KEDUA. LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI DAN ADMINISTRASI NEGARA(PUBLIK)

I. PENGANTAR Pada zaman dulu , ketika sebagian besar negara didunia dipe-rintah dengan sistem monarki, legitimasi kekuasaan biasanya ber-sifat religi. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang meme-gang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kekuatan adikodrati. Beberapa bangsa bahkan meyakini bahwa raja adalah keturunanlangsung dari Tuhan, sehingga apa yang menjadi perintah dari rajamerupakan amanat suci yang sudah pasti membawa kebaikan bagimereka / rakyat. == Sabda Pendita Ratu ==( Jawa). Akan tetapi tokoh-tokoh monarki kebanyakan yang mendapatkan -1--l

kekuasaan turun temurun tsb. , sering tidak bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik bhkan cenderung lalim yang membawa keseng-saraan rakyat, hal ini menimbulkan pendobrakan leegitimasi religiusyang melahirkan kekuasaan sosiologis , bahwa keabsahan kekuasaanyaseharusnya ditentukan secara rasional untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi raksasa yang disebut negara.

II. LEGITIMASI KEKUASAAN. A. LEGITIMASI Tinjauan etis mengenai kekuasaan (Power, authorithy) adalah masalah legitimasi.Legitimasi berasal dari Bhs. Latin , : LEX berarti Hukum . Dalam perkembangannya tidakhanya mengacu pada hukum kemasyarakatan dan norma-noma etis. Legitimasi= kewenangan ( keabsahan ).Dalam sistim sosial selalu ada orang yang memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam bertindak, termasuk untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan orang-orang la-in, orang tsb. lazim disebut yang memiliki kekuasaan atau punya wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap masyarakat. -2-

B.PENGERTIAN KEKUASAAN. 1. KEKUASAAN : adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untukmemengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkahlaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai keku saan itu. ( Miriam Budihardjo ) 2. Kekuasaan ( Max Weber ) adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial , melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan , dan apa pun dasar kemampuan ini. C. LEGITIMASI SOSIOLOGIS DAN LEGITIMASI ETIS. 1. Legitimasi Sosiologis : Konsepsnya mendasarkan diri pada fenomena bahwa sekelompok anggota masyarakat bersedia dengan sukarela untuk menentukan dan melak-sanakan kebijakan tertentu yang menyangkut setiap anggota masyarakat tsb. Pengertian yang inheren dalam kebijakan (policy) tsb. adalah segala bentuk peng-ambilan keputusan yang bermanfaat , atau tidak merugikan bagi setiap unsur anggotamasyarakat. 2.Corak legitimasi sosiologis menurut Weber tentang dominasi dalam masyarakat.2.1. Kewenangan tradisional (traditional domination). : kekuasaan untuk mengambil ke- putusan umum diserahkan pada seseorang berdasarkan keyakinan tradisional.Kepada para bangsawan, atau dinasti yang sudah lama berkuasa.>>> hampir mirip religius. -3-

2.2.Kewenangan Karismatik, karena karisma seseorang , maka ia dikagumi dan dihorma ti ( Mahatma Gandi dan A.Hitler ).2.3. Kewenangan legal-rasional adalah berlandaskan hukum formal dan rasional bagi dipe gangnya kekuasaanoleh seorang pemimpin. Dalam kehidupan kenegaraan yang modern lazim dengan konsepsi kewenangan legal -rasional oleh pemimpin pemimpinnya. 3. Legitimasi Etis. Didasarkan atas kesuaian dasar kekuasaan dari sudut norma-norma moral , tidak ha-nya didasarkan pada opini masyarakat mengenai keabsahannya, tidak hanya berkaitan dengan tatanan hukum tertulis yang berlaku didalamnya tetapi lebih mencoba meletak kan prinsip-prinsip moral atas kekuasaan tsb. Ciri-ciri Legitimasi Etis : 3.1. Kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyang- kut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. Masalah yang muncul adalah apakah kedudukan seorang yang punya hak untuk mengatur perilaku sejumlah besar orang itu memang telah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai moral. 3.2.Legitimasi etis berada dibelakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manu sia dan etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada su atu negara sehingga menjadi kekuatan pokok penopang aturan-aturan hukum -4-

yang terdapat dimasyarakat. Etika memiliki ruang-ruang yang demikian luas untuk memperdebatkan setiapdoktrin , apapun bentuk bentuk doktrin tsb. sehingga secara asasi etika kebal terhadap kemungkinan disalah digunakannya ideologi untuk membenarkan kebijakan pihak penguasa. Dan etika tidak mendasarkan diri pada pandangan moral de facto yang berlaku da-lam masyarakat saja maka legitimasi etis tak akan pernah dibatasi oelh ruang dan waktu.

C. LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA. 1.LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda , masing-masing menginginkan kepentingannya terpenuhi , namun kepentingan yang satu terpenuhi biasa-nya akan menuntut pemenuhan kepentingan yang lain, sehingga pemuasan kepentingansetiap orang mustahil bisa tercapai. Menurut Herald H. Titus : Negara adalah suatu bentukan permanen yang terdiri dari orang orang yang hidup bersama dalam suatu teritori dan organisasi dibawah pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk memberlakukan hukum di-dalam batas-batas negara tersebut. Unsur pokok negara adalah :1). Penduduk atau sekelompok orang , yang jumlahnya relative besar ;2). Wilayah/ teritori yang pasti. -5-

3). Organisasi politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut kedalam suatu tubuh politik .4). Kedaulatan ( sovereignty). Istilah pemerintahan (government) merujuk pada orang-orang yang memiliki fungsi kontrol politik pada waktu tertentu. Maka aparat pemerintahan berbeda dengan warganegara biasa yang menjadi bagian dari tubuh pemerintah. Kedaulatan mempunyai 2 aspek :1). Mensyaratkan adanya kebebasan eksternal atau kekuasaan untuk memberlakukan Hukum.2).Otoritas internal atau memaksakan ketaatan. Didalam proses politik, negara adalah satu-satunya sosok yang paling berhak menentukan prioritas pemenuhan kepentingan antar warganya. Dalam melaksanakan kekua-saannya itu negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang , tindakan negara harus da pat dipertanggung jawabkan baik secara sosiologis maupun secara etis. 2. Pemikiran para ahli mengenai kekuasaan negara.1). PLATO dalam bukunya Res Publika. (1). Bagaimana membangun suatu negara yang didalamnya semua orang tertarik pa da kebajikan , bahwa masyarakat adil adalah masyarakat yang harmonis dan baik sehingga bagi mereka yang mempunyai kekuatan nalar yang besar diberikan ke- kuasaan terbesar untuk memerintah. -6-

(2). Mengemukakan Teori Meritokrasi dan pemikir yang pertama berbicara masalah ne- gara ideal dengan membangun suatu masyarakat dimana banyak orang menyum bang kepada kemakmuran komunitas tanpa adanya kekacauan kolektif yang meru sak.(3). Distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dari kecerdasan mereka yang luar biasa. Pemerintahan yang adil bila rejim yang berkuasa seorang yang bijaksana (wisdom). >>> filsuf raja = raja filsuf karena pada saat itu masih kerajaan.(4).Oligarki harus dicegah untuk menghindari supaya penguasa tidak melayani diri mere- ka sendiri saja, tetapi semua potensi individu terpenuhi agar kebaikan publik terca pai.(5). Meletakkan dasar pada sistem kenegaraan modern, bahwa legitimasi negara tidak selalu dikaitkan hal yang supranatural dan sakral. Kritik terhadap Plato ( kelemahan ).(1). Apakah dijamin bahwa Filsuf raja punya ketulusan hati dan tidak akan korup.(2). Pemikiran ini sangat Utopis. 2) THOMAS AQUINAS Pemikirannya tentang keadilan diterjemahkan dalam 2 bentuk yaitu :(1). Keadilan yang timbul dari transaksi seperti pembelian-penjualan yang sesuai dengan asas-asas distribusi pasar. -7-

