101470723 Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Prop

  • View
    309

  • Download
    26

Embed Size (px)

Transcript

  • Lampiran II : Keputusan Menteri KimpraswilNomor : 327/KPTS/M/2002Tanggal: 12 Agustus 2002

    PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALIPEDOMAN PENINJAUAN KEMBALIRENCANA TATA RUANGRENCANA TATA RUANG

    WILAYAH PROPINSIWILAYAH PROPINSI

  • DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang I - 1

    1.2 Tujuan I - 3

    1.3 Sasaran I - 4

    BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

    2.1 Pengertian II - 1

    2.2 Ruang Lingkup II - 2

    2.3 Kedudukan Peninjauan Kembali dalam

    Sistem Penataan Ruang II - 2

    BAB III KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI RTRWP

    3.1 Kriteria Kesahihan RTRWP III - 1

    3.2 Kriteria Adanya Perubahan Faktor Eksternal III -10

    3.3 Kriteria Adanya Simpangan III -12

    BAB IV KONSEP DASAR PENINJAUAN KEMBALI 4.1 Faktor Penyebab Perlunya Peninjauan

    Kembali IV - 1

    4.2 Proses Peninjauan Kembali IV - 5

    4.3 Tahapan Peninjauan Kembali IV - 6

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi i

  • BAB V TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI

    5.1 Tahap Evaluasi Data, Pelaporan, dan

    Pemantauan V - 1

    5.2 Tahap Penentuan Perlu Tidaknya

    Peninjauan Kembali RTRWP V - 2

    5.3 Tahap Penentuan Tipologi Peninjauan

    Kembali V - 3

    5.4 Tahap Kegiatan Peninjauan Kembali V - 7

    5.5 Pengesahan Rencana V -21

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi ii

  • KATA PENGANTAR Sebagaimana telah kita pahami bersama, pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi komitmen nasional. Dalam kaitan tersebut, pemerintah pusat berkewajiban mendorong pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Penerbitan buku pedoman ini merupakan respon positif terhadap berbagai pertanyaan dan permintaan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan bagi Pemerintah Propinsi dan seluruh masyarakat terutama para praktisi dan para akademisi di berbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya berkaitan dengan penataan ruang di wilayah propinsi. Dalam proses penyusunannya telah dilibatkan berbagai kalangan masyarakat dan para akademisi dari Perguruan Tinggi terkemuka. Di samping itu kami juga telah melaksanakan sosialisasi dan temu wicara dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat. Pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no. 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 ini berisi kriteria, konsep dasar, dan proses standar peninjauan kembali RTRW Propinsi, yang semuanya ini merupakan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaan ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat. Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan adanya pedoman ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

    Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktur Jenderal Penataan Ruang

    Ir. Sjarifuddin Akil

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi

  • BAB I PENDAHULUAN

    1.1. LATAR BELAKANG

    Peninjauan Kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang. Seperti digariskan dalam UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan disuatu wilayah. Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dikaji aspek-aspek sumberdaya alam, manusia dan buatan, dirumuskan konsepsi, strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Dalam perjalanan penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan yaitu antara lain: i. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah

    seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional.

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi I-1

  • ii. Perubahan kondisi-kondisi enternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.

    iii. Kekurangantepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi simpangan.

    Keseluruhan ini dapat menyebabkan kemungkinan: i. Rencana tata ruang masih dapat

    mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan internal namun terjadi simpangan-simpangan dalam pemanfaatan karena kelemahan dalam pengendalian.

    ii. Rencana tata ruang tidak dapat lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan atau internal.

    Untuk kondisi yang pertama maka tidak perlu dilakukan peninjauan kembali tetapi yang dibutuhkan adalah penertiban. Penertiban dalam hal ini dapat mencakup: i. Perubahan pemanfaatan agar menjaga

    konsistensi rencana ii. Penyempurnaan mekanisme pengendalian. Untuk kondisi yang kedua, Rencana Tata Ruang yang ada perlu ditinjau kembali atau disempurnakan agar diperoleh rencana yang dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan faktor eksternal dan atau internal.

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi I-2

  • Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata Ruang yang ada sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara Peninjauan Kembali RTRW. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara ini menjadi dasar untuk menentukan kapan suatu rencana perlu ditinjau kembali, sejauh mana ditinjau dan bagaimana proses penyempurnaannya baik untuk penyempurnaan materi rencana maupun pengesahan rencana. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dibutuhkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peninjauan kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam satu kesatuan. Materi ini menjadi pedoman kepada pemerintah propinsi untuk menentukan apakah RTRWP daerah yang bersangkutan perlu disempurnakan, bagaimana cara penyempurnaan rencana dan pengendaliannya.

    1.2. TUJUAN

    Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

    1. Menyamakan persepsi atau pengertian dari arahan-arahan mengenai peninjauan kembali

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi I-3

  • RTRWP yang ada dalam UU No.24 tahun 1992.

    2. Menyamakan persepsi atau pengertian mengenai isi dari RTRWP yang ada dalam UU No.24/1992.

    3. Merumuskan proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang sesuai dengan arahan UU No.24/1992.

    4. Menstandarisasikan produk-produk dan cara penggambaran atau pemetaan dari RTRWP.

    1.3. SASARAN

    Sasaran dari penyusunan petunjuk ini adalah:

    1. Terumuskan pengertian dari isi RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah.

    2. Terumuskannya ketentuan-ketentuan sesuai dengan arahan UU No.24/1992 mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali yang disepakati instansi-instansi pusat dan daerah.

    3. Terumuskannya proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah serta dapat diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah.

    4. Terumuskannya standar produk dan pemetaan dari RTRWP yang disepakati instansi pusat dan daerah.

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi I-4

  • BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

    2.1. PENGERTIAN

    Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar daerah selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UU No.24/1992, yaitu sebagai pedoman untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok

    pemanfaatan ruang di wilayah propinsi. b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan

    keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi serta keserasian antar sektor.

    c. Pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.

    d. Penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya.

    e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

    Peninjauan kembali yang dilakukan secara berkala didasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengawasan pemanfaatan ruang (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah propinsi.

    Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Propinsi II-1

  • 2.2. RUANG LINGKUP

    Materi yang diatur dalam pedoman peninjauan kembali RTRWP meliputi : a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWP

    perlu ditinjau kembali. b. Kriteria untuk menentukan jenis (tipologi)

    dan kedalaman peninjauan yang perlu dilakukan.

    c. Kajian kinerja RTRWP. d. Evaluasi kemampuan RTRWP dalam

    mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, mengakomodasi dinamika perkembangan dan kemampuan sebagai alat perenca