1

BUKU PRIORITAS NASIONAL Jakarta, 12 April 2017

14 KAWASAN

INDUSTRI/KEK PRIORITAS

12KAWASAN STRATEGIS

PARIWISATA NASIONAL

18PRODUKSI

PADI TERTINGGI

153SENTRA

PENGHASIL BERAS

122DAERAH

TERTINGGAL

333KAWASAN

KUMUH

43KAB.

PERBATASAN

39KAB/KOTA

TRANSMIGRASI

17KOTA BINAAN KEMEN PUPR

95 DAERAH

KEPULAUAN

OUTLINE

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015-2019

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI, JALAN, AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN

RINCIAN LOKASI PRIORITAS NASIONAL

3

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PUPR TAHUN 2015-2019

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019

INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskannegara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagainegara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

VISI

MISI

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

• Memperbaiki Kualitas Belanja.• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih

kondusif• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan

pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas

Nasional

Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

RKP 2015*)

Melanjutkan Reformasi Bagi

Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang

Berkeadilan

RKP 2016

Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang

Berkualitas

RKP 2017

Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan

Ekonomi Untuk Meningkatkan

Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan

Dan Kesenjangan Antarwilayah

RKP 2018

MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2019

RANCANGAN TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018

6

TUGAS DAN FUNGSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

ARAH KEBIJAKANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015 - 2019

Untuk mendukung visi dana misi pembangunan nasional, maka dirumuskan

tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai

berikut :

1) Mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui dukungan

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalaian daya

rusak air;

2) Mewujudkan penguatan konektivitas nasional melalui dukungan penyediaan

infrastruktur jalan yang memenuhi standar pelayanan;

3) Mewujudkan permukiman yang nyaman dan bekelanjutan melalui dukungan

penyediaan rumah hunian (program 1 juta rumah) , peningkatan cakupan

pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh

(program 100, 0, 100);

4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber

daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional.

Danau Sentarum

K

Long Nawang

Long Midang

NangaBadau

Long Pahangai

MH

14 KAWASAN

INDUSTRI/KEK PRIORITAS

12KAWASAN STRATEGIS

PARIWISATA NASIONAL

95 DAERAH

KEPULAUAN

18PRODUKSI

PADI TERTINGGI

153SENTRA

PENGHASIL BERAS

122DAERAH

TERTINGGAL

333KAWASAN

KUMUH

PENGALOKASIAN

DAK TA.2018

43KAB.

PERBATASAN

TEMA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018

8

39KAB/KOTA

TRANSMIGRASI

17KOTA BINAAN KEMEN PUPR

LANDASAN HUKUM PRIORITAS NASIONAL

9

No PRIORITAS NASIONAL LANDASAN HUKUM

1 Daerah Tertinggal Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Perpres Nomor 131 Tahun 2015-2019 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

2 Kawasan PerbatasanPerka BNPP Nomor 1 Tahun 2015-2019 tentang Rencana IndukPengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019

3Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Perpres Nomor 2 Tahun 2015-2019 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

4Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 20175 Kawasan Kumuh SK Kepala Daerah

6 Daerah Kepulauan Perpres No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar

7Dukungan Peningkatan Konektivitas Nasional

Seluruh daerah yang mengusulkan

8 Daerah penghasil padi tertinggi nasional BPS 2015

9 Daerah Transmigrasi Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Surat Menteri DPDTT No. S.426/M-DPDTT/07/2016

10Konektivitas ke simpul-simpul transportasi

Intermoda Kementerian Perhubungan

1. Pendidikan2. Kesehatan dan KB3. Air Minum4. Sanitasi5. Perumahan dan Pemukiman6. Pasar7. IKM8. Pertanian9. Kelautan dan Perikanan10.Pariwisata11.Jalan

1. Pendidikan (SMK)2. Kesehatan (RS Rujukan dan

RS Pratama)3. Air Minum4. Sanitasi5. Jalan6. Irigasi7. Pasar8. Energi Skala Kecil9. Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

1. Kesehatan (Puskesmas)2. Perumahan dan Permukiman3. Transportasi4. Pendidikan5. Air Minum6. Sanitasi

DAK

DAK REGULER DAK PENUGASANDAK AFIRMASI

Mendukung SPM dan ketersediaan sarana dan

prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi

Berkeadilan

Opened Menu Closed Menu

Opened Menu

Mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas

Daerah

Mendukung Daerah Perbatasan, Tertinggal,

Terpencil, Kepulauan dan Transmigrasi

Catatan:

Opened menu: menu kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK

Closed menu: menu kegiatan terbatas dan telah ditetapkan/ sesuai kriteria oleh Bappenas

JENIS DAK TA. 2018

10

11

LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI, JALAN, AIR MINUM, SANITASI DAN

PERUMAHAN

LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI

12

1. 18 (delapan belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasionalberdasarkan ATAP 2015 BPS yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, SumateraBarat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, KalimantanBarat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah,dan Bali.

