100406045 - Shara Chintia (2).pdf

I. Pengantar Wilayah kota merupakan pusat kegiatan ekonomi agar dapat melayani kota itu

sendiri maupun daerah sekitarnya. Agara dapat mewujudkan efektifitas, efisiensi pemanfaatan ruang dan tatanan

ruang yang baik sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan social budaya, maka setiap kota perlu dikelola secara optimal melalui proses penataan ruang dan peraturan perencanaan kota setiap kota / wilayah.

Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang “Penataan Ruang “ pasal 11

ayat 2, pemerintahan daerah kota memiliki hak dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi : Perencanaan tata ruang wilayah kota

→ meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Pemanfaatan ruang wilayah kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Berikut beberapa peraturan yang berkaitan dengan perencanaan kota di Indonesia, yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok

Agraria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan

Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar-udaraan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penata-gunaan Tanah Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi

Daya Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi

Penatanaan Ruang Nasional

II. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan

Berikut isi dari Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2008 – 2028 :

1) Bagian Pertama → Pengertian Umum pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

Kepala Daerah adalah Walikota Medan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Medan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan

hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi

daya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hokum bagi

Pemerintahan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan

ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan

ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata

ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif / aspek fungsional.

Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai

jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi.

Kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber

daya buatan.

Budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan

sistem agrobisnis.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah

kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasab perkotaan inti dengan

kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional

yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi

dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000

(satu juta) jiwa.

Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 atau lebih kawasan

metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,

budaya, dan/atau lingkugan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai

warisan dunia.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

bidang penataan ruang.

2) Bagian Kedua → Muatan RTRW Kota Medan (pasal 2) Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, mencakup: Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Medan.

Rencana Struktur Wilayah Kota Medan, memuat pengembangan dan kriteria

system perkotaan wilayah Kota Medan, pengembangan dan kriteria sistem jaringan tranportasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan telekomunikasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan sumber daya air, muatan rencana struktur ruang sistem Kota Medan.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan, memuat peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan lindung, peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan budidaya wilayah Kota Medan.

Penetapan Kawasan Strategis Kota Medan, memuat kawasan stretegis pertahanan keamanan, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial dan budaya, serta kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkung hidup Kota Medan.

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat arahan pengembangan infrastruktur, arahan pengembangan wilayah, arahan penatagunaan sumber daya alam Kota Medan, dan Indikasi program utama.

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif disisentif, dan arahan sanksi.

Pengawasan Penataan Ruang Wilayah Kota Medan, memuat pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, fungsi dan manfaat, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

3) Bagian Ketiga → Fungsi dan Manfaat RTRW Kota Medan (pasal 3)

a) Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, adalah Menjaga konsistensi perkembangan Kota Medan dengan strategi

perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalam jangka panjang;

Menciptakan keserasian perkembangan Kota Medan dengan wilayah sekitarnya;

Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

b) Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, adalah sebagai pedoman untuk: Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota

Medan; Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan

perkembangan dan keserasian antar sector Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau

masyarakat di Kota Medan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Medan; Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

4) Bagian ke-empat → Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kota Medan (pasal 4) Lingkup wilayah perencanaan dalam kegiatan penyusunan Penyempurnaan RTRW Kota Medan ini, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Medan dengan 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan luas 26.510 Ha serta Mebidang dengan Struktur Umum.

5) Bagian Ke-lima → Jangka Waktu Pelaksanaan Paasl 5

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi Kota dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun, yaitu mulai dari tahun 2008 – 2028.

Pasal 6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan digambarkan dalam peta wilayah Kota Medan dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 20.000, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

III. Tujuan, Kebijakan dan Strategi 1) Tujuan Penataan Wilayah Kota Medan → pasal 7

Tujuan Penataan Ruang Kota Medan yang akan dituju sesuai dengan visi Kota Medan

yaitu: “Mewujudkan wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”

2) Kebijakan Penataan Wilayah Kota Medan → pasal 8

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan

ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

melalui pembangunan kota yang berkeadilan ;

Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis, melalui

peningkatan daya saing dan daya tarik yang tinggi sebagai daerah tujuan

investasi;

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan dan sekaligus sebagai

Pusat Kegiatan Nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana kota

yang modern, dan asri;

Mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berilmu pengetahuan, menguasai

teknologi, beriman, bertaqwa serta mandiri.

3) Strategi Penataan Wilayah Kota Medan → pasal 9

Strategi penataan ruang untuk mendukung kebijakan penataan ruang yang

ditetapkan sebagai berikut :

Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktifitas yang

memberikan nilai tambah yang positif bagi Pembangunan Kota Medan.

