101470723 Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Prop

Lampiran II : Keputusan Menteri KimpraswilNomor : 327/KPTS/M/2002Tanggal: 12 Agustus 2002

PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALIPEDOMAN PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANGRENCANA TATA RUANG

WILAYAH PROPINSIWILAYAH PROPINSI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I - 1

1.2 Tujuan I - 3

1.3 Sasaran I - 4

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Pengertian II - 1

2.2 Ruang Lingkup II - 2

2.3 Kedudukan Peninjauan Kembali dalam

Sistem Penataan Ruang II - 2

BAB III KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRWP

3.1 Kriteria Kesahihan RTRWP III - 1

3.2 Kriteria Adanya Perubahan Faktor Eksternal III -10

3.3 Kriteria Adanya Simpangan III -12

BAB IV KONSEP DASAR PENINJAUAN KEMBALI 4.1 Faktor Penyebab Perlunya Peninjauan

Kembali IV - 1

4.2 Proses Peninjauan Kembali IV - 5

4.3 Tahapan Peninjauan Kembali IV - 6

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi i

BAB V TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI

5.1 Tahap Evaluasi Data, Pelaporan, dan

Pemantauan V - 1

5.2 Tahap Penentuan Perlu Tidaknya

Peninjauan Kembali RTRWP V - 2

5.3 Tahap Penentuan Tipologi Peninjauan

Kembali V - 3

5.4 Tahap Kegiatan Peninjauan Kembali V - 7

5.5 Pengesahan Rencana V -21

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi ii

KATA PENGANTAR Sebagaimana telah kita pahami bersama, pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi komitmen nasional. Dalam kaitan tersebut, pemerintah pusat berkewajiban mendorong pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Penerbitan buku pedoman ini merupakan respon positif terhadap berbagai pertanyaan dan permintaan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan bagi Pemerintah Propinsi dan seluruh masyarakat terutama para praktisi dan para akademisi di berbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya berkaitan dengan penataan ruang di wilayah propinsi. Dalam proses penyusunannya telah dilibatkan berbagai kalangan masyarakat dan para akademisi dari Perguruan Tinggi terkemuka. Di samping itu kami juga telah melaksanakan sosialisasi dan temu wicara dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat. Pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no. 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 ini berisi kriteria, konsep dasar, dan proses standar peninjauan kembali RTRW Propinsi, yang semuanya ini merupakan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaan ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat. Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan adanya pedoman ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktur Jenderal Penataan Ruang

Ir. Sjarifuddin Akil

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peninjauan Kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang. Seperti digariskan dalam UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan disuatu wilayah. Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dikaji aspek-aspek sumberdaya alam, manusia dan buatan, dirumuskan konsepsi, strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Dalam perjalanan penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan yaitu antara lain: i. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah

seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional.

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi I-1

ii. Perubahan kondisi-kondisi enternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.

iii. Kekurangantepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi simpangan.

Keseluruhan ini dapat menyebabkan kemungkinan: i. Rencana tata ruang masih dapat

mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan internal namun terjadi simpangan-simpangan dalam pemanfaatan karena kelemahan dalam pengendalian.

ii. Rencana tata ruang tidak dapat lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan atau internal.

Untuk kondisi yang pertama maka tidak perlu dilakukan peninjauan kembali tetapi yang dibutuhkan adalah penertiban. Penertiban dalam hal ini dapat mencakup: i. Perubahan pemanfaatan agar menjaga

konsistensi rencana ii. Penyempurnaan mekanisme pengendalian. Untuk kondisi yang kedua, Rencana Tata Ruang yang ada perlu ditinjau kembali atau disempurnakan agar diperoleh rencana yang dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan faktor eksternal dan atau internal.


Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata Ruang yang ada sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara Peninjauan Kembali RTRW. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara ini menjadi dasar untuk menentukan kapan suatu rencana perlu ditinjau kembali, sejauh mana ditinjau dan bagaimana proses penyempurnaannya baik untuk penyempurnaan materi rencana maupun pengesahan rencana. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dibutuhkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peninjauan kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam satu kesatuan. Materi ini menjadi pedoman kepada pemerintah propinsi untuk menentukan apakah RTRWP daerah yang bersangkutan perlu disempurnakan, bagaimana cara penyempurnaan rencana dan pengendaliannya.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

1. Menyamakan persepsi atau pengertian dari arahan-arahan mengenai peninjauan kembali


RTRWP yang ada dalam UU No.24 tahun 1992.

2. Menyamakan persepsi atau pengertian mengenai isi dari RTRWP yang ada dalam UU No.24/1992.

3. Merumuskan proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang sesuai dengan arahan UU No.24/1992.

4. Menstandarisasikan produk-produk dan cara penggambaran atau pemetaan dari RTRWP.

1.3. SASARAN

Sasaran dari penyusunan petunjuk ini adalah:

1. Terumuskan pengertian dari isi RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah.

2. Terumuskannya ketentuan-ketentuan sesuai dengan arahan UU No.24/1992 mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali yang disepakati instansi-instansi pusat dan daerah.

3. Terumuskannya proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah serta dapat diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah.

4. Terumuskannya standar produk dan pemetaan dari RTRWP yang disepakati instansi pusat dan daerah.


BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. PENGERTIAN

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar daerah selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UU No.24/1992, yaitu sebagai pedoman untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok

pemanfaatan ruang di wilayah propinsi. b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan

keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi serta keserasian antar sektor.

c. Pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.

d. Penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya.

e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Peninjauan kembali yang dilakukan secara berkala didasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengawasan pemanfaatan ruang (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah propinsi.

