130421-PEDOMAN BUNDA PAUD KABKOTA 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2021

BANTUAN PENINGKATAN PERAN BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..

A. Latar Belakang ……………………………………………………….. B. Dasar Hukum …………………………………………………………. C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan ………………………………………… D. Prinsip Bantuan ……………………………………………………….. E. Pemberi Bantuan ……………………………………………………….

BAB II BANTUAN PENINGKATAN PERAN BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 ……………………………………

A. Pengertian ……………………………………………………………… B. Tujuan Bantuan .………………………………………………………. C. Penerima Bantuan ……………………………………………………… D. Bentuk Kegiatan Bantuan …………………………………………….. E. Bentuk dan Rincian Bantuan …………………………………………..

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN …………………………….

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan …….……………………………….. B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran ………………………………… C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan ………………………………….. D. Laporan Pertanggungjawaban ..……………………………………….. E. Ketentuan Perpajakan …………………………………………………. F. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan ……..…………………………. G. Sanksi ………………………………………………………………….. H. Format Dokumen Bantuan ……………………………………………..

BAB IV PENGENDALIAN MUTU ………………………………………………

A. Sosialisasi ……………………………………………………………… B. Indikator Keberhasilan ………………………………………………… C. Monitoring dan Evaluasi …….………………………………………… D. Pengawasan …………………………………………………………….

BAB V PENUTUP ………………….…………………………………………….. LAMPIRAN

ii

i ii

1 1 3 4 5 5

6 6 7 7 8

10

13 13 14 15 15 17 1718 18

19 19 19 20 20

21

25

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan akan pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas

merupakan suatu hal yang bersifat global. Hal ini merujuk pada pandangan yang berlaku

di seluruh belahan dunia yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan,

khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah

negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari

pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik

bagi anak usia dini maupun bangsa.

Education For All (EFA) adalah gerakan global yang dipimpin oleh UNESCO (United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja dan orang dewasa pada tahun

2015. EFA diadopsi oleh Kerangka Dakar pada bulan April 2000 di Forum Pendidikan

Dunia di Senegal, Afrika, dengan tujuan bahwa semua anak akan menerima pendidikan

dasar pada tahun 2015. Butir pertama Deklarasi Dakkar ini mengamanatkan kepada

seluruh negara di dunia untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan

pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang

beruntung (World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000: Final Report).

Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai kesepakatan

pembangunan global. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030

untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target

merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan - berlaku sejak 2016 hingga

2030 (https://www.bappenas.go.id)

2

Gambar di atas menjelaskan bahwa tujuan keempat pembangunan berkelanjutan atau

SDGs adalah penyediaan pendidikan bermutu atau pendidikan berkualitas. Salah satu

upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menargetkan seluruh anak mendapatkan

akses pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan pra-SD. Target Agenda

Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan

memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD)

yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar. Di Indonesia upaya

mencapai target tersebut sudah dimulai dengan Program Satu Desa Satu PAUD.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia

melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi

seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkan dan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan yang terbaru adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang

mewajibkan PAUD Pra-Pendidikan Dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu

layanan minimal pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah mulai 1

Januari 2019.

3

Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan

PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka agar siap dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan

berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran

strategis dalam menciptakan layanan PAUD berkualitas adalah “Bunda PAUD”.

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan

kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau

disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang

merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini

(0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.

Apabila kepala pemerintahan atau kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan,

maka peran Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil

kepala pemerintahan atau kepala daerah yang bersangkutan.

Keberadaan dan peran Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap

komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh

Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun

komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang

memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong layanan

PAUD yang berkualitas, Bunda PAUD diharapkan dapat bergandengan tangan dengan

semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Bunda

PAUD diharapkan dapat melibatkan kaum ibu secara aktif, mengingat perannya yang

sangat penting dalam mendidik anak usia dini dan menjaga kesehatan anak-anak mereka.

Untuk mendukung optimalisasi peran Bunda PAUD, khususnya Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan

“Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021”.

Bantuan ini bersifat stimulan. Hal ini berarti bahwa Pokja Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota hendaknya tetap berupaya untuk menggali berbagai sumber dana yang

dapat mendukung kegiatannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Tahun 2014 Nomor 297);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

146);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);


Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1687);


Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1167).

C. Tujuan Pedoman

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/

Kota Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai acuan atau rujukan bagi:

1. Jajaran Direktorat PAUD dalam melakukan verifikasi usulan bantuan, menetapkan

lembaga penerima bantuan, dan mengesahkan surat keputusan penerima bantuan.

