188
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 351 - 1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Umum 2. IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Agar terselenggara pengelolaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat dan ekspedisi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan urusan surat-menyurat, ekspedisi, dan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2 Memantau pelaksanaan tugas. 4.2. Menyelenggarakan urusan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan urusan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Memantau pelaksanaan tugas. 4.3. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menerima dokumen dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang akan disimpan di ruang/gudang arsip; 4.3.2 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengkalsifikasikan dan memberi kode pada berkas yang akan disimpan pada ruang/gudang arsip; 4.3.3 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk memelihara dan mengamankan arsip serta memperhatikan jadwal retensi serta secara berkala menyusun daftar retensi sebagai bahan pengusulan penghapusan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 4.3.4 Memantau pelaksanaan tugas. 4.4. Menyelenggarakan urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2 Memantau pelaksanaan tugas. 4.5. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1 Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; 4.5.2 Memantau pelaksanaan tugas.

2. IKHTISAR JABATAN - anggaran.depkeu.go.id Sekretariat---Bagian... · IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga,

  • Upload
    lyngoc

  • View
    225

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Umum 2. IKHTISAR JABATAN :

Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal.

3. TUJUAN JABATAN : Agar terselenggara pengelolaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat dan ekspedisi di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan urusan

surat-menyurat, ekspedisi, dan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.2 Memantau pelaksanaan tugas. 4.2. Menyelenggarakan urusan penggandaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.2.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan urusan

penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Memantau pelaksanaan tugas.

4.3. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menerima dokumen

dari unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang akan disimpan di ruang/gudang arsip;

4.3.2 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengkalsifikasikan dan memberi kode pada berkas yang akan disimpan pada ruang/gudang arsip;

4.3.3 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk memelihara dan mengamankan arsip serta memperhatikan jadwal retensi serta secara berkala menyusun daftar retensi sebagai bahan pengusulan penghapusan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

4.3.4 Memantau pelaksanaan tugas. 4.4. Menyelenggarakan urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.4.1 Menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan

urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2 Memantau pelaksanaan tugas.

4.5. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan

prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1 Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk melaksanakan

urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

4.5.2 Memantau pelaksanaan tugas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 352 -

4.6. Mengkoordinasikan pengelolaan kendaraan dinas dan urusan perjalanan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk menindaklanjuti

permintaan service kendaraan dinas dari Unit di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.6.2. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk mengadministrasikan kendaraan dinas dan melunasi kewajiban perpajakannya setiap tahun;

4.6.3. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk mengelola antar jemput pegawai di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.6.4. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk membuat prosedur dan jadwal perawatan kendaraan dinas;

4.6.5. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk melaksanakan urusan perjalanan dinas pegawai Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.6. Memantau pelaksanaan tugas. 4.7. Menyelenggarakan pengelolaan Gaji, TKPKN, dan Belanja Pegawai

lainnya. 4.7.1 Menugaskan Kepala Subbagan Rumah Tangga untuk menyelesaikan

pembayaran gaji induk pegawai di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.7.2 Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk menyelesaikan

pembayaran TKPKN pegawai di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.7.3 Menugaskan Kepala Subagian Rumah Tangga untuk menindaklanjuti

pengadministrasian KP4; 4.7.4 Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk menindaklanjuti

permintaan Surat Keterangan Penghasilan pegawai di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.7.5 Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga untuk menindaklanjuti permintaan penyelesaian belanja pegawai lainnya di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.7.6 Memantau pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan gaji, TKPKN, dan belanja lainnya.

4.8. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk membuat rencana

kebutuhan barang/jasa unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.8.2. Meneliti dan menandatangani surat permintaan rencana kebutuhan barang/jasa;

4.8.3. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk membuat surat permintaan rencana kebutuhan barang/jasa kepada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.8.4. Meneliti dan menandatangani Daftar Rencana Pengadaan/Kebutuhan barang/jasa sebagai bahan penyusunan RKA-KL.

4.9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Meneliti dan menetapkan paket-paket pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

4.9.3. Menetapkan Surat Pernyataan Penunjukan Penyedia barang/jasa; 4.9.4. Menetapkan dan menandatangani Surat Perintah mulai Kerja serta

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

4.10. Mengkoordinasikan pelaksanaan serah terima barang inventaris dan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menugaskan Kasubag Perlengkapan untuk memeriksa barang hasil

pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Meneliti dan memberi persetujuan Berita Acara Serah Terima Barang.

4.11. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 4.11.1. Menetapkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran; 4.11.2. Menyerahkan Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani

kepada Kepala Subbagian untuk ditindaklanjuti; 4.11.3. Meneliti dan menandatangani SPP-LS beserta lampirannya.

4.12. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tagihan atas penggantian

uang persediaan (SPP-GU). 4.12.1. Meneliti dan menandatangani SPP-GU beserta lampirannya.

4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.13.1. Menindaklanjuti disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

untuk menyelenggarakan penatausahaan barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.2. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk menyelenggarakan penatausahaan barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.3. Meneliti konsep Laporan Barang Persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.4. Menyampaikan Laporan Barang Persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat penetapan.

4.14. Mengkoordinasikan pelaksanaan perekaman data transaksi barang milik

negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.14.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk menyelenggarakan

penatausahaan barang milik negara sesuai dengan Sistem Akuntasi Barang Milik/Kekayaan Negara (SABMN);

4.14.2. Meneliti konsep laporan SABMN dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

4.15. Menyelenggarakan pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.15.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk melakukan

identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.15.2. Meneliti laporan hasil pelaksanaan pemberian identitas barang inventaris

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

4.16. Menyelenggarakan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.16.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk menyimpan barang

di gudang; 4.16.2. Meneliti laporan hasil pelaksanaan penyimpanan barang di gudang.

4.17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian barang inventaris dan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.17.1. Mempelajari permintaan barang inventaris/barang persediaan dari unit-

unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.17.2. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk meneliti permintaan

barang inventaris/barang permintaan tersebut; 4.17.3. Meneliti dan memberi persetujuan konsep Tanda Bukti Pengeluaran

Barang Inventaris beserta hasil penilaian. 4.18. Menyelenggarakan pembuatan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.18.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan membuat Daftar

Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.18.2. Meneliti dan menandatangani Daftar Inventaris Ruangan bersama

Penanggung Jawab Ruangan. 4.19. Mengkoordinasikan persiapan penghapusan barang inventaris kantor di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.19.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk menyiapkan

langkah-langkah penghapusan; 4.19.2. Meneliti laporan mengenai kondisi barang invetaris atau persediaan dan

memberikan arahan/disposisi mengenai perlakuan terhadap barang inventaris/persediaan yang rusak berat / tidak dipakai lagi.

4.19.3. Melaksanakan proses penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan SK Menteri Keuangan.

4.20. Menyusun laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.20.1. Menugaskan Kepala Subbagian Perlengkapan untuk membuat laporan

BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.20.2. Meneliti dan memberi paraf pada Laporan BMN Semesteran dan Tahunan serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

4.21. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.21.1. Menindaklanjuti tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran

untuk menindaklanjuti LHP; 4.21.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai dengan bidang tugasnya

untuk menindaklanjuti LHP; 4.21.3. Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Subbagian untuk

menyusun hasil tanggapan LHP; 4.21.4. Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan hasil tanggapan LHP tersebut

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

4.22. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.22.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan

Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.22.2. Menugaskan para Kepala Subbagian sesuai bidang tugasnya untuk

menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal

4.22.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat;

4.22.4. Menugaskan para Kepala Subbagian untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan;

4.22.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran. 5.2. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor. 5.3. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan. 5.4. Bukti tanda terima barang. 5.5. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan. 5.6. Surat pesanan barang/kontrak. 5.7. Surat Perintah Pembayaran. 5.8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. 5.9. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran. 5.10. Berita acara peminjaman barang inventaris. 5.11. Data pemeliharaan perlengkapan. 5.12. Usulan penghapusan perlengkapan. 5.13. Surat masuk/surat keluar/dokumen/surat keputusan/surat edaran/barang yang

dikirim dan diterima di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.14. Surat-surat dan dokumen yang akan digandakan/dicetak/dijilid. 5.15. Data arsip surat dan dokumen yang akan disimpan. 5.16. Data kelengkapan administrasi kepegawaian. 5.17. Surat keputusan kepegawaian dan lampiran-lampirannya. 5.18. Data potongan. 5.19. KP4 pegawai. 5.20. Surat permintaan service kendaraan dinas rutin. 5.21. Surat Kuasa untuk perpanjangan STNK. 5.22. STNK asli dan BPKB asli kendaraan dinas. 5.23. Surat permintaan mengikuti antar jemput pegawai. 5.24. Surat permintaan pengadaaan kendaraan dinas. 5.25. Surat peminjaman kendaraan dinas. 5.26. Data kendaraan dinas. 5.27. Nota Dinas usulan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 5.28. Tagihan penggunaan jasa telekomunikasi. 5.29. Surat permintaan perbaikan telepon, listrik, air, Ac dan sarana gedung. 5.30. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyakat. 5.31. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip Sekretariat

Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan. 5.32. Konsep surat/nota dinas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan

pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional. 6.3. Peraturan Bidang Kepustakaan Nasional. 6.4. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP). 6.6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah. 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

6.9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

6.11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.

6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.

6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.

6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan.

6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

6.16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

6.17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

6.18. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.19. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar.

6.20. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.21. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.22. DIPA DJA. 6.23. Petunjuk Operasional Kegiatan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Terselenggaranya urusan surat-menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan dan dokumen di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

7.2. Terselenggaranya urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

7.3. Terselenggaranya urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

7.4. Terlaksananya pengelolaan kendaraan dinas dan urusan perjalanan dinas Direktorat Jenderal Anggaran.

7.5. Terlaksananya pembayaran gaji, TKPKN dan belanja pegawai lainnya. 7.6. Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.7. Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 7.8. Berita acara serah terima barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 7.9. Laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 7.10. Laporan penyelesaian tagihan atas penggantian Uang Persediaan (SPP-GU). 7.11. Laporan penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 7.12. Laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data Komputer (ADK). 7.13. Laporan pelaksanaan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 7.14. Laporan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan. 7.15. Laporan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 7.16. Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.17. Konsep surat usulan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 7.18. Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 7.19. Konsep Tanggapan LHP. 7.20. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja, dan Lakip

Sekretariat Direktorat Jenderal

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal

Anggaran; 8.2. Memaraf konsep surat/laporan; 8.3. Menilai dan menetukan kualitas barang; 8.4. Meneliti penawaran harga; 8.5. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.6. Mengeluarkan Uang Persediaan; 8.7. Membuat data inventaris; 8.8. Mendistribusikan barang inventaris dan barang persediaan; 8.9. Menilai dan menentukan kondisi barang inventaris untuk diusulkan

penghapusan; 8.10. Mengatur dan memilah surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan

klasifikasi, kualifikasi dan materinya serta pendistribusiannya; 8.11. Mengoreksi konsep SPP beserta dokumen pendukungnya;

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat/laporan; 9.3. Kualitas barang yang dinilai; 9.4. Kebenaran penelitian penawaran harga; 9.5. Kebenaran pembuatan HPS; 9.6. Kebenaran pembebanan mata anggaran pengeluaran (MAK); 9.7. Kebenaran data inventaris; 9.8. Kebenaran pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

9.9. Kebenaran kondisi barang inventaris yang akan diusulkan penghapusannya; 9.10. Pengaturan dan pemilahan surat/dokumen/barang yang diterima sesuai

klasifikasi, kualifikasi dan materinya serta pendistribusiannya; 9.11. Kebenaran konsep SPP dan dokumen pendukung SPP;

10. DIMENSI JABATAN :

Dimensi Non Keuangan 10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 3 orang pejabat eseleon IV dan 34 orang

pelaksana. 10.2. Pengelolaan gaji dan TKPKN sejumlah 726 orang pegawai 10.3. Pengelolaan 67 unit kendaraan dinas di lingkungan Ditjen Anggaran; 10.4. Administrasi data perjalanan dinas 726 pegawai; 10.5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan keprotokolan 1 pejabat Eselon I, 7 pejabat

Eselon II; 10.6. Pemenuhan kebutuhan barang persediaan dan pelayanan urusan dalam dan

kerumahtanggaan untuk 7 unit Eselon II di lingkungan Ditjen Anggraan; 10.7. Penatausahaan Surat masuk : + 100 - 150 buah/hari 10.8. Penatausahaan dan pengiriman surat keluar : + 20 - 50 buah/hari 10.9. Perpustakaan dengan + 5000 judul buku 10.10. Pengelolaan Barang Inventaris Direktorat Jenderal Anggaran 10.11. Belanja barang dan belanja modal untuk pelaksanaan tupoksi pada DIPA

Direktorat Jenderal Anggaran

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal menindaklanjuti tugas,

pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11.3. Para Kepala Subbagian pada Bagian Umum dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.5. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 11.6. Biro Perlengkapan Departemen Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas. 11.7. Biro Umum Departemen Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas. 11.8. Penyedia Barang dan Jasa dalam hal pelaksanaan tugas. 11.9. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : -. Masih adanya kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh

aturan yang ada membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan secara komprehensif serta dibutuhkan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan kerja keras dari Kepala Bagian Umum.

-. Dinamika organisasi dan mutasi kepegawaian membutuhkan perhatian dari Kepala Bagian Umum untuk meningkatkan penguasaan TUPOKSI, Peraturan dan informasi terkini sebagai dasar di dalam menjalankan tugas.

13. RISIKO JABATAN :

Hukuman disiplin, perdata dan pidana apabila terjadi kesalahan administrasi pengadaan yang dapat merugikan keuangan negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IIII 14.4. Syarat lainnya :

- Visioning (2); - In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (3); - Quality Focus (3); - Continuous Improvement (3); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Focus (2); - Integrity (3); - Teamwork and Collaboration (2); - Managing Others (3); - Interpersonal Communication (2); - Meeting Leadership (2).

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kepala Bagian Ortala

Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Kepegawaian

Sekretaris Ditjen Anggaran

Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Rumah Tangga

Kasubbag Perlengkapan

Kepala Bagian Umum

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Tata Usaha 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan urusan administrasi surat masuk di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menerima semua dokumen yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal

Anggaran serta dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan urusan administrasi surat masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk melaksanakan seluruh prosedur penerimaan berkas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan klasifikasi atas setiap berkas yang diterima;

4.1.4. Memantau pelaksanaan tugas. 4.2. Melakukan urusan administrasi surat keluar di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menerima dokumen yang akan dikirimkan kepada pihak ketiga dari unit

pemroses; 4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk mencatat dan memeriksa semua

kelengkapan berkas yang akan dikirim (alamat, sampul dan nomor surat); 4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan berkas ke alamat yang

dituju, dalam hal berkas harus dikirim melalui jasa kurir, maka harus disediakan dana secukupnya;

4.2.4. Memantau pelaksanaan tugas. 4.3. Melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi, di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menerima dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Umum

untuk disimpan di gudang arsip Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk mengklasifikasikan dan memberikan kode

pada berkas yang akan disimpan pada ruang arsip; 4.3.3. Menugaskan pelaksana untuk memelihara dan mengamankan arsip;

memperhatikan jadwal retensi dan secara berkala menyusun daftar retensi untuk bahan pengusulan penghapusan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;

4.3.4. Memantau pelaksanaan tugas. 4.4. Melakukan urusan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.4.1. Meneliti dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Umum untuk

melaksanakan urusan penggandaan; 4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk menggandakan sesuai permintaan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

4.4.3. Apabila harus menggunakan jasa pihak ketiga, maka terlebih dahulu disiapkan dana yang dibutuhkan.

4.4.4. Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Kepala Bagian Umum. 4.5. Melakukan urusan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.5.1. Menerima dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian Umum

untuk melaksanakan urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengelola perpustakaan; 4.5.3. Menugaskan pelaksana untuk secara bertahap melengkapi koleksi,

memelihara dan mengamankan koleksi buku dan ruang perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.5.4. Memantau pelaksanaan tugas. 4.6. Melaksanakan urusan Tata Usaha Pimpinan untuk mendukung kegiatan

operasional perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengatur jadwal rapat/ pertemuan dan

mempersiapkan penyelenggaraan rapat/ pertemuan Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.6.2. Memantau pelaksanaan tugas.

4.7. Melaksanakan urusan tata usaha surat/dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1 Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan urusan tata usaha

surat/dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.7.2 Memantau pelaksanaan tugas.

4.8. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Subbagian Tata Usaha.

4.8.1. Membuat rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Subbagian Tata Usaha;

4.8.2. Menugaskan Pengelola Kegiatan untuk menyiapkan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.8.3. Mempelajari data usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi;

4.8.4. Melakukan analisa rencana kebutuhan/pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Subbagian Tata Usaha;

4.8.5. Menyampaikan konsep daftar rencana pengadaan barang/jasa pada Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Bagian Umum.

4.9. Melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.9.1. Menugaskan Pengelola Kegiatan untuk menyiapkan konsep daftar

pengadaan berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.9.2. Meneliti konsep pengadaan barang/jasa yang disusun berdasarkan

kelompok barang/jasa; 4.9.3. Melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Subbagian tat Usaha; 4.9.4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Umum.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

4.10. Melaksanakan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 4.10.1. Menugaskan Pengelola Kegiatan untuk menyiapkan dokumen yang

diperlukan dalam kaitannya dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.10.2. Meneliti dan mengoreksi draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.10.3. Menugaskan Pengelola Kegiatan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung;

4.10.4. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen pembayaran langsung beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.11. Melaksanakan pembayaran atas beban penggantian uang persediaan

(SPP-GU). 4.11.1.Menginventarisir rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.11.2. Menugaskan Pengelola Kegiatan untuk mengalokasikan Uang

Persediaan (UP) sesuai rencana kebutuhan dan memerintahkan untuk membayar tagihan yang sudah ada serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penggantian UP;

4.11.3. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen penggantian UP beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.12. Menyusun bahan masukan Rencana Strategik, Rencana Kerja, rencana

kerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.12.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu

dan tahun berjalan; 4.12.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan

konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.12.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L

dan LAKIP bersama Kepala Bagian dan Para Kepala Subbagian; 4.12.4 Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,

PK, RKA-K/L dan LAKIP; 4.12.5 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan

Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP sesuai hasil pembahasan;

4.12.6 Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP kepada Kepala Bagian Umum.

4.13. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Menindaklanjuti LHP sesuai arahan dan tugas dari Kepala Bagian

Umum; 4.13.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tanggapan LHP; 4.13.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya

kepada Kepala Bagian Umum.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Bagian Umum. 5.2. Surat masuk/surat keluar/dokumen/surat keputusan/surat edaran/barang yang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

dikirim dan diterima di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Surat-surat dan dokumen yang akan digandakan/dicetak/dijilid. 5.4. Data arsip surat dan dokumen yang akan disimpan. 5.5. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.6. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan. 5.7. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.4. Peraturan Bidang Kepustakaan Nasional; 6.5. Daftar alamat mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.7. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.8. Surat edaran, nota dinas dan surat dinas yang berhubungan dengan tugas

Bagian Umum; 6.9. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.10. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.11. Disposisi Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran;

7. HASIL KERJA :

7.1. Terselenggaranya urusan surat-menyurat 7.2. Terselenggaranya urusan kearsipan dan dokumentasi 7.3. Terselenggaranya urusan penggandaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.4. Terselenggaranya urusan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.5. Terselenggaranya tata usaha pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.6. Terselenggaranya urusan pengadaan pada Subbagian Tata Usaha; 7.7. Konsep tindak lanjut LHP.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum. 8.2. Memaraf konsep surat dan laporan. 8.3. Mengatur dan memilah surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan

klasifikasi, kualifikasi dan materinya serta melaksanakan pendistribusiannya. 8.4. Meneliti konsep surat/dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan Direktorat

Jenderal Anggaran sesuai Pedoman Tata Naskah Dinas. 8.5. Mengumpulkan data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat dan laporan. 9.3. Pengaturan dan pemilahan surat/dokumen/barang yang diterima sesuai

klasifikasi, kualifikasi dan materinya serta pendistribusiannya. 9.4. Kebenaran konsep surat/dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan

Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi yang diberikan.

10. DIMENSI JABATAN :

10.1 Jumlah bawahan langsung sebanyak 10 orang pelaksana.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 364 -

10.2 Surat masuk : + 100 - 150 buah/hari 10.3 Konsep surat/dokumen : ± 10 buah/hari 10.4 Surat keluar : + 20 - 50 buah/hari 10.5 Buku perpustakaan : lebih dari 4500 judul buku 10.6 Arsip/dokumen : ± 5000 dus arsip 10.7 Penggandaan dokumen : ± 5000 lembar/hari 10.8 Pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan tugas pokok Subbagian Tata Usaha

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Umum dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan mengenai pelaksanaan tugas.

11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11.3. Para Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11.4. Para Pelaksana di lingkungan Subbagian Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas.

11.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Volume kerja dan kualitas pekerjaan yang terus meningkat dituntut penanganan

yang lebih profesional. - Jumlah surat yang besar dan dokumen yang akan digandakan tidak sebanding

dengan pegawai yang ada serta keterbatasan sarana pendukung membutuhkan motivasi tinggi dan kerja keras dalam pelaksanaan tugas.

- Jumlah surat yang banyak dan jadwal acara rapat/pertemuan Pimpinan yang padat membutuhkan kecermatan agar tidak ada tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang terbengkalai.

13. RISIKO JABATAN : tidak ada 14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2); - Team Leadership (2).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

10.1 KEDUDUKAN JABATAN :

Kepala Bagian Umum

Kasubbag Tata Usaha Kasubbag Rumah Tangga Kasubbag Perlengkapan

Penelaah Bahan Telaahan Tk. II

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Sekretaris Tk. I

Pengelola Arsip Tk. III

Pengelola Arsip Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk.II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Caraka Tk. I

Sekretaris Tk. III

Sekretaris Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II

Penata Usaha Tk. I

Penata Usaha Tk. II

Pengelola Arsip Tk. II

Caraka Tk. II

Penelaah Bahan Telaahan Tk. I

Caraka Tk. III

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan data kebutuhan buku perpustakaan

4.1.1. Mempelajari kebutuhan bahan pustaka untuk perpustakaan; 4.1.2. Menelaah kebutuhan bahan pustaka; 4.1.3. Membahas kebutuhan bahan pustaka bersama Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan kebutuhan bahan pustaka dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha. 4.2. Melakukan penelaahan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran.

4.2.1. Mempelajari rencana penyusutan arsip DJA; 4.2.2. Menelaah bahan tentang arsip DJA; 4.2.3. Membahas kebutuhan bahan tentang arsip DJA bersama Kepala

Subbagian Tata Usaha; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan tentang arsip DJA dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian. 4.3. Menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan. 4.3.1. Mempelajari dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan; 4.3.2. Menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan; 4.3.3. Membahas dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan dokumen pengadaan barang dan jasa serta

dokumen penyelesaian tagihan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian.

4.4. Melakukan penelaahan data rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal

4.4.1. Mempelajari bahan rencana kerja; 4.4.2. Menelaah bahan rencana kerja; 4.4.3. Membahas bahan rencana kerja bersama Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan rencana kerja dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian. 4.5. Melakukan penelaahan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.5.1. Mempelajari bahan LAKIP; 4.5.2. Menelaah bahan LAKIP; 4.5.3. Membahas bahan LAKIP bersama Kepala Subbagian Tata Usaha;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian.

