42
S T A N 1 Pengakuan Pendapatan Pendahuluan Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Draft Standar Akuntansi Pemerintahan (per Agustus 2009) adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan-Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual. Sedangkan dalam hal peraturan perundangan, entitas pemerintah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Pembahasan ini akan mengulas konsep, prinsip-prinsip dan isu-isu yang berkaitan dengan definisi dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah, dengan menitikberatkan pada konsep akuntansi berbasis akrual. Tujuan Pembelajaran Pembahasan berikut akan meneliti konsep, prinsip-prinsip dan isu- isu yang berkaitan dengan definisi dan pengakuan pendapatan dalam

150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengakuan pendapatan

Citation preview

Page 1: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Pengakuan Pendapatan

Pendahuluan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis

akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling

lambat tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis

akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sedangkan basis

akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah

sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Draft Standar Akuntansi

Pemerintahan (per Agustus 2009) adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan

pendapatan-Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual.

Sedangkan dalam hal peraturan perundangan, entitas pemerintah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran

dengan menggunakan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Pembahasan ini akan mengulas konsep, prinsip-prinsip dan isu-isu yang berkaitan dengan definisi

dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah, dengan menitikberatkan pada konsep

akuntansi berbasis akrual.

Tujuan Pembelajaran

Pembahasan berikut akan meneliti konsep, prinsip-prinsip dan isu-isu yang berkaitan dengan

definisi dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah nasional dan entitas non-bisnis

pada sektor publik lainnya sesuai tujuan pelaporan tersebut secara umum. Kajian pembahasan akan

mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai :

(i) definisi dan klasifikasi pendapatan

(ii) isu-isu tertentu dan masalah-masalah yang timbul dari pendapatan pemerintah pada jenis tertentu

(iii) efek dari basis akuntansi yang berbeda pada definisi dan pengakuan pendapatan.

Ruang Lingkup

The International Federation of Accountants Public Sector Committee (IFAC PSC) telah

mengeluarkan sejumlah studi terkait mengenai Laporan Keuangan Pemerintah. Sesuai dengan PSC Studi

1, "Pelaporan Keuangan Pemerintah Nasional" (IFAC, 1991) dan PSC Study 2, "Unsur-unsur Laporan

Page 2: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Keuangan Pemerintah "(IFAC, 1993), faktor yang menjadi fokus utama studi ini adalah pada laporan

keuangan yang dipersiapkan untuk pemerintah nasional dan entitas atau unit yang dibentuk untuk

melayani sektor publik sesuai tujuan pemerintah yang Ingin dicapai. Meskipun demikian, masalah yang

diajukan dalam Studi mungkin sama berlaku untuk tingkat pemerintahan lain (negara, provinsi dan

pemerintah daerah).

Kebutuhan Pembelajaran

Informasi mengenai pendapatan merupakan hal penting dalam membantu pengguna dalam

menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Membandingkan pendapatan dengan pengeluaran

membantu pengguna untuk menilai ekuitas dalam suatu periode anggaran (yakni, apakah saat ini

pendapatan yang diterima sudah cukup untuk menutup biaya program dan layanan yang diberikan dalam

periode tersebut). Informasi pada pendapatan juga penting bagi pemerintah dalam membuat penilaian

mengenai berbagai hal, misalnya dampak perpajakan dan penerimaan lain pada perekonomian atau

kebutuhan pinjaman dalam jangka panjang.

Adapun konsep pendapatan yang dikembangkan pada sektor swasta telah menimbulkan beberapa

isu menarik ketika diterapkan pada entitas pemerintah. Sementara itu, pemerintah mempunyai pendapatan

yang berbeda dengan perusahaan bisnis (misalnya, arus masuk yang timbul dari penjualan barang dan

jasa, bunga, dividen), karena sebagian besar pendapatan pemerintah adalah non-reciprocal transfer

(transfer yang tidak memberikan timbal balik secara kasat mata) dalam bentuk pajak, retribusi, bea dan

denda yang diperoleh sebagai alat pengelolaan negara. Pendapatan non-reciprocal lain dapat menyerupai

hibah dan sumbangan yang diterima oleh entitas non-pemerintah pada keadaan (misalnya, proses

anggaran pendapatan tahunan) sesuai kepentingan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, praktek

akuntansi yang berlaku umum untuk hibah dan sumbangan, belum diatur secara khusus.

Pemerintah menghadapi masalah pengukuran dalam mengakui pendapatan. Belum ada peraturan

internasional, maupun konsensus dasar yang sesuai, untuk mengukur pendapatan pajak. Lebih jauh lagi,

mungkin ada jeda waktu yang cukup antara titik di mana transaksi yang menimbulkan pendapatan terjadi

dengan titik di mana jumlah diperkirakan dapat dipercaya. Sebagai contoh, mungkin ada jeda waktu

antara pajak penjualan dikumpulkan oleh perusahaan dengan waktu pada saat pajak dihitung oleh

pemerintah. Contoh lainnya, mungkin ada menjadi jeda waktu antara warga negara atau perusahaan

dalam menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak dengan waktu dimana jumlah pajak yang

ditentukan.

IFAC PSC telah melakukan studi yang mengeksplorasi perspektif pendekatan akuntansi dan

pelaporan untuk elemen-elemen tertentu pada laporan keuangan pemerintah yang berbeda. Studi ini

Page 3: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

merupakan salah satu dari serangkaian penelitian yang mengkaji praktek-praktek pelaporan keuangan

pemerintah. Studi ini mengeksplorasi berbagai pendapatan yang timbul di sektor publik, mengidentifikasi

kemiripan dan perbedaan pendapatan dengan sektor swasta dan memeriksa masalah untuk pelaporan

keuangan yang timbul dari perbedaan tersebut. Studi berkonsentrasi pada definisi dan pengakuan

pendapatan berdasarkan akuntansi dengan basis akrual penuh. Praktik akuntansi pada pengakuan dan

pelaporan pendapatan dengan basis kas memang relatif lebih mudah. Namun, ada sejumlah isu yang akan

diperdebatkan secara lebih kompleks pada akuntansi berbasis akrual.

Definisi Pendapatan

Transaksi pendapatan pada entitas pemerintah adalah aliran sumber daya yang masuk kepada

entitas pemerintah yang timbul dari transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran terjadi ketika masing-

masing pihak dalam transaksi mengorbankan sesuatu dan menerima kembali pada nilai yang kurang lebih

sama. Istilah lain untuk "pendapatan" adalah "pemasukan" (Statement of Federal Financial Accounting

Standards (SFFAS), paragraf 30 & 33). Suatu pemerintah memperoleh pendapatan apabila memberikan

suatu pelayanan kepada masyarakat atau badan pemerintah lain.

The International Accounting Standards Committee (IASC) Framework menggambarkan

pendapatan seperti yang timbul dalam rangka kegiatan bisnis suatu perusahaan. Baik pendapatan dan

keuntungan dimasukkan dalam definisi pendapatan pada IASC Framework.

“Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or

enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those

relating to contributions from equity participants” (paragraph 70).

Definisi diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut

"Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk

atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan lain-lain

yang berkaitan dengan kontribusi pada ekuitas entitas"

Sedangkan definisi pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.”

