2 Pemahaman Terhadap Agroindustri Dgrims

5/13/2018 2 Pemahaman Terhadap Agroindustri Dgrims - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/2-pemahaman-terhadap-agroindustri-dgrims-55a7518c0c55a

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 1

2.12.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRIPEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI

2.1.1 Definisi Agro Indust ri

Banyak definisi yang pernah dikemukakan tentang Agro Industri. Beberapa diantaranya:

a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas

termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono)

b. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi,subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang.

Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan

pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil

budidaya pesisir dan laut (Ngang i, E.L.A. 2001)

2.1.2 P rinsip-prinsip Agro industri

Wibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:

1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah,

2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang

sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan,

3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi

sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,




4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis,

5)

Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.

Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat

meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan

pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi

tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang

optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar

model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan

sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-aset

untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

2.1.3 Tujuan & sasaran Agro industri

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil

pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan

untuk:

(a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-

sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,

(b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri

pengolahan skala menengah dan besar, dan

(c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor

dan memenuhi kebutuhan dalam negeri (www.litbang.deptan.go.id)

2.22.2 PEMAHAMAN DASAR KAWASANPEMAHAMAN DASAR KAWASANSetelah memahami spesifikasi substansi dan konteks pembahasan, pemahaman penting berikutnya

yang perlu disepakati dan diketahui Pihak Konsultan adalah pemahaman terhadap Kawasan.

2.2.1 Ruang Lingkup P erencanaan Tata Ruang

Lingkup perencanaan secara umum sangat luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan, salah

satunya ruang. Ruang yang dimaksud dapat merupakan kota atau wilayah, termasuk semua aspek

yang terdapat di dalamnya. Perencanaan yang terkait dengan ruang disebut sebagai perencanaan tata

ruang.

http://www.litbang.deptan.go.id/

http://www.litbang.deptan.go.id/




Ruang lingkup perencanaan tata ruang terdiri dari lingkup teritorial dan ruang lingkup substantif.

Ruang lingkup teritorial akan mencakup luas kawasan perencanaan dari segi perwilayahan, sedangkan

ruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Teritorial

Teritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan pengertian dan batasan wilayah. Beberapa pengertian

terminologi mengenai ‘teritori’ dalam perencanaan wilayah dan kota

adalah :

Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yangteritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan

perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan,

wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis

tertentu.

Daerah adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan

perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan

peraturan perundangan tertentu seperti provinsi, kabupaten dan kota.

Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan

fungsional yaitu memiliki perwatakan tersendiri, misalnya kawasan industri, kawasan pusat kota,

kawasan perdagangan, dll.

2.2.3 Ruang Lingkup Substantif

Dari segi substantif, perencanaan wilayah dan kota menyangkut tiga lingkup perencanaan yaitu

perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik selalu dikaitkan

dengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang.

Perencanaan Sosial (Social Planning) adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang

berorientasi dan bermotivasi kepada segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan sosial

merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, misalnya rencana

pengembangan pendidikan, kependudukan, kelembagaan, dan lain-lain

Lingkup wilayah (teritorial)

merupakan salah satu yang penting

dalam erencanan tata ruan




Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang

berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan ekonomi. Produk perencanaan ekonomi termasuk

rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional, nasional, dan

lain-lain.

Perencanaan Fisik (Physical Planning) adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan

bermotivasi pada aspek fisik. Untuk perencanaan wilayah dan kota, perencanaan fisik dilakukan

untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Perencanaan

fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan

kebutuhan sosial ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik meliputi perencanaan tata

ruang, tata guna lahan, perencanaan prasarana dan sarana fisik.

Ketiga ruang lingkup substansi tersebut tidak terlepas satu sama lain dalam suatu proses

perencanaan.

22.3 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN.3 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN

KAWASAN BERBASIS PERTANIAN (AGROPOLITAN)KAWASAN BERBASIS PERTANIAN (AGROPOLITAN)

Dalam kaitannya dengan kawasan agro industri tersebut, maka Pihak Konsultan memandang

pentingnya memahami konsep agropolitan dalam pengembangan kawasan dan bagaimanamewujudkan konsep tersebut ke dalam struktur dan pola keruangan.

