for the relevant ministries/



kementerian/lembaga terkait agar menyiapkan

RKAKL terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tidak

mengalami perubahan dari yang semula diusulkan

kementerian/lembaga.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan

Surat Edaran No.883/MK.02/2009 kepada

kementerian/lembaga yang berisi juga Kesepakatan

Panggar dengan Pemerintah yang ditandatangani

antara Pimpinan Panggar dan Menteri Keuangan

memuat alokasi dana stimulus fiskal Kementerian/

Lembaga sebagai berikut:

agencies to prepare RKAKL, particularly for activities

that are unchanged from the original ones proposed

by the ministries/agencies.

Furthermore, the Minister of finance issued

a Circular No.883/MK.02/2009 to the ministries/

agencies, also containing a Panggar Agreement

with the Government, which was signed between

the Panggar Leader and the Minister of finance,

containing the allocations for fiscal stimulus funds of

the Ministries/Agencies, as follows:

No BA Ministries/Agencies Ceiling

I Ministries/Agencies 11,335,000,000

018 Ministry of Agriculture 650,000,000

020 Ministry of Energy and Mineral Resources 500,000,000

022 Ministry of Transportation 2,198,800,000

024 Ministry of Health 150,000,000

026 Ministry of Manpower & Transmigration 300,000,000

032 Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 100,000,000

033 Ministry of Public Works 6,601,200,000

044 State Ministry for Cooperatives & SMEs 100,000,000

090 Ministry of Trade 335,000,000

091 State Ministry for People Housing 400,000,000

II Non-Ministries/Agencies 865,000,000

999 State General Treasurer (BUN) 865,000,000

Generic Medicine Subsidy 350,000,000

Subsidy for Clean Water Interest 15,000,000

PMN to Jamkrindo Askrindo 500,000,000

T O T A L 12,200,000,000


(in thousands)


Untuk penyelesaian SAPSK dana stimulus

fiskal dalam prakteknya cukup bervariasi, SAPSK

Stimulus fiskal 2009 yang pertama kali ditetapkan

(23 Maret 2009) adalah SAPSK untuk Kementerian

Perumahan Rakyat. Sedangkan SAPSK terakhir yang

ditetapkan tanggal 7 November 2009 adalah SAPSK

untuk Kementerian Pertanian (BA 18) dan SAPSK

terakhir pada BA BUN (BA 999) untuk alokasi pada

bantuan langsung/subsidi pupuk (20 November

2009).

Secara lengkap tanggal penyelesaiannya

adalah sebagai berikut Kementerian Pertanian (7

November 2009), Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (24 Maret 2009), Kementerian

Perhubungan (11 Juni 2009), Kementerian Kesehatan

(31 Maret 2009), Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (8 April 2009), Kementerian Kelautan

dan Perikanan (30 April 2009), Kementerian Pekerjaan

Umum (1 Juni 2009), Kementerian Negara Koperasi &

UKM (20 Maret 2009), Kementerian Perdagangan (3

Juni 2009), Kementerian Negara Perumahan Rakyat

(23 Maret 2009), Subsidi Obat Generik (1 Mei 2009),

Subsidi Bunga Air Bersih (11 Juni 2009), PMN kepada

Jamkrindo Askrindo – KUR (11 November 2009),

Bantuan langsung Benih Unggul (19 November 2009),

dan bantuan langsung pupuk (20 November 2009).

Terdapat pemblokiran anggaran stimulus

fiskal dalam dokumen SAPSK yang telah diterbitkan

tersebut sebagai berikut:

In practice, the completion of the Budget

Per Work Unit (SAPSK) of fiscal stimulus funds varies

considerably. The SAPSK of the 2009 fiscal stimulus

which was stipulated for the first time (23 March 2009)

is the SAPSK for the Ministry of People’s Housing.

Whereas, the last SAPSK that was stipulated on the

7th of November 2009 was SAPSK for the Ministry

of Agriculture (BA 18), and the last SAPSK in the BA

BUN (BA 999) was an allocation for the fertilizer direct

assistance/subsidy (20 November 2009).

In all, the completion dates were as follows:

The Ministry of Agriculture (7 November 2009), the

Ministry of Energy and Mineral Resources (24 March

2009), the Ministry of Transportation (11 June 2009),

the Ministry of Health (31 March 2009), the Ministry

of Manpower and Transmigration (8 April 2009), the

Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (30 April

2009), the Ministry of Public Works (1 June 2009), the

Ministry for Cooperatives & SMEs (20 March 2009),

the Ministry of Trade (3 June 2009), the Ministry of

People’s Housing (23 March, 2009), the Generic

Medicine Subsidy (1 May 2009), the Subsidy for

Clean Water Interest (11th of June, 2009), the PMN

to Jamkrindo Askrindo – KUR (11 November 2009),

Direct Assistance for Superior Seeds (19 November

2009), and fertilizer direct assistance (20 November

2009).

There was a blocking of the fiscal stimulus

budget in the SAPSK documents that have been

issued, as follows:



No BA Ministries/Agencies Ceiling Blocked Reason

I Ministries/Agencies 11,335,000,000 109,284,239

018 Ministry of Agriculture 650,000,000 0

020 Ministry of Energy and Mineral Resources 500,000,000 3,788,666

Efficiency from the remaining study results in the Microhydro Electricity Generators that originates from the difference of cost standards

022 Ministry of Transportation 2,198,800,000 32,615,482Not completed with supporting data, efficiency result

024 Ministry of Health 150,000,000 70,669Remaining study results (efficiency) of building construction

026 Ministry of Manpower and Transmigration 300,000,000 61,616,711

Activity duplication with BPN2TKI and not completed with supporting data

032 Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 100,000,000 0

033 Ministry of Public Works 6,601,200,000 1,619,711Escalation fund not completed with audit of BPKP and supporting data

044 State Ministry for Cooperatives & SMEs 100,000,000 9,400,000

Remaining study results (efficiency) of costs standard difference

090 Ministry of Trade 335,000,000 173,000

091 State Ministry for People’s Housing 400,000,000 0

II Non-Ministries/Agencies 865,000,000 15,000,000

999 State General Treasurer (BUN) 865,000,000 15,000,000

Generic Medicine Subsidy 350,000,000

Subsidy for Clean Water Interest 15,000,000 15,000,000

Waiting for activity proposal from K/L and government regulation on subsidy

PMN to Jamkrindo Askrindo 500,000,000

T O T A L 12,200,000,000 124,284,239


(in thousands)


Dari jumlah blokir di atas, terdapat beberapa

usul pencairan blokir yang dapat disetujui diantaranya

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar

Rp1.616.711.000,- dan Kementerian Negara Koperasi

dan UKM sebesar Rp9.400.000.000,-.

Dalam pelaksanaannya, program stimulus

fiskal dilakukan sebagai reward and punishment.

Penerapan reward and punishment pada program

stimulus fiskal tahun 2009, diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2009 tentang APBN-P 2009,

pada pasal 11 A ayat (3), (4), dan (5) sebagai berikut:

3) Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk

propinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan

tugas pembantuan/dekonsentrasi yang tidak

sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal

tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan, akan

menjadi faktor pengurang dalam penetapan

alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

4) Ketentuan tersebut pada ayat (3) berlaku juga

bagi propinsi dan kabupaten/kota yang menerima

bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal

dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/

tugas pemerintah daerah.

5) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi

anggaran bagi kementerian/lembaga/propinsi/

kabupaten/kota yang tidak dapat memberikan

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

adalah sebesar sisa anggaran stimulus fiskal yang

tidak terserap.

From the aforesaid blocking, there were

several proposals for reduction of blocking that could

be approved, such as, the Ministry of Manpower and

Transmigration amounting to Rp1,616,711,000 and

the Ministry for Cooperatives and SMEs amounting to

Rp9,400,000,000.

In its implementation, the fiscal stimulus

program was implemented as a reward and

punishment system. Application of the reward and

punishment system on the 2009 fiscal stimulus

program is regulated in Law Number 26 of 2009

regarding the 2009 Indonesian Revised Budget, in

Article 11 A Paragraphs (3), (4), and (5) as follows:

3) The Ministries and Agencies (K/L), including

provinces and regencies/cities, that perform

seconded tasks/deconcentration which do not

fully conduct the 2009 fiscal stimulus spending

as prescribed will become a reducing factor in

the determination of budget allocations in the

following year.

4) The provision as referred to in Paragraph (3) above

also applies to the provinces and the regencies/

cities that receive technical and finance assistance

of fiscal stimulus in the framework of supporting

implementation of affairs/tasks of the regional

governments.

5) The reducing factor in the determination of budget

allocations to the ministries/agencies/provinces/

regencies/cities that fail to give justifiable reasons

is equal to the remaining budget of fiscal stimulus

not absorbed.

Such a ceiling reduction is conducted by the



Pengurangan pagu tersebut dilakukan Pemerintah

melalui pemotongan pagu belanja RKA-KL/

transfer ke daerah. Pelaksanaan pemotongan

pagu belanja sebagaimana dimaksud diatur lebih

lanjut oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 47/2009 tentang

APBN 2010, hal yang sama diatur pada pasal 14 ayat

(1) s/d (8) dengan penambahan ketentuan berupa

pengurangan pagu harus dilaporkan dalam APBN-P

2010 dan atau LKPP 2010. Sebagai tindak lanjut

Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan

Menteri Keuangan No.220/PMK.02/2009 tentang

Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja

Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi

Transfer Ke Daerah TA 2010 Yang Tidak Sepenuhnya

Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009 .

Dalam Permenkeu tersebut dijabarkan pada Pasal

3 alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan


a. Tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang

dapat dibiayai dengan anggaran stimulus fiskal

Tahun Anggaran 2009 yaitu adanya permasalahan

pengadaan/penyiapan tanah dan/atau desain

kegiatan.

b. Tidak diikutinya peraturan perundang-undangan

di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. Keterlambatan penunjukkan kepala satuan kerja

dan/atau pelaksana kegiatan;

d. Tidak termasuk sisa tender;dan/atau

e. Bukan akibat keadaan kahar (force majeure).

Government through a deduction of the spending

ceiling of the Work Planned Budget of Ministries/

Agencies (RKA-KL) or /transfer to the regions.

Implementation of spending ceiling deductions

as referred to above is regulated further by the

Government.

In Law No. 47 of 2009 regarding the 2010

Indonesian Budget, the same matter is provided for

in Article 14 Paragraphs (1) through (8) by means of

an addition of a provision that the ceiling reduction

must be reported in the 2010 Indonesian Revised

Budget and or the 2010 LKPP. As a follow-up to

such a law, a Regulation of the Minister of Finance

(Permenkeu) No.220/PMK.02/2009 has been issued

regarding procedures for Deductions/Reductions of

Expenditure Ceilings of the Ministries/Agencies and

Transfer Allocation Ceilings To Regions in FY 2010

That Did Not Fully Conduct Fiscal Stimulus Activities in

FY 2009. In that Permenkeu, Article 3 elaborates that

the justifiable reasons are as follows:

a. Not meeting criteria of activities that can be

financed with the fiscal stimulus budget of Fiscal

Year 2009, namely the existence of problems in

land procurement/preparation and/or activity

design.

b. Not complying with statutory regulations in

the field of procurement of goods/services for

government purposes;

c. Delays in the appointment of the work unit head

and/or the activity executor;

d. Not falling within the remaining tender; and/or

e. Not resulting from events of force majeure.



Adapun perhitungan dalam pemotongan/

pengurangan pagu belanja kementerian berdasarkan

pada Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran

Stimulus Fiskal 2009. Bagi kementerian yang

menangani kegiatan dan anggaran stimulus fiskal

TA 2009 menghimpun/mengkonsolidasi LRKA-SF

2009 untuk satuan kerja pusat/vertikal kementerian

negara/lembaga yang bersangkutan dan provinsi/

kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan tugas

pembantuan/dekonsentrasi dan menyampaikannya

kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat

tanggal 31 Januari 2010. Sedangkan kementerian

yang menangani kegiatan dan anggaran stimulus

fiskal TA 2009 menghimpun/mengkonsolidasi LRKA-

SF 2009 provinsi/kabupaten/kota yang menerima

bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal dalam

rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas

pemerintah daerah menyampaikannya kepada

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat tanggal 31 Januari 2010

Apabila Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

kerja dan provinsi/kabupaten/kota penerima dana

stimulus fiskal TA 2009 tidak menyampaikan LRKA-

SF 2009 sesuai waktu yang telah ditentukan, maka

data realisasi anggaran stimulus fiskal yang digunakan

adalah data yang tersedia pada Bendahara Umum

Negara (BUN).

Setelah LRKA-SF 2009 dan data dari

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersusun,

Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan membuat rekomendasi

pemotongan/pengurangan pagu belanja kementerian

The calculation of the expenditure ceiling

deduction/reduction of the ministries is based on

the Report of the Realization of Activities and 2009

Fiscal Stimulus Budget. For the ministries who work

with fiscal stimulus activities and the FY 2009 budget,

they shall consolidate the 2009 LRKA-SF for the

central/vertical work units of the relevant ministry/

agency, and the provinces/regencies/cities which

conduct seconding/deconcentration activities shall

submit them to the Director General of Budget not

later than the 31st of January, 2010. Whereas, the

ministries which work with activities and budget of

the FY 2009 fiscal stimulus shall consolidate the 2009

LRKA-SF of the provinces/regencies/cities that receive

technical and finance assistance of fiscal stimulus, in

order to support implementation of affairs/tasks of

the regional governments, and shall submit them to

the Director General of fiscal Balance not later than

the 31 January 2010.

If the Budget User Proxy of Work Unit and

the province/regency/city which receive the FY 2009

fiscal stimulus funds failed to submit the 2009 LRKA-

SF within the determined period, then the data of

fiscal stimulus budget realization to be used is the

data available from the General Treasurer (BUN).

Once the 2009 LRKA-SF and data from the

Director General of Treasury has been prepared, the

Director General of Budget and the Director General

of Fiscal Balance shall make a recommendation of

deduction/reductions to expenditure ceilings of the



negara/lembaga dan pagu alokasi transfer ke daerah

pada provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri

Keuangan.

Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan

surat edaran mengenai pemotongan/pengurangan

pagu belanja/pagu transfer alokasi ke daerah TA

2010 bagi kementerian negara/lembaga/provinsi/

kabupaten/kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan

belanja stimulus fiskal TA 2009.

Sementara itu penilaian dari DJA dan

DJPK yang telah mendapatkan persetujuan Menteri

Keuangan telah menjadi dasar dikeluarkannya

Surat Edaran Nomor SE-82/MK.02/2010 tentang

Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian

Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah

TA 2010 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan

Kegiatan Stimulus Fiskal TA 2009, dengan penetapan

sebagai berikut:

ministries/agencies and the transfer allocation ceilings

to regions in the provinces/regencies/cities to the

Minister of finance.

Furthermore, the Minister of finance issues

a circular letter on expenditure ceiling deductions/

reductions/ transfer allocation ceilings to regions for FY

2010 to the ministries/agencies/provinces/regencies/

cities which did not fully implement the fiscal stimulus

spending in FY 2009.

Meanwhile, the assessment from the

Directorate General of Budget (DJA) and the

Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) which

has obtained the approval of the Minister of finance

becomes the basis for the issuance of Circular Number

SE-82/MK.02/2010 regarding Deductions/Reductions

of Expenditure Ceilings of the Ministries/Agencies and

Transfer Allocation Ceilings to the Regions in FY 2010

That Did not Fully Perform Fiscal Stimulus Activities in

FY 2009, with the following stipulations:

CodeState Ministries/ Agencies

Budget Allocation

Budget Blocked

Budget Ceiling after Blocking

LRKA-SF FY 2009

Unrealized Balance

Deducted/ Reduced

018 Ministry of Agriculture 260,000,000 11,353,339 248,646,661 240,077,907 8,568,754

020

Ministry of Energy and Mineral Resources

500,000,000 3,788,666 496,211,334 491,713,160 4,498,174

022 Ministry of Transportation 2,198,800,000 35,651,273 2,163,148,727 2,099,859,095 63,289,632 11,150,862

024 Ministry of Health 150,000,000 70,669 149,929,331 149,782,527 146,805 0


(in thousands)


Ketentuan pemotongan/pengurangan pagu

tersebut diperkuat dalam UU No. 2 tahun 2010

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 Pasal 14 A yang

menetapkan pagu kementerian tahun anggaran 2010

yang dipotong dan dikurangi sebagai berikut:

a. Kementerian Perhubungan sebesar

Rp11.150.862.000,00, dan

b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebesar Rp916.100.000,00

Perbedaan jumlah pemotongan pada SE-

82/MK.02/2010 dengan UU No. 2 Tahun 2010

disebabkan Satker pada Kementerian Koperasi

dan UKM yang mendapatkan dana stimulus fiskal

The aforesaid provisions on ceiling

deductions/reductions were confirmed in Law No. 2 of

2010 regarding the Amendment to Law Number 47

of 2009 on the FY 2010 Indonesian Budget in Article

14 A, which sets out that the ministerial ceilings for

fiscal year 2010 are to be deducted and reduced as

follows:

a. The Ministry of Transportation amounting to

Rp11,150,862,000 and

b. The Ministry of Manpower and Transmigration

amounting to Rp916,100,000

The difference of the deduction amount in

the SE-82/MK.02/2010 and in Law No. 2 of 2010 is

due to the Work Units in the Ministry of Cooperatives

and SMEs which received fiscal stimulus funds in FY

026

Ministry of Manpower and Transmigration

300,000,000 0 300,000,000 256,508,366 43,491,634 916,100

032

Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

100,000,000 0 100,000,000 96,825,119 3,174,881 0

033 Ministry of Public Works 6,601,200,000 86,386,334 6,514,813,666 6,449,391,996 65,421,670 0

044

State Ministry for Cooperatives & SMEs

100,000,000 0 100,000,000 93,644,356 6,355,644 1,000,000

090 Ministry of Trade 335,000,000 173,000 334,827,000 324,280,428 10,546,572 0

091State Ministry for People’s Housing

400,000,000 0 400,000,000 398,040,383 1,959,617 0

Total 10,945,000,000 137,423,281 10,807,576,719 10,600,123,336 207,453,383 13,066,962



pada TA 2010 tidak lagi mendapatkan alokasi dana

dekonsentrasi/pembantuan sehingga pemotongan/

pengurangan dana sebesar Rp1.000.000.000,- tidak

dapat dilakukan. Disamping itu terjadi pergeseran

alokasi anggaran stimulus fiskal pada Kementerian

Pertanian sebesar Rp390.000.000.000,- untuk subsidi

pupuk.

BEBERAPA PERMASALAHAN

Meski sudah direncanakan dengan matang dengan

kriteria yang jelas dan terukur, namun pada prakteknya,

pelaksanaan program stimulus fiskal masih mengalami

hambatan dan kendala baik dari sisi perencanaan,

penganggaran maupun pelaksanaannya. Beberapa

permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah

dengan DPR

Hal ini terjadi dalam perumusan kegiatan

yang dapat dibiayai dengan stimulus fiskal

maupun dalam menentukan lokasi pelaksanaan

kegiatan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pada

beberapa K/L mengalami kendala karena belum

mendapatkan persetujuan DPR.

2. Usulan proyek/kegiatan yang belum memenuhi

kriteria yang disyaratkan

Meski kriteria stimulus fiskal sudah ditentukan

secara terukur, tetapi masih ada kegiatan

yang ternyata belum memenuhi kriteria yang

disyaratkan untuk dilaksanakan melalui stimulus

fiskal 2009, baik kriteria umum maupun kriteria

khusus. Hal ini tentu saja menjadi hambatan

dalam pelaksanaannya sehingga mempengaruhi

2010 and were no longer receiving deconcentration/

seconding fund allocations, so the fund deduction/

reduction amounting to Rp1,000,000,000 could not

be made. In addition to this, there was a fiscal stimulus

budget allocation shift in the Ministry of Agriculture

amounting to Rp390,000,000,000 for the fertilizer

subsidy.

SOME PROBLEMS

Though it has been planned thoroughly with clear

and measured performance, still in practice the

implementation of the fiscal stimulus program still

experienced some restrictions and constraints, from

the planning, budgeting and implementation aspects.

Some problems faced were, among other things:

1. Existence of different views between the

Government and the House of Representatives

This occurs in formulation of activities that can

be financed by fiscal stimulus and in determining

the activity implementation location. As a result,

activity implementation in some K/Ls experienced

constraints because of not having obtained the

approval of the House of Representatives.

2. Project/activity proposals that have not met the

required criteria

Although the fiscal stimulus criteria have been

determined on a measured basis, there are still

some activities that in fact have not met the

required criteria for implementation through the

2009 fiscal stimulus, for both general and specific

criteria. This certainly becomes a restriction in its

implementation, affecting budget absorption



realisasi penyerapan anggaran di lapangan.

3. Adanya perubahan lokasi dan alokasi dana

stimulus fiskal

Beberapa lokasi kegiatan yang semula sudah

disepakati dan dicantumkan dalam kesimpulan

rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR

pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan

karena kendala teknis di lapangan, sehingga

pemerintah harus mengusulkan kembali lokasi

kegiatan untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan juga

akan tertunda dan menjadi hambatan dalam

pelaksanaannya.

4. Masih adanya K/L yang tidak sepenuhnya

melaksanakan kegiatan

Selain karena belum memenuhi kriteria yang

sudah ditentukan, beberapa proyek tertunda

karena kekhawatiran serta kehati-hatian para

pelaksana kegiatan di lapangan agar tidak

terganjal masalah hukum di kemudian hari.

Disamping itu, proses penetapan surat edaran

menteri keuangan tentang pemotongan anggaran

bagi K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan

kegiatan stimulus fiskal juga tidak berlangsung tanpa

hambatan. Masalah utama yang dihadapi adalah

proses rekonsiliasi data realisasi anggaran antara

DJA, DJPB dan data yang bersumber dari K/L cukup

menyita waktu. Data yang akurat dibutuhkan dalam

mengambil kesimpulan yang relevan agar tidak

menimbulkan komplain dari K/L di kemudian hari.

realization in the field.

3. The existence of changes of locations and

allocation of fiscal stimulus funds

In the end, some activity locations that formerly

have been agreed and listed in the conclusion of

the working meeting between the Government

and the House of Representatives could not be

implemented due to technical constraints in the

field, so that the government must repropose the

activities location for the approval of the House

of Representatives. Thus, activity implementation

will also be delayed and become restriction in its

implementation.

4. There are still K/Ls that do not fully perform the

activities

Besides not yet meeting the determined

criteria, some projects are delayed due to the

apprehension and carefulness of the activity

implementers in the field, to avoid from being

stuck with legal problems in the future.

In addition to this, the stipulation process of the circular

of the Minister of finance on the deduction of budget

for K/Ls which did not fully perform fiscal stimulus

activities did not also take place without restrictions.

The main problem faced was that the reconciliation

process of budget realization data among the DJA,

the Directorate General of Treasury (DJPB) and

data sourced from the K/Ls was considerably time-

consuming. Accurate data are required in making

relevant conclusions in order not to cause complaints

from the K/Ls in the future.



KESIMPULAN

Program Stimulus Fiskal yang diterapkan

pemerintah di tahun 2009 telah menjadi bantalan yang

kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi guncangan

krisis ekonomi dunia yang telah terjadi. Program ini

berhasil dijalankan dengan baik oleh pemerintah

dengan dukungan DPR dan masyarakat pada

umumnya. Hal ini tidak terlepas dari ketatnya kriteria

yang digunakan dalam penentuan kegiatan stimulus

fiskal serta penerapan reward and punishment dalam

pelaksanaan stimulus fiskal tersebut.

Reward dan punishment merupakan suatu

cara dalam memotivasi Kementerian/Lembaga

dalam meningkatkan prestasi atau kinerjanya. Kedua

pendekatan ini cukup lama dikenal dalam dunia

kerja maupun dunia pendidikan. Reward merupakan

ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan.

Dalam konsep manajemen, reward menjadi salah

satu alat untuk meningkatkan motivasi. Reward

dalam penganggaran bertujuan agar Kementerian/

Lembaga menjadi lebih giat dalam memperbaiki

atau meningkatkan prestasi yang telah dicapainya.

Sementara punishment diartikan sebagai hukuman

atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk

reinforcement yang positif, maka punishment sebagai

bentuk reinforcement yang negatif. Punishment

dalam penganggaran yang diberikan secara tepat dan

bijak bisa menjadi alat motivasi pada Kementerian/

Lembaga untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Metode ini sebenarnya bersifat pedagogies, yaitu

untuk memperbaiki/merubah mindset maupun

perilaku dalam implementasi penganggaran menuju

CONCLUSIONS

The fiscal stimulus program that was

implemented by the Government in 2009 has served

a basis of study for Indonesia in facing the world

economic crisis that occurred. This program has been

successfully implemented by the Government with

support of the House of Representatives and the

Public. This cannot be separated from the tight criteria

used in determining the fiscal stimulus activities and

the application of the reward and punishment system

in the implementation of the fiscal stimulus.

The reward and punishment system is one

method in motivating the Ministries/Agencies in

improving their achievements or performance. These

two approaches have been known for a sufficiently

long time in the employment world and the education

world. A Reward is an incentive, prize, award or return.

In the management concept, a reward becomes one

of tools to improve motivation. A Reward in budgeting

is aimed so that the Ministries/Agencies become more

intense in repairing or improving their achievements. A

punishment means a penalty or sanction. If a reward is

a form of positive reinforcement, then a punishment is

as a form of negative reinforcement. A Punishment in

budgeting that is given properly and wisely can serve

as a motivational tool for the Ministries/Agencies to

improve their performance. This method is actually

pedagogic in nature, namely to repair/change the

mindset and behaviour in budgeting implementation

to be better, disciplined, efficient, effective, healthy

and accountable.



kearah yang lebih baik, disiplin, efisien, efektif, sehat

dan penuh tanggungjawab.

Program stimulus fiskal dilakukan melalui

reward and punishment diharapkan dapat

meningkatkan motivasi pada kementerian/lembaga

untuk dapat selalu meningkatkan kinerja yang

telah dicapainya. Sehingga terbangun motivasi

kementerian/lembaga untuk merencanakan dan

menggunakan anggaran secara tepat guna, tepat

sasaran sesuai kaidah penganggaran yang berlaku.

Pencapaian target sasaran atas penggunaan anggaran

secara efisien dan efektif akan berdampak pada

reward terhadap Kementerian/Lembaga. Namun,

sebaliknya apabila kementerian/lembaga tidak dapat

menggunakan anggaran secara maksimal, efektif

dan efisien dalam rangka pencapaian target sasaran

yang telah ditetapkan maka terhadap Kementerian/

Lembaga tersebut akan terkena punishment yang

diantaranya berupa pemotongan/pengurangan pagu

anggaran.

Pelaksanaan reward and punishment

pada program stimulus fiskal, dari sisi jumlah dana

pemotongan sebagai wujud punishment hanya

sekitar 0,1% dari pagu yang ada sehingga secara

keseluruhan pemanfaatan anggaran telah mendekati

pada target sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

demikian dalam konteks penganggaran stimulus

fiskal, reward and punishment tersebut telah

dapat menjadi alat untuk membangun motivasi

Kementerian/Lembaga agar lebih meningkatkan

kinerja dan tanggungjawabnya dalam pemanfaatan

anggaran.

The fiscal stimulus program implemented

through the reward and punishment system is

expected to be able to improve motivation in the

ministries/agencies, so that they always improve

on their performance. Thus, motivation for the

ministries/agencies will be built into the plan and

they will use the budget in a proper and targeted

basis, in accordance with the prevailing budgeting

principles. The achievement of targeted goal of using

the budget efficiently and effectively will affect the

rewards for the Ministries/Agencies. However, on the

contrary, if a ministry/agency cannot use the budget

maximally, effectively and efficiently in the framework

of achieving the determined targets, then the relevant

Ministry/Agency will have a punishment imposed that

takes the form of, among other things, budget ceiling

deductions/reductions.

Implementation of the reward and

punishment system in fiscal stimulus program, from

the deduction fund amount standpoint as a realization

of punishment, was only around 0.1% of the existing

ceiling. Thus, as a whole, the budget utilization has

approached the determined targets. Therefore, in the

context of fiscal stimulus budgeting, the reward and

punishment system has been able to become a tool

to build motivation of the Ministries/Agencies in order

to improve their performance and responsibilities

regarding budget utilization.



PENDAHULUANDalam rangka mengoptimalkan efektifitas

pelaksanaan pembangunan daerah, maka

penyelenggaraan pembangunan daerah harus benar-

benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas

daerah. Untuk itulah kebijakan otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal adalah pilihan yang paling

tepat, karena telah menempatkan motor penggerak

pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang

paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah

daerah.

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam

pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

memungut pajak (taxing power). Kebijakan pemberian

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

memungut pajak daerah masih sangat terbatas, hal

tersebut tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal, khususnya

bagi kabupaten/kota. Secara nominal, pada tahun

2008 dan 2009 jumlah keseluruhan PAD untuk

INTRODUCTIONIn order to maximize the effectiveness of regional

development implementation, regional development

management must be in conformity with the

aspirations, needs and priorities of the regions. For

that purpose, regional autonomy and the fiscal

decentralization policy is the most appropriate choice,

because these place the driving motor of development

at the government level which is nearest to the

community, namely local governments.

One of the main instruments used in the implementation

of fiscal decentralization is the granting of authority to

the local governments to impose taxes (taxing power).

The policy of granting authority to local governments

to impose regional taxes is still very limited. This is

reflected from the contribution of Regional-Originated

Revenues (PAD) to the Regional Government Budget

(APBD) not being optimal, particularly for regencies/

cities. Nominally, in 2008 and 2009, the total PAD

for provinces/regencies/cities were, respectively, Rp54

trillion (15.6 percent of total APBD Revenues) and

PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN MENJADI PAJAK KABUPATEN/KOTA

THE DIVERSION OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) AND DUTIES ON LAND AND BUILDING TRANSFERS

(BPHBT) TO BECOME REGENCY/CITY TAXES


provinsi/kabupaten/kota masing-masing sebesar

Rp54 triliun (15,6 persen dari total Pendapatan APBD)

dan Rp62,6 triliun (16,5 persen dari total Pendapatan

APBD). Dalam rangka penguatan taxing power

daerah, pada tanggal 18 Agustus 2009 Pemerintah

bersama-sama DPR RI telah mengundangkan UU

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

lebih dikenal dengan singkatan UU PDRD, yaitu UU

Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor

18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 34 Tahun 2000.

Penyempurnaan UU PDRD tersebut menjadi

momentum penting pemberian otonomi yang seluas-

luasnya dalam bidang ekonomi dan fiskal. Pengesahan

UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang

desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan

kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan

kembali hubungan perimbangan keuangan antara

Pusat dan Daerah. Selama ini hubungan perimbangan

keuangan antara Pusat dan Daerah dirasakan kurang

memenuhi rasa keadilan suatu daerah, terlebih pada

daerah-daerah penghasil yang mempunyai potensi

sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, hal ini

dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-

sumber pendapatannya secara optimal sesuai dengan

potensi tiap-tiap daerah.

Pada hakikatnya, penerapan UU PDRD mempunyai

beberapa tujuan, antara lain: pertama, memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah

dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan

semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam

Rp62.6 trillion (16.5 percent of total APBD Revenues).

In the framework of strengthening regional taxing

power, on the 18th of August 2009 the Government,

together with the House of Representatives, has

promulgated the Law of Regional Tax and Regional

Retribution, better known as the Law of PDRD, namely

Law Number 28 Of 2009 in lieu of Law Number 18 Of

1997 as Amended by Law Number 34 of 2000.

The rectification of the Law of PDRD has become

an important momentum for granting maximum

autonomy in the economic and fiscal sectors. The

ratification of this PDRD Law is very strategic and

fundamental for the fiscal decentralization sector, as

there has been a considerably fundamental change of

policy in the rearrangement of the financial sharing

relationship between the Central and Regional

Governments. So far, the financial sharing relationship

between the Central and Regional Governments

was perceived as not meeting the feeling of equity

among regions, especially for productive regions that

have abundant natural resource potential. In addition

to this, the intention is that the regions will able to

optimally take advantage of their income sources,

according to their respective potential.

Essentially, the application of the Law of PDRD has

several objectives, including: first, to give more

authority to regions in taxation and retribution, in

a line with the increasingly greater responsibility of

regions to implement government administration and

PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK KABUPATEN/KOTATHE DIVERSION OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) AND DUTIES ON LAND AND BUILDING TRANSFERS (BPHBT) TO BECOME REGENCY/CITY TAXES


penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat; kedua, meningkatkan akuntabilitas daerah

dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan

pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi

daerah; serta ketiga, memberikan kepastian bagi

dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah

dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu perubahan yang mendasar yang terdapat

dalam UU PDRD tersebut adalah dialihkannya 2 jenis

pajak pusat menjadi pajak baru bagi kabupaten/

kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Pasal 182 UU

Nomor 28 Tahun 2009, pengalihan BPHTB menjadi

pajak kabupaten/kota dilakukan mulai 1 Januari

2011, sementara PBB-P2 efektif diberlakukan mulai 1

Januari 2014.

LANDASAN TEORITIS PENGALIHAN PBB DAN BPHTB MENJADI PAJAK DAERAHBerdasarkan pengalaman internasional, kebanyakan

negara maju melimpahkan urusan pajak properti (jika

di Indonesia pajak properti tersebut adalah seperti PBB

dan BPHTB), kepada pemerintah daerah.

Alasan yang paling umum, kenapa PBB dan BPHTB

berubah menjadi pajak daerah adalah karena (i)

manfaat dari pengeluaran-pengeluaran yang didanai

oleh pajak yang mereka bayar di dalam suatu kerangka

kerja akuntabilitas dan transparansi, (ii) ditinjau dari

kriteria pajak daerah, yaitu dari kesesuaian, keadilan

services to the community; second, to improve the

accountability of the regions in service rendition and

government administration, while at the same time to

strengthen regional autonomy; and third, to provide

certainty to the businesses on the types of regional

levies, while at the same time strengthen the legal

basis for the imposition of regional taxes and regional

retribution.

One of the fundamental changes in the Law of PDRD is

the diverting of 2 types of central tax to new taxes for

the regencies/cities, namely the Land and Building Tax

of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) and the Duties on

Land and Building Transfers (BPHTB). Based on Article

182 of Law Number 28 of 2009, the diverting of the

BPHTB to become regency/city taxes will commence

on the 1st of January 2011, while the PBB-P2 will come

into effect as of the 1st of January, 2014.

THE THEORETICAL BASIS OF THE DIVERSION OF PBB AND BPHTB TO BECOME REGIONAL TAXESBased on international experiences, most of the

developed counties delegate property tax affairs to

the local governments (in Indonesia, the property tax

is equivalent to PBB and BPHTB).

The most common reasons for why the PBB and BPHTB

were changed to become regional taxes are, because:

(i) the benefits of expenses financed by taxes they pay

in the framework of accountability and transparency,

(ii) as viewed from regional tax criteria, namely from

properness, equity and compatibility, as regional



dan kecocokan, sebagai pajak daerah (obyek pajak

tidak berpindah-pindah), (iii) ditinjau dari aspek

tujuannya, yaitu untuk meningkatkan sumber

penerimaan daerah. Namun demikian, di negara-

negara, dimana Pemerintahan Daerah dan PBB

daerah memegang peranan penting, tidak semua

PBB dipungut oleh Pemerintah Daerah. Di beberapa

negara, seperti Latvia dan Chili, PBB lebih banyak

menjadi pajak Pusat daripada pajak Daerah1.

Selanjutnya, KJ Davey mengatakan bahwa:

Pajak atas harta tetap, akan lebih tepat kalau

pengenaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal

ini karena: (1) sifat objek yang dikenakan pajak sangat

jelas lokasinya, (2) pajak tersebut melekat pada suatu

bidang tanah atau bangunan yang tidak disangkal lagi

merupakan bagian dari daerah tersebut. Berkaitan

dengan itu, pemberian sumber-sumber pendapatan

tertentu kepada pemerintah daerah mempunyai dua

keuntungan potensial. Pertama, baik bagi otonomi

daerah karena alokasi pendapatan tidak diarahkan

sesuai dengan pola-pola pengeluaran, sehingga

pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk

menentukan penggunaan hasil pendapatan tersebut.

Pemerintah daerah mempunyai kebebasan sepenuhnya

untuk mengatur mengenai pertanggungjawaban,

tarif dan kriteria pengenaan di lapangan pajak yang

diberikan, sehingga benar-benar tercapai keleluasaan

untuk memilih tingkat-tingkat perpajakan dan

pembelanjaan yang dikehendaki. Kedua, pendapatan

1 ”Strategi dan Peta Riwayat Pelimpahan Wewenang Pajak Bumi dan Bangunan”,

seri Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Januari 2010.

tax (immovable tax objects), (iii) as viewed from its

objective aspect, namely to increase regional revenue

sources. However, in countries where the Regional

Governments and Regional PBB play important roles,

not all of PBB are collected by the local government.

In some countries, such as Latvia and Chili, the PBB

become central Tax more than regional Tax1.

Further, KJ Davey points out that:

Tax on immovable properties, will be more proper if

imposed by the local government. This is due to: (1)

characteristic of the object on which tax is imposed is

very clear in its location, (2) the tax attaches to a plot of

land or building that is inevitably a part of the region.

In that relation, the granting of certain income sources

to the local government has two potential benefits.

First, it is good for regional autonomy because the

revenue allocation is not directed according to the

expense patterns, so the local government has

freedom to determine the use of the income proceeds.

The local government has full freedom to control the

responsibility, rate and criteria of imposition in the tax

field given, so that the freedom to choose taxation

rates and expenditures as desired is really achieved.

Second, this revenue enables the local government to

optimize the collection of its revenues, so that it is able

to contribute fully to the national tax effort. In any

case, in the event of any failure of local governments

1 “Strategi dan Peta Riwayat Pelimpahan Wewenang Pajak

Bumi dan Bangunan”, seri Desentralisasi Fiskal di Indonesia,

January 2010.



tersebut memungkinkan pemerintah daerah

mengoptimalkan pemungutan pendapatannya,

sehingga dapat memberikan sumbangan sepenuhnya

terhadap upaya perpajakan nasional (national tax

effort). Minimal, jika terjadi kegagalan pemerintah

daerah dalam menggali lapangan pajak sebagaimana

mestinya, maka tidak akan memberikan beban

tambahan terhadap anggaran Negara2.