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi II-1

2.2. RUANG LINGKUP

Materi yang diatur dalam pedoman peninjauan kembali RTRWP meliputi : a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWP

perlu ditinjau kembali. b. Kriteria untuk menentukan jenis (tipologi)

dan kedalaman peninjauan yang perlu dilakukan.

c. Kajian kinerja RTRWP. d. Evaluasi kemampuan RTRWP dalam

mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, mengakomodasi dinamika perkembangan dan kemampuan sebagai alat perencanaan.

e. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

f. Tata cara untuk peninjauan kembali RTRWP untuk masing-masing tipologi.

g. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.

h. Kelembagaan peninjauan kembali RTRWP. 2.3. KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM

SISTEM PENATAAN RUANG

Peninjauan kembali dalam konteks penataan ruang secara keseluruhan merupakan bagian dari proses “perencanaan tata ruang” yang dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang telah ada. Oleh karena itu, peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas bukan berarti penyusunan rencana baru


secara totalitas sebagaimana digariskan pada pasal 13 ayat (2) UU No.24/1992. Harus diingat bahwa kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang tersebut merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang prosesnya terjadi setelah suatu siklus kegiatan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, peninjauan kembali rencana tata ruang ini merupakan kegiatan peninjauan kembali secara total terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang, termasuk mengakomodasikan dan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat kemungkinan adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru pembangunan dan perencanaan tata ruang. Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal wilayah dan kualitas rencana dan ketepatan tata cara pemanfaatan, tapi juga faktor eksternal seperti adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang nasional, perubahan peraturan atau rujukan baru, perencanaan tata ruang, maka penyempurnaan RTR dilakukan setelah juga memperhatikan faktor eksternal wilayah. Secara diagramatis keterkaitan ketentuan-ketentuan penyusunan rencana, pemanfaatan dan pengendalian serta peninjauan kembali sesuai dengan yang digariskan dalam UU No.24/1992 diberikan pada Gambar 2.1.


PP Kawasan

PP lain yang terkait

Gambar 2.1 Kedudukan peninjauan kembali RTRW menurut sistem penataan ruang UU No. 24 Tahun 1992

Proses dan prosedur penyusunan dan penetapan RTR sesuai dengan UUPR Pasal 13(1)

PP mengenai kriteria dan tata cara Peninjauan kembali dan atau Penyempurnaan RTR Pasal 13(4)(1)

Pedoman peninjauan Kembali dan penyusunan RTRW

PERENCANAAN TATA RUANG (Psl 13 dan 14)

Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Tata Guna Tanah

Tata Guna

Air

Tata Guna Udara

Tata Guna

SD Lain

PP mengenai pola TGT, TGA, TGU, TG

Pelak- sanaan Program Peman- faatan

Program Pembia-

yaan

Penta- hapan

Pasal 15(2)

Pasal 15(1)

Pola

Tata Guna Tanah

Tata Guna

Air

Tata Guna Udara

Tata Guna

SD Lain

Pela- poran

Peman- tauan

Evaluasi Adminis- trasi

Perdata Pidana

Pasal 18(1) Penjelasan Pasal 18(1)

MekanismePengawasan Pengawasan

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 17 dan 18

PEMANFAATAN RUANG (Pasal 15 dan 16)

Peraturan Perundangan Tata Cara Penyusunan Tata Ruang Fungsi Hankam Pasal 14(3)

Han Kam

BAB III KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN

KEMBALI RTRWP 3.1. KRITERIA KESAHIHAN RTRWP

RTRWP dinyatakan sah jika memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: a. Data dan informasi lengkap dan absah. b. Metoda dan Analisis yang digunakan relevan. c. Rumusan konsep dan strategi pemanfaatan

ruang wilayah Propinsi sesuai Petunjuk Penyusunannya.

d. Muatan RTRWP sesuai dengan UUPR No.24/1992.

e. Penyusunan telah melalui prosedur dan konsesus yang lengkap.

3.1.1. Kelengkapan dan Keabsahan Data

Data RTRWP dinyatakan lengkap bilamana: a. Data Kebijaksaaan Pembangunan

Daerah 1) Data Kesimpulan mengenai

Program Pembangunan Daerah (Propeda).

2) Data atau Informasi arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

3) Data atau Informasi arahan Rencana Tata Ruang Pulau dan Perwilayahan.

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi III-1

4) Data Ekonomi (PDRB) per-propinsi secara nasional.

b. Data Karakteristik Ekonomi

Wilayah 1) Data PDRB Propinsi dan

Kabupaten (5 tahun terakhir). 2) Data produksi per-sektor

pembangunan propinsi dan kabupaten.

3) Data APBD Propinsi (5 tahun terakhir).

4) Data invenstasi pembangunan per-sektor dalam Propinsi dan Kabupaten.

c. Data Kependudukan/Demografi

1) Data jumlah penduduk propinsi, kabupaten dan kota (5 tahun terakhir).

2) Data Kepadatan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.

3) Data tingkat pertumbuhan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.

4) Data lapangan pekerjaan penduduk propinsi, kabupaten dan kota.

d. Data Sumber Daya Buatan

1) Data sarana ekonomi tiap kabupaten.

2) Data sarana sosial tiap kabupaten.

3) Data sarana dan prasarana transportasi tiap kabupaten.


4) Data prasarana pengairan. 5) Data sistem jaringan listrik. 6) Data sistem Telekomunikasi.

e. Data Sumber Daya Alam

1) Peta dan data penggunaan tanah.

2) Peta dan data hidrologi/sumber daya air.

3) Peta dan data topografi. 4) Peta dan data geologi/sumber

daya mineral. 5) Peta dan data kesesuaian lahan

untuk kegiatan budidaya. 6) Peta dan data tataguna hutan. 7) Peta dan data jenis tanah. 8) Peta dan data iklim.

3.1.2. Metoda dan Hasil Analisis

Metoda dan analisis lengkap dalam RTRWP jika sekurang-kurangnya meliputi: a. Analisis Kedudukan Propinsi

dalam Perwilayahan Nasional, Pulau dan keterkaitannya dengan Propinsi lain : 1) Analisis sistem jaringan

transportasi nasional. 2) Analisis mengenai arahan

kebijaksanaan RTRWN, Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Strategi Pengembangan Wilayah Propinsi, dll.


3) Analisis sistem perkotaan nasional dan regional.

