1,PERENCANAAN PEMBANGUNAN ;KULIAH

7/31/2019 1,PERENCANAAN PEMBANGUNAN ;KULIAH

1/19

1

MATERI KULIAH

PROGRAM PASCASARJANA MIE UNSOED PURWOKERTO

Oleh:

Drs. SANTOSO, MM.MSi.

2012

SESI I


2/19

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatasbatas wilayah yang berwenang mengatur danm engurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggapsebagai suatu Daerah (daerah otonom).

Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah(gubernur/bupati/walikota), dan memilikiPemerintahan Daerah serta Dewan PerwakilanRakyat Daerah.


3/19

Upaya sistimatis untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dan kualitasmanusia

Menyangkut seluruh aspek kehidupanmanusia

Pertumbuhan ekonomi sebagai meanbukanend

Aspek-aspek lain (sosial, budaya, politik,dlsb) termasuk dalam aspek yangdibangun


4/19

Peningkatan standar hidup (levels ofliving) setiap orang, baik pendapatannya,tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,

pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya

diri (self-esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan

(freedom/democracy) setiap orang.


5/19

Pembangunan daerah pada hakekatnyaadalah upaya terencana untukmeningkatkan kapasitas pemerintahan

daerah sehingga tercipta suatukemampuan yang andal dan profesionaldalam:

memberikan pelayanan kepadamasyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi

daerah.


6/19

Pembangunan daerah juga merupakan

upaya untukmemberdayakanmasyarakat di seluruh daerah sehingga:

tercipta suatu lingkungan yang

memungkinkan masyarakat untukmenikmati kualitas kehidupan yanglebih baik, maju, dan tenteram,

memperluas pilihan yang dapatdilakukan masyarakat bagi peningkatanharkat, martabat, dan harga diri.


7/19

Pembangunan daerah dilaksanakanmelalui penguatan otonomi daerah danpengelolaan sumber daya yangmengarah pada terwujudnya tatakepemerintahan yang baik (good

governance).

Pelaksanaan pembangunan daerah yang

baik hanya dapat dilakukan apabilaterjadi keseimbangan peran dari tigapilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha

swasta, dan masyarakat.


8/19

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, danyudikatif) memainkan peran yangmenjalankan dan menciptakan lingkungan

politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain.

Peran dunia usaha swasta adalahmewujudkan terciptanya lapangan kerja dan

peningkatan pendapatan masyarakat.

Masyarakat berperan dalam penciptaaninteraksi sosial, ekonomi dan politik.


9/19

Tujuan pembangunan ekonomi daerah diturunkandari tujuan nasional, yaitu meningkatkankesejahteraan masyarakat lokal dan kualitasmanusia

Tujuan ini dicapai lewat: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dansesuai dengan kondisi riil masyarakat daerah

Mendorong pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan

Pembangunan sumber daya manusia lewatpeningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dansosial.


10/19

Perencanaan adalah :suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, denganmemperhitungkan sumber daya yang

tersedia


11/19

1958

1967 Manifesto Politik republik Indonesia sebagai

Garis - Garis Besar Haluan Negara,

Garis-Garis Besar Pola Pembangunan NasionalSemesta Berencana 1961-1969

Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-GarisBesar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Dasar hukum : TAP MPRS No.I/MPRS/1960

TAP MPRS No.II/MPRS/1960

Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963


12/19

1968 1998

Sentralistik dan top-down

Lembaga perencanaan pusat sangatdominan dan bersifat ekslusif

Masyakarat kurang dilibatkan dalam

perencanaan; GBHN, REPELITA, REPETA POLDAS,

REPELITADA, REPETADA

Dasar hukum :

Ketetapan MPR dalam bentuk GBHN

1998 2000

Tidak ada dokumen perencanaan

pembangunan nasional


13/19

2000-2004

Desentralistis dan bottom-up

Partisipasi masyarakat mll musrenbang

GBHN, POLDAS,PROPENAS/DA,RENSTRADA,

REPETA/DA, RENSTRA DINAS/AKIP

Dasar hukum :

Ketetapan No.IV/MPR/1999 UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999

UU No. 25/20


14/19

2004 Sekarang

Desentralistis dan bottom-up

Partisipasi masyarakat mll musrenbang RPJP/D, RPJM/D, RKP/D, Renstra K/L/SKPD,

Renja K/L/SKPDD

Dasar hukum ;

UU No. 17/2003, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004dan UUN0. 33/2004

PP No. 39/2006; PP No. 40/2006;

PP No. 66/2007; PP No. 8/2008


15/19

Penyusunan perencanaan tidak tepat, karena:

informasinya kuranglengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga

tidak mungkin pernah bisa terlaksana

Pengaruh politis terlalu besar sehinggapertimbanganpertimbangan teknis

perencanaan diabaikan.


16/19

Perencanaannya mungkin baik, tetapi

pelaksanaannya tidak sepertiseharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya

perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak

kompeten

masyarakat tidak punya kesempatanberpartisipasi, sehingga tidak

mendukungnya.


17/19

Perencanaan didasarkan padaparadigma yang tidak sesuai dengankondisi dan perkembangan lingkunganserta tidakdapat mengatasi masalahmendasar

Misalnya, orientasi semata-mata padapertumbuhan yang menyebabkan makinmelebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukansematamata perencanaannya, tetapifalsafah atau konsep di balik

perencanaan itu.


18/19

Perencanaan dibuat terlalu detil dankaku, shg:

Tidak memungkinkan berkembangnyaprakarsa individu/lokal danpengembangan kapasitas serta potensi

daerah/masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum

penawaran dan permintaan karena

pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut

sebagai sistem perencanaan terpusat

(centrally planned system ).


19/19

Documents

1,PERENCANAAN PEMBANGUNAN ;KULIAH