(2). Menyangkut pangkat, bahwa keadilan yang wajar bila seorang penguasa atau pemim pin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat. Kelemahan : ada diskriminasi dengan mengkategorikan manusia dalam peringkat Raja, bangsawan, ulama, tuan dan budak. Pembahasan tentang hukum membedakan menjadi 3 yaitu : (1). Hukum Abadi ( Lex Eterna ). Manusia adalah ciptaan Illahi, kebenaran dan hukum yang ditunjang kearifan Nya sebagai landasan hukum ciptaannya. Karena manusia berakal budi, maka wa jib memenuhi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mempertanggung ja wabkan secara sungguh-sungguh. (2). Hukum Kodrat ( Lex Naturalis ). Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai kodratnya, berarti bahwa ma- nusia hidup sedemikian rupa sehingga ia berkembang, membangun dan menemu- kan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan dan menolak paham kewa jiban yang tidak absah secara rasional yang tidak sesuai dengan martabat manusia. (3). Hukum Buatan Manusia ( Lex Humana). Hukum ini untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai kebajikan dan ke adilan , norma hukum yang berlaku karena adanya perjanjian antara penguasa dan rakyatnya dan harus sesuai dengan hukum kodrat. Dalam perjanjian tersirat bahwa rakyat akan taat kepada penguasa, penguasa -8-

berjanji akan taat kepada penguasa, penguasa berjanji akan mempergunakan keku asaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan harus memiliki legitimasi etis . Hukum yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak memiliki status hu kum justru merupakan penghancuran hukum (corruptio legis). Dalam kekuasaan raja / negara Aquinas menggolongkan 2 corak pemerintah- an yaitu : a. Pemerintah Despotik yaitu pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan. b. Pemerintah Politik yaitu pemerintahan yang sesuai dengan kodrat manusia se- bagai kelompok individu yang bebas. 3) NICCOLLO MACHIAVELLI Dasar pemikirannya dipengaruhi oleh situasi di Italia pada saat itu, kondisi kekuasaan terpecah dan munculnya negara kota yang rapuh dan masyarakat penuh intrik dan kekacauan (chaotic) . Pemikiran terhadap kekuasaan negara sbb. : (1). Untuk mensejahterakan rakyat maka penguasa perlu menyelamatkan ke kuasaan itu sendiri. (2). Mendambakan suatu negara yang kuat, kokoh dan tidak selalu dirongrong oleh tindakan korup. (3). Menginginkan negara merupakan pusat kekuasaan yang didukung sepenuh nya oleh rakyat banyak sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan lancar. 9

(4). Pemimpin harus punya kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya , dengan kaidahnya apa yang baik adalah segala sesuatu yang mampu menunjang kekuasaan negara. (5). Memisahkan dengan tegas antara prinsip moral dan prinsip ketatanegara an, dengan pernyataannya : tindakan yang jahatpun dapat dimaafkan oleh rakyat asal saja penguasa mencapai sukses. Hal ini dapat menjadikan rapuhnya kekuasaan karena kurang memperhitungkan sikap masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan , akibatnya kekuasaan dapat goyah karena rakyat tidak menganggap sebagai kekua asaan yang sah. 4). THOMAS HOBES (1). Dasar pemikirannya atas tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia, yang mempunyai harapan dan keinginanyang kadang-kadang absurd, li- cik dan emosional , sehingga untuk menertibkan manusia , mencegah kekacauan dan mengatasi anarkhi tidak mungkin hanya dengan himbauan himbauan moral saja, tetapi perlu adanya tatanan hukum agar rakyat patuh dan takut , kalau perlu dengan hukuman mati. (2).Negara hendaknya dibebaskan dari kewajiban untuk mengajukan pertang- gung jawaban kepada siapapun agar supaya ancaman hukuman (negara) dipercaya orang . -10-

(3). Undang-undang digariskan dengan tujuan utama untuk mem cegah anarkhi , dan masyarakat tidak boleh terganggu oleh adanya konflik yang terus menerus , sehingga pertimbangan pribadi harus mengalah pada otoritas negara. (4). Yang pertama kali menyatakan dengan pasti positivisme dan hukum diatas segala-galanya.

5) JEAN JACQUES ROUSSEAU (1). Pemikir utopis yang menggambarkan negara ideal dengan tujuan menga- jarkan perbaikan cita-cita rakyat, dengan memberikan kekuasaan yang besar ter hadap komunitas sebagai satu keseluruhan sehingga ketertiban yang dihasilkan se bagai akibat dari hak-hak yang sama. (2). Segala bentuk kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan u mum adalah salah, dan karene itu orang harus melihat kebebasan itu justru pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas.