4) Analisis fungsi dan peranan Propinsi dalam lingkup nasional, dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional secara umum.

5) Analisis sektor-sektor unggulan di propinsi terhadap nasional.

b. Analisis Demografi

Analisis ini untuk melihat profil dan perkembangan penduduk: 1) Analisis tingkat perkembangan

penduduk. 2) Analisis mengenai pergerakan/

mobilitas penduduk antar propinsi dan dalam propinsi.

3) Analisis distribusi/kepadatan penduduk Propinsi, Perkotaan, Pedesaan.

4) Analisis struktur pekerjaan penduduk per-Kabupaten.

5) Analisis tingkat partisipasi angkatan kerja.

c. Analisis Ekonomi Wilayah

Analisis ini untuk melihat profil dan perkembangan ekonomi propinsi: 1) Analisis mengeni struktur

ekonomi wilayah propinsi terutama keterkaitan antar sektor dan sektor unggulan.


2) Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi.

3) Analisis pergerakan barang & jasa.

4) Analisis untuk memperlihatkan pola persebaran ekonomi dalam wilayah propinsi dan keterkaitannya.

5) Analisis mengenai potensi investasi.

d. Analisis Fisik dan Daya Dukung

Lingkungan Analisis ini untuk melihat fisik dan daya dukung lingkungan propinsi: 1) Analisis kendala fisik

pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor).

2) Analisis mengenai lokasi dan kapasitas sumberdaya alam (air, tanah, hutan dan mineral).

3) Analisis mengenai kesesuaian lahan untuk pertanian pangan, perkebunan, kehutanan.

e. Analisis Sarana & Prasarana

Analisis ditunjukan untuk melihat kondisi sumberdaya buatan: 1) Analisis mengenai kondisi, jenis

dan jumlah sarana sosial dan ekonomi.


2) Analisis sarana prasarana transportasi darat dan transportasi lainnya.

3) Analisis sarana prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

f. Analisis Struktur dan Pola Ruang

Analisis ini untuk melihat kecenderungan perkembangan struktur dan pola ruang, yang meliputi pola sebaran penduduk, kawasan budidaya dan jaringan insfrastruktur.

g. Analisis Potensi dan Kondisi SDA, SDB dan SDM Analisis ini dinyatakan lengkap apabila dapat disimpulkan potensi sumberdaya alam yang ada, kemungkinan perkembangannya dan keterbatasan pengembangannya.

h. Analisis Keuangan dan

Kemampuan Pembangunan Daerah 1) Analisis menegenai jumlah dan

proporsi biaya pembangunan Pemerintah Propinsi.

2) Analisis pendapatan asli daerah (PAD), subsidi pemerintah pusat, subsidi Pemerintah Propinsi.

3) Analisis sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dll).


3.1.3. Perumusan Konsep dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

a. Perumusan masalah pembangunan

propinsi dan keterkaitannya dengan masalah pemanfaatan ruang.

b. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi.

c. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah propinsi : 1) Strategi pengelolaan kawasan

lindung dan budidaya. 2) Strategi pengelolaan kawasan

perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.

3) Strategi pengembangan kawasan produksi dan permukiman serta sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah.

5) Strategi pengembangan kawasan prioritas.

6). Strategi penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

3.1.4. Produk Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya 1) Arahan pengelolaan kawasan

lindung.


2). Arahan pengelolaan kawasan bubidaya.

b. Arahan Pengelolaan Kawasan

Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Tertentu

c. Arahan Pengembangan Kawasan

Budidaya 1) Arahan pengembangan

kawasan permukiman. 2) Arahan pengembangan

kawasan kehutanan. 3) Arahan pengembangan

kawasan pertanian. 4) Arahan pengembangan

kawasan pertambangan. 5) Arahan pengembangan

kawasan industri. 6) Arahan pengembangan

kawasan pariwisata. 7) Arahan pengembangan

kawasan lainnya.

d. Arahan Struktur Tata Ruang 1) Arahan pengembangan sistem

pusat permukiman (perkotaan & perdesaan).

2) Arahan pengembangan sistem jaringan jalan.

3) Arahan pengembangan sistem transportasi lainnya.

4) Arahan pengembangan sistem jaringan energi/listrik.

5) Arahan pengembangan sistem jaringan pengairan.


6) Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.

7) Arahan pengembangan sitem jaringan air baku.

e. Arahan Pengembangan Kawasan

Prioritas f. Pedoman Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Wilayah 1) Arahan kebijaksanaan tata guna

tanah. 2) Arahan kebijaksanaan tata guna

air. 3) Arahan kebijaksanaan tata guna

lahan. 4) Arahan kebijaksanaan tata guna

udara. 5) Arahan kebijaksanaan tata guna

sumberdaya alam lainnya.

3.1.5. Prosedur Penyusunan RTRWP a. Penyusunan RTRWP disusun

berdasarkan pedoman teknis penyusunan yang berlaku.

b. Penyusunan RTRWP melibatkan seluruh tim teknis tata ruang propinsi serta pihak lain yang terkait (masyarakat dan pakar).

c. Penyusunan RTRWP telah melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.

d. RTRWP telah disepakati oleh DPRD.


3.2. KRITERIA ADANYA PERUBAHAN FAKTOR EKSTERNAL

3.2.1. Terdapatnya peraturan dan rujukan

baru Perlu diperhatikan bahwa peraturan-peraturan baru atau rijukan baru untuk dinilai sampai berapa jauh pengaruhnya terhadap RTRWP. Sebagai contoh dengan diterbitkannya UU Penataan Ruang yang secara signifikan mempengaruhi perlunya penyesuaian Rrancana Tata Ruang Wilayah.

3.2.2. Terdapatnya kebijksanaan baru, baik yang dilakukan oleh Pusat, Daerah maupun Sektor Dalam hal ini melihat sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut mempengaruhi strategi, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi yang ada dalam RTRWP. Kebijaksanaan ini misalnya dapat berupa perubahan strategi perwilayahan nasional, perubahan pola dasar pembangunan, kebijaksanaan pemanfaatan lahan berskala besar atau mempertahankan lahan-lahan beririgasi teknis.