2. 153 (seratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota sentra produksi beras denganproduksi padi diatas rata-rata produksi padi Kabupaten/Kota se Indonesia.

3. Mendukung daerah afirmasi terpilih, yaitu Daerah Tertingggal dan KawasanPerbatasan yang memiliki Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkanPermen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status DaerahIrigasi.

4. Tetap memperhatikan Daerah lainnya sepanjang mempunyai Daerah Irigasi(D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentangKriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dalam rangka untuk mendukungketahanan pangan pada skala lokal.

DAK PENUGASAN

LOKASI PRIORITAS BIDANG JALAN

13

1. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas daerah-daerah yang mendukung : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung Kelayang; KSPN

Wakatobi; KSPN Borobudur; KSPN Bromo Tengger Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika; KSPN Pulau Morotai; KSPN Tanjung Lesung)

Kawasan Industri (KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala Tanjung; KI Teluk Bintuni; KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin; KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI Bantaeng; KI Ketapang; KI Tanggamus)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika; KEK Morotai; KEK Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung Kelayang)

2. Debotlenecking di (Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah Kuning (Bulungan)3. Mendukung aksesibilitas 187 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara 4. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal5. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota.

Meningkatkan mantap jalan daerah dalam mendukung konektivitas nasional di:1. 33 Provinsi, diprioritaskan pada Provinsi yang belum mencapai target jalan mantap;2. 508 Kab/Kota, diprioritaskan pada Kab/Kota yang belum mencapai target jalan mantap.

DAK REGULER

DAK PENUGASAN

LOKASI PRIORITAS BIDANG AIR MINUM

14

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (11 KEK).2. Pariwisata (10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 2015-

2019) Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasanpermukiman.

3. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional4. Kota Binaan Kementerian PUPR5. Kawasan Kumuh

Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yangditerbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasankumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukungpenanganan permukiman kumuh perkotaan terutama padalokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/National Slum Upgrading Project(NSUP).

DAK PENUGASAN

LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI

15

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumenSSK.

2. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2018 dilakukan di luar lokasi(kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)).2. Daerah Perbatasan (10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan

yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota.3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman

(SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selainitu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019).

4. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MMS (Sudah atau sedang menyusun dokumenStrategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

DAK REGULER

DAK AFIRMASI

LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI

16

Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut:1. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses

nasional (<67,2%).2. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

(SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumenSSK.

3. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan padakabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyaisistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis).

4. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALDterpusat ( skala kota dan permukiman).

5. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layakdilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF)selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM.

6. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikanagama minimal 300 siswa menetap.

7. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukimandiprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan SK Penetapan KawasanKumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh DitjenCipta Karya.

8. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen SSK.

DAK PENUGASAN

LOKASI PRIORITAS BIDANG PERUMAHAN

17

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki Surat KeputusanPenetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan olehBupati/Walikota atau yang termasuk dalam baseline pemetaankawasan kumuh Ditjen Cipta Karya.

DAK REGULER

Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memenuhi kriteriaeligibilitas yaitu daerah yang beririsan dengan daftar 122 daerahtertinggal, 187 lokasi prioritas (lokpri) di 41 Kabupaten PerbatasanNegara, 95 daerah kepulauan, 144 kawasan transmigrasi di daerahtertinggal dan perbatasan dan pulau-pulau kecil/terluar, sertakhusus untuk pembangunan rumah khusus dilakukan padakabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat.

DAK AFIRMASI

1818

RINCIAN LOKASI PRIORITAS NASIONALKawasan Pariwisata;

Kawasan Ekonomi Khusus

Daerah Penghasil Padi Tertinggi Nasional

Kabupaten/Kota Sentra Produksi Beras

Kawasan Industri

Debottlenecking

Daerah Tertinggal

Daerah Perbatasan

Konektivitas Ke Simpul-simpul Transportasi

Kota Binaan Kementerian PUPR

Kawasan Kumuh

Daerah Transmigrasi

PRIORITAS NASIONAL PARIWISATA

19

1. Perpres Nomor 2 Tahun 2015-2019 tentang RPJMN

Tahun 2015-2019.

2. Rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah tahun 2018.

3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang

Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun

2010-2025 terdapat 88 (delapan puluh delapan) KSPN,

Tahun 2018 terdapat 12 KSPN.