Mengembangkan pemanfaatan ruang kota untuk mendukung

berlangsungnya berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi utama Kota Medan

sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Perdagangan dan Jasa Regional dan

Internasional, Pusat Kegiatan Industri, Pusat Pelayanan Sosial dan Pusat

Kegiatan Transportasi Regional dan Internasional.

Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan.

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang memadai, meliputi :

a) Pengembangan RTH Publik seperti taman, lapangan olahraga, hutan kota,

taman tempat bermain, RTH yang bersatu dengan fasilitas (konsep KDB),

jalur hijau (daerah industri, jalur kereta api, gas, kuburan, dll) dan RTH

privat;

b) Pengembangan RTH konservasi (lindung) di Kota Medan berupa daerah

resapan, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan hutan mangrove,

dll.

Pengembangan kawasan eks Bandara Polonia sebagai Central Business Distrik

(CBD), meliputi :

a) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah provinsi dan kota;

b) Pengembangan kawasan jasa dan perdagangan skala regional dan

internasional;

c) Pusat Pelayanan Umum.

Mengembangkan kawasan Utara Medan menjadi Kawasan Strategis Kota

(KSK) dengan memperhatikan potensi dan peranan kawasan utara yang

memiliki pelayanan regional dan internasional, antara lain:

a) Pengembangan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan hub

internasional;

b) Pengembangan pelabuhan penumpang (TOD), pelabuhan laut peti

kemas internasional, kawasan industri, pergudangan dan ekspedisi,

Export Processing Zone (EPZ) dan pusat permukiman.

c) Pusat perdagangan (TOD), pusat pelayanan kawasan industri,

kawasan industry high technology (KEK), pusat permukiman industri,

perlindungan kawasan dan bangunan bersejarah, water front city, dan

theme park;

d) Pelabuhan perikanan Samudera.

Pengembangan kawasan Utara harus berwawasan lingkungan/konservasi

dan estetika, yaitu dengan menerapkan konsep waterfront city, penguatan

ekosistem bakau (hutan bakau dan penanaman bakau dalam petak tambak),

penataan ruang terbuka hijau dan zona hijau (buffer zone).

Pengembangan sistem sarana transportasi massal untuk mendukung Kota

Medan sebagai Kota Metropolitan, yang meliputi bus line, busway, monorail,

LRT atau heavy rail.

Pengembangan sistem jaringan drainase dan utilitas kota yang memiliki

kapasitas yang sangat besar untuk mengantisipasi bahaya banjir.

Mengembangkan jaringan jalan baru untuk mengurangi beban pada pusat

kota. Pengembangan jalan baru tersebut antara lain:

a) Pengembangan jalan lingkar luar, jalan lingkar paling luar, jalan lingkar

Mebidangro, jalan lingkar pesisir utara dan jalan lingkar kawasan utara

medan;

b) Pengembangan jalan tol Medan – Medan dan Medan Kuala Namo;

c) Peningkatan jalur kereta api Medan – Belawan, Medan – Medan dan

pembangunan jalur kereta api baru Medan – Kuala Namo.

Mengarahkan pengembangan kegiatan permukiman (terutama ke arah Utara)

dan membatasai perkembangan permukiman ke arah selatan sebagai

kawasan konservasi.

Mengembangkan Kawasan USU (Universitas Sumatera Utara) dan Kampus

USU yang baru di Kuala Bekala sebagai kawasan pendidikan, penelitian dan

pelatihan yang memiliki skala pelayanan regional. Sedangkan kawasan

pendidikan tinggi lainnya yang sudah ada dikembangkan dengan pendekatan

intensifikasi lahan.

IV. Rencana Struktur Wilayah Kota Medan 1) Umum → pasal 10

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Medan, terdiri dari:

Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan; Rencana Sistem Jaringan Transportasi;

Rencana Sistem Jaringan Utilitas;

2) Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan → pasal 11

Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota Medan, terdiri atas:

Pusat Primer Utara, terletak di antara Kecamatan Medan Labuhan dan Medan

Marelan, tepatnya disekitar Mesjid Raya Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan.

Pusat Primer di Pusat Kota, meliputi 7 (tujuh Kecamatan) di Pusat Kota Medan

antara lain :

a) Kecamatan Medan Polonia;

b) Kecamatan Medan Maimun;

c) Kecamatan Medan Baru (Kelurahan Darat dan Petisah Hulu);

d) Kecamatan Medan Petisah (Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip);

e) Kecamatan Medan Barat (Kelurahan Kesawan dan Silalas);

f) Kecamatan Medan Timur (Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang

Buntu);

g) Kecamatan Medan Kota (Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan

Kelurahan Mesjid)

Pusat Sekunder Belawan terletak di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di

Kelurahan Belawan lama.