3.2.3. Terdapatnya perubahan-perubahan

dinamis akibat kebijaksanaan maupun pertumbuhan ekonomi a. Terjadinya perubahan fungsi kota. b. Munculnya berbagai investasi

properti berskala besar yang


berpengaruh terhadap pola dan struktur pengembangan daerah.

c. Terjadinya perubahan-perubahan pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang wilayah.

d. Dibangunnya pusat-pusat pelayanan atau outlet baru yang berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang wilayah.

3.2.4. Terdapatnya paradigma baru

pembangunan dan atau penataan ruang Penilaian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam RTRW kemungkinan tidak lagi sah untuk mengakomodasikan faktor-faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi atau penemuan teknologi baru, sehingga dirasakan perlu merumuskan orientasi baru dalam strategi pemanfaatan ruang propinsi dan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi. Dari kajian-kajian ini perlu disimpulkan apakah cukup signifikan faktor eksternal. Hal ini dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif, akan tetapi pertimbangan utama adalah apakah perubahan yang masih ada masih dapat diakomodasikan atau sejalan dengan perubahan-perubahan ekonomi, asumsi-asumsi, strategi atau arahan pengelolaan ruang propinsi dan apakah arahan pola dan


struktur masih dapat diwujudkan. Hal ini perlu dibahas secara lintas sektor dan dkoordinir oleh Tim Koordinasi Tata Ruang Propinsi.

3.3. KRITERIA ADANYA SIMPANGAN

Perbedaan antara Rencana Tata Ruang yang disusun dengan kenyataan wujud struktural pemanfaatan ruang di lapangan (tata ruang) dinyatakan sebagai simpangan. Berdasarkan pada lingkup penataan ruang, ada sisi yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan yaitu pada sisi pemanfaatan dan pengendalian. Dalam Pemanfaatan RTRW simpangan-simpangan yang terjadi adalah apabila ada perbedaan antara program-program pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan arahan, tujuan dan sasaran penataan ruang, atau ada perbedaan antara pola dan struktur RTRW dengan wujud pola dan realisasi struktur tata ruang wilayah. Pengendalian yang kurang baik menghasilkan simpangan pemanfaatan ruang. Dalam peninjauan kembali RTRW yang perlu diperhatikan adalah simpangan pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali adalah rencana yang diperbaharui dan rumusan-rumusan terhadap pemanfaatan pengendalian.

a. Kriteria Simpangan dalam Pemanfaatan

RTRWP


Pemanfaatan RTRWP dikatakan sesuai dan tidak terjadi simpangan bila terpenuhinya ketentuan-ketentuan pemanfaatan RTRW sebagai berikut: 1. RTRW benar-benar dijadikan acuan

pelaksanaan pembangunan. RTRW merupakan dokumen resmi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan didudukkan sejajar dengan dokumen Pembangunan Daerah lainnya, seperti pola dasar.

2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan arahan dalam RTRW.

3. RTRW telah ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

4. RTRWP telah terdiseminasikan ke setiap sektor.

5. RTRW merupakan acuan sektor dalam menyusun rencana, pembiayan dan penatahapan program pembangunan di daerah.

6. RTRW menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang hirarki dibawahnya.

7. RTRW tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor atau tumpang tindih alokasi kegiatan sektor.

8. Pemanfaatan ruang atas dasar RTRW tidak menimbulkan dampak yang bermasalah di masyarakat.

9. Tidak adanya pengaduan masyarakat yang menginformasikan ketidaksesuaian RTRW dengan kenyataan di lapangan.


b. Kriteria Simpangan dalam Pengendalian Pemanfaatan RTRWP Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas dasar RTRW berdasarkan penjelasan Pasal 17, UU No. 24 tahun 1992 selain terdiri dari kegiatan pengawasan (kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) juga penertiban yang antara lain untuk wilayah propinsi meliputi mekanisme perizinan. Hal ini dikaitkan dengan salah satu pedoman RTRW yaitu sebagai dasar penertiban perizinan lokasi pembangunan. Kehandalan suatu pengendalian adalah didasarkan kemampuan dari sistem pengendalian tersebut dalam menyediakan informasi adanya perbedaan kenyataan struktur dan pola pemanfaatan ruang di lapangan dan memberikan reaksi terhadap penyelesaian simpangan-simpangan di lapangan. Indikator yang dapat dijadikan kriteria pelaksanaan RTRW sudah atau belum melakukan pengendalian secara baik, dapat dilihat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Telah dibuat sistem informasi

pemantauan dan pelaporan yang handal yang secara cepat dapat menginformasikan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

2. Tekah dilakukan mekanisme perizinan yang sesuai berdasarkan RTRWP dalam menentukan lokasi kegiatan.


3. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, implementasi ruangnya serta perijinan pemanfaatan ruang.

4. Telah dilakukan evaluasi terhadap kenyataan di lapangan akibat terjadinya dinamika perubahan faktor eksternal seperti perubahan paradigma pembangunan dan kebijaksanaan pembangunan serta ketentuan atau rujukan baru.

5. Diterapkannya instrumen seperti perangkat insentif-insentif terhadap suatu arahan kegiatan agar senantiasa sesuai dengan arahan RTRWP.

6. Diterapkannya denda atau sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.

Dalam penilaian simpangan dapat dilakukan analisis kualitatif dan atau kuantitatif, tetapi dasar utama penentuan kriteria adalah perbedaan wujud pemanfaatan dengan strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang.