4. Jenis - Jenis Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN) antara lain: Destinasi Danau Toba,

Destinasi Borobudur, Destinasi Mandalika, Destinasi

Bromo Tengger Semeru, Destinasi Labuan Bajo, Destinasi

Pulau Morotai, Destinasi Wakatobi, Destinasi Tanjung

Lesung, Destinasi Tanjung Kelayang, KSPN Toraja, KSPN

Rupat, KSPN Pesisir Selatan.

5. Skenario pendanaan untuk mendukung kawasan

pariwisata tersebut melalui dana APBN, dana

perimbangan (DAK), APBD dan Swasta

20

12 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS

NO KAWASAN PRIORITAS DAERAH

1 Destinasi Prioritas Danau Toba Kab. Dairi, Kab. Humbang Hasundutan;Kab. Karo; Kab. Samosir; Kab. Simalungun; Kab. Tapanuli Utara; Kab. Toba Samosir; Kab. Pakpak Barat.

2 Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya Kab. Purworejo; Kab. Bantul; Kab. Kulon Progo; Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Gunung Kidul; Kab. Klaten; Kab. Boyolali; Kab. Magelang;Kota Magelang; Kab. Temanggung; Kab. Wonosobo; Kab. Banjarnegara; Kota Surakarta; Kab. Sukoharjo; Kab. Karanganyar; Kab. Sragen; Kab. Wonogiri; Kab. Pacitan; Kab. Semarang;Kota Semarang; Kab. Kendal; Kab. Jepara; Kab. Demak; Kab. Kudus.

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011

21

KAWASAN PRIORITAS DAERAH

3 Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarnya Kab. Lombok Tengah; Kab Lombok Timur;Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara; Kota Mataram.

4 Destinasi Prioritas Bromo, Tengger, Semeru Kab. Malang; Kab. Probolinggo; Kab. Pasuruan; Kab. Lumajang.

5 Destinasi Prioritas Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat; Kab. ManggaraiTimur.

6 Destinasi Prioritas Wakatobi Kab. Wakatobi; Kab. Konawe Selatan.

7 Destinasi Prioritas Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai.

8 Destinasi Prioritas Tanjung Lesung Kab. Pandeglang; Kab. Lebak; Kab. Serang;Kota Cilegon.

9 Destinasi Prioritas Tanjung Kelayang Kab Belitung.

10 KSPN Toraja dan sekitarnya Kab. Tana Toraja; Kab. Toraja Utara; Kab. Luwu.

11 KSPN Rupat dan sekitarnya Kab. Bengkalis; Kab. Pelalawan; Kab. Siak.

12 KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya Kab Pesisir Selatan; Kota Padang Panjang; Kab. Padang Pariaman; Kab. Tanah datar; Kab Agam ; Kota Padang.

12 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS

22

No KAWASAN PRIORITAS DAERAH

1 KEK Bitung Kota Bitung; Kab. Minahasa Utara; Kota Manado

2 KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Kab. Kutai Timur

3 KEK Mandalika Kab. Lombok Tengah; Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Timur; Kab. Lombok Utara; Kota Mataram

4 KEK Morotai Kab. Pulau Morotai

5 KEK Palu Kota Palu; Kab. Donggala; Kab. Parigi Moutong

6 KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun; Kab. Batu bara; Kota Pematang

siantar

7 KEK Tanjung Api Api Kab. Banyuasin; Kota Palembang; Kab. Musi Banyuasin

8 KEK Tanjung Kelayang Kab. Belitung; Kab. Belitung Timur.

9 KEK Tanjung Lesung Kab. Pandeglang; Kab. Serang; Kab. Lebak

10 KEK Sorong Kab. Sorong; Kota Sorong

11 KEK Arun Lhokseumawe Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Utara; Kab. Bireuen

11 LOKASI PRIORITAS DAK PENUGASAN BIDANG JALAN TAHUN 2018KAWASAN EKONOMI KHUSUS

23

18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI DAERAH PENGHASIL PADI TERTINGGI NASIONAL

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Lampung

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Aceh

Provinsi Banten

Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Yogyakarta

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Bali

Sumber : ATAP 2015 BPS

24

153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA SENTRA PRODUKSI BERAS

No Provinsi Kabupaten/Kota No Provinsi Kabupaten/Kota No Provinsi Kabupaten/Kota

1 Aceh Kab. Aceh Besar 52 Jawa Barat Kab. Sumedang 103 Jawa Timur Kab. Pamekasan

2 Aceh Kab. Aceh Timur 53 Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 104 Jawa Timur Kab. Pasuruan

3 Aceh Kab. Aceh Utara 54 Jawa Barat Kab. Bandung Barat 105 Jawa Timur Kab. Ponorogo

4 Aceh Kab. Bireun 55 Jawa Barat Kab. Pangandaran 106 Jawa Timur Kab. Probolinggo

5 Aceh Kab. Pidie 56 Banten Kab. Pandeglang 107 Jawa Timur Kab. Sampang

6 Sumatera Utara Kab. Deli Serdang 57 Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 108 Jawa Timur Kab. Sidoarjo

7 Sumatera Utara Kab. Langkat 58 Jawa Tengah Kab. Banyumas 109 Jawa Timur Kab. Situbondo

8 Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal 59 Jawa Tengah Kab. Batang 110 Jawa Timur Kab. Sumenep