2.3.1 Agropolitan sebagai Alternatif Konsep Pengembangan Kaw asan

Munculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konsep

pembangunan dimasa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang seperti

Indonesia, melalui strategi industrialisasi dan Agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat,

ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan perdesaan yang

berbasis pertanian dengan kawasan Agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Ciri-ciri dari

konsep agropolitan ini meliputi:

(a) merupakan sebuah skala geografi yang kecil;

(b) memiliki kemandirian (self-sufficiency dan self-reliance ) tingkat tinggi didalam perencanaan dan

pengambilan keputusan, yang didasarkan kepada tindakan partisipasi dan koperatif di tingkatan

lokal;

(c) diversifikasi tenaga kerja perdesaan yang meliputi baik kegiatan pertanian maupun non-

pertanian;




(d) merupakan fungsi-fungsi perindustrian perdesaan dan Agroindustri yang memiliki keterkaitan

dengan struktur ekonomi dan sumberdaya-sumberdaya lokal dan

(e) penilaian dan pemanfaatan teknologi-teknologi dan sumberdaya lokal (Ruben G. Mercado, 2002 :

hal.14).

Menurut pemikiran Friedmann (1975), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan

distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan

penduduk rata-rata 200 jiwa per km2. Efisiensi usaha tani akan terjadi apabila diiaksanakan one

district one commodity . Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk

10.000 – 25.000 jiwa.

2.3.2 Konsep Struktur Ruang Kawasan Agropolitan

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan secara

spasial pada saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yang

sating membutuhkan dan bersifat interdependensi. Keterkaitan dan interdependensi menurut Mike

Douglass (1998) menempatkan fungsi kota sebagai pusat transportasi dan perdagangan pertanian,

sedangkan fungsi desa sebagai produksi dan produktivitas pertanian. Desa dan kota merupakan satu

kesatuaan muatan fungsional wilayah yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi

(komplementer).

Menurut Antonius Tarigan (2003) pendekatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan wilayah

perdesaan juga dapat menaikkan nilai tukar produk/jasa masyarakat perdesaan melalui : (1) upaya

memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah

produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan modal, sarana produksi dan

pelatihan; (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat untuk

mengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan

produk/jasa secara spesifik; (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan

terhadap faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan

prasarana.

Pembangunan agropolitan yang terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan sistem ruang terencana

yang berperan didalam melayani dan menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dari

manusianya. Sistem ruang ini membentuk keterkaitan antar lokasi-lokasi secara berhirarki

(berjenjang) berupa struktur ruang agropolitan. Menurut ESCAP (1979 : hal. 63) jenjang pusat-pusat

yang melayani wilayah pembangunan pertanian terdiri dari kota regional (regional city), kota distrik




(district town), dan kota lokal (local town). Masing-masing pusat ini memiliki fungsi yang didasarkan

kepada kemampuan melayani sejumlah ukuran penduduk. Apabila dikaitkan dengan konsep secondary

cities pemikiran Rondinelli, maka kota kedua tersebut adalah kota distrik. Rondinelli dan Ruddle

(ESCAP, 1979 : hal 65) mengemukakan bahwa kota distrik merupakan saluran utama didalam

memenuhi kebutuhan dasar barang dan jasa penduduk (petani) sebagai pengganti dari hasil-hasil

pertanian yang mereka jual. Dalam konsep agropolitan, kota kedua ini dapat dianggap sebagai lokasi

pusat-pusat pelayanan pertanian dan perdesaan atau pusat agropolitan. Pusat agropolitan bersama

dengan unit-unit pengembangan (setingkat kecametan) membentuk satu kawasan agropolitan,

dimana masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut (Douglass, 1986; diambil dari Ruchyat Deni

Djakapermana, 2003 : hal. 7). Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:

a. Pusat pedagangan dan transportasi

b. Penyedia jasa pendukung pertanian

c. Pasar konsumen produk non-pertanian

d. Pusat industri pertanian (agro-based industry)

e. Penyedia pekerjaan non pertanian

f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan

kabupaten

Unit-unit kawasan pengembangan, berfungsi sebagai

a. Pusat produksi pertanian

b. Intensifikasi pertanian

c. Pusat pendapatan perdesaan dari permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian

d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian

2.2.4 KAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN PROGRAM4 KAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN PROGRAM

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata

ruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan

fungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara keseluruhan.




Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program / proyek -

proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk

mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan.