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro juga

menegaskan bahwa tanah dan bangunan layak

dikelola sendiri oleh setiap daerah. Atas dasar

itu, daerah layak menerima hasil pungutan yang

berbasiskan tanah dan bangunan, yakni PBB dan

BPHTB. Pengalihan hasil pungutan PBB dan BPHTB

dibutuhkan oleh daerah untuk membiayai program-

program yang dapat memberikan stimulus pada

pengembangan investasi di wilayahnya3.

KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB DAN BPHTB MENJADI PAJAK KABUPATEN/KOTAKebijakan pengalihan PBB dan BPHTB di Indonesia

ditandai dengan terbitnya UU Nomor 28 tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pada tanggal 18 Agustus 2009. Menurut Pasal 182

UU Nomor 28 tahun 2009 terdapat 2 jenis pajak

pusat yang akan dialihkan menjadi pajak baru bagi

kabupaten/kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

2 KJ Davey, “Pembiayaan Pemerintahan Daerah”, UI-Press,

1988, hal. 82 dan 258.

3 Bambang Brodjonegoro, “BPHTB Jadi Penerimaan Daerah “,

Harian Kompas, tanggal 15 Desember 2008.

to explore the tax field properly, there will not be

any additional burden on the Central goverment

Budget2.

Meanwhile, Bambang Brodjonegoro also points out

that it is reasonable for lands and buildings to be

managed on their own by each region. On this basis,

the regions deserve the proceeds of land and building-

based levies, namely PBB and BPHTB. The diversion

of proceeds of PBB and BPHTB imposition is needed

by the regions to finance programs that are able to

stimulate the investment development in their areas3.

POLICY OF PBB AND BPHTB DIVERSION TO BECOME REGENCY/CITY TAXES PBB and BPHTB diversion policy in Indonesia was

marked by the issuance of Law Number 28 of 2009

regarding Regional Tax and Regional Retribution on

the 18th of August, 2009. According to Article 182 of

Law Number 28 of 2009, there are 2 types of central

tax to be diverted into new taxes to the regencies/

cities, namely, the Land and Building Tax of Rural and

2 KJ Davey, “Pembiayaan Pemerintah Daerah”, UI-Press,

1988, pp 82 and 258.

3 Bambang Brodjonegoro, “BPHTB Jadi Penerimaan Daerah “,

Kompas daily newspaper, 15 December, 2008.



Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan

BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota dilakukan

mulai 1 Januari 2011, sementara PBB Pedesaan dan

Perkotaan efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014.

Kebijakan pengalihan PBB dan BPHTB ke dalam

pajak daerah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh

pertimbangan bahwa kedua jenis pajak tersebut lebih

tepat sebagai pajak daerah, serta pengalihan tersebut

juga netral terhadap fiskal (neutral fiscal) nasional,

sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 1.

Di samping itu, sifat dari objek pajak PBB-P2 dan BPHTB

tersebut tidak mobile, bersifat lokal, dan sebagian

besar hasilnya telah diserahkan kepada daerah,

bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan hasilnya

sudah diserahkan kepada daerah, sebagaimana yang

tercermin pada Bagan 2 dan Bagan 3. Berdasarkan

Urban Sectors (PBB-P2) and the Duties on Land and

Building Transfers (BPHTB). The diverting of BPHTB to

become a regency/city tax will be conducted as of the

1st of January 2011, while Rural and Urban PBB shall

become effective as of the 1st of January, 2014. The

PBB and BPHTB diversion into regional tax policy is

principally backed by the consideration that these two

types of tax are more proper to be regional taxes, and

such a diverting is also fiscally neutral at the national

level, as can be seen in Chart 1.

In addition to this, these PBB-P2 and BPHTB tax

objects are immobile, local in nature, and most of

their proceeds have been delivered to the regions, and

it can even be said that nearly all of its proceeds have

been delivered to the regions, as reflected in Chart

2 and Chart 3. Based on the provisions in Article 12


CHART I : PBB and BPH + B Diversion

Central Goverment

BPHTB BPHTB

PBB Sector :ØRuralØUrbanØFarmØForestryØMining

Bacground :w Characteristics of PBB-P2 Quality as Regional Tax - Immobile - The tax benefit-link local accountability - Best practice in many countries

PBB of Rural and Urban Sectors (PBB-P2)

Regencies/Cities

Start 1st January 2014

Start 1st January 2011


ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33

Tahun 2004 serta Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55

Tahun 2005, bagian daerah atas PBB sebesar 10 persen

untuk pemerintah pusat, dan selebihnya sebesar 90

persen untuk daerah, dengan rincian sebesar 16,2

persen untuk provinsi, 64,8 persen untuk kabupaten/

kota, serta 9 persen untuk biaya pemungutan yang

dibagi untuk daerah. Adapun bagian yang 10 persen

untuk Pusat, sebenarnya dikembalikan secara merata

ke seluruh kabupaten/kota sebesar 6,5 persen,

sedangkan sisanya sebesar 3,5 persen untuk insentif

daerah yang menyetor PBB yang melebihi target.

Demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat

(4) dan (5) UU Nomor 33 Tahun 2004 serta Pasal 7

PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah atas BPHTB

ditetapkan sekitar 80 persen dari BPHTB adalah milik

daerah, dengan rincian 16 persen untuk provinsi dan

64 persen untuk kabupaten/kota, sedangkan sisanya

Paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 33 Of 2004

and Articles 5 and Article 6 of Government Regulation

(PP) Number 55 of 2005, PBB sharing is divided as

follows: 10 percent for the central government, with

the remaining 90 percent for the regions, which is

broken down into 16.2 percent for provinces, 64.8

percent for regencies/cities, and 9 percent for a shared

collection for regions. As to the 10 percent sharing for

the Central Government, this is in fact returned to all

regencies/cities at a rate of 6.5 percent, whereas the

remaining 3.5 percent is for incentives to regions that

pay PBB exceeding the target.

Similarly, based on the provisions in Article 12

Paragraphs (4) and (5) of Law Number 33 of 2004

and Article 7 of PP Number 55 of 2005, the share

of BPHTB for regions is stipulated as follows: around

80 percent of the BPHTB belongs to regions, which

is broken down into 16 percent for provinces and 64


CHART 2 : REVENUE - SHARING OF PBB

PBB PBB

CentralGoverment

10% CentralGoverment

20%

Equally Shared to Regencies/Cities 6,5 %

Equally Shared to Regencies/

Cities

Regencies/Cities

Provinces16,2 % Provinces

Regencies/Cities Incen-tives 6,5 %

Regencies/Cities 64,8 %

Tax Fee64,8 %

RegionalGoverment

90%

RegionalGoverment

80%

Law Number 33 of 2004 regarding Revenue Sharing between the Central Govermment and Regional Goverment

Goverment Regulation Number 55 of 2005 regarding Shared Funds

Law Number 33 of 2004 regarding Revenue Sharing between the Central Govermment and Regional Goverment

Goverment Regulation Number 55 of 2005 regarding Shared Funds

CHART 3 : REVENUE - SHARING OF BPHTB


sebesar 20 persen yang disetor ke pusat akan disebar

kembali secara merata ke seluruh kabupaten/kota.

IMPLIKASI PENGALIHAN PBB DAN BPHTB MENJADI PAJAK KABUPATEN/KOTAPBB dan BPHTB disalurkan melalui APBN sebagai

dana bagi hasil (DBH) kepada pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota guna membantu mengatasi

ketidakseimbangan vertikal (vertical fiscal imbalance).

Penyaluran DBH tersebut diatur dalam UU Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Hingga tahun 2010, PBB dan BPHTB masih merupakan

pajak Pusat yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. PBB dibagi

menjadi lima sektor, yaitu sektor perkotaan, sektor

perdesaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan,

dan sektor pertambangan. Dari kelima jenis PBB

tersebut, PBB yang akan dialihkan menjadi pajak

kabupaten/kota meliputi PBB sektor perkotaan dan

sektor perdesaan (PBB-P2).

Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pajak pusat menjadi

pajak kabupaten/kota pada dasarnya bersifat netral

terhadap fiskal (neutral fiscal) nasional sebagaimana

yang ditunjukkan dari hasil simulasi terhadap data

APBN-P 2010 pada Tabel 1.

Di samping itu, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

menjadi pajak kabupaten/kota juga berimplikasi

mengurangi ketimpangan keuangan secara vertikal.

percent for regencies/cities, whereas the remaining 20

percent that is paid to the central government will be

returned to all of the regencies/cities.

IMPLICATION OF PBB AND BPHTB DIVERSION TO BECOME REGENCY/CITY TAXESPBB and BPHTB are distributed through the

Indonesian Budget as revenue sharing fund (DBH) to

the province and regency/city governments, in order

to assist in overcoming any vertical fiscal imbalance.

DBH distribution is regulated by Law Number 33 of

2004 regarding Revenue Sharing between the Central

Government and Regional Governments as well as PP

Number 55 of 2005 regarding Shared Funds.

Until 2010, PBB and BPHTB still constitute central taxes

which are managed by the Directorate General of Tax

of the Finance Ministry. PBB is divided into five sectors,

namely the urban sector, rural sector, plantation

sector, forestry sector, and mining sector. Of these five

types of PBB, the ones that will be diverted to become

regency/city taxes are through the PBB of the urban

sector and rural sector (PBB-P2).

Diversion of PBB-P2 and BPHTB from central tax to

become regency/city tax is principally fiscally neutral

in nature at the national level, as indicated from the

result of a simulation on the 2010 Indonesian Revised

Budget data in Table 1.

In addition to this, PBB-P2 and BPHTB diversion

to become regency/city tax also has an effect on

reducing vertical fiscal imbalances. From the result of



Dari hasil simulasi terhadap data APBN-P 2010 seperti

yang ditunjukkan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Bagan

4, maka implikasi dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

menjadi pajak kabupaten/kota terhadap keuangan

secara vertikal adalah:

(a) APBN menjadi berkurang, karena keseluruhan

dari PBB-P2 dan BPHTB diserahkan kepada

the simulation on 2010 Indonesian Revised Budget

data, as shown in Table 2, Table 3 and Chart 4, the

implications of the PBB-P2 and BPHTB diversion to

become regency/city tax on fiscal vertically are:

(a) The Indonesian Budget decreases, because all of

the PBB-P2 and BPHTB are delivered entirely to

the regencies/cities;


CHART 4 :Implication of PBB-P2 and BPHTB Diversion on

Public Finance

The IndoneisanBudget = (-)

Revenues1. PBB-P2=02. BPHTB=0

1. Provincial Government Sharing of PBB-P2=16,2%2. Provincial Government Sharing of BPHTB=16%

The Regency/City Government Budget=(+)

Transfer of region1. Revenues Sharing of PBB-P2=02. BPHTB=0

DJP Share from PBB-P2tax fee=0

TheProvincial

GovernmentBudget = (-)


kabupaten/kota;

(b) APBD Provinsi menjadi berkurang, karena 16,2

persen dari PBB-P2 dan 16 persen dari BPHTB

yang merupakan bagian provinsi diserahkan

kepada kabupaten/kota;

(c) APBD kabupaten/kota menjadi naik, karena PBB-

P2 dan BPHTB seluruhnya dialihkan menjadi pajak

kabupaten/kota.

Dampak lainnya dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

adalah akan memberi keuntungan kepada daerah-

daerah yang relatif kaya. Hal ini karena daerah-

daerah yang relatif kaya pada umumnya memiliki

perkembangan ekonomi yang cukup pesat, sehingga

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

penerimaan daerah-daerah kaya tersebut. Sementara,

daerah-daerah yang relatif miskin akan kehilangan

sebagian pendapatannya, karena tidak lagi memiliki

akses ke dana bagi hasil PBB-P2 dan BPHTB, yang

pada umumnya mencapai ó,5 persen dari PBB-P2

dan 20 persen dari BPHTB. Dengan demikian, secara

horizontal, akan menciptakan terjadinya ketimpangan

keuangan antara pemerintah daerah yang relatif kaya

dengan pemerintah daerah yang relatif miskin.

Implikasi lain dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

adalah beberapa UU dan peraturan yang terkait

dengan PBB dan BPHTB perlu disempurnakan dan

direvisi, antara lain meliputi:

1. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan;

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

(b) The Provincial Government Budgets decrease,

because 16.2 percent of the PBB-P2 and 16

percent of the BPHTB that are the share of the

province are delivered to regencies/cities;

(c) The Regency/ City Government Budgets increase,

because the PBB-P2 and the BPHTB are all diverted

to become regency/city taxes.

Another effect of the PBB-P2 and BPHTB diverting

is it will give benefits to relatively rich regions. This

is because relatively rich regions generally have

sufficiently rapid economic development, which will

provide sufficiently large contributions to the revenues

of these rich regions. Meanwhile, the relatively poor

regions will lose part of their revenues, due to not

having more access to the PBB-P2 and BPHTB revenue

sharing fund, which in general reaches ó.5 percent

of the PBB-P2 and 20 percent of the BPHTB. Thus,

horizontally, this will create a fiscal imbalance between

the relatively rich local governments and the relatively

poor local governments.

Another implication of the PBB-P2 and BPHTB diversion

is that some Laws and regulation related to PBB and

BPHTB need to be rectified and revised, including:

1. Law Number 12 of 1994 regarding the

Amendment to Law Number 12 of 1985 on Land

and Building Tax;

2. Law Number 32 of 2004 regarding Regional

Government;



3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

4. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan; serta

5. UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

SIMPULAN• KebijakanpengalihanPBB-P2danBPHTBmenjadi

pajak daerah ditandai dengan terbitnya UU

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah pada tanggal 18 Agustus

2009. Berdasarkan UU dimaksud, pengalihan

BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota dilakukan

mulai 1 Januari 2011, sementara PBB-P2 efektif

diberlakukan mulai 1 Januari 2014.

• LatarbelakangkebijakanpengalihanPBB-P2dan

BPHTB adalah: (a) kedua jenis pajak tersebut lebih

tepat sebagai pajak daerah karena pengalihan

PBB-P2 dan BPHTB bersifat netral terhadap

fiskal (neutral fiscal) nasional; (b) sifat dari objek

pajak keduanya tidak mobile dan bersifat lokal;

dan (c) sebagian besar hasilnya telah diserahkan

kepada daerah, bahkan boleh dikatakan hampir

keseluruhan hasilnya sudah diserahkan kepada

daerah.

• Implikasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB: (a)

bersifat netral terhadap fiskal (neutral fiscal)

nasional; (b) secara vertikal, akan mengurangi

3. Law Number 33 of 2004 regarding Revenue

Sharing between the Central Government and

Regional Governments;

4. PP Number 55 of 2005 regarding Shared Funds;

and

5. Law Number 38 of 2007 regarding the Division

of Governance Affairs between the Government,

the Provincial Governments, and the District/

Municipal Governments.

CONCLUSIONS • ThedivertingofPBB-P2andBPHTB tobecome

regional tax policy was marked by the issuance of

Law Number 28 of 2009 regarding Regional Tax

and Regional Retribution on the 18th of August

2009. Based on that Law, BPHTB diversion to

become regency/city taxes shall be conducted

beginning of the 1st of January 2011, while the

PBB-P2 shall come into effect as of the 1st of

January 2014.

• BackgroundofthePBB-P2andBPHTBdiversion

policy consists of: (a) the two types of tax are

more properly regional taxes, because the PBB-P2

and BPHTB diversion is fiscally neutral in nature

at the national level; (b) these two tax objects are

immobile and local in nature; and (c) most of their

proceeds have been delivered to the regions, and

it can be said that nearly all of their proceeds have

been delivered to the regions.

• ImplicationsofPBB-P2andBPHTBdiversion: (a)

fiscally neutral in nature at the national level;

(b) vertically, it will reduce the fiscal imbalance



ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota; (c) memberi keuntungan

kepada daerah-daerah yang relatif kaya karena

memiliki perkembangan ekonomi yang cukup

pesat, sementara daerah-daerah yang relatif

miskin akan kehilangan sebagian pendapatannya

karena tidak lagi memiliki akses ke DBH PBB-P2,

yang pada umumnya mencapai ó,5 persen dari

PBB-P2 dan 20 persen dari BPHTB, sehingga

secara horizontal, akan menciptakan terjadinya

ketimpangan keuangan antara pemerintah

daerah yang relatif kaya dengan pemerintah

daerah yang relatif miskin (horizontal fiscal

imbalance); serta (d) ke depan, beberapa UU dan

peraturan yang terkait dengan PBB dan BPHTB

perlu disempurnakan dan direvisi.

• DengandialihkannyaPBB-P2danBPHTBmenjadi

pajak kabupaten/kota diharapkan pemerintah

kabupaten/kota dapat mengoptimalkan

pemungutan pendapatannya, dan

membelanjakannya untuk sebesar-besarnya bagi

kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

between the Central Government and the

Provincial Governments and District/Municipal

Governments; (c) giving benefits to relatively

rich regions because of their sufficiently rapid

economic development, while the relatively poor

regions will lose of a part of their revenues due

to not having more access to DBH PBB-P2, which

in general reaches ó.5 percent of the PBB-P2 and

20 percent of the BPHTB, which horizontally will

create a fiscal imbalance between the relatively

rich local governments and the relatively poor

local governments (horizontal fiscal imbalance);

and (d) in the future, some Laws and Regulations

related to PBB and BPHTB need to be rectified

and revised.

• Upon diverting the PBB-P2 and the BPHTB

to become regency/city taxes, expectably the

district/municipal governments will be able to

optimize their revenue collection, and to spend

them for the maximum interests and welfare of

their people.



PNBP yang berasal dari penerimaan sumber daya alam

(SDA) tetap menjadi primadona dalam APBN, terutama

yang bersumber dari pengelolaan minyak dan gas

bumi. UU No. 2 Tahun 2010 tentang perubahan APBN

TA 2010, menetapkan target PNBP SDA migas tahun

2010 sebesar Rp164,73 trilyun atau dua pertiga dari

total PNBP. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 31%

lebih dari capaian PNBP SDA migas TA 2009.

Berbeda dengan jenis PNBP yang lain, PNBP SDA

migas mempunyai karakteristik yang unik. Pertama,

sebagian PNBP SDA migas tidak langsung disetorkan

oleh wajib bayar ke Rekening Kas Umum Negara,

namun terlebih dulu disetorkan ke Rekening No.

600.000411 (Rekening Departemen Keuangan/Hasil

Minyak Perjanjian Karya Production Sharing) pada

Bank Indonesia. Hal ini berkaitan dengan earning

process pendapatan SDA migas yang terlebih

Non-Tax Revenues (PNBP) that originate from natural

resource revenues (SDA) are still the most important

part of the Indonesian Budget, particularly those

coming from oil and gas management. Law No. 2 of

2010 regarding the Amendment to the Indonesian

Budget for FY 2010 sets the target of 2010 Non-Tax

Revenues of Natural Resource Revenues from oil and

gas at Rp164.73 trillion or two-thirds of the total Non-

Tax Revenues. That number is an increase of 31%

compared to the achievement of Non-Tax Revenues

of Natural Resource Revenues from oil and gas in FY

2009.

Unlike other kinds of Non-Tax Revenues, the Non-Tax


gas has unique characteristics. First, part of Non-Tax


gas is not deposited directly by taxpayers to the General

Treasury Bank Account, but is first deposited to Bank

Account No. 600.000411 (the Ministry of Finance’s

Bank Account/Proceeds from Oil from Production

Sharing Work Agreements) in the Bank of Indonesia.

PERANAN REKENING MIGAS DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA

THE ROLES OF OIL AND GAS ACCOUNT IN THE OPTIMIZATION OF STATE REVENUES


dahulu memperhitungkan kewajiban pemerintah

dalam pengelolaan kegiatan hulu migas. Kedua,

sebagian PNBP SDA migas tidak berasal dari setoran

tunai melainkan dari pembayaran subsidi energi

yang disetorkan kembali ke kas negara sebagai

penyelesaian kewajiban Pertamina dalam kegiatan

hulu migas (offset).

Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.02/2009

tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi mengatur

bahwa Rekening No. 600.000411 merupakan

rekening dalam valuta USD untuk menampung

seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran

terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan negara

yang ditampung dalam rekening tersebut terdiri dari

: (i) PPh migas, (ii) bagian pemerintah dari sumber

daya alam berupa hasil penjualan minyak mentah,

hasil penjualan gas alam, dan overlifting Kontraktor

Kontrak Kerjasama (KKKS), dan (iii) penerimaan

lainnya terkait kegiatan hulu migas antara lain berupa

bonus-bonus dan transfer material.

PPh migas merupakan pendapatan perpajakan yang

dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, namun

dilaporkan sebagai pendapatan Direktorat Jenderal

Pajak. PPh tersebut merupakan PPh minyak bumi dan

gas alam yang disetor KKKS sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Bagian pemerintah dari sumber

This relates to the earning process of Natural Resource

Revenues from oil and gas revenues which first take

into account the government’s obligations in Oil and

Gas upstream activity management. Second, part of

the Non-Tax Revenues of Natural Resource Revenues

from oil and gas does not originate from cash deposits,

but from energy subsidy payments that are deposited

back to the Treasury as the settlement of Pertamina’s

obligations in Oil and Gas upstream activity (offset).

Regulation of the Minister of Finance No. 113/

PMK.02/2009 regarding the Oil and Natural Gas

Account provides that Bank Account No. 600.000411

is a bank account denominated in USD currency for the

purpose of accommodating all revenues and payment

expenses related to oil and gas upstream business

activities. The revenues which are accommodated in

that bank account consist of: (i) Income tax (PPh) on

oil and gas, (ii) the government’s portion of natural

resources in the form of proceeds from the sale of

crude oils, proceeds from the sale of natural gas,

and overlifting of Cooperation Contract Contractor

(KKKS), and (iii) other revenues related to oil and

gas upstream activities, such as those in the form of

bonuses and material transfers.

PPh on oil and gas is tax revenue which is managed

by the Directorate General of Budget, but reported

as revenue of the Directorate General of Tax. Such a

PPh is PPh on natural oil and natural gas that is paid

by the KKKS in accordance with the provisions of

law. The government portion of the natural resources

PERANAN REKENING MIGAS DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA | THE ROLES OF OIL AND GAS ACCOUNT IN THE OPTIMIZATION OF STATE REVENUES


daya alam dikelompokkan ke dalam pendapatan PNBP

SDA, masing-masing dengan kode akun 421111

(minyak bumi) dan 421211 (gas bumi). Kedua jenis

pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah dalam

rangka desentralisasi fiskal. Sedangkan penerimaan

lainnya kegiatan hulu migas merupakan kelompok

PNBP lainnya dengan kode akun 423439 yang tidak

dibagihasilkan kepada pemerintah daerah.

Adapun pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening

Migas tersebut berupa penyelesaian kewajiban

Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan

gas bumi, yaitu:

a) Pembayaran perpajakan minyak dan gas bumi,

terdiri dari:

• PajakBumidanBangunan(PBB);

• Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai

(PPN); dan

• PajakDaerah.

b) Pembayaran di luar perpajakan, terdiri dari:

• DomesticMarketObligation(DMO)fee;

• Underlifting KKKS;dan

• Feekegiatanhuluminyakdangasbumi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) TA

2009 mencatat bahwa pendapatan negara yang

disumbangkan melalui pemindahbukuan dana dari

rekening migas ke Rekening Kas Umum Negara (KUN),

memperlihatkan angka-angka sebagai berikut.

is grouped into the Non-Tax Revenues of Natural

Resources Revenues from oil and gas, with account

codes 421111 (petroleum) and 421211 (natural gas),

respectively. These two types of revenue are shared to

the regions in the framework of fiscal decentralization.

Meanwhile, other revenues of oil and gas upstream

activities are grouped into other Non-Tax Revenues,

with account code 423439, which is not to be shared

to the regional governments.

The expenses spent through the Oil and Gas Account

are in the form of the settlement of Government

obligations related to oil and natural gas upstream

business activities, namely:

a) Payment for oil and natural gas taxes, consisting

of:

• LandandBuildingTax(PBB);

• Reimbursement of Value Added Tax (VAT);

and

• RegionalTax.

b) Payments other than taxations, consisting of:

• DomesticMarketObligation(DMO)fees;

• UnderliftingofKKKS;and

• Fees of oil and natural gas upstream

activities.

The Financial Statement of the Central Government

(Audited) for FY 2009 noted that the revenues that

were contributed by fund transfers from the Oil and

Gas account to the General Treasury (KUN) Bank

Account had the following amounts.



*) Pendapatan minyak mentah (DMO) tidak diproses

melalui rekening migas

Pendapatan negara yang diproses melalui rekening

migas sebesar Rp72.976,69 miliar, dimana 63,80%

dibukukan sebagai pendapatan perpajakan (PPh),

sedangkan sisanya, sebesar 36,20% merupakan

PNBP. Pajak penghasilan yang terkait dengan kegiatan

hulu migas pada tahun 2009 tercatat sebesar

Rp170.356,43 miliar dimana 27,33% disumbangkan

dari rekening migas. Sementara PNBP migas yang

tercatat sebesar Rp134.531,30 miliar, hampir 20%-

*) Crude oil income (DMO) is not processed through

the Oil and Gas account

The revenue processed through the Oil and Gas account

amounted to Rp72,976.69 billion, 63.80% of which

is rewarded as tax revenue (PPh), while the remaining

36.20% is Non-Tax Revenues. Income tax related to

Oil and Gas upstream activities in 2009 amounting to

a recorded Rp170,356.43 billion, 27.33% of which is

contributed from the Oil and Gas account. Meanwhile,

the amount of recorded Non-Tax Revenues from Oil

and Gas came to Rp134,531.30 billion, nearly 20% of

Description RealizationRemitance from Oil & Gas

AccountAchievement

Revenue Tax

Income Tax of Petroleum Rp18,360,480,065,849 Rp15,620,430,593,159 85.08%

Income Tax of Natural Gas Rp31,683,194,144,689 Rp30,742,781,513,515 97.03%

Income Tax Artilce 25 Rp120,312,764,156,957 Rp190,351,308,102 0.16%

Total PPh related to oil and gas upstream activities

Rp170,356,438,367,495 Rp46,553,563,414,776 27.33%

Non Tax State Revenue (PNBP)

Petroleum Income Rp90,055,956,098,737 Rp1,936,707,526,760 2.15%

Natural Gas Income Rp35,696,003,511,595 Rp24,408,672,437,414 68.38%

Crude Oil Income (DMO)* Rp6,800,558,328,077 0 0.00%

Other Incomes of Oil and Gas Upstream Activities

Rp1,978,787,170,081 Rp77,748,886,838 3.93%

Total PNBP related to oil and gas upstream activities

Rp134,531,305,108,490 Rp26,423,128,851,012 19.64%

Total State Income related to oil and gas upstream ac

Rp 304,887,743,475,985 Rp 72,976,692,265,787 23.94%

Source: LKPP FY 2 009 (Audited)

Table 1Realization of State Income Originating from Transfer From the Oil and Gas

Account to the KUN Account, Fiscal Year 2009



nya diproses melalui pemindahbukuan dari rekening

migas ke rekening KUN. Secara keseluruhan,

sebanyak hampir 24% dari total pendapatan negara

yang terkait dengan kegiatan hulu migas, diproses

melalui rekening migas no. 600.000411.

Sampai dengan 30 Juni 2010, realisasi pendapatan

negara yang berasal dari earning process pada

rekening migas dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

*) Pendapatan minyak mentah (DMO) tidak diproses

melalui rekening migas

which is processed through transfers from the Oil and

Gas account to the KUN account. Overall, nearly 24%

of the total revenue related to Oil and Gas upstream

activities are processed through the Oil and Gas bank

account (No. 600.000411).

As of the 30th of June, 2010, the realization of revenues

originating from the earning process in the Oil and

Gas account can be summarized as follows.

*) Crude oil income (DMO) is not processed through

the Oil and Gas account

Description RealizationRemitance from Migas Account

Achievement

Income Tax

Income Tax on Natural Oil Rp 12,917,927,325,637 Rp 12,917,927,325,637 100.00%

Income Tax of Natural Gas Rp 17,720,922,627,913 Rp 17,720,922,627,913 100.00%

Total PPh related to oil and gas upstream activities Rp 30,638,849,953,550 Rp 30,638,849,953,550 100.00%

Non Tax State Revenue

Natural Oil Income Rp 48,348,584,787,989 Rp 3,384,975,569,966 7.00%

Natural Gas Income Rp 11,110,503,122,656 Rp 11,110,503,122,656 100.00%

Crude Oil Income (DMO)* Rp 4,709,534,200,647 Rp - 0.00%

Other Incomes of Oil and Gas Upstream Activities Rp 149,155,337,156 Rp 149,155,337,156 100.00%

Total PNBP related to oil and gas upstream activities Rp 64,317,777,448,448 Rp 14,644,634,029,778 22.77%

Total State Income related to oil and gas upstream activit Rp 94,956,627,401,998 Rp 45,283,483,983,328 47.69%

Table 2Realization of State Income Originating from Transfers From the Oil and Gas

Account to KUN AccountSemester I, 2010

Source: Directorate Non-Tax State Revenues 2010



Data tersebut di atas menggambarkan bahwa earning

process penerimaan negara pada rekening migas

selama periode enam bulan pertama tahun 2010

telah menyumbangkan hampir 50% pendapatan

negara yang terkait dengan kegiatan hulu migas.

Seluruh pendapatan PPh migas pada periode tersebut

diproses melalui rekening migas, sementara lebih dari

seperlima PNBP migas berasal dari pemindahbukuan

rekening ini.

Dengan demikian, earning process atas penerimaan

negara yang bersumber dari kegiatan hulu migas

menjadi salah satu tahapan yang cukup krusial.

Keterlambatan atas pemrosesan dan perhitungan

pendapatan negara baik untuk PPh maupun PNBP

berpotensi menunda lebih dari seperlima capaian

pendapatan negara yang terkait dengan pengelolaan

SDA migas.

Disamping berfungsi sebagai kontributor pendapatan

negara, rekening migas juga diperuntukkan sebagai

media penyelesaian kewajiban pemerintah dalam

pelaksanaan kegiatan hulu migas. Sebagaimana

diketahui bahwa dalam skema production sharing

contract (PSC), KKKS memperoleh insentif berupa

pembebasan dari segala bentuk kewajiban

perpajakan, kecuali Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Oleh karena itu, kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak

Penghasilan Badan, akan diperhitungkan dengan

setoran bagian pemerintah. Seluruh kewajiban

tersebut ditambah dengan kewajiban pemerintah

The above data illustrates that the earning process of

revenues in the Oil and Gas account during the first

six months of 2010 has contributed nearly 50% of

revenues related to Oil and Gas upstream activities.

All of PPh on Oil and Gas revenues in that period were

processed through the Oil and Gas account, while

more than one-fifth of Non-Tax Revenues from Oil

and Gas originated from transfers of this account.

Thus, the earning process of revenues originating

from Oil and Gas upstream activity is a considerably

crucial stage. Delays in the processing and calculating

of revenues for both PPh and Non-Tax Revenues

can potentially delay more than one-fifth of the

achievement of revenues related to the Natural

Resources from oil and gas management.

In addition to serving as a contributor of revenue, the

Oil and Gas account is also intended to be a media

for the settlement of Government obligations in the

implementation of Oil and Gas upstream activities.

As is known, in the production sharing contract (PSC)

scheme, the KKKS receive incentives in the form of

exemptions from any form of taxation obligations,

except for Individual Income Tax. Therefore, the Land

and Building Tax (PBB), Value-Added Tax (VAT) and

Income Tax for Corporate obligations will be calculated

along with the government’s portion of payments. All

of these obligations, combined with other obligations

of the Government, such as Upstream Oil and Gas



lainnya seperti anggaran BPMIGAS, fee penjual, dan

underlifting, menjadi faktor pengurang di dalam

perhitungan pendapatan negara. Oleh karena itu,

pendapatan kotor yang disetor ke rekening migas

setelah dikurangi dengan faktor pengurang tersebut

di atas, akan disetorkan ke rekening KUN sebagai

pendapatan negara (net) dalam bentuk PPh maupun

PNBP.

Selama tahun 2009, pengeluaran negara yang

dilakukan melalui rekening migas guna menyelesaikan

kewajiban kontraktual pemerintah dan kewajiban

lainnya sektor migas sebesar Rp58.228,66 miliar.

Sementara itu, realisasi pengeluaran negara terkait

kegiatan hulu migas selama semestar I/2010 sebesar

Rp15.413,02 miliar. Apabila dibandingkan dengan

total pendapatan negara sektor migas yang diproses

melalui rekening migas, maka realisasi pengeluaran

negara tersebut pada tahun 2009 dan semester

I/2010, masing-masing mencapai 79,79% dan

34,04%. Tingginya pengeluaran negara tersebut

terutama berasal dari reimbursement PPN atas

pembelian barang-barang dan jasa yang digunakan

dalam pengelolaan kegiatan hulu migas.

Keandalan earning process dalam perhitungan

pendapatan dan pengeluaran negara tersebut di atas,

pada akhirnya sangat tergantung dengan data-data

yang diperoleh dari BPMIGAS dan KKKS, terutama

Pertamina, yang merupakan penyumbang terbesar

di dalam penerimaan migas. Proses penelitian dan

verifikasi serta konfirmasi dengan pihak-pihak

terkait, menjadi bagian penting dalam pelaksanaan

Supervisory Agency (BPMIGAS) budget, selling

fees, and underlifting, become reducing factors

in calculating revenues. Therefore, gross revenues

deposited to the Oil and Gas account, after the

deduction of the aforesaid reducing factors, will be

deposited to the KUN account as revenue (net) in the

form of both PPh and Non-Tax Revenues.

During 2009, expenses that were made through the

Oil and Gas account in order to settle contractual

obligations of the government and other obligations

of the Oil and Gas sector amounted to Rp58,228.66

billion. Meanwhile, the realization of expenses related

to Oil and Gas upstream activities during Semester I of

2010 amounted to Rp15,413.02 billion. If compared

to total revenue of the Oil and Gas sector that was

processed through the Oil and Gas account, then, the

realization of those expenses in 2009 and Semester I

of 2010, reached, 79.79% and 34.04% respectively.

That high level of expenses specifically originated

from VAT reimbursement on the purchase of goods

and services used in Oil and Gas upstream activity

management.

The reliability of the earning process in the calculation of

revenues and expenses as described above, ultimately,

depends highly on data obtained from BPMIGAS and

the KKKS, particularly Pertamina, which is the largest

contributor of Oil and Gas revenues. The investigation

and verification processes and making confirmations

with the related parties is an important part in the



performance of the tasks of the Directorate General

of Budget, in order to optimize the sources of revenue

in question.

tugas Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara

dimaksud.



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur adalah bagian

integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur

merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi

merupakan tulang punggung pola distribusi,

baik barang maupun penumpang. Sementara

itu, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan

telekomunikasi terkait erat dengan upaya modernisasi

bangsa, dan penyediaannya merupakan salah satu

aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas

sektor produksi. Demikian juga, ketersediaan sarana

perumahan dan permukiman secara luas dan

merata, serta pengelolaan sumber daya air yang

berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Berkurangnya kualitas dan pelayanan

serta tertundanya pembangunan infrastruktur baru

dapat menghambat laju pembangunan nasional.

Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai

INTRODUCTION

Infrastructure development is an integral part of

national development. Infrastructure is the wheel which

drives economic growth. Infrastructure development

of the transportation sector is the backbone of the

distribution pattern, for both freight and passengers.

Meanwhile, other infrastructure, such as electricity

and telecommunication, is closely related to national

modernization efforts, and its provision is one of the

most important aspects for increasing the productivity

of the production sector. Likewise, the availability of

housing and settlement facilities which are widely and

evenly distributed, and sustainable water resource

management determine the welfare level of the

community. The decreased quality and services and

delayed new infrastructure development can reduce

the national development rate. Rehabilitation and

rebuilding of various damaged infrastructure, and

increasing capacities and new facilities will require a

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN:SEBUAH UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT

PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

HOUSING FINANCE LIQUIDITY FACILITY:AN EFFORT OF THE GOVERNMENT TO ACCELERATE THE

FULFILLMENT OF HOUSING NEED FOR LOW-INCOME COMMUNITIES


infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas

dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang sangat

besar, sehingga tidak mungkin dapat dipikul oleh

pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi

inovatif guna menanggulangi masalah perawatan

dan perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk

diantaranya infrastruktur perumahan merupakan

masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur

yang merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, kebijakan Pemerintah dalam pembangunan

perumahan secara nasional senantiasa tercantum

dalam dokumen perencanaan nasional. Di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-

2025, kebijakan pembangunan perumahan beserta

prasarana dan sarana pendukungnya, meliputi :

1. penyelenggaraan pembangunan perumahan

yang berkelanjutan, memadai, layak, dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat

serta didukung oleh prasarana dan sarana

permukiman yang mencukupi dan berkualitas

yang dikelola secara profesional, kredibel,

mandiri, dan efisien;

2. penyelenggaraan pembangunan perumahan

beserta prasarana dan sarana pendukungnya

yang mandiri mampu membangkitkan potensi

pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan

pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta

meningkatkan pemerataan dan penyebaran

pembangunan; dan

huge cost, making it impossible to be sustained by the

government alone. For that reason, seeking innovative

solutions in order to overcome the problems in the

maintenance and repair of the damages infrastructure,

including housing infrastructure, is an urgent problem

to solve.