BAB IV KONSEP DASAR PENINJAUAN

KEMBALI RTRWP 4.1. FAKTOR PENYEBAB PERLUNYA PENINJAUAN

KEMBALI

Pemanfaatan RTRWP tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, seringkali hambatan , batasan dan/atau kendala yang diakibatkan oleh adanya faktor baik eksternal maupun internal, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dan atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktifitas yang sangat penting dilakukan dalam proses penataan ruang. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut: a. Faktor eksternal atau yang berasal dari luar

sistem yang ada di kabupaten: i. Adanya perubahan/penyempurnaan

peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi kabupaten/propinsi atau nasional dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya.

ii. Adanya perubahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang/sektoral dari tingkat

Pedoman Peninjauan Kembali RTRWP IV-1

atau pusat/propinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan yang memerlukan ruang berskala besar, yang harus diakomodasikan sehingga akan terjadi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak mengacu lagi pada rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang sudah ada dalam RTRWP.

iii. Adanya retifikasi kebijaksanaan global

yang mengubah paradigma-paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan yang sedang berlaku pada umumnya dan para digma perencanaan tata ruang yang digunakan tersebut pada khususnya.

iv. Adanya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.

v. Adanya bencana alam yang cukup

besar sedemikian sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut.


b. Faktor internal yang mempengaruhi

perlunya tindakan peninjauan kembali ini diantaranya adalah:

i. Kualitas RTRWP rendah sehingga

kurang dapat digunakan untuk mengakomodasikan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis dan terus menerus menuntut; serta kurang dapat digunakan sebagai dasar/acuan untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan. Rendahnya kualitas rencana ini antara lain dapat disebabkan karena :

- Tidak diikutinya proses teknis, tata cara baku perencanaan tata ruang yang benar.

- Tidak diikutinya prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang yang benar.

- Tidak lengkapnya komponen-komponen rencana yang seharusnya disusun, karena berbagai keterbatasan sistem pendukungnya maupun penyusunannya.

ii. Masih kurang atau terbatasnya

pengertian dan komitmen aparat, yang terkait dengan tugas penataan ruang mengenai fungsi dan kegunaan RTRW dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tingkat partisipasinya dalam penyusunan RTRW-nya sendiri


maupun pendayagunaannya bagi seluruh kepentingan pembangunan daerah sangat rendah, bahkan seringkali menerbitkan perizinan lokasi pembangunan yang berlawasan dengan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWP.

iii. Adanya perubahan/pergeseran nilai-

nilai yang berlaku dimasyarakat setempat tentang kualitas tata ruang terhadap tuntutan pada kehidupan dan lingkungan yang baik sehingga meningkatkan ketidakpedulian kerusakan lingkungan dan penyerobotan terhadap ruang dengan pesat yang secara ilegal melanggar struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan.

iv. Adanya kekurangtegasan para aparat

yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam tindakan penerbitan sehingga seringkali simpangan yang terjadi sudah sedemikian jauhnya dan akhirnya justru mengakibatkan rencana tata ruangnya yang harus diubah.

Faktor di atas dapat menyebabkan ketidaklengkapan data dalam penyusunan RTRW, adanya rencana yang kurang sesuai dan atau simpangan pemanfaatan ruang yang diharapkan. Sejauhmana pemerintah daerah beraksi tentunya sangat bergantung pada perbedaan-perbedaan


yang ada dengan kondisi dan pertimbangan pembiayaan yang dibutuhkan dalam meninjau kembali serta kerugian-kerugian yang akan dihadapi apabila suatu rencana tersebut diperbaiki. Dalam kondisi demikian dapat dipahami bahwa tidak selalu semua kondisi perbedaan antara yang ideal dengan yang ada selalu ditanggapi dengan langkah peninjauan kembali, sehingga dibutuhkan batasan-batasan bilamana RTRW harus ditinjau kembali. Hal ini membutuhkan suatu mengamatan, evaluasi dalam suatu kesatuan proses Penataan Ruang Wilayah.

4.2. PROSES PENINJAUAN KEMBALI

Hasil kegiatan peninjauan kembali tentunya berupa beberapa kemungkinan rekomendasi perlakuan rencana tata ruang yang ada maupun proses penataan ruang secara umum. Proses peninjauan kembali merupakan suatu bagian keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang. Peninjauan secara berkala hanya dapat dilakukan apabila kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang dan faktor eksternal. Proses peninjauan kembali RTRWP dalam rangkaian penataan ruang digambarkan secara skematis pada Gambar 4.1.


Dalam konteks tersebut, kegiatan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan ruang menjadi kegiatan yang sangat penting agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian yang dilakukan meliputi pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Sedangkan diwilayah kabupaten juga neliputi mekanisme perizinan yang berfungsi untuk menselaraskan antara lokasi pembangunan yang berjalan dengan rencana pada RTRWP sehingga dapat dihindari adanya permasalahan dan simpangan pemanfaatan ruang.

4.3. TAHAPAN PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan kembali dilakukan tahapan sebagai berikut: i. Evaluasi data dan informasi dari hasil

kegiatan, pengendalian pemanfaatan ruang. ii. Penentuan perlu tidaknya peninjauan

kembali. iii. Penentuan tipologi peninjauan kembali

berdasarkan kriteria tipologi peninjauan kembali.

iv. Kegiatan peninjauan berupa kegiatan-kegiatan analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.

v. Kegiatan penyempurnaan RTRWP antara lain berupa pembakuan RTRWP dan atau penyesuaian terhadap materi RTRWP.

vi. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRWP.

vii. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum pada materi RTRWP hasil peninjauan kembali.


Gambar 4.1 Proses Peninjauan Kembali RTRWP

PENGENDALIAN

KRITERIA PERLU REVIEW

MEKANISME PERIZINAN RTR PENATAAN

RUANG

PENGAWASAN

Paradigma Baru Pembangunan

dan/atau Penataan Ruang

PEMAN-FAATAN

PENINJAUAN KEMBALI PEMANTAUAN

EVALUASI Tata Cara Penyempurnaan untuk Masing-Masing

Tipologi

Kriteria Penanganan Masing-Masing Tipologi

TATA RUANG

Analisis untuk Penentuan Tipologi Peninjauan

Kembali

-Profil dan Kualitas RTRW -Tingkat Pemanfaatan & Permasalahan

Peraturan atau Rujukan Baru

Kebijaksanaan Sektor

PELAPORAN

RTR? Masalah? Perubahan Kebijaksanaan?

