13890914 Kabinet Indonesia Bersatu

Jalan yang kita tempuh dan lalui untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana pula yang dialami oleh bangsa-bangsa lain, adalah jalan yang panjang, tidak lunak, dan penuh dengan tantangan. Hanya bangsa yang tangguh, ulet, cerdas, dan terus bekerja keraslah yang akan berhasil mencapai cita-citanya.

Pidato Awal Tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, 31 Januari 2007

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU

MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Pengarah: Mohammad NUH, Menteri Komunikasi dan Informatika; Ashwin Sasongko, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Penanggung jawab: Suprawoto, Kepala Badan Informasi Publik. Ketua Pelaksana: Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Sekretaris: Eko Slamet Riyanto. Anggota: Supomo, Sekretaris Badan In-formasi Publik, Agus Salim H, Kepala Pusat Informasi Perekonomian; Gati Gayatri, Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat; Bambang Wiswalujo, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum; Gatot Dewabrata, Kepala Pusat Informasi dan Humas.

Editor: Suprawoto, Sukemi, Son Kuswadi, MT Hidayat. Pengumpulan Data: Ahmad Nizar, Mikdad Ishak, Mei Sugianto, A. Yamin Suhiyat, Perdamen Sinuraya, Dwi Dianingsih, Arianti, Dewi Tursilawati, Eni Eriani, Siti Asmari, Widodo Hastjaryo, Dewi Yuliana Les-tari, Deny Gumbira, Fitria Hasanah, Karlina Seran. Pengolahan Data: Heru Purnomo, Soemarno Partodihardjo. Desain Cover: FDM/MTH, Ilustrasi dan Tata Letak: Dewi Maharani, Taufi k. Foto-foto: www.presidensby.info, Bappenas, Koleksi BIP.

Penerbit: Departemen Komunikasi dan InformatikaCetakan Pertama, 2008. Jakarta.

v

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Assalamu alaikum Wr, WbSalam Sejahtera bagi kita semua Pembangunan merupakan proses tanpa henti yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama yaitu mendukung terwujudnya tujuan nasional masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tentu proses pembangunan akan mengalami pasang-surut, sejalan dengan dina-mika bangsa Indonesia. Namun demikian, setiap langkah harus sesuai dengan jalur yang benar, on the track, untuk mencapai tujuan nasional. Buku ini memaparkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Kabinet Indonesia Ber-satu. Selain itu, juga mengupas apa saja yang belum berhasil diwujudkan serta mengapa terjadi demikian. Melalui paparan ini diharapkan semua pihak akan dapat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi bangsa dan negara serta bagaimana upaya pemerin-tah dalam mengatasinya. Dalam beberapa bagian, juga disampaikan fakta dan data yang dirangkum dari tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008. Tentu saja melalui pemaparan data ini, diharapkan semua persoalan yang ada bisa dipahami secara proporsional. Tugas Kabinet Indonesia Bersatu masih berlangsung setahun lagi. Oleh karena itu, selama setahun ke depan akan sangat bijak jika kita bersama menentukan langkah-langkah terbaik yang harus dikerjakan ber-sama. Dengan kebersamaan, insya Allah, kita akan dapat mewujudkan cita-cita kita membangun Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang makin sejahtera.

Wassalamualaikum Wr, WbMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Mohammad NUH

vii

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ................................................................................... vDAFTAR ISI ...... ..................................................................................................................................................... vii

BAB 1 PENGANTAR ......................................................................................................................................... 1 Tiga Agenda Pembangunan ................................................................................................................... 3 Visi Kepemimpinan, Sinergi Atasi Tantangan ........................................................................................... 3BAB 2 MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI ..................................................................... 7 A. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas ...................................... 10 Kasus Khusus: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .............................................................. 13 B. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme .......................................................................... 16 C. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme ............................................................... 17 D. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional ................................ 19BAB 3 MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS ........................................................... 23 A. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia ..................... 26 B. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ....................................................... 30 C. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh .................................................................. 34BAB 4 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT A. Investasi ....................................................................................................................................... 39 B. Revitalisasi Pertanian ................................................................................................................... 44 C. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .............................................. 49 D. Peningkatan Pengelolaan BUMN ............................................................................................... 53 E. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan ................................................................................................. 55 F. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro ........................................................................................ 56 G. Peningkatan Kehidupan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat lainnya ............................................. 58BAB 5 PENUTUP ................................................................................................................................................. 63RUJUKAN ............................................................................................................................................................ 80

BAB 1

PENGANTAR

2



Perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut. Di bidang politik, upaya untuk mengem-bangkan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum terus dilakukan. Perubahan kepemimpinan bangsa, se-bagai bagian dari dinamika demokrasi yang berlangsung di Indonesia menuntut kesinambungan penyelesaian per-masalahan yang dihadapi. Di tengah penyelesaian amanat reformasi dengan kompleksitas persoalan yang tampak begitu rumit untuk diurai, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, penanganan masalah peng-angguran merupakan program yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan berbagai program lain, terus dikembangkan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan kondisi yang

3

P E N G A N T A R

diharapkan. Pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu telah direncana-kan sejak awal dalam RPJMN 2004-2009. Do-kumen tersebut memuat beberapa target, ca-paian, dan pedoman kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Secara umum, kinerja pemerintahan diukur dari hasil yang dicapai, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesungguhnya apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pada hakikatnya merupakan prestasi kolektif bangsa Indonesia.

Tiga Agenda Pembangunan Terdapat tiga agenda besar yang menjadi arah dan panduan pelaksanaan kebijakan pem-bangunan nasional yaitu Pertama Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, dengan priori-tas bertumpu pada Peningkatan Keamanan, Ke-tertiban, Penanggulangan Kriminalitas; Pence-gahan dan Penanggulangan Separatisme; Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan

Terorisme; serta Pemantapan Politik Luar Ne-geri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Kedua, Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, yang difokuskan pada Penghor-matan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hu-kum dan Hak Asasi Manusia; Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh. Adapun agenda ketiga yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan titik berat pada upaya Peningkatan Investasi; Revitalisasi Per-tanian; Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; Pe-mantapan Stabilitas Ekonomi Makro; serta Pen-ingkatan Kehidupan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat lainnya di bidang pendidikan, penangan-an kemiskinan, dan kesehatan.

Visi Kepemimpinan, Sinergi Atasi Tantangan Sejak Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI ke 6, 2004, berbagai per-

4



barrel, memukul hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang telah menjadi net-importir minyak. Pada saat bersamaan, berbagai persoalan multidimensi yang telah lama ada, secara si-

multan harus dihadapi bangsa Indo-nesia. Mulai dari korupsi, ancaman disintegrasi bangsa hingga masih belum mapannya fungsi dan per-anan berbagai elemen bangsa. Ditambah lagi persoalan inter-nasional yang penuh tantangan di tengah globalisasi yang membuat hubungan antar negara menjadi se-olah tanpa batas. Setiap peristiwa yang terjadi di negara lain, akan sangat mungkin menimbulkan pen-garuh langsung terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Kepemimpinan nasional yang memiliki visi ke depan yang luas, tegas dan teguh memegang pendirian, teliti dan cepat mengambil keputus-an, serta jeli mengubah bencana dan ancaman

soalan luar biasa datang bertubi-tubi menimpa bangsa, disamping persoalan yang telah ada sebelumnya. Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan besarnya utang pemerintah merupakan te-kanan tersendiri yang mempengaruhi setiap kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tsunami di Aceh dan Nias (2004), suatu kejadian yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia Merde-ka, meluluhlantakkan hampir semua infrastruktur dan korban yang di luar daya nalar. Disusul kemudian gempa di Daer-ah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian tsunami yang menghantam pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rangka-ian peristiwa tersebut menguras energi, waktu, sumber daya dan dana yang besar. Harga minyak dunia melonjak tak terkendali, dari US$ 20 per barrel menjadi US$ 140 per

5

P E N G A N T A R

menjadi peluang. amat diperlukan oleh bangsa Indonesia yang begitu banyak menghadapi tan-tangan tersebut di atas. Di sinilah letak pentingnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dalam menghadapi dan menyelesaikan berba-gai masalah bangsa dan negara. Misalnya saja, bagaimana mengubah bencana tsunami yang melanda Aceh menjadi peluang bagi jalan per-damaian yang akhirnya membukukan sejarah, tanpa menumpahkan darah dengan sia-sia. Ketegasan dalam pemberantasan korup-si merupakan contoh lain dari keberhasil-an kepemimpinan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang cukup mendapat per-hatian masyarakat dunia. Meskipun dalam menghadapi tantangan yang ada, beberapa keputusan yang diambil dinilai kurang populer bagi sebagian kalangan, tetapi tetap dijalankan demi kepentingan bangsa, teru-tama rakyat kecil. Optimisme, keyakinan dan kerja secara sistematis merupakan dasar yang terus dikem-

bangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden da-lam mengarahkan program dan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Pembangunan ekonomi terus dijalankan melalui pendekatan pertumbuhan yang diser-tai dengan pemerataan. Program pengurangan kemiskinan terus dilakukan, sinergi atas setiap program juga senantiasa dilaksanakan. Kiprah Indonesia di dunia internasional pun menjadi perhatian Kabinet Indonesia Bersatu. Upaya itu dilakukan dalam kerangka memba-ngun dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam konteks hubungan internasional. Pemerintah secara konsisten meningkatkan kerjasama regional dalam kerangka ASEAN, Forum Asia Timur maupun APEC, serta ker-jasama dengan Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Selama empat tahun Kabinet Indonesia Ber-satu bekerja, beberapa indikator keberhasil-an pembangunan menunjukkan peningkatan, meskipun di beberapa aspek lain masih belum dapat memenuhi target yang diharapkan.