HOUSING DEVELOPMENT POLICY

With infrastructure development being a part of the

national development priorities, the Government’s

national policy in housing development is always listed

in the national planning documents. In the Long-

Term Development Plan of 2005-2025, the policy of

housing development together with its supporting

facilities and infrastructures, include:

1. the implementation of housing development

is maintained in a sustainable, adequate,

reasonable, and affordable to the buying

power of the community and is supported by

sufficient and quality settlement facilities and

infrastructures that are managed professionally,

credibly, independently, and efficiently;

2. the implementation of housing development

together with their supporting facilities and

infrastructures, that are independent and able

to raise financing potential originating from

the community and capital market, create

employment, and increase the even distribution

and spread of development; and

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN: SEBUAH UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAHHOUSING FINANCE LIQUIDITY FACILITY: AN EFFORT OF THE GOVERNMENT TO ACCELERATE THE FULFILLMENT OF HOUSING NEED FOR LOW-INCOME COMMUNITIES


3. pembangunan perumahan beserta prasarana

dan sarana pendukungnya yang memperhatikan

fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Di dalam RPJMN 2005-2009, sasaran pembangunan

perumahan yang hendak dicapai oleh Pemerintah,

antara lain adalah: (1) pemenuhan kebutuhan hunian

bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer

yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif,

dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang

didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka

panjang yang market friendly, efisien, dan akuntabel,

(2) terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran,

tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai

kepastian dalam hal ketersediaan dana setiap tahun,

(3) terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan

dan pembangunan rumah baru yang berbasis

swadaya masyarakat. Hasil pencapaian dari sasaran

pembangunan perumahan tahun 2005-2009 dapat

dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

3. housing development with its supporting

facilities and infrastructures should take into

consideration the function and balance of the

living environment.

HOUSING DEVELOPMENT TARGETS

In the RPJMN 2005-2009, the targets of housing

development to be achieved by the Government,

are : (1) to fulfill of the need for settlements for

the community through the creation of a primary

market that is healthy, efficient, accountable,

non-discriminative, and affordable to all of the

community strata, supported by a long-term housing

finance system that is market-friendly, efficient, and

accountable, (2) to establish of a subsidy pattern that

is on-target, not distorting the market, accountable,

and having certainty in terms of fund availability every

year, (3) to establish of a finance pattern for the repair

and development of new houses that is done on a

community self-sufficiency basis. The results of the

achievements of the housing development targets for

2005-2009 can be seen in Table 1 below.

No. Description Quantity (units)

1

2

3

4

Inhabitable new house development

Leased Simple Storied House Development

Owned Simple Storied House development/repair facilitation

Self-support housing development/repair facilitation

1,331,580

37,709

6,716

3,659,037

Total 5,035,042


Table 1Achievement of Housing Development 2005-2009


Sementara itu, di dalam RPJMN 2010-2014 sasaran

pembangunan perumahan adalah tersedianya akses

bagi masyarakat terhadap perumahan, baik perumahan

baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan

lingkungan perumahan, serta kepastian hukum bagi

5,6 juta rumah tangga. Untuk mewujudkan sasaran

pembangunan perumahan tersebut, Pemerintah

menargetkan untuk membangun 685.000 rumah

sederhana sehat bersubsidi, 180 rusunami dan 650

twin block berikut fasilitas pendukung kawasan

permukiman yang dapat menampung 836.000

keluarga yang kurang mampu.

PERMASALAHAN DALAM PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

Untuk menyediakan rumah sehat sederhana

bagi masyarakat, sampai dengan akhir tahun

2009, Pemerintah masih menghadapi beberapa

permasalahan pokok, yaitu :

Pertama, penyediaan rumah yang masih terbatas,

jauh dari kebutuhan masyarakat. Jumlah kekurangan

rumah (backlog) meningkat dari 5,8 juta unit pada

tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009.

Akumulasi backlog diperkirakan akan terus terjadi

akibat pertumbuhan 710.000 rumah tangga baru per

tahun.

Kedua, masih terdapat rumah tangga yang

menempati rumah tidak layak huni. Pada tahun 2007

masih terdapat 9,25 persen rumah tangga yang

menempati rumah dengan kondisi rusak dan 0,87

persen dengan kondisi rusak berat.

Ketiga, jaminan kepastian bermukim (secure tenure)

Meanwhile, in the 2010-2014 RPJMN, the housing

development target is the availability of access for the

community to housing, both new housing and the

upgrading of housing and the housing environment,

and legal certainty for 5.6 million households. In

order to realize the aforesaid housing development

targets, the Government has targeted construction

of 685,000 subsidized healthy simple houses, 180

Apartement property (rusunami) and 650 twin blocks,

with supporting facilities in the settlement area that

are able to accommodate 836,000 poor families.

PROBLEMS IN HOUSING DEVELOPMENT

In order to make healthy simple houses available to

the community, until the end of 2009 the Government

was still facing some major problems, namely:

First, the continued limited availability of houses

which are far from what is need by communities.

The total backlog of needed house increased from

5.8 million units in 2004 to 7.4 million units in 2009.

Accumulation of this backlog is predicted continously

as a result of the growth of 710,000 new households

per year.

Second, there are still families living in uninhabitable

houses. In 2007 there were still 9.25 percent of families

that lived in damaged houses and 0.87 percent of

seriously-damaged houses.

Third, secure tenure is still weak. At the end of 2007



masih lemah. Pada akhir tahun 2007 masih terdapat

22,06 persen rumah tangga yang menempati rumah

milik sendiri tanpa bukti hukum berupa sertifikat BPN,

girik, maupun akta jual beli.

Keempat, semakin meluasnya permukiman kumuh.

Upaya peningkatkan kualitas permukiman belum

dapat mengurangi laju pertumbuhan luas permukiman

kumuh. Dengan peningkatan 1,37 persen per tahun,

luas permukiman kumuh meningkat dari 54.000 ha

pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada tahun

2009.

Berbagai permasalahan pokok yang dihadapi

Pemerintah dalam pembangunan perumahan di

atas, pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor

berikut:

Pertama, akses masyarakat berpenghasilan rendah

terhadap penguasaan dan legalitas lahan terbatas.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan,

keterbatasan lahan perumahan dan permukiman,

serta peningkatan harga lahan semakin mempersulit

akses masyarakat untuk menempati hunian yang

layak dan terjangkau di perkotaan. Demikian juga,

tingginya biaya pengurusan serta keterbatasan

informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana

tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat

menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas

pemanfaatan lahan dan bangunan serta tidak sesuai

dengan rencana tata ruang.

Kedua, akses masyarakat terhadap pembiayaan

perumahan terbatas. Upaya fasilitasi pembangunan

perumahan oleh Pemerintah masih menghadapi

there were still 22.06 percent of families that lived in

houses without legal evidence of ownership in the

form of certificates of BPN, girik, and deeds of sales

and purchase.

Fourth, the increasing growth of slum settlements.

Efforts of improving the quality of settlements could

not reduce the growth rate of slum settlement areas.

With an increase of 1.37 percent per year, the area

of slum settlements had increased from 54,000 ha in

2004 to 57,800 ha in 2009.

Various major problems were being faced by the

Government in the aforesaid housing development

area are basically caused by various factors, as

follows:

First, access of low-income communities to the control

and legality of lands is limited. The high-population

growth rate in urban areas, limited housing and

settlement lands, and also the increased price of land

make it increasingly difficult for the community access

more difficult to occupy reasonable and affordable

settlements in urban areas. Likewise, the high cost of

administration and limited information on certification

procedures and the zoning plan have led some people

to occupy houses without possessing evidonce of

legality of land and building utilization which does not

comply with the zoning plan.

Second, community access to housing finance is

limited. Efforts of housing development facilitation

by the Government is still facing limited budget



kendala keterbatasan anggaran pembangunan

perumahan dan subsidi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, belum termanfaatkannya

alternatif sumber pembiayaan, masih minimnya

kerjasama pemerintah-swasta, serta masih rendahnya

partisipasi serta kapasitas lembaga penyalur subsidi

kredit mikro pembangunan perumahan.

Ketiga, kelembagaan penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman belum

mantap. Penyerahan kewenangan pembangunan

perumahan yang menjadi urusan wajib pemerintah

daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kualitas SDM serta perangkat

organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar

pelayanan minimal di bidang pembangunan

perumahan.

SUBSIDI KPRSh

Mulai tahun 2005 Pemerintah mengalokasikan dana

subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat

(KPRSh) mulai tahun 2005, yang ditujukan untuk

mengatasi berbagai permasalahan pembangunan

perumahan, terutama daya beli masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah

yang layak. Selain itu, alokasi dana subsidi KPRSh juga

ditujukan untuk : (1) mendorong laju pembangunan

perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan

perumahan dan permukiman, mengingat perumahan

dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan

dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam

peningkatan harkat dan martabat manusia, (2)

masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan

constraints for housing development and subsidies

to low-income communities, the underutilization of

sources of alternative financing, continued minimal

government-private sector cooperation, and the

continued low participation and capacity of subsidy

distributing institutions in the area of housing

development micro-credit.

Third, institutions conducting housing and settlement

development are not well-established yet. The transfer

of authority of housing development to become

a required duty of the regional governments, has

not yet been accompanied by the enhancement of

institutional capacity for HR quality and executing

organization apparatuses in fulfilling the minimum

service standards in the housing development sector.

Healthy Simple Houses Ownership Credit

(KPRSh) Subsidy

Starting in 2005, the Government has allocated subsidy

funds for Healthy Simple Houses Ownership Credit

(Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat/KPRSh).

That is aimed at solving various housing development

problems, particularly the buying power in the low-

income community (MBR) to buy proper houses. In

addition to this, the KPRSh subsidy fund allocation is

also aimed at: (1) boosting the housing development

rate to maintain the continuity of the provision of

housing and settlements, in viewing housing and

settlements as one of the basic needs of human

beings and an important factor in the improvement

of the dignity and status of human beings, (2) the



rendah, masih belum mampu tinggal di rumah yang

layak dan sehat tanpa adanya dukungan Pemerintah.

Melalui subsidi, bantuan dapat diberikan dalam

bentuk subsidi bunga, subsidi pembangunan/

perbaikan rumah, maupun subsidi uang muka.

Alokasi dana subsidi KPRSh setiap tahun cenderung

semakin membesar, seiring dengan peningkatan

kebutuhan masyarakat untuk bisa memiliki rumah

dengan harga jangka terjangkau. Alokasi subsidi

KPRSh, berturut-turut dari tahun 2005-2010 adalah

Rp252,0 miliar, Rp252,0 miliar, Rp300 miliar, Rp800,0

miliar, Rp2.513,6 miliar dan Rp3.099,0 miliar.

Melalui alokasi dana subsidi KPRSh tersebut,

Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat

untuk membantu menurunkan angsuran yang harus

dibayar masyarakat melalui pengurangan suku bunga

angsuran dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan

dalam subsidi membangun atau memperbaiki

rumah, Pemerintah membantu menambah dana

pembangunan atau perbaikan rumah, sehingga

dapat menurunkan pagu kredit yang akan diangsur

setiap bulan. Jenis dan alokasi untuk subsidi KPRSh

dapat berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung

kebutuhan dan ketersediaan dana. Namun demikian,

alokasi terbesar subdidi KPRSh, biasanya diprioritaskan

untuk subsidi selisih bunga. Kelemahan skema subsidi

KPRSh adalah apabila jangka waktu subsidi telah

selesai, dan masa peminjaman belum selesai, maka

masyarakat harus membayar sesuai dengan bunga

komersial perbankan.

Sebagaimana sifat belanja dalam APBN yang

dialokasikan hanya untuk satu tahun anggaran,

community, particularly the low-income community,

are still unable to live in proper and healthy houses

without the support of the Government.

Through the subsidy, assistance can be given in the

form of interest subsidy, house development/repair

subsidy, and down-payment subsidy. The KPRSh

subsidy fund allocation tends to get higher from

year to year, in line with the increased community

need to be able to own house at affordable prices.

The KPRSh subsidy allocations, from 2005 to 2010,

are, respectively, Rp252.0 billion, Rp252.0 billion,

Rp300 billion, Rp800.0 billion, Rp2,513.6 billion and

Rp3,099.0 billion.

Through such KPRSh subsidy fund allocation, the

Government gave the community subsidies to assist

in decreasing installment payments, payable to the

community through the reduction of the installment

interest rate within a certain period. Whereas,

for the subsidy for building or repairing houses,

the Government assisted by increasing the house

development or repair funds, enabling a reduction of

the credit ceiling to be implemented every month. The

type and allocation of the KPRSh subsidies can vary

every year, depending on the needs and availability of

funds. However, the largest allocation of the KPRSh

subsidy is usually prioritized for the interest-difference

subsidy. The disadvantage of the KPRSh subsidy

scheme is if the subsidy period expires, and the loan

period does not expire. Then the community must pay

according to the banking commercial interest rate.

The expenditure characteristic in the Indonesian



demikian juga dengan subsidi bunga. Apabila dana

yang dialokasikan dalam APBN atau APBN-P dalam

1 tahun anggaran tidak dapat terserap seluruhnya,

maka dana subsidi tersebut tidak bisa dipakai untuk

tahun berikutnya dan masuk sebagai bagian dari Saldo

Anggaran Lebih (SAL). Di dalam pelaksanaannya,

karena berbagai kendala di lapangan dana subsidi

KPRSh yang dialokasikan dalam APBN atau APBN-P

tidak selalu dapat terserap seluruhnya. Apabila hal

tersebut terjadi, maka penyerapan dana yang rendah

oleh masyarakat dalam memanfaatkan alokasi

dana subsidi APBN, akan semakin memperberat

upaya pecapaian target pembangunan perumahan.

Perbandingan antara alokasi dana subsidi KPRSH dan

realisasinya dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.

Budget is only allocated for one fiscal year, likewise

is the interest subsidy. If the funds allocated in the

Indonesian Budget or the Indonesian Revised Budget

in 1 fiscal year cannot be used completely, then the

subsidy funds cannot be utilized for the next year

or included as a part of Cumulated Budget Surplus

(Saldo Anggaran Lebih/SAL). In its implementation,

due to various constraints in the field, the KPRSh

subsidy funds allocated in the Indonesian Budget

or the Indonesian Revised Budget cannot always

be utilized entirely. If this is the case, then the loan

fund absorption by the community in utilizing the

Indonesian Budget subsidy fund allocation will

increasingly accelerate the efforts of achieving the

housing development targets. A comparison between

the KPRSh subsidy fund allocation and its realization

can be seen in Graph 1 below.

9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 200 2008 2009

[ % ][ Billions of Rupiah]

Indonesian Revised Budget LKPP % LKPP to Indonesian RevisedBudget

Graph 1

Allocation and Realization of KPRSh Subsidy 2005-2009

31%

44%

100% 100% 100%



DASAR HUKUM PERUBAHAN KEBIJAKAN

Pola subsidi bunga dan subsidi uang muka yang belum

efektif untuk mendukung pembiayaan perumahan,

mengharuskan Pemerintah untuk mencari terobosan

baru guna mempercepat laju pembangunan

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah. Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan

perumahan yang layak bagi masyarakat, serta

perlunya Pemerintah untuk melakukan perubahan

dan terobosan kebijakan perubahan sebenarnya

juga telah diamanahkan oleh berbagai peraturan

perundangan yang ada, antara lain:

Pertama, Perubahan Kedua UUD Negara RI tahun

1945 pasal 28 H, ayat (1), yang mengatur “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.”

Kedua, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia pasal 40 yang mengatur “Setiap orang

berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan

yang layak.”

Ketiga, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang, Bab II.2 huruf D

5 yang mengatur ”Memenuhi kebutuhan hunian

bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa

permukiman kumuh adalah dengan :

• Menyempurnakan pola subsidi sektor

perumahan yang tepat sasaran, transparan,

akuntabel, khususnya subsidi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

• Melakukan penguatan swadaya masyarakat

LEGAL BASIS OF POLICY CHANGE

The interest subsidy and down-payment subsidy

pattern, which is not yet effective in supporting

housing finance, requires the Government to seek

new breakthroughs in order to accelerate the housing

development rate for the low-income community. The

obligation of the Government to provide reasonable

housing to the community, and the necessity of the

Government to make changes and breakthroughs

by amending policies has in fact been mandated by

various existing statutory regulations, such as:

First, The Second Amendment to the 1945 Indonesian

Constitution, Article 28 H, Paragraph (1), which says

“Each person has the right to a life of well-being in

body and mind, to a place to dwell, to enjoy a good

and healthy environment, and to receive medical

care.”

Second, Law No. 39 of 1999 regarding Human Rights

in Article 40 says “Each person has the right to a place

to dwell to live a reasonable life.”

Third, Law No. 17 of 2007 regarding the Long-Term

Development Plan, in Chapter II.2 letter D 5 says

“Fulfilling the need for dwellings for the community

to have a city without slum settlements, is done by

means of:

• Perfecting the subsidy pattern of the housing

sector to make it on-target, transparent,

accountable, particularly for subsidies to the low-

income community (MBR).

• Implementing community self-sufficiency



dalam pembangunan rumah melalui fasilitas

kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk

pemberdayaan masyarakat dan bantek kepada

kelompok masyarakat”.

FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

Terbitnya kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan

perumahan (FLPP) sebagai penyempurnaan kebijakan

subsidi KPRSh, pada dasarnya dilandasi pertimbangan

:

1. Kemampuan/daya beli masyarakat masih sangat

terbatas dan kenaikan penghasilan/ pendapatan

setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan

dengan laju inflasi per tahun;

2. Dengan skema subsidi, suku bunga yang

dikenakan pada masyarakat masih cukup

tinggi;

3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN di tengah-

tengah kondisi keterbatasan keuangan negara;

4. Pemupukan dana perumahan dalam jangka

panjang;

5. Daya tarik bagi sumber dana lain untuk berperan

dalam pembiayaan perumahan (integrasi

sumber-sumber pembiayaan)

Kebijakan FLPP tersebut secara resmi telah disampaikan

Menteri Negara Perumahan Rakyat kepada Menteri

Keuangan pada bulan Januari 2010 untuk dapat

ditampung dalam APBN-P 2010. Kebijakan FLPP

juga telah memperoleh dukungan Komisi V DPR RI

serta persetujuan Badan Anggaran DPR RI dalam

pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2010.

strengthening in house development through:

the housing micro-credit facility, facilitating

community empowerment and technical

assistance to community groups”.

HOUSING FINANCE LIQUIDITY FACILITY

The issuance of the housing finance liquidity facility

(FLPP) policy as an improvement of the KPRSh

subsidy policy, is basically based on the following

considerations:

1. The buying power of the community is still very

limited and the increase of income/earnings

every year is not significant if it is compared to

the annual inflation rate;

2. With the subsidy scheme, the interest rates

imposed on the community are still high;

3. Optimization of Indonesian Budget funds in the

limited state finance condition;

4. Housing fund fostering in the long-term;

5. Attractiveness for other fund sources to

participate in housing finance (integration of

financing sources)

The aforesaid FLPP Policy has formally been brought

forward by the Minister for People Housing to

the Minister of Finance in January 2010, to be

accommodated in the 2010 Indonesian Revised

Budget. The FLPP policy has also received support

from Commission V of the Indonesian House of

Representative (DPR) and has received approval



Perbandingan skema subsidi KPRSh dibandingkan

dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Satu keunggulan dari skema FLPP dibandingkan

dengan skema subsidi adalah tekad Pemerintah untuk

mengenakan bunga yang rendah (1 digit) selama masa

peminjaman. Namun hal tersebut sangat tergantung

dari komposisi dana FLPP yang akan dipadukan dengan

dana perbankan dan tingkat suku bunga pinjaman

Bank pelaksana kepada BLU PPP. Semakin besar dana

FLPP yang disalurkan kepada Bank Pelaksana dan

semakin rendah bunga yang dikenakan kepada Bank

from the Budget Board of the Indonesian House

of Representative in the discussion on the 2010

Indonesian Revised Proposed Budget. A comparison

of the KPRSh subsidy and housing finance liquidity

facility schemes can be seen in the table below.

One advantage of the FLPP scheme over the subsidy

scheme is the commitment of the Government to

impose a low interest rate (1 digit) during the loan

term. However, that highly depends on composition

of FLPP funds to be combined with the banking funds,

and the borrowing interest rate of the Executive Bank

to the BLU PPP. The larger the amount of FLPP funds

are distributed to the Executive Bank and the lower

the interest rates are imposed to the Executive Bank,

Table 2Comparison of KPRSh Subsidy and FLPP Scheme

No Description Subsidy Scheme FLPP Scheme

1 Term Limited, defined term Along the loan terms

2 Interest rateSubsidized interest within certain period a continued with commercial interest rate (relevant bank)

Interest rate is determined one digit throughout the loan term (fixed rate)

3 InstallmentsDuring subsidy period< 1/3 of income, and onward possibly> 1/3 of income depending on commercial interest

During loan term< 1/3 of income

4 Indonesian Budget Subsidy expenditure, valid for 1 year Finance Account, can be utilized/ draw down in the next year stage

5 Indonesian Budget Continuously, with amounts increasing progressively

In certain period, progressive decrease can be sought for

6 Fund Source Indonesian Budget Can withdraw other fund sources

7 Benefits received by the Community Equivalent to 8.5 million rupiah Equivalent to 19 million rupiah



Pelaksana, maka suku bunga pinjaman KPRSh kepada

masyarakat dapat ditekan. Dalam tabel 3 berikut,

dapat dilihat salah satu simulasi dana FLPP dan dana

Bank Pelaksana yang diharapkan dapat menghasilkan

bunga yang rendah kepada masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan angka 17 Pasal 22, ayat (3)

UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU

Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran

2010, alokasi dana FLPP dalam APBN-P 2010 berasal

dari realokasi subsidi bunga kredit program untuk

kredit pemilikan rumah sehat sederhana (KPRSh).

Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2010 tersebut

dinyatakan bahwa kebijakan alokasi dana FLPP

termasuk bagian dari kebijakan investasi Pemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan FLPP harus

tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2008 tentang Investasi Pemerintah.

then the KPRSh loan interest rate to the community

can be decreased. In Table 3 below, you can see one

simulation of FLPP funds and the Executive Bank funds

that are expected will be able to generate low interest

rates for the community.

In accordance with the explanation of Number 17

Article 22, Paragraph (3) of Law Number 2 of 2010

regarding the Amendment to Law Number 47 of

2009 regarding the Indonesian Budget for the 2010

Fiscal year, the allocation of FLPP funds in the 2010

Indonesian Revised Budget originates from the

reallocation of interest subsidies of program credit

for healthy simple house ownership credit (KPRSh). In

the explanation of Law Number 2 of 2010, it is stated

that the FLPP fund allocation policy shall form a part

of the investment policy of the Government. Thus,

implementation of the FLPP policy shall be subject to

Table 3 Simulation of of KPRSh Interest Rate Calculation through FLPP Scheme

NO. DESCRIPTION SHARE RATE Weight average Ratio (WAR)Housing Finance Center 72.20% 0.50% 0.36%

Executive Bank 27.80% 8.84% 2.46%

CoF = Cost of Fund 2.82%

A.1 Cost of Loanable Fund (100/94 * COF) 3.00%

2 Overhead Cost 2,50%

3 Risk Premium 1.00%

B. Sub Total (1+2+3) 6.50%

C. Spread 1.50%

KPRSh Interest Rate(B+C) 8.00%



Mengingat kebijakan FLPP merupakan kebijakan baru,

tentunya kebijakan tersebut tidak serta merta dapat

menghapus/menggantikan kebijakan sebelumnya,

yaitu subsidi KPRSh. Masa transisi tersebut diharapkan

selesai dalam 2 tahun, yaitu tahun 2010 dan 2011, dan

untuk selanjutnya diharapkan kebijakan FLPP dapat

diterapkan secara penuh. Pada tahun 2010, dari dana

subsidi KPRSh sebesar Rp3.099,1 miliar, pada APBN-

P 2010, sebagian diantaranya yaitu Rp2.683,0 miliar,

direalokasikan ke skema FLPP (pembiayaan) sedangkan

Rp416,1 miliar tetap dialokasikan melalui skema subsidi

(belanja). Pada tahun 2011, diharapkan dana subsidi

kredit program tersebut semakin mengecil, dan untuk

selanjutnya pendanaan pembangunan perumahan

untuk masyarakat berpenghasilan menengah bawah

(MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

dapat dipenuhi melalui skema FLPP.

Sebagai persiapan pelaksanaan kebijakan FLPP, saat

ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor

130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana FLPP. Dalam

PMK tersebut Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara (BUN) ditetapkan sebagai Pengguna

Anggaran (PA) atas dana FLPP, sementara Pemimpin

Satker BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat

adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya. Selain

itu, dalam PMK tersebut satker BLU pada Kementerian

Perumahan Rakyat ditetapkan sebagai pengelola dana

FLPP. Satker BLU dimaksud sesuai dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 adalah

Government Regulation Number 1 of 2008 regarding

Government Investment.

Seeing that the FLPP policy is a new policy, certainly

that policy shall not suddenly eliminate/supersede

prior policy, namely the KPRSh subsidy. The transitional

period is expected to end in 2 years, namely in 2010

and 2011, and after then the FLPP policy is expected

to be able to be applied fully. In 2010, for the KPRSh

subsidy funds amounting to Rp3,099.1 billion, in the

2010 Indonesian Revised Budget, a fraction of them,

namely Rp2,683.0 billion, have been reallocated to the

FLPP scheme (financing) while Rp416.1 billion remains

allocated through the subsidy scheme (expenditure).

In 2011, the program credit subsidy fund is expected

to be increasingly smaller, and afterward the housing

development financing for the medium and lower

income communities (MBM) and low-income

community (MBR) can be fulfilled through the FLPP

scheme.

As a preparation of the FLPP policy implementation,

at present the Regulation of the Minister of Finance

Number 130/PMK.05/2010 regarding the Procedures

for the Provision, Draw-Down and Accountability of

FLPP Funds has been issued. In this Finance Minister

Regulation the Minister of Finance, acting as the

General Treasurer (BUN), is designated as the Budget

User (PA) of the FLPP funds, while the Leader of Work

Unit of Public Service Agency (Satker BLU) in the

Ministry of People’s Housing is its Budget User Proxy

(KPA). In addition to this, in this Finance Minister

Regulation, the Satker BLU in the Ministry of People’s

Housing is designated to be the FLPP fund manager.



Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).

Secara garis besar, pola pencairan dana menurut PMK

tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemimpin Satker BLU pada Kementerian

Perumahan Rakyat selaku KPA melalui Menteri

Perumahan Rakyat mengajukan usulan dana FLPP

kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Kedua, Berdasarkan usulan tersebut, Dirjen Anggaran

menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja (SP-SAPSK) dan menyampaikannya ke

Dirjen Perbendaharaan dan Pemimpin Satker BLU

pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Ketiga, Berdasarkan SP-SAPSK tersebut, Pemimpin

Satker BLU menyampaikan konsep Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Dirjen

Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan, yang

selanjutnya menjadi dasar pencairan dalam rangka

penyaluran FLPP.

Keempat, Pagu dana FLPP dalam DIPA merupakan

batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh

dilampaui, dan pelaksanaannya harus dapat

dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Kebijakan FLPP dalam jangka panjang diharapkan

dapat membantu Pemerintah untuk mewujudkan

sasaran pembangunan perumahan sebagaimana

The Satker BLU in question, according to the Decree

of the Minister of Finance Number 290/KMK.05/2010

is the Housing Finance Center (PPP).

In outline form, the fund draw-down patterns

according to the Finance Minister Regulation are as

follows:

First, the Leader of the Satker BLU in the Ministry

of People’s Housing as the Budget User Proxy (KPA)

through the Minister of People’s Housing submits a

proposal of FLPP funding to the Director General of

Budget.

Second, based on such a proposal, the Director

General of Budget issues a Stipulation Letter of Budget

Unit Per Work Unit (SP-SAPSK) and submits it to the

Dir. Gen. of Treasury and the Leader of the Satker BLU

in the Ministry of People’s Housing.

Third, Based on the aforesaid SP-SAPSK, the

Leader of the Satker BLU submits the draft Budget

implementation Registration Form (DIPA) to the Dir.

Gen. of Treasury for legalization, that later becomes

the basis for drawdown in the framework of FLPP

distribution.

Fourth, The FLPP fund ceiling in the DIPA is the upper

limit of expenditure that shall not be exceeded, and its

implementation must be accounted for.

CLOSING REMARKS

The FLPP policy in the long term is expected to be

able to assist the Government to realize the housing

development targets as mandated in the 2010-2014



RPJM. However, in the short-term, particularly in the

transitional period, the implementation of the KPRSh

program will be delayed, because the FLPP scheme

that will be stipulated for 2010 still needs several

implementing regulations in order to allow it run

properly. Such regulations are particularly necessary

to provide for the division of tasks and obligations

of many parties related to the implementation of the

FLPP policy.

In addition to this, in view of the larger amount

of funds received by the community through the

imposition of low loan interest rates during the loan

term, then, in the initial stage the FLPP policy will

decrease the KPRSH granting target, and even further

in long term, after the community’s funds begin to be

repaid, the KPRSH granting target can be increased

gradually, and the Indonesian Budget burden is also

expected to continually decrease.

diamanahkan dalam RPJM 2010-2014. Namun

demikian, dalam jangka pendek, terutama dalam

masa transisi, pelaksanaan program KPRSh akan

melambat, karena skema FLPP yang baru akan

diterapkan dalam tahun 2010 masih membutuhkan

beberapa peraturan pelaksanaan, agar dapat berjalan

dengan baik. Peraturan tersebut, terutama diperlukan

untuk mengatur pembagian tugas dan kewajiban

berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan

kebijakan FLPP.

Selain itu, mengingat lebih besarnya dana yang

diterima oleh masyarakat melalui pengenaan

suku bunga pinjaman yang rendah selama masa

peminjaman, maka pada tahap awal kebijakan FLPP

akan menurunkan target pemberian KPRSH, dan

selanjutnya dalam jangka panjang, setelah dana

masyarakat mulai dikembalikan, target pemberian

KPRSH secara bertahap dapat ditingkatkan kembali,

dan beban APBN juga diharapkan akan semakin

berkurang.





Dalam dunia yang semakin terintegrasi

dengan globalisasi, Indonesia tak bisa lepas dari

perkembangan situasi dunia. Proses pembangunan

ekonomi juga mengalami pasang surut sejalan

dengan kondisi perekonomian dunia. Setelah krisis

ekonomi 1997–1998, perekonomian Indonesia secara

perlahan mengalami proses pemulihan. Dalam periode

2000–2004, perekonomian tumbuh rata-rata 4,49

persen per tahun dan pada tahun 2004 pertumbuhan

ekonomi masih sebesar 5,1 persen. Proses akselerasi

laju pertumbuhan ekonomi terus terjadi hingga tahun

2008. Dalam periode 2005–2008, ekonomi tumbuh

rata-rata sebesar 5,7 persen per tahun. Percepatan

laju pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh

penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

terbuka. Di tengah membaiknya ekonomi domestik,

pada tahun 2008 Indonesia Indonesia dihadapkan

kepada berbagai persoalan eksternal yang sedikit

banyak mempengaruhi percepatan perbaikan kondisi

perekonomian. Gejolak sub-prime mortgage di

Amerika Serikat telah membawa dampak kepada

melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat

In a world which is increasingly integrated

through globalization, Indonesia cannot be separated

from developments in the world situation. The

economic development process also has its ups and

downs, in line with world economic conditions. After

the economic crisis from 1997-1998, Indonesia’s

economy underwent a process of recovery. In the 2000-

2004 period, the economy grew at an average of 4.49

percent annually, and in 2004 economic growth was

still at 5.1 percent. The economic growth acceleration

process continued until 2008. In the period from 2005-

2008, the economy grew an average 5.7 percent

per year. The economic acceleration rate was also

followed by reductions in poverty and unemployment

rates. Amid the improving domestic economy, in 2008

Indonesia was faced with various external problems

that influenced economic improvement acceleration.

The sub-prime mortgage turmoil in the United States

has had the impact of slowing down the economic

growth of the United States, which in turn has had

an impact on the global economic slowdown, also

affecting Indonesia. However, although it has not

DAMPAK KRISIS YUNANI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

THE IMPACT OF THE GREEK CRISIS ON THE INDONESIAN ECONOMY


yang pada gilirannya membawa dampak kepada

perlambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, meskipun tidak lepas dari imbas

krisis global, Indonesia merupakan salah satu dari tiga

negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik setelah

China dan India. Di tengah-tengah kondisi ekonomi

global yang belum sepenuhnya pulih, perekonomian

nasional mampu berakselerasi dan tetap dapat

tumbuh positif di tahun 2009 sebesar 4,5 persen.

Disaat kondisi perekonomian global mulai

membaik, perhatian dunia kembali mengarah ke

Eropa, dimana Yunani tengah mengalami krisis

kepercayaan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah

untuk membiayai defisit fiskal. Hal ini terjadi akibat

kebijakan fiskal yang sangat ekspansif dengan tingkat

defisit anggaran yang sangat tinggi dan dalam

jangka waktu lama, yang menyebabkan krisis utang

negara (sovereign debt crises). Dunia mewaspadai

kemungkinan imbas krisis utang dan keuangan di

Yunani dapat menurunkan kepercayaan pasar dan

stabilitas keuangan di kawasan Eurozone. Selain itu,

kondisi Yunani diperburuk oleh ketidakstabilan politik

dan tingginya pengangguran yang pada akhir 2009

mencapai 10,3 persen sementara berdasarkan data

terakhir jumlah tersebut meningkat menjadi 11,7

persen. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak

pada stabilitas ekonomi Yunani yang tercermin

dari meningkatnya CDS (Currency Debt Swap),

yield obligation sovereign dan penurunan rating.

Tidak menutup kemungkinan, krisis di Yunani akan

menular pada Negara-negara tetangga yang memiliki

karakteristik sama yang disebut negara-negara PIIGS

avoided the effects of the global crisis, Indonesia

was one of three countries with the best economic

performance after China and India. Amid the global

economic condition that has not yet fully recovered,

the national economy was able to accelerate and still

able to grow positively in 2009 at 4.5 percent.

When the global economic condition began to

improve, the world’s attention was drawn back to

Europe, where Greece is experiencing a confidence

crisis in the fiscal ability of the Government to

finance the fiscal deficit. This happened as a result

of a highly expansionary fiscal policy with a very high

budget deficit level for an extended period, which

led to a state debt crisis (sovereign debt crisis). The

world was wary of the possible impact that the debt

and financial crisis in Greece might reduce market

confidence and financial stability in the Eurozone. In

addition to this, the Greek condition is exacerbated

by political instability and high unemployment, which

stood at 10.3 percent at the end of 2009, while based

on the latest data that number has increased to 11.7

percent. This condition indirectly affects the stability

of the Greek economy as reflected from the increased

CDS (Currency Debt Swap), yield on sovereign

obligations, and impairment rating. It is likely that

the crisis in Greece will spread to the neighboring

countries that have similar characteristics, namely

those known as PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece

and Spain) countries. Therefore its impact on the EU

region needs to receive attention. Compared to other

zones that were affected by economic crisis, recovery

DAMPAK KRISIS YUNANI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA | THE IMPACT OF THE GREEK CRISIS ON THE INDONESIAN ECONOMY


(Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain), sehingga

dampaknya bagi kawasan UE perlu mendapat

perhatian. Dibandingkan kawasan lain yang terkena

krisis ekonomi, pemulihan di kawasan eropa masih

lemah. Salah satu penyebabnya adalah dalamnya

dampak krisis global terhadap perekonomian dan

sektor keuangan Eropa. Hal ini dapat dilihat dari

perekonomian di eurozone yang dalam tahun 2009

mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen. Sementara

pada tahun 2010, disaat perekonomian mulai

pulih dan berakselerasi, eurozone diperkirakan

hanya mampu tumbuh 1,7 persen, paling rendah

dibandingkan wilayah lain (WEO update, Oktober

2010). Gambaran berbagai krisis yang menerpa

Indonesia dan dampaknya bagi perekonomian dapat

dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Indonesia Krisis Nilai Tukar 1997 Krisis yang terjadi pada tahun 1997 dipicu oleh

depresiasi mata uang Bath Thailand. Kinerja ekonomi

nasional mengalami kemunduran dan berlanjut dalam

skala yang lebih luas dan intensitas yang lebih tinggi.

Krisis nilai tukar, krisis perbankan, krisis utang luar

negeri swasta, dan berbagai peristiwa politik dan sosial

yang kurang menguntungkan telah menyebabkan

krisis ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi

tahun 1998 anjlok ke level -13,1% dari 4,7% pada

tahun 1997, Rupiah terdepresiasi 244%, dari rata-

rata Rp2.909/USD pada tahun 1997 menjadi rata-rata

Rp10.014/USD pada tahun 1998, Inflasi melonjak ke

in the Eurozone is still weak. One of its causes is the

severe impact of the global crisis on the economy

and financial sector of Europe. This can be seen from

the economy in Eurozone that, in 2009, experienced

a contraction of 4.1 percent. While in 2010, when

the economy began to recover and accelerate, the

Eurozone was only able to grow 1.0 percent, the

lowest compared to other regions (WEO Update,

July 2010). An illustration of various crises that hit

Indonesia and their impacts on its economy can be

seen in the explanation below.

Economic Crises and Their Impacts on Indonesia Exchange Rate Crisis in 1997The crisis that occurred in 1997 was triggered by a

depreciation of the Thai Bath currency. National

economic performance worsened and it continued

on a broader scale and with higher intensity. The

exchange rate crisis, banking crisis, private foreign

debt crisis, and various distressed political and social

occurrences caused an economic crisis in Indonesia.

Economic growth in 1998 fell as low as -13.1%,

down from 4.7% in 1997. The Rupiah depreciated

by 244%, from an average Rp2,909/USD in 1997 to

an average Rp10,014/USD in 1998. Inflation soared

to a rate of 77.6% (y-o-y) in 1998, up from 11.1%



angka 77,6% (y-o-y) pada tahun 1998, dari 11.1%

pada tahun 1997. Selain itu suku bunga SBI 3 bulan

juga naik tajam dari 12,3% pada tahun 1997 menjadi

50,0% pada tahun 1998. Ekonomi nasional pada

masa ini berada dalam keadaan yang tidak stabil

(disequilibrium). Krisis tahun 1997 yang bermula dari

krisis nilai tukar yang terjadi di beberapa negara Asia

merupakan suatu gambaran yang nyata, bagaimana

suatu kejadian (shock) di suatu negara dapat ditularkan

ke negara-negara lain. Krisis nilai tukar di Asia bermula

dari krisis mata uang Thailand, kemudian merambat

ke Filipina, Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan.