Pusat Sekunder Medan Labuhan, terletak di Kecamatan Medan Labuhan,

tepatnya di persimpangan jalan Marelan Raya dan Jalan Yos Sudarso, diantara

Kelurahan Pekan Labuhan dengan Kelurahan Martubung;

Pusat Sekunder Medan Marelan, terletak di Kecamatan Medan Marelan,

tepatnya dipersimpangan Jalan Marelan Raya dan Jalan Rahmad Budin

(Kelurahan Terjun);

Pusat Sekunder Medan Perjuangan, terletak di Kecamatan Medan Tembung

tepatnya disekitar aksara;

Pusat Sekunder Medan Area, terletak di Kecamatan Medan Amplas tepatnya

di sekitar persimpangan terminal Amplas, Kelurahan Timbang Deli;

Pusat Sekunder Medan Helvetia, terletak di antara Kecamatan Medan Helvetia

dan Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Gaperta;

Pusat Sekunder Medan Selayang, terletak di Kecamatan Medan Selayang

tepatnya di sekitar simpang Pemda;

Pusat Sekunder Medan Timur, terletak Kecamatan Medan Timur tepatnya

disekitar (Pulo Brayan).

3) Rencana Sistem Jaringan Transportasi → pasal 12

Pusat Sekunder Medan Timur, terletak Kecamatan Medan Timur tepatnya disekitar 10

ayat (2), terdiri atas:

Angkutan Jalan Raya, terdiri atas:

a) Rencana dan fungsi jaringan jalan;

b) Rencana terminal;

c) Trayek angkutan umum;

d) Jaringan Pejalan kaki;

e) Ruang evakuasi

Angkutan Kereta Api

Angkutan Laut

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

Angkutan Udara

4) Pasal 13

a) Rencana dan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf a, terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor

primer, jaringan jalan arteri sekunder dan jaringan jalan kolektor sekunder;

b) Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan arteri Primer antara lain:

Jalan lingkar luar, yaitu meliputi ruas : Jalan Tritura, Jalan A.H Nasution,

Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Gagak Hitam (Simpang Setia Budi –

Pondok Kelapa), Jalan Asrama, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Cemara,

Jalan Jamin Ginting (Simpang Pos-ke arah Berasyagi), dan Jalan Yos

Sudarso (Fly Over – hingga Belawan). Lebar jalan yang direncanakan

minimal 33 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 18

meter.

Jalan lingkar luar paling luar, yaitu meliputi ruas : Jalan Rahmad Buddin,

Jalan Kelambir Lima, Jalan Pinang Baris, Jalan Terusan Pinang Baris

(Pinang Baris – Simpang Melati) dan Jalan Plamboyan Raya. Lebar jalan

yang direncanakan minimal 26 meter dengan Garis Sempadan

Bangunan (GSB) sekitar 14 meter.

Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Lebar jalan yang

direncanakan minimal 100 meter dengan Garis Sempadan Bangunan

(GSB) sekitar 52 meter.

Rencana Jalan Tol Medan – Binjai. Lebar jalan yang direncanakan


meter.

Rencana Jalan Lingkar Luar Paling Luar bagian selatan (jalan

perbatasan Kota Medan) yaitu meliputi ruas: Simpang Kuala Bekala,

Jalan Bunga Rampai 3, Jalan Bunga Rampai, Jalan Stasiun, Jalan Bajak II,

Jalan Sumber Utama 2, Jalan Supir, dan Jalan Bendungan. Lebar jalan



c) Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Arteri Sekunder, yaitu: Jalan

Marelan Raya dan Jalan Sicanang. Lebar jalan yang direncanakan minimal 26

meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter.

d) Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Arteri Sekunder antara lain:

jalan Brigjen Katamso dan Jalan Letda Sujono. Lebar jalan yang direncanakan

minimal 26 meter dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sekitar 14 meter.

e) Ruas jalan yang akan ditetapkan sebagai jalan Kolektor Sekunder antara lain:

Jalan Pancing dan Jalan Sunggal. Lebar jalan yang direncanakan


meter;

Jalan Tengku Amir Hamzah, Jalan Bambu, Jalan Pelita II, Jalan Bangau,

Jalan Suka Ria, Jalan A.R Hakim, Jalan Halat, Jalan Juanda, Jalan

Mongonsidi, Jalan Jamin Ginting (Simpang Dr. Mansyur – Simpang Pos),

Jalan Rawe, Jalan Kasuari Jalan Kawat 4, dan Jalan Alfaka 7. Lebar jalan



Jalan Dr Mansyur, Jalan Setia Budi (Simpang Dr. Mansyur- Simpang

Batang Hari), dan Jalan Kapten Muslim. Lebar jalan yang direncanakan


meter;