9 Sumatera Utara Kab. Simalungun 60 Jawa Tengah Kab. Blora 111 Jawa Timur Kab. Trenggalek

10 Sumatera Utara Kab. Tapanuli Selatan 61 Jawa Tengah Kab. Boyolali 112 Jawa Timur Kab. Tuban

11 Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai 62 Jawa Tengah Kab. Brebes 113 Jawa Timur Kab. Tulungagung

12 Sumatera Utara Kab. Batu bara 63 Jawa Tengah Kab. Cilacap 114 Kalimantan Barat Kab. Landak

13 Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota 64 Jawa Tengah Kab. Demak 115 Kalimantan Barat Kab. Sambas

14 Sumatera Barat Kab. Agam 65 Jawa Tengah Kab. Grobogan 116 Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya

15 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 66 Jawa Tengah Kab. Jepara 117 Kalimantan Tengah Kab. Kapuas

16 Sumatera Barat Kab. Pasaman 67 Jawa Tengah Kab. Karang Anyar 118 Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau

17 Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan 68 Jawa Tengah Kab. Kebumen 119 Kalimantan Selatan Kab. Banjar

18 Sumatera Barat Kab. Solok 69 Jawa Tengah Kab. Kendal 120 Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala

19 Sumatera Barat Kab. Tanah Datar 70 Jawa Tengah Kab. Klaten 121 Kalimantan Selatan Kab. Hulu sungai selatan

20 Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat 71 Jawa Tengah Kab. Magelang 122 Kalimantan Selatan Kab. Hulu sungai tengah

21 Jambi Kab. Kerinci 72 Jawa Tengah Kab. Pati 123 Kalimantan Selatan Kab. Tabalong

22 Sumatera Selatan Kab. Lahat 73 Jawa Tengah Kab. Pekalongan 124 Kalimantan Selatan Kab. Tanah laut

23 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 74 Jawa Tengah Kab. Pemalang 125 Kalimantan Selatan Kab. Tapin

24 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas 75 Jawa Tengah Kab. Purbalingga 126 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kertanegara

25 Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir 76 Jawa Tengah Kab. Purworejo 127 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow

26 Sumatera Selatan Kab. Banyuasin 77 Jawa Tengah Kab. Rembang 128 Sulawesi Tengah Kab. Banggai

27 Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir 78 Jawa Tengah Kab. Semarang 129 Sulawesi Tengah Kab. Parigi Moutong

28 Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur 79 Jawa Tengah Kab. Seragen 130 Sulawesi Tengah Kab. Sigi

29 Sumatera Selatan Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan 80 Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 131 Sulawesi Selatan Kab. Bone