Page 4: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, “pendapatan” didefinisikan

sebagai berikut:

“Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.” (pasal 1 ayat 9)

“Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih.” (pasal 1 ayat 13)

Adapun definisi “pendapatan” menurut Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut:

“pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan,

penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun

anggaran yang bersangkutan.“ (pasal 2 ayat 1)

Kembali pada studi yang dilakukan berdasarkan International Accounting Standard (IAS) 18,

studi tersebut mengasumsikan praktek akuntansi menggunakan basis akrual, dan cenderung

menitikberatkan transaksi pertukaran pendapatan daripada transaksi non-reciprocal. IAS 18 tersebut

berlaku untuk:

(i) penjualan barang

(ii) pemberian pelayanan jasa

(iii) penggunaan aset perusahaan lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Pengertian “Barang” menurut IAS 18:

“Goods includes goods produced by the enterprise for the purpose of sale and goods purchased for

resale, such as merchandise purchased by a retailer or land and other property held for resale”

(paragraph 3).

"Barang, termasuk barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk tujuan penjualan dan barang-barang

yang dibeli untuk dijual kembali seperti barang dagangan yang dibeli oleh pengecer, atau tanah dan

properti lainnya, diadakan untuk dijual kembali" (paragraf 3).

Pengertian “Pelayanan Jasa” menurut IAS 18:

“The rendering of services typically involves the performance by the enterprise of a contractually agreed

task over an agreed period of time. The services may be rendered within a single period or over more

than one period” (paragraph 4).

Page 5: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

"Pemberian pelayanan biasanya melibatkan kinerja oleh perusahaan dari suatu kontrak tugas yang

disepakati pada satu periode waktu. Layanan dapat diberikan dalam satu periode atau selama lebih dari

satu periode " (paragraf 4).

IAS 18 juga menyatakan bahwa penggunaan aset perusahaan yang lain dapat memberikan peningkatan

pendapatan dalam bentuk bunga, royalti dan dividen (paragraf 5).

IAS 18 tidak mengatur hal yang berkaitan dengan pendapatan yang timbul dari:

(i) perjanjian leasing (IAS 17);

(ii) dividen yang timbul dari investasi yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (IAS 28);

(iii) kontrak asuransi dari perusahaan asuransi;

(iv) perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan atau pembayarannya (IAS 32);

(v) perubahan nilai aktiva lancar lainnya;

(vi) kontrak pembangunan kostruksi (IAS 11);

(vii) peningkatan hasil peternakan, dan pertanian dan hasil hutan;

(viii) hasil pertambangan mineral.

Istilah "gain" atau keuntungan mewakili item selain pendapatan yang memenuhi definisi

penghasilan pada IASC. “Gain” atau keuntungan mungkin muncul dalam rangka kegiatan bisnis suatu

perusahaan. Keuntungan tersebut meliputi keunungan yang timbul pada saat revaluasi aset jangka panjang

atau surat berharga.

IASC Framework mencatat bahwa “revenues’ dan “gains” mewakili peningkatan keuntungan

ekonomis dan tidak menganggap kedua aspek tersebut sebagai elemen yang terpisah (paragraf 75).

Kebanyakan acuan standar membedakan antara pendapatan yang diterima dalam kegiatan usaha biasa,

dengan pendapatan yang timbul melalui kegiatan lain. Namun, istilah tersebut digunakan untuk

menggambarkan unsur-unsur secara luas dan meliputi “revenues”,”gains” dan “income”. Di Inggris, the

Accounting

Standards Board (ASB) menggunakan satu elemen (keuntungan) untuk mencakup aspek

pendapatan dan keuntungan. Australia dan Selandia Baru juga mengadopsi satu elemen tetapi

menggunakan istilah "pendapatan" untuk merujuk pada pendapatan dan keuntungan. Studi ini

menggunakan istilah "pendapatan" yang meliputi baik pendapatan dan keuntungan. IASC mengambil

pendekatan yang sama namun menggunakan kata "penghasilan".

Page 6: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Penerapan IAS 18 pada Pemerintah

IAS 18 mengasumsikan transfer reciprocal, yaitu di mana entitas pelaporan menerima jasa atau

aset, atau memiliki kewajiban ekonomis, dan secara langsung memberikan sesuatu yang kurang lebih

sama nilainya (dalam bentuk barang, jasa, atau penggunaan aset) kepada pihak lain dalam transaksi

pertukaran. Keberadaan transaksi pertukaran tersebut melibatkan pembeli dan penjual yang bersedia

membantu untuk menetapkan nilai wajar dari barang dan jasa yang disediakan, begitu pula dengan waktu

transaksi.

Bentuk transfer resiprokal dari mayoritas pendapatan di sektor swasta dan merupakan bagian dari

pendapatan pemerintah. Aliran sumber daya yang masuk untuk pemerintah, termasuk yang timbul dari:

• penjualan barang;

• pemberian layanan jasa;

• bunga

• royalti;

• dividen;

• komisi;

• kontrak jangka panjang dan

• perjanjian leasing.

Dalam beberapa kasus, pemerintah akan menetapkan harga untuk barang atau jasa di atas biaya

penyediaan barang atau jasa maupun harga yang bersedia dibayar oleh penerima. Hal ini akan

memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk menawarkan pelayanan di bawah harga yang

wajar. Sebaliknya jika pemerintah mensubsidi konsumen, maka pemerintah akan mendapatkan beberapa

keuntungan lainnya (selain penerimaan kas atau hak atas kas) untuk tujuan sosial. Oleh karena itu,

transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertukaran. Pendapat alternatif lainnya adalah bahwa

transaksi bersubsidi terdiri dari dua bagian, salah satunya adalah reciprocal (yaitu, sebesar nilai yang

diterima dalam pertukaran) dan sisa bagian yang non-reciprocal.

Jika pemerintah menggunakan kekuatan monopoli (misalnya, dengan memungut biaya sangat

tinggi untuk mengeluarkan paspor atau lisensi) itu dapat dikatakan bahwa transaksi lebih baik

digolongkan sebagai pajak atau transfer yang mengikat. Namun, kebijakan monopoli harga untuk layanan

tertentu merupakan langkah yang lazim dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, biaya monopoli

seharusnya diperlakukan sebagai pertukaran pendapatan.

Pendapatan pemerintah yang timbul dari transaksi sebagian atau insidentil (misalnya, dari

penjualan aktiva tetap) juga memiliki metode yang sama dengan sektor swasta. Dalam beberapa kasus,

Page 7: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

keuntungan tersebut sangat signifikan, misalnya suatu keuntungan dari privatisasi badan usaha

pemerintah. Pendapatan seperti itu harus diungkapkan secara terpisah.

Berdasarkan model pengukuran yang diadopsi, pendapatan juga dapat mencakup keuntungan

yang terjadi tanpa adanya transaksi. Pada sejumlah item,,terdapat metode yang mirip dengan sektor

swasta. Sebagai contoh, keuntungan yang timbul dari:

• perubahan dalam nilai wajar pada aset dan kewajiban keuangan;

• perubahan dalam nilai aset-aset lain seperti hutan dan sumber daya mineral;

• perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Sementara itu, keuntungan dapat digolongkan sebagai pendapatan dengan didasarkan pada

definisi yang komprehensif mengenai penghasilan, hal tersebut merupakan praktek yang berlaku

berdasarkan yurisdiksi hukum untuk mengambil keuntungan langsung pada aktiva bersih atau ekuitas.

Sejumlah negara memerlukan entitas swasta untuk menghasilkan laporan dari perubahan ekuitas total

sebagai bagian dari penentuan tujuan umum laporan keuangan. Di sektor publik, the Chartered Institute

of Public Finance and Accountancy (CIPFA) “Code of Accounting Practice on Local Authority

Accounting in Great Britain” memerlukan laporan dari perubahan dalam dana cadangan secara total

untuk menyatukan semua keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut.