5) Pasal 14

a) Rencana Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,

adalah dengan membangun terminal terpadu di CBD Polonia yang terintegrasi

dengan stasiun Kereta Api dan terminal-terminal kelas A yang telah ada

seperti Terminal Amplas, Terminal Belawan, Terminal Pinang Baris dan

Terminal W. Iskandar.

b) Untuk mendukung pengembangan kawasan Utara, maka pada Pusat Primer

Utara juga akan dibangun sebuah terminal yang terintegrasi dengan Stasin

Kereta Api, yaitu Terminal Labuhan.

6) Pasal 15

Trayek Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c,

adalah Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi

pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan adalah sebagai berikut:

a) Memisahkan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota. Moda angkutan

luar kota (AKAP dan AKDP) tidak diijinkan memasuki pusat kota. Bagi Bus

AKAP dan AKDP yang melintasi Kota Medan hanya diijinkan melintasi pada

jalan Lingkar Luar, yaitu jalan Tritura, Jalan AH Nasution dan Jalan Ngumban

Surbakti.

b) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dapat

mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat,

nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama

(jalur primer) berbasis rel atau jalan raya.

7) Pasal 16

a) Jaringan Pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d,

adalah penataan jalur khusus untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman;

b) Pengembangan sarana pejalan kaki lebih diprioritaskan pada jalan-jalan utama

kota yang masih belum banyak terisi bangunan, sehingga berpotensi untuk

dimanfaatkan sebagai jalur khusus pejalan kaki, seperti jalan lingkar luar dan

jalan arteri yang dibuat pemisah antara jalur cepat, jalur lambat dan jalur

khusus pejalan kaki.

8) Pasal 17

a) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, adalah:

jalur penyelamatan (escape road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/

direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan

wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa atau tsunami);

b) Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan (escape

road) di Kota Medan antara lain : jalan Yos Sudar dan Jalan Tol, Jalan-jalan

disekitar Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Stadion Teladan dan jalan-

jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.

9) Pasal 18

a) Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri

atas pengembangan jaringan rel kereta api dan stasiun kereta api;

b) Jaringan jalan/rel kereta api dari Kota Medan yang dapat dikembangkan

dimasa mendatang adalah :

Jalur Medan – Medan – Tanjung Pura – Hingga Banda Aceh;

Jalur Medan – Tebingtingg- Rantauprapat- hingga Pekanbaru;

Jalur Medan – Kuala Namo;

c) Beberapa Stasiun Kereta Api yang dapat dikembangkan lagi antara lain :

Stasiun Kereta Api Polu Brayan;

Stasiun Kereta Api Labuhan, dan;

Stasiun Kereta Api di Kecamatan Helvetia.

10) Pasal 19

Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), adalah

pengembangan pelabuhan laut Belawan menjadi Pelabuhan Hub Internasional.

11) Pasal 20

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (4), adalah rencana pengembangan angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan yang dapat dikembangkan di Kota Medan seperti pelabuhan Sungai

di Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Nelayan Indah).

12) Pasal 21

Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), adalah; rencana

pemindahan Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namo.

V. Rencana Sistem Jaringan Utilitas 1) Pasal 22

Rencana sistem jaringan utilitas Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3), terdiri atas:

Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan; Rencana sistem jaringan telekomunkasi;

Rencana sistem jaringan gas; Rencana sistem jaringan air bersih;

Rencana sistem jaringan pembuangan air hujan; Rencana sistem jaringan air limbah; Rencana sistem persampahan

2) Pasal 23

a) Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas: bangunan pembangkit, gardu induk

dan jaringan transmisi;

b) Bangunan pembangkit yang ada di Kota Medan saat ini hanya satu unit,

yaitu Bangunan Pembangkit Listrik di Sicanang.

c) Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), yang terdapat di wilayah

Sumatera Utara baru terdapat 2 (dua) unit, yaitu; GITET Kuala Tanjung dan

GITET Tebingtinggi.

d) Gardu Induk, memiliki tegangan 150 KV, yang ada saat ini di Kota Medan

terdapat sekitar 10 unit.

3) Pasal 24

Rencana sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2), terdiri atas: rumah kabel dan jaringan distribusi yang

dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan jasa

telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Medan.

4) Pasal 25

Rencana sistem jaringan gas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3),

terdiri atas: pabrik gas dan jaringan distribusi yang dikembangkan secara terus

menerus untuk memberikan pelayanan gas di seluruh wilayah Kota Medan.