30 Lampung Kab. Lampung Selatan 81 Jawa Tengah Kab. Tegal 132 Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba

31 Lampung Kab. Lampung Tengah 82 Jawa Tengah Kab. Temanggung 133 Sulawesi Selatan Kab. Gowa

32 Lampung Kab. Lampung Utara 83 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 134 Sulawesi Selatan Kab. Luwu

33 Lampung Kab. Lampung Timur 84 Jawa Tengah Kab. Wonosobo 135 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara

34 Lampung Kab. Tanggamus 85 Jawa Tengah Kab. Bangkalan 136 Sulawesi Selatan Kab. Maros

35 Lampung Kab. Tulang Bawang 86 Jawa Tengah Kab. Banyuwangi 137 Sulawesi Selatan Kab. Pengkajene dan Kepulauan

36 Lampung Kab. Way Kanan 87 Jawa Tengah Kab. Blitar 138 Sulawesi Selatan Kab. Pinrang

37 Lampung Kab. Pasawaran 88 Jawa Tengah Kab. Bojonegoro 139 Sulawesi Selatan Kab. Sidenreng Rappang

38 Jawa Barat Kab. Bandung 89 Jawa Tengah Kab. Bondowoso 140 Sulawesi Selatan Kab. Sopeng

39 Jawa Barat Kab. Bekasi 90 Jawa Tengah Kab. Gresik 141 Sulawesi Selatan Kab. Wajo

40 Jawa Barat Kab. Bogor 91 Jawa Tengah Kab. Jember 142 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur

41 Jawa Barat Kab. Ciamis 92 Jawa Tengah Kab. Jombang 143 Sulawesi Barat Kab. Polewalimandar

42 Jawa Barat Kab. Cianjur 93 Jawa Tengah Kab. Kediri 144 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe

43 Jawa Barat Kab. Cirebon 94 Jawa Tengah Kab. Lamongan 145 Bali Kab. Gianyar

44 Jawa Barat Kab. Garut 95 Jawa Tengah Kab. Lumajang 146 Bali Kab. Tabanan

45 Jawa Barat Kab. Indramayu 96 Jawa Tengah Kab. Madiun 147 Nusa Tenggara Barat Kab. Bima

46 Jawa Barat Kab. Karawang 97 Jawa Tengah Kab. Magetan 148 Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu

47 Jawa Barat Kab. Kuningan 98 Jawa Tengah Kab. Malang 149 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat

48 Jawa Barat Kab. Majalengka 99 Jawa Tengah Kab. Mojokerto 150 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah

49 Jawa Barat Kab. Purwakarta 100 Jawa Tengah Kab. Nganjuk 151 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur

50 Jawa Barat Kab. Subang 101 Jawa Tengah Kab. Ngawi 152 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumba

51 Jawa Barat Kab. Sukabumi 102 Jawa Tengah Kab. Pacitan 153 Papua Kab. Merauke

Sumber : ATAP 2015 BPS

25

NO KAWASAN PRIORITAS DAERAH

1 Kawasan Industri Sei Mangke Kab. Simalungun; Kab. Batubara; Kota Medan

2 Kawasan Industri Morowali Kab. Morowali; Kab. Konawe Utara; Kota Kendari

3 Kawasan Industri Bantaeng Kab. Bantaeng; Kab. Jeneponto; Kab. Takalar; Kab. Gowa; Kota Makasar

4 Kawasan Industri Bitung Kota Bitung; Kab. Minahasa Utara; Kota Manado

5 Kawasan Industri Ketapang Kab. Ketapang

6 Kawasan Industri Mandor Kab. Landak

7 Kawasan Industri Kuala Tanjung Kab. Batubara; Kab. Simalungun;

8 Kawasan Industri Palu Kota Palu

9 Kawasan Industri Konawe Kab. Konawe; Kab. Konawe Utara; Kota Medan

10 Kawasan Industri Batulicin Kab. Tanah Bumbu; Kab. Banjar; Kab. Paser; Kota

Balikpapan; Kota Banjarbaru

11 Kawasan Industri Buli Kab. Halmahera Timur

12 Kawasan Industri Jorong Kab. Tanah Laut

13 Kawasan Industri Tanggamus Kab. Tanggamus

14 Kawasan Industri Teluk Bintuni Kab. Teluk Bintuni

14 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KAWASAN INDUSTRI

26

Lokasi Prioritas yang memerlukan penanganan khususantaralain: 1. Kabupaten Tanjung Buton, 2. Kabupaten/Kota Dumai, 3. Kabupaten/Kota Serang, 4. Kabupaten Gresik, 5. Kebpaten Berau,6. Kabupaten Tanah Kuning (Bulungan)

6 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018DEBOTTLENECKING

Debottlenecking adalah menghilangkan hambatan-hambatan

yang memacetkan proses dan program pembangunan. "Ada pos-

pos dalam pemerintahan yang memerlukan penanganan-

penanganan khusus.

