10_Aisha Safira Mahdapati_2010130268_Seminar Audit A.doc

8/18/2019 10_Aisha Safira Mahdapati_2010130268_Seminar Audit A.doc

1/21

BAB I

PENDAHULUAN

Perusahaan go public jika dilihat dari pengertiannya ialah perusahaan yangmemperjual belikan saham kepemilikannya di pasar modal, yang berarti pemilik

dari perusahaan bukan lagi peroranga atau golongan tertentu. dikarenakan saham

kepemilikannya diperjual belikan di pasar modal dapat dilihat bahwa perusahaan

menyerap dana sebagai sumber pembiayaan dari masyarakat yang menjadi buyer

dari saham perusahaan. Harga saham perusahaan yang diperjual belikan

menunjukkan kondisi perusahaan, biasanya masyarakat mau membayar lebih

saham lebih dari nilai par nya jika perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik

(walaupun banyak hal yang menjadi penyebab naik-turunnya harga saham).Perusahaan meningkatkan kinerjanya, yang dimana kinerja perusahaan merupakan

kinerja dari beberapa bagian yang melakukan kewajiban dan wewenang masing-

masing demi kepentingan perusahaan. Bagian-bagian tersebut merupakan sub-

sistem yang menjadi penyokong perusahaan secara keseluruhan. Dikarenakan

pihak-pihak yang terkait dari kegiatan perusahaan tidak hanya bagian internal

perusahaan, namun juga pihak-pihak eksternal perusahaan yang tentunya memiliki

point of interest tersenidiri yang mungkin berbeda dari perusahaan. ntuk menjaga

keberlangsungan bisnis perusahaan dan keberlangsungan dari pihak !pihak yangterkait tersebut adanya peraturan yang membatasi ruang gerak perusahaan agar

perusahaan tetap pada jalur yang dianggap benar oleh jalur hukum dan tidak

adanya pelanggaran hak atau kewajiban dari pihak-pihak yang terkait. "leh karena

itu pada Bab # penulis akan membahas $Peran masing-masing anggota dalam

struktur organisasi perusahaan go publik sesuai di %ndonesia&


2/21

BAB II

PEMBAHASAN

DEFINISI

Perseroan 'erbatas (selanjutnya disebut Perseroan) ialah perusahaan yang

pemiliknya merupakan persekutuan modal, kepemilikan perseroan bisa merupakan

perseroan terbuka atau biasa disebut perseroan publik atau perseroan tertutup

*P+


3/21

yang kepemilikannya tidak ditawarkan secara umum melalui penawaran umum

saham.

ndang-ndang Pasar odal Pasal yat ngka /

“Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh

Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang

diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

ndang-ndang Pasar odal Pasal yat ngka #0, ##, #/

“Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 1 etentuan Umum Undang-undang !omor 1 "ahun 1##$ tentang

Perseroan "erbatas.”

“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya oleh %&& ' tiga ratus ( pemegang saham dan memiliki modal

disetor sekurang ) kurangnya *p%.&&&.&&&.&&&+&& 'tiga miliar rupiah( atau

suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.”

“Prinsip eterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten+

Perusahaan Publik+ dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini

untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat

seluruh ,nformasi aterial mengenai usahanya atau efeknya yang dapat

berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau

harga dari Efek tersebut.”

Pasal angka , angka 1, angka 2 3o. 40 'ahun #001 tentang Perseroan

'erbatas ($P'&) mende5nisikan

“Perseroan "erbatas+ yang selanjutnya disebut Perseroan+ adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal+ didirikan berdasarkan


4/21

perjanjian+ melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

“Perseroan "erbuka adalah Perseroan Publik atau Perseoran yang melakukan penawaran umum saham+ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal”

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah

pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal”

Pada Perusahaan 'erbuka terdapat bagian-bagian (yang selanjutnya di sebut

"rgan) di dalamnya yang menjalankan operasi perusahaan dan menjaga

kelangsungan perusahaan, organ-organ tersebut memegang wewenang dan

tanggung jawab masing-masing, yang mana terdiri dari *apat mum Pemegang

+aham (*P+), Dewan Direksi (Board o6 Director) dan Dewan 7omisaris (Board o6

8ommissioners).

Pasal angka 4, angka / dan angka 9 3o. 40 'ahun #001 P' mengatur

de5nisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut.