4.6. Melakukan penelaahan data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan

(LHP). 4.6.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP; 4.6.2. Menelaah bahan tanggapan LHP; 4.6.3. Membahas bahan tanggapan LHP bersama Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan LHP dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian. 5.2. Data inventaris bahan pustaka. 5.3. Data tentang informasi arsip DJA. 5.4. Rencana pengadaan barang dan jasa. 5.5. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Alamat penerbit atau toko buku; 6.2. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.3. Peraturan di bidang Keuangan Negara; 6.4. Manual Penataan Arsip Direktorat Jenderal Anggaran; 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.6. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.9. Perangkat Komputer; 6.10. Printer;

7. HASIL KERJA : 7.1. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang kebutuhan bahan pustaka 7.2. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang arsip Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.3. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang dokumen pengadaan barang dan

jasa; 7.4. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang dokumen penyelesaian tagihan; 7.5. Terselenggaranya urusan penelaahan data laporan realisasi pelaksanaan

kegiatan; 7.6. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data rencana kerja; 7.7. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data LAKIP; 7.8. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data tanggapan LHP.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Menelaah data tentang bahan pustaka 8.3. Menelaah data tentang kearsipan Direktorat Jenderal Anggaran 8.4. Menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa 8.5. Menelaah dokumen penyelesaian tagihan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

8.6. Menelaah data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 8.7. Menelaah data rencana kerja 8.8. Menelaah data LAKIP 8.9. Menelaah data tanggapan LHP

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan telaahan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan telaahan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan telaahan dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan telaahan dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan telaahan bahan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan telaahan data rencana kerja 9.8. Keakuratan telaahan data LAKIP 9.9. Keakuratan telaahan data tanggapan LHP

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan. 10.2. Para Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.4. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.5. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai bidang tugasnya.

12. RISIKO JABATAN : tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/b – III/d 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi perpustakaan Menguasai kearsipan Menguasai pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan penelaahan data kebutuhan buku perpustakaan. 4.1.1 Mempelajari kebutuhan bahan pustaka untuk perpustakaan; 4.1.2 Menelaah kebutuhan bahan pustaka; 4.1.3 Membahas kebutuhan bahan pustaka bersama Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.1.4 Menyusun konsep telaahan kebutuhan bahan pustaka dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagian.

4.2 Membantu melakukan penelaahan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Mempelajari rencana penyusutan arsip DJA; 4.2.2 Menelaah bahan tentang arsip DJA; 4.2.3 Membahas kebutuhan bahan tentang arsip DJA bersama Kepala

Subbagian Tata Usaha; 4.2.4 Menyusun konsep telaahan tentang arsip DJA dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian 4.3 Membantu menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan. 4.3.1 Mempelajari dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan; 4.3.2 Menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan; 4.3.3 Membahas dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha. 4.3.4 Menyusun konsep telaahan dokumen pengadaan barang dan jasa serta

dokumen penyelesaian tagihan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian

4.4 Membantu menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan. 4.4.1 Mempelajari bahan rencana kerja; 4.4.2 Menelaah bahan rencana kerja; 4.4.3 Membahas bahan rencana bersama Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.4.4 Menyusun konsep telaahan bahan rencana kerja dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

4.5 Membantu melakukan penelaahan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.5.1 Mempelajari bahan LAKIP; 4.5.2 Menelaah bahan LAKIP; 4.5.3 Membahas bahan LAKIP bersama Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.5.4 Menyusun konsep telaahan bahan LAKIP dan menyampaikan kepada

Kepala Subbagian.

4.6 Membantu melakukan penelaahan data konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ). 4.6.1 Mempelajari bahan tanggapan LHP; 4.6.2 Menelaah bahan tanggapan LHP; 4.6.3 Membahas bahan tanggapan LHP bersama Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.6.4 Menyusun konsep telaahan bahan tanggapan LHP dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian. 5.2. Data inventaris bahan pustaka. 5.3. Data tentang informasi arsip DJA. 5.4. Rencana pengadaan barang dan jasa. 5.5. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Alamat penerbit atau toko buku 6.2. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.3. Peraturan di bidang Keuangan Negara 6.4. Manual Penataan Arsip Direktorat Jenderal Anggaran; 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.6. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.9. Perangkat Komputer; 6.10. Printer

7. HASIL KERJA : 7.1. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang kebutuhan bahan pustaka; 7.2. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang arsip DJA; 7.3. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang dokumen pengadaan barang dan

jasa; 7.4. Terselenggaranya urusan penelaahan tentang dokumen penyelesaian tagihan; 7.5. Terselenggaranya urusan penelaahan data laporan realisasi pelaksanaan

kegiatan; 7.6. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data rencana kerja; 7.7. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data LAKIP; 7.8. Terselenggaranya urusan penelaahan bahan dan data tanggapan LHP.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Membantu menelaah data tentang bahan pustaka 8.3. Membantu menelaah data tentang kearsipan Direktorat Jenderal Anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

8.4. Membantu menelaah dokumen pengadaan barang dan jasa 8.5. Membantu menelaah dokumen penyelesaian tagihan 8.6. Membantu menelaah data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 8.7. Membantu menelaah data rencana kerja 8.8. Membantu menelaah data LAKIP 8.9. Membantu menelaah data tanggapan LHP

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan telaahan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan telaahan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan telaahan dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan telaahan dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan telaahan bahan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan telaahan data rencana kerja 9.8. Keakuratan telaahan data LAKIP 9.9. Keakuratan telaahan data tanggapan LHP

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan; 10.2. Para Penelaah Bahan Telaahan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.4. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.5. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelessaian pekerjaan Sesuaikan bidang tugasnya.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III/a – III/c 13.2. Pendidikan Formal : S1 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi perpustakaan Menguasai kearsipan Menguasai pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan. 4.1.1. Mempelajari kebutuhan bahan pustaka utnuk perpustakaan; 4.1.2. Meneliti kebutuhan bahan pustaka dan melakukan survey tentang bahan

pustaka dimaksud ke penerbit/ toko buku; 4.1.3. Mengolah data kebutuhan bahan pustaka, menyusunnya menjadi daftar

bahan pustaka yang akan dibeli dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian;

4.2. Melakukan pengolahan data dan pentabulasian data arsip Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari rencana penyusutan arsip DJA; 4.2.2. Meneliti bahan tentang arsip DJA; 4.2.3. Mentabulasi data arsip, menyusunnya menjadi laporan lengkap tentang

arsip DJA dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian

4.3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan. 4.3.1. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa; 4.3.2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran; 4.3.3. Menyiapkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan

menyampaikannya kepada Kepala Subbagian.

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.4.1. Mempelajari bahan rencana kerja; 4.4.2. Meneliti bahan rencana kerja; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data rencana kerja dan menyampaikan kepada

Kepala Subbagian;

4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Direktorat Jenderal 4.5.1. Mempelajari bahan LAKIP; 4.5.2. Meneliti bahan LAKIP; 4.5.3. Mengolah / mentabulasi data LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala

Subbagian.

4.6. Menyiapkan data untuk menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ). 4.6.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

4.6.2. Meneliti bahan tanggapan LHP; 4.6.3. Mengolah / mentabulasi data LHP dan menyampaikan kepada Kepala

Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian; 5.2. Data inventaris bahan pustaka; 5.3. Data tentang informasi arsip DJA; 5.4. Rencana pengadaan barang dan jasa; 5.5. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Alamat penerbit atau toko buku. 6.2. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional. 6.3. Peraturan di bidang Keuangan Negara. 6.4. Manual Penataan Arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan. 6.7. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.8. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.9. Perangkat Komputer. 6.10. Printer.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan dan data tentang kebutuhan bahan pustaka. 7.2. Bahan dan data tentang arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Bahan tentang dokumen pengadaan barang dan jasa. 7.4. Bahan tentang dokumen penyelesaian tagihan. 7.5. Bahan dan data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan. 7.6. Bahan dan data rencana kerja. 7.7. Bahan dan data LAKIP. 7.8. Bahan dan data tanggapan LHP.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Mengolah data tentang bahan pustaka 8.3. Mengolah data tentang kearsipan Direktorat Jenderal Anggaran 8.4. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa 8.5. Menyiapkan dokumen penyelesaian tagihan 8.6. Menyiapkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 8.7. Mengolah data rencana kerja 8.8. Mengolah data LAKIP 8.9. Mengolah data tanggapan LHP

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan telaahan dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan telaahan dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan data rencana kerja

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

9.8. Keakuratan data LAKIP 9.9. Keakuratan data tanggapan LHP

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan; 10.2. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.4. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN : Kelelahan

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : D3 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Memahami administrasi perpustakaan Memahami kearsipan Memahami pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 375 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan. 4.1.1. Mempelajari kebutuhan bahan pustaka utnuk perpustakaan; 4.1.2. Meneliti kebutuhan bahan pustaka dan melakukan survey tentang bahan

pustaka dimaksud ke penerbit/ toko buku; 4.1.3. Membantu mengolah data kebutuhan bahan pustaka, menyusunnya

menjadi daftar bahan pustaka yang akan dibeli dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian;

4.2. Membantu melakukan pengolahan data dan pentabulasian data arsip

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari rencana penyusutan arsip DJA; 4.2.2. Meneliti bahan tentang arsip DJA; 4.2.3. Membantu mentabulasi data arsip, menyusunnya menjadi laporan

lengkap tentang arsip DJA dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian

4.3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen

penyelesaian tagihan. 4.3.1. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa; 4.3.2. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam kaitannya

dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.3.3. Membantu menyiapkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian.

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja Sekretariat

Direktorat Jenderal. 4.4.1. Mempelajari bahan rencana kerja; 4.4.2. Meneliti bahan rencana kerja; 4.4.3. Membantu mengolah / mentabulasi data rencana kerja dan

menyampaikan kepada Kepala Subbagian; 4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Direktorat Jenderal 4.5.1. Mempelajari bahan LAKIP; 4.5.2. Meneliti bahan LAKIP; 4.5.3. Membantu mengolah / mentabulasi data LAKIP dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian.

4.6. Membantu menyiapkan data untuk menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

4.6.1. Mempelajari bahan tanggapan LHP; 4.6.2. Meneliti bahan tanggapan LHP; 4.6.3. Membantu mengolah / mentabulasi data LHP dan menyampaikan

kepada Kepala Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian; 5.2. Data tentang informasi arsip DJA; 5.3. Laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan; 5.4. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional. 6.2. Peraturan di bidang Keuangan Negara. 6.3. Manual Penataan Arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.8. Perangkat Komputer. 6.9. Printer.

7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan dan data tentang kebutuhan bahan pustaka. 7.2. Bahan dan data tentang arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Bahan tentang dokumen pengadaan barang dan jasa. 7.4. Bahan tentang dokumen penyelesaian tagihan. 7.5. Bahan dan data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan. 7.6. Bahan dan data rencana kerja. 7.7. Bahan dan data LAKIP. 7.8. Bahan dan data tanggapan LHP.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Membantu mengolah data tentang bahan pustaka 8.3. Membantu mengolah data tentang kearsipan Direktorat Jenderal Anggaran 8.4. Membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa 8.5. Membantu menyiapkan dokumen penyelesaian tagihan 8.6. Membantu menyiapkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 8.7. Membantu mengolah data rencana kerja 8.8. Membantu mengolah data LAKIP 8.9. Membantu mengolah data tanggapan LHP

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan data dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan data dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan data rencana kerja 9.8. Keakuratan data LAKIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

9.9. Keakuratan data tanggapan LHP 10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan; 10.2. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran

dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Para Pemroses Bahan Telaahan dalam hal hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.4. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN : Kelelahan

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SMA / D3 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Memahami administrasi perpustakaan Memahami kearsipan Memahami pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pengolahan dan

pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian;

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan data dan pentabulasian data arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data arsip DJA; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pengolahan dan

pentabulasian data arsip DJA serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan;

4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Direktorat Jenderal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data LAKIP;

4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data LAKIP serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyiapkan data untuk menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ). 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data tanggapan LHP; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

pengolahan dan pentabulasian data tanggapan LHP serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian Meneliti bahan tanggapan LHP.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian. 5.2. Data tentang informasi arsip DJA. 5.3. Laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 5.4. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional. 6.2. Peraturan di bidang Keuangan Negara. 6.3. Manual Penataan Arsip Diraktorat Jenderal Anggaran. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Perangkat Komputer; 6.9. Printer

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan dan data tentang kebutuhan bahan pustaka 7.2. Bahan dan data tentang arsip Direktorat Jenderal Anggaran 7.3. Bahan tentang dokumen pengadaan barang dan jasa 7.4. Bahan tentang dokumen penyelesaian tagihan 7.5. Bahan dan data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 7.6. Bahan dan data rencana kerja 7.7. Bahan dan data LAKIP 7.8. Bahan dan data tanggapan LHP

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag. 8.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang bahan pustaka. 8.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang kearsipan DJA. 8.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang dokumen pengadaan

barang dan jasa. 8.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang dokumen penyelesaian

tagihan. 8.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang realisasi pelaksanaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 380 -

kegiatan. 8.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang rencana kerja. 8.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang LAKIP. 8.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang tanggapan LHP.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan bahan dan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan bahan dan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan bahan dan data dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan bahan dan data dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan bahan dan data realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan bahan dan data rencana kerja 9.8. Keakuratan bahan dan data LAKIP 9.9. Keakuratan bahan dan data tanggapan LHP

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan 10.2. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas 10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam hal hal koordinasi pelaksanaan tugas 10.4. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan

12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Mengerti administrasi perpustakaan Mengerti kearsipan Mengerti pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 381 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan. 4.1.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan;

4.1.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pengolahan dan pentabulasian data kebutuhan buku perpustakaan serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian;

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam pengolahan data dan pentabulasian data arsip Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data arsip DJA; 4.2.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk

pengolahan dan pentabulasian data arsip DJA serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan. 4.3.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan;

4.3.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dokumen penyelesaian tagihan serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal 4.4.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja; 4.4.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data rencana kerja serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 382 -

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Direktorat Jenderal 4.5.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data LAKIP; 4.5.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data LAKIP serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyiapkan data untuk menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ). 4.6.1. Membantu menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data tanggapan LHP; 4.6.2. Membantu mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang

diperlukan dalam pengolahan dan pentabulasian data tanggapan LHP serta menyampaikan kepada KepaIa Subbagian Meneliti bahan tanggapan LHP.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian. 5.2. Data tentang informasi arsip DJA. 5.3. Laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 5.4. Petunjuk Operasional Kegiatan Sekretariat DJA.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional. 6.2. Peraturan di bidang Keuangan Negara. 6.3. Manual Penataan Arsip Diraktorat Jenderal Anggaran. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Perangkat Komputer; 6.9. Printer

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan dan data tentang kebutuhan bahan pustaka 7.2. Bahan dan data tentang arsip Direktorat Jenderal Anggaran 7.3. Bahan tentang dokumen pengadaan barang dan jasa 7.4. Bahan tentang dokumen penyelesaian tagihan 7.5. Bahan dan data laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 7.6. Bahan dan data rencana kerja 7.7. Bahan dan data LAKIP 7.8. Bahan dan data tanggapan LHP

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag. 8.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang bahan pustaka. 8.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang kearsipan DJA. 8.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang dokumen pengadaan

barang dan jasa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

8.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang dokumen penyelesaian tagihan.

8.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang realisasi pelaksanaan kegiatan.

8.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang rencana kerja. 8.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang LAKIP. 8.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data tentang tanggapan LHP.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan atas usul/saran yang disampaikan 9.2. Keakuratan bahan dan data tentang bahan pustaka 9.3. Keakuratan bahan dan data arsip Direktorat Jenderal Anggaran 9.4. Keakuratan bahan dan data dokumen pengadaan barang dan jasa 9.5. Keakuratan bahan dan data dokumen penyelesaian tagihan 9.6. Keakuratan bahan dan data realisasi pelaksanaan kegiatan 9.7. Keakuratan bahan dan data rencana kerja 9.8. Keakuratan bahan dan data LAKIP 9.9. Keakuratan bahan dan data tanggapan LHP

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian dalam hal menerima tugas, petunjuk dan arahan 10.2. Para pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas 10.3. Para Penyaji Bahan Telaahan dalam hal hal koordinasi pelaksanaan tugas 10.4. Instansi lain terkait dengan penyelesaian tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Volume tugas pekerjaan yang tinggi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan

12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan Formal : Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Mengerti administrasi perpustakaan Mengerti kearsipan Mengerti pengadaan barang dan jasa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melaksanakan penatausahaan surat masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Merekam data surat masuk pada aplikasi persuratan; 4.1.2. Menambahkan lembar disposisi / lembar penerusan surat pada setiap

surat masuk; 4.1.3. Memberikan nomor agenda surat masuk di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.1.4. Mengelompokkan surat masuk sesuai tujuan 4.1.5. Menugaskan Caraka untuk mendistribusikan surat masuk sesuai tujuan.

4.2. Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subbagian Tata Usaha. 4.2.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat

keluar; 4.2.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 4.2.3. Menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar ke dalam sistem

persuratan Direktorat Jenderal Anggaran 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat DJA. 5.2. Surat Masuk. 5.3. Blanko disposisi.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Daftar Alamat Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.4. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.5. Buku Agenda dan buku ekspedisi/tanda terima pengiriman surat; 6.6. Program aplikasi persuratan; 6.7. Perangkat komputer dan internet; 6.8. Mesin fotokopi; 6.9. Lemari tempat penyimpanan berkas.

7. HASIL KERJA :

7.1. Pencatatan surat masuk dalam buku agenda dan ekspedisi 7.2. Terselenggaranya distribusi surat masuk 7.3. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal

pelaksanaan tugas. 8.2. Penggunaan mesin tik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

9.2. Terlaksananya penggandaan bahan dan surat; 9.3. Kebenaran pelaksanaan distribusi surat masuk; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Kebenaran penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Tata Usaha dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Jumlah surat masuk yang relatif banyak tidak sebanding jumlah SDM yang tersedia membutuhkan kerja keras.

12. RISIKO JABATAN : tidak ada 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : I/d - II/b 13.2. Pendidikan Formal : SMP - SMA 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi, kepustakaan, dan ekspedisi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melaksanakan penatausahaan surat masuk di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Memberi nomor surat keluar di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.1.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan

proses e-filling; 4.1.4. Menugaskan caraka persuratan untuk mengirimkan surat keluar

sesuai alamat tujuan; 4.1.5. Menugaskan caraka untuk menyampaikan copy surat keluar kepada

unit konseptor. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat DJA; 5.2. Surat Keluar; 5.3. Map dan Amplop.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Daftar Alamat Mitra Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeu; 6.3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.4. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.5. Buku Agenda dan buku ekspedisi/tanda terima pengiriman surat; 6.6. Program aplikasi persuratan; 6.7. Perangkat komputer dan internet; 6.8. Mesin fotokopi; 6.9. Lemari tempat penyimpanan berkas.

7. HASIL KERJA :

7.1. Pencatatan surat keluar dalam buku agenda dan ekspedisi; 7.2. Terselenggaranya pengiriman surat keluar.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

8.2. Penggunaan mesin tik dan mesin fotokopi. 8.3. Pengiriman surat keluar; 8.4. Penggunaan cap dinas; 8.5. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 387 -

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

9.2. Pencatatan pada buku agenda dan buku ekspedisi; 9.3. Kebenaran pelaksanaan pengiriman surat keluar; 9.4. Kebenaran penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.5. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;

10.2. Para Penatausaha di lingkungan DJA dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Jumlah surat keluar yang relatif banyak tidak sebanding jumlah SDM yang tersedia membutuhkan kerja keras.

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan & gangguan saluran pernapasan 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : I/c – II/a 13.2. Pendidikan Formal : SMP - SMA 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 388 -

1. NAMA JABATAN : Pengelola Arsip Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melaksanakan identifikasi arsip Direktorat jenderal Anggaran yang disimpan

di Unit Penyimpan Arsip 4.1.1. Menerima pelimpahan arsip dari Direktorat; 4.1.2. Memilah dan menyortir arsip sesuai dengan klasifikasinya; 4.1.3. Memberi kode penomoran arsip; 4.1.4. Menugaskan pengelola arsip tingkat III untuk memberi label pada arsip /

dokumen : 4.1.5. Melaporkan hasil identifikasi arsip / dokumen pada Kasubbag Tata Usaha;

4.2. Melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip untuk mencegah akumulasi atau penumpukkan berkas/dokumen yang tidak diperlukan. 4.2.1 Menyusun rencana penyusutan arsip sesuai jadwal retensi arsip Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.2.2 Mengumpulkan arsip-arsip inaktif berdasarkan jadwal retensi yang telah

ditetapkan; 4.2.3 Mengelompokkan arsip yang bernilai guna dan tidak bernilai guna; 4.2.4 Membuat daftar pertelaan sementara; 4.2.5 Melaporkan daftar pertelaan sementara kepada Kepala Subbagian Tata

Usaha; 4.2.6 Manatausahakan berkas arsip inaktif yang bernilai guna untuk disimpan; 4.2.7 Menyusun laporan pelaksanaan penyusutan arsip.

4.3. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan 4.3.1 Membuat klasifikasi buku berdasarkan disiplin ilmu 4.3.2 Membuat katalog buku perpustakaan 4.3.3 Melaksanakan identifikasi buku perpustakaan 4.3.4 Mengatur susunan rak buku dan tempat baca bagi para pengunjung

perpustakaan

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat

Direktorat Jenderal Anggaran; 5.2. Berkas, dokumen atau surat - surat masuk dan keluar beserta lampiran-

lampirannya; 5.3. Berkas arsip inaktif dari unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 389 -

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.2. Manual Penataan Arsip Diraktorat Jenderal Anggaran; 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.4. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.5. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.7. Gudang arsip dan lemari penyimpanan arsip / dokumen; 6.8. Perangkat Komputer.

7. HASIL KERJA : 7.1. Pencatatan dan penyimpanan surat; 7.2. Penyimpanan arsip inaktif; 7.3. Pelaksanaan penyusutan arsip; 7.4. Jadwal retensi arsip; 7.5. Laporan penghapusan arsip; 7.6. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan arsip;

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

8.2. Menertibkan dan merapihkan arsip; 8.3. Menjaga kerahasiaan dokumen atau arsip; 8.4. Memelihara dan menjaga keamanan arsip.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

9.2. Ketertiban dan kerapihan arsip; 9.3. Kerahasiaan dokumen atau arsip; 9.4. Pemeliharaan dan keamanan arsip.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;

10.2. Para Pengelola arsip di lingkungan DJA dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Jumlah surat dan dokumen yang berkategori arsip sangat banyak, sedangkan ruang penyimpanan arsip terbatas.

12. RISIKO JABATAN : Gangguan Saluran Pernapasan

13. SYARAT JABATAN :

13.1 Pangkat / Golongan : II/c – III/a 13.2 Pendidikan formal : Diploma III 13.3 Diklat/kursus :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 390 -

13.4 Syarat lainnya : − Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 391 -

1. NAMA JABATAN : Pengelola Arsip Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melaksanakan penatausahaan arsip/dokumen di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.1.1. Merekam data arsip pada aplikasi e-filling; 4.1.2. Melakukan scan arsip untuk penyimpanan arsip secara elektronik/digital; 4.1.3. Mengatur penyusunan rak penyimpanan arsip ; 4.1.4. Menugaskan pengelola arsip tingkat III untuk menyimpan arsip pada rak

penyimpanan sesuai ketentuan.

4.2. Mengamankan dan memelihara arsip agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakai. 4.2.1. Menjaga agar ruangan arsip tidak lembab dan cukup cahaya; 4.2.2. Melakukan penyemprotan terhadap ruangan penyimpanan arsip untuk

mencegah rayap dan kutu; 4.2.3. Membuat fotokopi berkas arsip yang rusak jika perlu.