D. GAGASAN TENTANG DEMOKRASI. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayori- tas rakyat, dan pelaksanaannya melalui wakil-wakil yang terpilih . Ungkapan : government of people, by people , for the people . 11 -

Setiap warganegara punya andil dalam menentukan hukum, kendatipun ukuran andil untuk masing-masing warganegara berlainan. Demokrasi merupakan sebuah teori mengenai pemerintahan atau negara, ia juga teori tentang manusia dan masyarakat manusia. Landasan dan prasyarat Demokrasi. 1. Berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia ( worth and dignity). Kebenaran mempunyai landasan kebaikan, dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. 2. Karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya kon sep kebebasan manusia, manusia harus bebas berpikir dan mengungkapkan pi kiran maupun perasaannya. Kebebasan bukan milik negara atau suatu kelom- pok dalam masyarakat , namun kebebasan tsb. tidak bersifat absolut harus tetap terkendali. 3. Adanya aturan hukum ( rule of law ) yang pasti atau hidup yang bebas dibawah Hukum dan tidak mengganggu kebebasan hak orang lain. Bila hukum sudah digariskan dengan jelas, masuk akal dan cukup manu - siawi , maka kebanyakan orang niscaya akan mendukung hukum yang dimaksud. Hukum juga memiliki rumusan situasi ( definition of the situation ) yang me mungkinkan keluwesan pelaksanaannya terhindar dari hak-hak istimewa (privi- lege) dan orang boleh banding atas keputusan resmi yang ditetapkan hakim. -12-

Tetapi hukum juga bisa semena-mena dan tiranis yang mencerminkan kekuatan minoritas atau kelompok tertentu. 4. Asas persetujuan (principle of consent ). Didasarkan atas asumsi tentang pentingnya kontrol kerakyatan ( popular con trol ) atas isu-isu kebijakan yang mendasar . Pemerintah harus memiliki kekua tan dan otoritas , tetapi jangan sampai diselewengkan untuk kejahatan. Kekua- saan yang dimiliki penguasa harus dipertanggung jawabkan agar tidak diguna kan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan. Asas persetujuan men syaratkan kesediaan untuk memusyawarahkan berbagai persoalan serta me nempatkannya dalam pembicaraan dan pertimbangan yang men dalam. 5. Prinsip perbaikan ( betterment) atau kemajuan (progress) , yang mengandai kan bahwa melalui sarana yang ada keadaan dunia akan menjadi lebih baik dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan tsb. Demo- krasi akan melangkah dari apa yang ada menuju apa yang seharusnya. 6. Konsep persamaan ( the consept of equality ). Citra persamaan diharapkan bisa menjebol tembok kelas, agama, jenis kelamin, warna kulit dan ras dida lam kebijakan sipil dan politis. -13-

Tugas demokratis adalah untuk memberikan kepada setiap orang peluang- peluang untuk tumbuh dan dewasa , dem okratis atau tidaknya suatu nega ra tergantung kepada ada tidaknya peluang rakyat untuk mengontrol peme rintah dan bagaimana kondisi hidup mereka. Untuk berlangsungnya sistem demokrasi secara memuaskan diperlukan beberapa prasyarat yaitu pemilih terdidik, perasaan bernegara (civic sense) diantara para warganegara, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu bernegara , keharusan untuk memilih orang-orang yang berwatak baik dan terlatih dalam menangani urusan publik, kebebasan untuk melaksanakan re formasi perangkat dan pranata pemerintahan , serta distribusi kemakmuran yang lebih merata. Dalam rangka menunjang distribusi kemakmuran yang merata , yang me rupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi negara hendaknya juga memiliki sarana yang memadai untuk menjawab kebutuhan rakyat. Sarana tersebut biasa dinamakan birokrasi dan birokrasi dapat diharapkan menjadi alat untuk menjembatani kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa de ngan aspirasi rakyat yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri.. 14 -