6



Secara umum dapat dikatakan bahwa pen-capaian atas tiga agenda pembangunan 2004-2009 telah memenuhi harapan yang diinginkan dan berada dalam jalur yang benar. Hal penting yang perlu dicatat adalah pelaksa-naan tanggung jawab untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa secara konsisten dan teratur, dari waktu ke waktu, untuk mewu-judkan Indonesia yang Maju dan Sejahtera.

BAB 2

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

8



Menciptakan rasa aman dan suasana nyaman un-tuk menjalani kehidupan sehari-hari merupakan tugas pemerintah. Berbekal keamanan, setiap aktivitas pem-bangunan bisa berlangsung dengan baik, warga negara mampu mengekspresikan diri dan beraktivitas tanpa perlu takut dan khawatir. Seiiring dengan upaya pengembangan suasana aman dan nyaman, diharapkan tercipta pula kedamaian dalam hubungan setiap elemen bangsa. Tidak perlu ada konfl ik atau kerusuhan. Semua bersatu padu dan taat terhadap sistem negara hukum yang disepakati bersama. Harmonisasi antar elemen bangsa akan dapat tercipta melalui instrumen penegakan hukum dengan tegas. Se-bagai contoh, dalam menghadapi berbagai persoalan konfl ik dan ketegangan hubungan antar agama, pemer-intah mengambil sikap yang tegas dan berpegang pada hukum yang berlaku.

9


Selain penyelesaian secara hukum, pendekat-an terhadap elemen masyarakat terus dilakukan atas prinsip perlindungan hak asasi dan kebhin-nekaan bangsa. Artinya, seluruh warga negara, harus diperlakukan secara adil dan setara da-lam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah berupaya memfasilitasi per-temuan antar agama dan mendorong terwu-judnya hubungan yang harmonis antar warga. Melalui dialog antar agama diharapkan terwujud kesamaan pandangan dan langkah dalam me-nyikapi setiap persoalan yang timbul. Dengan adanya hubungan yang harmonis, kedamaian di antara elemen bangsa diharap-kan lebih mudah terwujud dan dirasakan secara langsung oleh seluruh warga negara. Tiga Sasaran Pokok Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai mengarah pada pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: Sasaran pertama adalah meningkatnya

rasa aman dan damai yang diukur dari adanya penurunan ketegangan dan ancaman konfl ik antar kelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya se-cara nyata angka kriminalitas di lautan dan pe-nyelundupan lintas batas. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Pen-ingkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat; Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur; serta Peningkatan Keamanan, Ke-tertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dengan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya te-rorisme; dan semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

10



Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme serta Pemantapan Politik Luar Negeri dan Pening-katan Kerjasama Internasional. Sasaran ketiga adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indo-nesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Peningkatan Kemampuan Per-tahanan Negara.

A. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Salah satu prioritas dalam Agenda Mewu-judkan Indonesia yang Aman dan Damai ada-lah upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas secara kese-luruhan dan telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Gangguan keamanan, ketertiban dan krimi-nalitas secara umum masih dalam tingkat ter-kendali. Meskipun kasus kejahatan konvensio-

nal, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, dan pemerasan, secara kuantitas cenderung mengalami peningkatan signif ikan antara tahun 2004 sampai 2005. Namun, mulai tahun berikutnya, pemerintah, khususnya jajaran kepolisian terus berupaya maksimal dalam mengatasi kejahatan konven-sional sehingga angka kasus kejahatan berhasil dikendalikan. Pemerintah pun senantiasa memastikan bahwa upaya penanganan kasus tindak pidana kejahatan konvensional dilaksanakan sesuai

020000400006000080000

100000120000140000160000180000

2004 2005 2006 2007 2008

116223

161671 168685173709

88709

57173 6297475487 82196

42305

Jumlah Tindak Pidana (JTP)Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP)

Sumber : Bareskrim, Mabes PolriKet : Data sd Juni 2008

Grafi k Jumlah Kasus Pada Kejahatan Konvensional

11


0

2000

4000

6000

8000

10000

2004 2005 2006 2007 2008

3126 3441

9331

5391 5390

3154 3471

8702

5009 4950

Jumlah Kasus Pada Kejahatan TransnasionalJumlah Tindak Pidana (JTP)Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP


dengan hukum yang berlaku, tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana kejahatan kon-vensional pada tahun 2004 sebanyak 57.173 kasus, kemudian tahun 2005 se-banyak 62.974 kasus, tahun 2006 sebanyak 75.487 kasus, tahun 2007 sebanyak 82.196 kasus dan sampai dengan bulan Juni 2008 sebanyak 42.305 kasus. Sementara, jumlah kasus ke-jahatan transnasional, misalnya money laundring, cyber crime dan

Grafi k Jumlah Kasus Pada Kejahatan Transnasional penyelundupan narkoba, pedagangan anak dan wanita, yang berhasil diungkap oleh aparat keamanan dari tahun 2004 sampai 2006 menin-gkat dari 3.126 kasus menjadi 9.331 kasus. Sedangkan tahun 2007 jumlah kasus yang diungkap sebesar 5.391 kasus. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan bulan Juni, jumlah kasus yang diungkap 5.390 kasus. Secara umum terdapat kenaikan penyelesai-an tindak kejahatan tiap tahunnya, hal itu menun-jukkan adanya kesungguhan aparat keamanan dalam menangani kejahatan lintas negara. Keberhasilan penanganan kejahatan trans-nasional juga tak lepas dari kerjasama interna-

sional yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Du-kungan negara-negara di dunia dalam penyelesaian kasus yang ada tentu tidak bisa diabaikan. Sementara itu, pemerin-tah juga menaruh perhatian terhadap penanganan ke-

12



jahatan terhadap kekayaan negara. Secara umum dapat dikatakan, bahwa kasus kejahatan terhadap kekayaan negara yang berhasil diung-kap dari tahun 2004-2006 cenderung mening-kat.

meningkat dari tahun 2004-2007. Pada tahun 2007 jumlah kasus 1486 dan yang diselesaikan sejumlah 464 kasus.

Grafi k Jumlah Kejahatan Berimplikasi Kontijensi

308

147 95273

69

1,486

464

0200400600800

1000120014001600

2004 2005 2006 2007

Jumlah Tindak Pidana (JTP)Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP)

Sumber : Bareskrim, Mabes Polri

Grafi k Jumlah Kejahatan Pada Kekayaan Negara

1,6171,249

3,152

2,390

4,327

2,859 2,5991,816 2,305

1,789

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2004 2005 2006 2007 2008

j y gJumlah Tindak Pidana(JTP)Penyeselesaian TindakPidana (PTP)


Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 2.599 kasus. Sementara hingga pertengahan tahun 2008 jumlah kejaha-tan terhadap kekayaan negara hanya tercatat 1.789 kasus. Adapun jumlah kasus kejahatan kontijensi

Kejahatan yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Tahun 2006 jumlah kejahatan yang dilaporkan yaitu 260.174 kasus dan sebesar 52.13% kasus yang bisa diselesaikan. Sampai dengan bulan juni 2008, jumlah kasus yang dilaporkan 186.031 kasus dan yang berha-sil diselesaikan sebanyak 109.772 kasus atau 59.01%.

13


Tahun JTP (CT) PTP (CC) Prosentase PTP (%)2004 227.173 115.920 51,022005 275.676 144.408 52,382006 260.174 135.629 52,132007 352.233 210.736 59,822008 186.031 109.772 59,01

JTP (CT) : Jumlah Kejahatan yang terjadi atau dilaporkanPTP (CC) : Kasus/Perkara yang diselesaikan penyidiknya PROSENTASE PTP (%) : Prosentase penyelesaian perkara yang disidik

Tabel Kuantitatif Kejahatan Tahun 2004-2008

3565

2768

140

4269

2316

118

5857

3110

530

6411

3591

219

2847

1907

1990

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007 2008

PermohonanDidaftarDitolak

Sumber : Ditjen HKIKet : Data sd Juli 2008

Kasus Khusus: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara terus menerus telah diupayakan oleh pemerintah antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasion-al Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Tim yang berangggotakan perwakilan dari berbagai departemen tersebut telah bekerja dan

Grafi k Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

dapat menurunkan pelanggaran hak kekayaan inteletual di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keluarnya Indonesia dari Priority Watch List menjadi Watch List dalam perdagangan Amer-ika Serikat. Kesadaran untuk melindungi hak kekayaan intelektual di kalangan masyarakat dan pengu-saha juga semakin meningkat. Dari tahun ke tahun, selalu terjadi peningkatan permoho-nan pendaftaran dari tahun 2004 hingga tahun 2007.