Gambar 2.1. Konsep Pengembangan Kaw asan Agropolitan di Indonesia

Lembaga Permodalan

AgribisnisBalai Penyuluhan

Pembangunan ( Agribisnis)

Pasar Hasil Pertanian

Kaji TeknologiAgribisnis

Sarana Pertanian,Pengolahan Jasa

penunjang

Pemasaran hasil

Pertanian

Permodalan/ Teknologi/

sarana pertanian/ investasi

Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, Departemen Pertanian, 2003

Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional digariskan

dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini kemudian diturunkan dalam suatu

program pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan Tahunan (PROPETA).

Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya rencana

pembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS).

Poldas dirinci ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah/lima tahun, yakni Program

Pembangunan Daerah (PROPEDA). Program jangka menengah ini selanjutnya dijabarkan lagi ke

dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Ketiga dokumen perencanaan ini

menjadi referensi pokok dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

L a h a n p e r t a n i a n ( d e s a - d e s ah i n t e r l a n ) y a n g m e m a s o k p r o d u k

s e g a r d a n j u g a p r o d u k o l a h a n

h a s i l p e r t a n i a n .

P u s a t A g r o p o l i t a n

P e r m u k i m a n t e r

d i d a l a m n y a t e r d

d a n p e t a n i y a n g

P r a s a r a n a j a l a n

m a s u k

a p a t k e l e m b a g a a n

i n o v a t i f




Pada pembangunan di daerah (kota/kabupaten), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

(RTRWK) merupakan dimensi ruang dari Poldas dan Propeda, serta menjadi acuan bagi penyusunan

Repetada. Poldas dan Propeda memuat arahan kebijakan pengembangan sektor-sektor, sementara

pengembangan sektor memerlukan ruang sebagai wadah kegiatannya. Dengan demikian, rencana

tata ruang akan terkait langsung dengan Poldas dan Propeda, dengan arahan ruangnya secara

langsung (untuk sektor tertentu) maupun tidak langsung. Kebijaksanaan tata ruang dalam Poldas dan

Propeda masih bersifat makro (berupa struktur) dan belum dapat memberikan arahan pemanfaatan

ruang secara definitif. Dengan rencana tata ruang, maka investasi atau kegiatan pembangunan dapat

diarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata ruang dapat menjadi acuan bagi

keterkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di wilayah perencanaannya, maupun

acuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan pemanfaatan ruang. Dengan kata lain,

rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang merupakan penjabaran

dari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan .

2.52.5 PROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANGPROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANG

Rencana tata ruang kota merupakan produk pertama dan utama dari rangkaian kegiatan penataan

ruang kota. Tujuan utama dari dokumen rencana ini adalah memberi acuan/pedoman bagi

pembangunan sektoral Agroindustri beserta sistem prasarana penunjang pembangunan sektoral

Agroindustri dan sistem pelayanan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan kota secara efesien,

efektif dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana tata ruang kota disusun

berdasarkan kebutuhan manajemen Agroindustri dalam mengarahkan pembangunan kota. Secara

diagramatis, alur informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan rencana tata ruang kota

tersebut dapat digambarkan pada Gamba r 2.2

Secara garis besar, proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya,

daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi hankam.

2. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah

perencanaan.

3. Perumusan rencana tata ruang.

4. Penetapan rencana tata ruang.




Gambar 2.2. Alur Informasi P erumusan Rencana Tata Ruang

Secara teknis proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan tahapan / prosedur

sebagai berikut :

• Kompilasi data dan informasi.

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang dapat memberikan

gambaran mengenai kinerja kota yang bersangkutan serta berbagai faktor yang mempengaruhi

perkembangan kota, antara lain meliputi : kebijakan-kebijakan pada berbagai tingkatan

(nasional, regional dan lokal) yang mempengaruhi perkembangan kota, aspek kependudukan,

aspek perekonomian kota, aspek sumber daya alam, dan aspek sarana / prasarana pelayanan

kota.

•

Analisa data/ informasi .

Bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai perilaku perkembangan kota, baik

pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini dilakukan analisa

secara komprehensif terhadap komponen-komponen dinamika kota yang mempengaruhi

perkembangan kota. Kegiatan analisa ini juga bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan

dengan kendala-kendala pembangunan kota serta potensi-potensi yang dimiliki kota, dalam

upaya untuk dapat mengantisipasi sekaligus mengakomodasi perkembangan kota yang akan

terjadi. Dalam hal ini, intuisi perencana juga berperan dalam mengamati kecenderungan

perkembangan kota.