5

2. Lembaga calon penerima bantuan dalam mengajukan usulan atau permohonan

bantuan.

3. Lembaga penerima bantuan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

bantuan;

4. Berbagai pihak terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

program bantuan.

D. Prinsip Pelaksanaan Bantuan

1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan;

2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan

dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana

bantuan;

4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya dan

berdaya guna bagi penerima bantuan.

E. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,

Kemendikbud).

6

BAB II

BANTUAN PENINGKATAN PERAN

BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

A. Pengertian

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. PAUD berkualitas adalah penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini yang

bertujuan agar anak bertumbuh kembang optimal secara holistik yang siap

bersekolah. PAUD berkualitas memiliki empat elemen sebagai: (1) lingkungan

belajar berkualitas yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, (2) keterlibatan

orang tua/wali, (3) pemantauan dan dukungan terhadap kebutuhan esensial anak usia

dini di luar pendidikan, seperti layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan

perlindungan; serta (4) tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan PAUD berkualitas memerlukan dukungan dari daerah, masyarakat

dan pemangku kepentingan lain.

3. Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota adalah predikat yang diberikan kepada istri

Bupati/Walikota atau disandang langsung oleh Bupati/Walikota perempuan yang

merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia

dini guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.

4. Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota adalah forum atau

organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas.

Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur birokrasi, praktisi,

akademisi, organisasi profesi PAUD dan/atau pemangku kepentingan yang terkait.

5. Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota adalah bantuan

pemerintah pusat yang diberikan kepada Bunda PAUD melalui Kelompok Kerja

Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

7

B. Tujuan Bantuan

Bantuan diberikan dengan tujuan mendorong peningkatan peran Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota untuk melakukan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan di

daerah dalam rangka menguatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya PAUD

sebagai kesempatan yang tak kembali dan jenjang fondasi dari pendidikan dasar;

meningkatkan akses; serta menguatkan dukungan bagi satuan PAUD agar dapat

menyediakan layanan layanan PAUD berkualitas, melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan, Gugus Tugas

PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi,

Forum PAUD, dan dan pemangku kepentingan Lainnya di tingkat kabupaten/kota;

2. Penguatan kapasitas Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

3. Kolaborasi atau kerja sama dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/

Kelurahan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga/satuan pendidikan

dalam bentuk pendampingan kepada satuan PAUD untuk memenuhi unsur kinerja

layanan holistik integratif.

4. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan yang tercantum di Program

Kerja Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota.

C. Penerima Bantuan

1. Bantuan diberikan kepada:

a. Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota;

b. dinas pendidikan kabupaten/kota atau organisasi mitra PAUD yang ditunjuk oleh

bunda PAUD (khusus yang belum terbentuk Pokja Bunda PAUD).

2. Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut.

a. Memiliki profil dan struktur organisasi.

b. Memiliki SK Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota (bagi yang sudah

terbentuk Pokja Bunda PAUD).

c. Memiliki surat rekomendasi dari Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota tentang

Penunjukan Dinas atau Organisasi Mitra PAUD Penerima Bantuan (khusus bagi

yang belum terbentuk Pokja Bunda PAUD).

d. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

e. Membuat pakta integritas.

8

f. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penggunaan

dana bantuan;

g. Memiliki rekening dan NPWP atas nama Pokja Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota atau dinas/organisasi mitra PAUD yang ditunjuk Bunda PAUD

Tingkat Kabupaten/Kota sebagai penerima dana bantuan; dan

h. Menyusun daftar lembaga/satuan penyelenggara PAUD yang akan didampingi

untuk untuk memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif (minimal 3

lembaga/satuan).

D. Bentuk Kegiatan Bantuan

Bantuan Peningkatan Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota digunakan untuk

membiayai kegiatan Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan, Gugus Tugas

PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi,

Forum PAUD, dan pemangku kepentingan Lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. rapat internal pengurus Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan

dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring (dapat dipilih sesuai kondisi

wilayah dan ketersediaan anggaran. Target kegiatan minimal 1 (satu) kali.

b. rapat koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan,

Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor,

organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan pemangku kepentingan di tingkat

kabupaten/kota dalam rangka:

(1) membentuk Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota, bagi daerah yang

belum membentuk (khusus bagi daerah yang belum membentuk pokja Bunda

PAUD);