14



Permohonan Pendaftaran Paten

Tahun Paten Paten Sederhana2004 3668 2092005 4304 1952006 4618 2662007 5134 2402008 3035 145

Sumber : Ditjen HKIData sd Juli 2008

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005 2006 2007 2008

3,6684,304

4,6185,134

3,035

209 195 266 240 145

Paten

Paten Sederhana

Permohonan Pendaftaran Merek

Tahun Permohonan Didaftar Ditolak

2004 38.849 23.187 3.0442005 40.816 28.404 3.5632006 41.646 24.677 41.6462007 43.259 21.274 8.3032008 27.919 36.845 14.219


0

10000

20000

30000

40000

50000

2004 2005 2006 2007 2008

38,849 40,81641,646 43,259

27,91923,187

28,40424,677

21,274

36,845

3,044 3,563

41,646

8,30314,219

Permohonan Didaftar Ditolak


Grafi k Permohonan Pendaftaran Paten Grafi k Permohonan Pendaftaran Merek

15


Tahun Permohonan Daftar Tolak

2004 4170 3798 2512005 5114 1302 5112006 4926 1332 7602007 4473 978 5912008 2285 994 87


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005 2006 2007 2008

4170

5114 49264473

2285

3798

1302 1332978 994

251 511760 591

87

PermohonanDaftarTolak


Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Grafi k Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Tercatat pada tahun 2004 sebanyak 3.565 permohonan pendaftar hak cip-ta mejadi meningkat sebesar 6.411 pada tahun 2007. Dan sampai dengan bulan juli 2008 sudah tercatat seban-yak 2.847 permohonan pendaftaran hak cipta.

16



No Daerah Capaian Keberhasilan1 Nanggroe

Aceh Darus-salam

MoU Pemerintah RI dan GAM Helsinki tahun 2005 :- Terwujudnya pelaksanaan butir-butir Kesepahaman Helsinki- Repatriasi mantan anggota GAM- Penyerahan senjata oleh GAM kepada pemerintah RI- Disahkannya oleh DPR RI UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh- Terselenggaranya pilkada yang berlangsung aman dan demokratis

2. Papua Penyelesaian secara simultan dan intensif :- Upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban- Pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat Papua- Semakin menurunnya perlawanan gerakan bersenjata- Terselenggaranya Pilkada Papua pada tahun 2006- Citra kinerja pemerintah RI di mata internasional semakin membaik

3. Maluku Tahun 2007 insiden pengibaran RMS di Kota Ambon pada acara Hari Keluarga Nasional Ke-14 tanggal 29 Juni 2007:- Pelaku insiden pengibaran bendera RMS telah diproses sesuai standar dan prosedur penanganan operasional keamanan dalam negeri- Perlu mendapat perhatian dan disikapi dengan serius dan se lalu waspada terhadap ancaman laten kelompok separatisme

PENANGANAN DAERAH KONFLIK

Sumber: Data Setneg, 2008

B.Pencegahan dan Penang- gulangan Separatisme Selain masalah hukum, kabi-net Indonesia Bersatu juga tetap konsisten dalam men-jaga kedaulatan NKRI. Secara khusus kebijakan tersebut dia-rahkan untuk menjaga kesatu-an bangsa dengan mengatasi ancaman perpecahan atau dis-integrasi bangsa. Masalah disintegrasi men-jadi ancaman utama bagi eksis-tensi Negara Kesatuan Repub-lik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan akomodatif dalam melakukan pengendalian potensi disin-tegrasi. Gerakan separatisme yang pernah mencuat pada masa awal pemerintahan, saat ini bisa dikendalikan sehingga

17


cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan ketegasan pemerintah dalam me-nindak pelaku aksi separatis dan potensi disin-tegrasi sesuai dengan aturan hukum yang ada.

C. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Sejalan dengan upaya antisipasi terhadap ancaman disintegrasi, pemerintah juga proaktif dalam menangani ancaman terhadap keaman-

Tabel Penanggulangan Gerakan Terorisme

No Waktu Dan Tempat Uraian

1. Batu Malang, November 2005 Polri berhasil menewaskan tokoh kunci terorisme pembuat bom Dr Azahari Husin2. Wonosobo, Juni 2006 Polri berhasil menangkap kelompok Abdul Hadi sebagai bagian dari lingkaran

Nurdin M Top.3. Poso dan Palu, 11 Januari

2007Polri berhasil menangkap Kelompok Basri terkait kasus terorisme

4. Yogyakarta dan Jawa Tengah Maret 2007

Polri berhasil menangkap tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta kelompoknya (8 orang)

5. Desa Kebarongan Banyumas Juni 2007

Polri berhasil menangkap Abu Dujana dan Zarkasi

an nasional, terutama yang bersumber dari ge-rakan terorisme. Indonesia terlibat dalam berbagai forum ker-jasama internasional untuk penanggulangan terorisme yang memiliki jaringan internasional. Tercatat pula beberapa kelompok gerakan teroris dapat ditanggap semenjak tahun 2005. Tabel berikut ini ringkasan catatan prestasi pe-merintah Indonesia, khususnya aparat keama-nanan dalam penanggulangan terorisme :

18




6. Palembang , Juli 2008 Polri dan satuan tugas khusus Densus 88 berhasil menangkap 10 tersangka jar-ingan terorisme dan menemukan 20 bom pipa elektrik dan bahan peledak lainnya yang kekuatannya dapat melebihi kemampuan ledak bom Bali II.

7. Periode 2005-2008 Polri berhasil melakukan proses hukum berupa menangkap 420 tersangka, 260 tersangka diantaranya telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang huku-man mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 dalam proses pengadilan, dan 13 orang lainnya dalam proses penyidikan.

8. 9 November 2008 Eksekusi mati para pelaku Bom Bali (Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudera) telah dilaksanakan di Bukit Nirbaya, Cilacap pada pukul 00.15 WIB

19


D. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu mencoba meneguhkan kembali posisi Indone-sia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Upaya membuka seluas-luasnya diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara lain tanpa terjebak pada latar historis dan ideologi-nya, terus dilakukan. Prinsip yang dikedepan-kan adalah semua negara berdiri sejajar seba-gai mitra yang saling menguntungkan. Setelah perang di Afganistan dan Irak, dan berlangsung ketegangan strategis di berbagai penjuru dunia termasuk Semenanjung Korea, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meman-dang perlu mengingatkan masyarakat dunia tentang pentingnya elemen power yang lain, se-lain kekuatan militer dan diplomasi koersif atau hard power. Berbeda dari hard power yang mengandal-kan kekuatan, konsep soft power mengandal-kan pendekatan persuasif dengan mengguna-

kan aset ekonomi, kemasyarakatan, budaya, humaniter, pendidikan, iptek, dan sebagainya. Pengembangan soft power memang cocok bagi politik bebas aktif yang dianut Indonesia, sebab di sinilah letak kekuatan diplomasi serta daya tarik Indonesia dalam pergaulan interna-sional yang lebih banyak ditentukan oleh presta-si, pesona, persuasi dibandingkan dengan fak-tor kekuatan militer. Reputasi Indonesia sebagai negara demokra-si ke empat di dunia, misalnya, menempatkan kita sebagai negara panutan dalam pergaulan dunia. Status Indonesia sebagai negara berpen-duduk Muslim terbesar memberikan kredibilitas dalam menjembatani antara dunia Islam dan Barat. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mem-bantu proses perdamaian untuk konfl ik Kam-boja, Philipina Selatan, dan Laut Cina Selatan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai juru damai. Potensi pasar dengan jumlah penduduk

20



Tabel Peningkatan dan Prestasi dalam Kerjasama Internasional

Kebijakan Langkah-langkah yang ditempuh dan Apresiasi Dunia InternasionalPelaksanaan tindak lanjut agenda pem-bentukan ASEAN COMMUNITY

Menciptakan kestabilan dan meningkatkan kerjasama regional dikawasan Asia Tenggaraa. Disepakatinya piagam ASEAN di KTT ASEAN di Singapura yang ke-13b. Pengesahan c. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Blueprint pada KTT ASEAN ke-13Menindaklanjuti tiga kesepakatan yakni d. ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT), Declaration on The Protection on Promotion of The Rights of Migrant Workers, serta Cebu Declaration on The Blueprint for The ASEAN CharterPengesahan ARF e. Statement on Disaster Management and Emergency Response tanggal 28 Juli 2006

Peningkatan peran diplomasi dalam me-nyelesaikan masalah perbatasan

Penyelesaian garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui mekanisme a. Joint Border Committee, Technical Sub-Committee on Border Demarcation and RegulationPenangangan perbatasan RI dan PNG melalui b. Joint Border CommitteeSecara intensif melakukan c. border diplomacy dengan Filipina dan Malaysia

Pelaksanaan inter-faith dialogue

Melakukan beberapa rangkaian inter-faith dialogue dengan beberapa negara seperti di Vatikan, Belanda, a. Kanada, Inggris.Melaksanakan b. inter-faith exchange antar tokoh lintas agama antar dua negara

Partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia

Menyumbangkan personil pengamanan dalam 6 OPP PBB yaitu, MONUC, UNMIL, UNMIS, UNOMIC, UN-MIN, dan UNIFIL dengan pengiriman pasukan Garuda XXIII B.