5) Pasal 26

Rencana sistem jaringan air bersih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(4), terdiri atas: bangunan pengolahan, jaringan transmisi dan jaringan

distribusi yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan

pelayanan air bersih di seluruh wilayah Kota Medan

6) Pasal 27

a) Rencana sistem jaringan air hujan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (5), terdiri atas: sistem primer, sistem sekunder dan sistem tersier;

b) Saluran primer, terdiri dari; Sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli,

Sungai Babura dan Sungai Percut.

c) Saluran drainase sekunder, terdiri dari : anak-anak sungai yang ada di

Kota Medan;

d) Saluran drainase tersier, terdiri dari; saluran drainase perumahan dan

saluran drainase permukiman

7) Pasal 28

Rencana sistem jaringan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (6), terdiri atas: instalasi pengolahan air limbah dan jaringan air limbah

yang dikembangkan secara terus menerus untuk memberikan pelayanan air

limbah di seluruh wilayah Kota Medan.

8) Pasal 29

Rencana sistem persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7),

terdiri atas: TPA, TPS dan sarana pengangkutan sampah yang dikembangkan

secara terus menerus untuk memberikan pelayanan persampahan di seluruh

wilayah Kota Medan.

VI. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan 1) Kawasan Lindung → pasal 30

Kawasan Lindung di Kota Medan, terdiri dari:

Hutan Rawa Sekunder (Hutan Manggrove Sekunder);

Sempadan Sungai;

Sempadan Danau;

Sempadan Rel Kereta api, dan

Jalur Hijau SUTET.

2) Pasal 31

Hutan Rawa Sekunder (Hutan Manggrove Sekunder), sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas: Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Hutan

Mangrove) di wilayah Kecamatan Medan Belawan seluas 1.029 Ha yang

berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem ikan dan

mencegah abrasi pantai.

3) Pasal 32

Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), adalah jalur

disisi kiri dan kanan sungai yang ditetapkan sebesar:

Sungai Belawan 15 m.

Sungai Percut 15 m.

Sungai Deli 15 m.

Sungai Babura 15 m.

Sungai Sei Selayang 15 m.

Parit Emas 5 m.

Sungai-sungai kecil 5 m.

4) Pasal 33

Sempadan Danau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah:

daratan sepanjang tepian danau buatan/bendungan yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara

50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Rencana kawasan

lindung danau buatan/bendungan direncanakan di Danau Siombak yang

diperkirakan sebesar 26,4 Ha.

5) Pasal 34

Sempadan rel kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4),

adalah: kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak

sekurangkurangnya 18 meter.

6) Pasal 35

Jalur Hijau SUTET, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), adalah:

kawasan di sisi kiri dan kanan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan

jarak sekurang kurangnya 60 meter.

7) Kawasam Budidaya → Pasal 36

Kawasan Budidaya di Kota Medan, terdiri dari:

Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan Komersial

Kawasan industry

Fasilitas Pelayanan

Kawasan khusus

Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota,

Kawasan Pertanian

8) Pasal 37

a) Kawasan perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (1), adalah: lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus

menciptakan interaksi sosial;

b) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman terutama diarahkan

ke arah Utara kota, yaitu di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan

Medan Labuhan;

9) Pasal 38

a) Kawasan Komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),

terdiri dari: kegiatan perdagangan, niaga, bisnis, perkantoran

pemerintah dan swasta, dan kegiatan informal;

b) Arahan lokasi untuk kegiatan jasa tersebut adalah:

BWK Pusat Kota (CBD Polonia) yang terdiri dari 7 (tujuh)

Kecamatan;

Kawasan Pelabuhan Belawan;

Pusat Primer Utara dan setiap Pusat Sekunder.

10) Pasal 39

a) Kawasan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3),

terdiri dari:

Kawasan industri,

Pergudangan dan

Kawasan ekonomi khusus (KEK);

b) Pengembangan kawasan industri di Kota Medan adalah :

Kawasan industri di Kecamatan Medan Labuhan (Lamhotma)

dan

Area industri di KIM di Kecamatan Medan Deli.

11) Pasal 40

a) Kawasan fasilitas pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (4), adalah Kawasan pelayanan sosial-budaya, seperti :

Pendidikan,

Kesehatan,

Peribadatan,

Olahraga dan

Fasilitas sosial lainnya.

b) Lokasi kawasan pelayanan sosial-budaya tersebar di seluruh kawasan

budidaya dan dipusatkan di pusat-pusat pelayanan sesuai dengan skala

pelayanannya (fungsional, kecamatan dan kelurahan).