(2) mendampingi satuan PAUD agar memiliki layanan PAUD berkualitas dan

berperan dalam perwujudan layanan PAUD Holistik Integraif di

komunitasnya;

(3) Advokasi ke keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya PAUD sebagai

kesempatan yang tak kembali dan jenjang fondasi pendidikan dasar, serta

advokasi untuk penguatan peran orang tua/wali agar terlibat di satuan

9

pendidikan dan bermitra untuk keselarasan pendidikan dan pengasuhan di

satuan dan di rumah sehingga anak bertumbuh kembang dengan utuh (fisik,

kognitif, sosial emosional,) serta memiliki sikap terhadap belajar yang

positif);

(4) mendorong tumbuhnya inisiasi dari OPD dan pemangku kepentingan terkait

untuk mengusulkan terbitnya peraturan bupati/walikota tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) PAUD.

(5) mendorong upaya percepatan satu desa satu PAUD.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring (dapat dipilih

sesuai kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran. Target kegiatan minimal 2

(dua) kali.

2. Penguatan kapasitas Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Kegiatan ini berbentuk bimbingan teknis terhadap Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/

Desa/Kelurahan dan para pengurus Pokja Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/

Kelurahan. Materi bimbingan teknis menggunakan modul/bahan ajar yang disusun

Direktorat PAUD (materi penguatan Pokja Bunda PAUD yang diselenggarakan Direktorat

PAUD). Narasumber diambilkan dari peserta kegiatan penguatan pokja bunda PAUD

yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk

tatap muka atau video conference (secara daring). Target kegiatan penguatan minimal 1

(satu) kegiatan.

3. Kolaborasi atau kerja sama dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/

Kelurahan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga/satuan pendidikan

dalam bentuk pendampingan kepada satuan PAUD untuk memenuhi unsur kinerja

layanan holistik integratif.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring (dapat dipilih

sesuai kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran). Target kegiatan: setiap pokja

Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan minimal

terhadap 3 (tiga) lembaga/satuan penyelenggara PAUD agar memenuhi unsur kinerja

layanan holistik integratif. Unsur kinerja layanan holistik integratif tersedia di materi

Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan. Pendampingan dilaksanakan minimal selama

3 (tiga) bulan.

10

4. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan yang tercantum di Program

Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap hasil dari kegiatan yang tercantum di

dalam Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota. Template

Laporan Kerja Pokja Bunda PAUD Kab/Kota tersedia di materi Bimtek Pemberian

Bantuan dan/atau Bimtek Penguatan Kapasitas. Target kegiatan ini adalah 1 (satu)

naskah Laporan Laporan Kerja Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota.

5. Kegiatan pendukung/manajemen:

Kegiatan ini meliputi:

a. Pengadaan ATK/bahan habis pakai.

b. Penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana.

c. Penyusunan laporan.

E. Bentuk dan Rincian Bantuan.

1. Bantuan berbentuk uang.

2. Jumlah total alokasi bantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Satuan Kerja Direktorat PAUD tahun berjalan.

3. Setiap Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota menerima bantuan sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan digunakan dengan rincian sebagai

berikut.

No Kegiatan Rincian Penggunaan Anggaran

1 Koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/ Desa/Kelurahan, Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan dan pemangku kepentingan Lainnya di tingkat kabupaten/kota.

a. Rapat koordinasi internal 1) Dalam bentuk tatap muka:

a) ATK/bahan pakai habis b) biaya transportasi c) konsumsi d) belanja pendukung kebutuhan protokol

kesehatan 2) Dalam bentuk video conference

(daring) a) belanja paket data

11


b. Rapat koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan, Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. 1) Dalam bentuk tatap muka:


kesehatan 2) Dalam bentuk video conference (daring)

a) belanja paket data 2 Penguatan kapasitas Bunda

PAUD Tingkat Kecamatan/ Desa/Kelurahan.

Penguatan kapasitas Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan. a. Dalam bentuk tatap muka:

1) ATK/bahan pakai habis 2) biaya transportasi 3) honorarium panitia dan narasumber 4) konsumsi 5) belanja pendukung kebutuhan protokol

kesehatan b. Dalam bentuk video conference (daring)

1) honorarium panitia dan narasumber 2) belanja paket data

3 Kolaborasi atau kerja sama dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga/satuan pendidikan dalam bentuk pendampingan kepada satuan PAUD untuk memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif.