Mengatasi Krisis Aki-bat Kenaikan Komodi-tas Pangan Dunia

Pada KTT Pangan di Roma, 8 Juni 2008, FAO memuji Indonesia sebagai negara yang berhasil meningkatkan produktifi tas pangan dan mengendalikan harga pangan. FAO merekomendasikan strategi Indonesia sebagai role model bagi bangsa lain.

Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Global

Pada pertemuan G-8 + D-8, Indonesia dipuji sebagai negara dengan peran yang sangat aktif dalam menga-tasi dampak pemanasan global melalui Prakarsa Conference on Parties (CoP) ke 13 di Bali dengan disepa-katinya Bali Road Map

228.877.240 jiwa juga banyak diperhitungkan orang. Sementara politik bebas aktif kita men-

gukuhkan citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat.


21


Para pemimpin negara-negara ASEAN foto bersama pada pembukaan KTT ke 13 ASEAN di Hotel Shangri-La, Singapu-ra, Selasa (20/11) siang. (foto: anung/presidensby.info)

22



KTT G-20, di National Building Museum, Washington DC

BAB 3

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

24



Demokrasi adalah pilihan yang dijalani oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah sistem politik untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat. Kehidupan demokratis terbukti menjadi salah satu faktor penentu bagi peningkatan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Partisipasi politik meningkat dengan terselenggaranya perhelatan pesta demokrasi di daerah serta kehidupan pers yang lebih bebas. Hal lain terpenting yang menjadi perhatian Kabinet Indonesia Bersatu adalah persoalan keadilan. Adil me-ngandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Sejalan dengan penerapan demokrasi, keadilan mer-upakan pandangan hidup yang mengutamakan persa-maan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar serta berpegang pada kon-stitusi dan hukum.

25


Perbaikan kehidupan bangsa tidak akan per-nah terjadi apabila perkembangan demokrasi bangsa ini tidak semakin dewasa dan berkeadil-an. Semua itu diupayakan dengan menghargai perbedaan dan hasil kerja keras semua pihak dalam menyelesaian persoalan dan tantangan yang ada.

Lima Sasaran Pokok Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis diarahkan untuk mencapai 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: Sasaran pertama adalah meningkatnya kea-dilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlin-dungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh pera-turan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembangunan. Sasaran tersebut diprioritaskan pada Pem-benahan Sistem Hukum Nasional dan Politik

Hukum; Penghapusan Diskriminasi dalam Ber-bagai Bentuk, serta Penghormatan dan Pe-ngakuan atas Hak Asasi Manusia Sasaran kedua adalah meningkatnya pen-egakan hukum dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum dengan prioritas penanganan pada pemberantasan korupsi; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pe-layanan birokrasi kepada masyarakat antara lain dengan berkurangnya praktek korupsi di birokrasi; terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efi sien dan berwibawa; serta meningkatnya par-tisipasi masyarakat dalam pengambilan kebi-jakan publik. Sasaran pembangunan ini secara khusus diprioritaskan pada Penciptaan Tata Pe-merintahan yang Bersih dan Berwibawa. Sasaran keempat adalah meningkatnya pe-nyelenggaraan otonomi daerah dan kepe-merintahan daerah serta terjaminnya konsis-tensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan

26



tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembangunan yang diletakkan pada pri-oritas Revitalisasi Proses Desentra-lisasi dan Otonomi Daerah. Sasaran kelima adalah terpeliharanya mo-mentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebi-jakan publik; serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, dan adil. Adapun prioritas pembangunan diletakkan pada Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh.

A. Penghormatan, Pengakuan, Penegakan atas Hukum dan HAM Perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan ber-demokrasi yang sedang berlangsung. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 mengenai HAM yang me-muat Piagam HAM yang diikuti perubahan ke-dua UUD 1945 telah memasukkan pasal-pasal rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM.

27


Pemerintah juga telah mengesahkan Undang Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Un-dang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Penga-dilan HAM. Melalui Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia Ke-dua tahun 2004 - 2009 yang merupakan kelan-jutan dari RAN HAM Indonesia Pertama tahun 1998 - 2003. RANHAM juga dimaksudkan sebagai pand-uan dan rencana umum dengan kerangka waktu yang jelas untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Termasuk untuk melindungi masyarakat ter-hadap pelanggaran HAM dengan mempertim-bangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok rentan mendapat perlakuan khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RANHAM ta-hun 2004-2009. Dalam upaya memberikan landasan hukum

yang kuat untuk pemberian perlindungan HAM, telah dilakukan pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pe-layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai kerjasama Internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaku-kan. Indonesia menjadi salah satu pelopor bagi upaya pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan telah dua kali menjadi tuan rumah Loka-karya Kelompok Kerja Pembentukan Mekan-isme HAM ASEAN. Indonesia juga mendorong kerjasama bilat-eral dalam upaya pemajuan HAM dengan Ka-nada, Norwegia dan Perancis, dalam rangka ASEM bersama Swedia, Perancis dan China serta kerjasama Plurilateral bersama China, Ka-nada dan Norwegia. Grafi k berikut merangkum produk perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk nyata kinerja dalam penegakan hukum di negara ini.

28



41

1423

48

35

2 3 2 2 1

55

80

55

82

60

5

83

112

100

44

111

30 2821

5514

6 6 5

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008*

UU Perpu

PP Perpres

Kepres Inpres

Sumber : DepKumHamKet : Data sd Agustus 2008

Di samping itu sebagai salah satu negara anggota PBB dan penandatangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia juga telah me-nyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada April 2008, dan pada Mei 2008

Grafi k Jumlah Perudang-undangan yang telah disahkan

telah menyampaikan laporan pelaksanaan Con-vention Against Torture (CAT). Beberapa upaya yang sudah dilakukan pe-merintah dalam memberikan perlindungan ke-pada masyarakat terhadap perlakuan yang dis-kriminatif, di antaranya:

29


Tabel Upaya Pemerintah dalam Bidang Penegakan Hukum

No Masalah Langkah Kebijakan

1. Perlindungan kepada masyarakat pe-nyandang cacat

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak dan Martabat Penyan-dang Cacat tanggal 30 Maret 2007.

2.

Kejahatan Transnasional dan upaya pengembalian aset hasil kejahatan serta peningkatan efektifi tas kerjasa-ma aparat penegak hukum

Pengesahan UU No. 15/2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters yang menguatkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

3. Perdagangan WNI terutama perem-puan dan anak di wilayah konfl ik.

Pemerintah telah mengesahkan UU No. 21/2007 tentang Pember- -antasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diikuti PP No. 9/2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.Pembahasan Raperda di Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan -dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

4 Kasus Munir

Pemerintah tetap mendukung penyelidikan sampai dengan penye- -lesaian kasus tersebutPihak kepolisian terus berupaya mengumpulkan bukti baru dalam -upaya pengungkapan kasus tersebut.Pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait dan tidak terbentur pada -kedudukan dan jabatan.

5. Perlindungan Saksi dan KorbanTelah dibentuk Lembaga Perlindungan Aksi dan Korban -Telah disahkan UU No. 40/2008 tentang Pemberian Kompensasi, -Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban


30



B. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Beberapa saat setelah dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji memerangi dan memberantas korupsi serta menyelengga-rakan pemerintahan bersih dan baik. Ikrar tersebut ditujukan untuk merespons tun-tutan rakyat untuk mengatasi ancaman mera-jalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di ka-langan penyelenggara negara. Di bidang hukum, kinerja pemerintah terus meningkat. Upaya pemerintah terus menggalak-kan penanganan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Membaiknya citra penegakan hukum di mata publik juga terungkap lewat apre-siasi terhadap gebrakan-gebrakan Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai lembaga negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan terus dilakukan secara terus menerus. Salah satu indikator perbaikan upaya pem-

berantasan korupsi sebagimana terlihat dalam Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transpar-ency Internasional. Pada tahun 2006, Transpar-ency International mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 2,4 dan berada di-peringkat 130. Tahun 2007, indeks tersebut turun menjadi 2,3 dan berada di peringkat 143. Namun, pada tahun 2008 IPK Indonesia meningkat menjadi 2,6. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ka-

Tahun Indeks Persepsi Korupsi Peringkat

Negara

2004 2.0 1332005 2.2 1372006 2.4 1302007 2.3 1432008 2.6 126

Tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Sumber: Transparency International, 2008

31


sus korupsi di Indonesia sudah mulai diapresiasi oleh dunia nternasional. Langkah tegas menangani kasus korupsi, kolusi dan nepotisme memang sangat disambut publik sejak reformasi digulirkan. Oleh karena itu, pemerintah pun memandang penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme tetap men-

jadi prioritas utama. Komitmen pemerintah untuk tidak berkom-promi dengan para koruptor tentu berkaitan dengan dam-pak merusak korupsi yang men-gakibatkan kerugian material dan menodai mor-al (budaya) bangsa. Lebih dari itu, korupsi tidak hanya berkaitan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008

311

215 225155 189

523 546588

636

850

2 12 26 2347

Penyidik Polri

Penyidik Kejaksaan

Penyidik KPK

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan AgungData sd November 2008

Grafi k Jumlah Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia (Tahap Penyidikan)

32



dengan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap rakyat akibat adanya kebijakan yang menyim-pang. Tantangan terberat pemberantasan koru-psi adalah mengembangkan sinergi lembaga-lembaga negara untuk memerangi korupsi. Proses penyadaran tersebut terus dilakukan oleh pemerintah secara intensif dan integratif guna menghindari ancaman korupsi dan segala dampak negatifnya.