Mengingat bahwa peningkatan standar laporan keuangan akuntansi semakin dibutuhkan untuk

operasi yang tidak berkelanjutan, pemerintah juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi yang

serupa untuk perubahan yang signifikan dalam aktivita,s seperti yang timbul dari privatisasi badan usaha

negara. Perlakuan akuntansi pemerintah untuk pertukaran pendapatan, termasuk keuntungan, biasanya

tidak berbeda dengan sektor swasta. Namun dalam beberapa keadaan, sifat dan karakteristik yang berbeda

dari aset dan kewajiban pemerintah dapat menimbulkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Hal tersebut

juga disebabkan pemerintah memiliki kepemilikan signifikan pada jenis aset tertentu (misalnya, hutan

atau sumber daya mineral) sementara praktek akuntansi yang berlaku umum (GAAP) untuk jenis aset

tersebut belum berkembang pada sektor swasta, maka panduan bagi entitas, termasuk pemerintah, untuk

menerapkan metode akuntansi berbasis akrual sangatlah dibutuhkan.

Meskipun ada transaksi dalam pemerintahan yang secara ilmiah identik dengan sektor swasta,

banyak pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak, retribusi, denda dan hibah non-reciprocal mempunyai

bentuk pertukaran yang unik. Walau dapat dikatakan bahwa pemerintah menerima penerimaan

perpajakan dengan memberikan imbalan barang dan jasa (misalnya, jalan, rumah sakit, pendidikan,

penegakan hukum dan sebagainya), warga yang membayar untuk layanan tersebut belum tentu diketahui

secara tepat telah menerima manfaat tersebut. Pembayaran pajak dengan sendirinya tidak serta merta

Page 8: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

memberikan hak kepada seorang wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau manfaat yang setara

nilainya secara langsung karena tidak ada hubungan langsung antara membayar pajak dengan menerima

pelayanan pemerintah. Sisa Studi ini mempertimbangkan masalah definisi dan pengakuan non-transfer

timbal balik.

Definisi Pendapatan Non-Resiprok

Transfer non-resiprok adalah tranfer yang mana saat entitas menerima asset atau jasa atau

menghilangkan kewajiban tanpa secara langsung memberi nilai setara untuk pertukaran untuk pihak lain

pada transfer.

Pajak adalah sumber utama dari jenis masukan keuntungan ekonomi. Beberapa pertimbangan

menggunakan istilah transfer “tanpa pertukaran” daripada transfer non-resiprok.

Sebagai contoh, GASB mendefenisikan pendapatan sebagai berikut :

“In governmental funds, increases in financial resources from transactions other than interfund transfers,

the issuance of general long-term capital debt, and the sale or capital lease of capital assets.

Governmental fund revenues usually result from taxation and other nonexchange transactions or events”

(GASB Statement 11, hal 99).

Pada fund pemerintah, peningkatan sumber daya financial dari transaksi selain transfer antar fund,

penerbitan utang modal jangka panjang dan penjualan atau capital lease barang modal. Pendapatan fund

pemerintah biasanya merupakan hasil dari pajak dan transaksi atau kejadian tanpa pertukaran lain.

Untuk tambahan penerimaan pajak, pemerintah juga dapat menerima hibah, bantuan dan

pembayaran untuk kepentingan pihak lain. Sebagai contoh: pemerintah dapat menerima bantuan atau

hibah dari pemerintah negara lain atau dari otoritas multinasional. Komponen entitas dari pemerintah

nasional dapat meerima perintah dari pemerintah pusat dibawah kondisi tertentu dapat dipandang

sebangai hubungan pertukaran dengan pemerintah pusat namun pada kondisi lain masih dapat dipandang

sebagai transfer non-resiprok.

Signifikansi Pendapatan Non-resiprok di Pemerintahan

Pendapatan dimaksudkan saat pemerintah mewujudkan tujuannya untuk kemakmuran

masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki beberapa pendapatan yang bersesuaian dalam sektor

bertujuan laba dan yang memang dapat, dibawah basis akuntansi akrual, akan diberikan perlakuan

akuntansi yang sama, Mayoritas pendapatan pemerintah dalam bentuk transfer non-resiprok. Lebih jauh,

Page 9: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

sejak pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak melalui kekuasaannya untuk meminta pembayaran,

jumlah pendapatan tidak menggambarkan efisiensi atau pun efektifitas mereka.

Pemerintah dapat menarif barang dan jasa yang disediakan untuk entitas lain atau langsung ke

anggota masyarakat. Meski demikian, mereka dapat melakukannya pada harga dibawah biaya untuk

mencapai tujuan ekonomi dan social lainnya. Karena pemerintah memiliki kemampuan untuk menaikkan

pajak, ia dapat terus beroperasi bahkan saat biaya melebihi pendapatan non-pajak.

Pendapatan Dari Penggunaan Kekuatan Memerintah

Pemerintah menerima transfer non-sukarela melalui penggunaan kekuatan paksaannya. Jenis

transfer ini memiliki cakupan yang amat luas, datang dari bermacam nama dan berbeda antara hukum

satu dan yang lainnya, namun dapat termasuk :

- Pajak penghasilan (ditagih pada basis sementara, bayar-saat-Anda-terima, secara masa atau pun

waktu lain)

- Pajak pemanfaatan perbatasan;

- Pajak penjualan;

- Pajak Pertambahan Nilai;

- Pajak upah;

- Pajak properti;

- Pajak laba permodalan;

- Perangko, cek dan tugas kredit;

- Pajak lisensi;

- Tarif tol dan kendaraan bermotor;

- Pengadaan dan

- Denda.

Perpajakan adalah kategori utama dari transfer non-resiprok, atau tanpa imbal balik di

pemerintahan. Walau pemerintah menyediakan barang dan jasa sebagai hasil dari transfer ini, mereka

tidak disediakan secara langsung dan tidak dalam nilai yang setara dari aset yang ditransfer kecuali tidak

disengaja. Pemerintah tidak diwajibkan untuk menyediakan barang dan jasa pada setiap individu sebagai

imbalan dari pembayaran non-sukarela mereka.

Keuntungan ekonomis atas pemerintah, yang diterima dari kenaikan pajak adalah kemampuannya

untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial dalam menyediakan barang dan jasa pada masyarakat. Sebagai

tambahan untuk meningkatkan pendapatan, banyak pemerintahan menggunakan sistem pajak untuk

Page 10: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

mencapai tujuan kebijakan publik. Istilah “pembelanjaan pajak” digunakan terhadap ukuran seperti

pembebasan, tunjangan , pengurangan tarif pajak, kredit pajak dan status bebas pajak karena mereka

mengurangi tagihan pajak dari yang sudah menerimanya dan sama-sama disubsidi. Pembelanjaan pajak

bukan pendapatan namun menggambarkan pendapatan pajak yang hilang.

Hibah dan Bantuan

Standar IASC menyediakan panduan terbatas terhadap transfer non-resiprok, selain IAS 20,

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. IAS 20 berkaitan dengan

akuntansi untuk hibah pemerintah dari penerima.

Defenisi dari hibah pemerintah adalah :

“Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an enterprise

in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the

enterprise....” (paragraf 3).

Hibah pemerintah adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk transfer sumberdaya untuk

perusahaan dalam imbalan untuk pelaksanaan yang lalu atau mendatang dengan kondisi tertentu yang

berhubungan dengan aktivitas operasional dari perusahaan.

Ruang lingkup IAS 20 dibatasi padah hibah yang disediakan pemerintah sebagai imbalan untuk

pelaksanaan dengan kondisi tertentu. Meskipun dimaksudkan untuk penerapan hibah antara pemerintah

dan pihak ketiga yang independen, prinsip akuntansi juga dapat relevan pada situasi saat departemen atau

perwakilan menerima hibah dari pemerintah pusat dalam hal untuk memungkinkan penerima

mewujudkan aktivitas operasi tertentu.