Krisis moneter dan penyebabnyaKrisis moneter tahun 1997 tidak semata-mata hanya

berasal dari fundamental ekonomi Indonesia yang

lemah, tetapi terutama berasal dari utang luar negeri

swasta yang cukup besar sehingga nilai tukar dollar

AS mengalami overshooting sangat jauh dari nilai

sebenarnya. Bank Dunia melihat adanya empat sebab

utama yang bersama-sama membuat krisis menuju

ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -

1.11). Yang pertama adalah akumulasi utang swasta

luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli

1997, lebih kurang 95% dari total kenaikan utang luar

negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo

rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat

tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya

menurun. Sebab kedua adalah kelemahan pada

sistim perbankan. Ketiga adalah masalah governance,

termasuk kemampuan pemerintah menangani dan

mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi

in 1997. In addition to this, the SBI 3-monthly interest

rate also rose sharply from 12.3% in 1997 to 50.0%

in 1998. The national economy during this time was in

an unstable (disequilibrium) state. The 1997 crisis that

began from the exchange rate crisis which occurred

in several Asian countries is a real picture of how an

occurrence (shock) in one country can be transmitted

to others. The exchange rate crisis in Asia began from

the Thai currency crisis, and then was transmitted to

the Philippines, Malaysia, Indonesia and South Korea.

The Monetary Crisis and Its Causes The 1997 monetary crisis did not merely originate

from the weak economic fundamental condition in

Indonesia, but mainly came from sustainable private

foreign debt, so that the U.S. Dollar exchange rate

experienced overshooting which was very far from the

real one. The World Bank sees four main causes that

have jointly created a crisis leading to a bankruptcy

(World Bank, 1998, pp. 1.7 - 1.11). The first is the fast

accumulation of foreign private debts from 1992 to

July 1997, approximately 95% of the total increase

of this foreign debt coming from the private sector,

and their maturity being 18 months on average.

Even during the last four years, the amount of

government foreign debt declined. The second cause

is weaknesses in the banking system. The third cause is

the governance problem, including the government’s

ability to handle and cope with the crisis, which later

turned into a confidence crisis and reluctance of the



krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk

menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang

keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi

Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan

Presiden Soeharto pada waktu itu.

Dampak krisis moneter bagi IndonesiaPada umumnya, semua permasalahan dalam krisis

ekonomi berputar-putar sekitar kurs nilai tukar valas,

khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika

dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam

rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun

ditambah PHK, padahal harga dari banyak barang

naik cukup tinggi, kecuali sebagian sektor pertanian

dan ekspor. Dampak dari semua hal tersebut terhadap

APBN terutama adalah kesulitan menutup defisit

APBN, melonjaknya pembayaran utang dan bunga

utang luar negeri dalam rupiah, melonjaknya subsidi

BBM dan listrik. Selain itu di sector swasta banyak

perusahaan tutup atau mengurangi produksinya

karena tidak bisa menjual barangnya dan beban

utang yang tinggi, PHK di mana-mana, dan investasi

menurun karena impor barang modal menjadi

mahal. Dampak lain adalah laju inflasi yang tinggi

yang disebabkan oleh foreign exchange induced

inflation. Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang

berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 jumlah

keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5

juta, sehingga perlu dilancarkan program-program

untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai social

safety net. Meningkatnya jumlah penduduk miskin

donors to offer financial assistance quickly. The fourth

cause is political uncertainty in facing the past election

and questions about the health of President Suharto

at that time.

Impacts of the Monetary Crisis on IndonesiaIn general, all the problems in the economic crisis

revolved around the exchange rates of foreign

currencies, particularly the U.S. Dollar, that soared

high when confronted with the fixed income in

rupiah that is constant, and even decreasing in some

cases combined with layoffs. Yet the price of many

goods increased high enough, except for a part of the

agricultural sector and exports. The impact of all of

this on the Indonesian Budget was, mainly, difficulty to

cover the budget deficit, the shooting up of payments

for foreign debts and interest in rupiah, and the

shooting up of fuel and electricity subsidies. In addition

to this, in the private sector, many companies closed

down or cut their production because of inability to

sell their goods and the high debt burden, there were

widespread layoffs, and investment declined since

the importation of capital goods became expensive.

Another impact was the high inflation rate caused by

foreign exchange-induced inflation. As a result of this

prolonged economic crisis, the number of poor families

in October 1998 was estimated to have increased to

7.5 million, thus it was necessary to launch programs

to support them, known as a social safety net. The

increasing number of poor people is inseparable from



tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah yang

tajam, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan

antara penghasilan yang berkurang karena PHK.

Krisis Ekonomi Global Perlemahan ekonomi global pada tahun 2009 dipicu

oleh terjadinya krisis subprime mortgage di pasar

keuangan Amerika Serikat dan pasar keuangan

beberapa negara maju lainnya pada pertengahan

tahun 2007, telah memberikan imbas pada kondisi

perekonomian dunia. Berbeda dengan krisis nilai tukar

tahun 1997 yang episentrumnya di Asia termasuk

Indonesia, krisis subprime mortgage ini episentrumnya

berada di Amerika Serikat sehingga dampaknya

sangat terasa di hampir semua Negara di dunia

mengingat besarnya peran perekonomian negara-

negara maju di pasar global. Gejolak perekonomian

negara-negara tersebut telah menciptakan tekanan

bagi perekonomian negara lain. Gejolak yang pada

awalnya terjadi di pasar keuangan telah meluas

hingga turut mengganggu kinerja sektor riil dan

pertumbuhan ekonomi global terutama di negara-

negara maju.

Krisis Global dan penyebabnyaKrisis keuangan global yang terjadi saat ini sangat

terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika

yang memburuk. Krisis keuangan yang terjadi di

Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah

yang serius. Goncangan yang terjadi pada Amerika

Serikat tersebut dipastikan akan memberikan dampak

terhadap perekonomian dunia. Gejolak perekonomian

the sharp drop in the rupiah exchange rate, resulting

in a gap among incomes which decreased due to

employment terminations (layoffs).

Global Economic Crisis The weakening global economy in 2009, triggered

by the subprime mortgage crisis in the U.S. financial

markets and the financial markets of several other

developed countries in mid-2007, has impacted

world economic conditions. Unlike the exchange

rate crisis in 1997, the epicenter of which was Asia,

including Indonesia, this subprime mortgage crisis

has its epicenter in the United States, so that its

remarkable effects are felt in almost all countries

in the world, considering the pivotal role played by

the economies of developed countries in the global

market. The economic upheaval of these countries

has put pressure on the economies of other countries.

The upheaval that initially occurred in the financial

market has expanded, now interfering with the

performance of the real sector and global economic

growth, particularly in advanced countries.

The Global Crisis and Its Causes The global financial crisis that is presently taking place

relates very closely to the deteriorating condition of

the United States economy. The financial crisis that

occurred in the United States has grown into a serious

problem. It is believed that the shock that occurred in

the United States will have an impact on the world

economy. The economic upheaval that occurred in



yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi

stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Krisis

keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari

krisis kredit perumahan. Amerika Serikat pada tahun

1925 telah menetapkan undang-undang mengenai

Mortgage (Perumahan) yang berkaitan dengan

sektor properti, termasuk memberikan kemudahan

bagi kredit kepemilikan rumah. Kemudahan tersebut

juga terjadi pada saat harga properti di AS sedang

mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan

tingginya tingkat spekulasi di sektor ini. Permasalahan

muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi

kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan

kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara

finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi

untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan. Situasi

tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor

properti (subprime mortgage). Kredit macet di sektor

properti tersebut mengakibatkan efek domino yang

mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga

keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan

lembaga pembiayaan sektor properti umumnya

meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang

umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang

diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti

adalah surat utang (subprime mortgage securities)

yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan

investor di berbagai negara. Padahal, surat utang

tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang

memiliki kemampuan membayar kredit perumahan

yang baik. Dengan adanya tunggakan kredit properti,

the United States has affected the stability of the

global economy in some regions. The financial crisis

that occurred in the United States stemmed from

housing credit. In 1925, the United States set laws on

Mortgage (Housing), relating to the property sector,

including providing facilitation for home ownership

credit. Such a facilitation also occurred when property

prices in the US were increasing, resulting in a high

level of speculation in this sector. Problems arose when

many financial institutions that provide property credit

in the United States gave loans to the communities

which are, actually, not financially feasible to receive

the loans, namely to the communities which have no

economic ability to repay the loans they took. Such

a situation lead to bad debts in the property sector,

triggering the occurrence of nonperforming loans

in the property sector (subprime mortgage). Such

nonperforming loans in the property sector resulted

in a domino effect that led to the bankruptcy of

some financial institutions in the United States. This is

because property sector finance institutions generally

borrow short-term funds from other parties, usually

financial institutions. Guarantees given by property

credit finance companies are securities (subprime

mortgage securities) that were sold to investment

institutions and investors in various countries.

However, in fact, these securities were not backed by

guarantees of debtors who have the ability to properly

repay the housing loans. With the existence of

overdue property loans, the finance companies could

not fulfill their obligations to the financial institutions,

both investment banks and asset management firms.



perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi

kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan,

baik bank investasi maupun asset management.

Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal

maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut

mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas

lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki

dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada.

Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut

membuat lembaga keuangan yang memberikan

pinjaman terancam kebangkrutan. Kondisi yang

dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di

Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga

keuangan yang lain,baik yang berada di Amerika

Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama

lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui

instrumen lembaga keuangan besar di Amerika

Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.

Dampak krisis global bagi IndonesiaSepanjang tahun 2008, masyarakat dunia telah

dihadapkan pada kenyataan bahwa tekanan

pada kinerja perekonomian terus meningkat dan

lebih berat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara

menunjukkan perlambatan yang signifikan. Dampak

penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut pada

awalnya terjadi di negara-negara maju dan kemudian

meluas ke negara-negara berkembang. Hal ini antara

lain dipengaruhi oleh besarnya peran pasar negara-

negara maju terhadap produk-produk ekspor Negara

That affected the liquidity of capital markets and the

banking system. Such a condition led to occurrence

of a liquidity shortfall at the financial institutions,

due to not having asset funds to pay the existing

obligations. Such an inability to pay obligations put

the financial institutions that provided the loans in

danger of bankruptcy. The condition faced by major

financial institutions in the United States affected

the liquidity of other financial institutions, both

those located inside and outside the United States,

particularly institutions that invest their funds through

large financial institutions in the United States. This is

where the global financial crisis began.

Impacts of the Global Crisis on Indonesia Throughout 2008, the international community was

faced with the fact that the pressure on economic

performance was continuously increasing and

becoming more severe than previously forecasted.

The economic growth rate in many countries

showed a significant slowdown. The impact of the

economic growth rate decrease initially occurred in

the developed countries, and later extended to the

developing countries. This was partly influenced by

the major role of the markets of developed countries

on the exported products of the developing countries,



berkembang, serta arus modal dan investasi negara

maju ke negara-negara berkembang. Dari pola yang

ada, secara umum dapat diduga bahwa penurunan

pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada negara-

negara dengan peran ekspor cukup besar dalam

perekonomian nasionalnya. Negara-negara dengan

karakteristik tersebut mengalami pukulan terberat

akibat penurunan kinerja ekspor yang disebabkan

oleh melemahnya permintaan (demand) dari negara-

negara maju. Sementara bagi Indonesia, dampak krisis

global sudah mulai terlihat pada triwulan IV 2008

yang ditunjukkan oleh menurunnya pertumbuhan

ekonomi terkait dengan menurunnya pertumbuhan

ekspor barang dan jasa sebagai akibat melemahnya

harga minyak, serta menurunnya permintaan

komoditi ekspor nasional. Di pasar keuangan terjadi

koreksi cukup tajam pada harga-harga saham,

terdepresiasinya rupiah dan meningkatnya imbal hasil

(yield) SUN di pasar obligasi. Indonesia merupakan

salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja

ekonomi terbaik setelah China dan India yang

perekonomiannya masih mampu tumbuh positif di

tahun 2009 sebesar 4,5 persen. Di sisi fiskal, dampak

krisis global menyebabkan terjadinya perubahan

asumsi dasar yang berdampak pada penyesuaian

postur APBN 2009. Penerimaan perpajakan dan PNBP

mengalami penurunan dari yang ditetapkan dalam

APBN 2009 selain karena menurunnya pertumbuhan

ekonomi, juga karena adanya kebijakan fiskal

dalam bentuk pemotongan tarif pajak penghasilan

pasal 21. Selain itu, turunnya realisasi harga minyak

dibandingkan dengan asumsi dalam tahun 2009 di

as well as the capital and investment flows from the

developed countries to the developing countries. From

the existing pattern, in general it can be presumed

that the decline of economic growth mainly occurred

in countries where exports play a significant role

in their national economy. Countries with these

characteristics suffered the heaviest blow from the

export performance decrease due to weak demand

from the developed countries. While for Indonesia,

the impact of the global crisis began to appear in the

fourth quarter of 2008, as was seen by the decreased

growth of the economy associated with the decreased

growth of the export of goods and services as a result

of lower oil prices, and the declining demand for

national export commodities. In financial markets

there was a sufficiently sharp correction to stock

prices, rupiah depreciation, and increased yields of

SUN in the bond market. Indonesia is one of three

countries that had the best economic performance,

after China and India, whose economy was still able

to grow positively in 2009 at 4.5 percent. On the fiscal

side, the impact of the global crisis led to change in the

basic assumptions that affect the posture adjustment

of the 2009 Indonesian Budget. Tax revenues and

non-tax revenues declined from those that had been

determined in the 2009 Indonesian Budget, in part

due to the decrease in economic growth, and because

of the existence of a fiscal policy in the form of an

income tax rate deduction in Article 21. In addition

to this, the lower oil price realization compared to the

assumptions in 2009, on one hand, will reduce the

fuel oil subsidy; however, on the other hand, it will also



satu sisi akan mengurangi subsidi BBM namun disisi

lain juga akan menurunkan pajak migas. Dampak krisis

lainnya adalah berkurangnya kemampuan pendanaan

pemerintah untuk peningkatan pembangunan

infrastruktur karena sebagian dananya dialokasikan

untuk mengatasi dampak krisis dalam bentuk stimulus

fiskal. Defisit APBN yang meningkat juga membuat

Pemerintah harus menambah pinjaman luar negeri.

Krisis YunaniYunani bergabung secara resmi menjadi Negara Uni

Eropa sejak tahun 2002. Negara yang menjadi anggota

Uni Eropa, secara ketat diawasi sektor keuangannya

oleh bank Sentral Eropa. Dalam pengawasan

tersebut, negara-negara anggota UE termasuk Yunani

harus mematuhi beberapa kesepakatan kebijakan

bersama seperti batas maksimum defisit anggaran

yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto

(PDB), tingkat inflasi yang rendah, dan tingkat suku

bunga yang berada pada kisaran Negara-negara uni

eropa secara keseluruhan, meskipun kenyataannya

kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh

anggotanya. Tingkat defisit fiskal Yunani pada tahun

2009 mencapai 13,6 % PDB atau lebih tinggi dari

syarat yang ditetapkan oleh uni eropa. Defisit fiskal

Yunani yang melebihi batas aman UE telah terjadi

sejak sebelum menjadi anggota UE. Dengan tabungan

domestic yang rendah (dibawah 10%), Pemerintah

Yunani mau tidak mau sangat tergantung pada

utang luar negeri. Adanya program stimulus fiskal

yang semula bertujuan untuk memperbaiki kondisi

perekonomian domestik justru menjadi bumerang

reduce oil and gas taxes. Another impact of these crises

is the decreased funding ability of the government to

improve of infrastructure development, because a part

of their funds are allocated to cope with the impact

of the crisis in the form of fiscal stimulus. The rising

Indonesian Budget deficit also leads the Government

to increase foreign loans.

The Greek Crisis Greece officially joined the European Union in 2002.

The financial sector of countries that are members

of the European Union are strictly supervised by the

European Central Bank. Under this supervision, the EU

member countries, including Greece, must comply with

some joint policy agreements, such as: the maximum

limit for the budget deficit, namely to 3 percent of the

Gross Domestic Product (GDP), low inflation level and

interest rate that is within the range of the European

Union countries as a whole, despite that such a policy

is in fact not fully followed by its members. Greece’s

fiscal deficit level in 2009 reached 13.6% of the GDP,

higher than the requirement set by the European

Union. The Greek fiscal deficit that exceeded the EU

safety limit has been going on since before it was an

EU member. With low domestic savings (below 10%),

the Greece government inevitably depends highly

on foreign debt. The existence of a fiscal stimulus

program which was originally intended to improve the

condition of domestic economy has even backfired

and worsened the government’s fiscal position in line

with the increasingly declining revenues due to the



dan semakin memperburuk posisi fiskal Pemerintah

sejalan dengan semakin menurunnya pendapatan

negara akibat krisis global. Kondisi tersebut telah

mengakibatkan melonjaknya defisit hingga mencapai

13,6 % PDB. Jumlah ini hampir dua kali lipat defisit

tahun 2008. Sejalan dengan itu, utang pemerintah

meningkat tajam hingga mencapai 115,1% di akhir

tahun 2009. Primary balance juga meningkat lebih

dua kali lipat dalam kurun waktu 2008-2009. Hal

ini semakin memperlihatkan fiscal space Pemerintah

semakin sempit ditengah penurunan pendapatan

Negara.

Krisis kepercayaan yang melanda Yunani

turut berdampak pada kondisi pasar keuangan. Hal

tersebut diperburuk dengan semakin berlarut-larutnya

pencairan bantuan yang berasal dari Negara-negara

UE dan IMF serta tidak adanya jaminan roll over utang

yang akan jatuh tempo. Memburuknya kondisi pasar

keuangan tersebut dapat dilihat dari peningkatan

tajam CDS (Currency Debt Swap) obligasi Pemerintah

10 tahun Yunani yang mencapai titik tertingginya

980,3 bps pada tanggal 24 Juni 2010. Yield obligasi

global crisis. This condition has resulted in the deficit

skyrocketing to reach 13.6% of the GDP. This amount

is almost double the deficit in 2008. Accordingly,

government debts rose sharply to 115.1% at the end

of 2009. The primary balance also increased more

than double in the 2008-2009 period. This further

shows that the Government fiscal space is increasingly

narrow amid the decline of revenues.

The confidence crisis that swept Greece also affected

financial market conditions. This was exacerbated by

the prolonged draw-down of assistance originating

from EU countries and the IMF, and the absence of

debt rollover guarantee to come at payment time.

Such a worsening financial market condition can be

seen from the sharp increase in the CDS (Currency

Debt Swap) of the 10-year Greek government bonds,

which reached its highest point of 980.3 bps on the

24th of June, 2010. The yield of Greek government

Financial Indicators of the Greek Government

Indicator 2007 2008 2009

2010

Fiscal Deficit (%PDB) -5.1 -7.7 -13.6 -9.3

Primary Balance (%PDB) -0.9 -3.1 -8.5 -4.0

Revenue (%PDB) 39.7 39,1 36.9 39.0

Expenditure (%PDB) 45.0 46.8 50.4 48.4

Government Debts (% PDB) 95.7 99.2 115.1 124.9

Source: Eurostat



pemerintah Yunani juga meningkat cukup drastis

hingga mencapai 12,4%. Austerity package yang

diluncurkan oleh Pemerintah Yunani untuk menekan

pelebaran defisit ternyata tidak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan

yield dan CDS, bahkan pergerakan yield dan CDS

cenderung semakin meningkat. Hal ini terus berlanjut

meskipun IMF dan UE telah mengumumkan paket

bantuan. Krisis kepercayaan yang semakin berlanjut

tersebut telah mengakibatkan lembaga rating seperti

Fitch, Moody’s dan S&P melakukan downgrade atas

sovereign rating Yunani. Moody’s bahkan pada 15

Juni 2010, menurunkan rating kredit Yunani empat

level menjadi Ba1 atau junk (tidak layak untuk

investasi). Penurunan rating ini lantaran tingginya

risiko pertumbuhan ekonomi akibat penghematan

terkait pemberian paket bantuan Uni Eropa dan Dana

Moneter Internasional (IMF) sebesar 110 miliar atau

setara US$ 134,5 miliar. Penurunan rating Yunani

ke posisi junk sebelumnya telah dilakukan oleh S&P.

Downgrade yang dilakukan oleh Moody’s tersebut

diperkirakan akan semakin menekan surat utang

Yunani sementara negara tersebut sedang berjuang

keluar dari krisis lewat pemangkasan anggaran.

Krisis Yunani apabila tidak dapat diatasi dengan baik

berpotensi untuk menyebar ke kawasan euro maupun

kawasan lainnya. Negara-negara yang mempunyai

potensi besar untuk tertular adalah negara-negara

PIIGS yang memiliki karakter sama. Secara umum,

negara-negara PIIGS menghadapi permasalahan

dengan defisit fiskal dan defisit perdagangan. Negara-

bonds also increased quite dramatically to 12.4%.

The austerity package that was launched by the

Greek government to suppress the widening deficit

apparently did not have a significant influence on the

movement of yield and the CDS, and the yield and

CDS movement tended to increase even further. This

has continued despite the fact that the IMF and the

EU have announced the assistance package. Such

a continuing confidence crisis has resulted in rating

agencies such as Fitch, Moody’s and S&P downgrading

the Greek sovereign rating. Moody’s, on the 15th of

June 2010, even lowered its credit rating by four levels

to Ba1 of Junk (not feasible for investment). This rating

decrease was a result of the high risk of economic

growth due to savings, related to the provision of the

assistance packages of the EU and the International

Monetary Fund (IMF) amounting to 110 billion,

equivalent to US$134.5 billion. The downgrading of

the Greek rating to “junk” was done earlier by S&P. It

is predicted that the downgrading which was done by

Moody’s will place more pressure on Greek securities

at the time when that country is struggling to escape

the crisis through budget cuts.

The Greek Crisis, if not addressed properly, can

potentially spread to the Eurozone and other zones.

Countries with great potential to be affected are

PIIGS countries, which have the same characteristics.

In general, PIIGS countries face problems with the

fiscal deficits and trade deficits. These countries also

have current account deficits, with the largest deficit



negara tersebut juga memiliki current account deficit,

dengan defisit terbesar dialami oleh Yunani dan

Portugal. Seperti halnya Yunani, negara-negara PIIGS

tersebut juga memiliki masalah dengan inflasi dan

tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Dengan

kondisi tersebut, jika tidak waspada maka negara-

negara tersebut dapat terjerumus dalam krisis yang

sama dengan Yunani. Jika hal tersebut terjadi, bukan

tidak mungkin kawasan euro secara keseluruhan juga

akan tertular, mengingat negara-negara PIIGS tersebut

menyumbang 37% PDB euro. Hal ini akan cukup

berbahaya bagi kawasan asia pasifik karena eurozone

memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan

ekonomi dan keuangan global serta perekonomian di

kawasan asia pasifik, termasuk Indonesia.

Transmisi Krisis Secara teori, transmisi krisis dapat terjadi

melalui tiga jalur utama yaitu (1) jalur perdagangan;

(2) jalur perbankan; dan (3) jalur pasar keuangan.

Dari ketiga jalur tersebut rambatan melalui pasar

keuangan merupakan jalur penularan yang paling

cepat sementara dua jalur lainnya kemungkinan

tertular melalui kawasan euro yang memiliki hubungan

perdagangan dan keuangan yang lebih besar dengan

perekonomian global termasuk dengan kawasan asia

pasifik.

Transmisi melalui jalur perdagangan Meskipun memiliki hubungan dagang yang cukup erat

dengan kawasan euro, namun perdagangan antara

experienced by Greece and Portugal. Like Greece, the

PIIGS countries also have problems with inflation and

high unemployment. Under such conditions, if not

vigilant then these countries could fall into the same

crisis as Greece. If this happens, it is not impossible

that the Eurozone will be infected as a whole, given

that the PIIGS countries contribute 37% of the Euro’s

GDP. This will be quite dangerous to the Asia Pacific

region because the Eurozone has a considerably strong

relationship with the global economy and finance in

the Asia Pacific region, including Indonesia.

Transmission of the Crisis Theoretically, crisis transmission can occur through

three main routes, namely: (1) the trade route, (2)

banking route, and (3) financial market route. From the

third route, propagation through the financial market

is the fastest transmission route, while the two other

routes are possible to be transmitted to Eurozone,

which has large trade and financial relationships with

the global economy, including with the Asia Pacific

region.

Transmission through Trade Routes

Despite having fairly close trade relations with the

Eurozone, trade between Indonesia and Greece



Indonesia dengan Yunani relatif kecil dibandingkan

dengan negara-negara mitra dagang utama eropa

seperti Jerman, Inggris dan Perancis. Apalagi jika

dibandingkan dengan mitra dagang utama lainnya

seperti Jepang dan Amerika Serikat. Nilai perdagangan

Indonesia dan Yunani hanya sebesar US$198.486,8

ribu atau 0,09 persen dari total nilai perdagangan

pada tahun 2009, sedangkan persentase nilai

perdagangan Indonesia dengan Jerman, Inggris

dan Perancis mencapai masing-masing sebesar 2,2

persen, 1,08 persen dan 1,2 persen dari total nilai

transaksi perdagangan Indonesia. Nilai tersebut masih

relatif kecil jika dibandingkan dengan Jepang dan

Amerika Serikat yang mencapai 13,3 persen dan 8,4

persen. Sangat masuk akal jika pada tahun 2009

saat terjadi krisis yang melanda Amerika Serikat dan

sebagian besar Negara dunia termasuk Jepang nilai

perdagangan Indonesia ikut terpukul. Kondisi ini

berbeda dengan kondisi krisis yang melanda Yunani di

awal tahun 2010, nilai perdagangan Indonesia relatif

tidak terpengaruh, bahkan hingga september 2010,

neraca perdagangan Indonesia masih surplus.

Transmisi melalui jalur perbankan

Indonesia memiliki hubungan yang relatif erat dan

kuat dengan eurozone namun tidak begitu dengan

Yunani. Ketergantungan perbankan Indonesia

terhadap eurozone sebesar 43,6%, sedangkan

dengan Yunani perbankan Indonesia berdasarkan

data dari BIS tidak memiliki ketergantungan karena

dari total foreign claim Indonesia tidak ada yang

berasal dari Yunani. Diantara negara-negara PIIGS,

is relatively small compared with the countries of

Europe’s major trading partners, such as Germany

and France. This is even more so if compared to

other major trading partners like Japan and the

United States. Indonesia-Greece trade value was only

US$198,486.8 thousand, or 0.09 percent of total

trade value in 2009. Meanwhile, Indonesia’s trade

value with Germany and France reached 2.2 percent

and 1.2 percent, respectively. Those values are still

relatively small if compared to Japan and the United

States, which reached 13.3 percent and 8.4 percent.

It makes sense that if in 2009, when the crisis hit

the United States and most countries of the world,

including Japan, that Indonesia’s trade value was also

hit. In contrast to the condition of crisis that hit Greece

in early 2010,

Indonesia’s trade value is relatively unaffected.

Transmission Through Banking Routes

Indonesia has a relatively close and strong relationship

with the Eurozone, but not so must with Greece.

Dependence of Indonesian banking with the

Eurozone is 43.6%, while with Greece the Indonesian

banking, based on data from the BIS, does not have

a dependency because of the total foreign claims of

Indonesia, none come from Greece. Among the PIIGS

countries, only Italy has a banking relationship with



hanya Italia yang memiliki hubungan perbankan

dengan Indonesia meskipun nilainya sangat kecil.

Dari total foreign claim Indonesia, hanya 1,6% yang

berasal dari Italia. Ketergantungan perbankan

Indonesia yang cukup tinggi selain terhadap eurozone

adalah Amerika Serikat dan Jepang yang masing-

masing mencapai 15,2% dan 13,6%. Oleh sebab itu,

apabila Amerika Serikat dan Jepang mengalami krisis

seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009 maka

cukup masuk akal apabila Indonesia juga merasakan

pengaruhnya. Sementara krisis Yunani tidak begitu

terasa pengaruhnya karena tidak ada keterkaitan

Indonesia, although its value is very small. Of the total

foreign claims of Indonesia, only 1.6% comes from

Italy. Indonesian banking dependence is sufficiently

high on the United States and Japan, respectively

reaching 15.2% and 13.6%, in addition to such

dependence on the Eurozone. Therefore, if the United

States and Japan are in a crisis, as happened in 2008-

2009, it is reasonable for Indonesia to also feel its

impact. Meanwhile, the Greek crisis had a much less

pronounced effect because of no direct relationship

between Indonesian banking and Greece. The Greek

crisis will only have impact if the crisis is not tackled

Trade Transactions(in thousands of US$)

Countries 2007 2008 20092010

Jan -Juli

Japan 30,159,470.70 42,871,871.40 28,418,459.20 23,295,803.00

United States 16,401,404.10 20,916,939.20 17,933,955.60 13,362,705.00

Germany 4,298,035.6 5,533,952.7 4,700,197.3 3,236,280.00

UK 2,108,149.8 2,614,438.8 2,303,988.7 1,554,673.0

France 2,246,597.9 2,628,242.7 2,503,313.6 1,343,815.0

Greece 262,842.5 242,302.3 198,486.8 130,478.0

World 188,574,300.0 266,217,700.0 213,339,300.0 208,078,500.0

Countries 2007 2008 20092010

Jan-Jul

Japan 15.99 16.10 13.32 11.20

United States 8.70 7.86 8.41 6.42 Germany 2.28 2.08 2.20 1.56 UK 1.12 0.98 1.08 0.75 France 1.19 0.99 1.17 0.65 Greece 0.14 0.09 0.09 0.06 World 100.00 100.00 100.00 100.00

Source : Ministry of Trade



langsung antara perbankan Indonesia dengan

Yunani. Krisis Yunani baru akan terasa pengaruhnya

apabila krisis tersebut tidak segera ditanggulangi dan

menyebar di eurozone.

Transmisi melalui pasar keuangan

Di pasar keuangan, yang merupakan jalur penularan

krisis paling cepat, sentimen negatif krisis Yunani

tidak terlalu mempengaruhi Indonesia. Berdasarkan

perkembangan terkini, Indeks saham Indonesia

(IHSG), Yield surat utang Pemerintah maupun CDS

Obligasi 10 tahun Pemerintah masih dalam kondisi

stabil. IHSG bergerak stabil pada kisaran 2.500 an

bahkan telah menguat hingga level di atas 3.000 poin.

Demikian juga dengan Yield SUN 10 tahun yang terus

membaik pada posisi di bawah 8 persen atau turun

lebih dari 17 persen dari posisi akhir tahun 2009. CDS

obligasi Pemerintah 10 tahun juga semakin membaik

dan mencapai 208,7 bps atau turun lebih dari 5

persen dari posisi akhir tahun 2009. Kondisi tersebut

berbeda dengan kondisi Yunani yang sejak awal tahun

2010 terus mengalami pemburukan. CDS obligasi

Pemerintah 10 tahun meningkat hampir 200 persen.

Kondisi tersebut telah mempengaruhi biaya dana

untuk meningkatkan utang baru dan meningkatkan

risiko refinancing utang.

Dampak Krisis Yunani terhadap APBNKrisis fiskal yang mengancam beberapa negara

Eropa (Yunani, Portugal, Italia dan Spanyol), tidak

immediately and spreads in the Eurozone.

Transmission Through Financial Markets In the financial market, which is the fastest route

of the crisis transmission, the negative sentiment of

Greek crisis has not affected Indonesia very much.

Based on the latest developments, the Indonesian

stock index (CSPI), Yield of Government securities,

and the CDS 10-years government bonds are still in a

stable condition. The CSPI remains stable in the 2,500

range and has even strengthened to a level above

3,000 points. Likewise, the Yield of 10-year SUN

continuously improves its position below 8 percent or

decreases by more than 17 percent from the position

at the end of 2009. The CDS 10-year government

bonds are also getting better and reaching 208.7 bps

or decreasing more than 5 percent from their position

at the end of 2009. Such a condition differs from the

Greek condition, which has been worsening since the

beginning of 2010. The CDS 10-year government

bonds increased almost 200 percent. That condition

has affected the funding cost by increasing new debts

and increased the debt refinancing risk.

Impacts of the Greece Crisis on the Indonesian BudgetThe fiscal crisis in Europe, particularly in Greece,

that threatens some European countries (Greece,



Consolidated Foreign Claims of Reporting Banks, End December 2009(value in millions of US$)

Countries Total

Foreign Claims

European Banks Germany France Portugal Ireland Italy Greece Spain Japan USA

EU 16,021,597 10,403,344 2,059,423 2,300,816 110,957 433,562 652,440 60,752 734,359 797,293 1,236,500

Germany 2,102,261 1,293,596 - 292,944 4,618 36,351 274,883 5,908 51,020 148,707 146,919

Portugal 285,766 240,639 47,377 44,739 - 5,431 6,740 105 86,083 4,224 4,955

Ireland 871,802 638,294 183,757 804 21,516 - 18,357 804 15,664 30,188 58,553

Italy 1,414,358 1,029,381 189,675 511,449 5,203 46,258 - 710 46,786 53,085 53,794

Greece 236,211 188,780 45,003 75,172 9,746 8,464 6,924 - 1,273 6,389 16,647

Spain 1,150,578 856,107 237,983 219,636 28,075 30,225 31,101 434 - 27,986 52,696

Asia Pacific 1,407,891 684,941 97,848 108,078 515 3,447 16,370 2,997 5,371 142,148 293,997

- China 298,804 124,677 20,830 15,359 - - 2,378 14 3,685 37,092 58,258

- Indonesia 75,831 33,068 6,730 3,402 1 - 1,239 - 62 11,520 10,321

Countries Total

Foreign Claims

European Banks Germany France Portugal Ireland Italy Greece Spain Japan USA

EU 16,021,597 64.9 12.9 14.4 0.7 2.7 4.1 0.4 4.6 5.0 7.7

Germany 2,102,261 61.5 - 13.9 0.2 1.7 13.1 0.3 2.4 7.1 7.0

Portugal 285,766 84.2 16.6 15.7 - 1.9 2.4 0.0 30.1 1.5 1.7

Ireland 871,802 73.2 21.1 0.1 2.5 - 2.1 0.1 1.8 3.5 6.7

Italy 1,414,358 72.8 13.4 36.2 0.4 3.3 - 0.1 3.3 3.8 3.8

Greece 236,211 79.9 19.1 31.8 4.1 3.6 2.9 - 0.5 2.7 7.0

Spain 1,150,578 74.4 20.7 19.1 2.4 2.6 2.7 0.0 - 2.4 4.6

Asia Pacific 1,407,891 48.7 6.9 7.7 0.0 0.2 1.2 0.2 0.4 10.1 20.9

- China 298,804 41.7 7.0 5.1 - - 0.8 0.0 1.2 12.4 19.5

- Indonesia 75,831 43.6 8.9 4.5 0.0 - 1.6 - 0.1 15.2 13.6

source : Bank for International Settlement



berdampak secara langsung bagi sustainibilitas dan

kinerja perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan

peran langsung dari negara-negara tersebut terhadap

perekonomian Indonesia relatif kecil. Peran total

ekspor Indonesia pada keempat negara tersebut dari

tahun 2005 sampai 2009 rata-rata hanya sebesar

3,02%. Dengan demikian gejolak di negara-negara

tersebut tidak akan berdampak besar bagi kinerja

total ekspor Indonesia. Demikian juga dilihat dari

kegiatan investasi (Foreign Direct Investment/FDI)

dari keempat negara tersebut yang relatif kecil di

Indonesia. Rata-rata total porsi investasi keempat

negara tersebut kurang dari 1 persen terhadap total

investasi. Khusus untuk Yunani, dari sisi perdagangan,

nilai perdagangan Indonesia dan Yunani pada

tahun 2009 hanya sebesar US$198.486,8 ribu atau

0,09 persen dari total nilai transaksi perdagangan

sementara untuk periode Januari-Juli 2010 mencapai

US$130,478,0 ribu atau 0,06 persen dari total nilai

transaksi perdagangan sedangkan dari sisi jalur

perbankan, berdasarkan data dari BIS Indonesia tidak

memiliki ketergantungan terhadap Yunani karena dari

total foreign claim Indonesia tidak ada yang berasal

dari Yunani. Dari data-data diatas dapat disimpulkan

bahwa peran langsung negara-negara PIIGS khususnya

Yunani relatif kecil terhadap perekonomian Indonesia

sehingga tidak berdampak bagi kesinambungan dan

kinerja perekonomian Indonesia dengan demikian

dampaknya terhadap APBN juga sangat minim.

Namun demikian, Pemerintah akan terus memantau

perkembangan yang terjadi pada negara-negara

tersebut. Apabila terjadi perluasan krisis ke negara-

Portugal, Italy and Spain), did not directly affect the

sustainability and performance of the Indonesian

economy. This is due to the relatively minor direct role

played by these countries in the Indonesian economy.

The role of Indonesia’s total exports in the four

countries from 2005 to 2009 averaged only 3.02%.

Thus, turmoil in these countries will not largely affect

the performance of Indonesia’s total exports. Similarly,

investing activities (Foreign Direct Investment/FDI) from

the four countries is relatively small in Indonesia. The

average total investment portion of the four countries

is less than 1 percent of total investment. Particularly

for Greece, from the trade side, the value of trade

between Indonesia and Greece only amounted to

US$198,486.8 thousand, or 0.09 percent of total trade

value in 2009. Meanwhile, from the banking channel

side, based on data from BIS Indonesia, there is no

dependence on Greece, because from the Indonesian

total foreign claims, none came from Greece. From

the above data, it can be concluded that the direct

role played by the PIIGS countries, particularly Greece,

is relatively small for the Indonesian economy, so

that there is no impact on the sustainability and

performance of the Indonesian economy. Thus, its

impact on the Indonesian Budget is also very minimal.

However, the Government will continue to monitor

developments in these countries. In the event of the

spread of the crisis to other countries, particularly

to the large countries of Europe, there will certainly

be an impact on the global and domestic economy.