Pendampingan dapat dilaksanakan. a. Dalam bentuk tatap muka:

1) ATK/bahan pakai habis 2) honorarium pendamping 3) biaya transportasi 4) konsumsi 5) belanja pendukung kebutuhan protokol


1) honorarium pendamping 2) belanja paket data

12


4 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan yang tercantum di Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan: a. Dalam bentuk tatap muka:

1) biaya transportasi petugas monitoring dan evaluasi

2) konsumsi 3) belanja pendukung kebutuhan protokol

kesehatan 4) penyusunan laporan hasil/pelaksanaan

Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Dalam bentuk video conference (daring) 1) belanja paket data 2) penyusunan laporan hasil/pelaksanaan

Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

5 Kegiatan pendukung/ manajemen

a. Pengadaan ATK/bahan habis pakai b. Penyusunan pertanggungjawaban

penggunaan dana c. Penyusunan laporan.

Catatan: 1. Proporsi penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan tidak ditetapkan persentase,

tetapi dapat disesuaikan kebutuhan, dengan catatan empat kegiatan di atas, semuanya harus dianggarkan. Proporsi penggunaan anggaran setiap kegiatan harus tetap memperhatikan rasionalitas.

2. Pelaksanaan kegiatan dapat dipilih dalam bentuk tatap muka atau video conference, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran.

3. Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran agar memperhatikan target kegiatan sebagaimana dijelaskan pada huruf D tentang Bentuk Kegiatan Bantuan.

13

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan

1. Pengajuan permohonan

Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud (format permohonan sebagaimana lampiran 1 pedoman ini) dengan melampirkan: a. Profil dan struktur organisasi. b. Foto copy SK Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota (bagi yang sudah

terbentuk Pokja Bunda PAUD). c. Surat rekomendasi dari Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota tentang

Penunjukan Dinas atau Organisasi Mitra PAUD Penerima Bantuan (khusus bagi yang belum terbentuk Pokja Bunda PAUD).

d. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; e. Pakta integritas. f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana

bantuan; g. Foto copy rekening dan NPWP atas nama Pokja Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota atau dinas/organisasi mitra PAUD yang ditunjuk Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota sebagai penerima dana bantuan; dan

h. Daftar lembaga/satuan penyelenggara PAUD yang akan didampingi untuk untuk memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif (minimal 3 lembaga/satuan).

2. Verifikasi Permohonan a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk tim pengelola

bantuan. b. Tim pengelola bantuan mengadministrasikan permohonan yang diajukan. c. Tim pengelola bantuan melakukan verifikasi usulan bantuan:

1) Tim pengelola bantuan memberikan catatan perbaikan untuk usulan yang memerlukan revisi kepada Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota pengusul.

2) Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota melakukan revisi usulan dan mengirimkan kembali ke Direktorat PAUD. Bantuan hanya akan diberikan kepada Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota yang telah melakukan revisi usulan berdasarkan catatan perbaikan tim pengelola bantuan dan mengirimkan kembali ke Direktorat PAUD.

14

d. Tim pengelola bantuan menyusun berita acara hasil verifikasi.

e. Tim pengelola bantuan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK untuk

ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Penetapan penerima bantuan

a. PPK menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan berdasarkan hasil

verifikasi tim pengelola bantuan. Surat keputusan paling sedikit memuat:

1) identitas penerima bantuan.

2) nominal uang; dan

3) nomor rekening penerima bantuan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan surat keputusan penerima

bantuan.

c. Direktorat PAUD mengirimkan surat keputusan penerima bantuan kepada

Bunda PAUD/Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran

1. Penandatanganan perjanjian kerja sama

a. PPK dan penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sama dan kuitansi.

b. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2) jumlah dana bantuan yang diberikan;

3) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan

operasional sesuai rencana yang telah disepakati;

4) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang

tidak digunakan ke Kas Negara;

5) sanksi; dan

6) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK Direktorat

PAUD setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

2. Pencairan dan penyaluran

a. Pencairan dana bantuan

1) PPK mengajukan permintaan pembayaran (SPP) dilampiri:

a) surat keputusan penerima bantuan;

b) daftar nominatif penerima bantuan;

15

2) PPSPM memerintahkan verifikator untuk memverifikasi SPP beserta lampirannya.

3) Pejabat penandatangan SPM (PPSPM) menerbitkan SPM.

4) SPM yang telah ditandatangani disampaikan kepada KPPN sebagai permohonan

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

5) Sebelum menyampaikan SPM ke KPPN, PPSPM terlebih dulu menyampaikan

Rencana Kas (Renkas) apabila nilai SPM Rp1.000.000.000,00 atau lebih.