GBHN PROPENASRENSTRANASIONAL RTRWN

PROPEDA

PROPINSI

RENSTRA

PROPINSI RTRWP

PROPEDA

KOTA/KAB.

RENSTRA

KOTA/KAB.RTRW

KOTA/KAB.

PJM

KOTA/KAB.

RUTR,

RDTR, RTR

KAW.

PENGESAHAN PERDA

REPETA

KOTA/KABRAPBD




• Perumusan rancangan rencana.

Setelah perilaku perkembangan kota dapat dipahami, khususnya perilaku perkembangan kota dimasa yang akan datang, serta daya dukung kota yang tersedia, maka dilakukan perumusan

rancangan kebijakan penataan ruang, baik yang bersifat umum maupun spesifik untuk setiap

sektor pengembangan kota.

• Perumusan rencana.

Rumusan rancangan rencana yang telah dibuat diinformasikan kepada masyarakat kota melalui

pelaksanaan Seminar Pembahasan Rancangan Rencana Tata Ruang Kota. Melalui seminar ini

diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan tanggapan dan

masukan terhadap rancangan rencana yang telah dirumuskan. Perumusan rencana kota

dilakukan dengan mengakomodasi tanggapan dan masukan yang diperoleh tersebut, melalui

proses penyempurnaan rancangan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Diharapkan

rumusan rencana tata ruang kota tersebut dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan

kota.

• Pengesahan / penetapan rencana.

Agar rencana tata ruang yang telah dirumuskan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan

dukungan politis serta dipatuhi oleh semua pihak, maka rumusan rencana tata ruang kotatersebut perlu disahkan dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan kota yang patut untuk

dipatuhi. Dalam hal ini, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah. Dalam Sidang DPRD, Kepala Daerah dapat meminta para perencana yang telah

menyusun rencana tata ruang kota tersebut, untuk menyampaikan penjelasan secara lebih

lengkap tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perumusan rencana tersebut.

22.6 PEMAHAMAN MASTERPLAN KAWASAN AGROINDUSTRI.6 PEMAHAMAN MASTERPLAN KAWASAN AGROINDUSTRI

JAMBI (JAIP)JAMBI (JAIP)

A. Fungsi Rencana

Masterplan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan,

bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan

lingkungannya.




B. Manfaat Rencana

Manfaat Masterplan adalah sebagai pedoman untuk:

• pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;

• penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;

• penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;

• jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk

mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.

C. Muatan Rencana

1) Rencana tapak pemanfaatan ruang, meliputi:

a. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling);

b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan;

c. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan Agroindustri hingga pedestrian dan jalan

setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan;

d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan;

e. Rencana ruang hijau dan penghijauan.

2) Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi:

a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan

bukan gedung;

b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan;

c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan;

d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien

lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan,

pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.

3) Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi:

a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui

mekanisme perijinan mendirikan bangunan;




b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan

intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah;

c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen

pelaksanaan bangunan;

d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi

yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan

sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).

D. Proses Perencanaan

Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan arah

pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan masterplan.

1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan kawasan

Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan yang

selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk

pengembangannya;

Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh,

urban heritage , kota tepi air, dsb.

2. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kaw asan

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis

kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan

sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan

efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup:

- Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan;

- Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi;

- Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi;

- Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan:




kebutuhan ekstensifikasi;

kebutuhan intensifikasi;

perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.

- Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana.

3. Perumusan Rencana Teknik Ruang Kaw asan Agroindustri

Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan

pemanfaatan ruang.

4. Penetapan rencana teknik ruang kawasan

Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan, perlu adanya suatu upaya

penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal

Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang

Kawasan.

Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan

Agroindustri yang cukup tinggi, maka Masterplan Kawasan Agroindustri yang bersangkutan

ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya

menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang

Masterplan Kota/Kabupaten.

22.7 PEMAHAMAN TERHADAP RPJM PROVINSI JAMBI.7 PEMAHAMAN TERHADAP RPJM PROVINSI JAMBI

2.7.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi,

misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam

Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harus

dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.




Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkan

VISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010 , yaitu JAMBI MAMPU, MAJU DAN

MANDIRI. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima)

MISI PEMBANGUNAN yaitu :

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010 , yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat

2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah

3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Peningkatan perlindungan masyarakat

2.7.2 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Di dalam mendukung terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut

maka didukung oleh 3 pilar utama, yaitu :

1. Pemerintah Yang Berwibaw a dan Bersih dari KKN

Guna menjamin efektivitas dan efisiennya jalan pemerintahan dalam mencapai visi serta

menjalankan misi yang telah ditetapkan maka harus dimulai dari adanya jaminan pemerintahan

yang berwibawa dan bersih dari KKN. Setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai dengan jalur

dan tepat mencapai sasaran tanpa adanya distorsi dalam proses pengimplikasiannya.

2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan

Peningkatan kualitas dan pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia daerah merupakan

modal utama sebagai penggerak pembangunan Provinsi Jambi. Penguasaan atas potensi,

permasalahan, serta kemampuan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah

sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu,

kemampuan sumber daya manusia Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan merupakan

salah satu pilar dalam pembangunan.




3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaserelasikan

Roda Pembangunan.

Penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dalam mengakserelasikan roda

pembangunan merupakan pilar pembangunan Provinsi Jambi. Peningkatan nilai ekonomi,

minimalisasi ketergantungan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah merupakan dampak langsung dari

pengoptimalisasian sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan ekonomi.

2.7.3 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVIN SI JAMBI TAHUN 2006 – 2010

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) AGENDA

PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi

1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas

1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja

1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri

1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah

2.1. Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan

Hidup

2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan

2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian

2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daera dan Kawasan

2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat




3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas

3.1.

Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas

3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan

3.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas

3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahrga

3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik

4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab

4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi

4.4. Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah

4.6. Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2.7.4 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Neraca Perdagangan

Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi regional dan nasional yang didorong oleh

pelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi

serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan

di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi dalam periode 2006-2010

diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas,

khususnya minyak bumi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini

karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas

produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun

mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2005.




Laju Inflasi

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7,25

persen pada tahun 2004 menjadi 3,0 persen pada tahun 2010. Perkiraan tersebut didasarkan dengan

sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan

ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui

penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah

relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu

mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melalui

investasi baik PMDN maupun PMA.

Keuangan Daerah

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi

Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya.

Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiJambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa

lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi

yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang

berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini

menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan

pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai

berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode

1999/2000 - 2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada sisi pendapatan

daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yang

meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun

1999/2000 – 2003 terealisir sebesar 100% dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli




daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang

sah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79% dan yang terkecil dialami pada

tahun 1999/2000, yaitu sebesar 119,86%, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.

Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang

baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal.

Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (Incremental Capital

Output Ratio ) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi,

atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk

menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka

pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien.

Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi

kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan

mengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICORt-1 diperkirakan sebesar 4,0; kemudian menurun

menjadi 3,3 dalam tahun 2010.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-

rata sebesar 7,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp

50,71 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 23,5 persen per tahun. Peranan investasi

masyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun

2004 menjadi 24,4 persen PDRB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah provinsi

dan kabupaten diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periode

yang sama. Jumlah investasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2010

diperkirakan sekitar Rp 23 triliun.

Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai dari tabungan masyarakat baik melalui investasi

fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN

maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai tempat investasi yang

menguntungkan.




Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang

konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu

usaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupun

internasional.

Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah

dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping

menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.

Jika kekurangan investasi tersebut tidak bisa ditutupi, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi akan rendah

(jauh dibawah target) yang pada gilirannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinanpun akan

bertambah. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan bersama, oleh karena itu mari kita dukung

peningkatan investasi swasta (dalam dan luar negeri) ke Jambi, karena sebenarnya para investor

terutama asing sudah menuggu, untuk masuk ke Jambi.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun

masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya

pengeluaran rutin, Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan

masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan

daerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan

antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan

dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri

diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan

penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan

pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait

keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.

2.7.5 MENIN GKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH

2.7.5.1 Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuan

ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2006 – 2011, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang

telah dituangkan dalam ketiga agenda pembangunan, dan pembiayaan pembangunannya.