In this case, global cooperation as well as domestic

development strategies will be prepared to mitigate



negara lainnya terutama negara-negara besar Eropa,

tentu akan berdampak pada perekonomian global

dan domestik. Dalam hal ini, kerja sama global dan

juga strategi pembangunan domestik akan disiapkan

untuk memitigasi dampak negatif pada ekonomi

domestik yang mungkin terjadi

Dari sisi fiscal kondisi fiskal Indonesia saat ini masih

terjaga dan pondasi makro ekonomi masih kuat meski

dampak krisis di Eropa khususnya Yunani tetap harus

diwaspadai. Kredibilitas Pemerintah, kesinambungan

fiskal yang terjaga dan konsolidasi fiskal yang realistis

akan menjadi faktor penting dalam meredam

transmisi gejolak di pasar keuangan yang merupakan

jalur penularan krisis paling cepat. Sampai dengan

triwulan III 2010, sumber penerimaan APBN masih

cukup bagus di mana realisasi penerimaan perpajakan

mencapai Rp689.376,6 miliar (14,6%PDB) atau 68,48

persen APBN-P 2010. Jumlah ini lebih tinggi dari

realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya

yang hanya mencapai 66,3 persen. Selain itu, realisasi

pembiayaan juga telah mencapai 57,2 persen dari

target APBN-P 2010 dengan kelebihan pembiayaan

sebesar Rp131,9 triliun. Asumsi Dasar ekonomi

makro APBN yang menjadi dasar perhitungan APBN

sampai saat ini masih bergerak pada kisaran yang

aman. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,8 persen dalam

triwulan III 2010, dengan inflasi 5,8 persen dan Suku

bunga SBI 3 bulan rata-rata mencapai 6,6 persen.

Sementara nilai tukar rata-rata Rp9.128/US$ dengan

indikasi terus menguat. Pemulihan ekonomi global

telah mendorong meningkatnya permintaan minyak

dunia sehingga ICP juga mengalami peningkatan

any negative impacts on the domestic economy which

may occur.

Indonesia’s fiscal condition is presently being

maintained, and the macro-economic foundation is

still strong, although the impact of the crisis in Europe,

particularly in Greece, calls for caution. Government

credibility, maintaining fiscal sustainability, and realistic

fiscal consolidation will be important factors in reducing

the transmission turmoil in the financial market, which

is the fastest route for crisis transmission. In the first

semester of 2010, the Indonesian Budget revenue

sources are still quite good, in which the realization

of tax revenue reached approximately 45.4 percent

of the 2010 Indonesian Revised Budget, or higher

than the realized tax revenue of the previous year,

which was 44.3 percent. In addition to this, financing

also reached 40.9 percent of the target of the 2010

Indonesian Revised Budget, with surplus financing

amounting to Rp102.6 trillion. The Basic Macro-

Economic Assumptions underlying the calculation of

the budget are until now still fluctuating within a safe

range. The Indonesian economy grew 5.9 percent

in the first semester of 2010, with inflation at 5.05

percent and the 3-monthly SBI interest rates reaching

6.6 percent. Meanwhile, the average exchange rate

is Rp9,193/US$, with indications it will continue to

strengthen. The global economic recovery has led to

the increase of world oil demand, so that the world oil



hingga mencapai rata-rata US$77,1/barel dengan

lifting minyak rata-rata 951,4 MBOPD (Perkiraan

Desember 2009 – September 2010). Selanjutnya

untuk mengantisipasi krisis ke depan, Pemerintah

telah menyiapkan dana cadangan risiko fiskal yang

dapat digunakan apabila terjadi perubahan asumsi

ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan

APBN.

PenutupBerbagai krisis yang menerpa Indonesia, telah

menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga

kesinambungan fiskal. Kesinambungan fiskal

yang tidak terjamin akan menjadi ancaman bagi

perbaikan makroekonomi. Kesinambungan fiskal

sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah

untuk memperoleh sumber penerimaan pajak melaui

pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi kebutuhan

anggaran, Tidak terjaminnya kesinambungan fiskal

akan meningkatkan country risk yang pada gilirannya

akan meningkatkan risiko serta tingkat bunga sehingga

price and the ICP increased to an average of US$78.0

per barrel, with oil lifting of an average 0.959 MBCD

(December 2009 - May 2010). Furthermore, in order to

anticipate future crises, the Government has prepared

a fiscal risk reserve fund that can be used if there is

a change of macro-economic assumptions underlying

the Indonesian Budget calculation.

Closing Remarks The various crises that have hit Indonesia have

made us aware of the importance of maintaining

fiscal sustainability. Insecure fiscal sustainability will

be a threat to macroeconomic improvement. Fiscal

sustainability highly depends on the Government’s

ability to obtain tax revenue sources through economic

growth and budget requirement efficiency. The

unsecured fiscal sustainability will increase the country

risk, which in turn will increase the risks and the

interest rate, thus inhibiting the entry of investments.

Fiscal sustainability and Government credibility which

Financial Indicators of the Indonesian Government

Indicator 2007 2008 2009Indonesian

Revised Budget 2010

s.d Triwulan I

II

Fiscal Surplus/(Deficit) (%PDB) -1,3 -0,1 -2,4 -2,1 1,2

Primary Balance (%PDB) 0.8 1,7 0,1 -0,4 2,6

Revenue(%PDB) 17,9 19,8 15,1 15,9 14,6

Expenditure(%PDB) 19,1 19,9 16,7 18,0 13,4

Government Debts (% PDB) 35,0 33,0 28,0 27,8 35,0*

Source: Ministry of FinanceKeterangan : *berdasarkan angka sangat-sangat sementara realisasi utang pemerintah s.d 30 September 2010



is accompanied with a realistic fiscal consolidation

policy is an important factor in reducing turmoil and

transmission in the financial markets. The impacts of a

crisis can also be minimized with prompt international

responses, as occurred in the Greek crisis.

Learning from the current world economic crisis

and Indonesia’s economic crisis in 1997-1998, the

Indonesian economy should be built continuously

by relying on domestic sources of growth and on a

territorial basis. Globalization must be able to be

utilized and managed so as not to be a threatening

factor or risk to the economic prosperity of Indonesia.

For that purpose, we need to improve the quality of

policies, strengthen the bureaucratic institutions and

be able to anticipate changes that may occur through

flexible policies and instruments.

Nowadays, even though the global economic and

Eurozone conditions have begun to improve, in

order to restore the global economic condition to the

condition before the crisis, a solid recovery needs to be

conducted and powerful implementation is necessary

for 4 (four) pillars, namely: (1) continuing financial

sector reform; (2) Reducing fiscal risks; (3) Improving

the smooth flow of credit and banking intermediary

functions and (4) Overcoming the challenges of capital

flow volatility.

BibliographyBank of Indonesia, Perkembangan Ekonomi, Keuangan

menghambat masuknya investasi. Kesinambungan

fiskal dan kredibilitas Pemerintah yang disertai

dengan kebijakan konsolidasi fiskal yang realistis

merupakan faktor penting dalam meredam gejolak

dan rambatan di pasar keuangan. Dampak krisis juga

dapat diminimalisir dengan respon internasional yang

cepat sebagaimana yang terjadi dalam krisis Yunani.

Belajar dari krisis ekonomi dunia saat ini dan krisis

ekonomi Indonesia tahun 1997–1998, maka

perekonomian Indonesia harus terus dibangun

dengan bertumpu pada sumber-sumber pertumbuhan

domestik dan berbasis kewilayahan. Globalisasi harus

dapat dimanfaatkan dan dikelola sehingga tidak

menjadi faktor ancaman dan risiko bagi kesejahteraan

ekonomi Indonesia. Untuk itu, kita perlu memperbaiki

kualitas kebijakan, memperkuat institusi birokrasi dan

mampu mengantisipasi perubahan yang mungkin

terjadi dengan fleksibilitas kebijakan dan instrumen.

Saat ini, meskipun kondisi perekonomian global

dan Eurozone sudah mulai membaik, namun untuk

mengembalikan kondisi ekonomi global kepada

kondisi sebelum krisis perlu dilakukan recovery

yang solid dan perlu implementasi yang kuat atas

4 (empat) pilar yaitu: (1) melanjutkan reformasi

sektor keuangan; (2) Mengurangi risiko fiskal ; (3)

Meningkatkan kelancaran aliran kredit dan fungsi

intermediary perbankan dan (4) Mengatasi tantangan

volatilitas aliran modal.

Daftar PustakaBank Indonesia, Perkembangan Ekonomi, Keuangan

dan Kerjasama Internasional Triwulan I 2010.



dan Kerjasama Internasional Triwulan I 2010.

Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan


Tahun Anggaran 1999/2000.

Pidato Presiden tentang Penyampaian Nota Keuangan

dan RAPBN Tahun Anggaran 2011.

Pemerintah RI, Nota Keuangan dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2009.

M. Chatib Basri, CGI, Utang dan Kesinambungan

Fiskal, Kompas 24 Januari 2005.

Pemerintah RI, Mengatasi Dampak Krisis Global

Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009.


Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2010.

Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan


Tahun Anggaran 1999/2000.

Pidato Presiden tentang Penyampaian Nota Keuangan

dan RAPBN Tahun Anggaran 2011.


Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2009.

M. Chatib Basri, CGI, Utang dan Kesinambungan

Fiskal, Kompas 24 Januari 2005.

Pemerintah RI, Mengatasi Dampak Krisis Global

Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009.


Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2010.



DET

AIL

S O

F TH

E LI

NE

MIN

ISTR

IES/

AG

ENCI

ES B

UD

GET

OF

2010

BY F

UN

CTIO

NS

AN

D S

UB-

FUN

CTIO

NS

in t

hous

ands

of

rupi

ah

FUN

CTI

ON

S A

ND

SU

B-FU

NC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EX

PEN

-D

ITU

RES

GO

OD

S EX

PEN

DI-

TURE

S C

API

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SO

CIA

L A

SSIS

T-A

NC

ESTO

TAL

01

GEN

ERA

L SE

RVIC

E 7

0,62

3,21

1,42

9 3

1,27

3,31

9,58

3 8

,012

,737

,962

3

16,8

44,3

52

110

,226

,113

,326

0

1.01

EX

ECU

TIV

E A

ND

LEG

ISLA

TIV

E, F

INA

NC

IAL

AN

D F

ISC

AL

MA

TTER

, AN

D IN

TERN

ATI

ON

AL

AFF

AIR

S 7

0,60

9,45

1,52

4 2

9,55

3,21

9,52

8 5

,993

,457

,305

5

,741

,045

1

06,1

61,8

69,4

02

0

1.03

GEN

ERA

L SE

RVIC

E -

7

0,63

1,61

1 4

45,7

04,3

89

-

516

,336

,000

0

1.04

BA

SIC

RES

EARC

H A

ND

DEV

ELO

PMEN

T O

F SC

IEN

CE

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y

13,

759,

905

1,0

32,4

93,5

29

467

,152

,240

4

7,00

0 1

,513

,452

,674

0

1.06

REG

ION

AL

DEV

ELO

PMEN

T -

5

24,2

20,7

40

540

,904

,210

1

9,00

0,00

0 1

,084

,124

,950

0

1.90

OTH

ER G

ENER

AL

SERV

ICES

-

9

2,75

4,17

5 5

65,5

19,8

18

292

,056

,307

9

50,3

30,3

00

02

D

EFEN

CE

20,

269,

995

8,9

61,2

94,2

62

11,

986,

656,

279

-

20,

968,

220,

536

0

2.01

STA

TE D

EFEN

SE

12,

984,

054

8,7

16,6

22,2

00

4,7

78,4

50,0

04

-

13,

508,

056,

258

0

2.02

DEF

ENSE

SU

PPO

RT

-

166

,443

,852

7

,094

,677

,190

-

7

,261

,121

,042

0

2.03

FO

REIG

N M

ILIT

ARY

ASS

ISTA

NC

E 3

,825

,649

3

7,89

6,41

1 -

-

4

1,72

2,06

0

0

2.04

DEF

ENSE

RES

EARC

H A

ND

DEV

ELO

PMEN

T 7

31,4

92

20,

519,

599

107

,898

,485

-

1

29,1

49,5

76

0

2.90

OTH

ER D

EFEN

SE

2,7

28,8

00

19,

812,

200

5,6

30,6

00

-

28,

171,

600

03

ORD

ER A

ND

SEC

URI

TY

-

8,3

81,0

72,9

18

6,5

44,9

59,3

66

-

14,

926,

032,

284

0

3.01

PO

LIC

E D

EPA

RTM

ENT

-

5,7

60,7

88,4

25

4,4

04,4

48,1

36

-

10,

165,

236,

561

0

3.02

DIS

AST

ER M

AN

AG

EMEN

T -

6

,796

,196

3

41,6

06,1

04

-

348

,402

,300

0

3.03

LEG

AL

DEV

ELO

PMEN

T -

2

,613

,488

,297

1

,798

,905

,126

-

4

,412

,393

,423

04

EC

ON

OM

Y

570

,727

,143

1

7,83

0,77

6,91

7 3

5,50

1,44

4,76

3 3

,455

,876

,974

5

7,35

8,82

5,79

7

0

4.01

TRA

DE,

DEV

ELO

PMEN

T O

F BU

SIN

ESS,

CO

OP-

ERA

TIV

E A

ND

SM

E 1

80,9

63,7

43

1,1

16,8

73,7

63

85,

939,

428

191

,757

,428

1

,575

,534

,362

0

4.02

MA

NPO

WER

-

1

,134

,972

,129

2

27,8

14,7

33

7,3

87,9

25

1,3

70,1

74,7

87

0

4.03

AG

RIC

ULT

URE

, FO

REST

RY, F

ISH

ERY

AN

D

MA

RIN

E 2

4,60

0 4

,610

,892

,828

1

,256

,399

,425

3

,248

,080

,061

9

,115

,396

,914

FUN

CTIO

NS

AN

D S

UB-

FUN

CTIO

NS

PERS

ON

NEL

EX-

PEN

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


0

4.04

IRR

IGA

TIO

N

-

1,1

87,2

19,3

67

4,3

29,0

88,4

55

-

5,5

16,3

07,8

22

0

4.05

FU

EL A

ND

EN

ERG

Y

19,

478,

500

299

,017

,622

3

,470

,534

,814

-

3

,789

,030

,936

0

4.06

MIN

ING

1

65,2

00,0

00

1,6

96,9

59,0

41

698

,936

,255

-

2

,561

,095

,296

0

4.07

IN

DU

STRY

AN

D C

ON

STRU

CTI

ON

1

97,7

41,1

59

1,2

52,8

27,5

63

167

,807

,332

6

,000

,000

1

,624

,376

,054

0

4.08

TRA

NSP

ORT

ATI

ON

-

4

,209

,321

,754

2

4,97

6,87

3,13

9 -

2

9,18

6,19

4,89

3

0

4.09

TEL

ECO

MM

UN

ICA

TIO

N

4,9

80,0

41

2,0

55,2

37,9

57

285

,108

,514

2

,651

,560

2

,347

,978

,072

0

4.90

OTH

ER E

CO

NO

MY

2

,339

,100

2

67,4

54,8

93

2,9

42,6

68

-

272

,736

,661

05

E

NV

IRO

NM

ENT

45,

991,

000

3,9

46,4

89,6

00

3,8

90,3

15,3

03

6,4

32,5

00

7,8

89,2

28,4

03

0

5.01

WA

STE

MA

NA

GEM

ENT

-

43,

282,

040

460

,087

,960

-

5

03,3

70,0

00

0

5.03

PO

LLU

TIO

N M

AN

AG

EMEN

T -

1

47,9

89,8

86

6,9

54,9

70

-

154

,944

,856

0

5.04

NA

TURA

L RE

SOU

RCE

CO

NSE

RVA

TIO

N

45,

991,

000

1,9

53,0

04,4

10

2,7

40,9

30,2

53

6,4

32,5

00

4,7

46,3

58,1

63

0

5.05

SPA

TIA

L A

ND

LA

ND

-

1

,630

,567

,380

6

52,4

33,1

71

-

2,2

83,0

00,5

51

0

5.90

OTH

ER E

NV

IRO

NM

ENT

-

171

,645

,884

2

9,90

8,94

9 -

2

01,5

54,8

33

06

H

OU

SIN

G A

ND

PU

BLIC

FA

CIL

ITY

-

4

,729

,648

,366

4

,691

,771

,171

1

1,48

5,20

5,29

9 2

0,90

6,62

4,83

6

0

6.01

HO

USI

NG

DEV

ELO

PMEN

T -

3

34,6

64,8

51

1,0

65,3

73,5

73

-

1,4

00,0

38,4

24

0

6.02

EM

POW

ERM

ENT

OF

RESI

DEN

TIA

L C

OM

MU

-N

ITY

-

1

,070

,602

,067

4

09,6

53,7

55

1,7

46,1

98,5

00

3,2

26,4

54,3

22

0

6.03

PRO

VIS

ION

OF

DRI

NK

ING

WA

TER

-

506

,346

,489

2

,498

,299

,211

2

61,4

08,0

00

3,2

66,0

53,7

00

0

6.90

OTH

ER H

OU

SIN

G A

ND

PU

BLIC

FA

CIL

ITY

-

2

,818

,034

,959

7

18,4

44,6

32

9,4

77,5

98,7

99

13,

014,

078,

390

07

HEA

LTH

1

,107

,704

,271

8

,459

,988

,026

2

,819

,923

,189

5

,614

,214

,436

1

8,00

1,82

9,92

2

0

7.01

MED

ICIN

E A

ND

HEA

LTH

SU

PPLI

ES

-

1,2

23,6

88,8

94

155

,206

,642

-

1

,378

,895

,536

0

7.02

IN

DIV

IDU

AL

HEA

LTH

SER

VIC

E 1

,087

,910

,527

4

,075

,844

,396

1

,835

,470

,627

4

,003

,352

,715

1

1,00

2,57

8,26

5

0

7.03

PU

BLIC

HEA

LTH

SER

VIC

E 1

9,79

3,74

4 1

,209

,366

,733

4

73,4

53,6

75

1,6

09,0

84,0

81

3,3

11,6

98,2

33

0

7.04

PO

PULA

TIO

N A

ND

FA

MILY

PLA

NN

ING

-

6

90,4

58,9

37

1,4

67,5

63

-

691

,926

,500

0

7.05

HEA

LTH

RES

EARC

H A

ND

DEV

ELO

PMEN

T -

1

26,5

71,6

69

33,

700,

171

-

160

,271

,840

0

7.90

OTH

ER H

EALT

H

-

1,1

34,0

57,3

97

320

,624

,511

1

,777

,640

1

,456

,459

,548

08

T

OU

RISM

AN

D C

ULT

URE

-

1

,285

,050

,320

8

8,52

1,83

6 4

2,49

3,92

1 1

,416

,066

,077

0

8.01

DEV

ELO

PMEN

T O

F TO

URI

SM A

ND

CU

LTU

RE

-

779

,726

,394

7

9,47

5,22

5 1

4,16

0,00

0 8

73,3

61,6

19

0

8.02

DEV

ELO

PMEN

T O

F Y

OU

TH A

ND

SPO

RT

-

6,4

60,0

00

-

-

6,4

60,0

00

FUN

CTIO

NS

AN

D S

UB-

FUN

CTIO

NS

PERS

ON

NEL

EX-

PEN

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


0

8.03

DEV

ELO

PMEN

T O

F PU

BLIS

HIN

G A

ND

BRO

AD

-C

AST

ING

-

1

18,4

36,6

47

8,8

58,8

90

28,

333,

921

155

,629

,458

0

8.05

DEV

ELO

PMEN

T O

F S

UPE

RIO

R SP

ORT

S -

3

80,4

27,2

79

187

,721

-

3

80,6

15,0

00

09

R

ELIG

ION

-

5

44,8

37,6

92

125

,708

,923

2

42,5

29,0

85

913

,075

,700

0

9.01

EN

HA

NC

EMEN

T O

F RE

LIG

IOU

S LI

FE

-

496

,269

,142

1

19,1

94,6

33

194

,471

,225

8

09,9

35,0

00

0

9.02

REL

IGIO

US

LIFE

HA

RMO

NY

-

1

6,50

2,48

8 4

,769

,652

9

,227

,860

3

0,50

0,00

0

0

9.03

REL

IGIO

N R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

-

30,

209,

062

1,6

44,6

38

1,1

80,0

00

33,

033,

700

0

9.90

OTH

ER R

ELIG

IOU

S SE

RVIC

E -

1

,857

,000

1

00,0

00

37,

650,

000

39,

607,

000

10

E

DU

CA

TIO

N

17,

662,

088,

903

20,

015,

428,

562

8,4

17,3

17,9

71

37,

991,

653,

086

84,

086,

488,

522

1

0.01

EA

RLY

AG

E ED

UC

ATI

ON

-

3

17,5

42,0

17

618

,500

8

12,0

42,6

83

1,1

30,2

03,2

00

1

0.02

ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

2

5,52

3,32

6 2

,431

,716

,586

7

73,3

65,3

76

28,

336,

516,

692

31,

567,

121,

980

1

0.03

SEC

ON

DA

RY E

DU

CA

TIO

N

69,

078,

281

1,0

41,9

02,1

83

408

,111

,678

4

,046

,807

,621

5

,565

,899

,763

1

0.04

NO

N-F

ORM

AL

AN

D IN

FORM

AL

EDU

CA

TIO

N

37,

787,

621

369

,709

,816

4

1,45

8,98

6 6

06,9

54,6

03

1,0

55,9

11,0

26

1

0.05

SER

VIC

E ED

UC

ATI

ON

2

16,8

00

175

,407

,044

1

5,76

0,55

6 1

,068

,500

1

92,4

52,9

00

1

0.06

HIG

HER

ED

UC

ATI

ON

6

,435

,587

,619

1

0,24

3,54

8,64

4 6

,683

,237

,421

1

,371

,889

,512

2

4,73

4,26

3,19

6

1

0.07

ASS

ISTA

NC

E SE

RVIC

E TO

ED

UC

ATI

ON

1

1,07

4,88

8,27

6 3

,930

,011

,364

2

41,7

90,8

54

2,4

62,8

71,1

50

17,

709,

561,

644

1

0.08

REL

IGIO

US

EDU

CA

TIO

N

-

305

,527

,386

1

6,13

2,53

1 2

18,0

68,8

16

539

,728

,733

1

0.09

ED

UC

ATI

ON

RES

EARC

H A

ND

DEV

ELO

PMEN

T 1

9,00

6,98

0 4

39,4

89,0

09

3,6

27,2

82

135

,433

,509

5

97,5

56,7

80

1

0.10

DEV

ELO

PMEN

T O

F Y

OU

TH A

ND

SPO

RT

-

760

,574

,513

2

33,2

14,7

87

-

993

,789

,300

11

S

OC

IAL

PRO

TEC

TIO

N

-

1,2

24,4

78,6

45

96,

181,

631

2,1

35,9

96,7

10

3,4

56,6

56,9

86

1

1.04

SO

CIA

L PR

OTE

CTI

ON

AN

D S

ERV

ICE

FOR

CH

IL-

DRE

N A

ND

FA

MILY

-

2

81,8

87,3

07

1,3

69,7

62

475

,399

,872

7

58,6

56,9

41

1

1.05

WO

MEN

EM

POW

ERM

ENT

-

81,

536,

651

339

,607

1

0,69

0,75

0 9

2,56

7,00

8

1

1.06

SO

CIA

L G

UID

AN

CE

AN

D C

OU

NSE

LIN

G

-

224

,539

,799

2

6,75

5,36

2 3

07,8

12,9

39

559

,108

,100

1

1.08

SO

CIA

L A

SSIS

TAN

CE

AN

D S

ECU

RITY

-

4

59,9

18,9

01

47,

747,

050

1,3

20,2

88,1

49

1,8

27,9

54,1

00

1

1.09

SO

CIA

L PR

OTE

CTI

ON

RES

EARC

H A

ND

DEV

EL-

OPM

ENT

-

72,

937,

144

7,9

01,9

80

504

,000

8

1,34

3,12

4

1

1.90

OTH

ER S

OC

IAL

PRO

TEC

TIO

N

-

103

,658

,843

1

2,06

7,87

0 2

1,30

1,00

0 1

37,0

27,7

13

T O

T A

L

90,

029,

992,

741

106

,652

,384

,891

8

2,17

5,53

8,39

4 6

1,29

1,24

6,36

3 3

40,1

49,1

62,3

89

FUN

CTIO

NS

AN

D S

UB-

FUN

CTIO

NS

PERS

ON

NEL

EX-

PEN

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


in t

hous

ands

of

rupi

ah

BUD

GET

SEC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EX

PEN

DI-

TURE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CA

PITA

L EX

PEN

DI-

TURE

S S

OC

IAL

ASS

IST-

AN

CES

TOTA

L

001

P

EOPL

E’S

REPR

ESEN

TATI

VES

CO

UN

CIL

1

8,82

6,18

7 1

48,2

73,7

43

3,2

52,9

60

-

170

,352

,890

002

H

OU

SE O

F RE

PRES

ENTA

TIV

ES

479

,109

,800

1

,138

,410

,468

3

32,1

03,9

86

-

1,9

49,6

24,2

54

004

S

UPR

EME

AU

DIT

AG

ENC

Y

674

,261

,438

7

97,5

81,9

48

556

,130

,128

-

2

,027

,973

,514

005

S

UPR

EME

CO

URT

3

,755

,265

,246

7

32,8

02,9

84

731

,880

,000

-

5

,219

,948

,230

006

A

TTO

RNEY

GEN

ERA

L’S

OFF

ICE

1,0

00,7

56,3

00

1,0

77,8

02,8

73

455

,987

,077

-

2

,534

,546

,250

007

S

TATE

SEC

RETA

RY

362

,162

,283

1

,196

,311

,050

2

41,2

70,2

06

1,4

62,4

75

1,8

01,2

06,0

14

010

M

INIS

TRY

OF

HO

ME

AFF

AIR

S 2

74,8

85,0

00

2,3

87,2

57,2

15

1,2

54,2

74,8

07

8,6

08,3

82,6

72

12,

524,

799,

694

011

M

INIS

TRY

OF

FORE

IGN

AFF

AIR

S 2

,615

,235

,000

2

,633

,463

,004

3

12,9

76,7

00

-

5,5

61,6

74,7

04

012

M

INIS

TRY

OF

DEF

ENC

E 2

0,82

9,54

2,48

3 9

,594

,235

,774

1

1,88

6,36

2,00

4 -

4

2,31

0,14

0,26

1

013

M

INIS

TRY

OF

LAW

AN

D H

UM

AN

RIG

HTS

1,7

52,0

32,2

30

2,2

25,2

24,0

88

632

,448

,173

-

4

,609

,704

,491

015

M

INIS

TRY

OF

FIN

AN

CE

7,7

71,9

67,7

42

5,1

13,1

57,7

98

2,3

97,3

23,8

34

-

15,

282,

449,

374

018

M

INIS

TRY

OF

AG

RIC

ULT

URE

935

,510

,929

3

,395

,702

,349

5

09,6

72,5

67

3,1

97,1

63,2

63

8,0

38,0

49,1

08

019

M

INIS

TRY

OF

IND

UST

RY 2

73,2

33,1

86

1,2

72,7

88,2

29

119

,095

,306

-

1

,665

,116

,721

020

M

INIS

TRY

OF

ENER

GY

AN

D N

ATU

RAL

RESO

URC

ES 3

47,9

04,2

21

2,9

76,1

37,8

15

4,4

73,4

12,0

15

-

7,7

97,4

54,0

51

022

M

INIS

TRY

OF

TRA

NSP

ORT

ATI

ON

1,2

80,1

75,8

50

3,1

25,4

54,4

81

11,

428,

205,

558

-

15,

833,

835,

889

023

M

INIS

TRY

OF

NA

TIO

NA

L ED

UC

ATI

ON

6,7

08,4

23,8

02

13,

246,

619,

699

3,9

73,6

21,4

76

31,

258,

514,

358

55,

187,

179,

335

024

M

INIS

TRY

OF

HEA

LTH

2,9

98,2

98,0

00

8,9

12,5

11,0

05

3,7

02,3

81,5

36

5,7

76,3

95,2

92

21,

389,

585,

833

025

M

INIS

TRY

OF

RELI

GIO

US

AFF

AIR

S 1

2,47

3,19

0,04

9 5

,657

,440

,930

2

,212

,380

,533

6

,895

,706

,005

2

7,23

8,71

7,51

7

026

M

INIT

RY O

F LA

BOR

AN

D T

RAN

SMIG

RATI

ON

253

,692

,413

2

,006

,577

,280

5

89,3

60,1

39

10,

668,

975

2,8

60,2

98,8

07

027

M

INIS

TRY

OF

SOC

IAL

AFF

AIR

S 1

91,4

50,0

00

1,1

89,8

76,4

91

127

,262

,721

2

,119

,117

,107

3

,627

,706

,319

029

M

INIS

TRY

OF

FORE

STRY

721

,639

,155

2

,300

,470

,511

3

23,1

64,4

34

3,1

70,0

00

3,3

48,4

44,1

00

032

M

INIS

TRY

OF

MA

RITI

ME

AFF

AIR

S A

ND

FIS

HER

IES

370

,749

,400

1

,949

,663

,297

8

11,9

48,2

51

58,

479,

250

3,1

90,8

40,1

98

033

M

INIS

TRY

OF

PUBL

IC W

ORK

S 9

92,5

82,2

57

6,4

49,4

53,0

34

24,

846,

974,

279

2,5

07,4

99,0

00

34,

796,

508,

570

DET

AIL

S O

F TH

E LI

NE

MIN

ISTR

IES/

AG

ENCI

ES B

UD

GET

OF

2010

BY

BU

DG

ET S

ECTI

ON

S

BUD

GET

SEC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EXP

EN-

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


034

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y F

OR

LEG

AL,

PO

LITI

CA

L,

AN

D S

ECU

RITY

AFF

AIR

S 1

9,60

4,57

1 1

27,5

83,8

83

61,

659,

096

-

208

,847

,550

035

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y F

OR

THE

ECO

NO

MY

10,

000,

000

96,

985,

492

4,4

17,9

31

-

111

,403

,423

036

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y O

F PE

OPL

E’S

WEL

FARE

14,

511,

895

78,

754,

441

7,9

01,9

80

-

101

,168

,316

040

M

INIS

TRY

OF

CU

LTU

RE A

ND

TO

URI

SM 2

40,7

14,0

84

1,0

55,9

48,4

00

305

,742

,095

1

4,16

0,00

0 1

,616

,564

,579

041

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

STA

TE O

WN

ED E

NTE

RPRI

SES

19,

000,

000

86,

065,

926

9,1

37,1

84

-

114

,203

,110

042

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

RESE

ARC

H A

ND

TEC

HN

OLO

GY

29,

121,

137

274

,411

,787

3

31,9

81,1

45

-

635

,514

,069

043

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

ENV

IRO

NM

ENTA

L PR

OTE

CTI

ON

42,

208,

871

348

,725

,903

1

3,44

1,14

4 -

4

04,3

75,9

18

044

ST

ATE

MIN

STRY

CO

OPE

RATI

VES

AN

D S

MA

LL A

ND

M

EDIU

M E

NTE

RPRI

SES

51,

118,

900

478

,841

,152

1

8,18

8,16

5 1

85,7

57,4

28

733

,905

,645

047

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

WO

MEN

’S E

MPO

WER

MEN

T 1

1,64

7,94

9 1

19,5

55,2

11

2,3

01,3

46

-

133

,504

,506

048

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

AD

MIN

ISTR

ATI

VE

REFO

RM 1

8,04

0,44

1 1

03,1

84,1

63

2,5

26,4

87

-

123

,751

,091

050

ST

ATE

INTE

LLIG

ENC

E A

GEN

CY

65,

252,

520

729

,520

,125

1

91,0

93,3

75

-

985

,866

,020

051

ST

ATE

CO

DES

AG

ENC

Y 3

8,72

4,09

7 6

8,09

5,57

4 3

93,0

09,7

68

-

499

,829

,439

052

N

ATI

ON

AL

DEF

ENC

E BO

ARD

6,2

32,5

90

21,

134,

030

2,8

02,5

90

-

30,

169,

210

054

C

ENTR

AL

BURE

AU

OF

STA

TIST

ICS

611

,376

,800

4

,090

,307

,926

3

47,3

63,4

94

-

5,0

49,0

48,2

20

055

M

INIS

TRY

OF

NA

TIO

NA

L D

EVEL

OPM

ENT

PLA

NN

ING

/ BA

PPEN

AS

42,

814,

190

501

,845

,987

1

3,65

1,39

3 -

5

58,3

11,5

70

056

N

ATI

ON

AL

LAN

D A

FFA

IRS

AG

ENC

Y 9

86,4

11,1

06

1,5

20,4

55,2

45

437

,751

,695

-

2

,944

,618

,046

057

N

ATI

ON

AL

LIBR

ARY

32,

814,

200

248

,885

,031

6

1,85

4,66

2 -

3

43,5

53,8

93

059

M

INIS

TRY

OF

CO

MM

UN

ICA

TIO

N A

ND

INFO

RMA

TIO

N 1

73,7

60,8

67

2,3

10,8

48,3

24

296

,379

,321

3

0,98

5,48

1 2

,811

,973

,993

060

IN

DO

NES

IAN

NA

TIO

NA

L PO

LIC

E 1

7,69

0,96

1,56

4 5

,817

,047

,933

3

,686

,943

,614

-

2

7,19

4,95

3,11

1

063

N

ATI

ON

AL

AG

ENC

Y O

F FO

OD

AN

D D

RUG

CO

NTR

OL

156

,502

,626

3

16,3

33,8

87

154

,892

,917

-

6

27,7

29,4

30

064

N

ATI

ON

AL

DEF

ENC

E A

GEN

CY

23,

098,

080

84,

858,

197

97,

570,

637

3,0

20,0

00

208

,546

,914

065

C

API

TAL

INV

ESTM

ENT

CO

ORD

INA

TIN

G A

GEN

CY

3

2,99

6,74

7 2

96,9

06,1

19

35,

064,

844

-

364

,967

,710

066

N

ATI

ON

AL

NA

RCO

TIC

S A

GEN

CY

1

1,73

0,00

0 2

03,8

79,9

35

131

,261

,615

-

3

46,8

71,5

50

067

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

AC

CEL

ERA

TIO

N O

F D

EVEL

OP-

MEN

T IN

BA

CK

WA

RDS

REG

ION

S 7

,081

,609

3

51,4

03,0

31

165

,495

,276

4

03,1

83,3

84

927

,163

,300

BUD

GET

SEC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EXP

EN-

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


068

N

ATI

ON

AL

FAM

ILY P

LAN

NIN

G C

OO

RDIN

ATI

NG

BO

ARD

174

,458

,000

1

,042

,244

,236

1

7,30

0,96

4 -

1

,234

,003

,200

074

N

ATI

ON

AL

CO

MM

ISIO

N F

OR

HU

MA

N R

IGH

TS 1

7,08

2,90

9 3

8,75

3,80

8 2

,249

,203

-

5

8,08

5,92

0

075

G

EOPH

YSI

CA

L A

ND

MET

EREO

LOG

ICA

L A

GEN

CY

186

,071

,464

3

52,9

96,1

98

326

,111

,623

-

8

65,1

79,2

85

076

G

ENER

AL

ELEC

TIO

NS

CO

MM

ISSI

ON

2

64,0

19,4

54

594

,688

,585

1

02,7

53,4

17

-

961

,461

,456

077

ST

ATE

CO

NST

ITU

TIO

NA

L C

OU

RT

9,6

14,6

70

147

,591

,736

1

2,29

0,20

0 -

1

69,4

96,6

06

078

IN

DO

NES

IAN

FIN

AN

CIA

L TR

AN

SAC

TIO

N R

EPO

RTS

AN

D A

NA

LYSI

S C

ENTE

R 2

4,10

4,16

8 4

9,82

4,22

8 3

9,98

4,51

2 -

1

13,9

12,9

08

079

IN

DO

NES

IAN

INST

ITU

TE O

F SC

IEN

CES

209

,279

,998

2

61,7

78,0

06

25,

123,

080

-

496

,181

,084

080

N

ATI

ON

AL

ATO

MIC

EN

ERG

Y A

GEN

CY

194

,956

,133

1

58,2

31,8

81

53,

610,

815

-

406

,798

,829

081

A

GEN

CY

FO

R TH

E A

SSES

SMEN

T A

ND

APP

LIC

ATI

ON

O

F TE

CH

NO

LOG

Y 1

46,9

86,9

48

309

,146

,573

7

1,87

2,87

6 6

,000

,000

5

34,0

06,3

97

082

N

ATI

ON

AL

SPA

CE

AN

D A

VIA

TIO

N A

GEN

CY

60,

160,

685

136

,950

,879

3

1,91

9,04

2 -

2

29,0

30,6

06

083

N

ATI

ON

AL

CO

ORD

INA

TIN

G A

GEN

CY

FO

R SU

RVEY

S A

ND

MA

PPIN

G 3

3,72

0,00

0 1

33,6

71,8

01

275

,612

,542

-

4

43,0

04,3

43

084

N

ATI

ON

AL

STA

ND

ARD

IZA

TIO

N A

GEN

CY

9,3

78,9

42

51,

695,

061

523

,300

-

6

1,59

7,30

3

085

N

UC

LEA

R EN

ERG

Y R

EGU

LATO

RY A

GEN

CY

20,

476,

400

34,

089,

613

2,7

25,9

19

-

57,

291,

932

086

ST

ATE

AD

MIN

ISTR

ATI

ON

AG

ENC

Y

32,

944,

348

122

,145

,845

4

0,93

0,74

0 -

1

96,0

20,9

33

087

N

ATI

ON

AL

ARC

HIV

ES 2

6,03

9,16

7 5

5,69

3,09

7 2

2,68

2,64

0 -

1

04,4

14,9

04

088

N

ATI

ON

AL

CIV

IL S

ERV

ICE

AG

ENC

Y 1

57,0

74,7

10

112

,540

,041

1

68,0

36,4

19

-

437

,651

,170

089

D

EVEL

OPM

ENT

FIN

AN

CE

CO

MPT

ROLL

ER 2

90,5

03,9

00

334

,754

,500

1

6,88

0,55

0 -

6

42,1

38,9

50

090

M

INIS

TRY

OF

TRA

DE

211

,732

,436

9

26,7

52,5

29

88,

701,

367

6,0

00,0

00

1,2

33,1

86,3

32

091

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

PUBL

IC H

OU

SIN

G 2

5,50

0,00

0 3

68,7

15,2

59

336

,903

,160

1

73,4

00,0

00

904

,518

,419

092

ST

ATE

MIN

ISTR

Y F

OR

YO

UTH

AN

D S

PORT

AFF

AIR

S 2

2,25

2,00

0 1

,282

,208

,892

2

49,3

98,5

68

-

1,5

53,8

59,4

60

093

C

ORR

UPT

ION

ERA

DIC

ATI

ON

CO

MM

ISSI

ON

165

,996

,849

1

72,8

17,6

33

87,

565,

949

-

426

,380

,431

095

RE

GIO

NA

L RE

PRES

ENTA

TIV

ES’ C

OU

NC

IL 1

35,6

56,8

60

300

,049

,074

3

3,85

3,52

8 -

4

69,5

59,4

62

100

ST

ATE

JU

DIC

IAL

CO

MM

ISSI

ON

6

,283

,934

5

0,93

9,63

8 1

,250

,000

-

5

8,47

3,57

2

103

N

ATI

ON

AL

CO

ORD

INA

TIO

N B

OA

RD F

OR

DIS

AST

ER

MA

NA

GEM

ENT

11,

033,

884

132

,874

,624

5

9,15

3,57

2 1

9,00

0,00

0 2

22,0

62,0

80

BUD

GET

SEC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EXP

EN-

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


104

N

ATI

ON

AL

BOA

RD F

OR

PLA

CIN

G A

ND

PRO

TEC

TIN

G

THE

IND

ON

ESIA

N W

ORK

ERS

27,

840,

994

205

,814

,649

1

4,96

3,49

7 4

,900

,000

2

53,5

19,1

40

105

SI

DO

ARJ

O M

UD

DIS

AST

ER M

AN

AG

EMEN

T BO

ARD

(B

PLS)

12,

444,

755

150

,342

,555

1

,045

,487

,977

7

,815

,353

1

,216

,090

,640

106

A

GEN

CY

FO

R G

OV

ERN

MEN

T G

OO

DS/

SERV

ICES

PR

OC

URE

MEN

T PO

LIC

Y

14,

230,

300

87,

328,

296

8,1

90,3

74

466

,320

1

10,2

15,2

90

107

N

ATI

ON

AL

SAR

AG

ENC

Y

90,

719,

000

133

,385

,996

3

41,6

06,1

04

-

565

,711

,100

108

C

OM

MIS

SIO

N F

OR

THE

SUPE

RVIS

ION

OF

BUSI

NES

S C

OM

PETI

TIO

N

32,

812,

018

45,

565,

890

3,9

35,9

92

-

82,

313,

900

T O

T A

L

90,

029,

992,

741

106

,652

,384

,891

8

2,17

5,53

8,39

4 6

1,29

1,24

6,36

3 3

40,1

49,1

62,3

89

BUD

GET

SEC

TIO

NS

PERS

ON

NEL

EXP

EN-

DIT

URE

SG

OO

DS

EXPE

ND

I-TU

RES

CAPI

TAL

EXPE

ND

I-TU

RES

SOCI

AL

ASS

IS-

TAN

CES

TOTA

L


in t

hous

ands

of

rupi

ah

BU

DG

ET S

ECTI

ON

S A

ND

PR

OG

RA

MS

PER

SON

NEL

EX

PEN

DI-

TUR

ES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CA

PITA

L EX

-PE

ND

ITU

RES

SO

CIA

L A

S-SI

STA

NC

ESTO

TAL

001

P

EOPL

E’S

CO

NSU

LTA

TIV

E C

OU

NC

IL

18,

826,

187

148

,273

,743

3

,252

,960

-

1

70,3

52,8

90

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

109

,155

,400

1

00,0

00

-

109

,255

,400

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

18,

826,

187

36,

241,

003

-

-

55,

067,

190

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,7

28,0

00

-

-

2,7

28,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

49,3

40

3,1

52,9

60

-

3,3

02,3

00

002

H

OU

SE O

F RE

PRES

ENTA

TIV

ES

479

,109

,800

1

,138

,410

,468

3

32,1

03,9

86

-

1,9

49,6

24,2

54

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

688

,105

,900

-

-

6

88,1

05,9

00

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

479

,109

,800

3

46,4

34,4

65

9,4

50,2

89

-

834

,994

,554

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

7,1

84,4

00

564

,000

-

7

,748

,400

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

6,6

50,4

00

-

-

6,6

50,4

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

9

0,03

5,30

3 3

22,0

89,6

97

-

412

,125

,000

004

S

UPR

EME

AU

DIT

AG

ENC

Y

674

,261

,438

7

97,5

81,9

48

556

,130

,128

-

2

,027

,973

,514

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

674

,261

,438

2

67,3

10,4

76

-

-

941

,571

,914

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

375

,901

,900

4

,000

,000

-

3

79,9

01,9

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

5

1,66

2,00

0 1

,858

,000

-

5

3,52

0,00

0

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

50,

586,

630

2,3

38,7

70

-

52,

925,

400

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

6,20

5,84

2 5

47,9

33,3

58

-

594

,139

,200

DET

AIL

S O

F TH

E LI

NE

MIN

ISTR

IES/

AG

ENC

IES

OF

2010

BY

BU

DG

ET S

ECTI

ON

S A

ND

PR

OG

RA

MS

BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.2

0 S

TATE

FIN

AN

CIA

L SE

CU

RITY

AN

D R

EVEN

UE

INC

RASE

PR

OG

RAM

-

1

,950

,000

-

-

1

,950

,000

01.