Sebagai tambahan, pemerintah dapat menjadi penerima dari hibah tanpa syarat atau bantuan tunai

(misal, pinjaman tanpa pelunasan dari pemerintah lain atau otoritas multinasional) atau maksud baik

(misal, bantuan aset purbakala).

Hibah dan bantuan jenis ini seperti yang ada di sektor swasta nirlaba; (misal , bantuan moneter,

jasa sukarela atau bantuan barang maksud baik. Transfer tersebut meliputi cakupan transfer non-resiprok

yang lebih luas daripada yang dimaksud dalam IAS 20.

Pembelajaran ini menggunakan istilah “hibah” atau kontribusi” dimaksudkan untuk transfer non-

resiprok selain yang diperoleh dari penggunaan kekuatan memerintah. Hibah ini transfernya merupakan

kontribusi dari pemilik. Hibah dapat berbentuk tunai, jasa, transfer aset atau pengurangan kewajiban yang

ada. Kondisi mungkin berhubungan dengan hibah. Di beberapa negara, istilah “hibah” diasosiasikan

Page 11: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

dengan jenis tertentu dari pendapatan tanpa ketentuan dan istilah “transfer”digunakan merujuk pada

cakupan luas transfer non-resiprok termasuk hibah, persetujuan pembagian biaya dan entitlement.

Hibah termasuk simpanan di pengeluaran untuk manfaat ekonomi mendatang. Contohnya adalah

pengampunan kewajiban dari pemerintah lain atau otoritas multinasional. Sejak pengampunan utang

diperoleh pemerintah pusat tidak akan menggambarkan kontribusi pemiliknya, itu harus diidentifikasi

sebagai kelompok pendapatan. Hal ini menerangkan pemerintah sebagai penerima.

Pendapatan Dibatasi dan Tak Dibatasi

Pembatasan dibebankan syarat bahwa harus menjelaskan bagaimana sumber daya dipergunakan

dan untuk yang mana dari pemerintah yang akuntabel untuk kelompok luar tertentu. Pendapatan yang

dimaksudkan untuk pembatasan tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan kewajiban pemerintah

umum dan mendanai operasionalnya. Karena itulah penting untuk mengungkapkan informasi tentang

pembatasan ini.

Pembatasan dapat bersyarat, contohnya saat pemerintah sedang menerima hibah dari pemerintah

lain. Penyisihan (apropriasi) pendapatan pajak oleh penyusun Undang-undang dapat juga dipandang

sebagai pembatasan disyaratkan pada pemerintah yang akuntabel bagi penysusn undang-undang (dan

rakyat pada umumnya) untuk cara penggunaan sumberdayanya. Bagaimanapun, saat menyetujui bahwa

seluruh pendapatan pajak dalam beberapa arti dibatasi, masih mungkin untuk membatasi isteilah

“pembatasan” pada situasi dimana ada akuntabilitas pada pihak luar tertentu. Dari sudut pandang

komponen entitas pemerintah yang menerima pendanaan dengan penyisihan, pembatasan yang

ditimbulkan dari penyisihan dipandang dibatasi ke pihak luar.

Istilah “pembatasan” tidak termasuk cadangan yang dibuat saat pemerintah merancang porsi

akumulasi surplus/defisit tak bersyarat untuk mencerminkan penekanan untuk menggunakan sumberdaya

itu untuk keperluan tertentu. Saat cadangan resminya dibatasi, pemerintah dapat merubah undang-undang

atau resolusi dan menggunakan sumberdaya untuk keperluan lain saat kebutuhan timbul. Ketika

penggunaan penuh pada pengelolaan sumberdaya, isi dari cadangan tidak dibatasi.

Pembatasan dibatasi dalam bermacam cara. Persetujuan dibuat antara pemerintah dan pihak luar

dapat menjelaskan pembatasan pada penggunaan sumber daya. Pembatasan dapat juga disyaratkan oleh

Undang-undang, dengan dibatasi oleh Undang-undang pemerintah lain ataupun didalam Undang-undang

pemerintah sendiri.

Saat pembatasan dibatasi ke pihak luar, jelas bahwa sumberdaya tidak tersedia kecuali untuk

keperluan tertentu. Situasi menjadi samar ketika Undang-undang pemerintah sendiri yang membatasi

Page 12: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

pembatasan, khususnya yang diberikan, yang mana pemerintah dapat merubah Undang-undangnya

sendiri.

Pendapatan Non-Resiprok pada Akuntansi Berbasis Akrual

Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan perlu untuk dibedakan dari :

(i) pajak dan seigniorage;

(ii) kontribusi pemilik dan

(iii) pembayaran perwakilan

Pajak dan Seigniorage

Pendapatan pajak dapat dipandang sebagai sumberdaya keuangan dan bukan pendapatan dari

penjualan barang dan jasa. Disini ada maksud dari mendanai operasional pemerintah daripada

konsekuensi dari operasional itu. Di AS, standar akuntansi untuk pendapatan menyebutkan:

Residual equity transfers are “non-recurring or non-routine transfers of equity between funds (e.g.,

contribution of enterprise fund or internal service fund capital by the general fund, subsequent return of

all or part of such contribution to the general fund and transfers of residual balances of discontinued

funds to the general fund or a debt service fund.” (GAAFR, p. 350).

Transfer ekuitas sisa adalah “transfer tak berulang atau tidak rutin dari ekuitas antar fund”

Operating transfers are “all interfund transfers other than residual equity transfers

(e.g., legally authorized transfers from a fund receiving revenue to the fund through which the resources

are to be expended).”

Transfer operasional adalah “seluruh transfer antarfund selain transfer ekuitas sisa”

“The main sources of financing for the Government as a whole are exchange and nonexchange revenues

and borrowing from the public. For component reporting entities, however, the sources of financing are

provided through the budget and are largely financing sources other than revenue. Appropriations and

other budget authority provide an agency with the authority to incur obligations to acquire goods and

services or to provide benefits and grants. These other financing sources are not earned by an entity’s

operations. Therefore, as with nonexchange revenue, they should be accounted for in a way that does not

obscure the entity’s net cost.” (SFFAS No. 7, paragraf 23)

Page 13: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Di pihak lain, pendapatan pajak seringkali menampilkan mayoritas penerimaan pemerintah dan

secara umum dipandang sebagai komponen penting dalam mengukur hasil keuangan pemerintah selama

periode, dan dalam memperkirakan ekuitas antargenerasi.untuk alasan ini, ada pemahaman umum

internasional bahwa penagihan pajak harus dipandang sebagai bagian dari kegiatan operasional

pemerintah dan karena itu menjadi komponen pendapatan.

Bila pajak diperlakukan sebagai pendapatan, mereka harus dibedakan dari sumber pendanaan

lain. the Government Finance Officers Association (GFOA), dalam penjelasan istilah yang digunakan

pada publikasinya :

Governmental Accounting, Auditing and Financial Reporting (GAAFR) mendefenisikan pendapatan

sebagai berikut:

“(1) Peningkatan dalam aset lancar bersih dari jenis fund pemerintah selain refund pembelanjaan dan

transfer ekuitas sisa. Juga, utang jangka panjang umum yang diproses dan ditransfer operasional lebih

diklasifikasikan sebagai “sumber pendanaan lain” daripada pendapatan

(2) Peningkatan total asset bersih dari pendanaan yang disisihkan

Jenis dari selain refund beban, kontribusi modal dan transfer ekuitas sisa. Juga, transfer operasional

masuk diklasifikasikan terpisah dari pendapatan” (GAAFR 1994, p. 349).

Intinya, pendapatan non-resiprok dibedakan dari sumber pendanaan lain, seperti pinjaman, dengan

pengecualian utang terasosiasi.