2.7.5.2 Peningkatan I nvestasi dan Ekspor Non-Migas

Selang waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan 1993

menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya

sebesar 2,90% tetapi tahun 2004 telah mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,42% atau dalam

kurun waktu 6 tahun tersebut laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4,72%

pertahun, selama periode 1999-2004. Namun pertumbuhan tersebut secara rata-rata 38 persen

berasal dari sektor primer, sehingga efek multipliernya (multiplier effect ) kepada masyarakat relatif

kecil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,42 persen, berasal dari kontribusi sektor primer

sebesar 39 persen, sehingga peranan sektor primer masih relatif besar dalam mendorong

pertumbuhan ekolnomi.

2.7.5.3 Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan K erja

Kebijakan dalam ketenagakerjaan di arahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan

pekerjaan, baik pada sektor formal maupun informal dimana terdapat kondisi yang kondusif dan

prospektif baik dari sisi tenaga kerja maupun pengusaha.

Untuk mencapai hal tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan :

1. Menciptakan dinamika pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan

dengan rekruitmen, outsourcing , pengupahan, PHK.

2. Menciptakan kesempatan kerja melalui proyek yang memiliki keterkaitan kedepan maupun

kebelakang terhadap sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah

perlu memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta yang berinvestasi. Disamping

aspek stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kepastian hukum, hal yang terkait dengan yang

mempengaruhi biaya produksi juga perlu menjadi perhatian (insentif bebas pajak, kawasan

berikat)

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah lembaga

pendidikan yang memiliki spesialisasi/kejuruan dan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan

pasar pada tingkatan diploma (Diploma agribisnis, kehutanan, perikanan, industri)

4. Melakukan revisi dan reorientasi berbagai program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan

oleh pemerintah. Utamanya program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta

program-program pengentasan kemiskinan.




5. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi

pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari

kerja.

2.7.5.4 Peningkatan Daya Saing Agroindustri

Arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing agro-industri

adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja daya saing agro-industri secara berkelanjutan membutuhkan landasan

ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan

peningkatan kinerja daya saing agro-industri yang ingin diwujudkan.

2. Perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan

diperbaiki.

3. Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus

ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.

4. Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar dari 5,0 persen per tahun, maka dalam lima tahun

mendatang pengembangan sektor agro-industri perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah

sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

5. Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat

struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan

nilai pengganda (multiplier) di masingmasing sub-sektor yang telah ditetapkan.

6. Kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi perlu

ditingkatkan melalui pengamanan pasar daerah dari produk-produk impor ilegal, penggalakan

penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan

daya saing ekspor.

7. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan sumberdaya

pemerintah, fokus utama pengembangan agro-industri ditetapkan pada beberapa subsektor yang

antara lain: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar daerah dan dalam

negeri; (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas; dan (iv) memiliki potensi pengembangan

ekspor.

8. Berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke

depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri

pengolahan kelapa sawit; (3) industri kerajinan kayu (termasuk rotan dan bambu); (4) industri




pengolahan karet dan barang karet; (5) industri pulp dan kertas;dan (6) industri pengolahan

hasil-hasil kelautan dan perikanan.

9. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dengan

menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing-masing

wilayah.

10. Mengembangkan pendekatan yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi

dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.

11. Mendorong pengembangan lembaga informasi dan komunikasi untuk mempermudah para

investor berinvestasi serta mengembangkan mitra usaha antara pengusaha kecil, menengah dan

investor.

12. Upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk masing-

masing prioritas. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke

dalam strategi daerah (dinas/instansi) yang secara komprehensif memuat pula strategi

pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri

penunjang (supporting industries.

Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan ke

dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima)program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatan

kapasitas infrastruktur.

Program-program penunjang, yaitu :

(A) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM,

(B) Peningkatan standarisasi produk agro-industri,

(C) Peningkatan kemampuan teknologi industri,

(D) Penataan struktur industri, dan(E) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.

1. Pengembangan Agribisnis )*

Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas,

khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri dan (2) memfasilitasi

berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm , hilir

dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :




1. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai

dengan daya dukung wilayah;

2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan;

3. Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi

pertanian;

4. Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif;

5. Mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan

internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri;

6. Memfasilitasi dan mendorong usaha milik daerah yang berskala besar untuk berperan aktif

dalam pengembangan agribisnis;

7. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga

informasi, penyuluhan, investasi, laboratorium pengawasan mutu barang serta pelayanan

lainnya;

8. Meningkatkan dan mengembangkan riset di bidang pertanian dan industri; dan

9. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah dan antar negara.