Membangun pe-merintahan yang ber-sih mutlak butuh du-kungan dari berbagai kalangan dan harus dimulai dari kalangan pejabat publik. Secara khusus, pe-merintah juga telah melaksanakan pence-gahan tindak korupsi

Tabel Jumlah Uang Negara yang Berhasil Diselamatkan Periode 2004-November 2008

TAHAP POLRI Kejaksaan KPK

Berkekuatan hukum tetap Rp. 4.927.277.318.110,39 Rp. 476.456.872.901Dikembalikan saat proses penyelidikan/penyidikan

Rp. 859.762.538.773 Rp. 2.933.978.848.169,78

Barang rampasan Rp. 139.882.439.209

Jumlah Rp. 859.762.538.773 Rp. 8.001.138.805.489,17 Rp. 476.456.872.901

Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, 2008

33


Tahun Jumlah Pejabat NegaraJumlah pejabat yang melaporkan kekayaan

2004 88.823 43.6682005 113.826 56.2742006 116.649 64.5442007 86.468 76.4552008 97.787 82.222

memang harus diawali dari pimpinan puncak. Stigma birokrasi yang korup hanya bisa dikikis dari dalam ling-kungan birokrasi itu sendiri. Tingkat kepatuhan pejabat negara dalam menyampai-kan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) meningkat dari tahun ke ta-hun sebagaimana dilihat pa-da tabel. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran para pejabat negara dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

84.08

49.16 49.43 55.33

88.41

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008

Grafi k Persentase Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara menyam Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)


34



C. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Pelembagaan demokrasi di Indonesia mulai menemukan bentuknya sejak pemilihan lang-sung yang dilakukan secara demokratis di tahun 2004. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan MPR dipilih langsung dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal yang sama juga terjadi dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, yakni Presiden dan Wakil Presi-den. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu DPR/DPD dan Presiden/Wakil Presiden secara langsung tersebut mendapatkan apresiasi dari dunia in-ternasional. Sebuah prestasi yang layak diteri-ma oleh seluruh bangsa Indonesia. Optimisme kehidupan berbangsa dan berne-gara muncul kembali ketika pada tahun 2004 lalu Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilih-an umum secara langsung yang demokratis. Pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor

Bill Liddle mengatakan, demokrasi di Indonesia meski masih harus terus diperbaiki, namun telah terkonsolidasi. Artinya demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia tidak menghadapi an-caman pokok otoritarian dan berbagai ancaman lain. Jika setiap lima tahun di tingkat nasional di-lakukan pemilihan umum presiden, maka tidak

Indeks diukur dengan skor 1-10 dengan skor 10 adalah negara yang paling demokratis dan 1 negara paling otoriterSumber: The Economist Unit Intelegence of Democracy, 2007

Tabel Indeks Demokrasi Beberapa NegaraNo Negara Indeks Catatan1 Swedia 9,88 paling demokratis di dunia

2 Amerika Serikat 8,22Tiga Negara Demokrasi terbesar di Dunia3 India 7,68

4 Indonesia 6,485 Malaysia 5,986 Singapura 5,897 Thailand 5,678 Kamboja 4,779 Vietnam 2,75


35


akan ada proses inkonstitusional untuk menga-galkannya. Pesta demokrasi juga berlangsung di tingkat daerah sebagai konsekuensi kebijakan desen-tralisasi yang saat ini dikembangkan di Indone-sia. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat. Konsep desentralisasi ditekankan melalui Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000. Dalam pasal itu secara khusus diatur soal pemerintah-an daerah dan ditegaskan, pemerintah daerah

Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Pilkada 2005 - 2008

Tahun Pemilihan GubernurPemilihan Bupati /

Walikota 2005 7 205

2006 4 39

2007 6 35

2008 16 160

Total 33 439

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Harapan utama dari sistem pemilihan yang diselenggarakan secara langsung adalah soal pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepala daerah terpilih. Kepala daerah secara langsung bertanggung jawab terhadap masyarakat pemi-lih mereka. Dengan sistem ini, seleksi terhadap calon

Sumber: KPU, 2008

36



pemimpin daerah pun lebih terbuka. Dengan demikian, publik bisa menilai secara langsung siapa yang akan mereka pilih. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilka-da) secara langsung menjadi salah satu indika-tor penting dalam proses demokratisasi. Peningkatan kesadaran politik masyarakat tercermin melalui proses yang melibatkan se-jumlah besar masyarakat secara langsung tersebut. Selama tahun 2005-2008 jumlah dae-rah yang telah melaksanakan Pilkada Gubernur ada sebanyak 33 provinsi dan yang telah melak-sanakan Pilkada Bupati/Walikota sebanyak 439 kabupaten/kota. Praktek demokrasi yang dilakukan di Indone-sia terus membaik. Hal ini dapat dilihat dari ting-kat kedewasaan masyarakat dalam menyele-saikan sengketa pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui lembaga peradilan. Tabel berikut menujukkan jumlah pemilihan daerah yang dapat diproses oleh lembaga pera-dilan.

PilkadaHasil Pilkada

Yang Digugat Di Pengadilan *

Jumlah Daer-ah Yang Telah Melaksanakan

PilkadaGubernur 12 33

Bupati/Walikota 177 439

Data diolah dari berbagai sumberKet : *) Data s/d Februari 2008

Tabel Gugatan terhadap Pilkada lewat Pengadilan

Tata kelola negara yang saat ini dikembang-kan berdasarkan empat kali amandemen atas UUD 1945 adalah kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang khas. Di satu sisi, presiden memiliki legitimasi politik yang kuat karena dipilih secara langsung mela-lui mekanisme dua putaran pemilihan yang mau tak mau menghasilkan kemenangan mayoritas. Di sisi lain, DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan besar (Fatah, 2007) Kelembagaan politik demokrasi telah diban-gun Partai yang menjadi pilar utama demokrasi

37


Tahun 1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009

Partai Politik 172 10 3 3 3 3 3 48 24 38

Partai Politik Lokal 6

Tabel Partai Peserta Pemilu tahun ke tahun

juga hidup, bahkan penerapan sistem multi-par-tai yang tengah berlangsung. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik, karena begitu pentingnya peran partai politik Jumlah partai politik peserta pemilu mengala-mi peningkatan dari tahun 2004 yang berjumlah 24 partai menjadi 38 partai pada tahun 2009 dan masih ditambah lagi dengan 6 partai politik lokal dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2009. Keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifi kan bagi upaya mem-perkuat partisipasi warga dan demokrasi. Se-

sungguhnya, keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang ikut berpartisipasi, yakni: Par-tai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gera-kan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal terse-but mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Kini, setelah sekian lama, adopsi keberadaan partai lokal kembali ada. Ini artinya bahwa lang-kah untuk mendorong perkembangan partai poli-tik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan bangunan demokrasi dalam era desentralisasi.


BAB 4

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

40



Pertumbuhan ekonomi makro Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada awal pemerintahan Kabi-net Indonesia Bersatu, pertumbuhan ekonomi triwulanan tercatat sebesar 6,4 persen. Meskipun sempat turun saat 15 bulan pemerintahan menjadi 4,6 persen, namun pada tahun 2007 kembali naik menjadi 6,5 persen pada triwu-lan ketiga. Pertumbuhan ekonomi memang tidak secara lang-sung meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan. Akan tetapi jika dilihat dari angka kemiskinan dan pen-gangguran didapatkan pula kecenderungan penurunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 persen tahun 2008. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah selama sepuluh tahun terakhir. Sementara, angka pengangguran yang turun seba-nyak 2 persen selama dua tahun terakhir. Dari 10,5

41


persen tahun 2006 menjadi 8,5 persen tahun 2008. Program Pemerintahan Kabinet Indone-sia bersatu dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan strategi tiga jalur yaitu pertama, peningkatan pertumbu-han ekonomi di atas 6,5 persen per tahun mela-lui pencapaian investasi dan ekspor; kedua, pembenahan sektor riil untuk mampu menyer-ap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru; dan ketiga revitalisasi sek-tor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Sejak akhir 2004 pemerintah telah merumus-kan upaya pembangunan untuk menyejahtera-kan rakyat dengan orientasi pada pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan. Beragam kebijakan, termasuk kebijakan fi skal diarahkan dengan tujuan tersebut. Contohnya ada alokasi komponen dari kekuataan pembe-lanjaan untuk stimulasi pertumbuhan. Untuk pengurangan pengangguran, pemer-intah memberikan kebijakan melalui penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran melalui pem-berian modal usaha. Saat ini dana yang disalurkan sudah menca-pai Rp8 triliun dan diharapkan akan terus men-ingkat hingga Rp14 triliun. Dengan pemberian modal ini maka diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Triple Track Strategy, yaitu progrowth (per-tumbuhan), projob (lapangan kerja), dan propoor (rakyat miskin) yang saat ini dilaksanakan untuk membawa Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fi sik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Lima Target Pokok Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Me-nengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima)