4.3 Melaksanakan penatausahaan buku perpustakaan 4.3.1. Memberikan nomor induk buku 4.3.2. Memberi stempel pustaka tanda bahwa buku tersebut adalah milik

perpustakaan 4.3.3. merekam data buku pada aplikasi perpustakaan 4.3.4 Memberi label buku perpustakaan

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

5.2. Berkas, dokumen atau surat-surat masuk dan keluar beserta lampiran-lampirannya;

5.3. Berkas arsip inaktif dari unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.2. Manual Penataan Arsip Diraktorat Jenderal Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.3. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.4. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.5. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.6. Gudang arsip dan lemari penyimpanan arsip / dokumen; 6.8 Perangkat Komputer.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

7. HASIL KERJA : 7.1. Pencatatan dan penyimpanan surat; 7.2. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan arsip;

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas;

8.2. Menertibkan dan merapihkan arsip; 8.3. Menjaga kerahasiaan dokumen atau arsip; 8.3 Memelihara dan menjaga keamanan arsip.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal

pelaksanaan tugas; 9.2 Ketertiban dan kerapihan arsip; 9.3 Kerahasiaan dokumen atau arsip; 9.4 Pemeliharaan dan keamanan arsip.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1 Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2 Para Pengelola arsip di lingkungan DJA dalam hal koordinasi pelaksanaan

tugas. 10.3 Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4 Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Jumlah surat dan dokumen yang berkategori arsip sangat banyak, sedangkan ruang penyimpanan arsip terbatas.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat / Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan formal : Diploma I / SMA 13.3. Diklat/kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 393 -

1. NAMA JABATAN : Pengelola Arsip Tk. III

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menatausahakan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 4.1.1. Memberikan label pada arsip yang telah diidentifikasi; 4.1.2. Menyimpan arsip pada rak – rak penyimpanan sesuai ketentuan.

4.2. Melayani peminjaman arsip kepada pegawai Direktorat Jenderal Anggaran dan pihak lain yang membutuhkan. 4.2.1. Memeriksa surat permintaan peminjaman arsip; 4.2.2. Mencatat arsip yang dipinjam; 4.2.3. Mengambil arsip yang diminta dari tempat penyimpanan; 4.2.4. Menyerahkan arsip yang diminta kepada pemakai beserta form peminjaman

dan pengembalian arsip; 4.2.5. Menyusun kembali arsip yang sudah selesai dipinjam.

4.3. Melaksanakan penggandaan surat/dokumen di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Melaksanakan penggandaan surat / dokumen sesuai penugasan dari

Kasubbag Tata Usaha; 4.3.2. Melaporkan kepada Kasubbag Tata Usaha hasil penggandaan

surat/dokumen tersebut; 4.3.3. Menugaskan caraka untuk mengirimkan surat/dokumen yang telah

digandakan kepada unit yang bersangkutan.

4.4. Melayani peminjaman buku perpustakaan 4.4.1. Memeriksa kartu anggota perpustakaan dari pegawai yang akan meminjam

buku 4.4.2. Mencatat judul buku yang akan dipinjam oleh pegawai 4.4.3. Menyediakan form peminjaman dan pengembalian buku

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran;

5.2. Berkas, dokumen atau surat-surat masuk dan keluar beserta lampiran-lampirannya;

5.3. Berkas arsip inaktif dari unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

5.4. Surat Permintaan Peminjaman arsip.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Bidang Kearsipan Nasional; 6.2. Manual Penataan Arsip Diraktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 394 -

6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.4. Peraturan Bidang Kearsipan di lingkungan Departemen Keuangan; 6.5. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran; 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.7. Gudang arsip dan lemari penyimpanan arsip / dokumen; 6.8. Perangkat Komputer; 6.9. Bon peminjaman, label dan folder.

7. HASIL KERJA : 7.1. Pelayanan peminjaman arsip; 7.2. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan arsip;

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal

pelaksanaan tugas; 8.2. Menertibkan dan merapihkan arsip; 8.3. Menjaga kerahasiaan dokumen atau arsip; 8.4. Memelihara dan menjaga keamanan arsip. 8.5. Menolak meminjamkan arsip yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha dalam hal

pelaksanaan tugas; 9.2. Ketertiban dan kerapihan arsip; 9.3. Kerahasiaan dokumen atau arsip; 9.4. Pemeliharaan dan keamanan arsip; 9.5. Penolakan peminjaman arsip yang tidak melalui prosedur yang berlaku.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2. Para Pengelola arsip di lingkungan DJA dalam hal koordinasi pelaksanaan

tugas. 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Jumlah surat dan dokumen yang berkategori arsip sangat banyak, sedangkan ruang penyimpan arsip sangat terbatas.

12. RISIKO JABATAN : Arsip yang dipinjam hilang / rusak

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat / Golongan : II/a – II/c 13.2. Pendidikan formal : Diploma I / SMA 13.3. Diklat/kursus : 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi : Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

1. NAMA JABATAN : Sekretaris Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menyampaikan dan menerima surat masuk dan surat keluar ke pimpinan. 4.1.1. Menerima dan memilah surat masuk ke Pimpinan. 4.1.2. Menerima, memeriksa, meneliti dan mengoreksi konsep surat keluar

sesuai dengan pedoman Tata Persuratan Departemen Keuangan dan aturan Ejaan yang Disempurnakan.

4.1.3. Menyampaikan surat masuk dan konsep surat keluar kepada Pimpinan. 4.1.4. Mendistribusikan surat masuk sesuai arahan Pimpinan 4.1.5. Meneruskan surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan untuk

diselesaikan pengirimannya.

4.2. Mengatur jadwal kegiatan Pimpinan 4.2.1. Menerima permintaan waktu pertemuan dan undangan; 4.2.2. Menyusun rencana jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan; 4.2.3. Menyampaikan rencana jadwal pertemuan dan rapat kepada Pimpinan; 4.2.4. Menyusun Jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan sesuai persetujuan

Pimpinan; 4.2.5. Menyampaikan persetujuan jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan kepada

pihak terkait; 4.2.6. Menyiapkan pejabat pendamping sesuai arahan Pimpinan; 4.2.7. Meminta kepada pejabat pendamping untuk menyiapkan bahan

pertemuan/rapat.

4.3. Menerima tamu Pimpinan 4.3.1. Menyiapkan ruangan untuk tamu yang sudah dijadwalkan 4.3.2. Menerima dan mengarahkan tamu ke ruang yang sudah ditetapkan 4.3.3. Menyampaikan kepada Pimpinan bahwa pertemuan sudah siap

dilaksanakan.

4.4. Menyiapkan keperluan rapat dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Menginformasikan jadwal rapat/pertemuan Pimpinan kepada Direktorat; 4.4.2. Meminta Direktorat untuk menyiapkan undangan dan bahan materi

rapat/pertemuan; 4.4.3. Menerima konsep undangan dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk

ditandatangani; 4.4.4. Menugaskan Caraka untuk mengirim undangan kepada pihak yang dituju; 4.4.5. Menugaskan staf pelaksana untuk menyiapkan ruang rapat beserta sarana

pendukungnya; 4.4.6. Menugaskan staf pelaksana untuk mempersiapkan konsumsi rapat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 396 -

4.5. Mengatur keperluan perjalanan dinas pimpinan. 4.5.1. Menghubungi bagian perjalanan dinas untuk menyiapkan tiket dan

dokumen perjalanan sesuai tujuan; 4.5.2. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus visa dan ijin ke sekretariat

negara bila melakukan perjalanan dinas luar negeri. 4.5.3. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus keberangkatan di bandara

udara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan 5.2. Surat masuk dan surat keluar 5.3. Jadwal Pimpinan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan 6.2. Telepon 6.3. Perangkat komputer 6.4. Printer 6.5. Mesin fotocopy 6.6. In focus 6.7. Faksimili

7. HASIL KERJA :

7.1. Terselenggaranya pertemuan/ rapat 7.2. Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan 7.3. Surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan 7.4. Terdistribusinya surat masuk sesuai arahan Pimpinan

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Menjaga kerahasiaan tugas 8.3. Mengatur jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat 9.2. Kerahasian tugas 9.3. Jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Pimpinan dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.3. Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.4. Sekretaris Pimpinan lainnya dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.5. Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perubahan jadwal yang mendadak, banyaknya pertemuan yang harus dihadiri dan diselenggarakan dengan waktu yang terbatas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

12. RISIKO JABATAN : Kelelahan

13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat / Golongan : III/a – III/c 13.2 Pendidikan formal : S1 13.3 Diklat/kursus : 13.4 Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

1. NAMA JABATAN : Sekretaris Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menyampaikan dan menerima surat masuk dan surat keluar ke pimpinan. 4.1.1. Menerima dan memilah surat masuk ke Pimpinan. 4.1.2. Menerima, memeriksa, meneliti dan mengoreksi konsep surat keluar

sesuai dengan pedoman Tata Persuratan Departemen Keuangan dan aturan Ejaan yang Disempurnakan.

4.1.3. Menyampaikan surat masuk dan konsep surat keluar kepada Pimpinan. 4.1.4. Mendistribusikan surat masuk sesuai arahan Pimpinan 4.1.5. Meneruskan surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan untuk

diselesaikan pengirimannya.

4.2. Mengatur jadwal kegiatan Pimpinan 4.2.1. Menerima permintaan waktu pertemuan dan undangan; 4.2.2. Menyusun rencana jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan; 4.2.3. Menyampaikan rencana jadwal pertemuan dan rapat kepada Pimpinan; 4.2.4. Menyusun Jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan sesuai persetujuan

Pimpinan; 4.2.5. Menyampaikan persetujuan jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan kepada

pihak terkait; 4.2.6. Menyiapkan pejabat pendamping sesuai arahan Pimpinan; 4.2.7. Meminta kepada pejabat pendamping untuk menyiapkan bahan

pertemuan/rapat.

4.3. Menerima tamu Pimpinan 4.3.1. Menyiapkan ruangan untuk tamu yang sudah dijadwalkan; 4.3.2. Menerima dan mengarahkan tamu ke ruang yang sudah ditetapkan; 4.3.3. Menyampaikan kepada Pimpinan bahwa pertemuan sudah siap

dilaksanakan.

4.4. Menyiapkan keperluan rapat dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Menginformasikan jadwal rapat/pertemuan Pimpinan kepada Direktorat; 4.4.2. Meminta Direktorat untuk menyiapkan undangan dan bahan materi

rapat/pertemuan; 4.4.3. Menerima konsep undangan dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk

ditandatangani; 4.4.4. Menugaskan Caraka untuk mengirim undangan kepada pihak yang dituju; 4.4.5. Menugaskan staf pelaksana untuk menyiapkan ruang rapat beserta sarana

pendukungnya; 4.4.6. Menugaskan staf pelaksana untuk mempersiapkan konsumsi rapat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

4.5. Mengatur keperluan perjalanan dinas pimpinan. 4.5.1. Menghubungi bagian perjalanan dinas untuk menyiapkan tiket dan

dokumen perjalanan sesuai tujuan 4.5.2. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus visa dan ijin ke sekretariat

negara bila melakukan perjalanan dinas luar negeri 4.5.3. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus keberangkatan di bandar

udara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan 5.2. Surat masuk dan surat keluar 5.3. Jadwal Pimpinan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

6.2. Telepon 6.3. Perangkat komputer 6.4. Printer 6.5. Mesin fotocopy 6.6. In focus 6.7. Faksimili

7. HASIL KERJA :

7.1. Terselenggaranya pertemuan/ rapat 7.2. Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan 7.3. Surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan 7.4. Terdistribusinya surat masuk sesuai arahan Pimpinan

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Menjaga kerahasian tugas 8.3. Mengatur jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat 9.2. Kerahasian tugas 9.3. Jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Pimpinan dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.3. Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.4. Sekretaris Pimpinan lainnya dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.5. Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 400 -

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN ; Perubahan jadwal yang mendadak, banyaknya pertemuan yang harus dihadiri dan diselenggarakan dengan waktu yang terbatas.

12. RISIKO JABATAN : Kelelahan 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat / Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan formal : D 3 13.3. Diklat/kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 401 -

1. NAMA JABATAN : Sekretaris Tk. III 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menyampaikan dan menerima surat masuk dan surat keluar ke pimpinan. 4.1.1. Menerima dan memilah surat masuk ke Pimpinan. 4.1.2. Menerima, memeriksa, meneliti dan mengoreksi konsep surat keluar

sesuai dengan pedoman Tata Persuratan Departemen Keuangan dan aturan Ejaan yang Disempurnakan.

4.1.3. Menyampaikan surat masuk dan konsep surat keluar kepada Pimpinan. 4.1.4. Mendistribusikan surat masuk sesuai arahan Pimpinan 4.1.5. Meneruskan surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan untuk

diselesaikan pengirimannya.

4.2. Mengatur jadwal kegiatan Pimpinan 4.2.1. Menerima permintaan waktu pertemuan dan undangan; 4.2.2. Menyusun rencana jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan; 4.2.3. Menyampaikan rencana jadwal pertemuan dan rapat kepada Pimpinan; 4.2.4. Menyusun Jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan sesuai persetujuan

Pimpinan; 4.2.5. Menyampaikan persetujuan jadwal pertemuan dan rapat Pimpinan kepada

pihak terkait; 4.2.6. Menyiapkan pejabat pendamping sesuai arahan Pimpinan; 4.2.7. Meminta kepada pejabat pendamping untuk menyiapkan bahan

pertemuan/rapat.

4.3. Menerima tamu Pimpinan 4.3.1. Menyiapkan ruangan untuk tamu yang sudah dijadwalkan; 4.3.2. Menerima dan mengarahkan tamu ke ruang yang sudah ditetapkan; 4.3.3. Menyampaikan kepada Pimpinan bahwa pertemuan sudah siap

dilaksanakan.

4.4. Menyiapkan keperluan rapat dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Menginformasikan jadwal rapat/pertemuan Pimpinan kepada Direktorat; 4.4.2. Meminta Direktorat untuk menyiapkan undangan dan bahan materi

rapat/pertemuan; 4.4.3. Menerima konsep undangan dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk

ditandatangani; 4.4.4. Menugaskan Caraka untuk mengirim undangan kepada pihak yang dituju; 4.4.5. Menugaskan staf pelaksana untuk menyiapkan ruang rapat beserta sarana

pendukungnya; 4.4.6. Menugaskan staf pelaksana untuk mempersiapkan konsumsi rapat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

4.5. Mengatur keperluan perjalanan dinas pimpinan. 4.5.1. Menghubungi bagian perjalanan dinas untuk menyiapkan tiket dan

dokumen perjalanan sesuai tujuan 4.5.2. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus visa dan ijin ke sekretariat

negara bila melakukan perjalanan dinas luar negeri 4.5.3. Menghubungi bagian protokol untuk mengurus keberangkatan di bandar

udara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan 5.2. Surat masuk dan surat keluar 5.3. Jadwal Pimpinan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

6.2. Telepon 6.3. Perangkat komputer 6.4. Printer 6.5. Mesin fotocopy 6.6. In focus 6.7. Faksimili

7. HASIL KERJA :

7.1. Terselenggaranya pertemuan/ rapat 7.2. Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan 7.3. Surat keluar yang sudah ditetapkan Pimpinan 7.4. Terdistribusinya surat masuk sesuai arahan Pimpinan

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag 8.2. Menjaga kerahasian tugas 8.3. Mengatur jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat 9.2. Kerahasian tugas 9.3. Jadwal pertemuan/rapat Pimpinan

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Pimpinan dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.3. Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.4. Sekretaris Pimpinan lainnya dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.5. Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN ;

Perubahan jadwal yang mendadak, banyaknya pertemuan yang harus dihadiri dan diselenggarakan dengan waktu yang terbatas.

12. RISIKO JABATAN : Kelelahan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat / Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan formal : D 3 13.3. Diklat/kursus : Kesekretarisan 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 404 -

1. NAMA JABATAN : Caraka Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Mengambil surat atau dokumen di loket penerimaan surat dan kotak surat di kantor pos 4.1.1. Membuka kotak surat dan mengambil surat/dokumen dari kotak pos di

kantor pos; 4.1.2. Membuka amplop surat masuk kecuali yang bertuliskan rahasia atau

ditujukan untuk pribadi; 4.1.3. Menyerahkan surat/dokumen tersebut kepada penatausaha surat.

4.2. Melakukan pengiriman surat/dokumen sesuai alamat/unit kerja tujuan 4.2.1. Meneliti alamat tujuan surat keluar dan surat masuk; 4.3.1. Menyampaikan surat/dokumen sesuai dengan alamat; 4.4.1. Menerima tanda terima surat/dokumen serta menyampaikan kepada Kepala

Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan; 5.2. Surat masuk dan surat keluar.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.3. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Buku Agenda 6.5. Buku ekspedisi 6.6. Telephone 6.7. Perangkat komputer 6.8. Mesin fotocopy 6.9. Faksimili 6.10. Kendaraan roda dua 6.11. Alamat instansi/ unit kerja yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal

Anggaran

7. HASIL KERJA : Surat masuk dan surat keluar sampai ke tujuan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha 8.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 405 -

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata

Usaha 9.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2. Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.3. Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Resiko surat hilang dan kecelakaan membutuhkan kehati - hatian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat / Golongan : I/c 13.2. Pendidikan formal : SMP 13.3. Diklat/kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Mengerti administrasi persuratan; Mengerti pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 406 -

1. NAMA JABATAN : Caraka Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu mengambil surat atau dokumen di loket penerimaan surat dan kotak surat di kantor pos 4.1.1. Membuka kotak surat dan mengambil surat/dokumen dari kotak pos di

kantor pos; 4.1.2. Membuka amplop surat masuk kecuali yang bertuliskan rahasia atau

ditujukan untuk pribadi; 4.1.3. Menyerahkan surat/dokumen tersebut kepada penatausaha surat.

4.2. Membantu melakukan pengiriman surat/dokumen sesuai alamat/unit kerja tujuan 4.2.1. Meneliti alamat tujuan surat keluar dan surat masuk; 4.2.2. Menyampaikan surat/dokumen sesuai dengan alamat; 4.2.3. Menerima tanda terima surat/dokumen serta menyampaikan kepada Kepala

Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan; 5.2. Surat masuk dan surat keluar.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan 6.3. Pedoman Tata Persuratan Dinas 6.4. Buku Agenda 6.5. Buku ekspedisi 6.6. Telephone 6.7. Perangkat komputer 6.8. Mesin fotocopy 6.9. Faksimili 6.10. Kendaraan roda dua 6.11. Alamat instansi/ unit kerja yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal

Anggaran

7. HASIL KERJA : Surat masuk dan surat keluar sampai ke tujuan

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha 8.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 407 -

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha

9.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2. Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.3. Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Resiko surat hilang dan kecelakaan membutuhkan kehati - hatian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan

13. SYARAT JABATAN : 13.1 Pangkat / Golongan : I/b 13.2 Pendidikan formal : SD 13.3 Diklat/kursus : 13.4 Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Mengerti administrasi persuratan; Mengerti pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 408 -

1. NAMA JABATAN : Caraka Tk. III

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya penatausahaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran secara tertib dan profesional.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu mengambil surat atau dokumen di loket penerimaan surat dan kotak surat di kantor pos 4.1.1. Membuka kotak surat dan mengambil surat/dokumen dari kotak pos di

kantor pos; 4.1.2. Membuka amplop surat masuk kecuali yang bertuliskan rahasia atau

ditujukan untuk pribadi; 4.1.3. Menyerahkan surat/dokumen tersebut kepada penatausaha surat.

4.1. Membantu melakukan pengiriman surat/dokumen sesuai alamat/unit kerja tujuan 4.2.1. Meneliti alamat tujuan surat keluar dan surat masuk; 4.2.2. Menyampaikan surat/dokumen sesuai dengan alamat; 4.2.3. Menerima tanda terima surat/dokumen serta menyampaikan kepada Kepala

Subbagian.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Pimpinan; 5.2. Surat masuk dan surat keluar.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran 6.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan 6.3. Pedoman Tata Persuratan Dinas 6.4. Buku Agenda 6.5. Buku ekspedisi 6.6. Telephone 6.7. Perangkat komputer 6.8. Mesin fotocopy 6.9. Faksimili 6.10. Kendaraan roda dua 6.11. Alamat instansi/ unit kerja yang menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal

Anggaran

7. HASIL KERJA : Surat masuk dan surat keluar sampai ke tujuan

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata Usaha 8.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 409 -

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Ketepatan dan keakuratan usul, saran dan pendapat kepada Kasubbag Tata

Usaha 9.2. Mengirim surat masuk dan surat keluar

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1 Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2 Para Penatausaha dalam hal menatausahakan surat masuk dan surat keluar

pimpinan; 10.3 Instansi lain terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Resiko surat hilang dan kecelakaan membutuhkan kehati - hatian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat / Golongan : I/a 13.2. Pendidikan formal : SD 13.3. Diklat/kursus : 13.4. Syarat lainnya :

− Menguasai bidang tugasnya − Standar Kompetensi :

Mengerti administrasi persuratan; Mengerti pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 410 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Rumah Tangga 2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan

dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN,

pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Memproses pembayaran gaji induk pegawai dalam rangka memenuhi hak-hak pegawai. 4.1.1. Menugaskan Pelaksana untuk membuat daftar gaji berdasarkan

kelengkapan data pendukung kepegawaian setiap bulannya; 4.1.2. Meneliti dan menetapkan daftar gaji dan menyerahkan kembali daftar

gaji kepada Pelaksana untuk ditindaklanjuti. 4.2. Memproses pembayaran TKPKN dalam rangka memenuhi hak-hak

pegawai. 4.2.1. Menugaskan Pelaksana menyiapkan daftar TKPKN berdasarkan

kelengkapan data pendukung kepegawaian setiap bulannya; 4.2.2. Meneliti dan menetapkan daftar TKPKN serta menyerahkan kembali

daftar TKPKN kepada Pelaksana; 4.2.3. Menugaskan Pelaksana untuk membayarkan TKPKN kepada para

pegawai di lingkungan Sekretariat Ditjen Anggaran.

4.3. Memproses pembayaran belanja pegawai lainnya dalam rangka memenuhi hak-hak pegawai lainnya. 4.3.1. Meneliti sesuai dengan peraturan dibidang pengeluaran negara

berkaitan dengan penyelesaian belanja pegawai lainnya; 4.3.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyelesaikan pembayaran belanja

pegawai lainnya sesuai kelengkapan data pendukung kepegawaian yang ada;

4.3.3. Meneliti dan menetapkan daftar belanja pegawai lainnya.

4.4. Melaksanakan administrasi KP4 dalam rangka menunjang kelengkapan data administrasi kepegawaian. 4.4.1. Meneliti berkas KP4 dari pegawai Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengadminitrasikan KP4 para pegawai di

Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Mengawasi pelaksanaan tugas.

4.5. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan dinas. 4.5.1. Meneliti dan menetapkan untuk menyetujui atau tidak permintaan service

kendaraan dinas dari Unit di lingkungan Ditjen Anggaran; 4.5.2. Menugaskan Pelaksana membuat Surat Perintah Kerja service

kendaraan dinas; 4.5.3. Meneliti dan menetapkan Surat Perintah Kerja service kendaraan dinas;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 411 -

4.5.4. Menerima laporan tagihan beserta kendaraan yang telah di service; 4.5.5. Membuat prosedur dan jadwal perwatan kendaraan dinas; 4.5.6. Menugaskan Pelaksana merawat kendaraan dinas secara berkala; 4.5.7. Menugaskan Pelaksana membuat draft pembagian uang BBM; 4.5.8. Memeriksa dan menandatangani draft pembagian uang BBM.

4.6. Melaksanakan perpajangan STNK dalam rangka mewujudkan pemenuhan kewajiban perpajakan. 4.6.1. Menugaskan Pelaksana untuk mendata kendaraan dinas yang akan

berakhir masa perpajakannya; 4.6.2. Meneliti data-data kelengkapan administrasi kendaraan dinas dan

menugaskan Pelaksana membayar kewajiban perpajakan kendaraan dinas di SAMSAT;

4.6.3. Melaporkan pembayaran kewajiban perpajakan kendaraan dinas kepada Kepala Bagian Umum.

4.7. Melaksanakan administrasi pengadaan kendaraan dinas dalam rangka

mencapai tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas. 4.7.1. Menugaskan Pelaksana mendata kendaraan dinas sesuai keadaan

terkini; 4.7.2. Menugaskan Pelaksana membuat draft Nota Dinas tentang rencana

pengadaan kendaraan dinas berdasarkan kebutuhan; 4.7.3. Memeriksa dan menandatangani Nota Dinas tentang rencana

pengadaan kendaraan dinas; 4.7.4. Menugaskan Pelaksana membuat spesifikasi kendaraan dinas

berdasarkan Nota Dinas usulan pengadaan kendaran dinas dari Unit peminta dan peraturan mengenai kendaraan dinas;

4.7.5. Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan menguji kendaraan dinas dari pihak ke-III (rekanan);

4.7.6. Memaraf draft Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas kepada Unit peminta.

4.8. Melaksanakan administrasi peminjaman kendaraan dinas guna

mendukung pelaksanaan tugas para pegawai. 4.8.1. Meneliti surat peminjaman kendaraan dinas dari Unit di lingkungan Ditjen

Anggaran; 4.8.2. Menyetujui atau tidak peminjaman kendaraan dinas tersebut

berdasarkan urgensinya serta ketersediaan kendaraan; 4.8.3. Menugaskan Pelaksanan untuk menyiapkan kendaraan dinas tersebut.