27

KAWASAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAERAH

Daerah Tertinggal 1 Kab. Aceh Singkil 42 Kab. Nagekeo 83 Kab. Buru Selatan

2 Kab. Nias 43 Kab. Manggarai Timur 84 Kab. Halmahera Barat

3 Kab. Nias Selatan 44 Kab. Sabu Raijua 85 Kab. Kepulauan Sula

4 Kab. Nias Utara 45 Kab. Malaka 86 Kab. Halmahera Selatan

5 Kab. Nias Barat 46 Kab. Sambas 87 Kab. Halmahera Timur

6 Kab. Kepulauan Mentawai 47 Kab. Bengkayang 88 Kab. Pulau Morotai

7 Kab. Solok Selatan 48 Kab. Landak 89 Kab. Pulau Taliabu

8 Kab. Pasaman Barat 49 Kab. Ketapang 90 Kab. Teluk Wondama

9 Kab. Musi Rawas 50 Kab. Sintang 91 Kab. Teluk Bintuni

10 Kab. Musi Rawas Utara 51 Kab. Kapuas Hulu 92 Kab. Sorong Selatan

11 Kab. Seluma 52 Kab. Melawi 93 Kab. Sorong

12 Kab. Lampung Barat 53 Kab. Kayong Utara 94 Kab. Raja Ampat

13 Kab. Pesisir Barat 54 Kab. Seruyan 95 Kab. Tambrauw

14 Kab. Bondowoso 55 Kab. Hulu Sungai Utara 96 Kab. Maybrat

15 Kab. Situbondo 56 Kab. Mahakam Ulu 97 Kab. Merauke

16 Kab. Bangkalan 57 Kab. Nunukan 98 Kab. Jayawijaya

17 Kab. Sampang 58 Kab. Banggai Kepulauan 99 Kab. Nabire

18 Kab. Pandeglang 59 Kab. Donggala 100 Kab. Kepulauan Yapen

19 Kab. Lebak 60 Kab. Toli-Toli 101 Kab. Biak Numfor

20 Kab. Lombok Barat 61 Kab. Buol 102 Kab. Paniai

21 Kab. Lombok Tengah 62 Kab. Parigi Moutong 103 Kab. Puncak Jaya

22 Kab. Lombok Timur 63 Kab. Tojo Una Una 104 Kab. Boven Digoel

23 Kab. Sumbawa 64 Kab. Sigi 105 Kab. Mappi

24 Kab. Dompu 65 Kab. Banggai Laut 106 Kab. Asmat

25 Kab. Bima 66 Kab. Morowali Utara 107 Kab. Yahukimo

26 Kab. Sumbawa Barat 67 Kab. Jeneponto 108 Kab. Pegunungan Bintang

27 Kab. Lombok Utara 68 Kab. Konawe 109 Kab. Tolikara

28 Kab. Sumba Barat 69 Kab. Bombana 110 Kab. Sarmi

29 Kab. Sumba Timur 70 Kab. Konawe Kepulauan 111 Kab. Keerom

30 Kab. Kupang 71 Kab. Boalemo 112 Kab. Waropen

31 Kab. Timor Tengah Selatan 72 Kab. Pohuwato 113 Kab. Supiori

32 Kab. Timor Tengah Utara 73 Kab. Gorontalo Utara 114 Kab. Mamberamo Raya

33 Kab. Belu 74 Kab. Polewali Mandar 115 Kab. Nduga

34 Kab. Alor 75 Kab. Mamuju Tengah 116 Kab. Lanny Jaya

35 Kab. Lembata 76 Kab. Maluku Tenggara Barat 117 Kab. Mamberamo Tengah

36 Kab. Ende 77 Kab. Maluku Tengah 118 Kab. Yalimo

37 Kab. Manggarai 78 Kab. Buru 119 Kab. Puncak

38 Kab. Rote Ndao 79 Kab. Kepulauan Aru 120 Kab. Dogiyai

39 Kab. Manggarai Barat 80 Kab. Seram Bagian Barat 121 Kab. Intan Jaya

40 Kab. Sumba Tengah 81 Kab. Seram Bagian Timur 122 Kab. Deiyai

41 Kab. Sumba Barat Daya 82 Kab. Maluku Barat Daya

122 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018DAERAH TERTINGGAL

28

KAWASAN PRIORITAS DAERAH DAERAH DAERAH

Daerah Perbatasan 1 Kab. Aceh Besar 16 Kab. Timor Tengah Utara 31 Kab. Kepulauan Sangihe