Sumber pendanaan lebih jauh di pemerintahan dapat ditimbulkan melalui keberadaan kekuatan

memerintah untuk langsung membentuk uang (seigniorage). Untuk batasan bahwa pemerintah

menggunakan uang yang baru dibuat untuk mendanai operasionalnya sendiri, peningkatan kas yang

tersedia untuk mendanai aktivitas pemerintahan dapat dianggap sebagai pendapatan

Kontribusi Pemilik

Definisi Pedapatan biasanya tidak termasuk kontribusi pemilik yang didefinisikan sebagai

berikut:

““Kontribusi pemilik”artinya manfaat ekonomi mendatangyang telah berkontribusi ke entitas oleh pihak

luarke entitas,selain yang menghasilkan pada kewajiban entitas yang memberi kemunculan bunag

finansial di aset bersih entitas yang mana:

a) Membawa entitlement ke penyaluran manfaat ekonomi mendatang dengan entitas selama masa

hidupnya, seperti penyaluran yang dilakukan saat pembebasan ketentuankelompok kepemilikan atau

Page 14: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

perwakilannya, dan pada penyaluran setiap hasil aset melalui kewajiban dalam masa entitas dirusak

dan/atau

b) dapat dijual, ditransfer atau ditebus”

(AARF, SAC 4, paragraf 144; serupa NZSA, Statement of Concepts for General Purpose Financial

Reporting, paragraf 7.27)

Agency Payment

Pendapatan hanya termasuk arus masuk manfaat ekonomi yang diterima dan piutang oleh

perusahaan pada akunnya sendiri. IAS 18 menyebutkan bahwa jumlah yang ditagih atas nama pihak

ketiga seperti pajak penjualan, pajak barang dan jasa dan pajak pertambahan nilai bukanlah manfaat

ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak menghasilkan peningkatan ekuitas, maka tidak

memasukkannya sebagai pendapatan. Serupa dengan hal ini, dalam hubungan perwakilan, arus kotor

manfaat ekonomi tidak menghasilkan peningkatan ekuitas, dan karena itu, bukanlah pendapatan.Bahkan,

pendapatan adalah jumlah komisi (paragraf 8).

The GASB Statement No. 24, Accounting and Financial Reporting for Certain Grants and Other

Financial Assistance sepakat dengan isu hibah “lewat-lintasan”. Ini menyatakan bahwa hibah lewat

lintasan harus dilaporkan sebagai pendapatan dan belanja atau beban di pemerintahan, penyisihan atau

fund terpercaya. Di kasus aneh yang lain, saat pemerintah penerima melayani hanya sebesar kas yang

disalurkan, maka hibah harus dilaporkan di fund perwakilan. (GASB, 1994, paragraf 5).

Saat demikian, pendapatan dan hibah tidak di fund pemerintah, namun hanya melalui penerima

uang langsung.

Sebagai tambahan, pada pembayaran perwakilan dari dan untuk pihak tertentu, pemerintah

memungut pajak yang tidak dipakai pada operasional pemerintah sendiri, namun didistribusikan kembali,

seperti manfaat kemakmuran.

Mengadopsi posisi pada IAS 18, dimungkinkan berpendapat bahwa ini bukan pendapatan

pemerintah dan ini hanya pajak yang digunakan untuk mengadministrasikan sistem, bukan sumber daya

yang disalurkan kembali. Yang seharusnya diperlakukan sebagai pendapatan. Bagaimanapun, penyaluran

kembali sendiri adalah bagian utama dari kegiatan operasional pemerintah. Karena itu seluruh pajak yang

masuk harus diperlakukan sebagai pendapatan keseluruhan pada tingkat pemerintah. Meski demikian,

saat satu pemerintah memungut pajak pada basis perwakilan untuk pemerintah lain, pajak-pajak itu harus

tidak diakui oleh pemerintang bertindak sebagai agen.

Page 15: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Untuk perwakilan pemerintah untuk memungut pajak, hal ini dipisahkan bahwa hanya jumlah

yang diterima dari penyisihan utnuk mengadministrasikan sistem perpajakan diperlakukan sebagai

pendapatan, bukan arus pajak masukan itu sendiri. Bagi pemerintah, mengabaikan beberapa arus pajak

masuk karena mereka disalurkan kembali akan memberi gambar salah arah pada ukuran kegiatan

pemerintahan.

Pengakuan Pendapatan

Setelah suatu item didefinisikan sebagai pendapatan (revenue), maka selanjutnya adalah

menetapkan kapan saat / waktu item tersebut diakui sebagai pendapatan. Masyarakat dan badan legislatif

menganggap bahwa selisih antara pendapatan dan beban dan atau pengeluaran merupakan sebuah aspek

penting dari kinerja keuangan. Banyak yang mempercayai bahwa ekuitas antar periode merupakan prinsip

penting dari akuntansi pemerintahan. Perhatian terhadap ekuitas antar periode direfleksikan dalam

persyaratan anggaran seimbang (balanced budget) yang ada pada tingkatan/ level nasional maupun sub-

nasional untuk beberapa pemerintah. Sedangkan informasi non keuangan dan biaya-biaya, memberikan

ukuran atau indikator kinerja itu sendiri, selisih antara pendapatan dan beban memberikan beberapa

indikasi apakah ekuitas antar periode telah dijaga/ dipertahankan. Sehingga dalam beberapa kesempatan,

pemilihan waktu (timing) pengakuan pendapatan menjadi penting.

Karena manajemen telah memiliki kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi pemilihan

waktu (timing) aliran masuk kas (cash inflow) mereka, maka pengakuan pendapatan berbasis akrual akan

memberikan informasi yang lebih berguna.

GASB 11 tentang Fokus Pengukuran dan Basis Akuntasi-Laporan Operasi Dana Pemerintah

(Measurement Focus and Basis of Accounting-Governmental Fund Operating Statements) mensyaratkan

bahwa semua pendapatan pemerintah dicatat dengan basis akrual penuh (full accrual) berdasarkan pada

ekuitas antar periode. GASB 11 menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual umumnya diperlukan untuk

mengukur ekuitas antar periode karena, basis akrual mengakui efek/ pengaruh dari suatu transaksi/

peristiwa, pada saat terjadinya transaksi tersebut (pada periode waktu yang spesifik), bukan pada saat/

ketika kas diterima/ dibayarkan.

Kriteria Pengakuan Umum

Secara umum, kriteria pengakuan pendapatan dalam laporan operasi adalah:

1) Dimungkinkan bahwa inflow (atau kenaikan lain atau penghematan (savings) outflow atas manfaat

ekonomi masa yang akan datang) dapat terjadi

Page 16: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

2) inflow (atau kenaikan lain atau penghematan (savings) outflow atas manfaat ekonomi masa yang akan

datang) tersebut dapat diukur secara andal/ terpercaya.

Kriteria ini diadopsi dalam kerangka kerja IASC dan sejumlah kerangka kerja konseptual secara

internasional.

Probabilitas/ Kemungkinan (Probability)

Istilah “mungkin (probable)” dapat diartikan bahwa kesempatan/ peluang atas adanya inflow

(atau kenaikan lain atau penghematan (savings) outflow atas manfaat ekonomi masa yang akan datang)

lebih besar daripada peluang tidak terjadinya inflow. Karena masalah probabilitas ini akan bervariasi,

penilaian tingkat kepastian (degree of certainty) atas pendapatan pada berbagai keadaan, harus dibuat

berdasarkan ketersediaan bukti.