12) Pasal 41

a) Kawasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5),

adalah: kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi tertentu dan tidak

semua orang bisa masuk secara bebas (kawasan terbatas);

b) Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan khusus

di Kota Medan, antara lain :

Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan

dengan kegiatan utama, pelabuhan penumpang, pelabuhan peti

kemas, dan perikanan samudera;

Kawasan Militer

Kawasan depot pertamina di Kecamatan Medan Labuhan;

Bangunan Pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan

Medan Belawan

13) Pasal 42

a) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (6), adalah: ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang

lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area

memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka

yang pada dasarnya tanpa bangunan;

b) Untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota sebesar 7.953 Ha (30%) maka

arahan lokasi RTH yang akan dikembangkan diluar kawasan lindung

(hutan manggrove dan jalur hijau), antara lain:

Kawasan Wisata,

RTH Hutan kota,

RTH Taman Kota,

RTH Tempat Pemakaman Umum.

RTH Jalur Hijau Jalan

RTH Ruang Pejalan kaki

c) Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai

RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan

Marelan), yang meliputi: Theme Park, Water Front City, dan danau

Siobak;

d) Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Hutan Kota di Kota

Medan antara lain adalah Taman Beringin dan Eks Kebun Binatang

Medan;

e) Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Taman Kota di Kota

Medan antara lain adalah Taman Tingkat RW, Taman Lingkungan,

Taman Kelurahan, dan Taman Kecamatan

f) Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Tempat Pemakaman

Umum adalah TPU kristen dengan luas lebih kurang 6 ha dan TPU

Muslim dengan luas lebih kurang 10 Ha di Kelurahan Simalingkar B,

Kecamatan Medan Tuntungan;

g) Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Jalur Hijau jalan

adalah penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan

(rumija) sesuai dengan klas jalan

h) Kawasan yang dapat dikembangkan sebagai RTH ruang pejalan kaki

adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan

atau di dalam taman.

14) Pasal 43

Kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), adalah:

kawasan agropolitan yang terdapat di Kecamatan Medan Marelan dengan

luas 200 Ha.

VII. Penetapan Kawasan Strategis Kota Medan 1) Pasal 44

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah:

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,

Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi,

Kawasan strategis dari sudut sosial-budaya,

kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi

kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), adalah: kawasan perbatasan

negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer;

b) Lokasi-lokasi strategis untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, antara lain:

Kawasan Pelabuhan Belawan, merupakan pantai yang relatif landai dan

berada pada jalur pelayaran internasional yang padat, rawan terhadap

invasi pihak asing, karena letaknya yang langsung berhadapan dengan

Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional paling padat

di dunia. Kawasan Pantai Belawan juga rawan terhadap penyelundupan

barang-barang dari luar negeri.

Pada lokasi-lokasi pintu masuk dan keluar dari wilayah Kota Medan,

seperti Pinang Baris, Amplas dan Tuntungan juga merupakan lokasi yang

strategis untuk menjaga keamanan dan ketenteraman Kota Medan.

2) Pasal 45

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), adalah: kawasan

metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan

ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan

dan pelabuhan bebas

b) Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan yang dapat dikembangkan

sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

Kawasan Metropolitan, di Kota Medan meliputi 7 (tujuh)

kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat

Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu:

Kecamatan Medan Polonia,

Medan Maimun,

Medan Barat,

Medan Petisah,

Medan Baru

Medan Timur

Medan Kota

Kawasan ekonomi khusus, yang akan di kembangkan adalah di

Kecamatan Medan Labuhan.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, meliputi:

Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan,

Kecamatan Medan Deli, Pusat Kota (CBD Polonia) dan

Kecamatan Amplas.

Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, meliputi :

Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan

dan Pusat-Pusat Primar dan Sekunder.

3) Pasal 46

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), adalah: kawasan adat

tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan

budaya yang diakui sebagai warisan dunia;

b) Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikatagorikan sebagai

kawasan strategis soaial budaya adalah:

Kawasan Medan Polonia;

Kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan,

Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya

Labuhan, Bangunan Eks Bea Cukai dan Stasin Kereta Api

Belawan).

Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks DSM di Pulo Brayan;

Kawasan Istana Maimun;

Kawasan Kampung Keling

Kawasan Kesawan

4) Pasal 47

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (4), adalah: Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi

termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta

kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir;


kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah tidak ada.

5) Pasal 48

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5),

adalah: kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup,

termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman

Nasional;


kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup, adalah:

Kawasan Agropolitan di Kecamatan Medan Marelah;

Kawasan Hutan Manggrove dan rawa di Kecamatan Medan

Belawan;

Kawasan Wisata (Theme Park dan Natural Park) di Kecamatan

Medan Marelan;

Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang

menyebar di Kecamatan Medan Labuhan.