“*apat Umum Pemegang aham+ yang selanjutnya disebut *UP adalah

/rgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

0ireksi atau 0ewan omisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini danatau anggaran dasar”.

“0ireksi adalah /rgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan+ sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan+ baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

“0ewan omisaris adalah /rgan Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum danatau khsus sesuai anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada direksi”


5/21

*apat mum Pemegang +aham (*P+)

*apat mum Pemegang +aham (*P+) adalah organ Perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 7omisaris

(wewenang ekslusi6) dalam batas yang ditentukan dalam ndang-ndang Perseroan 'erbatas (P') dan:atau nggaran Dasar Perseroan. *P+ merupakan sarana bagi

pemegang saham untuk mengetahui dan menge;aluasi kegiatan dan pengelolaan

Perseroan.

Dalam *P+ semua pemegang saham sebesar:sekecil apapun sahamnya

memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam *P+ sendiri dibahas masalah-

masalah yang berkaitan dengan e;aluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang

harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar

suara miliknya ke pemegang lain yang disebut pro2y . Hasil *P+ biasanya

dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Board o6 8ommissioners (Dewan 7omisaris)

Dewan 7omisaris yang terdiri atas lebih dari orang anggota merupakan

majelis dan setiap anggota Dewan 7omisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri

melainkan berdasarkan keputusan Dewan 7omisaris.

Board o6 Director (


6/21

%nternal udit (Bagian dari 7omite udit) merupakan mitra manajemen dalam

mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan 6ungsi audit dan 6ungsi

konsultasi secara independen dan objekti6. %nternal udit juga melakukan kegiatan

monitoring tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan yang

telah disepakati bersama telah benar-benar dilaksanakan tepat waktu sesuai

dengan komitmen audit


7/21

TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

*P+

• %si *P+

a) enentukan direksi dan pengangkatan komisarisb) emberhentikan direksi atau komisarisc) enetapkan besar gaji direksi dan komisarisd) enge;aluasi kinerja perusahaane) emutuskan rencana penambahan:pengurangan saham perusahaan6) enentukan kebijakan perusahaang) engumumkan pembagian laba (di;iden)

• =ewenang *P+a) enyetujui >aporan 'ahunan termasuk mengesahkan >aporan 7euangan

dan >aporan 'ugas Pengawasan Dewan 7omisaris Perseroan dan

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (ac4uit et

decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan 7omisaris Perseroan atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannyab) enetapkan penggunaan laba bersih Perseroanc) engambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi Perseroan,

antara lain perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroand) elakukan pengangkatan dan:atau perubahan susunan anggota Direksi

dan Dewan 7omisaris?e) emutuskan penetapan gaji, tunjangan serta honorarium Direksi dan

Dewan 7omisaris Perseroan?6) emberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan

kepentingang) elakukan penunjukan 7antor kuntan Publik (7P) dan kuntan Publik

terda6tar, danh) emutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan nggaran Dasar

Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku harus diputuskan

oleh *P+.

• genda *P+ 'ahunan


8/21

a) Pengajuan laporan keuangan oleh Direksi yang terdiri dari neraca akhir

tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku

sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,

laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas

laporan keuangan tersebut, serta penjelasan atas dokumen tersebut yang

telah diperiksa oleh akuntan publik terda6tar, untuk mendapatkan

pengesahan *P+.b) Pengajuan laporan tahunan oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan

7omisaris mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan,

hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di

masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya

selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, termasuk laporanmengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan

7omisaris selama tahun buku yang baru lampau, untuk mendapatkan

persetujuan *P+.c) Penggunaan laba Perseroan.d) Penunjukan akuntan publik yang terda6tar atau pemberian kuasa untuk

melakukan penunjukan akuntan publik yang terda6tar.e) Pengangkatan dan:atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan

7omisaris Perseroan (jika diperlukan).6) Hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan

nggaran Dasar Perseroan.

*P+ dipimpin oleh Presiden 7omisaris, jika Presiden 7omisaris tidak hadir dalam

*P+ atau berhalangan, maka *P+ dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan

7omisaris yang hadir dalam dan dipilih oleh *P+.


9/21

kuasanya yang hadir dalam *P+ berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan

secara sah.