4.9. Melaksanakan penyelesaian draft Surat Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dinas luar 4.9.1. Memeriksa Nota Dinas permintaan Surat Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) dari Unit pengusul; 4.9.2. Menugaskan Pelaksana membuat draft Surat Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi draft Surat Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas; 4.9.4. Menyerahkannya kepada Unit pengusul.

4.10. Melaksanakan pelayanan antar jemput pegawai dalam rangka menunjang

mobilitas pegawai. 4.10.1. Meneliti dan menetapkan surat permintaan mengikuti antar jemput

pegawai dari Subbagian Tata Usaha Unit Eselon II di lingkungan Ditjen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 412 -

Anggaran; 4.10.2. Menugaskan Pelaksana mendata pegawai yang ingin mengikuti antar

jemput pegawai; 4.10.3. Menugaskan Pelaksana untuk mendata kendaraan dinas yang ada

disesuaikan dengan permohonan anatr jemput; 4.10.4. Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan antar jemput pegawai.

4.11. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pimpinan. 4.11.1. Meneliti dan memutuskan pelayanan keprotokolan yang seusai

berdasarkan permintaan pelayanan keprotokolan; 4.11.2. Membuat rencana pelaksanaan pelayanan keprotokolan berdasarkan

pedoman/ petunjuk yang ada; 4.11.3. Menugaskan Pelaksana melaksanakan pelayanan keprotokolan pada

tanggal pelaksanaan; 4.11.4. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pelayanan

keprotokolan tersebut.

4.12. Melaksanakan pelayanan urusan dalam guna menunjang kelancaran penyelesaian pekerjaan dan kenyamanan bekerja. 4.12.1. Menyusun rencana kerja dibidang kebersihan lingkungan berdasarkan

permintaan/ laporan tentang kebersihan lingkungan; 4.12.2. Berkoordinasi dengan pihak terkait (petugas cleaning service) dibidang

kebersihan lingkungan; 4.12.3. Meneliti dan mengambil keputusan yang sesuai dalam pelayanan

keamanan; 4.12.4. Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan tugas berdasarkan

rencana kerja pelayanan keamanan; 4.12.5. Mengawasi pelaksanaan pelayanan keamanan; 4.12.6. Meneliti dan mengambil keputusan yang sesuai dalam pelayanan

ketertiban; 4.12.7. Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan tugas berdasarkan

rencana penyelesaian tugas pelayanan ketertiban; 4.12.8. Mengawasi pelaksanaan pelayanan ketertiban.

4.13. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat dan sarana pendukungnya 4.13.1. Meneliti surat permintaan ruang rapat dari Unit peminjam; 4.13.2. Menyetujui atau tidak permintaan tersebut berdasarkan urgensinya dan

ketersediaan ruangan; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan ruangan tersebut.

4.14. Melaksanakan pengadaan konsumsi rapat dan jamuan pimpinan

4.14.1. Meneliti surat permintaan konsumsi dari Unit pemohon; 4.14.2. Menyetujui atau tidak permintaan tersebut berdasarkan urgensinya dan

ketersediaan dana; 4.14.3. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsumsi tersebut.

4.15. Melaksanakan Pelayanan Kerumahtanggaan guna menunjang kelancaran

penyelesaian pekerjaan dan kenyamanan bekerja. 4.15.1. Menugaskan Pelaksana berkoordinasi dengan petugas Biro Umum

Sekretariat Jenderal Depkeu berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan;

4.15.2. Meneliti dan memutuskan tindakan yang diambil berdasarkan lembar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

pemeriksaan kerusakan di lapangan yang diserahkan oleh Pelaksana; 4.15.3. Menugaskan Pelaksana menghubungi serta memonitor perbaikan

instalasi listrik dan AC oleh teknisi listrik dan AC (Bagian Kamlatel Biro Umum);

4.15.4. Menugaskan Pelaksana menghubungi serta memonitor perbaikan instalasi air oleh teknisi air (Bagian Rumah Tangga Biro Umum);

4.15.5. Memberi informasi kepada Kepala Bagian Umum tentang penyelesaian perbaikan-perbaikan yang ada;

4.15.6. Menugaskan Pelaksana membuat draft surat pemberitahuan lembur Unit kepada Biro Umum Sekjen Depkeu;

4.15.7. Memaraf surat pemberitahuan lembur pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;

4.15.8. Menugaskan Pelaksana untuk menindaklanjuti permintaan ruang rapat dari unit-unit di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.15.9. Menugaskan Pelaksana untuk menindaklanjuti permintaan konsumsi dari Unit di lingkungan Ditjen Anggaran;

4.15.10. Menugaskan Pelaksana mengambil bukti tagihan penggunaan jasa telekomunikasi ke PT. Telkom;

4.15.11. Meneliti besaran tagihan penggunaan jasa telekomunikasi tiap-tiap nomor telpon di lingkungan Ditjen Anggaran pada Buku Kontrol;

4.15.12. Menugaskan Pelaksana untuk membuat laporan pemeriksaan lapangan berdasarkan kondisi kerusakan prasarana gedung di lapangan;

4.15.13. Menetapkan keputusan berdasarkan laporan pemeriksaan di lapangan; 4.15.14. Membuat rencana penyelesaian tugas berkaitan dengan perbaikan

prasarana gedung; 4.15.15. Menghubungi pihak terkait (Biro Umum Sekjen Depkeu) dengan

perbaikan prasarana gedung.

4.16. Melaksanakan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 4.16.1. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan

dalam kaitannya dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.16.2. Meneliti dan mengoreksi draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.16.3. Menugaskan Pelaksana untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung/ dengan uang persediaan;

4.16.4. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen pembayaran langsung/ dengan uang persediaan beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.17. Melaksanakan penyelesaian tagihan atas penggantian uang persediaan

(SPP-GU). 4.17.1. Menginventarisir rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.17.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengalokasikan Uang Persediaan (UP)

sesuai rencana kebutuhan dan memerintahkan untuk membayar tagihan yang sudah ada serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penggantian UP;

4.17.3. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen penggantian UP beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.18. Menyusun konsep tangapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 414 -

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 4.18.1. Menugaskan Pelaksana pada Subbagian Rumah Tangga menyiapkan

bahan tindak lanjut LHP; 4.18.2. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada

Kepala Bagian Umum.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi dari Kepala Bagian Umum. 5.2. Data kelengkapan administrasi kepegawaian. 5.3. Surat keputusan kepegawaian dan lampiran-lampirannya. 5.4. Data potongan. 5.5. KP4 pegawai. 5.6. Surat permintaan service kendaraan dinas. 5.7. Surat Kuasa untuk perpanjangan STNK. 5.8. STNK asli dan BPKB asli kendaraan dinas. 5.9. Surat permintaan mengikuti antar jemput pegawai. 5.10. Nota Dinas permintaan pengadaaan kendaraan dinas. 5.11. Surat peminjaman kendaraan dinas. 5.12. Data kendaraan dinas. 5.13. Nota Dinas usulan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 5.14. Surat permintaan peminjaman ruang rapat. 5.15. Surat permintaan konsumsi. 5.16. Surat permintaan pelayanan urusan dalam, kerumahtanggaan dan

keprotokolan. 5.17. Tagihan penggunaan jasa telekomunikasi. 5.18. LHP dari aparat pengawasan fungsional/ pengawasan masyarakat. 5.19. Konsep surat/Nota Dinas. 5.20. Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP tahun lalu dan tahun berjalan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.7. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.9. DIPA DJA. 6.10. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.11. Kartu pengawasan dan BKU. 6.12. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.13. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.14. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.15. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.16. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Daftar Gaji Pegawai. 7.2. Daftar TKPKN. 7.3. Daftar Belanja Pegawai lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 415 -

7.4. Kendaraan Dinas yang prima. 7.5. Pemenuhan terhadap kewajiban perpajakan kendaraan dinas. 7.6. Penggunaan kendaraan dinas oleh Unit. 7.7. Penyerahan kendaraan dinas baru kepada Unit. 7.8. Draft Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 7.9. Pelayanan keprotokolan. 7.10. Pelayanan ruang rapat. 7.11. Pelayanan konsumsi. 7.12. Pelayanan urusan dalam. 7.13. Pelayanan kerumahtanggaan. 7.14. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, RKA-K/L dan LAKIP. 7.15. Konsep tanggapan LHP.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum. 8.2. Kebenaran konsep dan paraf surat, laporan dan nota dinas. 8.3. Memeriksa dan mengesahkan daftar gaji dan daftar TKPKN. 8.4. Memeriksa dan mengesahkan daftar belanja pegawai lainnya. 8.5. Menerima, memeriksa dan menguji kendaraan dinas baru. 8.6. Memeriksa dan memaraf draft Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalan Dinas. 8.7. Memeriksa draft pembagian uang bensin sesuai peruntukannya. 8.8. Memeriksa pembagian ruang rapat dan sarana pendukungnya. 8.9. Ketersediaan konsumsi rapat dan jamuan pimpinan.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat, laporan. 9.3. keabsahan daftar gaji dan TKPKN. 9.4. Keabsahan kelengkapan belanja pegawai lainnya. 9.5. Kesiapan kendaraan dinas untuk digunakan dan kesiapan serta kelayakan

kendaraan dinas baru. 9.6. Keabsahan data pada draft Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 9.7. Sampainya uang bensin kepada pemegang kendaraan dinas. 9.8. Tersedianya ruang rapat dan sarana pendukungnya. 9.9. Tersedianya konsumsi rapat dan jamuan pimpinan.

10. DIMENSI JABATAN :

10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 15 orang pelaksana. 10.2. Pengelolaan gaji 598 orang pegawai setiap bulannya. 10.3. Pengelolaan TKPKN 598 orang pegawai setiap bulannya. 10.4. Pengelolaan 7 (tujuh) unit kendaraan dinas pejabat Eselon I dan II di

lingkungan Ditjen Anggaran. 10.5. Pengelolaan 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda 6 (bus). 10.6. Pengelolaan 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas operasional roda 4 (micro bus). 10.7. Pengelolaan 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan dinas operasional roda 4

(minibus). 10.8. Pengelolaan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan dinas operasional roda 2. 10.9. Administrasi data perjalanan dinas 598 pegawai. 10.10. Pemenuhan kebutuhan pelayanan keprotokolan 1 pejabat Eselon I, 7 pejabat

Eselon II. 10.11. Pemenuhan kebutuhan pelayanan urusan dalam dan kerumahtanggaan 7 unit

Eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 416 -

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1 Kepala Bagian Umum dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2 Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Umum dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas. 11.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Rumah Tangga dalam hal pelaksanaan

tugas. 11.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

-. Tingkat disiplin dan kesadaran pegawai yang belum merata membutuhkan penanganan yang spesifik oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga terhadap masing-masing pegawai sesuai kepribadian mereka masing-masing.

-. Beragamnya tugas, terbatasnya sumber daya dan banyaknya pegawai yang dilayani membutuhkan ketegasan dan kemampuan mengatur sumber daya oleh Kasubbag Rumah Tangga.

-. Terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah SDM yang ada dan kompleknya peraturan serta kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan serta kerja keras.

13. RISIKO JABATAN : Kesalahan/ pelanggaran dalam ketentuan yang berakibat sanksi

yang sangat berat 14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata I 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Planning and Organizing (2); - Quality Focus (1); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2); - Team Leadership (2).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 417 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubbag Perlengkapan

Kasubbag Rumah Tangga

Kepala Bagian

Kasubbag Tata Usaha

Penelaah Bahan Telaahan Tk. I

Penelaah Bahan Telaahan Tk. II

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II

Pembuat Daftar Gaji Tk. I

Pembuat Daftar Gaji Tk. II

Pembuat Daftar Gaji Tk. III

Pengemudi Tk. I

Pengemudi Tk. II

Pengemudi Tk. III

Protokol Tk. I

Protokol Tk. II

Penata Usaha Tk. I

Penata Usaha Tk. II

Operator Peralatan Tk. I

Operator Peralatan Tk. II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 418 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan penelaahan mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.1 Mempelajari prosedur pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN; 4.1.2. Menelaah bahan yang digunakan dalam pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.3. Membahas mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan prosedur pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.2. Melakukan penelaahan mekanisme pengelolaan urusan dalam

4.2.1. Mempelajari mekanisme pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk pengelolaan urusan dalam; 4.2.3. Membahas mekanisme pengelolaan urusan dalam bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme pengelolaan urusan dalam.

4.3. Melakukan penelaahan mekanisme pengangkutan pegawai

4.3.1. Mempelajari; 4.3.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk pengangkutan pegawai; 4.3.3. Membahas mekanisme pengangkutan pegawai bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme pengangkutan pegawai.

4.4. Melakukan penelaahan mekanisme urusan perjalanan dinas

4.4.1. Mempelajari mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk urusan perjalanan dinas; 4.4.3. Membahas mekanisme urusan perjalanan dinas bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme perjalanan dinas.

4.5. Melakukan penelaahan mekanisme pelayanan keprotokolan

4.5.1. Mempelajari mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk pelayanan keprotokolan; 4.5.3. Membahas mekanisme pelayanan keprotokolan bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 419 -

4.6. Melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga 4.6.1. Mempelajari Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga; 4.6.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Subbagian Rumah Tangga; 4.6.3. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian

Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah Tangga;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN; 7.2. Rancangan konsep mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Rancangan konsep mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Rancangan konsep mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Rancangan konsep mekanisme pelayanan keprotokolan; 7.6. Rancangan konsep Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga;

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah

Tangga; 8.2. Memperoleh data yang dibutuhkan; 8.3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanan tugas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 420 -

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran data; 9.3. Terkoordinasinya dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

11.1 Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal pelaksanaan tugas; 11.2 Para pegawai di lingkungan Subbagian Rumah Tangga dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas;

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan Departemen Keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan/ mutasi data sehingga perlu pemutakhiran agar dapat digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

Ketidakakuratan data dan hasil telaahan dapat mengakibatkan kesalahan dalam membuat kebijakan.

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III b – III d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/Kursus : - Diklat Pengelolaan APBN - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Menguasai mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Menguasai mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Menguasai mekanisme pengangkutan pegawai; Menguasai mekanisme urusan perjalanan dinas;

Menguasai mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 421 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan penelaahan mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.1 Mempelajari prosedur pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN; 4.1.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.3. Membahas mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan prosedur pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN.

4.2. Membantu melakukan penelaahan mekanisme pengelolaan urusan dalam 4.2.1. Mempelajari prosedur pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk pengelolaan urusan dalam; 4.2.3. Membahas mekanisme pengelolaan urusan dalam bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan prosedur pengelolaan urusan dalam.

4.3. Membantu melakukan penelaahan mekanisme pengangkutan pegawai

4.3.1. Mempelajari prosedur pengangkutan pegawai; 4.3.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan

pegawai; 4.3.3. Membahas mekanisme pengangkutan pegawai bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme pengangkutan pegawai.

4.4. Membantu melakukan penelaahan mekanisme urusan perjalanan dinas

4.4.1. Mempelajari mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk memproses urusan perjalanan

dinas; 4.4.3. Membahas mekanisme urusan perjalanan dinas bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme perjalanan dinas.

4.5. Membantu melakukan penelaahan mekanisme pelayanan keprotokolan

4.5.1. Mempelajari mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Menelaah bahan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pelayanan

keprotokolan; 4.5.3. Membahas mekanisme pelayanan keprotokolan bersama Kepala

Subbagian Rumah Tangga;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 422 -

4.5.4. Menyusun konsep telaahan mekanisme pelayanan keprotokolan.

4.6. Membantu melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga 4.6.1. Mempelajari bahan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah

Tangga; 4.6.2. Menelaah bahan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah

Tangga; 4.6.3. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian

Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah Tangga;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Rancangan konsep mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

7.2. Rancangan konsep mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Rancangan konsep mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Rancangan konsep mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Rancangan konsep mekanisme pelayanan keprotokolan; 7.6. Rancangan konsep Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga;

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 423 -

Tangga; 8.2. Memperoleh data yang dibutuhkan; 8.3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran data; 9.3. Terkoordinasinya dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para pegawai di lingkungan Subbagian Rumah Tangga dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas;

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan Departemen Keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan/ mutasi data sehingga perlu pemutakhiran agar dapat digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

Ketidakakuratan data dan hasil telaahan dapat mengakibatkan kesalahan dalam membuat kebijakan.

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III a – III c 13.2. Pendidikan Formal : Strata I 13.3. Diklat/Kursus : - Diklat Pengelolaan APBN

- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Menguasai mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Menguasai mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Menguasai mekanisme pengangkutan pegawai; Menguasai mekanisme urusan perjalanan dinas;

Menguasai mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 424 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.1 Mempelajari mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN; 4.1.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk proses pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pengelolaan

urusan dalam 4.2.1. Mempelajari mekanisme pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pengelolaan urusan dalam; 4.2.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pengelolaan urusan dalam

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pengangkutan pegawai 4.3.1. Mempelajari mekanisme pengangkutan pegawai; 4.3.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pengangkutan pegawai; 4.3.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pengangkutan pegawai

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme urusan perjalanan dinas 4.4.1. Mempelajari mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk urusan perjalanan dinas; 4.4.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme urusan perjalanan dinas

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pelayanan keprotokolan

4.5.1. Mempelajari mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pelayanan keprotokolan; 4.5.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pelayanan keprotokolan

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data Rencana Kerja dan

Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga 4.6.1. Mempelajari Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga; 4.6.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 425 -

Anggaran Subbagian Rumah Tangga; 4.6.3. Mengolah/ mentabulasi data Rencana Kerja dan Anggaran pada

Subbagian Rumah Tangga bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Surat Perintah / Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah

Tangga. 5.2. Data kebijakan Perumus.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Hasil pengolahan data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

7.2. Hasil pengolahan data mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Hasil pengelohan data mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Hasil pengolahan data mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Hasil pengolahan data pelayanan keprotokolan; 7.6. Hasil pengolahan data Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah

Tangga;

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah

Tangga; 8.2. Meminta data kepada rekan kerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran data.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 426 -

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

petunjuk pelaksanaan tugas. 10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan

tugas. 10.3. Para perumus dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan Departemen Keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan/ mutasi data sehingga perlu pemutakhiran agar dapat digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II d – III b 13.2. Pendidikan : D 3 13.3. Diklat/Kursus : - Diklat Pengelolaan APBN - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Memahami mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Memahami mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Memahami mekanisme pengangkutan pegawai; Memahami mekanisme urusan perjalanan dinas; Memahami mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 427 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.2 Mempelajari mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan

TKPKN; 4.1.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pembuatan Daftar dan

pembayaran Gaji dan TKPKN bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme

pengelolaan urusan dalam 4.2.1. Mempelajari mekanisme pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pengelolaan urusan dalam; 4.2.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pengelolaan urusan dalam

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pengangkutan pegawai

4.3.1. Mempelajari mekanisme pengangkutan pegawai; 4.3.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pengangkutan pegawai; 4.3.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pengangkutan pegawai

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme urusan perjalanan dinas 4.4.1. Mempelajari mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk urusan perjalanan dinas; 4.4.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme urusan perjalanan dinas

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga;

4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data mekanisme pelayanan keprotokolan

4.5.1. Mempelajari mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk pelayanan keprotokolan; 4.5.3. Mengolah/ mentabulasi data mekanisme pelayanan keprotokolan

bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga; 4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data Rencana Kerja

dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 428 -

4.6.1. Mempelajari bahan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga;

4.6.2. Meneliti bahan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga;

4.6.3. Mengolah/ mentabulasi data Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga bersama Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Surat Perintah / Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5.2. Data kebijakan Perumus.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Hasil pengolahan data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

7.2. Hasil pengolahan data mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Hasil pengelohan data mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Hasil pengolahan data mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Hasil pengolahan data pelayanan keprotokolan; 7.6. Hasil pengolahan data Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah

Tangga;

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah

Tangga; 8.2. Meminta data kepada rekan kerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 429 -

9.2. Kebenaran data.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

petunjuk pelaksanaan tugas. 10.2. Para pegawai di lingkungan Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan

tugas. 10.3. Para perumus dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan Departemen Keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan/ mutasi data sehingga perlu pemutakhiran agar dapat digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II c – III a 13.2. Pendidikan : SMA / D 3 13.3. Diklat/Kursus : - Diklat pengelolaan APBN - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Memahami mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Memahami mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Memahami mekanisme pengangkutan pegawai; Memahami mekanisme urusan perjalanan dinas; Memahami mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 430 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengelolaan urusan dalam 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pengelolaan urusan dalam kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengangkutan pegawai 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengangkutan pegawai; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pengangkutan pegawai kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme urusan perjalanan dinas 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme urusan perjalanan dinas kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pelayanan keprotokolan 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pelayanan keprotokolan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 431 -

4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Surat Perintah / Disposisi dan pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5.2. Data kebijakan Perumus.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan/ data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN; 7.2. Bahan/ data mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Bahan/ data mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Bahan/ data mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Bahan/ data pelayanan keprotokolan; 7.6. Bahan/ data Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga;

8.2. Meminta data kepada rekan kerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran data yang disajikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, pengarahan dan

petunjuk pelaksanaan tugas. 10.2. Para pemroses bahan telaahan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Ketidakabsahan data mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan kebijakan.

12. RISIKO JABATAN :

Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II b – II d 13.2. Pendidikan : D 1 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Mengerti mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Mengerti mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Mengerti mekanisme pengangkutan pegawai; Mengerti mekanisme urusan perjalanan dinas; Mengerti mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 433 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan

TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :

4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam mekanisme pengelolaan urusan dalam 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengelolaan urusan dalam; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pengelolaan urusan dalam kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam mekanisme pengangkutan pegawai 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pengangkutan pegawai; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pengangkutan pegawai kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam mekanisme urusan perjalanan dinas 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme urusan perjalanan dinas; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme urusan perjalanan dinas kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam mekanisme pelayanan keprotokolan 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

mekanisme pelayanan keprotokolan; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan

mekanisme pelayanan keprotokolan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

Tangga 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;

4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data serta menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Surat Perintah / Disposisi dasn pengarahan dari Kepala Subbagian Rumah Tangga.

5.2. Data kebijakan Perumus.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-Undang tentang APBN. 6.2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1971 tentang Pembayaran Tunjangan

Khusus Pembinaan Keuangan Negara. 6.3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas. 6.7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Uang Lembur Pegawai. 6.9. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Makan Pegawai. 6.10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang Pemberian Uang Lembur

Pegawai. 6.11. DIPA DJA. 6.12. Petunjuk Operasional Kegiatan. 6.13. Kartu pengawasan dan BKU. 6.14. Pedoman dan peraturan di bidang keprotokolan. 6.15. Pedoman dan peraturan di bidang pelayanan urusan dalam. 6.16. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan. 6.17. Pedoman tentang Tata Persuratan Dinas. 6.18. Perkakas dan peralatan mekanik kendaraan. 6.19. Suku cadang kendaraan.