PENERTIBAN ADM Perd. Pid.

PERLU REVIEW

Ya

Tidak

KRITERIA TIDAK TERPENUHI KRITERIA

TERPENUHI

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

BAB V TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI

5.1. TAHAP EVALUASI DATA, PELAPORAN DAN

PEMANTAUAN

a. Dalam tahapan ini dikumpulkan mengenai data pemanfaatan ruang yang sudah berlangsung dan dibandingkan dengan strategi dan rencana pola dan struktur pemanfaatan ruang.

b. Dilakukan juga pengumpulan data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan-erubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang propinsi.

c. Melakukan kajian terhadap keabsahan RTRWP dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal. Dalam hal ini dikaji apakah data, metoda/analisis, konsep dan strategi masih tepat dan absah serta produk rencananya sesuai dengan UUPR dan apakah rencananya masih sesuai dengan perkembangan.

Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan produk: a. Profil dan kualitas/kesahan RTRWP .

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi V-1

b. Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan.

c. Perubahan-perubahan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang (faktor eksternal).

5.2. TAHAP PENENTUAN PERLU TIDAKNYA

PENINJAUAN KEMBALI RTRWP

Kriteria indikatif yang secara tepat dapat menentukan apakah RTRWP perlu ditinjau kembali adalah sebagai berikut: i. Terjadi perubahan kebijaksanaan

pemerintah/sektor untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRWP yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan.

ii. Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena adanya perubahan preferensi/prioritas, perkembangan kawasan-kawasan atau sektor yang tidak dipertimbangkan sebelumnya dan lain-lain.

iii. Terjadinya simpangan-simpangan besar dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang karena penyimpangan pemberian izin lokasi pembangunan dan kurang tanggapnnya


pemerintah daerah terhadap dinamika pembangunan yang ada.

Juka sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria indikatif tersebut atau lebih dipenuhi, maka diperlukan proses peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada, dan sebaliknya apabila tidak dipenuhi maka RTRWP masih dianggap dapat dipergunakan sebagai mata spasial pembangunan.

5.3. TAHAP PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN

KEMBALI

Apabila setelah dari tahapan (2) dapat diperoleh ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali lebih lanjut ditentukan tipologi peninjauan kembali. Seperti diuraikan didalam penyusunan RTRWP dilakukan pengkajian sumberdaya alam, manusia, buatan, kabijaksanaan nasional, sektoral dan daerah, perumusan konsepsi dan strategi, dan penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan dilakukan pemanfaatan melalui penjabaran program dan pembiayaan dan ditindak lanjuti dengan pengendalian. Untuk menganalisis asapek-aspek/komponen-komponen yang perlu diperbaiki, mengingat banyak kemungkinan dari kombinasi-kombinasi faktor penyebab, untuk simplikasi dilakukan tipologi sebagai berikut:

a. RTRWP sah, simpangan kecil, faktor

eksternal tetap. b. RTRWP sah, simpangan kecil, faktor

eksternal berubah.


c. RTRWP sah, simpangan besar, faktor eksterbal berubah.

d. RTRWP sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

e. RTRWP tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.

f. RTRWP tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.

g. RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.

h. RTRWP tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Untuk masing-masing tipologi perlu dikaji faktor-faktor yang perlu diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya adalah seperti uraian selanjutnya.

5.3.1. Tipologi A

Kondisi RTRWP sah, terjadi simpangan kecil dn tidak terjadi perubahan faktor eksternal.

RTRWP tersebut mempunyai kondisi berlaku digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi syarat ketentuan-ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan terpanuhi substansi RTRWP. Simpangan-simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian rencana secara prinsip tidak mempengaruhi perubahan tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, demikian pula faktor-faktor eksternal masih sangat kecil pengaruhnya pada perubahan wilayah.


5.3.2. Tipologi B

Kondisi RTRWP sah, terjadi simpangan kecil, namun terjdi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja RTRWP. RTRWP tersebut mempunyai kondisi berlaku digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi syarat ketentuan-ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana, namun karena adanya pengaruh faktor eksternal. RTRWP tersebut tidak lagi dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak lagi dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar RTRWP seperti ini memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayahnya.

5.3.3. Tipologi C

RTRWP sah, terjadi simpangan besar dan perubahanperubahan faktor eksternal secara signifikan. Dalam pemanfaatan RTRWP terjadi simpangan-simpangan yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam RTRWP, disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal yang seacara signifikan. Perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

5.3.4. Tipologi D

RTRWP sah terjadi simpangan yang besar namun tidak terjadi perubahan pada faktor-faktor eksternal.


Dalam pelakskanaan RTRWP telah terjadi simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan dalam RTRWP, walaupun kondisi RTRWP sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunan RTRWP.

5.3.5. Tipologi E,F,G dan H

Keempat tipologi ini pada dasarnya mempunyai kondisi sama yaitu RTRWP yang bersangkutan tidak sahih. Perebedaan Tipologi E,F,G dan H hanya dibedakan atas dasar pelaksanaan pemanfaatan serta pengaruh faktor-faktor eksternal sebagai berikut: i. Tipologi E: simpangan kecil, faktor eksternal

bertambah. ii. Tipologi F: simpangan kecil, faktor eksternal

tetap. iii. Tipologi G: simpangan besar, faktor

eksternal berubah. iv. Tipologi H: simpangan besar, faktor

eksternal tetap Pada dasarnya untuk keempat tipologi ini perlu dilakukan penyempurnaan RTRWP atau perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyusunan rencana dan sesuai dengan perubahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut.