• 7etentuan-ketentuan penyelenggaraan *P+

a) 7etidakhadiran seseorang dalam *P+ tidak perlu dibuktikan terhadap

pihak ketiga.b) nggota Direksi atau Dewan 7omisaris yang mempunyai benturan

kepentingan tidak dapat memimpin *P+.c)


10/21

*P+ >ainnya:>uar Biasa yang agendanya di luar *P+ 'ahunan dapat

diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan,

antara lain seperti persetujuan atas dilaksanakannya +hares Buy Back,

transaksi yang mengandung Benturan 7epentingan, +"P.

• 7etentuan >ebih lanjut

7etentuan >ainnya tentang penyelenggaraan *P+ >uar Biasa:*P+ lainnya

mengacu pada nggaran Dasar Perseroan.

• 7eabsahan *P+

a) *P+ dapat dilangsungkan jika dalam *P+ lebih dari :# (satu perdua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,

kecuali ndang-ndang dan:atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.

b) Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan *P+

kedua.c) Dalam pemanggilan *P+ kedua harus disebutkan bahwa *P+ pertama

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.d) *P+ kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam *P+ paling

sedikit :A (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah

kuorum yang lebih besar.e) Dalam hal kuorum *P+ kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum

untuk *P+ ketiga.6) Pemanggilan *P+ ketiga harus menyebutkan bahwa *P+ kedua telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan *P+ ketiga akan

dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua

pengadilan negeri.

g) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum *P+ bersi6at 5nal

dan mempunyai kekuatan hukum tetap.h) Pemanggilan *P+ kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 1 (tujuh) hari sebelum *P+ kedua atau ketiga dilangsungkan.i) *P+ kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat

0 (sepuluh) hari dan paling lambat # (dua puluh satu) hari setelah *P+

yang mendahuluinya dilangsungkan


11/21

Dewan 7omisaris

'ugas tama 7omisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan

Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi.

ungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing nggota 7omisaris namun

keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama 7omisaris secara 7olekti6

(sebagai Dewan). ungsi pengawasan yang dimaksud merupakan proses yang

berkelanjutan.

• 'ugas Dewan 7omisaris

a) Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekalib) Pemberian nasihat, tanggapan dan:atau persetujuan secara tepat

waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadaic) Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki 7omisaris. 8ontohnya

7omite udit.d) endorong terlaksananya implementasi good corporate go5ernance.

• =ewenang 7omisaris

a) =ewenang Pre;enti6 Di dalam nggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang

Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada

Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 1 3o.

40 'ahun #001 P')


12/21

sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut

beritikad baik”

b) =ewenang *epresi6 Dewan 7omisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk

sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 09 3o. 40

'ahun #001 P').

“'1( 7nggota 0ireksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh

0ewan omisaris dengan menyebutkan alasannya.” “'6( Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat '1( diberitahukan secara tertulis kepada anggota 0ireksi

yang bersangkutan.” “'%( 7nggota 0ireksi yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat '1( tidak berwenangmelakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal #6 ayat

'1( dan Pasal #8 ayat '1(.”“'9( 0alam jangka waktu paling lambat %& 'tiga puluh( hari

setelah tanggal pemberhentian sementara harus

diselenggarakan *UP.”“'$( 0alam *UP sebagaimana dimaksud pada ayat '9( anggota

0ireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela

diri.”

“':( *UP mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.” “';( 0alam hal *UP

menguatkan keputusan pemberhentian sementara+ anggota

0ireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.” “'8( 0alam hal jangka waktu %& 'tiga puluh( hari telah lewat

*UP sebagaimana dimaksud pada ayat '9( tidak

diselenggarakan+ atau *UP tidak dapat mengambil keputusan+

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.” “'#( 3agi Perseroan "erbuka penyelenggaraan *UP

sebagaimana dimaksud pada ayat '9( dan ayat '8( berlaku

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal”


13/21

• 7ewajiban 7omisaris

a) 7omisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan

Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksib) 7omisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan

c) 7omisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya

beserta keluarganya.

Dewan 7omisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 02 ayat 3o. 40 'ahun #001 yaitu

dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan

pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi

nasehat kepada Direksi.

Pasal 02 ayat , ayat # 3o. 40 'ahun #001

“'1( 0ewan omisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan+

jalannya pengurusan pada umumnya+ baik mengenai Perseroan maupun

usaha Perseroan+ dan memberi nasihat kepada 0ireksi.”

“'6( Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat

'1( dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.”