01.2

2 ST

ATE

FIN

AN

CIA

L A

CC

OU

NTA

NC

Y F

OU

ND

ING

PRO

-G

RAM

-

3

,965

,100

-

-

3

,965

,100

005

S

UPR

EME

CO

URT

3

,755

,265

,246

7

32,8

02,9

84

731

,880

,000

-

5

,219

,948

,230

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

3,7

55,2

65,2

46

512

,591

,284

-

-

4

,267

,856

,530

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

15,

011,

700

-

-

15,

011,

700

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

7,2

00,0

00

-

-

7,2

00,0

00

03.

03.0

1 L

AW

PLA

NN

ING

PRO

GRA

M

-

5,0

00,0

00

-

-

5,0

00,0

00

03.

03.0

2 L

AW

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

,000

,000

-

-

2

,000

,000

03.

03.0

3 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

AW

ARE

NES

S IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

,000

,000

-

-

1

,000

,000

03.

03.0

4 L

AW

ASS

ISTA

NC

E A

ND

SER

VIC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

42,

681,

000

-

-

42,

681,

000

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

F C

OU

RT IN

STI-

TUTI

ON

S A

ND

OTH

ER L

AW

EN

FORC

MEN

T IN

STIT

UTI

ON

S

-

-

731

,880

,000

-

7

31,8

80,0

00

03.

03.0

6 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

1

15,8

19,0

00

-

-

115

,819

,000

03.

03.0

7 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R LA

W P

ROFE

SSIO

N

-

31,

000,

000

-

-

31,

000,

000

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

500

,000

-

-

5

00,0

00

006

A

TTO

RNEY

GEN

ERA

L’S

OFF

ICE

1,0

00,7

56,3

00

1,0

77,8

02,8

73

455

,987

,077

-

2

,534

,546

,250

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

1,0

00,7

56,3

00

421

,862

,746

9

78,9

04

-

1,4

23,5

97,9

50

03.

03.0

1 L

AW

PLA

NN

ING

PRO

GRA

M

-

2,0

00,0

00

-

-

2,0

00,0

00

03.

03.0

3 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

AW

ARE

NES

S IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

1,00

0,00

0 -

-

1

1,00

0,00

0

03.

03.0

4 L

AW

ASS

ISTA

NC

E A

ND

SER

VIC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

4,0

00,0

00

-

-

4,0

00,0

00

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

F C

OU

RT IN

-ST

ITU

TIO

NS

AN

D O

THER

LA

W E

NFO

RCEM

ENT

INST

ITU

-TI

ON

S

-

24,

407,

727

455

,008

,173

-

4

79,4

15,9

00

03.

03.0

6 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

5

44,4

25,1

00

-

-

544

,425

,100

03.

03.0

7 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

OF

LAW

PRO

FESS

ION

-

6

9,10

7,30

0 -

-

6

9,10

7,30

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

1,0

00,0

00

-

-

1,0

00,0

00

007

S

TATE

SEC

RETA

RY

362

,162

,283

1

,196

,311

,050

2

41,2

70,2

06

1,4

62,4

75

1,8

01,2

06,0

14

01.

01.0

5 IN

TERN

ATI

ON

AL

CO

OPE

RATI

ON

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

2

,100

,000

-

-

2

,100

,000

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,4

66,4

00

-

-

1,4

66,4

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

7

,798

,188

9

,982

,512

-

1

7,78

0,70

0

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

15,

199,

300

-

-

15,

199,

300

01.

01.1

5 PU

BLIC

SER

VIC

E Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

79,9

51,5

70

55,

726,

124

-

235

,677

,694

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

7

,531

,759

1

59,2

48,8

41

-

166

,780

,600

01.

01.1

9 G

OV

ERN

AN

CE

AN

D S

TATE

LEA

DER

SHIP

IMPL

EMEN

TA-

TIO

N P

ROG

RAM

3

62,1

62,2

83

979

,827

,611

9

,248

,951

1

,462

,475

1

,352

,701

,320

08.

01.0

2 C

ULT

URE

PRO

PERT

Y M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

1

,780

,542

3

,119

,458

-

4

,900

,000

08.

03.0

1 C

OM

MU

NIC

ATI

ON

, IN

FORM

ATI

ON

, AN

D M

ASS

MED

IA

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

6

55,6

80

3,9

44,3

20

-

4,6

00,0

00

010

M

INIS

TRY

OF

HO

ME

AFF

AIR

S 2

74,8

85,0

00

2,3

87,2

57,2

15

1,2

54,2

74,8

07

8,6

08,3

82,6

72

12,

524,

799,

694

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

43,

500,

000

-

-

43,

500,

000

01.

01.0

3 P

OLI

TIC

AL

PRO

CES

S IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

20,

000,

000

-

-

20,

000,

000

01.

01.0

6 N

ATI

ON

AL

UN

ITY

AN

D E

NTI

TY C

OM

MIT

MEN

T IN

-C

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

1,50

0,00

0 -

-

1

1,50

0,00

0

01.

01.0

7 P

EOPL

E A

ND

STA

TE R

ELA

TIO

NSH

IP M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

1

,258

,100

-

-

1

,258

,100

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

274

,885

,000

2

20,2

00,4

43

7,0

13,8

01

-

502

,099

,244

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

24,

819,

900

-

-

24,

819,

900

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

2

2,07

1,70

0 5

30,8

00

-

22,

602,

500

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

2

25,8

07,7

00

-

225

,807

,700


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

03.0

1 P

OPU

LATI

ON

PO

LIC

Y C

ON

FORM

ITY

PRO

GRA

M

-

6,7

07,4

00

45,

000

-

6,7

52,4

00

01.

03.0

2 P

OPU

LATI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

ON

MA

NA

GEM

ENT

PR-

GRA

M

-

48,

474,

211

445

,659

,389

-

4

94,1

33,6

00

01.

06.0

1 N

EW A

UTO

NO

MO

US

REG

ION

MA

NA

GEM

ENT

PRO

-G

RAM

-

5

,989

,000

1

1,00

0 -

6

,000

,000

01.

06.0

2 L

AW

AN

D R

EGU

LATI

ON

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M O

N

DEC

ENTR

ALI

ZATI

ON

AN

D R

EGIO

NA

L A

UTO

NO

MY

-

1

1,98

0,00

0 2

0,00

0 -

1

2,00

0,00

0

01.

06.0

4 P

ROG

RAM

OF

INC

REA

SIN

G C

OO

PERA

TIO

NS

BETW

EEN

RE

GIO

NA

L G

OV

ERN

MEN

TS

-

9,1

60,0

00

40,

000

-

9,2

00,0

00

01.

06.0

5 P

ROG

RAM

OF

REG

ION

AL

GO

VER

NM

ENT

INST

ITU

TIO

N-

AL

CA

PAC

ITY

INC

REA

SE

-

202

,294

,896

2

71,4

06,9

04

-

473

,701

,800

01.

06.0

6 P

ROG

RAM

OF

REG

ION

AL

GO

VER

NM

ENT

FIN

AN

CIA

L C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

-

3

9,12

9,00

0 4

,575

,000

-

4

3,70

4,00

0

01.

06.0

7 L

OC

AL

ECO

NO

MIC

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

2,22

8,00

0 7

3,00

0 -

2

2,30

1,00

0

01.

06.0

8 P

ROG

RAM

OF

INC

REA

SIN

G T

HE

PRO

FESS

ION

ALI

SM O

F RE

GIO

NA

L G

OV

ERN

MEN

T A

PPA

RATU

S

-

64,

619,

350

160

,000

-

6

4,77

9,35

0

01.

06.1

0 P

OST

-CO

NFL

ICT

TERR

ITO

RY R

EHA

BILI

TATI

ON

PRO

GRA

M

-

12,

000,

000

-

-

12,

000,

000

03.

01.0

5 P

UBL

IC O

RDER

LIN

ESS

AN

D S

ECU

RITY

MA

INTE

NA

NC

E PR

OG

RAM

-

6

,919

,155

2

87,9

45

-

7,2

07,1

00

03.

03.0

2 L

AW

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

,803

,900

4

5,00

0 -

2

,848

,900

05.

05.0

1 T

ERRI

TORI

AL

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

7,2

30,0

00

400

,000

-

7

,630

,000

06.

90.0

1 B

ORD

ERLA

ND

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

4

4,63

2,28

9 1

45,8

90,9

11

-

190

,523

,200

06.

90.0

2 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

FAST

GRO

WIN

G A

ND

ST

RATE

GIC

TER

RITO

RIES

-

9

,970

,000

3

0,00

0 -

1

0,00

0,00

0

06.

90.0

3 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

BAC

KW

ARD

ARE

AS

-

40,

941,

983

90,

157,

250

96,

983,

767

228

,083

,000

06.

90.0

8 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M O

F C

ON

STRU

CTI

ON

INTE

R-C

ON

NEC

TIO

N B

ETW

EEN

CIT

IES

-

11,

814,

000

186

,000

-

1

2,00

0,00

0

06.

90.0

9 R

URA

L EM

POW

ERM

ENT

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

,446

,292

,018

6

0,46

8,07

7 8

,511

,398

,905

1

0,01

8,15

9,00

0

08.

03.0

1 C

OM

MU

NIC

ATI

ON

, IN

FORM

ATI

ON

, AN

D M

ASS

MED

IA

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

1

6,63

3,17

0 1

,422

,030

-

1

8,05

5,20

0

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

34,

088,

700

45,

000

-

34,

133,

700


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

011

M

INIS

TRY

OF

FORE

IGN

AFF

AIR

S 2

,615

,235

,000

2

,633

,463

,004

3

12,9

76,7

00

-

5,5

61,6

74,7

04

01.

01.0

2 IN

DO

NES

IAN

DIP

LOM

AC

Y O

PTIM

ALI

ZATI

ON

AN

D F

OR-

EIG

N P

OLI

TIC

AL

FIRM

NES

S PR

OG

RAM

2

,579

,628

,268

2

,402

,750

,536

-

-

4

,982

,378

,804

01.

01.0

4 C

OM

MIT

MEN

T FI

RMN

ESS

PRO

GRA

M F

OR

WO

RLD

PE

AC

E -

1

1,38

0,00

0 -

-

1

1,38

0,00

0

01.

01.0

5 IN

TERN

ATI

ON

AL

CO

OPE

RATI

ON

INC

REA

SE P

ROG

RAM

5

,753

,524

1

45,0

35,0

76

-

-

150

,788

,600

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

4,9

27,6

34

16,

498,

166

-

-

21,

425,

800

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

5

,200

,000

-

-

5

,200

,000

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

24,

925,

574

49,

498,

226

-

-

74,

423,

800

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

3,1

01,0

00

-

-

3,1

01,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

3

12,9

76,7

00

-

312

,976

,700

012

M

INIS

TRY

OF

DEF

ENC

E 2

0,82

9,54

2,48

3 9

,594

,235

,774

1

1,88

6,36

2,00

4 -

4

2,31

0,14

0,26

1

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

20,

809,

272,

488

620

,953

,937

-

-

2

1,43

0,22

6,42

5

02.

01.0

1 IN

TEG

RATI

VE

DEF

ENC

E D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,1

84,6

28,8

68

297

,934

,332

-

2

,482

,563

,200

02.

01.0

2 L

AN

D D

EFEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

1

2,98

4,05

4 2

,512

,321

,299

1

,118

,636

,347

-

3

,643

,941

,700

02.

01.0

3 M

ARI

TIM

E D

EFEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

1

,429

,677

,079

1

,624

,717

,621

-

3

,054

,394

,700

02.

01.0

4 A

IR D

EFEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

1

,290

,476

,530

1

,669

,891

,370

-

2

,960

,367

,900

02.

01.0

5 IN

DO

NES

IAN

TER

RITO

RIA

L U

NIT

Y M

AIN

TEN

AN

CE

AN

D

SOV

EREI

GN

TY E

NFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

1,2

75,2

78,6

00

45,

146,

400

-

1,3

20,4

25,0

00

02.

01.0

6 S

TATE

SA

CRI

FIC

E D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

24,

239,

824

22,

123,

934

-

46,

363,

758

02.

02.0

1 D

EFEN

CE

STRA

TEG

Y A

ND

SY

STEM

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

4

0,82

8,14

2 3

86,3

74,3

52

-

427

,202

,494

02.

02.0

2 D

EFEN

CE

IND

UST

RY D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

109

,111

,600

6

,705

,500

,248

-

6

,814

,611

,848

02.

03.0

1 IN

TERN

ATI

ON

AL

MIL

ITA

RY C

OO

PERA

TIO

N P

ROG

RAM

3

,825

,649

3

7,89

6,41

1 -

-

4

1,72

2,06

0

02.

04.0

1 D

EFEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RES

EARC

H P

ROG

RAM

7

31,4

92

13,

211,

284

10,

406,

800

-

24,

349,

576

02.

90.0

1 IN

DO

NES

IAN

MIL

ITA

RY D

EVO

TIO

N P

ROG

RAM

2

,728

,800

1

9,81

2,20

0 5

,630

,600

-

2

8,17

1,60

0

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

-

3

5,80

0,00

0 -

-

3

5,80

0,00

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

013

M

INIS

TRY

OF

LAW

AN

D H

UM

AN

RIG

HTS

1

,752

,032

,230

2

,225

,224

,088

6

32,4

48,1

73

-

4,6

09,7

04,4

91

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

1,6

10,6

87,7

18

686

,014

,891

2

8,51

1,57

0 -

2

,325

,214

,179

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

15,

623,

300

8,1

00

-

15,

631,

400

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

19,

896,

000

326

,000

-

2

0,22

2,00

0

03.

03.0

1 L

AW

PLA

NN

ING

PRO

GRA

M

-

6,1

21,0

00

-

-

6,1

21,0

00

03.

03.0

2 L

AW

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

-

5

4,17

8,51

2 1

69,3

88

-

54,

347,

900

03.

03.0

3 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

AW

ARE

NES

S IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

3

0,43

2,80

0 -

-

3

0,43

2,80

0

03.

03.0

4 L

AW

ASS

ISTA

NC

E A

ND

SER

VIC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

432

,923

,572

1

42,2

33,0

28

-

575

,156

,600

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

F C

OU

RT IN

-ST

ITU

TIO

NS

AN

D O

THER

LA

W E

NFO

RCEM

ENT

INST

ITU

-TI

ON

S

-

174

,058

,022

4

42,4

07,2

78

-

616

,465

,300

03.

03.0

6 H

UM

AN

RIG

HTS

AN

D L

AW

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

7

60,6

27,4

91

18,

545,

809

-

779

,173

,300

03.

03.0

7 L

AW

PRO

FESS

ION

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

36,

025,

200

-

-

36,

025,

200

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

8,8

23,3

00

247

,000

-

9

,070

,300

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

500

,000

-

-

5

00,0

00

015

M

INIS

TRY

OF

FIN

AN

CE

7,7

71,9

67,7

42

5,1

13,1

57,7

98

2,3

97,3

23,8

34

-

15,

282,

449,

374

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

7,7

63,7

14,6

78

3,7

04,3

38,5

28

77,

729,

680

-

11,

545,

782,

886

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

42,

201,

000

-

-

42,

201,

000

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

219

,428

,541

6

02,5

00

-

220

,031

,041

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

6

9,85

2,99

4 8

70,6

71,4

50

-

940

,524

,444

01.

01.2

0 S

TATE

FIN

AN

CIA

L SE

CU

RITY

AN

D R

EVEN

UE

INC

REA

SE

PRO

GRA

M

-

420

,122

,924

1

,117

,898

,775

-

1

,538

,021

,699

01.

01.2

1 S

TATE

EX

PEN

DIT

URE

EFF

ECTI

VEN

ESS

INC

REA

SE P

RO-

GRA

M

1,7

97,2

28

271

,836

,852

2

40,1

77,3

84

-

513

,811

,464


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.2

2 S

TATE

FIN

AN

CIA

L A

CC

OU

NTA

NC

Y F

OU

ND

ING

PRO

-G

RAM

-

2

5,40

8,44

6 4

00,0

00

-

25,

808,

446

01.

01.2

3 F

INA

NC

IAL

INST

ITU

TIO

NA

L D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

30,

103,

165

31,

304,

220

-

61,

407,

385

01.

01.2

4 F

INA

NC

IAL

SEC

TOR

AN

D E

CO

NO

MIC

STA

BILI

TY P

RO-

GRA

M

-

90,

260,

866

8,3

94,9

22

-

98,

655,

788

01.

01.2

5 D

EBT

FIN

AN

CIN

G A

ND

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

36,

112,

723

423

,665

-

3

6,53

6,38

8

01.

01.2

6 B

UD

GET

SY

STEM

IMPL

EMEN

TATI

ON

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

9

,426

,433

-

-

9

,426

,433

01.

01.2

8 E

FFEC

TIV

ENES

S IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

N S

TATE

PRO

P-ER

TY M

AN

AG

EMEN

T

-

155

,459

,870

1

0,96

0,63

0 -

1

66,4

20,5

00

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

6

,455

,836

3

8,60

5,45

6 3

8,76

0,60

8 -

8

3,82

1,90

0

018

M

INIS

TRY

OF

AG

RIC

ULT

URE

9

35,5

10,9

29

3,3

95,7

02,3

49

509

,672

,567

3

,197

,163

,263

8

,038

,049

,108

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

889

,642

,934

3

59,0

63,7

43

1,2

23,7

33

-

1,2

49,9

30,4

10

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

31,

610,

025

1,4

86,9

75

-

33,

097,

000

04.

03.0

3 A

GRI

BUSI

NES

S D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

291

,125

,462

3

6,16

4,14

1 1

77,1

89,0

22

504

,478

,625

04.

03.0

4 F

OO

D D

EFEN

CE

INC

REA

SE P

ROG

RAM

1

3,20

0 1

,433

,456

,206

3

24,9

26,7

14

1,2

42,8

60,9

09

3,0

01,2

57,0

29

04.

03.0

8 F

ARM

ER P

ROSP

ERIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,2

55,7

43,8

85

145

,771

,179

1

,772

,813

,380

3

,174

,328

,444

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

PRO

GRA

M

8,7

26,1

64

6,8

18,4

84

-

4,2

99,9

52

19,

844,

600

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

3

7,12

8,63

1 1

7,88

4,54

4 9

9,82

5 -

5

5,11

3,00

0

019

M

INIS

TRY

OF

IND

UST

RY

273

,233

,186

1

,272

,788

,229

1

19,0

95,3

06

-

1,6

65,1

16,7

21

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

4,8

03,1

63

15,

091,

337

13,

500

-

19,

908,

000

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

14,

348,

632

84,

256,

948

6,7

04,5

15

-

105

,310

,095

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

34,8

71

7,7

27,7

29

-

8,1

62,6

00

03.

03.0

2 L

AW

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

-

7

,914

,000

8

6,00

0 -

8

,000

,000

04.

07.0

2 S

MA

LL A

ND

MED

IUM

IND

UST

RIES

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

1

5,73

0,79

4 2

64,6

51,6

21

32,

110,

634

-

312

,493

,049

04.

07.0

3 IN

DU

STRI

AL

TEC

HN

OLO

GY

CA

PABI

LITY

INC

REA

SE

PRO

GRA

M

122

,322

,648

2

68,9

42,5

66

41,

877,

441

-

433

,142

,655


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

04.

07.0

4 IN

DU

STRI

AL

STRU

CTU

RE M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

5

9,68

7,71

7 5

94,9

01,2

94

20,

011,

339

-

674

,600

,350

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

PRO

GRA

M

23,

410,

634

11,

126,

847

2,6

67,6

25

-

37,

205,

106

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

3

2,92

9,59

8 2

5,46

8,74

5 7

,896

,523

-

6

6,29

4,86

6

020

M

INIS

TRY

OF

ENER

GY

AN

D N

ATU

RAL

RESO

URC

ES

347

,904

,221

2

,976

,137

,815

4

,473

,412

,015

-

7

,797

,454

,051

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

8,7

54,0

00

94,

691,

900

6,2

25,5

00

-

109

,671

,400

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

52,

195,

000

108

,584

,643

1

6,02

4,00

0 -

1

76,8

03,6

43

01.

01.1

5 P

UBL

IC S

ERV

ICE

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

43,

303,

201

420

,663

,431

7

9,23

1,49

2 -

5

43,1

98,1

24

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

5,9

00,5

20

28,

151,

527

8,8

62,5

36

-

42,

914,

583

03.

03.0

2 L

AW

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

1,24

1,84

7 -

-

2

1,24

1,84

7

04.

05.0

1 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R EL

ECTR

ICIT

Y

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

IES

1

5,00

0,00

0 5

3,74

0,13

2 3

,214

,033

,168

-

3

,282

,773

,300

04.

05.0

2 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R EN

ERG

Y M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITY

SER

VIC

ES

-

65,

417,

050

173

,960

,950

-

2

39,3

78,0

00

04.

05.0

3 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D C

ON

TRO

L PR

OG

RAM

OF

ENER

GY

TE

CH

NO

LOG

Y A

ND

APP

LIC

ATI

ON

4

,478

,500

2

8,02

2,32

0 1

4,53

9,88

0 -

4

7,04

0,70

0

04.

05.0

4 C

OM

PLIA

NC

E PR

OG

RAM

FO

R TH

E RE

STRU

CTU

RIZA

TIO

N

AN

D R

EFO

RM O

F EN

ERG

Y M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITIE

S

-

46,

297,

800

-

-

46,

297,

800

04.

05.0

5 A

CC

ESSI

BILI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

F RE

GIO

NA

L G

OV

ERN

MEN

TS, C

OO

PERA

TIV

ES, A

ND

TH

E PU

BLIC

TO

TH

E EN

ERG

Y M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITY

SER

VIC

ES

-

28,

265,

184

61,

750,

816

-

90,

016,

000

04.

05.0

6 C

OM

PLIA

NC

E PR

OG

RAM

FO

R TH

E RE

STRU

CTU

RIZA

TIO

N

AN

D R

EFO

RM O

F EL

ECTR

ICIT

Y M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITIE

S

-

17,

590,

000

-

-

17,

590,

000

04.

05.0

8 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D C

ON

TRO

L PR

OG

RAM

OF

ELEC

-TR

ICIT

Y T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

APP

LIC

ATI

ON

-

5

1,53

5,13

6 6

,200

,000

-

5

7,73

5,13

6

04.

06.0

1 F

OU

ND

ING

PRO

GRA

M F

OR

CO

AL

AN

D M

INER

AL

MIN

-IN

G B

USI

NES

SES

8

5,05

4,90

0 9

24,2

98,0

95

625

,262

,268

-

1

,634

,615

,263

04.

06.0

2 F

OU

ND

ING

PRO

GRA

M F

OR

OIL

AN

D G

AS

MIN

ING

BU

SI-

NES

S

80,

145,

100

769

,470

,946

7

3,67

3,98

7 -

9

23,2

90,0

33

05.

03.0

1 E

NV

IRO

NM

ENT

POLL

UTI

ON

CO

NTR

OL

PRO

GRA

M

-

910

,558

-

-

9

10,5

58


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

1

7,13

1,00

5 1

1,50

0,00

0 -

2

8,63

1,00

5

05.

04.0

3 C

APA

CIT

Y D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

ENV

IRO

N-

MEN

T A

ND

NA

TURA

L RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

4

5,99

1,00

0 1

67,7

77,2

05

7,7

07,7

22

-

221

,475

,927

05.

90.0

1 IN

FORM

ATI

ON

AC

CES

S A

ND

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

-G

RAM

FO

R N

ATU

RAL

RESO

URC

ES A

ND

EN

VIR

ON

MEN

T

-

27,

848,

372

10,

715,

360

-

38,

563,

732

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

7

,082

,000

1

04,5

00,6

64

163

,724

,336

-

2

75,3

07,0

00

022

M

INIS

TRY

OF

TRA

NSP

ORT

ATI

ON

1

,280

,175

,850

3

,125

,454

,481

1

1,42

8,20

5,55

8 -

1

5,83

3,83

5,88

9

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

1,1

65,9

67,1

06

812

,642

,189

2

0,73

0,28

9 -

1

,999

,339

,584

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

36,

384,

005

2,6

43,4

95

-

39,

027,

500

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

52,

992,

230

146

,318

,770

-

1

99,3

11,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

1,21

5,65

7 3

7,23

5,14

3 -

7

8,45

0,80

0

01.

90.0

3 N

AD

AN

D N

IAS

REC

ON

STRU

CTI

ON

AN

D R

EHA

BILI

TA-

TIO

N P

ROG

RAM

-

1

2,37

9,10

2 1

70,9

27,9

98

-

183

,307

,100

04.

08.0

3 T

RAFF

IC M

AN

S A

ND

FA

CIL

ITY

DEV

ELO

PMEN

T PR

O-

GRA

M

-

16,

701,

457

375

,001

,843

-

3

91,7

03,3

00

04.

08.0

4 T

RAN

SPO

RTA

TIO

N S

ERV

ICE

AC

CES

SIBI

LITY

INC

REA

SE

PRO

GRA

M

-

52,

989,

000

68,

450,

000

-

121

,439

,000

04.

08.0

5 M

AIN

TEN

AN

CE

AN

D R

EHA

BILI

TATI

ON

PRO

GRA

M F

OR

TRA

FFIC

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

IES

-

7

50,0

00

31,

645,

000

-

32,

395,

000

04.

08.0

6 T

RAIN

SER

VIC

E A

CC

ESSI

LIBI

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

7

99,0

75

135

,058

,825

-

1

35,8

57,9

00

04.

08.0

7 T

RAIN

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y D

EVEL

OPM

ENT

AN

D

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

0,75

5,08

0 3

,452

,593

,660

-

3

,463

,348

,740

04.

08.0

8 T

RAIN

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y R

EHA

BILI

TATI

ON

PRO

-G

RAM

-

-

4

0,71

8,90

0 -

4

0,71

8,90

0

04.

08.0

9 R

EFO

RM A

ND

RES

TRU

CTU

RIZA

TIO

N P

ROG

RAM

OF

TRA

IN IN

STIT

UTI

ON

-

6

,233

,100

3

7,64

7,50

0 -

4

3,88

0,60

0

04.

08.1

0 R

ESTR

UC

TURI

ZATI

ON

PRO

GRA

M O

F TR

AFF

IC M

EAN

S A

ND

INST

ITU

TIO

N

-

29,

369,

620

37,

105,

080

-

66,

474,

700

04.

08.1

1 M

ARI

TIM

E TR

AN

SPO

RTA

TIO

N D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

-

3

12,7

52,6

45

2,3

77,7

91,8

55

-

2,6

90,5

44,5

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

04.

08.1

2 M

AIN

TEN

AN

CE

AN

D R

EHA

BILI

TATI

ON

PRO

GRA

M O

F M

ARI

TIM

E TR

AN

SPO

RTA

TIO

N M

EAN

S

-

90,

000,

000

68,

615,

000

-

158

,615

,000

04.

08.1

3 R

ESTR

UC

TURI

ZATI

ON

PRO

GRA

M O

F M

ARI

TIM

E TR

AN

S-PO

RTA

TIO

N R

EGU

LATI

ON

S A

ND

INST

ITU

TIO

N

-

569

,285

,722

1

1,17

0,37

8 -

5

80,4

56,1

00

04.

08.1

4 A

SDP

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

145

,218

,823

8

51,7

61,5

77

-

996

,980

,400

04.

08.1

5 R

EHA

BILI

TATI

ON

PRO

GRA

M F

OR

RIV

ER, L

AK

E, A

ND

C

ROSS

OV

ER P

ORT

FA

CIL

ITIE

S

-

-

43,

455,

200

-

43,

455,

200

04.

08.1

6 R

ESTR

UC

TURI

ZATI

ON

AN

D R

EFO

RM P

ROG

RAM

OF

ASD

P IN

STIT

UTI

ON

-

4

,825

,600

1

9,93

0,00

0 -

2

4,75

5,60

0

04.

08.1

7 A

IR T

RAN

SPO

RTA

TIO

N D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

295

,169

,274

2

,370

,099

,026

-

2

,665

,268

,300

04.

08.1

8 R

EHA

BILI

TATI

ON

AN

D M

AIN

TEN

AA

NC

E PR

OG

RAM

OF

AIR

TRA

NSP

ORT

ATI

ON

-

-

2

41,0

78,2

00

-

241

,078

,200

04.

08.1

9 R

ESTR

CU

TURI

ZATI

ON

PRO

GRA

M O

F A

IR T

RAN

SPO

RTA

-TI

ON

REG

ULA

TIO

NS

AN

D IN

STIT

UTI

ON

-

2

48,5

90,4

00

139

,383

,465

-

3

87,9

73,8

65

04.

08.2

0 IN

TER-

CIT

IES

TRA

NSP

ORT

ATI

ON

DEV

ELO

PMEN

T PR

O-

GRA

M

-

57,

357,

800

12,

543,

000

-

69,

900,

800

04.

08.2

1 T

RAN

SPO

RTA

TIO

N D

EVEL

OPM

ENT

AN

D R

ESEA

RCH

PR

OG

RAM

-

1

4,23

6,32

8 4

2,34

0,87

2 -

5

6,57

7,20

0

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

1

14,2

08,7

44

314

,807

,374

6

93,9

60,4

82

-

1,1

22,9

76,6

00

023

M

INIS

TRY

OF

NA

TIO

NA

L ED

UC

ATI

ON

6

,708

,423

,802

1

3,24

6,61

9,69

9 3

,973

,621

,476

31

,258

,514

,358

5

5,18

7,17

9,33

5

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

22,

394,

568

82,

326,

579

6,9

12,8

50

189

,250

1

11,8

23,2

47

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

15,

000,

000

-

-

15,

000,

000

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

0,00

0,00

0 -

1

0,00

0,00

0

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

105

,000

,000

-

-

1

05,0

00,0

00

10.

01.0

1 E

ARL

Y A

GE

CH

ILD

REN

ED

UC

ATI

ON

PRO

GRA

M

-

308

,301

,117

6

18,5

00

776

,012

,183

1

,084

,931

,800

10.

02.0

1 N

INE-

YEA

R BA

SIC

LEA

RNIN

G O

BLIG

ATI

ON

PRO

GRA

M

25,

523,

326

1,3

48,0

20,7

27

44,

969,

833

24,4

02,9

63,0

94

25,

821,

476,

980

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

PRO

GRA

M

17,

642,

726

752

,163

,745

1

8,34

0,36

8 3

,542

,315

,019

4

,330

,461

,858

10.

04.0

1 N

ON

-FO

RMA

L ED

UC

ATI

ON

PRO

GRA

M

37,

787,

621

357

,239

,521

4

0,24

8,38

6 5

72,3

28,7

98

1,0

07,6

04,3

26


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

6

,166

,958

,811

8

,277

,454

,068

3

,736

,472

,779

1

,071

,832

,904

1

9,25

2,71

8,56

2

10.

07.0

1 T

EAC

HER

AN

D E

DU

CA

TIO

NA

L EM

PLO

YEE

QU

ALI

TY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

2

74,6

96,2

70

1,1

06,1

26,0

09

97,

779,

361

639

,975

,091

2

,118

,576

,731

10.

07.0

2 L

IBRA

RY F

OU

ND

ING

AN

D R

EAD

ING

CU

LTU

RE D

EVEL

OP-

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

4,51

2,82

5 4

87,1

75

8,0

00,0

00

33,

000,

000

10.

07.0

3 E

DU

CA

TIO

NA

L SE

RVIC

E M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

1

44,4

13,5

00

424

,075

,499

1

4,16

4,94

2 9

8,81

4,51

0 6

81,4

68,4

51

10.

09.0

1 E

DU

CA

TIO

NA

L D

EVEL

OPM

ENT

AN

D R

ESEA

RCH

PRO

-G

RAM

1

9,00

6,98

0 4

39,4

89,0

09

3,6

27,2

82

135

,433

,509

5

97,5

56,7

80

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

6,9

10,6

00

-

10,

650,

000

17,

560,

600

024

M

INIS

TRY

OF

HEA

LTH

2

,998

,298

,000

8

,912

,511

,005

3

,702

,381

,536

5

,776

,395

,292

2

1,38

9,58

5,83

3

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

1,8

90,5

93,7

29

520

,628

,230

3

0,50

9,79

0 -

2

,441

,731

,749

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

50,

539,

540

1,6

94,1

60

-

52,

233,

700

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

57,

309,

940

850

,000

-

5

8,15

9,94

0

06.

02.0

1 H

EALT

HY

EN

VIR

ON

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

76,8

88,0

51

2,9

04,1

71

76,

707,

500

356

,499

,722

07.

01.0

1 H

EALT

H S

UPP

LY A

ND

MED

ICIN

E PR

OG

RAM

-

9

59,2

00,3

36

752

,500

-

9

59,9

52,8

36

07.

02.0

1 IN

DIV

IDU

AL

HEA

LTH

EFF

ORT

PRO

GRA

M

1,0

87,9

10,5

27

4,0

75,8

44,3

96

1,8

35,4

70,6

27

4,0

03,3

52,7

15

11,

002,

578,

265

07.

03.0

2 P

EOPL

E EM

POW

ERM

ENT

AN

D H

EALT

H P

ROM

OTI

ON

PR

OG

RAM

-

9

6,34

5,18

7 2

76,0

00

204

,000

9

6,82

5,18

7

07.