Keterukuran (Measurability)

Walaupun beberapa item pendapatan dapat diukur dengan tingkat keandalan yang tinggi, dalam

beberapa kasus pendapatan tersebut mungkin diukur berdasarkan estimasi. Dalam kasus tertentu,

beberapa pendapatan akan memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan hanya jika pendapatan tersebut

dapat diukur secara andal.

Apakah yang merupakan pengukuran yang andal? Tergantung pada model pengukuran yang

dipakai dan hal tersebut menggarisbawahi konsep modal (capital) dan pemeliharaan modal (capital

maintenance). Contohnya, peningkatan atas nilai asset/ aktiva memenuhi definisi pendapatan dan dapat

diukur dengan mengacu kepada harga jual pasar (market selling price). Berdasarkan model biaya historis

(historical cost), keterjadian transaksi normalnya dibutuhkan untuk kenaikan dalam nilai aset dianggap

sebagai pendapatan. Sebaliknya, menurut model exit price, peningkatan harga jual pasar (market selling

price) atas asset yang dimiliki oleh suatu entitas dianggap sebagai perubahan harga.

Kriteria Pengakuan Spesifik (Khusus)

Sejumlah kerangka kerja membebankan persyaratan lebih lanjut bahwa kiteria pengakuan

pendapatan perlu diaplikasikan secara bijaksana. Contohnya, FASB Statement of Financial Accounting

Concepts (SFAC) No.5 menyatakan bahwa:

Page 17: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

“selain itu, sebagai reaksi atas ketidakpastian, persyaratan yang lebih ketat secara historis telah

dibebankan untuk mengakui pendapatan (revenue) dan gains daripada untuk mengakui beban (expenses)

dan kerugian (loses), dan reaksi konservatif ini mempengaruhi pedoman untuk mengaplikasikan kriteria

pengakuan untuk komponen earnings” (paragraf 81).

FASB Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.5 juga menyatakan bahwa

pengakuan pendapatan (revenue) dan gains melibatkan pertimbangan dua faktor berikut:

a) “Terealisasi atau dapat terealisasi…. pendapatan (revenue) dan gains terealisasi ketika produk

(barang atau jasa), merchandise, atau asset lainnya telah ditukar dengan kas atau adanya klaim

terhadap kas. pendapatan (revenue) dan gains dapat terealisasi ketika asset yang diterima atau

dimiliki tersebut siap untuk dirubah/ ditukar dengan sejumlah kas/ klaim atas kas yang diketahui.

b) Diapatkan (Earned)…. Aktivitas revenue-earning melibatkan pengiriman atau produksi barang,

penyampaian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pokok berkelanjutan, dan

pendapatan dianggap diterima ketika entitas tersebut telah secara substansial menyelesaikan apa yang

harus dilaksanakan, agar memiliki hak untuk memperoleh manfaat yang direpresentasikan oleh

pendapatan tadi.“ (Paragraf 83).

Selaras dengan hal tersebut, bab 4 (chapter 4) dari UK ASB Discussion Draft Statement of

Principles: The Recognition of Items in Financial Statements berpendapat bawa “berkaitan dengan

ketidakpastian, kehati-hatian (prudence) membutuhkan bukti yang lebih meyakinkan/ persuasif (baik

keterjadian maupun jumlahnya) untuk pengakuan atas item-item yang menghasilkan peningkatan ekuitas

daripada pengakuan item-item yang tidak menghasilkan kenaikan ekuitas” (1992, Paragraf 24). UK ASB

menyatakan bahwa gains harus telah diterima/ didapatkan, misalnya gains tersebut harus tidak termasuk

dalam periode yang akan datang dan disana harus tidak ada transaksi material, kontrak atau kejadian-

kejadian lainnya yang harus terjadi sebelum perubahan aset atau kewajiban suatu entitas, yang melekat

dalam gains tersebut. (1992, Paragraf 55(a)).

Penerapan kriteria khusus untuk Pendapatan Non-timbal balik

Meskipun kriteria penghasilan dapat diterapkan untuk exchange revenues, ada masalah dalam

menerapkan gagasan "pendapatan" dalam pendapatan non-timbal balik.

Page 18: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Dalam kasus pajak, ada beberapa titik kemungkinan di mana penghasilan dapat dikatakan

penghasilan telah "diterima", yaitu, bahwa hutang kepada pemerintah lebih dahulu muncul. Sebagai

contoh, dalam kasus pajak penghasilan :

• ketika wajib pajak memperoleh penghasilan kena pajak;

• pada akhir tahun penghasilan;

• ketika pengembalian pajak diajukan;

• ketika pajak dinilai; atau

• ketika kewajiban pajak diakui oleh pembayar pajak.

Demikian pula, dalam kasus pajak penjualan, pemerintah bisa mengenali pendapatan ketika

penjualan terjadi atau ketika pajak terutang.

Beberapa pemerintah menerapkan pembayaran pajak sementara (cicilan pajak), di Indonesia kita

mengenal PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan untuk periode di masa depan, tetapi yang

dibayarkan dalam periode saat ini. Sebuah pendekatan yang berbasis pendapatan mungkin berpendapat

bahwa pajak tersebut tidak dapat dikatakan "diterima". Di sisi lain, karena pemerintah memiliki hak

secara hukum menerima uang pajak tersebut, maka yang terbaik adalah pajak tersebut diperlakukan

sebagai pendapatan dari periode saat ini. Selain itu, jumlah cicilan pajak dapat diukur secara handal

karena cicilan pajak mungkin akan ditantang oleh pembayar pajak perorangan atau badan hukum jika

cicilan pajak terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang mereka harapkan.

Sementara GASB 11 menunjukkan bahwa pendapatan dari transaksi pertukaran harus diakui

segera setelah berhak diperoleh, kriteria yang berbeda berlaku untuk pengakuan pendapatan pajak:

transaksi atau peristiwa yang mendasari pajak telah terjadi; dan

pemerintah telah menuntut pajak dari pembayar pajak dengan menetapkan tanggal jatuh tempo pada

atau sebelum akhir periode. Namun, wajib pajak yang melaporkan pajak-pajaknya dengan tanggal

jatuh tempo dalam waktu dua bulan setelah akhir periode untuk memungkinkan "administratif lead

time" harus dianggap sebagai telah menuntut pada akhir periode.

Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dan Dewan Standar Akuntansi Australia tidak

mendukung pendekatan yang berbasis pendapatan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul

jika hal itu diterapkan pada pendapatan non-timbal balik (SAC 4, paragraf A83 - A88). Jika dianggap

bahwa pendapatan harus diakui pada saat "diterima", adalah mungkin untuk berpendapat bahwa

seharusnya kontribusi diakui sebagai pendapatan barang dan jasa yang diberikan kepada penerima

Page 19: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

manfaat. Sebagai contoh, di mana kontribusi yang digunakan untuk memperoleh aset yang dapat

disusutkan, mungkin tepat untuk mengakui kontribusi sebagai pendapatan ketika depresiasi aset terjadi.

Namun, pengakuan atas kontribusi ketika biaya terjadi dapat menimbulkan masalah. Di mana

tidak ada hubungan yang jelas antara kontribusi dan penyediaan barang dan jasa, alokasi kontribusi untuk

barang dan jasa bisa dianggap sewenang-wenang. Lebih jauh lagi, di mana kontribusi yang diberikan

untuk mengakuisisi aset non-disusutkan, sebuah pendekatan "penghasilan" mungkin mengakibatkan

pengakuan kewajiban perpetual. Keputusan dari suatu badan untuk membuang aset yang dapat disusutkan

akan mempercepat pengakuan pendapatan dengan hubungannya dengan depresiasi aset. Beberapa

berpendapat, oleh karena hal tersebut, dapat menyebabkan terlalu banyak kemungkinan fleksibilitas

manajerial dalam pelaporan dan mengurangi perbandingan antara entitas.