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan/ data mekanisme pembuatan dan pembayaran Gaji dan TKPKN; 7.2. Bahan/ data mekanisme pengelolaan urusan dalam; 7.3. Bahan/ data mekanisme pengangkutan pegawai; 7.4. Bahan/ data mekanisme urusan perjalanan dinas; 7.5. Bahan/ data pelayanan keprotokolan; 7.6. Bahan/ data Rencana Kerja dan Anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga;

8.2. Menyajikan data.

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran data yang disajikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 435 -

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas.

10.2. Para pemroses bahan talaahan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Ketidakabsahan data mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan kebijakan.

12. RISIKO JABATAN :

Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II a – II c 13.2. Pendidikan : D 1 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi

Mengerti mekanisme pembuatan Daftar dan pembayaran Gaji dan TKPKN;

Mengerti mekanisme pengelolaan urusan dalam rumah tangga;

Mengerti mekanisme pengangkutan pegawai; Mengerti mekanisme urusan perjalanan dinas; Mengerti mekanisme pelayanan keprotokolan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 436 -

1. NAMA JABATAN : Pembuat Daftar Gaji Tk. I

2. IKHTISAR JABATAN Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membuat Daftar Gaji Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.1.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Gaji. 4.1.2. Melakukan input data perubahan gaji pegawai berdasarkan dokumen

perubahan yang diterima. 4.1.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.1.4. Mencetak Daftar Gaji Pegawai. 4.1.5. Menyampaikan Daftar Gaji yang sudah dicetak ke Bagian Keuangan

untuk diproses lebih lanjut.

4.2. Membuat Daftar TKPKN Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.2.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar TKPKN. 4.2.2. Melakukan input data perubahan TKPKN berdasarkan dokumen

perubahan yang diterima. 4.2.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.2.4. Mencetak Daftar TKPKN Pegawai 4.2.5. Menyampaikan Daftar TKPKN yang sudah dicetak ke Bagian

Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

4.3. Membuat Daftar Belanja Pegawai Lainnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.3.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya. 4.3.2. Melakukan input data perubahan Belanja Pegawai lainnya

berdasarkan dokumen perubahan yang diterima. 4.3.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.3.4. Mencetak Belanja Pegawai Lainnya. 4.3.5. Menyampaikan Daftar Belanja Pegawai Lainnya sudah dicetak ke

Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Data kelengkapan administrasi kepegawaian 5.3. Surat Keputusan tentang perubahan Gaji Pegawai dan dokumen lainnya

(Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Akte kelahiran, Akte nikah, Surat cerai, dll).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

5.4. Data Potongan absen. 5.5. KP4 Pegawai

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

6.1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6.2. Peraturan Pemerintah tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. 6.3. Peraturan Presiden tentang Gaji. 6.4. Keputusan Presiden tentang TKPKN. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Komputer dan Printer. 6.7. Cap dinas

7. HASIL KERJA

7.1. Daftar Gaji Pegawai 7.2. Daftar TKPKN 7.3. Daftar Belanja Pegawai Lainnya 7.4. Surat Keterangan Penghasilan

8. WEWENANG

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

8.2. Mencetak Daftar Gaji Pegawai dan TKPKN pegawai 8.3. Membuat Surat Keterangan Penghasilan

9. TANGGUNG JAWAB

9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Keakuratan Daftar Gaji dan TKPKN 9. 3. Keakuratan Daftar Belanja Pegawai Lainnya

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10.2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas. 10.3. Para Kasubag tata Usaha dan Penghubung gaji di masing-masing unit eselon II

dalam hal Pelaksanaan tugas. 10.4. Bagian Keuangan 10.5. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11.1. Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan Departemen

Keuangan akan berakibat terhadap mutasi besar-besaran pembayaran gaji pegawai antar unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai karena proses mutasi gaji yang tidak tertata baik.

11.2. Ketelitian dan keakuratan sangat dibutuhkan dalam pembuatan Daftar Gaji dan TKPKN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 438 -

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam penghitungan bisa dituntut ganti rugi oleh pegawai yang merasa dirugikan.

13. SYARAT JABATAN

13..1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13..2. Pendidikan Formal : DIII 13..3. Diklat/Kursus : Diklat Pengelolaan APBN 13..4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi Menguasai prosedur pembuatan daftar gaji; Menguasai prosedur pembuatan Daftar TKPKN; Menguasai prosedur pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 439 -

1. NAMA JABATAN : Pembuat Daftar Gaji Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membantu membuat Daftar Gaji Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.1.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data

pegawai sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Gaji. 4.1.2. Melakukan input data perubahan gaji pegawai berdasarkan

dokumen perubahan yang diterima. 4.1.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.1.4. Mencetak Daftar Gaji Pegawai 4.1.5. Menyampaikan Daftar Gaji yang sudah dicetak ke Bagian Keuangan

untuk diproses lebih lanjut.

4.2. Membantu membuat Daftar TKPKN Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.2.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data

pegawai sebagai bahan dalam pembuatan Daftar TKPKN. 4.2.2. Melakukan input data perubahan TKPKN berdasarkan dokumen

perubahan yang diterima. 4.2.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.2.4. Mencetak Daftar TKPKN Pegawai 4.2.5. Menyampaikan Daftar TKPKN yang sudah dicetak ke Bagian

Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

4.3. Membantu membuat Daftar Belanja Pegawai Lainnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.3.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data

pegawai sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya.

4.3.2. Melakukan input data perubahan Belanja Pegawai lainnya berdasarkan dokumen perubahan yang diterima.

4.3.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.3.4. Mencetak Belanja Pegawai Lainnya. 4.3.5. Menyampaikan Daftar Belanja Pegawai Lainnya sudah dicetak ke

Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Data kelengkapan administrasi kepegawaian

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

5.3. Surat Keputusan tentang perubahan Gaji Pegawai dan dokumen lainnya (

Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Akte kelahiran, Akte nikah, Surat cerai, dll).

5.4. Data Potongan absen 5.5. KP4 Pegawai

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6.2. Peraturan Pemerintah tentang gaji Pegawai Negeri Sipil 6.3. Peraturan Presiden tentang Gaji 6.4. Keputusan Presiden tentang TKPKN 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Komputer dan Printer 6.7. Cap dinas

7. HASIL KERJA 7.1. Daftar Gaji Pegawai 7.2. Daftar TKPKN 7.3. Daftar Belanja Pegawai Lainnya 7.4. Surat Keterangan Penghasilan

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Mencetak Daftar Gaji Pegawai dan TKPKN pegawai 8.3. Membuat Surat Keterangan Penghasilan

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Keakuratan Daftar Gaji dan TKPKN 9. 3. Keakuratan Daftar Belanja Pegawai Lainnya

10. HUBUNGAN KERJA : 10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Para Kasubag tata Usaha dan Penghubung gaji di masing-masing unit

eselon II dalam hal Pelaksanaan tugas. 10. 4. Bagian Keuangan 10. 5. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan

Departemen Keuangan akan berakibat terhadap mutasi besar-besaran pembayaran gaji pegawai antar unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai karena proses mutasi gaji yang tidak tertata baik.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 441 -

11. 2. Ketelitian dan keakuratan sangat dibutuhkan dalam pembuatan Daftar Gaji

dan TKPKN.

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam penghitungan bisa dituntut ganti rugi oleh pegawai yang merasa dirugikan.

13. SYARAT JABATAN 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : D1 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Pengelolaan APBN 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi Menguasai prosedur pembuatan daftar gaji; Menguasai prosedur pembuatan Daftar TKPKN; Menguasai prosedur pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 442 -

1. NAMA JABATAN : Pembuat Daftar Gaji Tk. III 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membuat Daftar Gaji Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.1.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Gaji. 4.1.2. Melakukan input data perubahan gaji pegawai berdasarkan dokumen

perubahan yang diterima. 4.1.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.1.4. Mencetak Daftar Gaji Pegawai. 4.1.5. Menyampaikan Daftar Gaji yang sudah dicetak ke Bagian Keuangan

untuk diproses lebih lanjut.

4.2. Membuat Daftar TKPKN Pegawai sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.2.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar TKPKN. 4.2.2. Melakukan input data perubahan TKPKN berdasarkan dokumen

perubahan yang diterima. 4.2.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.2.4. Mencetak Daftar TKPKN Pegawai 4.2.5. Menyampaikan Daftar TKPKN yang sudah dicetak ke Bagian Keuangan

untuk diproses lebih lanjut.

4.3. Membuat Daftar Belanja Pegawai Lainnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 4.3.1. Menghimpun dan mengiventarisir semua dokumen dan data pegawai

sebagai bahan dalam pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya. 4.3.2. Melakukan input data perubahan Belanja Pegawai lainnya berdasarkan

dokumen perubahan yang diterima. 4.3.3. Melakukan koreksi terhadap data baru yang telah di input. 4.3.4. Mencetak Belanja Pegawai Lainnya. 4.3.5. Menyampaikan Daftar Belanja Pegawai Lainnya sudah dicetak ke

Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga. 5.2. Data kelengkapan administrasi kepegawaian. 5.3. Surat Keputusan tentang perubahan Gaji Pegawai dan dokumen lainnya

(Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Akte kelahiran, Akte nikah, Surat cerai, dll).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 443 -

5.4. Data Potongan absen. 5.5. KP4 Pegawai.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6.2. Peraturan Pemerintah tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. 6.3. Peraturan Presiden tentang Gaji. 6.4. Keputusan Presiden tentang TKPKN. 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.6. Komputer dan Printer. 6.7. Cap dinas.

7. HASIL KERJA 7.1. Daftar Gaji Pegawai 7.2. Daftar TKPKN 7.3. Daftar Belanja Pegawai Lainnya 7.4. Surat Keterangan Penghasilan

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Mencetak Daftar Gaji Pegawai dan TKPKN pegawai 8.3. Membuat Surat Keterangan Penghasilan

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Keakuratan Daftar Gaji dan TKPKN 9. 3. Keakuratan Daftar Belanja Pegawai Lainnya

10. HUBUNGAN KERJA 10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Para Kasubag tata Usaha dan Penghubung gaji di masing-masing unit

eselon II dalam hal Pelaksanaan tugas. 10. 4. Bagian Keuangan 10. 5. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Perubahan struktur organisasi yang sering terjadi di lingkungan

Departemen Keuangan akan berakibat terhadap mutasi besar-besaran pembayaran gaji pegawai antar unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai karena proses mutasi gaji yang tidak tertata baik.

11. 2. Ketelitian dan keakuratan sangat dibutuhkan dalam pembuatan Daftar Gaji dan TKPKN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 444 -

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam penghitungan bisa dituntut ganti rugi oleh pegawai yang merasa dirugikan.

13. SYARAT JABATAN

13..1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13..2. Pendidikan Formal : SMA 13..3. Diklat/Kursus : Diklat Pengelolaan APBN 13..4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi Menguasai prosedur pembuatan daftar gaji; Menguasai prosedur pembuatan Daftar TKPKN; Menguasai prosedur pembuatan Daftar Belanja Pegawai Lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 445 -

1. NAMA JABATAN : Pengemudi Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN 4.1. Mendata jumlah dan kebutuhan kendaraan dinas serta mengecek

kondisi kendaraan. 4.1.1. Mendata jumlah kendaraan dinas sesuai dengan jenis, pemakai,

dan unit pengguna kendaraan. 4.1.2. Mencatat semua surat masuk yang terkait dengan permintaan

peminjaman kendaraan, permintaan service dll. 4.1.3. Menyesuaikan jumlah kendaraan dengan permintaan peminjaman

dan mengecek kondisi kendaraan yang akan diservice. 4.1.4. Melaporkan data permintaan kendaraan maupun service kepada

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

4.2. Menyiapkan tenaga pengemudi dan mengecek kondisi kendaraan yang akan dipinjamkan beserta administrasinya. 4.2.1. Menerima disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk

petunjuk peminjaman kendaraan. 4.2.2. Menyiapkan formulir peminjaman kendaraan untuk di isi peminjam. 4.2.3. Menyiapkan kendaraan dan mengecek kondisi mesin dan bahan

bakarnya.. 4.2.4. Menunjuk tenaga pengemudi yang akan melaksanakan tugas

tersebut. 4.2.5. Menyerahkan kepada unit peminjam dan menerima kembali setelah

selesai peminjaman. 4.2.6. Mengecek kondisi kendaraan setelah selesai dipinjam.

4.3. Menjaga kebersihan, merawat dan mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan. 4.3.1. Mengecek kondisi kendaraan, kelengkapan kendaraan, surat-surat

dan kebersihan kendaraan. 4.3.2. Melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Kepala Sub Bagian

Rumah Tangga. 4.3.3. Membawa kendaraan yang kondisinya rusak/tidak layak jalan ke

bengkel yang telah ditentukan. 4.3.4. Mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan yang masa

berlakunya telah habis. 4.3.5. Membersihkan kendaraan dinas yang kotor agar kondisinya layak

pakai.

4.4. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas antar jemput pegawai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 446 -

4.3.1. Mendata jumlah pegawai yang berminat untuk ikut antar jemput

pegawai. 4.3.2. Mendata jumlah kendaraan yang akan digunakan untuk antar

jemput pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat. 4.3.3. Menyiapkan dan mengkoordinir tenaga pengemudi yang akan

melaksanakan tugas antar jemput pegawai. 4.3.4. Melaksanakan tugas antar jemput pegawai sesuai daerah tujuan

masing-masing.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Surat permintaan peminjaman kendaraan dinas. 5.3. Surat permintaan service kendaraan 5.4. Surat Kuasa untuk perpanjangan STNK 5.5. Surat permintaan pengadaan antar jemput pegawai. 5.6. Surat pengantar untuk service kendaraan dibengkel resmi. 5.7. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan 5.8. Data kelengkapan administrasi/Surat-surat kendaraan (BPKB)

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Kendaraan dinas; 6.2. Surat-surat kelengkapan kendaraan/STNK 6.3. Suku cadang kendaraan 6.4. Tool Kit kendaraan; 6.5. Surat Izin Mengemudi (SIM)

7. HASIL KERJA. 7.1. Terlaksananya tugas menyediakan transportasi bagi para pegawai

sehingga memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 7.2. Kondisi mesin kendaraan yang prima 7.3. Kendaraan dinas yang bersih dan siap pakai 7.4. Terlaksananya transportasi antar jemput pegawai;

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Menyiapkan kendaraan untuk keperluan dinas 8.3. Mengusulkan perbaikan kendaraan dinas 8.4. Memelihara dan menjaga kendaraan dinas 8.5. Mengemudikan kendaraan dinas 8.6. Mengkoordinir tugas-tugas pengemudi

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai. 9. 3. Perbaikan kendaraan dinas. 9. 4. Pemeliharaan kendaraan dinas. 9. 5. Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengemudikan kendaraan

dinas. 9. 6. Terkoordinirnya tugas-tugas pengemudi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 447 -

10. HUBUNGAN KERJA :

10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Para Kasubag Tata Usaha di masing-masing unit eselon II dalam hal

Pelaksanaan tugas. 10. 4. Bengkel resmi kendaraan

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Jumlah kendaraan yang cukup banyak dengan jenis yang berbeda-beda

memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat menjaga dan memelihara kendaraan dinas tersebut.

11. 2. Pengecekan kendaraan dinas harus benar dan teliti agar tidak menyebab terjadinya kecelakaan.

11. 3. Kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam mengendaraai kendaraan dinas tersebut agar tidak terjadi kecelakaan.

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan apabila tidak hati-hati 13. SYARAT JABATAN

13..1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13..2. Pendidikan Formal : SMA 13..3. Diklat/Kursus : Kursus montir 13..4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 448 -

1. NAMA JABATAN : Pengemudi Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Mendata jumlah dan kebutuhan kendaraan dinas serta mengecek kondisi kendaraan. 4.1.1. Mendata jumlah kendaraan dinas sesuai dengan jenis, pemakai,

dan unit pengguna kendaraan. 4.1.2. Mencatat semua surat masuk yang terkait dengan permintaan

peminjaman kendaraan, permintaan service dll. 4.1.3. Menyesuaikan jumlah kendaraan dengan permintaan peminjaman

dan mengecek kondisi kendaraan yang akan diservice. 4.1.4. Melaporkan data permintaan kendaraan maupun service kepada

Kepala Sub Bagian Rumagh Tangga.

4.2. Menyiapkan tenaga pengemudi dan mengecek kondisi kendaraan yang akan dipinjamkan beserta administrasinya. 4..2.1. Menerima disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk

petunjuk peminjaman kendaraan. 4..2.2. Menyiapkan formulir peminjaman kendaraan untuk di isi peminjam. 4..2.3. Menyiapkan kendaraan dan mengecek kondisi mesin dan bahan

bakarnya.. 4..2.4. Menunjuk tenaga pengemudi yang akan melaksanakan tugas

tersebut. 4..2.5. Menyerahkan kepada unit peminjam dan menerima kembali setelah

selesai peminjaman. 4..2.6. Mengecek kondisi kendaraan setelah selesai dipinjam.

4.3. Menjaga kebersihan, merawat dan mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan. 4.3.1. Mengecek kondisi kendaraan, kelengkapan kendaraan, surat-surat

dan kebersihan kendaraan. 4.3.2. Melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Kepala Sub Bagian

Rumah Tangga. 4.3.3. Membawa kendaraan yang kondisinya rusak/tidak layak jalan ke

bengkel yang telah ditentukan. 4.3.4. Mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan yang masa

berlakunya telah habis. 4.3.5. Membersihkan kendaraan dinas yang kotor agar kondisinya layak

pakai.

4.4. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas antar jemput pegawai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 449 -

4.4.1. Mendata jumlah pegawai yang berminat untuk ikut antar jemput

pegawai. 4.4.2. Mendata jumlah kendaraan yang akan digunakan untuk antar

jemput pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat. 4.4.3. Menyiapkan dan mengkoordinir tenaga pengemudi yang akan

melaksanakan tugas antar jemput pegawai. 4.4.4. Melaksanakan tugas antar jemput pegawai sesuai daerah tujuan

masing-masing.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

5.1. Disposisi dai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Surat permintaan peminjaman kendaraan dinas. 5.3. Surat permintaan service kendaraan 5.4. Surat Kuasa untuk perpanjangan STNK 5.5. Surat permintaan pengadaan antar jemput pegawai. 5.6. Surat pengantar untuk service kendaraan dibengkel resmi. 5.7. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan 5.8. Data kelengkapan administrasi/Surat-surat kendaraan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Kendaraan dinas; 6.2. Surat-surat kelengkapan kendaraan/STNK 6.3. Suku cadang kendaraan 6.4. Tool Kit kendaraan; 6.5. Surat Izin Mengemudi (SIM)

7. HASIL KERJA 7.1. Terlaksananya tugas menyediakan transportasi bagi para pegawai

sehingga memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 7.2. Kondisi mesin kendaraan yang prima 7.3. Kendaraan dinas yang bersih dan siap pakai 7.4. Terlaksananya transportasi antar jemput pegawai;

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Menyiapkan kendaraan untuk keperluan dinas 8.3. Mengusulkan perbaikan kendaraan dinas 8.4. Memelihara dan menjaga kendaraan dinas 8.5. Mengemudikan kendaraan dinas

9. TANGGUNG JAWAB

9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai. 9. 3. Perbaikan kendaraan dinas. 9. 4. Pemeliharaan kendaraan dinas. 9. 5. Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengemudikan kendaraan

dinas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 450 -

10. HUBUNGAN KERJA :

10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Para Kasubag Tata Usaha di masing-masing unit eselon II dalam hal

Pelaksanaan tugas. 10. 4. Bengkel resmi kendaraan

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Jumlah kendaraan yang cukup banyak dengan jenis yang berbeda-beda

memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat menjaga dan memelihara kendaraan dinas tersebut.

11. 2. Pengecekan kendaraan dinas harus benar dan teliti agar tidak menyebab terjadinya kecelakaan.

11. 3. Kehatia-hatian sangat dibutuhkan dalam mengendaraai kendaraan dinas tersebut agar tidak terjadi kecelakaan.

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan apabila tidak hati-hati 13. SYARAT JABATAN

13. 1. Pangkat/Golongan : II/a – II/c 13. 2. Pendidikan Formal : SMA 13. 3. Diklat/Kursus : Kursus montir 13. 4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 451 -

1. NAMA JABATAN : Pengemudi Tk. III 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Mendata jumlah dan kebutuhan kendaraan dinas serta mengecek kondisi kendaraan. 4.1.1 Mendata jumlah kendaraan dinas sesuai dengan jenis, pemakai, dan

unit pengguna kendaraan. 4.1.2 Mencatat semua surat masuk yang terkait dengan permintaan

peminjaman kendaraan, permintaan service dll. 4.1.3 Menyesuaikan jumlah kendaraan dengan permintaan peminjaman

dan mengecek kondisi kendaraan yang akan diservice. 4.1.4 Melaporkan data permintaan kendaraan maupun service kepada

Kepala Sub Bagian Rumagh Tangga.

4.2. Menyiapkan tenaga pengemudi dan mengecek kondisi kendaraan yang akan dipinjamkan beserta administrasinya. 4.2.1. Menerima disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk

petunjuk peminjaman kendaraan. 4.2.2. Menyiapkan formulir peminjaman kendaraan untuk di isi peminjam. 4.2.3. Menyiapkan kendaraan dan mengecek kondisi mesin dan bahan

bakarnya.. 4.2.4. Menunjuk tenaga pengemudi yang akan melaksanakan tugas

tersebut. 4.2.5. Menyerahkan kepada unit peminjam dan menerima kembali setelah

selesai peminjaman. 4.2.6. Mengecek kondisi kendaraan setelah selesai dipinjam.

4.3. Menjaga kebersihan, merawat dan mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan. 4.3.1. Mengecek kondisi kendaraan, kelengkapan kendaraan, surat-surat

dan kebersihan kendaraan. 4.3.2. Melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Kepala Sub Bagian

Rumah Tangga. 4.3.3. Membawa kendaraan yang kondisinya rusak/tidak layak jalan ke

bengkel yang telah ditentukan. 4.3.4. Mengurus perpanjangan surat-surat kendaraan yang masa

berlakunya telah habis. 4.3.5. Membersihkan kendaraan dinas yang kotor agar kondisinya layak

pakai.

4.4. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas antar jemput pegawai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 452 -

4.4.1. Mendata jumlah pegawai yang berminat untuk ikut antar jemput

pegawai. 4.4.2. Mendata jumlah kendaraan yang akan digunakan untuk antar

jemput pegawai disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat. 4.4.3. Menyiapkan dan mengkoordinir tenaga pengemudi yang akan

melaksanakan tugas antar jemput pegawai. 4.4.4. Melaksanakan tugas antar jemput pegawai sesuai daerah tujuan

masing-masing.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

5.1. Disposisi dai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Surat permintaan peminjaman kendaraan dinas. 5.3. Surat permintaan service kendaraan 5.4. Surat Kuasa untuk perpanjangan STNK 5.5. Surat permintaan pengadaan antar jemput pegawai. 5.6. Surat pengantar untuk service kendaraan dibengkel resmi. 5.7. Pedoman perawatan dan pemeliharaan kendaraan 5.8. Data kelengkapan administrasi/Surat-surat kendaraan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Kendaraan dinas; 6.2. Surat-surat kelengkapan kendaraan/STNK 6.3. Suku cadang kendaraan 6.4. Tool Kit kendaraan; 6.5. Surat Izin Mengemudi (SIM)

7. HASIL KERJA. 7.1. Terlaksananya tugas menyediakan transportasi bagi para pegawai

sehingga memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 7.2. Kondisi mesin kendaraan yang prima 7.3. Kendaraan dinas yang bersih dan siap pakai 7.4. Terlaksananya transportasi antar jemput pegawai;

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Menyiapkan kendaraan untuk keperluan dinas 8.3. Mengusulkan perbaikan kendaraan dinas 8.4. Memelihara dan menjaga kendaraan dinas 8.5. Mengemudikan kendaraan dinas

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Tersedianya kendaraan dinas yang selalu siap pakai. 9. 3. Perbaikan kendaraan dinas. 9. 4. Pemeliharaan kendaraan dinas. 9. 5. Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengemudikan kendaraan

dinas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 453 -

10. HUBUNGAN KERJA 10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Para Kasubag Tata Usaha di masing-masing unit eselon II dalam hal

Pelaksanaan tugas. 10. 4. Bengkel resmi kendaraan.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Jumlah kendaraan yang cukup banyak dengan jenis yang berbeda-beda

memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat menjaga dan memelihara kendaraan dinas tersebut.