Renkas disampaikan kepada KPPN lima hari kerja sebelum pengajuan SPM.

b. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur

1) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur;

2) PPK memerintahkan bank penyalur untuk melakukan transfer dana kepada

penerima bantuan;

3) Bank penyalur melakukan transfer dana bantuan kepada lembaga penerima

bantuan sesuai dengan perintah PPK;

4) Bank penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK.

5) Dana bantuan disalurkan sekaligus ke rekening lembaga penerima bantuan.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Bantuan dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal 150 hari kalender terhitung sejak

satu minggu setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan.

D. Pelaporan Pertanggungjawaban

1. Laporan awal

a. Laporan awal berupa fotokopi rekening (yang ada identitas pemilik rekening,

nomor rekening, dan lembaran yang ada nominal sebagai bukti bahwa dana telah

masuk). Contoh format laporan awal sebagaimana lampiran 4 pedoman ini;

b. Laporan awal disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana masuk rekening.

2. Laporan akhir

Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan kegiatan (contoh format laporan

sebagaimana lampiran 5) dan laporan pertanggungjawaban bantuan (contoh format

laporan sebagaimana lampiran 6).

16

a. Laporan pelaksanaan kegiatan.

Laporan pelaksanaan kegiatan berupa uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan

atas dana bantuan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti berupa foto-foto dan/atau

video kegiatan (baik kegiatan daring ataupun luring). Penerima bantuan

menguraikan secara singkat hasil pelaksanaan kegiatan berupa penjelasan sejak

sebelum menerima bantuan dan setelah melaksanakan bantuan.

b. Laporan pertanggungjawaban bantuan.

1) Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan

kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Laporan meliputi:

a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:

• jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;

• pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan

• pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

b) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

2) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat

setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian

kerja sama.

3) PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan yang disusun

dan disampaikan oleh penerima bantuan.

4) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah

sesuai dengan perjanjian kerja sama.

5) Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai format sebagaimana lampiran 3 pedoman

ini.

Laporan akhir berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban

penggunaan dana yang dilampiri dengan dokumentasi dan surat pernyataan tanggung

jawab belanja (SPTJB). Contoh format SPTJB sebagaimana lampiran 2 pedoman ini.

Penyusunan dan pengiriman laporan termasuk dalam jangka pelaksanaan bantuan,

yaitu dalam waktu 150 hari kalender. Laporan awal dan akhir dalam bentuk hard

copy dikirimkan ke Direktorat PAUD, Gedung E Lantai VII Kemendikbud, Jalan

Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Laporan dalam bentuk soft copy dikirimkan

melalui email [email protected]

17

E. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan perpajakan yang

berlaku. Penerima bantuan wajib:

1. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai peraturan

perpajakan yang berlaku;

2. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

F. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

1. Penerima bantuan mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara apabila:

a. pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima bantuan, karena hal-hal

tertentu;

b. terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian

barang melebihi pagu yang telah disepakati dalam RAB;

c. adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena

sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan sampai pada

kegiatan selesai dilaksanakan; dan/atau

d. karena hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan berdasarkan hasil diaudit oleh auditor yang berwenang.

2. Pengembalian dana bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2021) disetor dengan

menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan

aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Kementerian/

Lembaga).

b. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2022) disetor

dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan

aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara

Lainnya).

c. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan

ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk

penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya bank akan menerbitkan Nomor

Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/

e-billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari

masa pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)

sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru.

18

G. Sanksi

1. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerja sama dan/atau ketentuan dalam

pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan

pada tahun anggaran berikutnya.

2. Dalam yang hal penerima bantuan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan

kerugian negara maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

H. Format Dokumen dan Formulir Bantuan

Format dokumen Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota

Tahun 2021 sebagaimana lampiran pedoman ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran 1: Format Permohonan Bantuan

2. Lampiran 2: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

3. Lampiran 3: Format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

4. Lampiran 4: Format Laporan Awal

5. Lampiran 5: Format Laporan Akhir

6. Lampiran 6: Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

19

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

A. Sosialisasi Program Bantuan

Agar pelaksanaan program Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu

dilaksanakan sosialisasi program kepada Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota dan

Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan

dengan cara:

1. menyebarluaskan pedoman Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten/Kota tahun 2021 melalui laman https://paudpedia.kemdikbud.go.id/

2. mengirimkan surat kepada Bunda PAUD/Pokja Bunda PAUD dilampiri pedoman.