VIII. Arahan Pemanfaatan Ruang 1) Pasal 49

a) Pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan berpedoman pada rencana

struktur ruang dan pola ruang.

b) Pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan dilaksanakan melalui

penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

perkiraan pendanaannya.

c) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 50

a) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan

yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.

c) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

IX. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1) Umun → pasal 51

a) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah Kota Medan.

b) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

Indikasi arahan peraturan zonasi;

Arahan perizinan

Arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan

Arahan sanksi.

2) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi → pasal 52

a) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota

Medan dalam menyusun peraturan zonasi.

b) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (2) huruf a, terdiri dari:

Pemanfaatan ruang yang diijinkan dalan peraturan zonasi

Pemanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalan

peraturan zonasi

Pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat dalan peraturan

zonasi

Pemanfaatan ruang yang dilarang dalan peraturan zonasi

c) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan dan

sub katagori penggunaan lahan yang ditetapkan dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3) Arahan Perizinan → pasal 53

a) Arahan Perizinan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota

Medan dilaksanakan melalui mekanisme perizinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

b) izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah Kota Medan sesuai

wewenangnya apabila sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Medan;

c) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi peraturan

zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang tersebut.

4) Arahan Insentif dan Disinsentif → pasal 54

a) Untuk mendorong pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang

sesuai dengan Peraturan Daerah ini dikembangkan perangkat insentif

dan disinsentif;

b) Insentif dan disinsentif diberikan Pemerintah kepada pemerintah

daerah dan/atau masyarakat

5) Pasal 55

a) Insentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan

swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Medan

b) Disinsentif dibebankan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat

dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

6) Pasal 56

Insentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan swasta

dalam bentuk:

Keringanan pajak;

Pemberian kompensasi;

Imabalan

Sewa Ruang

Urun Saha

Penyediaan infrastruktur

Kemudahan prosedur perizinan

Penghargaan

7) Pasal 57

Disinsentif diberikan Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dan swasta

dalam bentuk :

Pengenaan pajak yang tinggi;

Pembatasan penyediaan infrastruktur;

Pengenaan kompensasi;

Penalti

8) Arahan Pengenaan Sanksi → Pasal 58

Arahan Pengenaan Sanksi diberikan apabila pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Medan,

meliputi:

Pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi;

Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW Kota Medan;

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Medan;

Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota Medan;

Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

dan/atau pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan

prosedur yang tidak benar.

9) Pasal 59

a) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana;

b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada orang

perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Pengawasan Penataan Ruang Wilayah

Kabupaten / Kota 1) Pemantauan dan Evaluasi → pasal 60

a) Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan

memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan

lingkungan.

b) Pemantauan merupakan dasar dalam melakukan kegiatan pelaporan.

c) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh dinas teknis, seperti Bappeda,

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, BPN, dan lain-lain atau disesuaikan

dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

2) Pasal 61

a) Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan

ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

b) Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh dinas teknis, seperti Bappeda,



c) Untuk dapat melakukan evaluasi sejauhmana simpangan pemanfaatan

ruang terhadap rencana yang ditetapkan, perlu diperhatikan kriteria

bahwa pemanfaatan ruang kota dinyatakan sesuai atau tidak terjadi

simpangan apabila terpenuhi :

RTRW Kota Medan telah ditetapkan sebagai peraturan daerah

dan terdiseminasi ke instansi pemerintah daerah dan

masyarakat luas;

RTRW Kota Medan benar-benar dijadikan acuan pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sehingga

RTRW Kota Medan merupakan dukumen resmi dalam Rapat

Koordinasi Pembangunan Daerah seperti halnya dokumen

rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah lainnya

(RPJP maupun RPJM Daerah);

Struktur dan pola pemanfatan ruang yang diwujudkan benar-

benar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota Medan;

RTRW Kota Medan menjadi acuan dalam penyusunan rencana

tata ruang rinci kawasan di bawahnya (RDTR dan RTR Kawasan);

RTRW Kota Medan tidak menimbulkan konflik kepentingan

antar sektor atau tumpang tindih alokasi kegiatan antar sektor;

3) Pelaporan → Pasal 62

a) Pelaporan adalah berupa kegiatan memberi informasi secara objektif

mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang

b) Pelaporan didasarkan pada hasil pemantauan terhadap perubahan

kualitas tata ruang dan lingkungan

c) Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh dinas teknis seperti Bappeda,



d) Sistem pelaporan pemanfaatan ruang dilaksanakan berupa pemberian

laporan secara periodik dan berjenjang. Laporan secara periodik, yaitu

penyampaian informasi pemanfaatan ruang secara rutin dalam jangka

waktu tertentu. Laporan berjenjang, yaitu penyampaian laporan

pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari

tingkat pemerintahan terkecil menyampaikan laporan ke tingkat di

atasnya.