Di sisi lain, ketika ada hubungan antara kontribusi dan penyediaan barang dan jasa (di bawah

dasar akuntansi akrual yang dimodifikasi), atau pengadaan barang dan jasa (di bawah dasar akuntansi

akrual yang dimodifikasi), menghubungkan waktu pengakuan pendapatan untuk biaya terkait /

pengeluaran dapat dianggap sebagai ukuran yang lebih baik dari hasil operasi. Namun, seperti yang

dibahas di bawah Pembatasan pengakuan pendapatan dalam ayat ,110-,115 di bawah ini, tidak selalu ada

konsensus hubungan seperti itu ada.

Saat masalah muncul dalam menerapkan penghasilan yang ketat berbasis pendekatan, mungkin

lebih mudah untuk mengenali kontribusi ketika entitas pelaporan menerima uang tunai atau hak untuk

menerima tunai, bukan pada saat diterima. Pada titik di mana entitas menerima uang tunai, itu akan

mendapatkan kontrol atas aset, sehingga memenuhi definisi pendapatan sebagai peningkatan aktiva

bersih.

Pendekatan Mengenali Pendapatan Non-timbal balik

Mempertimbangkan kriteria di atas, adalah mungkin untuk menunjukkan bagaimana bentuk-

bentuk pendapatan non-timbal balik tertentu dapat diakui. Sementara kriteria umum probabilitas dan

measurability dapat diaplikasikan untuk pendapatan non-timbal balik (masalah yang diidentifikasi dalam

paragraf-paragraf di atas ,093-,096 cenderung bersifat praktis daripada konseptual), kriteria khusus yang

digunakan untuk pertukaran pendapatan tidak dapat langsung diterapkan. Sebagai contoh, kriteria dalam

IAS 18 berhubungan dengan identifikasi titik di mana terjadi pertukaran, seperti pengalihan risiko dan

imbalan kepemilikan yang signifikan dalam penjualan barang, tahap penyelesaian dalam pemberian jasa,

atau pendapatan bunga. Kriteria tersebut seperti memiliki relevansi yang terbatas di mana tidak ada

pertukaran timbal-balik. Beberapa kemungkinan titik pengakuan untuk berbagai jenis pendapatan non-

timbal balik diidentifikasi di bawah ini.

Page 20: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Pajak Pendapatan

Pendapatan Pajak

Mengkombinasikan kriteria probabilitas (kemungkinan) dan keterukuran (measurability), maka

sangat mungkin untuk menentukan titik/ saat dimana pendapatan pajak (untuk pemerintah negara tertentu

yang menerapkan basis akrual penuh), pertama-kali dapat diakui. Contohnya, Pemerintah Selandia Baru,

yang menggunakan basis akuntansi akrual penuh, mengidentifikasi titik/ saat pengakuan pendapatan

untuk berbagai jenis pajak sebagai berikut:

Titik pengakuan pendapatan untuk berbagai jenis pajak yang ada di Selandia Baru

Dalam banyak kasus jumlah pendapatan dan timing pengakuannya akan jelas: misalnya, jumlah

ditaksir/ dinilai dan dibayarkan dalam periode pelaporan yang sama atau telah dibuat adanya pembayaran

cicilan periodik, dan hanya cicilan terakhir serta pengembalian (refund) potensial yang diestimasi. Dalam

hal jumlah dan timing pengakuannya kurang jelas, pendapatan seharusnya diakui apabila jumlah

pendapatan dalam periode pelaporan dapat secara andal/ terpercaya ditentukan.

Ketika kita berbicara tentang keandalan estimasi pendapatan maka kita berbicara tentang

permasalahan pertimbangan/ penilaian profesional (profesional judgment). Yang akan melibatkan

estimasi berdasarkan beberapa faktor yang merupakan pengalaman masa lampau dan faktor-faktor

Page 21: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

keuangan, ekonomi dan lingkungan saat ini. Kegunaan laporan keuangan akan meningkat apabila

pengguna (user) diinformasikan (misalnya, didalam catatan dalam laporan keuangan) atas basis/ dasar apa

estimasi-estimasi dibuat. Apabila sistem yang cukup/ layak ditempatkan pada persiapan anggaran,

manajemen pengawasan dan sumber daya, maka sistem tersebut kemungkinan besar akan dapat

menghasilkan informasi yang cukup andal/ terpercaya untuk mengakui pendapatan pada saat sebelum

pendapatan tersebut diterima secara aktual.

Di AS, pajak dan pendapatan non pertukaran lainnya diakui ketika entitas pelapor menetapkan

secara spesifik, klaim yang dapat dipaksakan secara hukum terhadap kas atau aset lain (SFFAS No.7

paragraf 48). Pendapatan akan diakui ketika dimungkinkan penagihannya/ pemungutannya dan jumlahnya

dapat diukur (dapat diestimasi secara wajar). Karena keterbatasan atas sistem pemrosesan informasi yang

tersedia, maka sangat mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam mengukur berapa jumlah pajak yang

terutang dan berapa jumlah pajak yang dapat ditagih. Dalam beberapa keadaan, informasi tambahan

dibutuhkan untuk titik pengakuan awal ketika jumlahnya tidak dapat diukur secara andal.

Hibah dan Kontribusi

Hibah tak terikat memenuhi kriteria pengakuan segera setelah mereka diterima. Namun,

Pengakuan hibah terikat mungkin lebih problematis.

Pemerintah menerima hibah terikat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung

jawab mereka untuk menyediakan layanan publik. Manfaat yang diperoleh mungkin tidak benar-benar

dapat diperoleh sampai periode berikutnya karena waktu kinerja dari kondisi yang diperlukan. Karena ada

kewajiban untuk memenuhi batasan yang dipaksakan, isu kuncinya adalah waktu dari pengakuan dari

arus masuk sebagai pendapatan.

Beberapa kemungkinan alternatif bagi pengakuan pendapatan adalah:

Menyesuaikan pendapatan dengan biaya / pengeluaran dimana mereka terkait. Pengakuan pendapatan

tidak terjadi sampai persyaratan telah terpenuhi. Sesuai dengan dasar akuntansi yang diadopsi, hasil ini

dalam penundaan pendapatan sebagai kewajiban jika persyaratan belum dipenuhi.

Mengenali arus masuk sebagai pendapatan saat diterima atau piutang, tapi memisahkan mereka di

laporan keuangan sebagai dibatasi.

Mengenali arus masuk sebagai pendapatan saat diterima atau piutang, dengan pengungkapan

pembatasan dalam catatan atas laporan keuangan saja. Pendekatan ini mengabaikan batasan-batasan

untuk pendapatan tujuan pengakuan.

Apropriasi

Page 22: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Apropriasi adalah otorisasi untuk membelanjakan dana, bukan pendapatan pemerintah secara

keseluruhan. Akan tetapi, untuk setiap entitas pemerintah yang menerima dana yang telah jelas

apropriasinya, dana yang digunakan untuk membiayai operasi kegiatan dalam periode pelaporan harus

diperlakukan sebagai pendapatan. Pendapatan untuk layanan yang dilakukan tidak boleh diakui jika

legislatif belum menyetujui sebuah apropriasi untuk tujuan itu.

Undang-undang dan pengaturan administrasi peruntukan sekitarnya bervariasi dari satu yurisdiksi

dengan yang lain. Di beberapa negara (seperti Selandia Baru) yang beroperasi di bawah dasar akrual

penuh dan memiliki perjanjian eksplisit antara pemerintah dan badan-badan menentukan barang dan jasa

yang akan dihasilkan, dana yang diterima di bawah peruntukan untuk produksi output dapat

dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan pertukaran. Yurisdiksi lain, dana yang diterima di bawah

peruntukan mungkin lebih dalam sifat hibah terikat.