42



target pokok dengan prioritas pembangunan na-sional sebagai berikut. Sasaran pertama adalah terciptanya lapan-gan kerja secara memadai agar mampu me-ngurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Sasaran ini dapat dicapai dengan mendorong ke-giatan ekonomi melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasa-ran tersebut, dalam lima tahun mendatang pereko-nomian diupayakan tum-buh rata-rata 6,6 persen per tahun dengan mendo-rong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam kaitan itu prio-ritas pembangunan dile-takkan pada Peningka-tan Investasi dan Ekspor

Non-Migas dan sekaligus Penguatan Daya Sa-ing Industri Manufaktur, serta Revitalisasi Perta-nian dalam arti luas. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasio-

nal, prioritas pembangunan diberikan pada Pember-dayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Peningkatan Ke-mampuan Ilmu Pengeta-huan dan Teknologi, serta Perbaikan Iklim Ketenagak-erjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan juga diberikan pada Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Sasaran kedua ada-lah berkurangnya kesen-jangan pembangunan baik dalam bentuk kesenjangan

43


pendapatan maupun kesenjangan daerah. Da-lam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada: Penanggulangan Kemiskinan; Pengu-rangan Ketimpangan Pembangunan Daerah; serta Pembangunan Pedesaan. Dengan langkah-langkah kebijakan yang sungguh-sungguh, jumlah penduduk miskin pa-da tahun 2009 diupayakan turun menjadi 8,2 persen dengan hasil-hasil pembangunan yang semakin adil dan merata ke daerah dengan le-bih mengembangkan daerah-daerah yang ter-tinggal dan perdesaan. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kuali-tas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk prioritas pemba-ngunan diletakkan pada: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; Peningkatan Akses Masyarakat ter-hadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkuali-tas; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahte-raan Sosial; Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Pertumbuhan

Penduduk, Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Kecil Berkualitas; serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusuta-maan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Sasaran kelima membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pem-bangunan. Pada saat disusunnya buku ini terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indone-sia. Sehingga pemerintah Indonesia akan meng-evaluasi kembali target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya dan dise-suaikan dengan kondisi yang berkembang.

44



A. Investasi Meskipun dalam situasi krisis, pemerintah tetap optimistis mampu menarik investasi dari luar negeri. Saat ini kerjasama ekonomi mulai dikembangkan ke kawasan timur tengah yang relatif bisa bertahan dari dampak krisis keuan-gan global. Sementara di lingkup dalam negeri, pemer-intah terus secara proaktif untuk mengembang-kan iklim investasi yang diharapkan dapat me-

narik investor. Reformasi kelembagaan ekonomi tersebut membuahkan hasil peningkatan dalam hal penanaman modal. Setiap tahun terjadi peningkatan baik jumlah proyek maupun nilai investasi dari dalam dan luar negeri (asing). Pemerintah juga terus mengintensifkan dan mengefektikan kegiatan promosi investasi mela-lui penetapan target sektor usaha dan pelaku usaha di negara-negara potensial sebagai sum-ber dana investasi secara door to door.

Tabel Realisasi Persetujuan Penanaman Modal sampai dengan Triwulan I 2008 dalam bentuk izin usaha tetap adalah sebagai berikut :

TahunPMDN PMA

Proyek Nilai (Rp. Miliar) Proyek Nilai (USD juta)

2004 206 44789.5 1258 10471.42005 218 50577.3 1650 13637.92006 225 162767 1718 15662.92007 272 188876 1977 40142.3

Jan-Mar 2008 121 4594.3 214 7897.6

Sumber : BKPM

45


Beberapa kegiatan seminar dan pameran marketing investasi Indonesia telah digelar di Seoul (Korea Selatan), Paris (Perancis), War-sawa (Polandia), Madrid (Spanyol), Melbourne (Australia), dan Ghuang Zou (RRC). Pada tahun 2007 juga telah dilaksanakan Tourism Trade and Investment di Amerika Seri-kat, Belgia, Belanda, Swiss, Jerman, Perancis, Australia, Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, Spanyol, Hongaria, Singapura, dan Austria. Pada tahun 2008 even yang sama juga diadakan di Jerman, Hongkong, Italia, Yunani, Kanada,

206.0 218.0 225.0 272.0

1,258.0

1,650.0 1,718.01,977.0

2004 2005 2006 2007

PMDN (Rp. Milliar)

PMA (USD Juta)

Sumber : Diolah dari BKPM

Grafi k Realisasi Persetujuan Penanaman Modal

Rusia, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Sementara, survei yang dilakukan oleh ADB tahun 2003, 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia secara signifi kan. Sebagian besar responden pada tiga kali sur-vei yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa opini masyarakat tentang indikator-indikator ik-lim investasi telah cukup baik. Membaiknya iklim investasi juga terlihat dari peningkatan permintaan dari berbagai barang

46



* sampai bulan agustus 2008

55939.366428.4

79589.192012.3

73543.6

2004 2005 2006 2007 2008*

Sumber : Departemen Perdagangan * sampai bulan agustus

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008*

Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta) 55,939.3 66,428.4 79,589.1 92,012.3 73,543.6

Grafi k Nilai Ekspor Non Migas Indonesia

Tabel Nilai Ekspor Non Migas Indonesia tahun 2004-2008

Adapun tujuan pasar ekspor Indonesia te-lah semakin terdiversifi kasi. Tidak hanya ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun berkembang pula ke pasar Asia, Jepang dan Singapura yang cenderung stabil dan bebera-pa tujuan Asia emerging countries cenderung meningkat.

impor, khususnya capital goods dan raw mate-rial. Permintaan imported capital goods sampai dengan Agustus 2008 mencapai USD11,62 mil-iar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar USD6,62 miliar. Sementara itu, di sektor non migas, pemer-intah mentargetkan terjadinya peningkatan per-tumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposi-si produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi. Target tersebut sedikit demi sedikit dicapai dengan didapatkannya angka yang selalu meningkat dalam hal ekspor non-migas setiap tahunnya. Seperti tampak pada tabel dan grafi k berikut ini.

47


Pemerintah juga secara proaktif mengem-bangkan sektor pariwisata yang masih terbuka dan tidak bergantung pada beberapa negara ter-tentu sebagaimana ekspor. Kontribusi domestik dari sektor pariwisata dari tahun ke tahun cukup besar. Pemerintah terus berupaya agar kontribusi sektor ini semakin meningkan dengan mengem-bangkan potensi pariwisata yang ada. Depar-temen Kebudayaan dan Pariwisata tahun ang-garan 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp 103,57 miliar untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata unggulan yang tersebar di luar Jawa dan Bali. Sepuluh kawasan yang dikembangkan yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kep-ulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Ba-rat. Semua upaya ini dilakukan untuk meningkat-kan jumlah kunjungan wisatawan melalui pe-nyediaan alternatif daerah tujuan wisata. Potensi Pengembangan: Kepulauan Natuna

48



Tabel Jumlah Wisatawan Mancanegara (juta orang)

Tahun Jumlah (juta orang)2004 5,32

2005 5,00

2006 4,87

2007 5,51

2008 4,07

4.794.52 4.4

5.3

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007

Sumber : DepbudparSumber: Depbudpar Data sd Agustus 2008

Grafi k Jumlah Devisa dari Wisatawan Mancanegara

Dalam tahun 2008 ditargetkan jumlah kun-jungan wisata sebesar 6-7 juta wisatawan man-canegara. Departemen Kebudayaan dan Pari-wisata mencatat perolehan kunjungan 2,902 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama semester pertama (Januari-Juni) 2008. Pada semester kedua kunjungan wisman diharapkan akan meningkat tajam untuk me-menuhi target yang ditetapkan. Untuk mencapai target kunjungan, pemerintah terus melakukan promosi secara gencar. Ambon, Maluku

49


B. Revitalisasi Pertanian Revitalisasi pertanian mengandung arti seba-gai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Revitalisasi berarti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pem-bangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Mudrajad, 2008). Dengan revitalisai pertanian, pemerintah berupaya untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat perta-

nian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekadar menghasilkan komoditas untuk dikon-sumsi. Beberapa program yang dilakukan diantara-nya program peningkatan ketahanan pangan, pengembangan sumberdaya perikanan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ke-tahanan nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pro-gram ini meliputi:

Pengamanan ketersediaan pangan dari 1. produksi dalam negeri;Peningkatan distribusi pangan;2. Peningkatan pasca panen dan pengolahan 3. hasil; Diversifi kasi pangan; dan4. Pencegahan dan penanggulangan masalah 5. pangan.

50



11.2312.52

11.6113.29

14.85

2004 2005 2006 2007 2008*Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian

* angka ramalanSumber : Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian

723808.35

747.61

592.53

723.53

2004 2005 2006 2007 2008*

(j )

Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian

Kencenderungan peningkatan juga terlihat pada jagung dan kedelai dari tahun ke tahun.Grafi k Produksi Jagung

Grafi k Produksi Kedelai

Dalam dua tahun berturut-turut, sektor per-tanian tumbuh dengan performa amat menge-sankan. Produksi padi yang terus mengalami peningkatan, seperti tampak pada tabel dan grafi k berikut :Tabel Produksi Padi

Tahun Produksi (juta ton)

2004 54.092005 54.152006 54.452007 57.162008* 59.88

54.09 54.15 54.45

57.16

59.88

2004 2005 2006 2007 2008*

Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian * angka ramalan

Grafi k Produksi Padi

51


Dalam dua-tiga tahun terakhir jumlah produk-si telah melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang lebih menggembirakan, tambahan produksi padi Indonesia telah menyumbang 35% dari tambahan produksi dunia. Selama periode Januari-September 2008, ekspor pertanian meningkat 42.64% dibanding periode yang sama tahun 2007. Angka ini lebih tinggi dari capaian sektor industri dan sektor pertambangan.