11. 2. Pengecekan kendaraan dinas harus benar dan teliti agar tidak menyebab terjadinya kecelakaan.

11. 3. Kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam mengendaraai kendaraan dinas tersebut agar tidak terjadi kecelakaan.

12. RISIKO JABATAN : Kecelakaan apabila tidak hati-hati 13. SYARAT JABATAN

13. 1. Pangkat/Golongan : I/d – II/b 13. 2. Pendidikan Formal : SMP 13. 3. Diklat/Kursus : Kursus montir 13. 4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 454 -

1. NAMA JABATAN : Protokol Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Menginventarisir tugas-tugas yang membutuhkan pelayanan keprotokolan. 4.1.1. Mendata jenis dan jadwal kegiatan pimpinan dilingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. Mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan pelayanan keprotokolan.

4.2. Menyusun rencana, prosedur standar dan teknis tugas-tugas yang

terkait dengan kegiatan pelayanan keprotokolan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.2. Menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu tugas

pelayanan keprotokolan. 4.1.3. Membuat petunjuk untuk masing-masing kegiatan pelayanan

keprotokolan. 4.1.4. Membuat pembagian tugas bagi para pegawai yang akan

melaksanakan tugas-tugas keprotokolan. 4.1.5. Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan.

4.3. Menyiapkan kebutuhan peralatan dan surat izin yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan. 4.3.1. Menginventarisir kebutuhan peralatan untuk suatu tugas pelayanan

keprotokolan. 4.3.2. Menyiapkan peralatan untuk tugas pelayanan dimaksud. 4.3.3. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin/

Pass Bandara. 4.3.4. Melakukan pengurusan surat izin/Pass Bandara ke instansi yang

berwenang.

4.4. Melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan pada waktu yang telah ditentukan. 4.1.6. Menerima disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk

melaksanakan tugas pelayanan Keprotokolan. 4.1.7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperlancar

tugas pelayanan keprotokolan tersebut. 4.1.8. Melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 455 -

4.1.9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub

Bagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Dokumen kepegawaian 5.3. Daftar alamat mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Standar atau prosedur pelayanan keprotokolan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Kendaraan dinas 6.2. Alat komunikasi/ Handy Talky. 6.3. Kartu Pass Bandara 6.4. Komputer dan Printer

7. HASIL KERJA. Terlaksananya tugas-tugas pelayanan keprotokolan dilingkungan direktorat Jenderal Anggaran

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Menggunakan kendaraan dinas 8.3. Menggunakan Pass Bandarai

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Penggunaan kendaraan dinas 9. 3. Penggunaan Pass Bandarai

10. HUBUNGAN KERJA : 10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Ditjen Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan tugas 10. 4. Instansi lain yang terkait dengan tugas-tugas keprotokolan.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Keterlambatan atau kesalahan prosedur dalam pelayanan keprotokoan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN

13. 1. Pangkat/Golongan : III/a – III/c 13. 2. Pendidikan Formal : DIII 13. 3. Diklat/Kursus : Kursus Bahasa Inggris 13. 4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 456 -

1. NAMA JABATAN : Protokol Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membantu menginventarisir tugas-tugas yang membutuhkan pelayanan keprotokolan. 4.1.1 Mendata jenis dan jadwal kegiatan pimpinan dilingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.1.2 Mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan pelayanan keprotokolan.

4.2. Membantu menyusun rencana, prosedur standar dan teknis tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan pelayanan keprotokolan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu tugas

pelayanan keprotokolan. 4.2.2. Membuat petunjuk untuk masing-masing kegiatan pelayanan

keprotokolan. 4.2.3. Membuat pembagian tugas bagi para pegawai yang akan

melaksanakan tugas-tugas keprotokolan. 4.2.4. Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan

pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan.

4.3. Membantu menyiapkan kebutuhan peralatan dan surat izin yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan. 4.3.1. Menginventarisir kebutuhan peralatan untuk suatu tugas pelayanan

keprotokolan. 4.3.2. Menyiapkan peralatan untuk tugas pelayanan dimaksud. 4.3.3. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin/

Pass Bandara. 4.3.4. Melakukan pengurusan surat izin/Pass Bandara ke instansi yang

berwenang.

4.4. Membantu melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan pada waktu yang telah ditentukan. 4.4.1. Menerima disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga untuk

melaksanakan tugas pelayanan Keprotokolan. 4.4.2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperlancar

tugas pelayanan keprotokolan tersebut. 4.4.3. Melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

4.4.4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub

Bagian Rumah Tangga.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Dokumen kepegawaian 5.3. Daftar alamat mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Standar atau prosedur pelayanan keprotokolan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Kendaraan dinas 6.2. Alat komunikasi/ Handy Talky. 6.3. Kartu Pass Bandara 6.4. Komputer dan Printer

7. HASIL KERJA Terlaksananya tugas-tugas pelayanan keprotokolan dilingkungan direktorat Jenderal Anggaran

8. WEWENANG 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah

Tangga; 8.2. Menggunakan kendaraan dinas 8.3. Menggunakan Pass Bandarai

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Penggunaan kendaraan dinas 9. 3. Penggunaan Pass Bandarai

10. HUBUNGAN KERJA : 10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Ditjen Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan tugas 10. 4. Instansi lain yang terkait dengan tugas-tugas keprotokolan.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Keterlambatan atau kesalahan prosedur dalam pelayanan keprotokoan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan.

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN

13.1. Pangkat/Golongan : II/d – III/b 13.2. Pendidikan Formal : DIII 13.3. Diklat/Kursus : Kursus Bahasa Inggris 13.4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 458 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga. 4.1.1. Meneliti surat-surat yang masuk pada Sub Bagian Rumah Tangga; 4.1.2. Mencatat dan memberi nomor surat serta menempelkan lembar

disposisi/lembar penerusan surat pada setiap surat masuk; 4.1.3. Memberikan nomor agenda surat masuk di lingkungan Sub bagian

Rumah Tangga; 4.1.4. Mencatat nomor agenda surat masuk pada buku ekspedisi. 4.1.5. Menggandakan setiap surat yang masuk apabila diperlukan; 4.1.6. Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

4.2. Melaksanakan penatausahaan surat keluar di lingkungan Sub Bagian

Rumah Tangga sebagai alat untuk memonitor surat keluar. 4.2.1. Memberi nomor surat keluar di lingkungan Sub Bagian Rumah

tangga; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya.; 4.2.4. Menugaskan caraka persuratan untuk mengirimkan surat keluar

sesuai alamat tujuan;

4.3. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.3.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.3.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.3.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit

kerja yang dituju.

4.4. Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subbagian Rumah Tangga. 4.4.1. Menerima surat masuk dan dokumen yang telah selesai diproses; 4.4.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 4.4.3. Menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar serta dokumen lainnya

ke dalam sistem persuratan DJA. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

5.1. Disposisi dari Kepala Subbagian Rumah Tangga. 5.2. Surat masuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 459 -

5.3. Surat keluar. 5.4. Dokumen Kepegawaian lainnya. 5.5. Blanko untuk surat menyurat, memo, verval, nota dinas dan lain-lain. 5.6. Map dan amplop.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 6.3. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Buku Agenda. 6.5. Daftar alamat mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Buku ekspedisi/tanda terima pengiriman surat. 6.7. Program Aplikasi persuratan. 6.8. Perangkat komputer dan internet. 6.9. Mesin fotocopy. 6.10. Mesin ketik manual 6.11. Lemari tempat penyimpanan berkas.

7. HASIL KERJA : 7.1. Pencatatan surat masuk dalam buku agenda dan ekspedisi. 7.2. Pencatatan surat keluar dalam buku agenda dan ekspedisi. 7.3. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar. 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga;

8.2. Penggunaan mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Mencatat surat keluar dalam buku agenda dan ekspedisi; 8.4. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.5. Menyimpan surat dan dokumen; 8.6. Penggunaan cap dinas; 8.7. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas.

9.2. Kebenaran penggandaan buku/dokumen. 9.3. Kebenaran pencatatan pada buku agenda dan buku ekspedisi. 9.4. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.5. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.6. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.7. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, petunjuk dan

pengarahan; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Rumah Tangga dalam hal koordinasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 460 -

pelaksanaan tugas;

10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Jumlah surat masuk dan surat keluar yang relatif banyak memerlukan kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan dan pengarsipannya..

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : I/d – II/b 13.2. Pendidikan Formal : SMP 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Tata Persuratan Dinas 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 461 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membantu mengagendakan surat masuk di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga. 4.1.1. Meneliti surat-surat yang masuk pada Sub Bagian Rumah Tangga; 4.1.2. Mencatat dan memberi nomor surat serta menempelkan lembar

disposisi/lembar penerusan surat pada setiap surat masuk; 4.1.3. Memberikan nomor agenda surat masuk di lingkungan Sub bagian

Rumah Tangga; 4.1.4. Mencatat nomor agenda surat masuk pada buku ekspedisi. 4.1.5. Menggandakan setiap surat yang masuk apabila diperlukan; 4.1.6. Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

4.2. Membantu melaksanakan penatausahaan surat keluar di lingkungan

Sub Bagian Rumah Tangga sebagai alat untuk memonitor surat keluar. 4.2.1. Memberi nomor surat keluar di lingkungan Sub Bagian Rumah

tangga; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya.; 4.2.4. Menugaskan caraka persuratan untuk mengirimkan surat keluar

sesuai alamat tujuan.

4.3. Membantu mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.3.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.3.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.3.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit

kerja yang dituju.

4.4. Membantu melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subbagian Rumah Tangga. 4.4.1. Menerima surat masuk dan dokumen yang telah selesai diproses; 4.4.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan; 4.4.3. Menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar serta dokumen

lainnya ke dalam sistem persuratan DJA.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dari Kepala Subbagian Rumah Tangga. 5.2. Surat masuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 462 -

5.3. Surat keluar. 5.4. Dokumen Kepegawaian lainnya 5.5. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.6. Map dan amplop.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 6.3. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 6.4. Buku Agenda. 6.5. Daftar alamat mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Buku ekspedisi/tanda terima pengiriman surat. 6.7. Program Aplikasi persuratan. 6.8. Perangkat komputer dan internet. 6.9. Mesin fotocopy. 6.10. Mesin ketik manual 6.11. Lemari tempat penyimpanan berkas.

7. HASIL KERJA :

7.1. Pencatatan surat masuk dalam buku agenda dan ekspedisi. 7.2. Pencatatan surat keluar dalam buku agenda dan ekspedisi. 7.3. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar. 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Rumah

Tangga; 8.2. Penggunaan mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Mencatat surat keluar dalam buku agenda dan ekspedisi; 8.4. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.5. Menyimpan surat dan dokumen; 8.6. Penggunaan cap dinas; 8.7. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal pelaksanaan tugas.

9.2. Kebenaran penggandaan buku/dokumen. 9.3. Kebenaran pencatatan pada buku agenda dan buku ekspedisi. 9.4. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.5. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.6. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.7. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10. 1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 463 -

10. 2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas; 10. 3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10. 4. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Jumlah surat masuk dan surat keluar yang relatif banyak memerlukan kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan dan pengarsipannya..

12. RISIKO JABATAN : Tidak ada

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : I/c – II/a 13.2. Pendidikan Formal : SMP 13.3. Diklat/Kursus : Diklat Tata Persuratan Dinas 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai bidang tugasnya

- Standar Kompetensi Menguasai administrasi persuratan; Menguasai pengelolaan arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 464 -

1. NAMA JABATAN : Operator Peralatan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Menginventarisir semua kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, ruangan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan peralatan apa saja yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. 4.1.1. Mendata kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.2. Mendata kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap jenis

kegiatan.

4.2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan membuat daftar petugas yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. 4.2.1. Menentukan jenis peralatan yang akan digunakan sesuai dengan

kebutuhan. 4.2.2. Membuat petunjuk penggunaan peralatan tersebut. 4.2.3. Menyusun pembagian tugas dalam pengoperasian peralatan untuk

tiap-tiap kegiatan. 4.2.4. Mengoperasikan peralatan tersebut pada saat kegiatan.

4.3. Menyimpan dan memelihara peralatan setelah selesai digunakan.

4.3.1. Mengecek setiap peralatan setelah selesai digunakan 4.3.2. Menyiapkan tempat penyimpanan sesuai dengan yang dianjurkan

pada buku petunjuk peralatan tersebut. 4.3.3. Melakukan service atau perbaikan apabila peralatan mengalami

kerusakan atau melaporkannya kepada rekanan apabila masih ada garansi.

4.3.4. Melakukan perawatan rutin sesuai dengan jenis peralatan yang ada.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.2. Surat permintaan ruang rapat dan peralatan dari unit pemohon. 5.3. Buku petunjuk penggunaan peralatan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Keuangan. 6.2. Buku petunjuk untuk setiap jenis peralatan 6.3. Komputer PC dan Printer

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 465 -

6.4. Note Book / Laptop 6.5. LCD Projector 6.6. Layar Monitor 6.7. Layar Elektronik 6.8. Papan tulis elektronik 6.9. OHP 6.10. Sound System 6.11. Delegate Conference 6.12. Wireless 6.13. Kamera Digital 6.14. Kamera Manual 6.15. Mesin Fotocopy 6.16. Mesin fax 6.17. CD Duplicator 6.18. Kabel Data 6.19. Kabel roll

7. HASIL KERJA.

7.1. Tersedianya kebutuhan peralatan untuk setiap jenis kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

7.2. Terselenggaranya kegiatan rapat dan kegiatan lainnya sehingga pada gilirannya akan menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;

8.2. Menggunakan peralatan untuk berbagai kegiatan rapat. 8.3. Melakukan dan mengajukan permintaan service apabila dibutuhkan.

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Keakuratan dan ketelitian dalam menggunakan peralatan 9. 3. Memelihara peralatan sesuai dengan petunjuk pemakaiannya.

10. HUBUNGAN KERJA :

10. 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas. 10. 2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10. 3. Sub Bagian Perlengkapan sebagai penyedia peralatan. 10. 4. Tekhnisi peralatan, tekhnisi listrik AC, dll

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11. 1. Peralatan yang digunakan sebagian besar menggunakan tingkat teknologi

yang mutakhir sehingga membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian peralatan tersebut.

11. 2. Kehati-hatian dan kecermatan sangat dibutuhkan dalam pengoperasian peralatan agar tidak mudah rusak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam pengoperasian bisa menyebabkan peralatan rusak sehingga akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

13. SYARAT JABATAN 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : 13.3. Diklat/Kursus : Kursus Komputer 13.4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 467 -

1. NAMA JABATAN : Operator Peralatan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN

Membantu melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

3. TUJUAN JABATAN

Mendukung terwujudnya pengelolaan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan TKPKN, pengangkutan pegawai, urusan dalam, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN

4.1. Membantu menginventarisir semua kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, ruangan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan peralatan apa saja yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. 4.1.1. Mendata kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.2. Mendata kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap jenis

kegiatan.

4.2. Membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan membuat daftar petugas yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. 4.2.1. Menentukan jenis peralatan yang akan digunakan sesuai dengan

kebutuhan. 4.2.2. Membuat petunjuk penggunaan peralatan tersebut. 4.2.3. Menyusun pembagian tugas dalam pengoperasian peralatan untuk

tiap-tiap kegiatan. 4.2.4. Mengoperasikan peralatan tersebut pada saat kegiatan.

4.3. Membantu menyimpan dan memelihara peralatan setelah selesai

digunakan. 4.3.1. Mengecek setiap peralatan setelah selesai digunakan 4.3.2. Menyiapkan tempat penyimpanan sesuai dengan yang dianjurkan

pada buku petunjuk peralatan tersebut. 4.3.3. Melakukan service atau perbaikan apabila peralatan mengalami

kerusakan atau melaporkannya kepada rekanan apabila masih ada garansi.

4.3.4. Melakukan perawatan rutin sesuai dengan jenis peralatan yang ada.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN 5.4. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 5.5. Surat permintaan ruang rapat dan peralatan dari unit pemohon. 5.6. Buku petunjuk penggunaan peralatan

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN

6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 468 -

6.2. Buku petunjuk untuk setiap jenis peralatan 6.3. Komputer PC dan Printer 6.4. Note Book / Laptop 6.5. LCD Projector 6.6. Layar Monitor 6.7. Layar Elektronik 6.8. Papan tulis elektronik 6.9. OHP 6.10. Sound System 6.11. Delegate Conference 6.12. Wireless 6.13. Kamera Digital 6.14. Kamera Manual 6.15. Mesin Fotocopy 6.16. Mesin fax 6.17. CD Duplicator 6.18. Kabel Data 6.19. Kabel roll

7. HASIL KERJA

7.1. Tersedianya kebutuhan peralatan untuk setiap jenis kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

7.2. Terselenggaranya kegiatan rapat dan kegiatan lainnya sehingga pada gilirannya akan menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;

8.2. Menggunakan peralatan untuk berbagai kegiatan rapat. 8.3. Melakukan dan mengajukan permintaan service apabila dibutuhkan.

9. TANGGUNG JAWAB 9. 1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan 9. 2. Keakuratan dan ketelitian dalam menggunakan peralatan 9. 3. Memelihara peralatan sesuai dengan petunjuk pemakaiannya.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal Pelaksanaan Tugas 10.2. Para pegawai di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga dalam hal

koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Sub Bagian Perlengkapan sebagai penyedia peralatan. 10.4. Tekhnisi peralatan, tekhnisi listrik AC, dll

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN

11. 1. Peralatan yang digunakan sebagian besar menggunakan tingkat teknologi yang mutakhir sehingga membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian peralatan tersebut.

11. 2. Kehati-hatian dan kecermatan sangat dibutuhkan dalam pengoperasian peralatan agar tidak mudah rusak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 469 -

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam pengoperasian bisa menyebabkan peralatan rusak sehingga akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

13. SYARAT JABATAN 13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : Kursus Komputer 13.4. Syarat lainnya : Menguasai bidang tugasnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 470 -

1. NAMA JABATAN : Kepala Subbagian Perlengkapan 2. IKHTISAR JABATAN :

Melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.1.1 Membuat rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan unit-unit di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3 Mempelajari data usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4 Melakukan analisa rencana kebutuhan/pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.5 Menyampaikan konsep daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Umum;

4.2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.2.1 Menugaskan pelaksana untuk menginventarisir persediaan barang dan

permintaan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep daftar pengadaan

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Meneliti konsep paket pengadaan barang/jasa yang disusun

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.4 Melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.2.5 Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Umum; 4.3. Melaksanakan serah terima barang/jasa hasil pengadaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menerima barang hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk memeriksa barang yang diterima dengan

membandingkan dengan dokumen kontrak; 4.3.3. Meneliti laporan hasil pemeriksaan barang; 4.3.4. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Berita Acara Serah

Terima barang; 4.3.5. Meneliti dan menadatangani konsep Berita Acara Serah Terima Barang; 4.3.6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Umum.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

4.4. Melaksanakan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS).

4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.4.2. Meneliti dan mengoreksi draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.4.3. Menugaskan pelaksana untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung;

4.4.4. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen pembayaran langsung beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.5. Melaksanakan pembayaran atas beban penggantian uang persediaan

(SPP-GU). 4.5.1. Menginventarisir rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk mengalokasikan Uang Persediaan (UP)

sesuai rencana kebutuhan dan memerintahkan untuk membayar tagihan yang sudah ada serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penggantian UP;

4.5.3. Mengoreksi dan menyampaikan dokumen penggantian UP beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.6. Melaksanakan penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menyelenggarakan penatausahaan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan dokumen sumber dalam

kaitannya dengan barang persediaan; 4.6.3. Menyusun laporan persediaan menurut sub kelompok barang

berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Menyampaikan Laporan Persediaan kepada Kepala Bagian Umum.

4.7. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menyelenggarakan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

SABMN; 4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan perangkat komputer, aplikasi

dan mengumpulkan dokumen-dokumen sumber, serta data kondisi barang yang diperlukan dalam SABMN;

4.7.3. Menyampaikan laporan data transaksi bulanan kepada Kepala Bagian Keuangan.

4.8. Melaksanakan pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Melakukan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menugaskan pelaksana untuk membuat nomor urut barang inventaris

berdasarkan kodefikasi barang; 4.8.3. Melaksanakan pemberian identifikasi pada barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian identitas barang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 472 -

inventaris kepada Kepala Bagian Umum.

4.9. Melaksanakan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menyimpan barang inventaris dan barang persediaan; 4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk menyimpan barang inventaris dan barang

persediaan dalam gudang serta mengarahkan agar barang-barang tersebut disusun berdasarkan jenisnya;

4.9.3. Memeriksa penyimpanan barang dalam rangka memudahkan mobiliasasi barang;

4.9.4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan kepada Kepala Bagian Umum.

4.10. Melaksanakan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Meneliti permintaan barang inventaris dan barang persediaan dari unit-

unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk menyajikan data persediaan/stok barang-

barang yang diminta dan membuat konsep Tanda Bukti Pengeluaran Barang Inventaris atau Tanda Terima Barang Persediaan;

4.10.3. Meneliti data persediaan/stok barang serta menandatangani konsep Tanda Bukti Pengeluaran Barang Inventaris atau Tanda Terima Barang Persediaan;

4.10.4. Menugaskan pelaksana untuk menyerahkan barang inventaris atau barang persediaan kepada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.10.5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan kepada Kepala Bagian Umum.

4.11. Membuat Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.11.1. Membuat Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk mendata barang inventaris pada setiap

ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Meneliti data barang-barang inventaris masing-masing ruangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.4. Menugaskan pelaksana untuk membuat DIR di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.11.5. Meneliti dan menyampaikan DIR di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran kepada Kepala Bagian Umum.

4.12. Melakukan persiapan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Melakukan persiapan pengahapusan barang inventaris kantor di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.12.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan/data yang diperlukan

dalam penghapusan inventaris kantor; 4.12.3. Mempersiapkan usulan pembentukan Panitia Penghapusan Barang

Inventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 473 -

4.12.4. Mempelajari usulan penghapusan barang-barang inventaris kantor di unit lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep surat usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.6. Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan penghapusan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kepala Bagian Umum.

4.13 Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.13.1 Meneliti permintaan pemeliharaan/perbaikan inventaris kantor

berdasarkan nota dinas/memo permintaan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris dari Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat;

4.13.2 Menugaskan pelaksana untuk meneliti kondisi barang inventaris yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan;

4.13.3 Melaksanakan pengadaan pemeliharaan/perbaikan barang inventaris. 4.14 Melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara semesteran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.14.1 Menyusun laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.14.2 Menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data dalam

kaitannya dengan penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.14.3 Mempelajari draft laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.14.4 Menugaskan pelaksana untuk melakukan menyusun konsep laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.14.5 Menandatangani verbal Laporan BMN Semesteran kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.15 Melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara tahunan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.15.1 Menyusun laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan

Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.15.2 Menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data dalam

kaitannya dengan penyusunan laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyusun konsepnya;

4.15.3 Mempelajari draft laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.15.4 Menugaskan pelaksana untuk melakukan menyusun konsep laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.15.5 Menandatangani verbal Laporan BMN Tahunan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum.