+etiap anggota Dewan 7omisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat

kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan. 7emudian setiap anggota Dewan 7omisaris ikut bertanggung jawab

secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau

lalai menjalankan tugasnya.


14/21

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan 7omisaris

dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh

Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban

Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 4 ayat 4 3o. 40 'ahun #001

mengatur bahwa setiap anggota Dewan 7omisaris secara tanggung renteng ikut

bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

0alam hal 0ewan omisaris terdiri atas 6 'dua( anggota 0ewan omisaris

atau lebih+ tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat '%( berlaku

secara tanggung renteng bagi setiap anggota 0ewan omisaris

'anggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota

Dewan 7omisaris yang sudah tidak menjabat / (lima) tahun sebelum putusan

pernyataan pailit diucapkan.

3amun, Dewan 7omisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 4 ayat A 3o. 40 'ahun #001 apabila

dapat membuktikanC

- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya- 'elah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan?

- 'idak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian? dan- 'elah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.-

Direksi

7egiatan ditentukan oleh kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab yang

didelegasikan dan:atau diberikan pada direksi oleh otoritas di luar dirinya. Hal ini

biasanya rinci dalam peraturan organisasi. Peraturan umum juga menentukan

jumlah anggota direksi, bagaimana mereka akan dipilih. 3amun, peraturan ini

jarang mengatasi kekuatan direksi ketika dihadapkan dengan perubahan

perusahaan atau restrukturisasi, di mana anggota direksi harus bertindak sebagai

agen perubahan di samping tanggung jawab 5dusia tradisional mereka.


15/21

Dalam sebuah organisasi dengan anggota ;oting, direksi bertindak atas nama,

dan bawahan, kelompok penuh organisasi, yang biasanya memilih anggota direksi.

Dalam sebuah perusahaan terbuka, direksi dipilih melalui *P+ (otoritas tertinggi

dalam pengelolaan perseroan publik).

• 'ugas dari Dewan Direksi meliputiC

a) mengatur organisasi dengan membentuk kebijakan dan tujuan yang

luas?b) memilih, penunjukan, mendukung dan meninjau kinerja kepala

eksekuti6?c) memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai?d) menyetujui anggaran tahunan?e) akuntansi kepada para pemangku kepentingan untuk kinerja

organisasi?

6) menetapkan gaji dan kompensasi dari manajemen perusahaan?

'anggung jawab hukum dari Direksi dan anggota dewan direksi ber;ariasi

dengan si6at organisasi, dan dengan yurisdiksi di mana ia beroperasi. ntuk

Perseroan Publik tanggung jawab ini biasanya jauh lebih ketat dan kompleks

daripada Perseroan 'ertutup.

Biasanya Dewan Direksi memilih salah satu anggotanya untuk menjadi ketua,

yang memegang gelar apa pun yang ditentukan dalam peraturan atau anggaran

dasar.

'anggung


16/21

“'%( etiap anggota 0ireksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat '6(.”

“'9( 0alam hal 0ireksi terdiri atas 6 'dua( anggota 0ireksi atau lebih+

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat '%( berlaku secara

tanggung renteng bagi setiap anggota 0ireksi.”

“'$( 7nggota 0ireksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat '%( apabila dapat membuktikan< a.

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya= b. telah

melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan= c. tidak

mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian= dan d. telah

mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

tersebut.”

“':( 7tas nama Perseroan+ pemegang saham yang mewakili paling sedikit

11& 'satu persepuluh( bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

0ireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian

pada Perseroan.”

“';( etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat '$( tidak mengurangi hak

anggota 0ireksi lain danatau anggota 0ewan omisaris untuk mengajukan

gugatan atas nama Perseroan”

Berdasarkan Pasal 1 ayat A 3o. 40 'ahun #001, anggota Direksi tidak

dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas,

apabila dapat membuktikanC

. 7erugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya?#. 'elah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan?


17/21

A. 'idak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian? dan4. 'elah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya

kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta

pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan

tersebut, maka Pasal 04 ayat (#) P' mengatur bahwa setiap anggota Direksi

secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak

terlunasi dari harta pailit tersebut. 'anggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku

juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota

Direksi dalam jangka waktu / (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit

diucapkan.

Pasal 04 3o. 40 'ahun #001

“'1( 0ireksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan

sendiri kepada Pengadilan !iaga sebelum memperoleh persetujuan *UP+

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang epailitan dan Penundaan ewajiban Pembayaran Utang.”