2880.3

3364.93657.8 3749.4

15.4 16.8

8.7

42.64

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005 2006 2007 2008

(juta

US$

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pers

enta

se

Jumlah (US$) Kenaikan

Ini prestasi terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia, sekaligus mengulangi prestasi yang telah dicapai petani Indonesia pada tahun sebe-lumnya. Program lain dalam revitalisasi pertanian ada-lah Pengembangan Sumberdaya Perikanan yang bertujuan untuk mengelola, mengembang-kan, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Program tersebut diarahkan untuk mening-katkan nilai tambah hasil perikanan, pendapat-an nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan kegiatan pokok yang di-lakukan meliputi:

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesi-1. sir; Pengembangan kawasan budidaya laut, air 2. payau, dan air tawar; Penataan kembali usaha budidaya tambak 3. dan air tawar; Penyempurnaan sistem perbenihan; 4. Pengembangan sistem sertifi kasi balai benih 5. dan lahan budidaya;

Sumber : Diolah dari BPS

Grafi k Perkembangan Ekspor Hasil Pertanian

52



Tahun 2004 2005 2006 2007Volume

(juta m3) 6.4 5.8 5 3.5

Nilai USD 2532 2492 2525 2056

Tabel Volume dan Nilai Ekspor Hasil Hutan

Tabel Produksi Perikanan

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008*Produksi (Juta ton) 6.2 6.9 7.4 8.02 10.42

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

6.26.9

7.48.02

10.42

2004 2005 2006 2007 2008*Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

Grafi k Produksi Perikanan

Pembangunan pelabuhan perikanan; 6. Pembangunan sarana prasarana perikanan; 7. Peningkatan usaha perikanan skala kecil; 8. Pengendalian dan peningkatan pelayanan 9. perizinan usaha;

Peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai 10. tambah produk perikanan; Penguatan kelembagaan dan tata laksana 11. kelembagaan; Pengembangan riset perikanan; 12. Pengembangan sistem data dan informasi 13. perikanan; Peningkatan kualitas SDM dan penuluh 14. perikanan; danPeningkatan profesionalisme perencanaan 15. dan pengawasan pembangunan perikanan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan lebih diarahkan untuk pemanfaatan po-tensi sumberdaya hutan, secara efi sien, optimal, adil dan berkelanjutan.


53


Kegiatan pokok yang dilakukan melalui pro-gram ini meliputi:

Pengurangan kapasitas industri pengolahan 1. kayu dan diversifi kasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan men-jajagi kemungkinan impor dari negara tetangga; Pemberian hak pengelolaan untuk periode 2. tertentu kepada masyarakat untuk mengem-bangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu; Peningkatan program hutan tanaman indus-3. tri hanya pada kawasan hutan non produktif, kemudahan perijinan usaha, dan kemuda-han permodalan/pinjaman; Peningkatan kesadaran dan partisipasi 4. masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan seba-gainya), dalam pengembangan hutan tana-man yang lestari; danPengembangan iptek untuk menunjang pe-5. ningkatan produktivitas sektor kehutanan.

C. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah menerbitkan paket kebijakan baru sebagai tindaklanjut Instruksi Presi-den No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembagan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut tetap berbentuk matriks yang berisi rencana tindak dari berbagai lem-baga pemerintah untuk perbaikan iklim investa-

54



si, pembangunan infrastruktur, keuangan dan usaha kecil dan menengah. Penerapan paket kebijakan ini merupakan salah satu alat koordinasi antarlembaga di sek-tor ekonomi. Pola kebijakan ini akan diterapkan hingga 2009 sebagai alat koordinasi kebijakan dan roadmap selama dua tahun mendatang adalah matrik tersebut. Kebijakan pemberdayaan UMKM dan Kopera-si secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pen-ingkatan ekspor dan daya saing serta revital-isasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembang-kan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan UMKM tersebut dilaksana-kan melalui peningkatan kapasitas usaha dan

keterampilan pengelelolaan usaha, peningka-tan akses kelembagaan keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlin-dungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, dilaku-

Tabel Persentase Kontribusi Sektor Manufaktur Termasuk UKM terhadap PDB

Tahun 2004 2005 2006 2007Persentase 28.1 28.1 28 27.6

28.1 28.1

28

27.6

2004 2005 2006 2007Tahun

Sumber : BPS

Grafi k Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDB

55


D. Peningkatan Pengelolaan BUMN Langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2007 meliputi restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan in-frastuktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN) serta penyelesaian atau restrukturisasi utang BUMN. Privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi BUMN. Hasil privatisasi menjadi penerimaan APBN, di samping itu juga untuk memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal. Sejak tahun 2005, peran privatisasi sebagai sumber penerimaan bagi APBN diganti dengan pembagian laba BUMN (dividen). Realisasi privatisasi tahun 2006 berupa pelepasan saham PT. Perusahaan Gas Nega-ra (PGN) sebesar Rp2,088 triliun. Pada tahun 2007 adalah PT. BNI Tbk, yang menghasilkan proceed bagi negara (divestasi) sebesar Rp3,13

kan dengan memfasilitasi dukungan Perkuatan Permodalan melalui Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) yang dilakukan dengan pola konvensional dan syariah. Guna percepatan peningkatan akses pembi-ayaan UMKM dan koperasi, telah diluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) pada ta-hun 2007 program ini adalah kredit/pembiayaan den-gan pola penja-minan bagi UMKM dan koperasi yang usahannya layak namun tidak mem-punyai agunan yang cukup. Realisasi dan pencairan kredit UMKM yang bersumber dari dana surat utang pemerintah (SUP-005) sampai dengan September 2007 sebesar Rp 3,1 triliun dan sudah mencapai 100% dari plafond dana SUP-005. Dana SUP-005 secara keseluruhan sampai saat ini telah dimanfaatkan bagi 226.360 UMKN.

56



triliun, dan bagi perusahaan (saham baru) sebe-sar Rp3,99 triliun, PT Wijaya Karya Tbk, yang menghasilkan proceed bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp 0.78 triliun, dan PT. Jasa Mar-ga Tbk, yang menghasilkan proceed bagi peru-sahaan (saham baru) sebesar Rp. 3,47 triliun. Langkah-langkah kebijakan BUMN yang di-lakukan pemerintah selama ini menunjukkan hasil yang positif terbukti dari semakin sedikit-nya BUMN yang merugi dan meningkatnya laba yang diperoleh.

Tabel Kemajuan Pengelolaan BUMN

Tahun Jumlah BUMN yang merugi

Laba yang diserahkan ke

kas Negara (triliun)

2005 36 Rp. 12,82006 39 Rp. 21,52007 28 Rp. 23,8

E. Perbaikan Ik l im Ketenagakerjaan Stabilitas ekonomi dan momentum ekonomi yang terjaga sejak tahun 2006 mampu menu-runkan tingkat pengangguran. Pada bulan Agustus 2006 jumlah pengangguran mencapai 10,9 Juta, dan terus menurun hingga mencapai 10,1 juta orang pada bulan Agustus 2007. Pada bulan Februari 2008 jumlah pengang-guran terbuka semakin berkurang menjadi 9,4 juta orang. Sasaran perbaikan iklim ketenaga-kerjaan adalah menurunkan tingkat pengang-guran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009. Persentase tingkat pengangguran terbuka 2005 sampai dengan bulan Februari 2008 terus menurun, tetapi target tingkat pengangguran terbuka tidak tercapai, karena lapangan peker-jaan yang tersedia jumlahnya sangat kurang se-dangkan jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun sekitar 1.5 sampai 2 juta orang per tahun. Tabel berikut adalah pergerakan tingkat pen-gangguran terbuka, yang cenderung cukup fl uk-

Sumber : Data Setneg, 2008

57


Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : BPS

Grafi k Tingkat Pengangguran Terbuka

9.86 10.2611.24

10.45

10.28

9.75

9.11 8.46

0

4

8

12

88,000,000

92,000,000

96,000,000

100,000,000

104,000,000

2004 2005(Feb) 2005(Nop) 2006(Feb) 2006(Agt) 2007(Feb) 2007(Agt) 2008(Feb)

Angkatan Kerja

Tgkt PengangguranSumber : BPSData sd February 2008

2004 2005(Feb) 2005(Nop) 2006(Feb) 2006(Agt) 2007(Feb) 2007(Agt) 2008(Feb)

Angkatan Kerja

93.722.036 94.948.118 93.958.387 95.177.102 95.456.935 97.583.141 99.930.217 102.049.857

Tingkat Pengangguran

9,86% 10,26% 11,24% 10,45% 10,28% 9,75% 9,11% 8,46%

tuatif, meningkat di tahun 2005 namun berangsur kemu-dian turun pada tahun berikut-nya Pada bulan Februari 2008, jumlah pengangguran menca-pai 9,43 juta, turun dari 10,01 juta orang pada bulan Agustus tahun 2007 lalu. Dengan demikian dalam 6 bulan terakhir, terjadi kenaikan angkatan kerja yang bekerja hingga 2,12 juta.