2 Kota Sabang 17 Kab. Belu 32 Kab. Kepulauan Talaud

3 Kab. Serdang Bedagai 18 Kab. Alor 33 Kab. Maluku Tenggara Barat

4 Kab. Indragiri Hilir 19 Kab. Rote Ndao 34 Kab. Kepulauan Aru

5 Kab. Pelalawan 20 Kab. Sabu Raijua 35 Kab. Maluku Barat Daya

6 Kab. Bengkalis 21 Kab. Malaka 36 Kab. Pulau Morotai

7 Kab. Rokan Hilir 22 Kab. Sambas 37 Kab. Raja Ampat

8 Kab. Kepulauan Meranti 23 Kab. Bengkayang 38 Kab. Merauke

9 Kota Dumai 24 Kab. Sanggau 39 Kab. Jayapura

10 Kab. Karimun 25 Kab. Sintang 40 Kab. Boven Digoel

11 Kab. Bintan 26 Kab. Kapuas Hulu 41 Kab. Pegunungan Bintang

12 Kab. Natuna 27 Kab. Berau 42 Kab. Keerom

13 Kab. Kepulauan Anambas 28 Kab. Mahakam Ulu 43 Kab. Supiori

14 Kota Batam 29 Kab. Malinau

15 Kab. Kupang 30 Kab. Nunukan

43 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018DAERAH PERBATASAN

29

KAWASAN

PRIORITASDAERAH DAERAH DAERAH

Konektivitas 1 Kab. Aceh Barat 22 Kab. Ketapang 43 Kab. Mamuju Utara

2 Kota Sabang 23 Kab. Sintang 44 Kab. Maluku Tenggara Barat

3 Kab. Mandailing Natal 24 Kab. Sekadau 45 Kab. Kepulauan Aru

4 Kab. Tapanuli Tengah 25 Kab. Kubu Raya 46 Kab. Buru Selatan

5 Kab. Deli Serdang 26 Kab. Kapuas 47 Kab. Halmahera Barat

6 Kab. Pasaman Barat 27 Kab. Barito Utara 48 Kab. Halmahera Tengah

7 Kota Padang 28 Kab. Seruyan 49 Kab. Halmahera Timur

8 Kab. Siak 29 Kab. Pulang Pisau 50 Kab. Sorong

9 Kab. Kepulauan Meranti 30 Kab. Tanah Laut 51 Kab. Raja Ampat

10 Kab. Tanjung Jabung Timur 31 Kab. Kutai Timur 52 Kab. Tambrauw

11 Kab. Tanjung Jabung Barat 32 Kab. Berau 53 Kab. Maluku Tengah

12 Kab. Banyuasin 33 Kab. Penajam Paser Utara 54 Kab. Seram Bagian Barat

13 Kab. Lingga 34 Kab. Tana Tidung 55 Kab. Fak fak

14 Kab. Kepulauan Anambas 35 Kota Manado 56 Kab. Barito Timur

15 Kab. Majalengka 36 Kab. Morowali 57 Kab. Nunukan

16 Kab. Pacitan 37 Kab. Pinrang 58 Kota Dumai

17 Kab. Klungkung 38 Kab. Tana Toraja 59 Kota Tanjung Pinang

18 Kab. Kupang 39 Kab. Buton 60 Kota Samarinda

19 Kab. Timor Tengah Utara 40 Kab. Konawe 61 Kota Tidore Kepulauan

20 Kab. Flores Timur 41 Kab. Bombana 62 Kab. Pangkajene dan Kepulauan

21 Kab. Sambas 42 Kab. Konawe Utara 63 Kab. Kepulauan Yapen

64 Kab. KotaBaru

65 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

65 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KONEKTIVITAS KE SIMPUL-SIMPUL TRANSPORTASI

30

No Provinsi Kota Binaan Kementerian PUPR

123456789

1011121314151617

AcehSumatera UtaraSumatera UtaraSumatera BaratJambiSumatera SelatanJawa BaratJawa BaratJawa BaratJawa TengahJawa TengahJawa TimurJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TimurKalimantan Timur

Kota Banda AcehKota SibolgaKota Pematang SiantarKota PayahkumbuhKota JambiKota PalembangKota BogorKota BandungKota CirebonKota MagelangKota SurakartaKota MalangKota SurabayaKota PontianakKota BanjarmasinKota BalikpapanKota Samarinda

17 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KOTA BINAAN KEMENTERIAN PUPR

31

WILAYAH SESUAI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PERMUKIMAN TERDUGA KUMUH YANG

DISURVAILUAS (HA)