3. Menginformasikan program bantuan melalui rapat koordinasi Bunda PAUD/Pokja

Bunda PAUD.

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/

Kota Tahun 2021 adalah:

1. Terlaksananya koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/

Kelurahan, Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas

sektor, organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan pemangku kepentingan Lainnya

di tingkat kabupaten/kota.

a. rapat internal pengurus Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota, minimal 1

(satu) kali.

b. rapat koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan,

Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor,

organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan pemangku kepentingan di tingkat

kabupaten/kota, minimal 2 (dua) kali.

2. Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/

Kelurahan, minimal 1 (satu) kegiatan.

20

3. Terlaksananya kegiatan kolaborasi atau kerja sama dengan Bunda PAUD Tingkat

Kecamatan/Desa/Kelurahan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga/

satuan pendidikan dalam bentuk pendampingan kepada satuan PAUD untuk

memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif, dan tercapainya target kegiatan:

setiap pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan

minimal terhadap 3 (tiga) lembaga/satuan penyelenggara PAUD agar memenuhi

unsur kinerja layanan holistik integratif selama 3 (tiga) bulan.

4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap terhadap hasil dari kegiatan

yang tercantum di Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota, dan

tercapainya target penyusunan 1 (satu) naskah Laporan Laporan Kerja Pokja Bunda

PAUD Kabupaten/Kota.

C. Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peran

Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2021 sebagai berikut:

1. Unsur Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Unit

Pelaksana Teknis Pusat memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan.

2. Hal-hal yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan

Stimulan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagai

berikut:

a. ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;

b. kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;

c. ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

d. ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan; dan

e. transparansi dan akuntabilitas laporan.

D. Pengawasan

Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

21

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota

Tahun 2021 ini diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran bantuan dan

pelaksanaannya. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke

Direktorat PAUD.

Telepon : 021-5725712

Email : [email protected]

Website : http://paud.kemdikbud.go.id

https://paudpedia.kemdikbud.go.id/

22

Lampiran 1: Format Permohonan Bantuan

PERMOHONAN BANTUAN

PENINGKATAN PERAN BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2021

Diajukan Oleh:

1 Nama Lembaga :

2 Alamat Lengkap :

Kabupaten/Kota

:

Provinsi : 3 Tlp/HP/Email :

Disampaikan kepada

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud

d/a Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai VII

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270

23

Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud Gedung E Kemendikbud Lantai VII Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

Jabatan : Kabupaten/Kota : Alamat : Tlp/HP/email : Email :

mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Profil dan struktur organisasi. 2. Foto copy SK Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota (bagi yang sudah

terbentuk Pokja Bunda PAUD). 3. Surat rekomendasi dari Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota tentang Penunjukan

Dinas atau Organisasi Mitra PAUD Penerima Bantuan (khusus bagi yang belum terbentuk Pokja Bunda PAUD).

4. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; 5. Pakta integritas. 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana bantuan; 7. Foto copy rekening dan NPWP atas nama Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/

Kota atau dinas/organisasi mitra PAUD yang ditunjuk Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota sebagai penerima dana bantuan; dan

8. Daftar lembaga/satuan penyelenggara PAUD yang akan didampingi untuk memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif (minimal 3 lembaga/satuan).

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

...............................

24

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan digunakan sebagai berikut:

No Rincian Penggunaan Volume Biaya

Satuan (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

1 Koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/ Desa/Kelurahan, Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan dan pemangku kepentingan Lainnya di tingkat kabupaten/kota. a. Rapat koordinasi internal

1) Dalam bentuk tatap muka: a) ATK/bahan pakai habis b) biaya transportasi c) konsumsi d) belanja pendukung kebutuhan protokol


a) belanja paket data b. Rapat koordinasi dengan Bunda PAUD Tingkat

Kecamatan/Desa/Kelurahan, Gugus Tugas PAUD HI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi, Forum PAUD, dan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. 1) Dalam bentuk tatap muka:



a) belanja paket data

25


Satuan (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

2 Penguatan kapasitas Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan. a. Dalam bentuk tatap muka:

1) ATK/bahan pakai habis 2) honorarium panitia dan narasumber 3) biaya transportasi 4) konsumsi 5) belanja pendukung kebutuhan protokol