2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur )*

Program ini bertujuan untuk mendukung segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatandan pengembangan agro-industri. Sehingga dengan demikian upaya menumbuhkembangkan

agro-industri bukan merupakan program yang berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan

bergantung satu sama lain dengan berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :

1. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana

transportasi (darat, laut dan udara);


infomasi dan komunikasi;


investasi;

4. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan serta

pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral; dan


permodalan.




A. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerjasektor pertanian dan industri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian

dan industri yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global. Sejalan dengan itu juga

akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi para petani yang tidak

dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilakukan

adalah :

1. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian;

2. Memberdayakan kembali keberadaan para penyuluh lapangan pertanian dan memberikan

kewenangan yang lebih luas dan jelas termasuk dalam mementukan wilayah kerja;3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi;

4. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar

masyarakat tani;

5. Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penerapan

Teknologi Pertanian (BPTP) daerah;

6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja;

7. Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan di daerah yang dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan kinerja pertanian dan industri; dan8. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

B. Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri

Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2)

meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam

maupun di luar negeri, dan (3) memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen. Kegiatan

pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri

terutama mencakup :

1. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan standardisasi daerah yang berkenaan dengan

produk agro-industri;

2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembukaan cabang untuk daerah

Jambi untuk produk agro-industri;

3. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/lapangan) untuk mendapatkan

produk yang sesuai standar yang diinginkan; dan

4. Meningkatkan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri.




C. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mencipta,

mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang,

rancang produk baru, maupun proses produksi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi

antara lain :

1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi industri baik

dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan

koperasi;

2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan

keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup serta teknik produksi yang ramah

lingkungan (clean production) ;

3. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (compliance) dengan

standar internasional;

4. Memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran dan penetapan, standardisasi,

pengujian, dan kualitas (MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality );

5. Mengembangkan klaster industri berbasis teknologi; dan

6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat

efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah.

D. Penataan Struktur Industri

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal

konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan

bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Untuk mewujudkan

tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah harus melakukan upaya-

upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good

corporate governance ) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan

masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan

secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya

persaingan global. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup :

1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;

2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait;




3. Mengembangkan industri penunjang dan industri terkait terutama dalam menetapkan

kesepakatan akan kebutuhan dan kontribusi masing-masing;

4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil sesuai

kebutuhan;

5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan

6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster

industri dari berbagai daerah.

E. Optimalisasi Administrasi Dan Insentif Perpajakan

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima dan berbagai kemudahan bagi

upaya-upaya penanaman modal dalam mengembangkan agro-industri, terutama yang

berhubungan dengan administrasi (birokrasi) dan perpajakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilakukan antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan reformasi

perpajakan dan reformasi kepabeanan serta program pengembangan kelembagaan keuangan

yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap

peningkatan penyaluran kredit bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor agro-industri.

2.7.5.5 Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan M enengah

Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf

hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di

Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki

kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu

dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor

industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat

sebesar 7,55 milyar.

Hal yang perlu menjadi perhatian dari peranan yang besar oleh UMKM dan Koperasi tersebut adalah

adanya ketimpangan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Bila ini terus

dibiarkan maka tujuan dari pengembangan UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak menjadi terkendala. Karena yang ditemui adalah terjadinya ketimpangan pendapatan




yang semakin melebar. Hal ini terindikasi lebih besarnya angka multiplier pendapatan pengusaha

(0,83) dibandingkan pendapatan tenaga kerja (0,80).

Pemahaman yang diperlukan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi berikutnya adalah

perkembangan yang terjadi pada UMKM dan Koperasi harus memberi dampak positif terhadap

pendapatan pemerintah. Dalam artian, perkembangan pada UMKM dan Koperasi secara ideal harus

disertai dengan peningkatan pendapatan pemerintah. Kondisi ideal seperti ini baru dalam tahap

pengupayaan di Provinsi Jambi.

2.7.5.6 P eningkatan Pembangunan Infrastruktu r

Pembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastruktur

merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang

punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan

dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting

untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman,

antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya air

berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Documents

2 Pemahaman Terhadap Agroindustri Dgrims