Di bawah dasar akuntansi akrual penuh, apropriasi yang digunakan untuk meningkatkan basis

sumber daya dari entitas pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai sumbangan oleh pemilik dari

pemerintah pusat yang dipandang sebagai "pemilik". Dana diterima berdasarkan peruntukan untuk

mentransfer ke pihak ketiga harus diperlakukan sebagai terpisah dari pendapatan.

Secara umum, apropriasi tidak habis terpakai tidak boleh diperlakukan sebagai pendapatan di

mana mereka harus dikembalikan ke pemerintah pusat karena tidak ada hak hukum terhadap apropriasi

tersebut. Jika badan diijinkan untuk tetap memegang dana apropriasi, atau beberapa bagian dari mereka,

dana yang terkait dapat diperlakukan sebagai pendapatan.

Draf Standar Akuntansi Pemerintahan Bebasis Akrual

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

95.Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk

sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas umum Negara/

Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pernyataan No.01 (Penyajian Laporan Keuangan)

8.istilah-istilah yang dipergunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian:

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Page 23: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pernyataan No.02 (Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas)

Akuntansi Pendapatan-LRA

21.Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ daerah.

22.Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

23.Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya

penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah

provinsi.

24.Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

25.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses

belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

26.Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

27.Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan-LRA.

28.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan

sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

29.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

30.Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pernyataan No.12 (Laporan Operasional)

Page 24: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Akuntansi Pendapatan-LO

19.Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbul hak atas pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

20.Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat

timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21.Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih

imbalan.

22.Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh

pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

23.Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

24.Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan

jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan hibah.

25.Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal

dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan

yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

26.Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

27.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses

belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

28.Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

29.Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada

periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

30.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang

pendapatan pada periode yang sama.

Page 25: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

31.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada

periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Klasifikasi Pendapatan

Ada beberapa sistem yang ada untuk mengklasifikasi masukan pemerintah yang bertujuan untuk

analisis ekonomi dan perbandingan internasional, antara lain System of National Accounts (SNA)

digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Government Finance Statistics (GFS) digunakan pada IMF,

dan European System of National and Regional Accounts (ESA) untuk wilayah eropa.

Kerangka SNA digunakan oleh analisis ekonomi untuk mengukur aktivitas pada sektor ekonomi

termasuk sektor publik. SNA menyediakan informasi atas Belanja Negara, Investasi, Simpanan, dan

Pinjaman Negara, dimana semuanya saling terhubung untuk dijadikan bahan analisis kebijakan fiskal dan

implikasi makroekonominya.

Sistem klasifikasi IMF menyediakan gambaran perbandingan negara anggotanya, sampai saat ini

pengukurannya sebagaian besar mengggunakan cash basis, tidak mengakui alokasi untuk depresiasi atau

akun non cas lainnya, meskipun pendapatan dan pengeluaran terpisah.

Laporan keuangan pemerintahan dipersiapkan dalam full accrual basis yang menyediakan

ringkasan informasi tentang posisi keuangan pemerintah dan kinerja operasional. Laporan Keuangan ini

melengkapi data fiskal lainya. Pendapatan bersama dengan beban memberikan informasi penting dalam

menilai kebutuhan pemerintah akan pinjaman jangka panjang. Oleh sebab itu ekuitas antarperiode harus

dicatat dengan baik. Mengklasifikasikan pendapatan kedalam berbagai jenis membantu pengguna untuk

menilai bagaimana ketergantungan pemerintah pada sumber yang ada, konsuekwensinya, dan

ketahananya pada posisi fiskal.

Definisi Arus Kas :

“Operating activities are the principal revenue-producing activities of the enterprise and other activities

that are not investing or financing activities.

Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not

included in cash equivalents

Page 26: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the equity capital

and borrowings of the enterprise”.

Dari definisi ini, penerimaan pajak diklasifikasikan sebagai penerimaan dari aktivitas operasi karena

diperoleh dari principal revenue dikurangi producing activities of government.

I.EXCHANGE REVENUES AND

GAINS

II.REVENUES FROM THE USE

OF SOVEREIGN POWERS

III.GRANTS AND DONATIONS

(a)Realized revenues and gains

Sales

Dividends

Interest

Royalties

Gain on asset sales

etc.

I(b)Unrealized gains

Foreign exchange gains

Increases in market value

of asset

Increases due to natural

accretio

Taxes on income, profits

and cap

Sales taxes

Property taxes

Payroll taxes

Poll taxes

Social security

contributions

Taxes on specific services

Excises

Customs and import duties

Licence and permit fees

Profits of fiscal

monopolies

Fines

Seigniorage

III (a)Unrestricted Grants and Donation

From other levels of

government

From other governments

From supranational authorities

From the private sector

III (b)Restricted Grants and Donat

From other levels of

government

From other governments

From supranational authorities

From the private sector

Page 27: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Kesimpulan

Pengguna laporan keuangan pemerintah membutuhkan informasi untuk menilai kondisi keuangan

pemerintah secara menyeluruh, memprediksi waktu dan jumlah aliran kas dan pembiayaan yang

dibutuhkan, dan menilai kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya baik

jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi tersebut, pemerintah perlu untuk melaporkan

pendapatan dan beban. Selisih antara pendapatan dan beban membantu user untuk menilai kebutuhan

pembiayaan pemerintah dan untuk menentukan apakah ekuitas antarperiode telah tercapai.

Akuntansi pemerintahan memiliki berbagai basis, basis akuntansi alternatif yang dapat diadopsi

oleh pemerintah, mulai dari cash basis sampai pada full accrual basis. Menggunakan cash basis

akuntansi untuk pendapatan non-resiprokal memang memiliki beberapa masalah seperti perbedaan waktu,

batasan anggaran, otorisasi.

IFAC PSC percaya bahwa kebutuhan informasi pada user akan lebih baik dipenuhi jika

pemerintah berpindah basis akuntansi ke accrual basis atau modified accrual basis. PCS berkonsentrasi

pada definisi dan pengakuan pendapatan berdasarkan full accrual basis. Namun, akuntansi untuk

pendapatan non-resiprokal pada full accrual basis tidak dikembangkan dengan baik dan dapat tergantung

secara signifikan pada legislatif, administratif dan akuntansi pengaturan dalam yurisdiksi tertentu.

Pemerintah memiliki banyak jenis pendapatan, Perbedaan utama antara lain exchange revenues,

non reciprocal revenues. Exchange revenues dapat diakui pada saat diterima, sama seperti pada

perusahaan. Namun, ada masalah dalam memutuskan kapan kemungkinan terjadinya non reciprocal

revenues dan bagaimana pengukurannya. Jika prinsip-prinsip yang diadopsi adalah bahwa:

i. Pemerintah memperoleh pendapatan pada titik dimana memiliki hak untuk menerima kas; dan

ii. Pendapatan dapat diakui ketika dapat diukur

Kemudian dimungkinkan pada yuridiksi tertentu, untuk mengidentifikasi titik pengakuan pendapatan

tergantung kepada jenis pendapatan dan peraturan perundangan yang mengelola/ mengatur penagihannya.

Page 28: 150472482 Seminar Akpem Pengakuan Pendapatan

STAN

1

Pada saat berpindah ke akuntansi berbasis akrual, basis ini memenuhi kebutuhan informasi

pengguna (users) dengan lebih baik dan akan memberikan isu-isu pengukuran yang lebih kompleks.

Daftar Pustaka

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

Keppres nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

The International Federation of Accountants Public Sector Committee (IFAC PSC,) Public Sector Study

09 tentang Revenue Recoqnition