03.0

3 P

EOPL

E H

EALT

H E

FFO

RT P

ROG

RAM

-

4

84,6

11,2

31

83,

311,

258

1,4

42,7

34,8

51

2,0

10,6

57,3

40

07.

03.0

4 D

ISEA

SE E

RAD

ICA

TIO

N A

ND

PRE

VEN

TIO

N P

ROG

RAM

1

9,79

3,74

4 4

00,5

78,0

46

388

,848

,127

1

,800

,000

8

11,0

19,9

17

07.

03.0

5 P

EOPL

E N

UTR

ITIO

N IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

227

,832

,269

1

,018

,290

1

64,3

45,2

30

393

,195

,789

07.

05.0

1 H

EALT

H D

EVEL

OPM

ENT

AN

D R

ESEA

RCH

PRO

GRA

M

-

126

,571

,669

3

3,70

0,17

1 -

1

60,2

71,8

40

07.

90.0

1 H

EALT

H R

ESO

URC

E PR

OG

RAM

-

5

28,1

48,9

43

161

,236

,790

1

,777

,640

6

91,1

63,3

73

07.

90.0

2 H

EALT

H D

EVEL

OPM

ENT

MA

NA

GEM

ENT

AN

D P

OLI

CY

PR

OG

RAM

-

6

05,9

08,4

54

159

,387

,721

-

7

65,2

96,1

75

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

-

5

02,1

04,7

13

1,0

02,4

21,9

31

85,

473,

356

1,5

90,0

00,0

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

025

M

INIS

TRY

OF

RELI

GIO

US

AFF

AIR

S 1

2,47

3,19

0,04

9 5

,657

,440

,930

2

,212

,380

,533

6,

895,

706,

005

27,

238,

717,

517

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

1,8

17,4

11,5

43

493

,269

,079

1

0,60

5,20

0 -

2

,321

,285

,822

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

3,8

99,2

58

100

,742

-

4

,000

,000

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

2

,047

,065

4

52,9

35

-

2,5

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

16,

338,

551

1,5

58,2

49

-

17,

896,

800

01.

01.1

5 P

UBL

IC S

ERV

ICE

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

27,

087,

578

1,4

12,4

22

-

28,

500,

000

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

84,0

56

94,

510,

344

-

94,

994,

400

08.

02.0

2 Y

OU

TH P

ART

ICIP

ATI

ON

INC

REA

SE A

ND

FO

UN

DIN

G

PRO

GRA

M

-

700

,000

-

-

7

00,0

00

09.

01.0

1 R

ELIG

IOU

S LI

VIN

G S

ERV

ICE

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

4

82,4

63,6

70

118

,943

,883

8

4,19

2,64

7 6

85,6

00,2

00

09.

01.0

2 P

ROG

RAM

OF

INC

REA

SIN

G T

HE

UN

DER

STA

ND

ING

, C

OM

PREH

ENSI

ON

, PRA

CTI

CE,

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

OF

RELI

GIO

US

VALU

ES

-

13,

805,

472

250

,750

1

10,2

78,5

78

124

,334

,800

09.

02.0

1 P

ROG

RAM

OF

INC

REA

SIN

G T

HE

HA

RMO

NY

BET

WEE

N

RELI

GIO

NS

-

1

6,50

2,48

8 4

,769

,652

9

,227

,860

3

0,50

0,00

0

09.

03.0

1 R

ELIG

ION

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RES

EARC

H P

ROG

RAM

-

3

0,20

9,06

2 1

,644

,638

1

,180

,000

3

3,03

3,70

0

09.

90.0

1 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M O

F RE

LIG

IOU

S ED

UC

ATI

ON

-A

L IN

STIT

UTI

ON

S A

ND

REL

IGIO

US

SOC

IAL

AG

ENC

IES

-

1

,857

,000

1

00,0

00

37,

650,

000

39,

607,

000

10.

01.0

1 E

ARL

Y A

GE

CH

ILD

REN

ED

UC

ATI

ON

AL

PRO

GRA

M

-

9,2

40,9

00

-

36,

030,

500

45,

271,

400

10.

02.0

1 L

EARN

ING

OBL

IGA

TIO

N P

ROG

RAM

OF

NIN

E-Y

EAR

BASI

C E

DU

CA

TIO

N

-

1,0

83,6

95,8

59

728

,395

,543

3

,933

,553

,598

5

,745

,645

,000

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

AL

PRO

GRA

M

-

224

,373

,102

3

64,5

09,4

48

500

,192

,650

1

,089

,075

,200

10.

04.0

1 N

ON

-FO

RMA

L ED

UC

ATI

ON

AL

PRO

GRA

M

-

12,

470,

295

1,2

10,6

00

34,

625,

805

48,

306,

700

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

-

7

57,9

34,5

61

793

,489

,487

2

14,5

83,2

52

1,7

66,0

07,3

00

10.

07.0

1 T

EAC

HER

AN

D E

DU

CA

TIO

NA

L EM

PLO

YEE

QU

ALI

TY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

,647

,095

,765

3

6,43

2,50

1 1

,700

,984

,569

3

,384

,512

,835

10.

07.0

3 E

DU

CA

TIO

NA

L SE

RVIC

E M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

1

0,65

5,77

8,50

6 5

26,1

60,5

33

37,

861,

608

15,

096,

980

11,

234,

897,

627

10.

08.0

1 R

ELIG

IOU

S ED

UC

ATI

ON

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

3

05,5

27,3

86

16,

132,

531

218

,068

,816

5

39,7

28,7

33


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,2

79,2

50

-

40,

750

2,3

20,0

00

026

M

INIS

TRY

OF

LABO

R A

ND

TRA

NSM

IGRA

TIO

N

253

,692

,413

2

,006

,577

,280

5

89,3

60,1

39

10,

668,

975

2,8

60,2

98,8

07

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

253

,692

,413

1

78,9

47,1

80

238

,067

4

5,00

0 4

32,9

22,6

60

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

24,

630,

900

-

-

24,

630,

900

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

22,

401,

200

20,

000

-

22,

421,

200

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

,523

,800

1

9,98

6,70

0 -

2

4,51

0,50

0

01.

04.0

3 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

17,

501,

473

1,5

10,1

27

47,

000

19,

058,

600

04.

02.0

1 L

ABO

R PR

OD

UC

TIV

ITY

AN

D Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

RO-

GRA

M

-

377

,063

,002

1

82,1

84,6

45

-

559

,247

,647

04.

02.0

3 L

ABO

R IN

STIT

UTI

ON

AL

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

PRO

TEC

-TI

ON

PRO

GRA

M

-

226

,205

,196

4

,341

,279

1

,569

,925

2

32,1

16,4

00

04.

02.0

4 J

OB

OPP

ORT

UN

ITY

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

EX

TEN

SIO

N

PRO

GRA

M

-

344

,665

,488

2

6,43

6,81

2 9

18,0

00

372

,020

,300

06.

90.0

1 B

ORD

ERLA

ND

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

7

1,55

9,23

8 3

3,84

6,76

2 5

0,00

0 1

05,4

56,0

00

06.

90.0

2 F

AST

GRO

WIN

G A

ND

STR

ATE

GIC

ARE

AS

DEV

ELO

P-M

ENT

PRO

GRA

M

-

292

,810

,377

9

0,45

3,52

3 2

,133

,800

3

85,3

97,7

00

06.

90.0

3 B

AC

KW

ARD

S RE

GIO

NS

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

4

46,2

69,4

26

230

,342

,224

5

,905

,250

6

82,5

16,9

00

027

M

INIS

TRY

OF

SOC

IAL

AFF

AIR

S 1

91,4

50,0

00

1,1

89,8

76,4

91

127

,262

,721

2

,119

,117

,107

3

,627

,706

,319

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

191

,450

,000

2

07,5

06,2

36

2,7

04,2

70

558

,000

4

02,2

18,5

06

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

14,

399,

900

881

,900

-

1

5,28

1,80

0

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

28,

954,

400

-

-

28,

954,

400

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

2

98,2

31

36,

525,

769

-

36,

824,

000

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

17,

309,

500

200

,000

1

,068

,500

1

8,57

8,00

0

11.

04.0

1 E

MPO

WER

MEN

T PR

OG

RAM

FO

R TH

E PO

OR,

ISO

LATE

D

TRA

DIT

ION

AL

CO

MM

UN

ITY

(KA

T), A

ND

PEO

PLE

WIT

H

WEL

FARE

PRO

BLEM

S

-

120

,148

,628

3

80,5

00

475

,399

,872

5

95,9

29,0

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,1

20,6

00

-

-

2,1

20,6

00

11.

06.0

1 S

OC

IAL

WEL

FARE

REH

ABI

LITA

TIO

N A

ND

SER

VIC

E PR

O-

GRA

M

-

193

,606

,849

2

6,75

5,36

2 3

07,1

78,1

89

527

,540

,400

11.

06.0

2 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R SO

CIA

L W

ELFA

RE

CO

UN

SELI

NG

-

2

5,20

9,35

0 -

6

34,7

50

25,

844,

100

11.

08.0

1 S

OC

IAL

WEL

FARE

GU

ARA

NTE

E A

ND

ASS

ISTA

NC

E PR

OG

RAM

-

4

55,4

29,0

54

47,

747,

050

1,3

12,4

72,7

96

1,8

15,6

48,9

00

11.

09.0

1 S

OC

IAL

WEL

FARE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RES

EARC

H

PRO

GRA

M

-

21,

234,

900

-

504

,000

2

1,73

8,90

0

11.

90.0

1 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M O

F SO

CIA

L PR

OTE

CTI

ON

SY

STEM

-

5

,977

,700

-

-

5

,977

,700

11.

90.0

2 E

MPO

WER

MEN

T PR

OG

RAM

FO

R SO

CIA

L W

ELFA

RE

INST

ITU

TIO

NS

-

9

7,68

1,14

3 1

2,06

7,87

0 2

1,30

1,00

0 1

31,0

50,0

13

029

M

INIS

TRY

OF

FORE

STRY

7

21,6

39,1

55

2,3

00,4

70,5

11

323

,164

,434

3

,170

,000

3

,348

,444

,100

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

721

,639

,155

4

92,1

15,4

01

7,4

88,1

94

-

1,2

21,2

42,7

50

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVIS

ION

IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

21,

046,

350

2,3

15,7

50

-

23,

362,

100

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

96,

733,

499

26,

093,

101

-

122

,826

,600

03.

01.0

9 D

OM

ESTI

C S

ECU

RITY

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

9

6,39

4,73

2 1

5,63

3,96

8 -

1

12,0

28,7

00

04.

03.0

2 E

NFO

RCEM

NET

PRO

GRA

M F

OR

FORE

STRY

RES

OU

RCE

POTE

NTI

AL

USE

-

3

03,1

79,3

29

26,

218,

771

-

329

,398

,100

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

3

30,6

33,5

13

156

,891

,887

-

4

87,5

25,4

00

05.

04.0

2 R

EHA

BILI

TATI

ON

AN

D R

ECO

VER

Y P

ROG

RAM

FO

R N

ATU

RAL

RESO

URC

E RE

SERV

ES

-

728

,271

,707

3

6,52

0,89

3 -

7

64,7

92,6

00

05.

04.0

3 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

THE

CA

PAC

ITY

OF

ENV

IRO

NM

ENT

AN

D N

ATU

RAL

RESO

URC

E M

AN

AG

E-M

ENT

-

54,

892,

182

16,

124,

468

3,1

70,0

00

74,

186,

650

05.

90.0

1 IN

FORM

ATI

ON

AC

CES

S A

ND

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

-G

RAM

OF

NA

TURA

L RE

SOU

RCE

AN

D E

NV

IRO

NM

ENT

-

1

20,8

37,5

19

13,

290,

081

-

134

,127

,600


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

AL

PRO

GRA

M

-

12,

481,

705

12,

518,

295

-

25,

000,

000

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

43,

884,

574

10,

069,

026

-

53,

953,

600

032

M

INIS

TRY

OF

MA

RITI

ME

AFF

AIR

S A

ND

FIS

HER

IES

370

,749

,400

1

,949

,663

,297

8

11,9

48,2

51

58,

479,

250

3,1

90,8

40,1

98

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

328

,206

,176

2

40,1

34,1

30

1,4

58,6

94

-

569

,799

,000

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

30,

577,

148

799

,452

-

3

1,37

6,60

0

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

9,4

49,1

00

-

-

9,4

49,1

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

,040

,070

5

4,25

0,09

5 -

5

8,29

0,16

5

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

66,

065,

217

1,2

23,0

55

-

67,

288,

272

04.

03.0

5 M

ARI

TIM

E RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

AN

D D

EVEL

OP-

MEN

T PR

OG

RAM

-

3

48,3

31,0

37

130

,828

,963

-

4

79,1

60,0

00

04.

03.0

6 F

ISH

ERY

RES

OU

RCE

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

1

1,40

0 9

47,1

15,6

35

583

,993

,431

5

5,21

6,75

0 1

,586

,337

,216

04.

09.0

3 M

AST

ERY

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M O

N T

HE

APP

LIC

ATI

ON

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y O

F IN

FORM

ATI

ON

A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

37,

148,

215

970

,750

-

3

8,11

8,96

5

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

2

0,26

9,00

0 5

31,0

00

-

20,

800,

000

05.

04.0

2 R

EHA

BILI

TATI

ON

AN

D R

ECO

VER

Y P

ROG

RAM

FO

R N

ATU

RAL

RESO

URC

E RE

SERV

ES

-

162

,980

,902

1

7,07

6,59

8 3

,262

,500

1

83,3

20,0

00

05.

05.0

1 T

ERRI

TORI

AL

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

4,9

10,0

00

90,

000

-

5,0

00,0

00

10.

03.0

1 P

OST

-ELE

MEN

TARY

ED

UC

ATI

ON

AL

PRO

GRA

M

19,

298,

757

34,

938,

300

10,

075,

942

-

64,

312,

999

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

2

3,23

3,06

7 4

3,70

4,54

3 1

0,65

0,27

1 -

7

7,58

7,88

1

033

M

INIS

TRY

OF

PUBL

IC W

ORK

S 9

92,5

82,2

57

6,4

49,4

53,0

34

24,

846,

974,

279

2,5

07,4

99,0

00

34,

796,

508,

570

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

992

,582

,257

5

02,8

63,8

78

1,8

61,3

77

-

1,4

97,3

07,5

12

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

23,

050,

000

3,1

50,0

00

-

26,

200,

000

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

81,

806,

604

1,4

93,8

95

-

83,

300,

499

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

89,

658,

945

5,0

41,6

84

-

94,

700,

629


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.1

5 P

UBL

IC S

ERV

ICE

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

68,

005,

267

19,

453,

513

-

87,

458,

780

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

7,32

2,53

3 6

80,0

00

-

18,

002,

533

01.

03.0

3 P

EOPL

E EM

POW

ERM

ENT

PRO

GRA

M

-

15,

450,

000

-

-

15,

450,

000

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

74,

539,

234

13,

097,

066

-

87,

636,

300

01.

06.0

7 L

OC

AL

ECO

NO

MIC

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

1

3,22

7,94

2 8

5,27

2,05

8 -

9

8,50

0,00

0

01.

90.0

3 N

AD

AN

D N

IAS

CO

NTR

UC

TIO

N A

ND

REH

ABI

LITA

TIO

N

-

26,

874,

980

394

,492

,220

-

4

21,3

67,2

00

04.

04.0

1 D

EVEL

OPM

ENT,

MA

NA

GEM

ENT,

AN

D C

ON

SERV

ATI

ON

PR

OG

RAM

FO

R RI

VER

S, L

AK

ES, A

ND

OTH

ER W

ATE

R RE

SOU

RCES

-

436

,890

,583

1

,793

,072

,639

-

2

,229

,963

,222

04.

04.0

3 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

FO

R IR

RIG

ATI

ON

NET

WO

RKS,

SW

AM

PS, A

ND

OTH

ER W

A-

TERI

NG

NET

WO

RKS

-

750

,328

,784

2

,536

,015

,816

-

3

,286

,344

,600

04.

08.0

1 R

OA

D A

ND

BRI

DG

E M

AIN

TEN

AN

CE/

REH

ABI

LITA

TIO

N

PRO

GRA

M

-

1,4

92,3

42,9

95

4,1

82,2

46,7

70

-

5,6

74,5

89,7

65

04.

08.0

2 R

OA

D A

ND

BRI

DG

E D

EVEL

OPM

ENT/

IMPR

OV

EMEN

T PR

OG

RAM

-

6

90,2

67,1

66

9,8

81,7

69,0

58

-

10,

572,

036,

224

05.

01.0

1 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

DRA

INA

GE

AN

D

WA

STE

MA

NA

GEM

ENT

PERF

ORM

AN

CE

-

3

5,78

2,04

0 4

59,5

87,9

60

-

495

,370

,000

05.

01.0

2 IN

STIT

UTI

ON

AL

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

7

,500

,000

5

00,0

00

-

8,0

00,0

00

05.

04.0

4 C

OA

STA

L SA

FETY

AN

D F

LOO

D C

ON

TRO

L PR

OG

RAM

-

1

63,9

92,2

66

1,7

87,8

07,0

16

-

1,9

51,7

99,2

82

05.

05.0

1 T

ERRI

TORI

AL

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

283

,250

,100

1

7,03

8,60

0 -

3

00,2

88,7

00

06.

01.0

1 H

OU

SIN

G D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

210

,971

,241

8

04,2

64,0

83

-

1,0

15,2

35,3

24

06.

02.0

2 E

MPO

WER

MEN

T PR

OG

RAM

FO

R H

OU

SIN

G C

OM

-M

UN

ITY

-

6

14,5

07,3

16

331

,749

,584

1

,496

,091

,000

2

,442

,347

,900

06.

03.0

1 M

AN

AG

EMEN

T A

ND

PRO

VIS

ION

PRO

GRA

M F

OR

STA

ND

ARD

WA

TER

-

35,

642,

525

1,0

60,9

93,8

75

-

1,0

96,6

36,4

00

06.

03.0

2 P

ERFO

RMA

NC

E D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

DRI

NK

ING

WA

TER

AN

D W

AST

E W

ATE

R M

AN

AG

EMEN

T -

4

70,7

03,9

64

1,4

37,3

05,3

36

261

,408

,000

2

,169

,417

,300

06.

90.0

1 B

ORD

ERLA

ND

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

5,05

0,00

0 1

6,65

0,00

0 -

4

1,70

0,00

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

06.

90.0

2 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

FAST

GRO

WIN

G A

ND

ST

RATE

GIC

TER

RITO

RIES

-

1

,691

,000

-

-

1

,691

,000

06.

90.0

3 B

AC

KW

ARD

REG

ION

S D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

11,

701,

665

148

,335

-

1

1,85

0,00

0

06.

90.0

6 M

ETRO

POLI

TAN

AN

D B

IG C

ITIE

S D

EVEL

OPM

ENT

CO

N-

TRO

LLIN

G P

ROG

RAM

-

7

,000

,000

8

,000

,000

-

1

5,00

0,00

0

06.

90.0

7 R

URA

L M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITIE

S IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

200

,393

,200

3

50,0

00

750

,000

,000

9

50,7

43,2

00

06.

90.0

8 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

THE

DEV

ELO

PMEN

T IN

TERC

ON

NEC

TIO

N B

ETW

EEN

CIT

IES

-

1

2,00

0,00

0 -

-

1

2,00

0,00

0

06.

90.1

0 M

EDIU

M A

ND

SM

ALL

CIT

IES

DEV

ELO

PMEN

T PR

O-

GRA

M

-

32,

770,

000

1,2

80,0

00

-

34,

050,

000

08.

03.0

1 C

OM

MU

NIC

ATI

ON

, IN

FORM

ATI

ON

, AN

D M

ASS

ME-

DIA

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

1

0,28

0,35

0 6

79,5

50

-

10,

959,

900

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

3,6

95,8

38

611

,362

-

4

,307

,200

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

-

3

9,89

2,61

8 2

,362

,482

-

4

2,25

5,10

0

034

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y F

OR

LEG

AL,

PO

LITI

CA

L, A

ND

SEC

URI

TY A

F-FA

IRS

19,

604,

571

127

,583

,883

6

1,65

9,09

6 -

2

08,8

47,5

50

01.

01.0

6 N

ATI

ON

AL

UN

ITY

AN

D E

NTI

TY C

OM

MIT

MEN

T IN

-C

REA

SE P

ROG

RAM

-

5

3,00

0,00

0 -

-

5

3,00

0,00

0

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

19,

604,

571

39,

288,

379

388

,500

-

5

9,28

1,45

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

2

95,5

04

61,

270,

596

-

61,

566,

100

03.

01.0

9 D

OM

ESTI

C S

ECU

RITY

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

3

5,00

0,00

0 -

-

3

5,00

0,00

0

035

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y F

OR

THE

ECO

NO

MY

1

0,00

0,00

0 9

6,98

5,49

2 4

,417

,931

-

1

11,4

03,4

23

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

10,

000,

000

22,

177,

662

4,2

19,7

61

-

36,

397,

423

01.

01.2

4 F

INA

NC

IAL

SEC

TOR

AN

D E

CO

NO

MIC

STA

BILI

ZATI

ON

PR

OG

RAM

-

1

6,39

3,38

0 1

06,6

20

-

16,

500,

000

04.

01.0

5 M

ICRO

, SM

ALL

, AN

D M

EDIU

M E

NTE

RPRI

SES

CLI

MA

TE

ESTA

BLIS

HM

ENT

PRO

GRA

M

-

9,2

00,0

00

-

-

9,2

00,0

00

04.

01.0

6 E

XPO

RT D

EVEL

OPM

ENT

AN

D IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

9,5

00,0

00

-

-

9,5

00,0

00

04.

01.1

2 E

FFIC

IEN

CY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

DO

MES

TIC

TR

AD

ING

-

1

,200

,000

-

-

1

,200

,000


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

04.

03.0

3 A

GRI

BUSI

NES

S D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

7,8

00,0

00

-

-

7,8

00,0

00

04.

03.0

4 F

OO

D D

EFEN

CE

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

7

,200

,000

-

-

7

,200

,000

04.

05.0

5 A

CC

ESSI

BILI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M O

F RE

GIO

NA

L G

OV

ERN

MEN

TS, C

OO

PERA

TIV

ES, A

ND

TH

E PU

BLIC

ON

EN

ERG

Y M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITY

SER

VIC

ES

-

8,1

50,0

00

50,

000

-

8,2

00,0

00

04.

06.0

2 F

OU

ND

ING

PRO

GRA

M F

OR

OIL

AN

D G

AS

MIN

ING

EN

TERP

RISE

S

-

3,1

90,0

00

-

-

3,1

90,0

00

05.

04.0

2 R

EHA

BILI

TATI

ON

AN

D R

ECO

VER

Y P

ROG

RAM

ON

N

ATU

RAL

RESO

URC

E RE

SERV

ES

-

1,1

30,0

00

20,

000

-

1,1

50,0

00

06.

90.0

2 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

STRA

TEG

IC A

ND

FA

ST

GRO

WIN

G T

ERRI

TORI

ES

-

11,

044,

450

21,

550

-

11,

066,

000

036

C

OO

RDIN

ATI

NG

MIN

ISTR

Y O

F PE

OPL

E’S

WEL

FARE

1

4,51

1,89

5 7

8,75

4,44

1 7

,901

,980

-

1

01,1

68,3

16

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

14,

511,

895

27,

052,

197

-

-

41,

564,

092

11.

09.0

2 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D H

ARM

ON

IZA

TIO

N P

ROG

RAM

ON

PE

OPL

E W

ELFA

RE P

OLI

CIE

S

-

51,

702,

244

7,9

01,9

80

-

59,

604,

224

040

M

INIS

TRY

OF

CU

LTU

RE A

ND

TO

URI

SM

240

,714

,084

1

,055

,948

,400

3

05,7

42,0

95

14,

160,

000

1,6

16,5

64,5

79

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

204

,047

,668

1

27,0

02,4

56

12,

358,

233

-

343

,408

,357

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

17,

270,

000

750

,000

-

1

8,02

0,00

0

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

77,

393,

439

3,8

35,8

64

-

81,

229,

303

08.

01.0

1 C

ULT

URE

VA

LUES

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

5

0,44

6,36

6 3

,553

,634

-

5

4,00

0,00

0

08.

01.0

2 M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

FO

R C

ULT

URE

PRO

PERT

IES

-

1

06,4

02,3

91

40,

300,

309

-

146

,702

,700

08.

01.0

3 M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

FO

R C

ULT

URE

VA

RIET

IES

-

6

6,89

7,31

9 5

,522

,100

-

7

2,41

9,41

9

08.

01.0

4 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

TOU

RISM

MA

RKET

ING

-

4

23,7

50,0

81

2,5

89,4

19

-

426

,339

,500

08.

01.0

5 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

TOU

RISM

DES

TIN

A-

TIO

N

-

95,

071,

500

21,

268,

500

14,

160,

000

130

,500

,000

08.

01.0

6 P

ART

NER

SHIP

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

5,94

0,00

0 6

0,00

0 -

2

6,00

0,00

0

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

3

6,66

6,41

6 6

5,77

4,84

8 2

15,5

04,0

36

-

317

,945

,300

041

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

STA

TE O

WN

ED E

NTE

RPRI

SES

19,

000,

000

86,

065,

926

9,1

37,1

84

-

114

,203

,110


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

19,

000,

000

16,

861,

856

344

,954

-

3

6,20

6,81

0

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,2

80,6

00

-

-

1,2

80,6

00

01.

01.1

5 IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

PUBL

IC S

ERV

ICE

QU

ALI

TY

-

12,

461,

370

4,7

92,2

30

-

17,

253,

600

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

4

,000

,000

-

4

,000

,000

04.

90.0

4 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D F

OU

ND

ING

PRO

GRA

M F

OR

STA

TE-O

WN

ED E

NTE

RPRI

SES

-

5

5,46

2,10

0 -

-

5

5,46

2,10

0

042

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

RESE

ARC

H A

ND

TEC

HN

OLO

GY

2

9,12

1,13

7 2

74,4

11,7

87

331

,981

,145

-

6

35,5

14,0

69

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

29,

121,

137

48,

444,

980

1,8

40,6

52

-

79,

406,

769

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,9

86,5

00

13,

500

-

2,0

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

1,5

00,0

00

-

-

1,5

00,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

7

,271

,046

9

,836

,254

-

1

7,10

7,30

0

01.

04.0

1 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

RESE

ARC

H A

ND

DEV

EL-

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

39,

512,

128

242

,087

,872

-

2

81,6

00,0

00

01.

04.0

2 T

ECH

NO

LOG

Y A

ND

SC

IEN

CE

USE

AN

D D

IFU

SSIO

N

PRO

GRA

M

-

57,

021,

666

26,

978,

334

-

84,

000,

000

01.

04.0

3 E

NFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

TEC

HN

OLO

GY

AN

D

SCIE

NC

E IN

STIT

UTI

ON

S

-

94,

754,

467

9,6

45,5

33

-

104

,400

,000

04.

07.0

1 C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

THE

TEC

HN

OL-

OG

Y A

ND

SC

IEN

CE

OF

PRO

DU

CTI

ON

SY

STEM

-

2

3,92

1,00

0 4

1,57

9,00

0 -

6

5,50

0,00

0

043

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

ENV

IRO

NM

ENTA

L PR

OTE

CTI

ON

4

2,20

8,87

1 3

48,7

25,9

03

13,

441,

144

-

404

,375

,918

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

42,

208,

871

51,

144,

020

1,7

40,8

29

-

95,

093,

720

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

3

3,35

5 1

,966

,645

-

2

,000

,000

05.

03.0

2 E

NV

IRO

NM

ENT

DA

MA

GE

AN

D P

OLL

UTI

ON

CO

NTR

OL

PRO

GRA

M

-

145

,636

,978

5

,997

,320

-

1

51,6

34,2

98

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

1

3,47

7,20

0 4

4,00

0 -

1

3,52

1,20

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

05.

04.0

3 C

APA

CIT

Y D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

THE

MA

N-

AG

EMEN

T O

F N

ATU

RAL

RESO

URC

ES A

ND

EN

VIR

ON

-M

ENT

-

122

,247

,400

2

,955

,300

-

1

25,2

02,7

00

05.

90.0

1 IN

FORM

ATI

ON

AC

CES

S A

ND

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

-G

RAM

ON

NA

TURA

L RE

SOU

RCES

AN

D E

NV

IRO

NM

ENT

-

1

1,30

0,00

0 4

01,0

00

-

11,

701,

000

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

4,8

86,9

50

336

,050

-

5

,223

,000

044

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

CO

OPE

RATI

VES

AN

D S

MA

LL T

O M

EDIU

M E

NTE

R-PR

ISES

5

1,11

8,90

0 4

78,8

41,1

52

18,

188,

165

185

,757

,428

7

33,9

05,6

45

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

51,

118,

900

41,

118,

821

1,1

25,2

62

-

93,

362,

983

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,0

00,0

00

-

-

2,0

00,0

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

7,0

00,0

00

-

-

7,0

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,5

00,0

00

-

-

2,5

00,0

00

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

2,7

87,1

30

1,2

12,8

70

-

4,0

00,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

2

02,2

00

3,2

97,8

00

-

3,5

00,0

00

04.

01.0

5 C

LIM

ATE

EST

ABL

ISH

MEN

T PR

OG

RAM

FO

R M

ICRO

, SM

ALL

, AN

D M

EDIU

M E

NTE

RPRI

SES

-

39,

103,

821

596

,141

3

00,0

00

39,

999,

962

04.

01.0

8 E

NTE

RPRE

NEU

RSH

IP A

ND

SM

ALL

MED

IUM

EN

TER-

PRIS

E C

OM

PETI

TIV

E SU

PERI

ORI

TIES

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

32,

437,

572

355

,000

4

7,35

7,42

8 8

0,15

0,00

0

04.

01.0

9 B

USI

NES

S SU

PPO

RTIN

G S

YST

EM D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

MIC

RO, S

MA

LL, A

ND

MED

IUM

EN

TER-

PRIS

ES

-

239

,637

,608

1

1,43

0,49

2 5

,100

,000

2

56,1

68,1

00

04.

01.1

0 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

OF

CO

OPE

RATI

VE

INST

ITU

TIO

NS

-

17,

880,

000

120

,000

-

1

8,00

0,00

0

04.

01.1

1 E

MPO

WER

MEN

T PR

OG

RAM

FO

R M

ICRO

-SC

ALE

EN

TERP

RISE

S

-

93,

206,

100

18,

500

133

,000

,000

2

26,2

24,6

00

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

967

,900

3

2,10

0 -

1

,000

,000

047

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

WO

MEN

’S E

MPO

WER

MEN

T 1

1,64

7,94

9 1

19,5

55,2

11

2,3

01,3

46

-

133

,504

,506


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

11,

647,

949

19,

704,

288

1,4

10,1

69

-

32,

762,

406

11.

04.0

2 C

HIL

DRE

N P

ROTE

CTI

ON

AN

D W

ELFA

RE IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

6,21

6,93

0 2

42,0

70

-

16,

459,

000

11.

04.0

4 H

ARM

ON

IZA

TIO

N P

ROG

RAM

FO

R C

HIL

DRE

N A

ND

W

OM

EN Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

OLI

CIE

S

-

16,

779,

400

341

,600

-

1

7,12

1,00

0

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

45,

215,

100

199

,000

-

4

5,41

4,10

0

11.

05.0

2 W

OM

EN P

ROTE

CTI

ON

AN

D L

IFE

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

2

1,63

9,49

3 1

08,5

07

-

21,

748,

000

048

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

AD

MIN

ISTR

ATI

VE

REFO

RM

18,

040,

441

103

,184

,163

2

,526

,487

-

1

23,7

51,0

91

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

18,

040,

441

46,

349,

263

331

,787

-

6

4,72

1,49

1

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

12,

785,

700

17,

000

-

12,

802,

700

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

8,9

73,0

00

26,

700

-

8,9

99,7

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

14,

597,

800

168

,500

-

1

4,76

6,30

0

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

18,

018,

000

273

,500

-

1

8,29

1,50

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

7

91,0

00

1,7

09,0

00

-

2,5

00,0

00

01.

06.1

3 R

EGIO

NA

L FO

UN

DIN

G P

ROG

RAM

-

1

,669

,400

-

-

1

,669

,400

050

S

TATE

INTE

LLIG

ENC

E A

GEN

CY

6

5,25

2,52

0 7

29,5

20,1

25

191

,093

,375

-

9

85,8

66,0

20

01.

01.0

6 N

ATI

ON

AL

UN

ITY

AN

D E

NTI

TY C

OM

MIT

MEN

T IN

-C

REA

SE P

ROG

RAM

-

7

0,19

3,40

0 -

-

7

0,19

3,40

0

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

65,

252,

520

25,

915,

085

383

,515

-

9

1,55

1,12

0

03.

01.0

4 S

ECU

RITY

PO

TEN

TIA

L EM

POW

ERM

ENT

PRO

GRA

M

-

29,

751,

000

-

-

29,

751,

000

03.

01.0

6 S

TATE

SEC

URI

TY D

EVEL

OPM

ENT,

SA

FETY

, AN

D IN

VES

-TI

GA

TIO

N P

ROG

RAM

-

5

88,0

44,4

40

190

,709

,860

-

7

78,7

54,3

00

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

15,

616,

200

-

-

15,

616,

200

051

S

TATE

CO

DES

AG

ENC

Y

38,

724,

097

68,

095,

574

393

,009

,768

-

4

99,8

29,4

39

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

38,

724,

097

28,

583,

712

8,8

04,9

77

-

76,

112,

786


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

03.

01.0

7 S

TATE

SEC

RET

SEC

URI

TY D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

26,

283,

480

380

,802

,073

-

4

07,0

85,5

53

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

13,

228,

382

3,4

02,7

18

-

16,

631,

100

052

N

ATI

ON

AL

DEF

ENC

E BO

ARD

6

,232

,590

2

1,13

4,03

0 2

,802

,590

-

3

0,16

9,21

0

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

6,2

32,5

90

4,6

29,9

20

-

-

10,

862,

510

02.

02.0

1 D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

DEF

ENC

E ST

RATE

GY

A

ND

SY

STEM

-

1

6,50

4,11

0 2

,802

,590

-

1

9,30

6,70

0

054

C

ENTR

AL

BURE

AU

OF

STA

TIST

ICS

611

,376

,800

4

,090

,307

,926

3

47,3

63,4

94

-

5,0

49,0

48,2

20

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

611

,376

,800

1

92,4

95,9

20

-

-

803

,872

,720

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

,138

,706

2

95,2

34,9

94

-

299

,373

,700

01.

01.2

7 S

TATI

STIC

S D

EVEL

OPM

ENT

AN

D C

OM

PLIA

NC

E PR

O-

GRA

M

-

3,8

80,4

94,6

00

52,

128,

500

-

3,9

32,6

23,1

00

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

13,

178,

700

-

-

13,

178,

700

055

M

INIS

TRY

OF

NA

TIO

NA

L D

EVEL

OPM

ENT

PLA

NN

ING

/BA

PPEN

AS

42,

814,

190

501

,845

,987

1

3,65

1,39

3 -

5

58,3

11,5

70

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

42,

814,

190

100

,053

,380

-

-

1

42,8

67,5

70

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

3,5

00,0

00

-

-

3,5

00,0

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

250

,874

,800

9

85,1

00

-

251

,859

,900

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

139

,940

,900

7

4,00

0 -

1

40,0

14,9

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

7

,476

,907

1

2,59

2,29

3 -

2

0,06

9,20

0

056

N

ATI

ON

AL

LAN

D A

FFA

IRS

AG

ENC

Y

986

,411

,106

1

,520

,455

,245

4

37,7

51,6

95

-

2,9

44,6

18,0

46

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

907

,321

,600

2

07,9

52,1

03

1,3

78,7

57

-

1,1

16,6

52,4

60

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

4,3

75,5

88

485

,012

-

4

,860

,600

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

8,3

07,1

00

156

,500

-

8

,463

,600

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

2

3,33

6,90

0 -

2

3,33

6,90

0

05.

05.0

3 LA

ND

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M -

1

,285

,249

,504

4

00,1

59,4

76

-

1,6

85,4

08,9

80


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

2,2

71,1

00

34,

900

-

2,3

06,0

00

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

-

1

2,29

9,85

0 1

2,20

0,15

0 -

2

4,50

0,00

0

057

N

ATI

ON

AL

LIBR

ARY

3

2,81

4,20

0 2

48,8

85,0

31

61,

854,

662

-

343

,553

,893

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

32,

814,

200

31,

763,

771

1,1

35,7

22

-

65,

713,

693

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

5,6

42,3

32

857

,668

-

6

,500

,000

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

,734

,200

-

1

,734

,200

08.

01.0

1 C

ULT

URE

VA

LUES

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

,634

,070

2

,365

,930

-

5

,000

,000

08.

01.0

2 C

ULT

URE

PRO

PERT

Y M

AN

AG

EMEN

T PR

OG

RAM

-

6

,804

,125

6

95,8

75

-

7,5

00,0

00

10.

07.0

2 R

EAD

ING

CU

LTU

RE A

ND

LIB

RARY

FO

UN

DIN

G D

EVEL

-O

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

02,0

40,7

33

55,

065,

267

-

257

,106

,000

059

M

INIS

TRY

OF

CO

MM

UN

ICA

TIO

N A

ND

INFO

RMA

TIO

N

173

,760

,867

2

,310

,848

,324

2

96,3

79,3

21

30,

985,

481

2,8

11,9

73,9

93

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

168

,564

,026

1

05,3

65,9

10

6,9

04,4

84

-

280

,834

,420

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

9,7

43,5

00

-

-

9,7

43,5

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

7,1

83,0

35

78,

165

-

7,2

61,2

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

18,

503,

884

908

,516

-

1

9,41

2,40

0

01.

01.1

6 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

INFO

RMA

-TI

ON

SER

VIC

ES

-

79,

804,

300

217

,500

-

8

0,02

1,80

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

3

50,0

00

10,

179,

700

-

10,

529,

700

04.

09.0

1 C

OM

PLIA

NC

E PR

OG

RAM

ON

PO

ST A

ND

TEL

EMA

TIC

S RE

STRU

CTU

RIZA

TIO

N

-

354

,482

,666

1

0,15

6,31

1 2

,591

,560

3

67,2

30,5

37

04.