1. Dalam era modern dan berorientasi pada teknologi maka orang yang me ngendalikan dan memanipulasi informasi memperoleh kekuasaan, yang berarti bahwa pengetahuan adalah kekuasaan . >> Dengan fungsi birokrasi yang penting misalnya menyimpan kerahasiaan agar su- paya parlemen tidak mudah mengetahuinya, dengan ketidak tahuan parlemen a- kan cocok dengan kepentingan birokrasi. >> Banyak teorisi administrasi modern mempercayai pernyataan tersebut, bahkan memperkuat. Pada suatu simposium yang dipublikasikan dalam Public Adminis tration Review , menyimpulkan Administrasi adalah pengetahuan Penge- tahuan adalah kekuasaan >>> Administrasi adalah Kekuasaan . Dalam satu study oleh International City Management Association bahwa opini yang dipegang kuat oleh manajer kota menunjukkan bahwa eksekutif kota yang ditunjuk benar-benar sadar bahwa salah satu dasar kekuasaan politik ada- lah pengendalian informasi. 2. Birokrat Haram. Beberapa analis mengemukakan bahwa kekuasaan birokrasi tumbuhnya dalam kenyataannya berada pada kepentingan umum , namun mereka kebera- tan dengan bertambahnya kekuasaan birokrasi bahkan banyak politisi yang ti- dak menyukai birokrat , demikian juga pemikiran masyarakat umum. -15-

3. Pembuatan UU Versus Monopoli kekuasaan. Dalam rangka pembuatan UU oleh parlemen , maka parlemen sulit untuk mendapatkan informasi dari birokrat, karena birokrat mempertahankan hege- moni atas seluruh arsip yang mereka kuasai dengan berbagai strategi. Hal ini juga ditambah dengan Previlese Eksekutif yaitu kebiasaan presiden un tuk menolak memberitahu konggres, pengadilan dan masyarakat luas tentang pelbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dengan alasan bah wa presiden mempunyai hak istimewa atas informasi , meskipun ini hanya me rupakan kebiasaan tak ada dasar konstitusionalnya.

IV. BIROKRASI : KONSEP, TUJUAN DAN MODEL. A. KONSEP / PENGERTIAN Dewasa ini apabila mendengar kata Birokrasi , maka persepsi yang mun- cul adalah suatu kondisi yang menyesatkan, yang tergambar adalah urusan yang berbelit-belit dan menjengkelkan yang berhubungan dengan pengisian formu lir , proses yang panjang dan banyak tempat/ orang dan aturan yang ketat serta citranya buruk. Padahal secara teoritis maupun praktis bahwa birokrasi dimak sudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pe layanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. -16 -

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk menca pai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sis tematis ( teratur ) pekerjaan dari banyak orang , dengan harapan bahwa kepu tusan- keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistimatis melalui apa rat negara. Secara Epistemologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani: Bureau yang artinya mejatulis atau tempat bekerjanya par Pengertian birokrasi : rumusan Max Weber bahwa birokrasi itu merupa kan ciri organisasi yang berdasarkan dengan struktur, berhirarkhie, rasio nalitas, keteraturan, dan lain sebagainya. ( Catatan : bahwa terminologie birokrasi itu sendiri masih ada kerancu- an pemahaman dan belum ada kesepakatan tidak hanya kaum awam tetapi juga dari kalangan akademisi ). Ciri pokok dan struktur Birokrasi : 1. Birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu yang dianggap sebagai tugas resmi dan pembagian tugas memungkinkan adanya spesialisasi dan para ahli untuk men duduki jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. -17-

2. Pengorganisasian Kantor mengikuti prinsip hirarki, yaitu unit yang lebih rendah berada dibawah pengawasan dan pembinaan unit yang tinggi, pejabat atasan dipercaya untuk bertanggung jawab atas tindakan bawahan atau diri sendiri , oleh karena itu ia diberikan wewenang untuk mengatur bawahan. 3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten, untuk menjamin keseragaman kerja dan memudahkan koordinasi. 4. Pejabat yang ideal melaksanakan tugas dengan semangat sine ira et studio ( formal dan tidak bersifat pribadi ) dengan melaksanakan tugas melalui pedo man yang rasional dalam organisasi. 5. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dan dilindungi dari pemecatan sepihak dan dengan sistem karier. 6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudt teknis akan mampu mencapai tingkat efisi - ensi yang tertinggi.