1) honorarium panitia dan narasumber 2) belanja paket data

3 Kolaborasi atau kerja sama dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau lembaga/satuan pendidikan dalam bentuk pendampingan kepada satuan PAUD untuk memenuhi unsur kinerja layanan holistik integratif. a. Dalam bentuk tatap muka:

1) ATK/bahan pakai habis 2) honorarium pendamping 3) biaya transportasi 4) konsumsi 5) belanja pendukung kebutuhan protokol


1) honorarium pendamping 2) belanja paket data

4 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan yang tercantum di Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota. a. Dalam bentuk tatap muka:

1) biaya transportasi petugas monitoring dan evaluasi

2) konsumsi 3) belanja pendukung kebutuhan protokol

kesehatan

26


Satuan (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

4) penyusunan laporan hasil/pelaksanaan Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Dalam bentuk video conference (daring) 1) belanja paket data

2) penyusunan laporan hasil/pelaksanaan Program Kerja Pokja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota.

5 Kegiatan pendukung/manajemen a. Pengadaan ATK/bahan habis pakai b. Penyusunan pertanggungjawaban penggunaan

dana c. Penyusunan laporan.

Jumlah

Catatan: 1. Proporsi penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan tidak ditetapkan persentase,

tetapi dapat disesuaikan kebutuhan, dengan catatan empat kegiatan di atas, semuanya harus dianggarkan. Proporsi penggunaan anggaran setiap kegiatan harus tetap memperhatikan rasionalitas.

2. Pelaksanaan kegiatan dapat dipilih dalam bentuk tatap muka atau video conference, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran.

3. Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran agar memperhatikan target kegiatan sebagaimana dijelaskan pada huruf D tentang Bentuk Kegiatan Bantuan.

27

B. PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabatan : Kabupaten/Kota : Alamat : Tlp/HP : Email :

Dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan ini menyatakan :

1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

2. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran paket barang yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;

4. akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. mengadministrasikan semua bukti serah terima barang dan dokumentasi penggunaan barang;

7. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;

8. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan dan keberlangsungan program.

9. semua data dan dokumen yang kami lampirkan dalam permohonan bantuan ini adalah benar dan sah; dan

10. apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

……………., …………………….…….. 2021 Pokja Bunda PAUD Tingkat Kab/Kota …..……

Meterai Rp. 10.000,- ttd, dan stempel

------------------------------------

28

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Kabupaten/Kota :

Alamat :

Tlp/HP

:

Email :

Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Peningkatan Peran

Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan ini menyatakan apabila di

kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian

negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan tersebut disimpan sesuai

dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan

pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.



------------------------------------

29

D. FOTOKOPI NPWP

NPWP : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

.........................................................

Jl. .............................................................

.................................................................

TERDAFTAR : xx / xx / xxxx

30

E. DAFTAR LEMBAGA/SATUAN PENYELENGGARA PAUD YANG AKAN DIDAMPINGI UNTUK MEMENUHI UNSUR LAYANAN HOLISTIK INTEGRATIF

1. Nama Satuan : …………………………………………………………… Jenis Satuan : TK / KB / TPA / SPS …………………………………… Alamat : …………………………………………………………… Desa/Kelurahan : …………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………… Kab./Kota : …………………………………………………………… Provinsi : …………………………………………………………… Email Satuan : …………………………………………………………… Nama Pimpinan : …………………………………………………………… Kontak Pimpinan : …………………………………………………………… Email Pimpinan : ……………………………………………………………



31

F. PENUTUP

Demikian permohonan Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/

Kota Tahun 2021 diajukan dan semua data yang diisi adalah benar.


ttd dan stempel

------------------------------------

32

Lamiran 2: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

<KOP SURAT> SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .......................................................... (1) 2. Nama Ketua : .......................................................... (2) 3. Alamat Lembaga : .......................................................... (3) 4. Nama Bantuan : .......................................................... (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor .............................. (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...................(6) mendapatkan Bantuan ........................ (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. sampai dengan bulan ............................... (8) telah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp .............. (……....) (9), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............. (……………….) (10) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ (……………….) (11) c. Jumlah total sisa dana : Rp ............. (……………….) (12)

2. persentase jumlah dana bantuan ................. (13) yang telah digunakan adalah sebesar ……................. ( ……….......... ) ( 14);

3. saya bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;

4. saya bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.

5. saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah;

Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................................ (15) Ketua ................................. (16)


............................................ (17) NIP……………………….. (18)

33

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

No. Uraia Isian

(1) Diisi nama lembaga penerima dana bantuan

(2) Diisi nama ketua penerima dana bantuan

(3) Diisi alamat lembaga penerima dana bantuan

(4) Diisi dengan nama bantuan

(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama


(8) Diisi dengan bulan dan tahun

(9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima


(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan

(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan


(14) Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan (jumlah pada angka 12 dibagi dengan jumlah pada angka 11 dikali 100%)

(15) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani

(16) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan

(17) Diisi dengan nama ketua penerima bantuan

(18) Diisi dengan NIP ketua lembaga (jika ada)

34

Lampiran 3: Format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR ........................................ (1)

Pada hari ini ...............(2) tanggal .....................(3) bulan .........................(4) tahun ................. (5) yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama ............................................................................................ (6)

Jabatan .......................................................................................... (7) Alamat .......................................................................................... (8) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama ............................................................................................ (9) NIP ............................................................................................... (10) Jabatan .......................................................................................... (11) Alamat .......................................................................................... (12) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa .............(13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.........................(14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor ......................(15)

2. PIHAK PERTAMA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : .................. ( .......... ) (16) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .................. ( .......... ) (17) c. Jumlah total sisa dana : .................. ( .......... ) (18)

3. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ………… (19) sebesar ...................(.............) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa .............. (21) dengan nilai ............. (…………..) (22)

5. PIHAK PERTAMA telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ............. (…………..) (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA ............................(24) PPK ....................................... (26)

............................(25) ...............................................(27) NIP.........................................(28)

35

Petunjuk Pengisian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan

No. Uraian Isian

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)

(2) Diisi dengan hari pembuatan BAST

(3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST

(4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST

(5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST

(6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan


(8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan

(9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(10) Diisi dengan NIP PPK

(11) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan

(12) Diisi alamat Satker pemberi bantuan

(13) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan

(14) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan

(15) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan

(16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima

(17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan

(18) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan

(19) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan


(21) Diisi dengan nama pekerj aan yang dilaksanakan penerima bantuan


(23) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan jumlah sama seperti angka 18)


(25) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan

(26) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan

(27) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan

(28) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan

36

Lampiran 4 : Format Laporan Awal

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor : Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan Peningkatan Peran

Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021

Yth. PPK Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Gedung E Kemendikbud Lt. VII Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal…..…bulan….......……..Tahun 2021 telah menerima transfer sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Direktorat PAUD dalam rangka penyelenggaraan program Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota .................................. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

………….............., .................. 2021

Pokja Bunda PAUD Tingkat Kab/Kota …...….

ttd dan stempel

…………………………………..

Catatan:

Laporan awal dalam bentuk foto dan dapat dikirimkan ke: Faks : 021-5725712 Email : [email protected]

37

Lampiran 5: Format Laporan Kegiatan (Akhir) Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana

secara keseluruhan yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:

Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai

dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.

Pengantar

Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan

Akad.

Isi Laporan

Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan;

2. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian langkah-langkah yang ditempuh dalam

merealisasikan kegiatan; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi;

3. Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana

sesuai dengan keadaan riil di lapangan; dan

4. Bagian 4, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran, dan harapan. Lampiran berisi

dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait.

38

Lampiran 6: Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

<KOP SURAT>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

PENINGKATAN PERAN BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Lembaga : .............................................................. (1) 2. Nama Pimpinan Lembaga : .............................................................. (2) 3. Alamat Lembaga : .............................................................. (3) 4. Nama Bantuan Operasional : .............................................................. (4) berdasarkan Surat Keputusan Nomor ........... (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ................ (6), telah menerima Bantuan .......... (7) dengan nilai nominal sebesar Rp...........,- ( .......... ) (8).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut. 1. Laporan penggunaan jumlah dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima : .......................,- ( .................... ) (9) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .......................,- ( .................... ) (10) c. Jumlah total sisa dana : ......................,- ( ................... ) (11)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan. ................... (12) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan .................... (13) sebesar Rp ..................... ,-

(....................)(14) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar .......... ............... (...........) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. * )

3. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan ..................... (16) mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2021 kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

......................., ....................... (17) Pokja Bunda PAUD Tingkat Kab/Kota (18)


(....................................) (19) Kepala/ketua

39

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

PENINGKATAN PERAN BUNDA PAUD TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

No. Uraian Isian


(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan


(5) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama





(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan




(15) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara

Jumlah sama seperti angka 11)


(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan

Ditandatangani


(19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Documents

130421-PEDOMAN BUNDA PAUD KABKOTA 2021