5.4. TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI

Setelah ditentukan salah satu tipe keadaan/penanganan peninjauan kembali, selanjutnya terhadap kondisi tipe tersebut dilakukan : a. Kajian/penilaian dan atau Evaluasi RTRWP Pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan evaluasi terhadap faktor-faktor (internal dan eksternal) yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan yang terjadi untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor tersebut, serta kuat lemahnya (significanny) dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap RTRWP yang bersangkutan, dan simpangan yang terjadi. Kegiatan ini antara lain berupa: i. Kajian/penilaian terhadap RTRWP dari sisi

kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu kepada UUPR serta standar dan pedoman teknis penyusunan RTRWP.

ii. Evaluasi kemampuan RTRWP sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang.

iii. Penyesuaian terhadap materi RTRWP untuk mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, propinsi dan terkait dengan pemanfaatan ruang.


iv. Evaluasi kemampuan RTRWP untuk mengakomodasikan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyessuaian RTRWP. Jika dianggap materi RTRW tersebut tidak mampu menampung aspirasi masyarakat/tuntutan pembangunan yang berkembang pesat.

v. Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRW yang dituju, serta menemukenali tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan yang telah terjadi.

b. Penyempurnaan RTRWP Tergantung dari tipologinya, pada dasarnya penyempurnaan RTRWP ini dapat berupa: i. Pembakuan materi RTRWP jika

berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWP yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRW yang baku, atau

ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWP agar mampu mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan/tujuan/sasaran pembangunan dan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang, serta untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain:


i. Penambahan-penambahan komponen

rencana ii. Perbaikan (revisi) sebagian komponen

rencana iii. Perumusan kembali kebijaksanaan dan

strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan

iv. Revisi total seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana

c. Pemantapan pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatn RTRW Agar pembangunan/pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana hasil peninjauan kembali, maka perlu upaya-upaya pemantapan pemanfaatan RTRW dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara lain berupa diseminasi RTRW ke setiap sektor, pemanfaatan RTRW sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, penyempurnaan kegiatan pemantauan pelaporan evaluasi dan sebagainya. Proses peninjauan kembali untuk masing-masing tipologi tersebut di atas dijelaskan pada bagian berikut.

5.4.1. Tipologi A

RTRW sah, simpangan kecil, tidak terjadi perubahan faktor eksternal Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRW nya masih ada.


Tidak perlu dilakukan penyempurnaan, dapat tetap digunakan sebagai acuan dalam pembangunan Propinsi.

5.4.2. Tipologi B

RTWK sah, simpangan kecil, terjadi perubahan faktor eksternal Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijaksanaan, adanya peraturan atau rujukan baru, dinamika pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi atau paradigma atau nilai-nilai lainnya sehingga ketentuan dalan RTRWP sudah tidak berlaku lagi. Maka aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses peninjauan kembali adalah melakukan pemutakhiran tujuan, sasaran, strategi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan agar sesuai dengan dan mengakomodasikan perubahan-perubahan eksternal. Tata cara yang perlu dilakukan adalah: a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRW.

b. Proses Kegiatan yang perlu dilakukan adalah (dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai petunjuk penyusunan RTRW, periksa bagian D buku ini ).


i. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.

ii. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

iii. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategis pengelolaan, arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, maka diperlukan: 1. pemutahiran tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. 2. perumusan permasalahan

pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.

3. perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.

c. Keluaran i. Rumusan strategi pengembangan

wilayah yang baru. ii. Rumusan struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah yang baru.

5.4.3. Tipologi C

RTRW sah, terjadi simpangan besar dan perubahan faktor eksternal secara signifikan Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor eksternal selain perlu pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRW sehubungan adanya simpangan-simpangan yang besar.


Tata cara peninjauan kembali sama dengan yang dilakukan pada Tipologi B, namun perlu memperhatikan upaya-upaya pemantapan pemanfaatan dan pengendalian. Peninjauan kembali terhadap Tipologi C ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.

b. Proses Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut (dengan menggunakan petunjuk penyusunan RTRW periksa Bagian D buku ini): i. Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.

ii. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

iii. Apabila faktor-faktor eksternal tidak sejalan lagi dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dilanjutkan dengan: 1) Pemutahiran tujuan dan

sasaran pembangunan daerah 2) Perumusan permasalahan

pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah

3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.


c. Keluaran i. Rumusan strategi pengembangan

wilayah yang baru. ii. Rumusan struktur dan pola

pemanfaatan ruang wilayah yang baru.

d. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian i. Penyempurnaan pedoman

pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan.

ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan RTRW sebagai acuan pembangunan.

iii. Peningkatan pemanfaatan RTRWP sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan.

iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang.

v. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.4.4. Tipologi D

RTRW sah, simpangan besar, tidak terjadi perubahan faktor eksternal Pada dasarnya pada tipologi D ini tidak perlu dilakukan pemutahiran RTRW karena rencana masih sahih dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti


halnya pada tipologi A, namun karena permasalahannya adalah terjadinya simpangan pada pemanfaatan dan pengendalian maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan kembali adalah sebagaimana dikemukan pemanfaatan pada tipologi C. Pemantapan Pemanfaatan dan pengendalian a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan

RTRW sebagai acuan pembangunan. b. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap

sektor dan menyepaakati RTRW sebagai acuan pembangunan.

c. Peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat koordinasi Pembangunan.

d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang.

e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

5.4.5. Tipologi E

RTRW tidak Sahih, simpangan kecil, faktor eksternal berubah Untuk tipologi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam peninjauan kembali yang disebabkan oleh ketidaksahihan rencana ditinjau aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal yang perlu terakomodasikan seperti


perubahan kebijaksanaan, adanya peraturan atau rujukan baru, dinamika pertumbuhan ekonomi atau paradigma baru penataan ruang. Dengan demikian dalam peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan penyesuaian terhadap aspek eksternal. Tata cara yang perlu dilakukan adalah: a. Masukan

i Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap Kinerja RTRW.

ii. Identifikasi kinerja RTRW (data, analisis dan produk rencana).

iii. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.

b. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRW periksa Bagian D) i. Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.

ii. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

iii. Pemutahiran data, analisa dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan.

iv. Perumusahan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.

v. Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.


c. Keluaran i. Rencana Tata Ruang Wilayah. ii. Struktur kembali strategi

pengembangan wilayah yang baru. 5.4.6. Tipologi F

RTRW tidak sahih, simpangan kecil, faktor eksternal tetap Hal-hal yang perlu dilakukan pada tipologi ini adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemuktahiran data, analisa rencana. Tata cara pemutahiran rencana yang perlu dilakukan adalah: a. Masukan

i. Identifikasi kinerja RTRWP (data, analisa dan produk rencana)

ii. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan

b. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRWP periksa Bagian D) i. Pemutakhiran data, analisis dan

produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan.

ii. Perumusahan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah

iii Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah


iv. Perumusan kembali RTRWP c. Keluaran

Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru.