KUMUH

NOKabupaten

SK Kumuh Kota KECAMATAN KELURAHAN KAWASAN SK Data Final

f

TOTAL 333 1,337 3,751 4,665 43,596.56 38,431.77 324

NAD 52 157 125 1,796.59 1,469.94 12

SUMATERA UTARA 54 137 132 3,325.78 1,088.83 10

SUMATERA BARAT 38 102 79 1,234.01 977.51 10

RIAU 33 69 66 823.39 823.39 10

KEPULAUAN RIAU 23 40 42 816.13 787.90 7

JAMBI 26 50 41 1,373.44 1,258.20 9

BENGKULU 26 52 46 536.46 536.46 7

SUMATERA SELATAN 37 118 109 3,429.70 2,575.23 12

BANGKA BELITUNG 21 40 43 482.97 482.97 7

LAMPUNG 56 120 155 1,900.07 1,833.70 13

BANTEN 74 191 331 1,164.78 1,186.80 6

JAWA BARAT 116 352 708 3,525.04 3,485.64 23

JAWA TENGAH 112 416 481 4,527.23 4,261.50 24

DIY 29 77 107 406.04 406.04 5

JAWA TIMUR 58 211 224 1,559.15 1,777.01 16

KALIMANTAN BARAT 25 56 97 2,450.75 358.18 8

KALIMANTAN TENGAH 32 55 62 983.08 983.08 11

KALIMANTAN SELATAN 28 113 133 1,783.56 1,653.62 10

KALIMANTAN TIMUR 27 54 46 1,064.20 1,089.73 6

KALIMANTAN UTARA 11 21 29 317.13 317.13 4

SULAWESI UTARA 62 136 136 545.35 574.83 7

GORONTALO 11 35 36 258.88 258.88 5

SULAWESI TENGAH 40 98 99 987.20 976.39 9

SULAWESI BARAT 15 40 64 224.77 224.77 4

SULAWESI SELATAN 68 265 306 2,154.61 2,154.61 17

SULAWESI TENGGARA 62 177 177 1,269.63 1,291.29 11

BALI 27 80 106 484.72 484.72 8

NTB 36 106 126 1,226.97 1,013.36 9

NTT 23 73 79 691.11 691.11 11

MALUKU UTARA 18 54 56 707.67 736.53 6

MALUKU 12 41 55 301.39 301.39 9

PAPUA BARAT 31 53 68 536.91 536.91 9

PAPUA 14 43 44 707.86 809.60 9

DKI JAKARTA 40 119 257 - 1,024.52 -

333 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018KAWASAN KUMUH

Kabupaten Kabupaten

TSM

Satuan Permukiman Transmigrasi

(SP) Tahun Anggaran 2016

Prov Aceh Aceh Tengah Bener Meriah

Aceh Barat

Pidie

Subulussalam

Aceh Utara

Aceh Besar

Bireun

Aceh Tengah

Nagan Raya

Aceh Jaya

Simeulu

Aceh Selatan

Aceh Timur

Pidie Jaya

Aceh Barat Daya

Aceh singkil

Aceh Tamiang

Prov Sumatera Barat Pesisir Selatan Sijunjung

Pasaman Barat

Dharmasraya

Prov Riau Bengkalis

Prov Kepulauan Riau Natuna

Prov Jambi Tanjung Jabung Timur Sarolangun

Bungo Kerinci

Prov Bengkulu Bengkulu Utara Bengkulu Selatan

Kaur

Rejang Lebong

Bengkulu Utara

Prov Sumatera Selatan Ogan Ilir Ogan Komering Ilir

Banyuasin Banyuasin

Ogan Komering Ulu Timur Ogan Ilir

Lahat Musi Rawas

Lahat

Prov Bangka Belitung Bangka Selatan Bangka Barat

Prov Lampung Mesuji

Way Kanan

Tulang Bawang

Prov Kalimantan Barat Kubu Raya Kubu Raya

Kayong Utara Sambas

Sambas Kayong Utara

Kapuas Hulu

Ketapang

Melawi

Sanggau

Bengkayang

Sintang

Prov Kalimantan Tengah Kapuas Kuala Kapuas

Lamadau

Pulang Pisau

Katingan

Seruyan

Provinsi

Lokasi Prioritas TransmigrasiSumber: Surat Menteri DPDTT No. S.426/M-DPDTT/07/2016

Barito Utara

Gunung Mas

Sukamara

Barito Timur

Provi Kalimantan Selatan Barito Kuala Tanah Bumbu

Prov Kalimantan Timur Kutai Timur Kutai Timur

Prov Kalimantan Utara Nunukan

Bulungan

Tanah Tidung

Provinsi Gorontalo Boalemo Boalemo

Gorontalo

Pahuwato

Gorontalo Utara

Prov Sulawesi Tengah Buol Toli - Toli

Morowali Buol

Tojo Una-una Poso

Poso Morowali

Parigi Moutong Tojo Una-una

Donggala

Sigi

Parigi Moutong

Banggai Kepulauan

Morowali Utara

Prov Sulawesi Barat Mamuju Tengah

Prov Sulawesi Tenggara Konawe Utara

Konawe Selatan

Muna

Prov Sulawesi Selatan Luwu Timur Luwu Utara

Tana Toraja

Seram Bagian Timur

Prov Sulawesi Utara Minahasa Selatan

Bolaang Mongondow Timur

Minahasa Tenggara

Prov Nusa Tenggara Barat Bima Bima

Sumbawa Sumbawa

Sumbawa Barat

Prov Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara Sumba Timur

Ende

Sikka

Alor

Bellu

Sumba Barat Daya

Timor Tengah Selatan

Rote Ndao

Sumba Barat

Malaka

Manggarai Barat

Prov Maluku Maluku tengah

Prov Maluku Utara Morotai Halmahera Selatan

Halmahera Timur

Halmahera Tengah

Kota Tidore Kepulauan

Kepulauan Morotai

Kepulauan Sula

Prov Papua Merauke Keerom

Keerom Merauke

Prov Papua Barat Teluk Wondama

Manokwari

Fak-Fak

Maybrat

Manokwari Selatan

33

TERIMA KASIH