e) Penyampaian laporan pemanfaatan ruang dimulai dari tingkat desa,

secara rutin setiap tiga bulan sekali kepala desa menyampaikan laporan

kepada camat. Camat selanjutnya meneruskan laporan ini ke Walikota

Medan melalui Kantor Bappeda atau Dinas Tata Kota dan Tata

Bangunan dan Walikota akan membentuk Tim Tata Ruang untuk

menindak-lanjuti laporan.

f) Materi laporan adalah ruang lingkup laporan yang perlu diinformasikan.

Materi laporan sekurang-kurangnya berisi mengenai :

Perkembangan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan;

Perkembangan pembangunan fisik dan ijin mendirikan

bangunan;

Perkembangan perubahan hak atas tanah;

Masalah-masalah yang perlu segera diatasi;

Masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi;

XI. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat 1) Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat → Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Medan, setiap orang wajib :

a) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari

pejabat yang berwenang;

c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; dan

d) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

2) Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif.

3) Pasal 65

Sanksi administratif dapat berupa:

a) Peringatan tertulis;

b) Penghentian sementara kegiatan;

c) Penghentian sementara pelayanan umum;

d) Penutupan lokasi;

e) Pencabutan Izin;

f) Pembatalan Izin;

g) Pembongkaran bangunan;

h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i) Denda Administratif

4) Pasal 66

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, dilaksanakan

dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu sesuai

dengan nilai kebenaran ilmiah serta aturan-aturan penataan ruang yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

a) Mengetahui rencana tata ruang;

b) Menikmati pertambahan nilai ruang

c) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

d) Mengetahui secara terbuka perencanaan penataan ruang wilayah

provinsi, ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail lainnya;

e) Menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat

dari pembangunan dan penataan ruang

f) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan perencanaan ruang.

5) Pasal 67

a) Untuk mengetahui perencanaan penataan ruang, masyarakat dapat

melihat dan mempelajari dokumen penataan ruang, dan mengetahui

dari pengumuman atau penyebarluasan atau informasi yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah.

b) Pengumuman atau penyebarluasan informasi tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui masyarakat di kantor-kantor

yang secara fungsional menangani kegiatan penataan ruang atau

melalui media massa dan internet (Web Site)

6) Pasal 68

Masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya

alam yang terkandung di dalamnya yang dilaksanakan atas dasar pemilikan,

penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan ataupun atas hukum adat atau kaidah yang berlaku atas

ruang pada masyarakat setempat.

7) Pasal 69

a) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap

perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat

pelaksanaan Penataan Ruang diselenggaraan dengan cara

musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang

layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya

dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat → Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat dilakukan,

antara lain melalui :

a) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang.

c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

9) Pasal 71

a) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah,

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dengan

b) pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dikoordinasikan oleh walikota.

10) Pasal 72

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat

berbentuk :

a) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan,

termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan

ruang dimaksud;

b) Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban

pemanfaatan ruang

11) Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat

disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang

berwenang.

12) Pasal 74

Apabila terjadi konflik tata ruang antara pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholder) maka penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah

mufakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.

XII. Penyidikan 1) Penyelidikan → Pasal 75

a) Penyelidikan atas tindak pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kota Medan yang pengangkatannya sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

b) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini berwenang :

Menerima laporan akan pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian

serta melukan pemeriksaan

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka

Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau pemeriksaan perkara.

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

c) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan

tentang :

Pemeriksaan tersangka;

Pemasukan rumah;

Penyitaan benda;

Pemeriksaan surat;

Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan ditempat kejadian; dan mengirimkannya kepada

Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

2) Ketentuan Pidana → Pasal 76

a) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b) Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi

ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

c) Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap

harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

d) Jika pelanggaran tindak pidana mengakibatkan kematian orang,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

XIII. Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah

Pasal 77

a) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam

pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan akan

dilakukan peninjuaan kembali (evaluasi) secara berkala setiap lima

tahun sekali.

b) Apabila diadakan revisi setelah peninjauan (evaluasi) sebagaimana

dimaksud ayat 1 pasal ini maka revisi tersebut dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

XIV. Ketentuan Peralihan 1) Pasal 78

a) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan

yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan

peraturan daerah ini.

b) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait

pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan

ruang Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

RTRW Kota Medan.

2) Pasal 79

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

XV. Ketentuan Penutup 1) Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor .... Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan

Tahun 1995-2005, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

2) Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Documents

100406045 - Shara Chintia (2).pdf