4.16 Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.16.1 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.16.2 Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 474 -

Kepala Bagian Umum.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Bagian Umum; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 475 -

tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.4. Berita acara serah terima barang inventaris dan barang persediaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS); 7.6. Laporan penyelesaian tagihan atas penggantian Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7. Laporan penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.8. Laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data Komputer (ADK); 7.9. Laporan pelaksanaan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Laporan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan; 7.11. Laporan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Konsep laporan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.13. Konsep surat usulan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.14. Laporan Barang Milik Negara semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.15. Laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.16. Konsep Tanggapan LHP; 7.17. DP3 pegawai; 7.18. Laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep surat/laporan; 8.3. Menilai dan menentukan kualitas barang; 8.4. Menilai dan menentukan kondisi barang inventaris yang diusulkan untuk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 476 -

dihapuskan; 8.5. Meneliti penawaran harga; 8.6. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.7. Mengeluarkan Uang Persediaan; 8.8. Membuat data inventaris; 8.9. Mendistribusikan barang inventaris dan barang persediaan; 8.10. Menilai dan menentukan kondisi barang inventaris untuk diusulkan

penghapusan; 8.11. Menilai dan menandatangani DP 3 pegawai; 8.12. Mungusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan; 8.13. Menegakkan disiplin pegawai; 8.14. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.15. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat/laporan; 9.3. Kualitas barang yang dinilai; 9.4. Penghapusan barang inventaris; 9.5. Kebenaran penelitian penawaran harga; 9.6. Kebenaran pembuatan HPS; 9.7. Kebenaran pembebanan mata anggaran pengeluaran (MAK); 9.8. Kebenaran data inventaris; 9.9. Kebenaran pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan; 9.10. Kebenaran kondisi barang inventaris yang akan diusulkan penghapusannya; 9.11. Kebenaran penilaian dan penandatanganan DP 3 pegawai Bawahan; 9.12. Usul hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan; 9.13. Penegakan disiplin pegawai; 9.14. Kerahasiaan pelaksanaan tugas; 9.15. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas.

10. DIMENSI JABATAN:

10.1. Jumlah bawahan langsung sebanyak 9 orang pelaksana. 10.2. Pengadaan meubelair pada DIPA Direktorat Jenderal Anggaran 10.3. Pengadaan alat pengolah pada DIPA Direktorat Jenderal Anggaran 10.4. Pengelolaan Barang Inventaris Direktorat Jenderal Anggaran 10.5. Pengadaan dan pendistribusian Alat Tulis Kantor di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran 10.6. Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi pada DIPA Direktorat Jenderal

Anggaran 10.7. Belanja Sewa pada DIPA Direktorat Jenderal Anggaran 10.8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Direktorat Jenderal Anggaran 10.9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Anggaran 10.10. Menyelenggarakan penghapusan barang inventaris di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran 11. HUBUNGAN KERJA :

11.1. Kepala Bagian Umum dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas;

11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;

11.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 477 -

11.4. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 11.5. Biro Perlengkapan Departemen Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam

hal pelaksanaan tugas; 11.7. Penyedia Barang dan Jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 11.8. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

Terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah SDM yang ada dan kompleknya peraturan serta kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan serta kerja keras.

13. RISIKO JABATAN : Hukuman pidana apabila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan negara

14. SYARAT JABATAN :

14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya :

- In-Depth Prob Solv & Analysis (2); - Decisive Judgement (1); - Planning and Organizing (2); - Continuous Improvement (2); - Policies, Processes & Procedures (2); - Stakeholder Service (2); - Integrity (2); - Teamwork and Collaboration (2); - Team Leadership (2).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 478 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

Kasubbag Perlengkapan

Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Rumah Tangga

Kepala Bagian

Penelaah Bahan Telaahan Tk. I

Penelaah Bahan Telaahan Tk. II

Pemroses Bahan Telaahan Tk. I

Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

Penyaji Bahan Telaahan Tk. I

Penyaji Bahan Telaahan Tk. II

Penata Usaha Tk. I

Penata usaha Tk. II

Operator Peralatan Tk. I

Operator Peralatan Tk. II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 479 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Mempelajari bahan rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2 Menelaah data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3 Mempelajari bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4 Membahas rencana kebutuhan/pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagaian Perlengkapan;

4.1.5 Menyusun konsep daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Melakukan penelaahan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.2.1 Mempelajari bahan inventarisasi persediaan barang dan permintaan dari

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Menelaah konsep paket pengadaan barang/jasa yang disusun

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Membahas pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.2.4 Menyusun konsep telaahan pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Melakukan penelaahan bahan serah terima barang/jasa hasil pengadaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran berupa konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 480 -

4.3.4. Menyusun konsep telaahan Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.4. Melakukan penelaahan bahan penyelesaian tagihan atas pembayaran

langsung (SPP-LS). 4.4.1. Mempelajari bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta

lampirannya; 4.4.3. Menelaah bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung

beserta lampirannya; 4.4.4. Menelaah bahan pembayaran langsung beserta lampirannya; 4.4.5. Menyusun konsep telaahan bahan yang dibutuhkan dalam rangka

pembayaran langsung beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Melakukan penelaahan bahan pembayaran atas beban penggantian uang

persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Mempelajari bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Menelaah bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.5.3. Menelaah bahan yang diperlukan untuk penggantian UP; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan yang yang diperlukan untuk

penggantian UP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Melakukan penelaahan bahan penatausahaan barang persediaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang

persediaan; 4.6.3. Menelaah bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub

kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Menyusun konsep telaahan laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Melakukan penelaahan bahan penatausahaan barang milik negara di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

SABMN; 4.7.2. Menelaah bahan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi barang

yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Menelaah bahan laporan transaksi bulanan; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan barang milik negara dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 481 -

4.8. Melakukan penelaahan bahan pemberian identifikasi barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Mempelajari bahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menelaah pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang; 4.8.3. Menelaah pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan pengidentifikasian barang inventaris dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.9. Melakukan penelaahan bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Mempelajari bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menelaah Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.9.3. Menelaah data barang inventaris pada setiap ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Melakukan penelaahan bahan penghapusan barang inventaris kantor di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menelaah bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Menyusun konsep telaahan usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Melakukan penelaahan bahan penyusunan laporan Barang Milik Negara

(BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Mempelajari bahan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menelaah rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan

BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan konsep laporan BMN semesteran

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan laporan BMN semesteran dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 482 -

4.12. Melakukan penelaahan bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Mempelajari bahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Menelaah rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.3. Menelaah bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Membahas bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.12.5. Menyusun konsep telaahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Melakukan penelaahan bahan penyusunan konsep tanggapan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Mempelajari bahan tindak lanjut LHP; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan LHP; 4.13.3. Membahas konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan LHP

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan LHP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.14. Melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Melakukan penelaahan bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.15.1. Mempelajari bahan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan bahan penyusunan laporan berkala

Subbagian Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 483 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perlengkapan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 484 -

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Konsep hasil telaahan rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Konsep hasil telaahan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Konsep hasil telaahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Konsep hasil telaahan penyusunan berita acara serah terima barang inventaris

dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Konsep hasil telaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); 7.6. Konsep hasil telaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas

penggantian Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7. Konsep hasil telaahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa

Arsip Data Komputer (ADK); 7.8. Konsep hasil telaahan laporan pengidentifikasian barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.9. Konsep hasil telaahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Konsep hasil telaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara

semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Konsep hasil telaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara

tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Konsep hasil telaahan penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Konsep hasil telaahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Menelaah bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Menelaah bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Menelaah data inventaris; 8.5. Menelaah bahan penghapusan inventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 485 -

8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran talaahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran telaahan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran (MAK); 9.4. Kebenaran telaahan data inventaris; 9.5. Kebenaran telaahan penghapusan inventaris; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Kompleksnya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat

diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : III b – III d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/Kursus :

− Diklat Pengadaan Barang dan Jasa − Diklat Penatausahaan Barang − Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

13.4. Syarat lainnya : − Menguasai pengadaan barang/jasa; − Menguasai prosedur penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung

(SPP-LS); − Menguasai prosedur pembayaran atas beban penggantian uang

persediaan (SPP-GU); − Menguasai prosedur penatausahaan barang persediaan; − Menguasai prosedur penatausahaan barang milik negara; − Menguasai prosedur bahan pemberian identifikasi barang inventaris; − Mampu menyusun Daftar Inventaris Ruangan; − Menguasai prosedur penghapusan barang inventaris kantor; − Mampu menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 486 -

1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan rencana pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Mempelajari bahan rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2 Menelaah data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3 Mempelajari bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4 Membahas rencana kebutuhan/pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagaian Perlengkapan;

4.1.5 Menyusun konsep daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Membantu melakukan penelaahan pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Mempelajari bahan inventarisasi persediaan barang dan permintaan dari

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Menelaah konsep paket pengadaan barang/jasa yang disusun

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Membahas pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.2.4 Menyusun konsep telaahan pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan serah terima barang/jasa hasil

pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran berupa konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

4.3.4. Menyusun konsep telaahan Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS). 4.4.1. Mempelajari bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta

lampirannya; 4.4.3. Menelaah bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung

beserta lampirannya; 4.4.4. Menelaah bahan pembayaran langsung beserta lampirannya; 4.4.5. Menyusun konsep telaahan bahan yang dibutuhkan dalam rangka

pembayaran langsung beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Mempelajari bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Menelaah bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.5.3. Menelaah bahan yang diperlukan untuk penggantian UP; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan yang yang diperlukan untuk

penggantian UP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Membantu melakukan penelaahan bahan penatausahaan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang

persediaan; 4.6.3. Menelaah bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub kelompok

barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Menyusun konsep telaahan laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Membantu melakukan penelaahan bahan penatausahaan barang milik

negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

SABMN; 4.7.2. Menelaah bahan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi barang

yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Menelaah bahan laporan transaksi bulanan; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan penatausahaan barang milik negara dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 488 -

4.8. Membantu melakukan penelaahan bahan pemberian identifikasi barang

inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Mempelajari bahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menelaah pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang; 4.8.3. Menelaah pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan pengidentifikasian barang inventaris dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan. 4.9. Membantu melakukan penelaahan bahan Daftar Inventaris Ruangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Mempelajari bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menelaah Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.9.3. Menelaah data barang inventaris pada setiap ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Membantu melakukan penelaahan bahan penghapusan barang inventaris

kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menelaah bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Membahas bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Menyusun konsep telaahan usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan laporan Barang

Milik Negara (BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Mempelajari bahan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menelaah rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan

BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Membahas bahan penyusunan konsep laporan BMN semesteran

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.11.4. Menyusun konsep telaahan laporan BMN semesteran dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.12. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 489 -

4.12.1. Mempelajari bahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Menelaah rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.3. Menelaah bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Membahas bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.12.5. Menyusun konsep telaahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan konsep tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Mempelajari bahan tindak lanjut LHP; 4.13.2. Menelaah bahan penyusunan tanggapan LHP; 4.13.3. Membahas konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan LHP

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.13.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan tanggapan LHP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.14. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.2. Menelaah bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.3. Membahas bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan laporan berkala

Subbagian Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.15.1. Mempelajari bahan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 4.15.2. Menelaah bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan; 4.15.3. Membahas bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.15.4. Menyusun konsep telaahan bahan bahan penyusunan laporan berkala

Subbagian Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 490 -

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perlengkapan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 491 -

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1 Konsep hasil telaahan rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2 Konsep hasil telaahan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.3 Konsep hasil telaahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4 Konsep hasil telaahan penyusunan berita acara serah terima barang inventaris

dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5 Konsep hasil telaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); 7.6 Konsep hasil telaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas

penggantian Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7 Konsep hasil telaahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip

Data Komputer (ADK); 7.8 Konsep hasil telaahan laporan pengidentifikasian barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.9 Konsep hasil telaahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10 Konsep hasil telaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara

semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11 Konsep hasil telaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara

tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12 Konsep hasil telaahan penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13 Konsep hasil telaahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Menelaah bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Menelaah bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Menelaah data inventaris; 8.5. Menelaah bahan penghapusan inventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 492 -

8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran talaahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran telaahan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran (MAK); 9.4. Kebenaran telaahan data inventaris; 9.5. Kebenaran telaahan penghapusan inventaris; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

-. Kompleksnya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara.

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : III b – III d 13.2. Pendidikan Formal : Strata 1 13.3. Diklat/Kursus :

− Diklat Pengadaan Barang dan Jasa − Diklat Penatausahaan Barang − Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

13.4. Syarat lainnya : - Menguasai pengadaan barang/jasa; - Menguasai prosedur penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung

(SPP-LS); - Menguasai prosedur pembayaran atas beban penggantian uang

persediaan (SPP-GU); - Menguasai prosedur penatausahaan barang persediaan; - Menguasai prosedur penatausahaan barang milik negara; - Menguasai prosedur bahan pemberian identifikasi barang inventaris; - Mampu menyusun Daftar Inventaris Ruangan; - Menguasai prosedur penghapusan barang inventaris kantor; - Mampu menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 493 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1 Mempelajari bahan rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2 Meneliti bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3 Meneliti bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4 Mengolah data rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Mempelajari bahan inventarisasi persediaan barang dan permintaan dari

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Meneliti bahan konsep paket pengadaan barang/jasa yang disusun

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Mengolah data pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data serah terima barang/jasa

hasil pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Meneliti konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala

Subbagian Perlengkapan; 4.3.4. Mengolah data Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan

konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS). 4.4.1. Mempelajari bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 494 -

4.4.2. Meneliti bahan penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.4.3. Mentabulasikan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya;

4.4.4. Mengolah data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Mempelajari bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Meneliti bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.5.3. Mentabulasikan bahan yang diperlukan untuk penggantian UP; 4.5.4. Mengolah data yang yang diperlukan untuk penggantian UP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang

persediaan; 4.6.3. Meneliti bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub kelompok

barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Mengolah data laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan barang

milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

SABMN; 4.7.2. Meneliti bahan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi barang

yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Meneliti bahan laporan transaksi bulanan; 4.7.4. Mengolah data penatausahaan barang milik negara dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Mempelajari bahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Meneliti pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang; 4.8.3. Meneliti pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.8.4. Mengolah data pengidentifikasian barang inventaris dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Mempelajari bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.2. Meneliti bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.3. Meneliti bahan barang inventaris pada setiap ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Mengolah data Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Meneliti bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Meneliti bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan inventaris

kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Mengolah data usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan

Barang Milik Negara (BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Mempelajari bahan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.11.2. Meneliti bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan

laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Meneliti bahan penyusunan konsep laporan BMN semesteran bersama

Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.11.4. Mengolah data laporan BMN semesteran dan menyampaikannya

kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.12. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Mempelajari bahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Meneliti bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.3. Meneliti bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Meneliti bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 496 -

4.12.5. Mengolah data Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan konsep

tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Mempelajari bahan tindak lanjut LHP; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan LHP; 4.13.3. Meneliti bahan penyusunan tanggapan LHP bersama Kepala Subbagian

Perlengkapan; 4.13.4. Mengolah data bahan penyusunan tanggapan LHP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan. 4.14. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana kerja

Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.3. Meneliti bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Mengolah data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan laporan

berkala Subbagian Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.15.1. Mempelajari bahan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan; 4.15.3. Meneliti bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.15.4. Mengolah data bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perlengkapan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang iventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 497 -

5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 498 -

6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotocopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Hasil pengolahan data penelaahan rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Hasil pengolahan data penelaahan rencana pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.3. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan berita acara serah terima

barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.5. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS);

7.6. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian Uang Persediaan (SPP-GU);

7.7. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data Komputer (ADK);

7.8. Hasil pengolahan data Laporan penelaahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.9. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.10. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.11. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.12. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Hasil pengolahan data penelaahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian

Perlengkapan; 8.2. Memproses bahan penelaahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Memproses bahan penelaahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Membuat data inventaris; 8.5. Memproses bahan penelaahan penghapusan inventaris; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran bahan penelaahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran

(MAK); 9.4. Kebenaran data inventaris; 9.5. Kebenaran bahan penelaahan penghapusan inventaris; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 499 -

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat

diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara.

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II d – III b 13.2. Pendidikan Formal : Diploma III 13.3. Diklat/Kursus :

− Diklat Pengadaan Barang dan Jasa − Diklat Penatausahaan Barang − Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

13.4. Syarat lainnya : - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Menguasai penatausahaan barang persediaan; - Menguasai penatausahaan barang milik negara; - Menguasai prosedur penatausahaan barang milik Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II

2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data rencana

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2. Meneliti bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3. Meneliti bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4. Mengolah data rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Mempelajari bahan inventarisasi persediaan barang dan permintaan dari

unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Meneliti bahan konsep paket pengadaan barang/jasa yang disusun

berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Mengolah data pengadaan/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data serah terima

barang/jasa hasil pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Meneliti konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala

Subbagian Perlengkapan; 4.3.4. Mengolah data Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan

konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 501 -

4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 4.4.1. Mempelajari bahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran; 4.4.2. Meneliti bahan penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta

lampirannya; 4.4.3. Mentabulasikan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran

langsung beserta lampirannya; 4.4.4. Mengolah data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung

beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pembayaran

atas beban penggantian uang persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Mempelajari bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Meneliti bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.5.3. Mentabulasikan bahan yang diperlukan untuk penggantian UP; 4.5.4. Mengolah data yang yang diperlukan untuk penggantian UP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang persediaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang

persediaan; 4.6.3. Meneliti bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub kelompok

barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Mengolah data laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penatausahaan

barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

SABMN; 4.7.2. Meneliti bahan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi barang

yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Meneliti bahan laporan transaksi bulanan; 4.7.4. Mengolah data penatausahaan barang milik negara dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Mempelajari bahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Meneliti pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

4.8.3. Meneliti pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.8.4. Mengolah data pengidentifikasian barang inventaris dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data bahan Daftar

Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Mempelajari bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.2. Meneliti bahan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.9.3. Meneliti bahan barang inventaris pada setiap ruangan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Mengolah data Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penghapusan

barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Mempelajari bahan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Meneliti bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Meneliti bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan inventaris

kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Mengolah data usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan

laporan Barang Milik Negara (BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Mempelajari bahan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.11.2. Meneliti bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan

laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Meneliti bahan penyusunan konsep laporan BMN semesteran bersama

Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.11.4. Mengolah data laporan BMN semesteran dan menyampaikannya

kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.12. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Mempelajari bahan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Meneliti bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 503 -

4.12.3. Meneliti bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Meneliti bahan penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.12.5. Mengolah data Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan

konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Mempelajari bahan tindak lanjut LHP; 4.13.2. Meneliti bahan penyusunan tanggapan LHP; 4.13.3. Meneliti bahan penyusunan tanggapan LHP bersama Kepala Subbagian

Perlengkapan; 4.13.4. Mengolah data bahan penyusunan tanggapan LHP dan

menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.14. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Mempelajari bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.2. Meneliti bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum; 4.14.3. Meneliti bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Mengolah data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data penyusunan

laporan berkala Subbagian Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.15.1. Mempelajari bahan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 4.15.2. Meneliti bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan; 4.15.3. Meneliti bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan

bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.15.4. Mengolah data bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perlengkapan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 504 -

5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang iventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 505 -

6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotocopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan penelaahan rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Bahan penelaahan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.3. Bahan penelaahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Bahan penelaahan penyusunan berita acara serah terima barang inventaris dan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Bahan penelaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran

langsung (SPP-LS); 7.6. Bahan penelaahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian

Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7. Bahan penelaahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip

Data Komputer (ADK); 7.8. Laporan penelaahan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.9. Bahan penelaahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Bahan penelaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara

semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Bahan penelaahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Bahan penelaahan penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Bahan penelaahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Memproses bahan penelaahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Memproses bahan penelaahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Membuat data inventaris; 8.5. Memproses bahan penelaahan penghapusan inventaris; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran bahan penelaahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran

(MAK); 9.4. Kebenaran data inventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 506 -

9.5. Kebenaran bahan penelaahan penghapusan inventaris; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.7. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : - Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat

diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II c – III a 13.2. Pendidikan Formal : Diploma III 13.3. Diklat/Kursus :

− Diklat Pengadaan Barang dan Jasa − Diklat Penatausahaan Barang − Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

13.4. Syarat lainnya : - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Menguasai pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Menguasai penatausahaan barang persediaan; - Menguasai penatausahaan barang milik negara; - Menguasai prosedur penatausahaan barang milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data rencana pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan

rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data persediaan barang dan

permintaan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data paket pengadaan

barang/jasa yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengadaan/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data serah terima barang/jasa

hasil pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data hasil pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan hasil

pelaksanaan penerimaan barang hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.3.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.3.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 508 -

4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS). 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam

kaitannya dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.4.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.4.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya;

4.4.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rencana kebutuhan

dana yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data alokasi Uang

Persediaan (UP) sesuai rencana kebutuhan; 4.5.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk

penggantian UP; 4.5.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang yang diperlukan

untuk penggantian UP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penatausahaan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penatausahaan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data dokumen sumber dalam

kaitannya dengan barang persediaan; 4.6.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan

persediaan menurut sub kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penatausahaan barang

milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penatausahaan barang

milik negara sesuai dengan SABMN; 4.7.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data dokumen-dokumen

sumber serta bahan kondisi barang yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan transaksi

bulanan; 4.7.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penatausahaan barang

milik negara dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 509 -

4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengidentifikasian

barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pembuatan nomor urut

barang inventaris berdasarkan kodefikasi barang; 4.8.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengidentifikasian

barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengidentifikasian

barang inventaris dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data barang inventaris pada

setiap ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pembentukan Panitia

Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep

surat usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan laporan

Barang Milik Negara (BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan BMN

semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rekonsiliasi data dalam

kaitannya dengan penyusunan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.11.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep laporan BMN semesteran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.11.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan BMN semesteran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 510 -

4.12. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Laporan BMN tahunan,

BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.12.5. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep

tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data tindak lanjut LHP; 4.13.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan tanggapan

LHP; 4.13.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan tanggapan

LHP bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.13.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data bahan penyusunan

tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.14. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan rencana kerja

Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana

kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

4.14.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

4.14.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan laporan

berkala Subbagian Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 511 -

4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan;

4.15.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan;

4.15.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.15.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

5.1. Disposisi Kepala Subbagian Umum; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan Rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Bahan Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.3. Bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Bahan penyusunan berita acara serah terima barang inventaris dan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Bahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung

(SPP-LS); 7.6. Bahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian Uang

Persediaan (SPP-GU); 7.7. Bahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data Komputer

(ADK); 7.8. Laporan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.9. Bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang inventaris kantor

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Bahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara semesteran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Bahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Bahan penyusunan konsep Tanggapan LHP;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 513 -

7.13. Bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian

Perlengkapan; 8.2. Menyajikan bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Menyajikan bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Menyajikan bahan pembuatan data inventaris; 8.5. Menyajikan bahan penghapusan; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran bahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran

(MAK); 9.4. Kebenaran data inventaris; 9.5. Kebenaran bahan penghapusannya; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

-. Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1 Penipuan spesifikasi barang; 12.2 Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II b – II d 13.2. Pendidikan Formal : D 1 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

- Memahami pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Memahami pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Memahami pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Memahami penatausahaan barang persediaan; - Memahami penatausahaan barang milik negara; - Memahami prosedur penatausahaan barang milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 514 -

1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data rencana

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan

rencana kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

4.1.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang/jasa;

4.1.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengadaan tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data persediaan barang dan

permintaan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2 Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data paket pengadaan

barang/jasa yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2.3 Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengadaan/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan konsep telaahan tersebut kepada Kepala Subbagian perlengkapan;

4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data serah terima

barang/jasa hasil pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data hasil pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan hasil

pelaksanaan penerimaan barang hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.3.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data konsep Berita Acara Serah Terima Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.3.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Berita Acara Serah Terima Barang dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyelesaian

tagihan atas pembayaran langsung (SPP-LS).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 515 -

4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita Acara Pembayaran;

4.4.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan draft Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya;

4.4.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya;

4.4.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran langsung beserta lampirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data pembayaran

atas beban penggantian uang persediaan (SPP-GU). 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rencana kebutuhan

dana yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari perkantoran; 4.5.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data alokasi Uang