09.0

2 Q

UA

LITY

INC

REA

SE, E

QU

AL

DIS

TRIB

UTI

ON

, AN

D D

E-V

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

ON

TH

E M

EAN

S A

ND

FA

CIL

I-TI

ES O

F PO

ST A

ND

TEL

EMA

TIC

S

4,9

80,0

41

1,5

59,1

98,5

81

158

,765

,114

6

0,00

0 1

,723

,003

,736

04.

09.0

3 D

EVEL

OPM

ENT

AN

D M

AST

ERY

PRO

GRA

M F

OR

THE

APP

LIC

ATI

ON

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y O

F IN

FORM

ATI

ON

A

ND

CO

MM

UN

ICA

TIO

N

-

90,

095,

361

107

,043

,339

-

1

97,1

38,7

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

08.

03.0

1 C

OM

MU

NIC

ATI

ON

, IN

FORM

ATI

ON

, AN

D M

ASS

ME-

DIA

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

8

1,75

6,54

7 1

,637

,532

2

8,33

3,92

1 1

11,7

28,0

00

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

216

,800

4

,364

,540

4

88,6

60

-

5,0

70,0

00

060

IN

DO

NES

IAN

NA

TIO

NA

L PO

LIC

E 1

7,69

0,96

1,56

4 5

,817

,047

,933

3

,686

,943

,614

-

2

7,19

4,95

3,11

1

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

17,

690,

961,

564

1,0

06,3

16,0

39

-

-

18,

697,

277,

603

03.

01.0

1 P

OLI

CE

HU

MA

N R

ESO

URC

E D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

-

2

78,7

94,9

00

-

-

278

,794

,900

03.

01.0

2 P

OLI

CE

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

-

1

41,8

11,2

43

3,6

86,9

43,6

14

-

3,8

28,7

54,8

57

03.

01.0

3 O

RDER

LIN

ESS

AN

D S

ECU

RITY

STR

ATE

GY

DEV

ELO

P-M

ENT

PRO

GRA

M

-

71,

305,

300

-

-

71,

305,

300

03.

01.0

4 S

ECU

RITY

PO

TEN

TIA

L EM

POW

ERM

ENT

PRO

GRA

M

-

169

,103

,200

-

-

1

69,1

03,2

00

03.

01.0

5 P

UBL

IC O

RDER

LIN

ESS

AN

D S

ECU

RITY

MA

INTE

NA

NC

E PR

OG

RAM

-

3

,540

,987

,151

-

-

3

,540

,987

,151

03.

01.1

0 C

RIM

INA

L ST

UD

Y A

ND

INV

ESTI

GA

TIO

N P

ROG

RAM

-

5

78,2

96,9

00

-

-

578

,296

,900

03.

01.1

2 O

RDER

LIN

ESS

AN

D S

ECU

RITY

CO

OPE

RATI

ON

PRO

-G

RAM

-

3

0,43

3,20

0 -

-

3

0,43

3,20

0

063

N

ATI

ON

AL

AG

ENC

Y F

OR

FOO

D A

ND

DRU

G C

ON

TRO

L 1

56,5

02,6

26

316

,333

,887

1

54,8

92,9

17

-

627

,729

,430

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

156

,502

,626

5

0,06

6,62

9 4

38,7

75

-

207

,008

,030

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,7

78,7

00

-

-

1,7

78,7

00

07.

01.0

2 F

OO

D A

ND

DRU

G C

ON

TRO

L PR

OG

RAM

-

2

58,5

87,1

77

154

,165

,623

-

4

12,7

52,8

00

07.

01.0

3 IN

DO

NES

IAN

ORI

GIN

AL

DRU

G D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

-

5

,901

,381

2

88,5

19

-

6,1

89,9

00

064

N

ATI

ON

AL

DEF

ENC

E A

GEN

CY

2

3,09

8,08

0 8

4,85

8,19

7 9

7,57

0,63

7 3

,020

,000

2

08,5

46,9

14

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

23,

098,

080

32,

849,

882

78,

952

3,0

20,0

00

59,

046,

914

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,0

00,0

00

-

-

2,0

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

34,

350,

000

-

-

34,

350,

000


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

04.0

1 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

RES

EARC

H A

ND

DEV

EL-

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

8,3

50,0

00

-

-

8,3

50,0

00

02.

04.0

2 N

ATI

ON

AL

DEF

ENC

E D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

7,3

08,3

15

97,

491,

685

-

104

,800

,000

065

C

API

TAL

INV

ESTM

ENT

CO

ORD

INA

TIN

G B

OA

RD

32,

996,

747

296

,906

,119

3

5,06

4,84

4 -

3

64,9

67,7

10

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

32,

996,

747

31,

665,

923

-

-

64,

662,

670

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

89,

606,

124

32,

526,

976

-

122

,133

,100

04.

90.0

1 IN

VES

TMEN

T C

LIM

ATE

AN

D IN

VES

TMEN

T RE

ALI

ZA-

TIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

62,

365,

028

2,2

77,1

72

-

64,

642,

200

04.

90.0

2 IN

VES

TMEN

T C

OO

PERA

TIO

N A

ND

PRO

MO

TIO

N IN

-C

REA

SE P

ROG

RAM

-

1

13,2

69,0

44

260

,696

-

1

13,5

29,7

40

066

N

ATI

ON

AL

NA

RCO

TIC

S A

GEN

CY

1

1,73

0,00

0 2

03,8

79,9

35

131

,261

,615

-

3

46,8

71,5

50

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

11,

730,

000

24,

732,

611

1,1

90,9

39

-

37,

653,

550

03.

01.0

8 P

REV

ENTI

ON

AN

D E

RAD

ICA

TIO

N F

OR

DRU

G A

BUSE

A

ND

BLA

CK

MA

RKET

-

1

67,6

63,7

24

130

,070

,676

-

2

97,7

34,4

00

08.

02.0

2 Y

OU

TH P

ART

ICIP

ATI

ON

INC

REA

SE A

ND

FO

UN

DIN

G

PRO

GRA

M

-

5,7

60,0

00

-

-

5,7

60,0

00

11.

06.0

1 S

OC

IAL

PRO

SPER

ITY

REH

ABI

LITA

TIO

N A

ND

SER

VIC

E PR

OG

RAM

-

5

,723

,600

-

-

5

,723

,600

067

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

THE

AC

CEL

ERA

TIO

N O

F D

EVEL

OPM

ENT

IN B

AC

K-

WA

RD R

EGIO

NS

7,0

81,6

09

351

,403

,031

1

65,4

95,2

76

403

,183

,384

9

27,1

63,3

00

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

7,0

81,6

09

31,

907,

291

-

-

38,

988,

900

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

78,

300,

000

-

-

78,

300,

000

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

5

,000

,000

-

5

,000

,000

01.

06.0

7 L

OC

AL

ECO

NO

MIC

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

4

2,95

7,32

4 1

28,0

42,6

76

-

171

,000

,000

01.

90.0

3 N

AD

AN

D N

IAS

REC

ON

STRU

CTI

ON

AN

D R

EHA

BILI

TA-

TIO

N

-

53,

500,

093

99,

600

292

,056

,307

3

45,6

56,0

00

06.

90.0

1 B

ORD

ERLA

ND

ARE

AS

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

7

,647

,000

3

2,35

3,00

0 -

4

0,00

0,00

0

06.

90.0

4 B

AC

KW

ARD

REG

ION

S D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

83,

000,

000

-

-

83,

000,

000

06.

90.0

7 R

URA

L M

EAN

S A

ND

FA

CIL

ITIE

S IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

18,

603,

067

-

88,

396,

933

107

,000

,000


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

06.

90.0

9 E

MPO

WER

MEN

T IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

RURA

L C

OM

MU

NIT

IES

-

3

5,48

8,25

6 -

2

2,73

0,14

4 5

8,21

8,40

0

068

N

ATI

ON

AL

FAM

ILY P

LAN

NIN

G C

OO

RDIN

ATI

NG

BO

ARD

1

74,4

58,0

00

1,0

42,2

44,2

36

17,

300,

964

-

1,2

34,0

03,2

00

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

174

,458

,000

1

32,5

76,3

61

4,3

21,0

39

-

311

,355

,400

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

4,0

00,0

00

-

-

4,0

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

84,

576,

026

197

,274

-

8

4,77

3,30

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

,414

,342

1

0,92

7,65

8 -

1

5,34

2,00

0

07.

04.0

1 P

LAN

NED

FA

MILY

PRO

GRA

M

-

562

,153

,125

1

65,9

75

-

562

,319

,100

07.

04.0

2 T

EEN

REP

ROD

UC

TIO

N H

EALT

H P

ROG

RAM

-

3

4,80

5,40

0 6

,000

-

3

4,81

1,40

0

07.

04.0

3 IN

STIT

UTI

ON

AL

ENFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

QU

AL-

ITY

SM

ALL

FA

MIL

IES

-

9

3,50

0,41

2 1

,295

,588

-

9

4,79

6,00

0

11.

04.0

5 F

AM

ILY E

MPO

WER

MEN

T A

ND

DEF

ENC

E PR

OG

RAM

-

1

26,2

18,5

70

387

,430

-

1

26,6

06,0

00

074

N

ATI

ON

AL

CO

MM

ISSI

ON

FO

R H

UM

AN

RIG

HTS

1

7,08

2,90

9 3

8,75

3,80

8 2

,249

,203

-

5

8,08

5,92

0

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

17,

082,

909

9,9

69,5

41

54,

270

-

27,

106,

720

03.

03.0

1 L

AW

PLA

NN

ING

PRO

GRA

M

-

2,3

56,8

19

100

,814

-

2

,457

,633

03.

03.0

3 A

WA

REN

ESS

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

LA

W A

ND

HU

-M

AN

RIG

HTS

-

6

,489

,993

3

71,4

82

-

6,8

61,4

75

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

CO

URT

S A

ND

OTH

ER L

AW

EN

FORC

EMEN

T IN

STIT

UTI

ON

S

-

6,6

26,6

34

1,1

43,2

63

-

7,7

69,8

97

03.

03.0

6 L

AW

AN

D H

UM

AN

RIG

HTS

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

1

0,38

3,33

4 5

61,2

12

-

10,

944,

546

11.

04.0

4 P

OLI

CY

HA

RMO

NIZ

ATI

ON

PRO

GRA

M F

OR

CH

ILD

REN

A

ND

WO

MEN

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

-

2

,523

,779

1

8,16

2 -

2

,541

,941

11.

05.0

1 C

HIL

DRE

N A

ND

GEN

DER

MA

INST

REA

MIN

G IN

STIT

U-

TIO

NA

L RE

INFO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

403

,708

-

-

4

03,7

08

075

M

ETER

EOLO

GIC

AL,

CLI

MA

TOLO

GIC

AL

AN

D G

EOPH

YSI

CA

L A

GEN

CY

1

86,0

71,4

64

352

,996

,198

3

26,1

11,6

23

-

865

,179

,285

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

179

,209

,174

1

63,4

83,5

12

-

-

342

,692

,686

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,3

85,3

00

947

,500

-

2

,332

,800


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

14,

136,

100

650

,000

-

1

4,78

6,10

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

10,0

00,0

00

-

110

,000

,000

04.

08.2

2 M

ETER

EOLO

GIC

AL,

CLI

MA

TOLO

GIC

AL

AN

D G

EO-

PHY

SIC

AL

FOU

ND

ING

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

168

,432

,676

2

10,8

54,5

23

-

379

,287

,199

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

6

,862

,290

5

,558

,610

3

,659

,600

-

1

6,08

0,50

0

076

G

ENER

AL

ELEC

TIO

N C

OM

MIS

SIO

N

264

,019

,454

5

94,6

88,5

85

102

,753

,417

-

9

61,4

61,4

56

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

45,

451,

087

465

,246

-

4

5,91

6,33

3

01.

01.0

3 P

OLI

TIC

AL

PRO

CES

S IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

37,

856,

460

117

,876

-

3

7,97

4,33

6

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

264

,019

,454

4

41,6

60,6

01

842

,375

-

7

06,5

22,4

30

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

10,

000,

000

-

-

10,

000,

000

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

31,

377,

913

684

,310

-

3

2,06

2,22

3

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

00,0

00,0

00

-

100

,000

,000

03.

03.0

4 L

AW

ASS

ISTA

NC

E A

ND

SER

VIC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

19,

879,

390

120

,610

-

2

0,00

0,00

0

04.

09.0

3 M

AST

ERY

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

THE

APP

LIC

ATI

ON

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y O

F IN

FORM

ATI

ON

A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

8,4

63,1

34

523

,000

-

8

,986

,134

077

S

TATE

CO

NST

ITU

TIO

NA

L C

OU

RT

9,6

14,6

70

147

,591

,736

1

2,29

0,20

0 -

1

69,4

96,6

06

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

9,6

14,6

70

80,

359,

536

150

,000

-

9

0,12

4,20

6

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

5,0

00,0

00

-

-

5,0

00,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

0,00

0,00

0 -

1

0,00

0,00

0

03.

03.0

3 A

WA

REN

ESS

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

LA

W A

ND

HU

-M

AN

RIG

HTS

-

2

4,38

6,40

0 -

-

2

4,38

6,40

0

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

CO

URT

S A

ND

OTH

ER L

AW

EN

FORC

EMEN

T IN

STIT

UTI

ON

S

-

12,

821,

800

2,1

40,2

00

-

14,

962,

000

03.

03.0

6 L

AW

AN

D H

UM

AN

RIG

HTS

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

2

2,68

0,00

0 -

-

2

2,68

0,00

0

03.

03.0

7 L

AW

PRO

FESS

ION

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,3

44,0

00

-

-

2,3

44,0

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

078

C

ENTE

R FO

R TH

E RE

PORT

ING

AN

D A

NA

LYSI

S O

F FI

NA

NC

IAL

TRA

NSA

C-

TIO

NS

24,

104,

168

49,

824,

228

39,

984,

512

-

113

,912

,908

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

24,

104,

168

25,

801,

740

3,2

99,5

00

-

53,

205,

408

01.

01.2

4 E

CO

NO

MY

AN

D F

INA

NC

IAL

SEC

TOR

STA

BILI

ZATI

ON

PR

OG

RAM

-

2

4,02

2,48

8 3

6,68

5,01

2 -

6

0,70

7,50

0

079

IN

DO

NES

IAN

INST

ITU

TE O

F SC

IEN

CES

2

09,2

79,9

98

261

,778

,006

2

5,12

3,08

0 -

4

96,1

81,0

84

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

209

,279

,998

1

01,9

13,1

01

7,2

13,6

85

-

318

,406

,784

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

500

,000

-

-

5

00,0

00

01.

04.0

1 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

RE

SEA

RCH

PRO

GRA

M

-

84,

977,

599

5,3

22,4

01

-

90,

300,

000

01.

04.0

2 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

USE

AN

D D

IFFU

SIO

N

PRO

GRA

M

-

15,

000,

000

-

-

15,

000,

000

01.

04.0

3 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

INSI

TUTI

ON

AL

EMPO

W-

ERM

ENT

PRO

GRA

M

-

32,

702,

524

10,

871,

776

-

43,

574,

300

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

2

6,68

4,78

2 1

,715

,218

-

2

8,40

0,00

0

080

N

ATI

ON

AL

ATO

MIC

EN

ERG

Y A

GEN

CY

1

94,9

56,1

33

158

,231

,881

5

3,61

0,81

5 -

4

06,7

98,8

29

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

190

,893

,907

9

8,88

3,69

3 4

,166

,593

-

2

93,9

44,1

93

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

405

,000

3

45,0

00

-

750

,000

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,1

31,4

00

389

,000

-

2

,520

,400

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

8

75,2

50

3,0

74,7

50

-

3,9

50,0

00

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

1

7,01

2,82

0 1

6,78

7,18

0 -

3

3,80

0,00

0

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

16,

241,

516

1,6

87,5

33

-

17,

929,

049

01.

04.0

3 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

-FO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

16,

008,

894

19,

341,

106

-

35,

350,

000

04.

07.0

1 C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

TH

E SC

IEN

CE

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y O

F PR

OD

UC

TIO

N S

YST

EM

-

3,4

72,9

08

4,8

27,0

92

-

8,3

00,0

00


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

05.

03.0

2 E

NV

IRO

NM

ENT

DA

MA

GE

AN

D P

OLL

UTI

ON

CO

NTR

OL

PRO

GRA

M

-

1,4

42,3

50

957

,650

-

2

,400

,000

10.

06.0

1 H

IGH

ER E

DU

CA

TIO

N P

ROG

RAM

4

,062

,226

1

,758

,050

2

,034

,911

-

7

,855

,187

081

A

GEN

CY

FO

R TH

E A

SSES

SMEN

T A

ND

APP

LIC

ATI

ON

OF

TEC

HN

OLO

GY

1

46,9

86,9

48

309

,146

,573

7

1,87

2,87

6 6

,000

,000

5

34,0

06,3

97

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

146

,986

,948

1

06,0

21,3

59

1,9

30,5

90

-

254

,938

,897

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,2

93,0

00

32,

000

-

1,3

25,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

3,9

83,0

00

17,

000

-

4,0

00,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

4

59,8

25

5,5

40,1

75

-

6,0

00,0

00

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

8

6,97

5,87

5 1

5,69

4,92

5 -

1

02,6

70,8

00

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

11,

347,

900

1,6

52,1

00

-

13,

000,

000

01.

04.0

3 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

-FO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

9,9

27,4

40

19,

804,

260

-

29,

731,

700

04.

07.0

1 C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

THE

SCIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

OF

PRO

DU

CTI

ON

SY

STEM

-

8

9,13

8,17

4 2

7,20

1,82

6 6

,000

,000

1

22,3

40,0

00

082

N

ATI

ON

AL

SPA

CE

AN

D A

VIA

TIO

N A

GEN

CY

6

0,16

0,68

5 1

36,9

50,8

79

31,

919,

042

-

229

,030

,606

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

60,

160,

685

31,

610,

725

-

-

91,

771,

410

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

911

,400

-

-

9

11,4

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

5,0

00,0

00

-

-

5,0

00,0

00

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

5

3,04

8,13

5 2

7,95

1,86

5 -

8

1,00

0,00

0

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

23,

825,

229

812

,667

-

2

4,63

7,89

6

01.

04.0

3 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

-FO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

17,

805,

390

2,9

04,5

10

-

20,

709,

900


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

04.

07.0

1 C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

THE

SCIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

OF

PRO

DU

CTI

ON

SY

STEM

-

1

,800

,000

2

00,0

00

-

2,0

00,0

00

05.

05.0

1 T

ERRI

TORI

AL

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,9

50,0

00

50,

000

-

3,0

00,0

00

083

N

ATI

ON

AL

CO

ORD

INA

TIN

G A

GEN

CY

FO

R SU

RVEY

S A

ND

MA

PPIN

G

33,

720,

000

133

,671

,801

2

75,6

12,5

42

-

443

,004

,343

01.

01.0

5 IN

TERN

ATI

ON

AL

CO

OPE

RATI

ON

INC

REA

SE P

ROG

RAM

-

3

70,0

00

-

-

370

,000

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

33,

720,

000

13,

273,

580

368

,320

-

4

7,36

1,90

0

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,2

61,0

22

69,

800

-

2,3

30,8

22

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

5,6

92,2

15

613

,852

-

6

,306

,067

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

2,1

05,8

20

669

,180

-

2

,775

,000

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

1,9

46,6

00

828

,400

-

2

,775

,000

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

,230

,262

2

,231

,421

-

3

,461

,683

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

1

,295

,399

9

2,10

1 -

1

,387

,500

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

8,5

24,0

52

10,

441,

600

-

18,

965,

652

04.

03.0

5 M

ARI

TIM

E RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

AN

D D

EVEL

OP-

MEN

T PR

OG

RAM

-

1

6,94

1,27

4 8

,496

,226

-

2

5,43

7,50

0

05.

04.0

1 N

ATU

RAL

RESO

URC

E C

ON

SERV

ATI

ON

AN

D P

ROTE

C-

TIO

N P

ROG

RAM

-

4

,925

,918

2

,161

,581

-

7

,087

,499

05.

05.0

1 T

ERRI

TORI

AL

ARR

AN

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

46,

977,

776

234

,695

,095

-

2

81,6

72,8

71

05.

90.0

1 IN

FORM

ATI

ON

AC

CES

S A

ND

QU

ALI

TY IN

CRE

ASE

PRO

-G

RAM

FO

R N

ATU

RAL

RESO

URC

E A

ND

EN

VIR

ON

MEN

T

-

11,

659,

993

5,5

02,5

08

-

17,

162,

501

06.

90.0

1 B

ORD

ERLA

ND

ARE

AS

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

7

,356

,990

8

,267

,000

-

1

5,62

3,99

0

08.

03.0

1 C

OM

MU

NIC

ATI

ON

, IN

FORM

ATI

ON

, AN

D M

ASS

ME-

DIA

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

9

,110

,900

1

,175

,458

-

1

0,28

6,35

8

084

N

ATI

ON

AL

AG

ENC

Y F

OR

STA

ND

ARD

IZA

TIO

N

9,3

78,9

42

51,

695,

061

523

,300

-

6

1,59

7,30

3

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

9,3

78,9

42

14,

770,

740

380

,000

-

2

4,52

9,68

2


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

500

,000

-

-

5

00,0

00

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

1,0

00,0

00

-

-

1,0

00,0

00

04.

01.0

6 E

XPO

RT D

EVEL

OPM

ENT

AN

D IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

1,2

92,8

00

-

-

1,2

92,8

00

04.

07.0

1 C

APA

CIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

THE

SCIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

OF

PRO

DU

CTI

ON

SY

STEM

-

1

,000

,000

-

-

1

,000

,000

04.

07.0

3 C

APA

BILI

TY IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

IND

UST

RIA

L TE

CH

NO

LOG

Y

-

5,0

00,0

00

-

-

5,0

00,0

00

04.

90.0

3 N

ATI

ON

AL

STA

ND

ARD

IZA

TIO

N D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

-

2

8,13

1,52

1 1

43,3

00

-

28,

274,

821

085

N

UC

LEA

R EN

ERG

Y R

EGU

LATO

RY A

GEN

CY

2

0,47

6,40

0 3

4,08

9,61

3 2

,725

,919

-

5

7,29

1,93

2

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

20,

476,

400

11,

097,

173

243

,137

-

3

1,81

6,71

0

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

495

,000

5

,000

-

5

00,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

4,0

40,4

97

213

,203

-

4

,253

,700

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

1

,594

,000

3

1,00

0 -

1

,625

,000

01.

04.0

2 D

IFFU

SIO

N A

ND

USE

PRO

GRA

M F

OR

SCIE

NC

E A

ND

TE

CH

NO

LOG

Y

-

1,9

35,3

15

244

,685

-

2

,180

,000

01.

04.0

3 S

CIE

NC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

-FO

RCEM

ENT

PRO

GRA

M

-

14,

927,

628

1,9

88,8

94

-

16,

916,

522

086

S

TATE

AD

MIN

ISTR

ATI

ON

AG

ENC

Y

32,

944,

348

122

,145

,845

4

0,93

0,74

0 -

1

96,0

20,9

33

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

32,

944,

348

60,

611,

684

2,6

35,0

68

-

96,

191,

100

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,1

17,4

20

92,

880

-

2,2

10,3

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

6,3

29,1

00

-

-

6,3

29,1

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

35,

056,

133

-

-

35,

056,

133

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

2,8

91,0

00

98,

000

-

2,9

89,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

,081

,248

3

7,77

8,95

2 -

3

8,86

0,20

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

10.

05.0

1 O

FFIC

IAL

DU

TY T

RAIN

ING

PRO

GRA

M

-

14,

059,

260

325

,840

-

1

4,38

5,10

0

087

N

ATI

ON

AL

ARC

HIV

ES

26,

039,

167

55,

693,

097

22,

682,

640

-

104

,414

,904

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

26,

039,

167

14,

914,

804

206

,525

-

4

1,16

0,49

6

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

12,

738,

306

1,0

50,8

94

-

13,

789,

200

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

9,8

98,5

95

278

,905

-

1

0,17

7,50

0

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

18,

141,

392

9,7

10,5

16

-

27,

851,

908

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

1,43

5,80

0 -

1

1,43

5,80

0

088

N

ATI

ON

AL

CIV

IL S

ERV

ICE

AG

ENC

Y

157

,074

,710

1

12,5

40,0

41

168

,036

,419

-

4

37,6

51,1

70

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

157

,074

,710

6

4,19

7,66

7 8

76,0

93

-

222

,148

,470

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

2,9

69,0

00

31,

000

-

3,0

00,0

00

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

19,

355,

400

124

,277

,500

-

1

43,6

32,9

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

13,

341,

440

619

,360

-

1

3,96

0,80

0

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

-

12,

625,

534

389

,466

-

1

3,01

5,00

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

5

1,00

0 4

1,84

3,00

0 -

4

1,89

4,00

0

089

D

EVEL

OPM

ENT

FIN

AN

CE

CO

MPT

ROLL

ER

290

,503

,900

3

34,7

54,5

00

16,

880,

550

-

642

,138

,950

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

290

,503

,900

7

2,80

4,50

0 2

21,8

50

-

363

,530

,250

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

239

,732

,700

-

-

2

39,7

32,7

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

22,

217,

300

-

-

22,

217,

300

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

1

6,65

8,70

0 -

1

6,65

8,70

0

090

M

INIS

TRY

OF

TRA

DE

211

,732

,436

9

26,7

52,5

29

88,

701,

367

6,0

00,0

00

1,2

33,1

86,3

32

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

42,

565,

128

190

,855

,814

7

,445

,890

-

2

40,8

66,8

32

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

5,0

18,4

82

17,

079,

458

628

,060

-

2

2,72

6,00

0


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

5,6

62,1

26

37,

512,

155

4,0

52,4

19

-

47,

226,

700

01.

01.1

6 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R PU

BLIC

SER

VIC

ES

136

,490

1

4,51

3,32

8 1

,120

,182

-

1

5,77

0,00

0

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

3

,684

,000

-

3

,684

,000

01.

04.0

1 R

ESEA

RCH

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

SCI-

ENC

E A

ND

TEC

HN

OLO

GY

7

,859

,385

3

0,71

4,60

2 2

,026

,013

-

4

0,60

0,00

0

04.

01.0

2 C

OST

OM

ER P

ROTE

CTI

ON

AN

D T

RAD

ING

SEC

URI

TY

PRO

GRA

M

6,9

82,6

47

54,

720,

577

18,

890,

000

-

80,

593,

224

04.

01.0

3 C

OO

PERA

TIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

INTE

RNA

-TI

ON

AL

TRA

DIN

G

14,

955,

030

64,

273,

470

235

,500

-

7

9,46

4,00

0

04.

01.0

6 E

XPO

RT D

EVEL

OPM

ENT

AN

D IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

99,

150,

971

328

,432

,449

1

6,74

5,38

0 -

4

44,3

28,8

00

04.

01.1

2 E

FFIC

IEN

CY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R D

OM

ESTI

C

TRA

DIN

G

27,

063,

077

180

,423

,476

3

3,61

2,42

3 6

,000

,000

2

47,0

98,9

76

04.

90.0

3 N

ATI

ON

AL

STA

ND

ARD

IZA

TIO

N D

EVEL

OPM

ENT

PRO

-G

RAM

2

,339

,100

8

,227

,200

2

61,5

00

-

10,

827,

800

091

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

PUBL

IC H

OU

SIN

G

25,

500,

000

368

,715

,259

3

36,9

03,1

60

173

,400

,000

9

04,5

18,4

19

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

25,

500,

000

65,

814,

949

793

,670

-

9

2,10

8,61

9

06.

01.0

1 H

OU

SIN

G D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M

-

123

,693

,610

2

61,1

09,4

90

-

384

,803

,100

06.

02.0

2 H

OU

SIN

G C

UM

MU

NIT

Y E

MPO

WER

MEN

T PR

OG

RAM

-

1

79,2

06,7

00

75,

000,

000

173

,400

,000

4

27,6

06,7

00

092

S

TATE

MIN

ISTR

Y F

OR

YO

UTH

AN

D S

PORT

AFF

AIR

S 2

2,25

2,00

0 1

,282

,208

,892

2

49,3

98,5

68

-

1,5

53,8

59,4

60

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

22,

252,

000

141

,207

,100

1

5,99

6,06

0 -

1

79,4

55,1

60

08.

05.0

1 FO

UN

DIN

G P

ROG

RAM

FO

R SU

PERI

OR

SPO

RTS

-

380

,427

,279

1

87,7

21

-

380

,615

,000

10.

10.0

1 Y

OU

TH P

OLI

CY

HA

RMO

NIZ

ATI

ON

AN

D D

EVEL

OP-

MEN

T PR

OG

RAM

-

2

2,50

0,00

0 -

-

2

2,50

0,00

0

10.

10.0

2 Y

OU

TH P

ART

ICIP

ATI

ON

INC

REA

SE A

ND

FO

UN

DIN

G

PRO

GRA

M

-

235

,681

,042

5

79,0

00

-

236

,260

,042

10.

10.0

3 S

PORT

MA

NA

GEM

ENT

AN

D P

OLI

CY

DEV

ELO

PMEN

T PR

OG

RAM

-

2

0,00

0,00

0 -

-

2

0,00

0,00

0

10.

10.0

4 S

PORT

SO

CIA

LIZA

TIO

N A

ND

FO

UN

DIN

G P

ROG

RAM

-

2

27,7

37,0

78

646

,626

-

2

28,3

83,7

04

10.

10.0

5 S

PORT

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

254

,656

,393

2

31,9

89,1

61

-

486

,645

,554


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

093

C

ORR

UPT

ION

ERA

DIC

ATI

ON

CO

MM

ISSI

ON

1

65,9

96,8

49

172

,817

,633

8

7,56

5,94

9 -

4

26,3

80,4

31

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

165

,996

,849

4

1,46

8,58

2 -

-

2

07,4

65,4

31

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

6,53

3,12

0 8

4,72

3,08

0 -

1

01,2

56,2

00

03.

03.0

1 L

AW

PLA

NN

ING

PRO

GRA

M

-

23,

707,

972

276

,528

-

2

3,98

4,50

0

03.

03.0

3 A

WA

REN

ESS

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

LA

W A

ND

HU

-M

AN

RIG

HTS

-

4

9,96

8,25

9 2

,448

,341

-

5

2,41

6,60

0

03.

03.0

6 L

AW

AN

D H

UM

AN

RIG

HTS

EN

FORC

EMEN

T PR

OG

RAM

-

2

6,31

9,60

0 5

0,00

0 -

2

6,36

9,60

0

03.

03.0

7 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R LA

W P

ROFE

SSIO

N

-

14,

820,

100

68,

000

-

14,

888,

100

095

R

EGIO

NA

L RE

PRES

ENTA

TIV

ES’ C

OU

NC

IL (D

PD)

135

,656

,860

3

00,0

49,0

74

33,

853,

528

-

469

,559

,462

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

191

,000

,200

-

-

1

91,0

00,2

00

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

135

,656

,860

1

05,8

66,4

02

416

,000

-

2

41,9

39,2

62

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

3,0

00,0

00

-

-

3,0

00,0

00

01.

01.1

7 S

TATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

1

82,4

72

33,

437,

528

-

33,

620,

000

100

S

TATE

JU

DIC

IAL

CO

MM

ISSI

ON

6

,283

,934

5

0,93

9,63

8 1

,250

,000

-

5

8,47

3,57

2

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

6,2

83,9

34

39,

002,

113

-

-

45,

286,

047

03.

03.0

3 A

WA

REN

ESS

INC

REA

SE P

ROG

RAM

ON

LA

W A

ND

HU

-M

AN

RIG

HTS

-

3

,000

,000

-

-

3

,000

,000

03.

03.0

5 P

ERFO

RMA

NC

E IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M F

OR

CO

URT

S A

ND

OTH

ER L

AW

EN

FORC

EMEN

T IN

STIT

UTI

ON

S

-

8,9

37,5

25

1,2

50,0

00

-

10,

187,

525

103

N

ATI

ON

AL

CO

ORD

INA

TIO

N B

OA

RD F

OR

DIS

AST

ER M

AN

AG

EMEN

T 1

1,03

3,88

4 1

32,8

74,6

24

59,

153,

572

19,

000,

000

222

,062

,080

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

11,

033,

884

28,

058,

796

200

,000

-

3

9,29

2,68

0

01.

06.1

1 R

ECO

VER

Y P

ROG

RAM

FO

R RE

GIO

NS

HA

VIN

G N

A-

TIO

NA

L D

ISA

STER

-

9

8,96

5,82

8 5

1,30

3,57

2 1

9,00

0,00

0 1

69,2

69,4

00

04.

09.0

3 M

AST

ERY

AN

D D

EVEL

OPM

ENT

PRO

GRA

M F

OR

THE

APP

LIC

ATI

ON

AN

D T

ECH

NO

LOG

Y O

F IN

FORM

ATI

ON

A

ND

TEC

HN

OLO

GY

-

5,8

50,0

00

7,6

50,0

00

-

13,

500,

000

104

N

ATI

ON

AL

BOA

RD F

OR

IND

ON

ESIA

N W

ORK

ERS

PLA

CEM

ENT

AN

D P

RO-

TEC

TIO

N

27,

840,

994

205

,814

,649

1

4,96

3,49

7 4

,900

,000

2

53,5

19,1

40


BUD

GET

SEC

TIO

NS

AN

D P

ROG

RAM

SPE

RSO

NN

EL

EXPE

ND

I-TU

RES

GO

OD

S EX

-PE

ND

ITU

RES

CAPI

TAL

EX-

PEN

DIT

URE

SSO

CIA

L A

S-SI

STA

NCE

STO

TAL

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

27,

840,

994

15,

622,

646

55,

500

-

43,

519,

140

01.

01.1

0 S

TATE

APP

ARA

TUS

AC

CO

UN

TABI

LITY

AN

D S

UPE

RVI-

SIO

N IN

CRE

ASE

PRO

GRA

M

-

3,1

53,5

60

56,

000

-

3,2

09,5

60

04.

02.0

4 J

OB

OPP

ORT

UN

ITY

DEV

ELO

PMEN

T A

ND

EX

TEN

SIO

N

PRO

GRA

M

-

187

,038

,443

1

4,85

1,99

7 4

,900

,000

2

06,7

90,4

40

105

S

IDO

ARJ

O M

UD

DIS

AST

ER M

AN

AG

EMEN

T BO

ARD

(BPL

S)

12,

444,

755

150

,342

,555

1

,045

,487

,977

7

,815

,353

1

,216

,090

,640

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

12,

444,

755

4,0

16,3

85

-

-

16,

461,

140

04.

08.0

2 R

OA

DS

AN

D B

RID

GES

DEV

ELO

PMEN

T/ IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

3

,244

,993

3

45,6

13,4

07

-

348

,858

,400

05.

04.0

4 C

OA

STA

L SE

CU

RITY

AN

D F

LOO

D C

ON

TRO

L PR

O-

GRA

M

-

138

,591

,330

6

99,8

74,5

70

-

838

,465

,900

11.

08.0

1 S

OC

IAL

PRO

SPER

ITY

GU

ARA

NTE

E A

ND

ASS

ISTA

NC

E PR

OG

RAM

-

4

,489

,847

-

7

,815

,353

1

2,30

5,20

0

106

G

OV

ERN

MEN

T G

OO

DS/

SER

VIC

E PR

OC

URE

MEN

T PO

LIC

Y A

GEN

CY

1

4,23

0,30

0 8

7,32

8,29

6 8

,190

,374

4

66,3

20

110

,215

,290

01.

01.0

1 D

EMO

CRA

CY

INST

ITU

TIO

NA

L EN

FORC

EMEN

T A

ND

IM

PRO

VEM

ENT

PRO

GRA

M

-

1,4

50,0

00

-

-

1,4

50,0

00

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

14,

230,

300

30,

202,

990

150

,000

-

4

4,58

3,29

0

01.

01.1

2 A

DM

INIS

TRA

TIO

N A

ND

INST

ITU

TIO

NA

L M

AN

AG

E-M

ENT

PRO

GRA

M

-

8,5

96,0

00

-

-

8,5

96,0

00

01.

01.1

3 A

PPA

RATU

S RE

SOU

RCE

MA

NA

GEM

ENT

PRO

GRA

M

-

14,

732,

306

138

,374

4

66,3

20

15,

337,

000

01.

01.1

5 Q

UA

LITY

INC

REA

SE P

ROG

RAM

FO

R LA

W P

ROFE

SSIO

N

-

32,

347,

000

1,5

80,0

00

-

33,

927,

000

01.

01.1

7 ST

ATE

APP

ARA

TUS

MEA

NS

AN

D F

AC

ILIT

Y IN

CRE

ASE

PR

OG

RAM

-

-

6

,322

,000

-

6

,322

,000

107

N

ATI

ON

AL

SEA

RCH

AN

D R

ESC

UE

AG

ENC

Y

90,

719,

000

133

,385

,996

3

41,6

06,1

04

-

565

,711

,100

01.

01.0

9 G

OO

D G

OV

ERN

AN

CE

IMPL

EMEN

TATI

ON

PRO

GRA

M

90,

719,

000

126

,589

,800

-

-

2

17,3

08,8

00

03.

02.0

1 SE

ARC

H A

ND

RES

CU

E PR

OG

RAM

-

6

,796

,196

3

41,6

06,1

04

-

348

,402

,300

108

C

OM

MIS

SIO

N F

OR

THE

SUPE

RVIS

ION

OF

BUSI

NES

S C

OM

PETI

TIO

N

32,

812,

018

45,

565,

890

3,9

35,9

92

-

82,

313,

900

04.

01.0

1 BU

SIN

ESS

CO

MPE

TITI

ON

PRO

GRA

M 3

2,81

2,01

8 4

5,56

5,89

0 3

,935

,992

-

8

2,31

3,90

0

T O

T A

L

90,

029,

992,

741

106

,652

,384

,891

82

,175

,538

,394

61

,291

,246

,363

3

40,0

38,9

45,3

80

Documents

2010.pdf · Bab IV : Isu-Isu Aktual Capter IV : Actual IssuE 1. Kebijakan Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) : Potensi Manfaat Dan Risikonya, Serta Rekomendasi Tindak Lanjutnya