“'6( 0alam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat '1( terjadi

karena kesalahan atau kelalaian 0ireksi dan harta pailit tidak cukup untuk

membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut+ setiap

anggota 0ireksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh

kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

“'%( "anggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat '6( berlaku juga bagi

anggota 0ireksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota

0ireksi dalam jangka waktu $ 'lima( tahun sebelum putusan pernyataan pailit

diucapkan.”

“'9( 7nggota 0ireksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan

sebagaimana dimaksud pada ayat '6( apabila dapat membuktikan< a.

kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya= b. telah

melakukan pengurusan dengan itikad baik+ kehati-hatian+ dan penuh


18/21

tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan= c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan= dan d.

telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

“'$( etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat '6(+ ayat '%(+ dan ayat '9(

berlaku juga bagi 0ireksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan

gugatan pihak ketiga.

Direktur utama

+ecara keseluruhan Direktur bertanggung jawab atas kerugian P' yang

disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan P' sesuai dengan maksud

dan tujuan P' anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan P' serta

3o. 40 'ahun #001 'entang Perseroan 'erbatas. tas kerugian P', direktur akan

dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana.

pabila kerugian P' disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan

kepengurusan P' sesuai dengan maksud dan tujuan P' anggaran dasar, kebijakan

yang tepat dalam menjalankan P' serta 3o. 40 'ahun #001 'entang Perseroan

'erbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian P'.

• 'anggung


19/21

• 7ode Etik Direktur tama

a) saat menyiapkan laporan keuangan, komunikasi apa pun ke pasar atau

dokumen serupa, harus menggambarkan situasi ekonomi dan

keuangan Perusahaan secara jujur, jelas, dan lengkap?b) harus segera memenuhi setiap permintaan in6ormasi yang diminta

oleh Dewan uditor +tatuta, dan dengan segala cara mem6asilitasi

per6orma kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham, badan korporat

lainnya atau 5rma audit eksternal lainnya yang sah secara hukum?c) menyediakan in6ormasi yang benar dan lengkap bagi Dewan Pengawas

mengenai situasi ekonomi dan keuangan Perusahaan

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan Publik yang yang menda6tarkan sahamnya di pasar modal harus

menyingkap in6ormasi yang material di pelaporannya, hal tersebut diatur dalam

Pasar odal. Penyingkapan in6ormasi tersebut

ndang-ndang Pasar odal Pasal 29

“'1( Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau

Perusahaan Publik wajib<

a. menyampaikan laporan secara berkala kepada 3apepam dan

mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat= dan

b . menyampaikanlaporan kepada 3apepam dan mengumumkan

kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat

mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja

ke-6 'kedua( setelah terjadinya peristiwa tersebut.”

“'6( Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah

menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikanlaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat '1( berdasarkan ke tentuan yang

ditetapkan oleh 3apepam.”

ndang-ndang Pasar odal Pasal 29


20/21

“'1( 0irektur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib

melaporkan kepada 3apepam atas kepemilikan dan setiap perubahan

kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.”


21/21

BAB III

KESIMPULAN

"rgan-organ Perseroan Publik memiliki kewajiban serta wewenangnya

masing-masing yang mana kewajiban dan wewenang tersebut selaras dengan

tujuan perseroan. 'ujuan perseroan yang merupakan pro>t oriented company

tentunya ingin meningkatkan pendapatan usahanya. +alah satu cara

memaksimalkan operasional perusahaan dengan menghimpun modal dari publik,

melalui penawaran saham di pasar modal %ndonesia.

Penghimpunan dana dari penawaran saham di pasar modal tentunya

memiliki aturan dan cara mainnya tersendiri, yang mewajibkan perseroan

mengungkapkan in6ormasi yang terkait dengan perseroan yang material bagi

pengguna pelaporan. aterial yang dimaksud ialah mampu menghasilkan

pengambilan keputusan yang berbeda ketika didapati perbedaan yang signi5kan

dari in6ormasi tersebut.

Dengan pembagian peran yang tidak mengandung kepentingan-kepentingan

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam perseroan diharapkan

mampu memberi batasan yang jelas antara masing-masing organ perseroan.

Documents

10_Aisha Safira Mahdapati_2010130268_Seminar Audit A.doc