5.4.7. Tipologi G RTRWP tidak sahih, simpangan besar, faktor eksternal berubah Pada tipologi G, hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi secara menyeluruh kinerja produk RTRW yang berupa pemutakhiran adata, analisa dan rencana dengan menyesuaikannya pada faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan, dengan disertai penekanan terhadap tindakan-tindakan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemanfaatan rencana, pengawasan dan penertiban dalam proses pengendalian. Tata Cara yang perlu dilakukan adalah: a. Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian

terhadap faktor-faktor eksternal. i. Masukan

1. Identifikasi faktor-fakto eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja RTRWP.

2. Identifikasi kinerja RTRWP (data, analisis dan produk rencana).

3. Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.


ii. Proses (menggunakan petunjuk penyusunan RTRWP ) 1. Analisis hubungan faktor

eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah.

2. Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

3. Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor eksternal yang mengalami perubahan.

4. Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.

5. Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah.

iii. Keluaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru

b. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian i. Penyempurnaan pedoman


ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan menyepakati


RTRW sebagai acuan pembangunan.

iii. Peningkatan pemanfaatan RTRWP sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan.

iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang.


5.4.8. Tipologi H

RTRWP tidak sahih, simpangan besar, faktor eksternal tetap Pada tipologi ini, hal yang perlu dilakukan adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan maupun substansi yang ada didalam produk RTRWP yang ada dan pemantapan pemanfaatan dan pengendalian. Tata cara yang perlu dilakukan adalah: a. Pemutakhiran rencana dan penyusunan

terhadap faktor-faktor eksternal


i. Masukan 1) Identifikasi kinerja RTRWP

(data, analisis dan produk rencana).

2) Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan.

ii. Proses 1) Pemutakhiran data, analisis

dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan.

2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.

3) Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah.

4) Penyusunan RTRWP. iii. Keluaran

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang baru.

b. Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian i. Penyempurnaan pedoman


ii. Peningkatan diseminasi RTRW kesetiap sektor dan menyepakati RTRW sebagai acuan pembangunan.

iii. Peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai dokumen acuan dalam


forum Rapat Koordinasi Pembangunan.

iv. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi pemanfaatan ruang.


5.5. PENGESAHAN RENCANA

Dari masing-masing tipologi mempunyai perbedaan tingkat kedalaman aspek-aspek yang perlu ditinjau kembali, dan sekaligus secara prinsip menentukan tata cara pengesahan dari hasil peninjauan kembali tersebut. Pengesahan hasil perbaikan pada dasarnya harus berdasarkan pada tingkat perubahannya, yaitu apakah suatu perubahan yang dilakukan dalam peninjauan kembali secara mendasar mengubah arti dari Peraturan Daerah yang lama atau tidak. Berdasarkan tingkat perbaikan dari masing-masing tipologi, tata cara pengesahan rencana atas hasil peninjauan kembali disimpulkan untuk masing-masing jenis pengesahan sebagai berikut:

5.5.1. Tanpa Pengesahan Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi dan kesahan suatu RTRWP. Tipologi RTRW yang tidak perlu pengesahan kembali adalah tipologi A dan D, dimana kedua tipologi


mempunyai kondisi perencanaan yang sahih dan tidak terjadi perubahan eksternal. Pada tipologi A tindak penanganannya adalah perbaikan kecil pada proses pemanfaatan dan pengendalian, sedangkan tipologi D adalah tindak penanganan besar pada proses pemanfaatan dan pengendalian sehingga yang diperlukan dalam tindak penanganannya adalah pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTRW dalam peningkatan pemanfaatan RTR sebagai dokumen pembangunan daerah dan melakukan pemantauan dan penertiban.

5.5.2. Pengesahan dengan SK Gubernur Apabila RTRWP masih sah dan faktor eksternal berubah. Namun, perubahan faktor-faktor eksternal tidak selalu secara signifikan akan berpengaruh terhadap perubahan mendasar substansi rencana tata ruang seperti perubahan tujuan, strategi maupun arahan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah. RTRWP yang wilayahnya terjadi perubahan faktor eksternal namun tidak mengubah tujuan, strategi dan struktur/pola tata ruang dapat dilakukan peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Dengan demikian pengesahan aturan tambahan tidak memerlukan birokrasi yang panjang namun dapat disahkan dengan SK Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam pengesahan RTRWP. Tipologi B dan C yang tidak mengalami perubahan mendasar strategi, pola dan struktur pemanfaatan ruang bisa termasuk dalam katagori ini.


5.5.3. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri Apabila terjadi perubahan-perubahan secara mendasar mengenai tujuan, sasaran, strategi dan pola/struktur tata ruang wilayah, maka prosedur pengesahan akan melalui proses yang utuh yakni dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Propinsi (Gubernur dan DPRD) dan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri. Faktor yang akan berpengaruh terhadap perubahan mendasar ini bisa faktor-faktor eksternal atau karena ketidak sahihan substansi rencana atau tidak terpenuhi ketentuan yang dikehendaki dalam suatu RTRWP. Tipologi B dan C dapat masuk kategori prosedur pengesahan ini apabila terjadi perubahan mendasar mengenai strategi, pola dan struktur pemanfaatan ruang, sedangkan tipologi E hingga H merupakan RTRWP hasil peninjauan yang memerlukan revisi secara total, sehingga proses peninjauan ini akan terjadi perubahan secara mendasar mengenai tujuan, sasaran strategi serta pola dan struktur tata ruang wilayah.


Documents

101470723 Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Prop