Persediaan (UP) sesuai rencana kebutuhan; 4.5.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk

penggantian UP; 4.5.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang yang diperlukan

untuk penggantian UP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penatausahaan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penatausahaan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data dokumen sumber dalam

kaitannya dengan barang persediaan; 4.6.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan

persediaan menurut sub kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan persediaan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penatausahaan

barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penatausahaan barang

milik negara sesuai dengan SABMN; 4.7.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data dokumen-dokumen

sumber serta bahan kondisi barang yang diperlukan dalam SABMN; 4.7.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan transaksi

bulanan; 4.7.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penatausahaan barang

milik negara dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data pemberian

identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengidentifikasian

barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

4.8.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan kodefikasi barang;

4.8.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.8.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data pengidentifikasian barang inventaris dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data bahan Daftar

Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data barang inventaris pada

setiap ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Daftar Inventaris

Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.10. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penghapusan

barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data pembentukan Panitia

Penghapusan Barang Inventaris; 4.10.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep

surat usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.10.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data usulan penghapusan inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.11. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan

laporan Barang Milik Negara (BMN) semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data laporan BMN

semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rekonsiliasi data dalam

kaitannya dengan penyusunan laporan BMN semesteran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.11.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep laporan BMN semesteran bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.11.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data laporan BMN semesteran dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.12. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan

Laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 517 -

4.12.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.12.4. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan konsep Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.12.5. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data Laporan BMN tahunan, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.13. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan

konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.13.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data tindak lanjut LHP; 4.13.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan tanggapan

LHP; 4.13.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan tanggapan

LHP bersama Kepala Subbagian Perlengkapan; 4.13.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data bahan penyusunan

tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.14. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan

rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.14.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana

kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

4.14.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

4.14.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.14.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

4.15. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data penyusunan

laporan berkala Subbagian Perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.15.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data hasil pelaksanaan

tugas Subbagian Perlengkapan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 518 -

4.15.2. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan;

4.15.3. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan bersama Kepala Subbagian Perlengkapan;

4.15.4. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan dan menyampaikannya kepada Kepala Subagian Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

5.1. Disposisi Kepala Subbagian Umum; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 519 -

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Bahan Rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Bahan Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.3. Bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Bahan penyusunan berita acara serah terima barang inventaris dan barang

persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Bahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung

(SPP-LS); 7.6. Bahan penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian Uang

Persediaan (SPP-GU); 7.7. Bahan penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data Komputer

(ADK); 7.8. Laporan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 7.9. Bahan penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang inventaris kantor

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Bahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara semesteran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Bahan penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Bahan penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Bahan penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian

Perlengkapan; 8.2. Membantu menyajikan bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Membantu menyajikan bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Membantu menyajikan bahan pembuatan data inventaris; 8.5. Membantu menyajikan bahan penghapusan; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran bahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran

(MAK); 9.4. Kebenaran data inventaris; 9.5. Kebenaran bahan penghapusannya; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

-. Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II a – II c 13.2. Pendidikan Formal : SLTA 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

- Memahami pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Memahami pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Memahami pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Memahami penatausahaan barang persediaan; - Memahami penatausahaan barang milik negara; - Memahami prosedur penatausahaan barang milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN :

Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan bahan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menatausahakan bahan yang perencanaan pengadaan barang/jasa; 4.1.2. Menatausahakan bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang

belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.3. Menatausahakan daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4. Menatausahakan inventaris persediaan barang dan data permintaan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.5. Menatausahakan daftar pengadaan berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2. Menatausahakan bahan serah terima barang/jasa hasil pengadaan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menatausahakan bahan/data hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menatausahakan Berita Acara Serah Terima barang; 4.2.3. Menatausahakan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3. Menatausahakan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (SPP-

LS). 4.3.1. Menatausahakan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita

Acara Pembayaran; 4.3.2. Menatausahakan Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya; 4.3.3. Menatausahakan bahan pembayaran langsung beserta lampirannya.

4.4. Menatausahakan bahan pembayaran atas beban penggantian uang

persediaan (SPP-GU). 4.4.1. Menatausahakan bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.4.2. Menatausahakan bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.4.3. Menatausahakan bahan yang diperlukan untuk penggantian UP.

4.5. Menatausahakan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.5.1. Menatausahakan bahan barang persediaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

4.5.2. Menatausahakan bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang persediaan;

4.5.3. Menatausahakan bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6. Menatausahakan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran. 4.6.1. Menatausahakan bahan penatausahaan barang milik negara sesuai

dengan SABMN; 4.6.2. Menatausahakan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi

barang yang diperlukan dalam SABMN; 4.6.3. Menatausahakan laporan transaksi bulanan.

4.7. Menatausahakan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menatausahakan barang inventaris dan barang persediaan; 4.7.2. Menatausahakan barang inventaris dan barang persediaan berdasarkan

jenisnya; 4.7.3. Menatausahakan penyimpanan barang dalam rangka memudahkan

mobiliasasi barang; 4.7.4. Menatausahakan hasil laporan pelaksanaan penyimpanan barang

inventaris dan barang persediaan.

4.8. Menatausahakan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menatausahakan permintaan barang inventaris dan barang persediaan

dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menatausahakan penyajian bahan persediaan/stok barang-barang yang

diminta dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.3. Menatausahakan bahan persediaan/stok barang; 4.8.4. Menatausahakan penyerahan barang inventaris atau barang persediaan

kepada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.5. Menatausahakan penyampaian laporan hasil pelaksanaan

pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan.

4.9. Menatausahakan pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menatausahakan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menatausahakan pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang; 4.9.3. Menatausahakan pemberian identifikasi pada barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4.10. Menatausahakan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menatausahakan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menatausahakan data barang inventaris pada setiap ruangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 523 -

4.11. Menatausahakan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Menatausahakan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menatausahakan bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang

Inventaris; 4.11.3. Menatausahakan penyusunan konsep surat usulan penghapusan

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12. Menatausahakan laporan Barang Milik Negara semesteran di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Menatausahakan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.12.2. Menatausahakan bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan

penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.12.3. Menatausahakan bahan penyusunan konsep laporan BMN di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.13. Menatausahakan laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran. 4.13.1. Menatausahakan bahan laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.2. Menatausahakan bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.3. Menatausahakan bahan penyusunan konsep laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.14. Menatausahakan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menatausahakan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.2. Menatausahakan bahan penyusunan tanggapan LHP.

4.15. Menatausahakan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai bahan

penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.15.1. Menatausahakan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai

bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.16. Menatausahakan laporan berkala Subbagian Perlengkapan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.16.1. Menatausahakan himpunan hasil pelaksanaan tugas Subbagian

Perlengkapan; 4.16.2. Menatausahakan bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subbagian Umum; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan; 5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 524 -

5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan; 6.18. Daftar barang inventaris;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Mesin tik/mesin hitung; 6.30. Mesin fotopy; 6.31. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Tertib tata usaha rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Tertib tata usaha Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.3. Tertib tata usaha penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Tertib tata usaha penyusunan berita acara serah terima barang inventaris dan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Tertib tata usaha penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran

langsung (SPP-LS); 7.6. Tertib tata usaha penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian

Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7. Tertib tata usaha penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data

Komputer (ADK); 7.8. Tertib tata usaha laporan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.9. Tertib tata usaha penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Tertib tata usaha penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara semesteran

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Tertib tata usaha penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Tertib tata usaha penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Tertib tata usaha penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Menatausahakan bahan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Menatausahakan bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Menatausahakan bahan pembuatan data inventaris; 8.5. Menatausahakan bahan penghapusan; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Kebenaran bahan penyusunan HPS;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran (MAK);

9.4. Kebenaran data inventaris; 9.5. Kebenaran bahan penghapusannya; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : I d – II b 13.2. Pendidikan Formal : SLTP 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

- Mengerti pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Mengerti pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Mengerti pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Mengerti penatausahaan barang persediaan; - Mengerti penatausahaan barang milik negara; - Mengerti prosedur penatausahaan barang milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 527 -

1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menatausahakan bahan rencana pengadaan barang/jasa di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menatausahakan bahan yang perencanaan pengadaan barang/jasa; 4.1.2. Menatausahakan bahan usulan pengadaan tahun sebelumnya yang

belum terealisasi dan usulan rencana pengadaan barang/jasa dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.3. Menatausahakan daftar rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.4. Menatausahakan inventaris persediaan barang dan data permintaan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.1.5. Menatausahakan daftar pengadaan berdasarkan kelompok barang/jasa; 4.2. Membantu menatausahakan bahan serah terima barang/jasa hasil

pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menatausahakan bahan/data hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menatausahakan Berita Acara Serah Terima barang; 4.2.3. Menatausahakan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil

pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3. Membantu menatausahakan penyelesaian tagihan atas pembayaran

langsung (SPP-LS). 4.3.1. Menatausahakan penyelesaian tagihan serta menyiapkan draft Berita

Acara Pembayaran; 4.3.2. Menatausahakan Berita Acara Pembayaran beserta lampirannya; 4.3.3. Menatausahakan bahan pembayaran langsung beserta lampirannya.

4.4. Membantu menatausahakan bahan pembayaran atas beban penggantian

uang persediaan (SPP-GU). 4.4.1. Menatausahakan bahan rencana kebutuhan dana yang diperlukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran; 4.4.2. Menatausahakan bahan alokasi Uang Persediaan (UP) sesuai rencana

kebutuhan; 4.4.3. Menatausahakan bahan yang diperlukan untuk penggantian UP.

4.5. Membantu menatausahakan barang persediaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menatausahakan bahan barang persediaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 528 -

4.5.2. Menatausahakan bahan/dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang persediaan+;

4.5.3. Menatausahakan bahan penyusunan laporan persediaan menurut sub kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik;

4.6. Membantu menatausahakan barang milik negara di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menatausahakan bahan penatausahaan barang milik negara sesuai

dengan SABMN; 4.6.2. Menatausahakan dokumen-dokumen sumber serta bahan kondisi

barang yang diperlukan dalam SABMN; 4.6.3. Menatausahakan laporan transaksi bulanan.

4.7. Membantu menatausahakan penyimpanan barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menatausahakan barang inventaris dan barang persediaan; 4.7.2. Menatausahakan barang inventaris dan barang persediaan berdasarkan

jenisnya; 4.7.3. Menatausahakan penyimpanan barang dalam rangka memudahkan

mobiliasasi barang; 4.7.4. Menatausahakan hasil laporan pelaksanaan penyimpanan barang

inventaris dan barang persediaan.

4.8. Membantu menatausahakan pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menatausahakan permintaan barang inventaris dan barang persediaan

dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menatausahakan penyajian bahan persediaan/stok barang-barang yang

diminta dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.3. Membentu menatausahakan bahan persediaan/stok barang; 4.8.4. Menatausahakan penyerahan barang inventaris atau barang persediaan

kepada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.5. Menatausahakan penyampaian laporan hasil pelaksanaan

pendistribusian barang inventaris dan barang persediaan.

4.9. Membantu menatausahakan pemberian identifikasi barang inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Menatausahakan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Menatausahakan pembuatan nomor urut barang inventaris berdasarkan

kodefikasi barang; 4.9.3. Menatausahakan pemberian identifikasi pada barang inventaris di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4.10. Membantu menatausahakan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menatausahakan Daftar Inventaris Ruangan di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 4.10.2. Menatausahakan data barang inventaris pada setiap ruangan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

4.11. Membantu menatausahakan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.11.1. Menatausahakan penghapusan barang inventaris kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.2. Menatausahakan bahan pembentukan Panitia Penghapusan Barang

Inventaris; 4.11.3. Menatausahakan penyusunan konsep surat usulan penghapusan

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12. Membantu menatausahakan laporan Barang Milik Negara semesteran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.12.1. Menatausahakan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal

Anggaran; 4.12.2. Menatausahakan bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan

penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.12.3. Menatausahakan bahan penyusunan konsep laporan BMN di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13. Membantu menatausahakan laporan Barang Milik Negara tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.13.1. Menatausahakan bahan laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI

Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.2. Menatausahakan bahan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.13.3. Menatausahakan bahan penyusunan konsep laporan BMN, BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

4.14. Membantu menatausahakan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.14.1. Menatausahakan bahan tindak lanjut LHP; 4.14.2. Menatausahakan bahan penyusunan tanggapan LHP.

4.15. Membantu menatausahakan rencana kerja Subbagian Perlengkapan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.15.1. Menatausahakan rencana kerja Subbagian Perlengkapan sebagai

bahan penyusunan rencana kerja Bagian Umum. 4.16. Membantu menatausahakan laporan berkala Subbagian Perlengkapan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.16.1. Menatausahakan himpunan hasil pelaksanaan tugas Subbagian

Perlengkapan; 4.16.2. Menatausahakan bahan penyusunan laporan berkala Subbagian

Perlengkapan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Disposisi Kepala Subbagian Perlengkapan; 5.2. Rencana kerja Subbagian Perlengkapan tahun lalu dan tahun berjalan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 530 -

5.3. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 5.4. Data penyusunan laporan inventaris perlengkapan; 5.5. Bukti tanda terima barang; 5.6. Data kebutuhan barang inventaris dan barang persediaan; 5.7. Surat pesanan barang/kontrak; 5.8. Surat Perintah Pembayaran; 5.9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; 5.10. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran; 5.11. Berita acara peminjaman barang inventaris; 5.12. Data pemeliharaan perlengkapan; 5.13. Usulan penghapusan perlengkapan; 5.14. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; 5.15. Konsep surat/nota dinas.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya;

6.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

6.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;

6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

6.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;

6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

6.12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6.14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-128/PB/2006 tentang Penambahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar;

6.16. DIPA; 6.17. Petunjuk Operasional Kegiatan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

6.18. Daftar barang inventaris; 6.19. SP2D; 6.20. Kartu Barang/Buku Persediaan; 6.21. Tanda Terima Barang Persediaan; 6.22. Bahan/data usulan penghapusan Barang Inventaris; 6.23. Daftar Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapus; 6.24. Kartu Pengawasan dan BKU; 6.25. Petunjuk pengadaan dan penghapusan barang; 6.26. Berita Acara Serah Terima; 6.27. Daftar rekanan; 6.28. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.29. Pedoman Tata Kearsipan; 6.30. Mesin tik/mesin hitung; 6.31. Mesin fotopy; 6.32. Lemari penyimpanan berkas;

7. HASIL KERJA :

7.1. Tertib tata usaha rencana kerja Subbagian Perlengkapan; 7.2. Tertib tata usaha Rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat

Jenderal Anggaran; 7.3. Tertib tata usaha penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa

di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Tertib tata usaha penyusunan berita acara serah terima barang inventaris dan

barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.5. Tertib tata usaha penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas pembayaran

langsung (SPP-LS); 7.6. Tertib tata usaha penyusunan laporan penyelesaian tagihan atas penggantian

Uang Persediaan (SPP-GU); 7.7. Tertib tata usaha penyusunan laporan data transaksi bulanan berupa Arsip Data

Komputer (ADK); 7.8. Tertib tata usaha laporan pengidentifikasian barang inventaris di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 7.9. Tertib tata usaha penyusunan konsep surat usulan penghapusan barang

inventaris kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.10. Tertib tata usaha penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara semesteran di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.11. Tertib tata usaha penyusunan konsep laporan Barang Milik Negara tahunan di

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.12. Tertib tata usaha penyusunan konsep Tanggapan LHP; 7.13. Tertib tata usaha penyusunan laporan berkala Subbagian Perlengkapan.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Membantu menatausahakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 8.3. Membantu menatausahakan bahan pengeluaran Uang Persediaan; 8.4. Membantu menatausahakan data inventaris; 8.5. Membantu menatausahakan bahan penghapusan; 8.6. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas;

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 532 -

9.2. Kebenaran bahan penyusunan HPS; 9.3. Kebenaran penyusunan bahan pembebanan mata anggaran pengeluaran

(MAK); 9.4. Kebenaran data inventaris; 9.5. Kebenaran bahan penghapusannya; 9.6. Kerahasiaan pelaksanaan tugas;

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Subbagian Perlengkapan dalam hal koordinasi

pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.4. Pejabat dan Panitia pengadaan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.5. Penyedia barang dan jasa dalam hal pelaksanaan tugas; 10.6. Instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

- Kompleknya peraturan dan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang belum dapat diakomodir oleh aturan yang ada membutuhkan pemahaman tentang aturan secara komprehensif dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

12. RISIKO JABATAN :

12.1. Penipuan spesifikasi barang; 12.2. Hukuman pidana bila terjadi kesalahan prosedur yang merugikan keuangan

negara. 13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : I c – II a 13.2. Pendidikan Formal : SLTP 13.3. Diklat/Kursus : 13.4. Syarat lainnya :

- Mengerti pengolahan dan pentabulasian data pengadaan barang/jasa; - Mengerti pengolahan dan pentabulasian data penyelesaian tagihan atas

pembayaran langsung (SPP-LS); - Mengerti pengolahan dan pentabulasian data pembayaran atas beban

penggantian uang persediaan (SPP-GU); - Mengerti penatausahaan barang persediaan; - Mengerti penatausahaan barang milik negara; - Mengerti prosedur penatausahaan barang milik negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

1. NAMA JABATAN : Operator Peralatan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menginventarisir semua permintaan peminjaman peralatan dilingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. 4.1.1. Mendata kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Mendata kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap jenis

kegiatan. 4.2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan membuat daftar petugas yang

akan mengoperasikan peralatan tersebut. 4.2.1. Menentukan jenis peralatan yang akan digunakan sesuai dengan

kebutuhan; 4.2.2. Memberi petunjuk penggunaan peralatan tersebut; 4.2.3. Menyusun pembagian tugas dalam pengoperasian peralatan untuk tiap-

tiap kegiatan; 4.2.4. Mengoperasikan peralatan tersebut pada saat kegiatan.

4.3. Menyimpan dan memelihara peralatan setelah selesai digunakan.

4.3.1. Mengecek setiap peralatan setelah selesai digunakan; 4.3.2. Menyiapkan tempat penyimpanan sesuai dengan yang dianjurkan pada

buku petunjuk peralatan tersebut; 4.3.3. Melakukan service atau perbaikan apabila peralatan mengalami

kerusakan atau melaporkannya kepada rekanan apabila masih ada garansi;

4.3.4. Melakukan perawatan rutin sesuai dengan jenis peralatan yang ada. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Perlengkapan; 5.2. Surat permintaan peminjaman peralatan dari unit pemohon; 5.3. Buku petunjuk penggunaan peralatan;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.2. Buku petunjuk untuk setiap jenis peralatan; 6.3. Komputer PC dan Printer; 6.4. Note Book / Laptop; 6.5. Infocus;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

6.6. Layar Monitor; 6.7. Layar Elektronik; 6.8. Papan tulis elektronik; 6.9. OHP; 6.10. Sound Sistem; 6.11. Delegate Conference; 6.12. Wireless; 6.13. Kamera Digital; 6.14. Kamera Manual; 6.15. Mesin Fotocopy; 6.16. Mesin Fax; 6.17. CD Duplicator; 6.18. Kabel Data; 6.19. Kabel Roll

7. HASIL KERJA :

7.1. Tersedianya sarana dan prasarana setiap kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.2. Terselenggaranya kegiatan rapat dan kegiatan lainnya sehingga pada gilirannya akan menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG :

8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan; 8.2. Menggunakan peralatan untuk berbagai kegiatan rapat; 8.3. Melakukan dan mengajukan permintaan service apabila dibutuhkan.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Keakuratan dan ketelitian dalam menggunakan peralatan; 9.3. Memelihara peralatan sesuai dengan petunjuk pemakaiannya.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.3. Teknisi peralatan, teknisi listrik AC, dll.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

12.1. Peralatan yang digunakan sebagian besar menggunakan tingkat teknologi yang mutakhir sehingga membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian peralatan tersebut;

12.2. Kehati-hatian dan kecermatan sangat dibutuhkan dalam pengoperasian peralatan agar tidak mudah rusak.

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam pengoperasian bisa menyebabkan peralatan rusak sehingga akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 535 -

13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : II/c – III/a 13.2. Pendidikan Formal : SLTA/Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Kursus Komputer 13.4. Syarat lainnya :

­ Mampu menginventarisir permintaan peminjaman peralatan; ­ Mampu mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 536 -

1. NAMA JABATAN : Operator Peralatan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN :

Membantu melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan inventaris di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menginventarisir semua permintaan peminjaman peralatan

dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. 4.1.1. Mendata kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Mendata kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap jenis

kegiatan. 4.2. Membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan membuat daftar

petugas yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. 4.2.5. Menentukan jenis peralatan yang akan digunakan sesuai dengan

kebutuhan; 4.2.6. Memberi petunjuk penggunaan peralatan tersebut; 4.2.7. Menyusun pembagian tugas dalam pengoperasian peralatan untuk tiap-

tiap kegiatan; 4.2.8. Mengoperasikan peralatan tersebut pada saat kegiatan.

4.3. Membantu menyimpan dan memelihara peralatan setelah selesai

digunakan. 4.3.5. Mengecek setiap peralatan setelah selesai digunakan; 4.3.6. Menyiapkan tempat penyimpanan sesuai dengan yang dianjurkan pada

buku petunjuk peralatan tersebut; 4.3.7. Melakukan service atau perbaikan apabila peralatan mengalami

kerusakan atau melaporkannya kepada rekanan apabila masih ada garansi;

4.3.8. Melakukan perawatan rutin sesuai dengan jenis peralatan yang ada.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dari Kepala Sub Bagian Perlengkapan; 5.2. Surat permintaan peminjaman peralatan dari unit pemohon; 5.3. Buku petunjuk penggunaan peralatan;

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

6.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

6.2. Buku petunjuk untuk setiap jenis peralatan; 6.3. Komputer PC dan Printer;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 537 -

6.4. Note Book / Laptop; 6.5. Infocus; 6.6. Layar Monitor; 6.7. Layar Elektronik; 6.8. Papan tulis elektronik; 6.9. OHP; 6.10. Sound Sistem; 6.11. Delegate Conference; 6.12. Wireless; 6.13. Kamera Digital; 6.14. Kamera Manual; 6.15. Mesin Fotocopy; 6.16. Mesin Fax; 6.17. CD Duplicator; 6.18. Kabel Data; 6.19. Kabel Roll

7. HASIL KERJA :

7.1. Tersedianya sarana dan prasarana setiap kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

7.2. Terselenggaranya kegiatan rapat dan kegiatan lainnya sehingga pada gilirannya akan menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

8. WEWENANG :

8.1. Membantu mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Perlengkapan;

8.2. Membantu menggunakan peralatan untuk berbagai kegiatan rapat; 8.3. Membantu melakukan dan mengajukan permintaan service apabila dibutuhkan.

9. TANGGUNG JAWAB :

9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Keakuratan dan ketelitian dalam menggunakan peralatan; 9.3. Memelihara peralatan sesuai dengan petunjuk pemakaiannya.

10. HUBUNGAN KERJA :

10.1. Kepala Subbagian Perlengkapan dalam hal pelaksanaan tugas; 10.2. Para Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.3. Teknisi peralatan, teknisi listrik AC, dll.

11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

11.1. Peralatan yang digunakan sebagian besar menggunakan tingkat teknologi yang mutakhir sehingga membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam pengoperasian peralatan tersebut;

11.2. Kehati-hatian dan kecermatan sangat dibutuhkan dalam pengoperasian peralatan agar tidak mudah rusak.

12. RISIKO JABATAN :

Kesalahan dalam pengoperasian bisa menyebabkan peralatan rusak sehingga akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 538 -

13. SYARAT JABATAN :

13.1. Pangkat/Golongan : II/b – II/d 13.2. Pendidikan Formal : SLTA/Diploma I 13.3. Diklat/Kursus : Kursus Komputer 13.4. Syarat lainnya :

- Mampu menginventarisir permintaan peminjaman peralatan; - Mampu mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.