Dengan demikian efisiensi administratif yang tinggi adalah hasil yang diharap- dapat dicapai , oleh karena itu perlu adanya adanya keahlian spesialisasi dan dite rapkan dengan aktif dan rasional, serta dibutuhkan kedisplinan dalam pengambil an keputusan rasional dalam organisasi dengan adanya peraturan perundang-un- dangan serta hirarki dalam pengawasan dan pembinaan. 18

B.TUJUAN Dengan demikian diharapkan birokrasi bertujuan untuk : 1. Dapat menjadi penyalur sistem pembagian kerja yang rasional dan kedispli nan yang tinggi. 2. Dalam rangka strategi pembaruan dan pembangunan maka dapat digunakan sebagai alat pembaharuan. 3. Sebagai alat penunjang utama didalam sistem administrasi modern, dengan penerapan pengetahuan, rasionalitas dan teknologi dalam struktur pemerin- tahan yang merupakan dasar legitimasi birokrasi. C. MODEL 1. Model birokrasi tradisional yang semula dari pengertian wewenang tradisi- onal , yang diutamakan terwujudnya keharmonisan hirarkhies yang berciri budaya aristokratik, loyalitas ritual, cenderung kultus individu,hubungan pa- tron client, pertanggungjawaban administratif para birokrat model tradisio- nal cenderung kepada atasan atau satuan yang lebih tinggi. 2. Model birokrasi yang merupakan salah satu akibat dari pengaruh sistem ko- lonial dinegara-negara berkembang, sebagai hasil rekayasa sosial dari pengu asa kolonial yang menginginkan terbentuknya faksi-faksi koloni ( beambten- staat) , model ini menekankan pada struktur yang apolitis dan terpisah dari aspirasi rakyat, tidak bertindak sebagai pelayan masyarakat, justru masyara- -19 -

kat yang melayani birokrasi.3. Model birokrasi rasional yang lebih banyak mengandalkan efisiensi dan kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan, bukan pada pembuat keputusannya. Model ini akan berjalan dengan baik bila antara kekuatan birokrasi dengan ke kuatan sosial politik di masyarakat ada keseimbangan ( chek and balance). V. WIBAWA BIROKRASI Tindakan nyata oleh para aparat birokrasi dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan para pemimpin, kita mengenal gaya kepemimpinan yang lazim kita jumpai yaitu gaya kepemimpinan otoriter, bebas dan yang demokratis. Gaya kepemimpinan yang otoriter akan mengandalkan kekuasaan dan sarat dengan perintah kepada bawahan, pemimpin yang bebas dalam rangka pengam bilan keputusan dan kebijaksanaan akan banyak menyerahkan pada bawahan , sedangkan yang gaya demokratis lebih lunak memandang kekuasaan, dalam me ngambil keputusan dan kebijakan berdasarkan pendapat bawahan, suara terba- nyak atau peraturan yang ada disamping pertimbangan sendiri. Kewibawaan seorang pemimpin birokrasi akan terlihat dari gaya kepemim pinan yang diterapkannya juga tercermin dari seorang pemimpin yang tampil berani bertindak, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi akan tetapi mau mende ngar aspirasi rakyat kecil. Bila dilihat dari ciri gaya kepemimpinan yang cocok a- dalah gaya kepemimpian demokratis. Dalam pemilihan pemimpin didasari de -20

ngan keterbukaan dan dipilih melalui seleksi atas dasar jasa-jasa kepada rakyat , reputasi keberhasilan dalam menjalankan keputusan dan kebijakan publik , pe ngalaman serta persyaratan lain, maka pemimpin yang terpilih adalah pemim- pin yang memiliki landasan kekuasaan konstitusional karena mendapat wewe- nang dari rakyat. Birokrasi dapat memerintah karena telah diserahi legitimasi tersirat (textual legitimacy), sebagai suatu perangkat eksekutif, sehingga untuk me ngemban misi administratifnya para birokrat memperoleh kebebasan untuk bertindak dalam mengambil keputusan dan kebijakan tetapi harus memper- hatikan kepentingan rakyat agar wibawa birokrat bisa lebih terjamin. Kepercayaan warga negara kepada pranata-pranata administratif pe- merintah sangat dipengaruhi oleh komitmen para birokrat dalam masyarakat yang demokratis. Kepercayaan akan meningkat bila keputusan dan kebijakan birokrasi menunjukkan perlakuan adil didepan hukum. Referensi : 1. ADMINISTRASI NEGARA, dan masalah-masalah Kenegaraan, Nicholas Henry, Rajawali Pers,Jkt, 1988. 2. Etika Administrasi Negara, Wahjudi Kumorotomo, Rajawali Pers Jkt, 1992. 3. Patologi serta terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi, Prof.Dr. H. Makmur,Msi., Refika Aditama, Bandung, 2009. -21-