2 RPJP TAHUN 2006 - Bagian Hukum Setdako Batam .6 (3) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2 RPJP TAHUN 2006 - Bagian Hukum Setdako Batam .6 (3) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD,...

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif,

efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 27, perlu ditetapkan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002

tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

WALIKOTA BATAM

2

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

3

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang

tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG TATA

CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau; 2. Daerah adalah Daerah Kota Batam; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam; 4. Walikota adalah Walikota Batam; 5. Badan Otorita Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005;

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Batam;

4

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan;

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

10. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah;

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;

19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

5

20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

26. Forum SKPD Kota adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD;

27. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pera