58



F. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Secara keseluruhan, pertumbuhan ekono-mi Indonesia bisa dipertahankan pada kisaran angka 6 persen, selama 7 (tujuh) triwulan ber-turut-turut. Bahkan pada semester I tahun 2008 pemerintah berhasil menjaga stabilitas momen-tum perekonomian dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6 persen (Bappenas, 2008). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tetap harus diletakan pada tingkat optimisme yang tinggi (Faisal Basri, 2008). Hal ini, didukung oleh pertimbangan bahwa

Kenaikan tersebut dianggap positif mengingat jumlah penduduk usia kerja yang masuk men-jadi angkatan kerja hanya bertambah sebesar 1,54 juta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja untuk angkatan kerja lama sebanyak ham-pir 700 ribu. Dengan demikian tingkat pengang-guran terbuka mengalami penurunan dari 9,11% pada bulan Agustus 2007 menjadi 8,46% pada bulan Februari 2008. Peningkatan kesempatan kerja terus diu-payakan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2004, kesempatan kerja yang tersedia sebesar 0,91 juta, pada tahun 2005 telah ada 1,5 juta kesem-patan kerja. Di tahun 2006, menjadi 2,4 juta dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 4,4 juta kes-empatan kerja. Selama 2005 - 2007, jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 6 juta. Kesempatan kerja pada sektor industri mengalami penurunan, tetapi di perdesaan meningkat sebesar 1,4 juta. Di sek-tor produksi,pertumbuhan lapangan kerja di dominasi sektor jasa yang berkontribusi sekitar 2,7 juta di perkotaan dan 2,2 juta di pedesaan.

4,8

5,4

5,8

6,3

6,8

5,1

5,75,5

6,36,4

2004 2005 2006 2007 2008*

TargetRealisasi

Sumber : Dep. Keuangan dan Bappenas * perkiraan

Grafi k Pertumbuhan Ekonomi

nga

59


6.4

17.11

6.6 6.6

11

7

5.5 54

2004 2005 2006 2007 2008*

j

Realisasi

Target

Sumber : BPS, diolah * Sampai bulan juni 2008

Grafi k Laju Infl asi Nasionalekonomi Indonesia tidak terlalu berkaitan erat dengan perekonomian AS, harga minyak dunia mengalami penurunan, kondisi pangan Indone-sia juga membaik dengan kata lain tidak ada te-kanan terhadap harga pangan, serta cadangan devisa Indonesia juga surplus yang ditunjang oleh kondisi perbankan yang relatif sehat. Laju infl asi tetap terkendali meski rentan ter-hadap tekanan harga minyak. Memasuki tahun 2008 laju infl asi cenderung meningkat karena didorong oleh kenaikan harga kelompok ko-

Grafi k Pertumbuhan PDB

11901309

16401840

10.64

12.7

15.03

16.82

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2004 2005 2006 20070

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Juta

rupiah

dollar

AS

Produk Domestik Bruto Perkapita

dollar AS juta rupiah

Sumber : BPS

60



moditi makanan dan tingginya harga komoditi pertanian di pasar dunia. Secara regional, infl asi di negara-negara Asia juga merupakan gejolak global yang hampir dia-lami oleh semua negara berkembang. Pada bulan Mei 2008, pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga jual BBM. Kenaikan tersebut sedikit memacu laju infl asi di dalam negeri. Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat cenderung stabil. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap mata

uang regional, kestabilan nilai tukar rupiah sampai semester pertama tahun 2008 tetap ter-jaga dengan tingkat volatilitas yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada akhir tahun 2007. Namun menjelang kuartal kedua, ketika krisis keuangan global terjadi, nilai tukar rupiah mulai bergerak fl uktuatif, bahkan cenderung ekstrem. Akan tetapi dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara-negara Asia, kebanyakan mengalami depresiasi terhadap mata uang dol-lar AS. Jika dicermati, kondisi rupiah dibanding-kan yang lainnya masih menunjukkan kondi-si yang lebih baik. Selama 1 Jan- 10 Oktober 2008, rupiah hanya terdepresiasi sekitar 3%. Jauh dibawah nilai mata uang Philipina (16%) dan juga Thailand (17%). Hal ini menunjukkan bahwa, ekonomi kita masih terjaga menghadapi krisis ekonomi. Adapun kondisi perbankan yang menjadi jan-tung perekonomian Indonesia saat ini memiliki fundamental yang kuat. Laju pertumbuhan kre-

Grafi k Pertumbuhan Kredit Perbankan

Sumber : Aksa (2008)

61


Tabel Penerimaan Negara

Tahun Penerimaan Negara (triliun)

Penerimaan negara bukan Pajak(PNBP)

(triliun)2004 Rp 407,8 Rp 126,72005 Rp 495,2 Rp 146,92006 Rp 659,1 Rp 229,82007 Rp 707,8 Rp 215,1

Sumber : Bappenas

dit perbankan sangat fl uktuatif dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2003-Mei 2008 sekitar 22% Permodalan perbankan domestik saat ini juga cukup kuat. Ini tercemin dari rasio kecukup-an modal yang sebesar 17 persen, jauh di atas angka maksimum 8 persen. Fundamental yang kuat tersebut akan mem-buat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, di sektor penerimaan negara dan hibah sejak tahun 2005 sampai 2007 men-ingkat rata-rata 19,9 % atau naik dari Rp 495,2

triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 707,8 triliun pada tahun 2007. Peningkatan penerimaan negara terutama di-dorong oleh peningkatan penerimaan sektor pa-jak sebesar 19,0% atau meningkat dari Rp 347 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 491 triliun pada tahun 2007. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PNBP tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dari minyak bumi dan gas alam yang meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp 124,8 triliun atau meningkat sebesar rata-rata 15,6% per tahun. Untuk mendukung pelaksanaan desentral-

isasi fi skal, alokasi anggaran yang diserahkan ke daerah sepanjang tahun 2005-2007 meningkat rata-rata sebesar 31,1% atau naik dari Rp 150,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 253,3 miliar pada tahun 2007.

62



Untuk tahun 2008 anggaran yang didaer-ahkan mencapai Rp 292,4 triliun atau mening-kat 15,5% dibandingkan realisasi APBN tahun 2007. Stabilitas ekonomi yang terjaga juga ikut mendorong kinerja bursa saham di dalam nege-ri. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia mencapai 2745,8 pada akhir bulan Desember 2007 atau naik sekitar 52,1% dibandingkan akhir ta-hun 2006. Meski demikian memasuki tahun 2008 akibat sentimen negatif bursa saham global dan regional, IHSG turun 4,3% pada Januari 2008. Kondisi tersebut terus berlangsung sampai se-mester I tahun 2008. Dari sisi domestik, penu-runan IHSG masih relatif ter-tahan dengan terjaganya fak-tor fundamental emiten dan efektifnya peran komunikasi

34.9 34.5

42.586

56.92

50.58

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008*

Sumber : Bank Indonesia * Sampai Oktober 2008

Grafi k Cadangan Devisa Indonesia

Bank Indonesia dalam meyakinkan pasar. Di bidang perekonomian, Kabinet Indonesia Bersatu juga mencatat kan adanya peningkatan total cadangan devisa dari tahun ke tahun. Sampai dengan bulan Juli tahun 2008 cadan-gan devisa telah mencapai angka 60 miliar USD. Angka tertinggi yang pernah dicapai. Peningkat-an cadangan devisa selengkapnya dapat dilihat pada grafi k berikut:

63


G. Peningkatan kehidupan Sosial dan Kesejahteraan rakyat lainnya Dalam mewujudkan masyarakat yang se-jahtera pemerintah juga telah mengembangkan berabagi program dengan fokus pada pendidi-kan, penanganan kemiskinan dan kesehatan.

a. Bidang pendidikan Di bidang pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, termasuk pelaksanaan Wajib Bela-jar Sembilan Tahun. Perluasan akses dan pemerataan pendidi-kan serta peningkatan mutu dan manjemen pe-layanan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Pembangunan pendidikan mendapat priori-tas tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pem-bangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Anggaran pendidikan terus meningkat men-

jadi Rp154,2 triliun pada tahun 2008. Untuk ta-hun 2009 pemerintah menargetkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Tabel Anggaran Pendidikan dalam APBN 2004-2008

Tahun Jumlah Anggaran (triliun rupiah)2004 21.12005 78.52006 122.92007 142.22008 154.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008

21.1

78.5

122.9

142.2154.2

Sumber : Diolah dari berbagai

Grafi k Jumlah Anggaran Pendidikan pertahun

64



Tabel Peningkatan dan Perluasan Akses PendidikanNo Indikator Kunci Sukses 2004 2005 2006 2007 2008*)

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pen-didikan Anak Usia Dini (PAUD) 39,03% 42,34% 45,63% 48,32% 50,47%

2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A 94,12% 94,30% 94,48% 94,90% 95,00%

3 APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B 81,22% 85

Documents

13890914 Kabinet Indonesia Bersatu