1 - Tujuan Nasional Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional, Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Kesehatan

7/25/2019 1 - Tujuan Nasional Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional, Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Keseha

1/17

TUJUAN NASIONAL KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN

NASIONAL, HUKUM, DAN HUKUM KESEHATAN

Oleh :

Solihin Niar Ramahan !!"#!!"#!!"#!$%Bima Ri&'i N(rahman !!"#!!"#!!"#)*+

Trian hri-.ia/an !!"#!!"#!!"#)00

Do-en :

Dr# H1# E2a Laela 3a'hriah, S#H#, M#H#

3AKULTAS HUKUM

UNI4ERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

)"!0

BAB I


2/17

PENDAHULUAN

A# La.ar Bela'an5

Manusia selalu berkembang dari berbagai segi baik dari segi politik,

ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan

teknologi. Disamping tiga hal tersebut perkembangan hukum menjadi

perhatian khusus di bidang kehidupan manusia dalam masyarakat.

Hampir semua aspek dalam bidang kehidupan manusia terjamah oleh

hukum. Manusia senantiasa mengharapkan agar hukum dapat mengatur

kehidupan dengan baik sehingga tercapai kedamaian dan ketertiban di

dalam masyarakat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki peran penting

dalam menjaga setiap aspek kehidupan warga negaranya. Negara

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan hidup bernegara.

Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.1

ntuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional.

Hal ini sebagai perwujudan praktis dalam meningkatkan harkat dan

martabatnya.! Dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai

bidang untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia

secara konsisten berdasarkan pada nilai"nilai hakikat kodrat manusia

tersebut, maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa #rohani$

1 %embukaan ndang"ndang Dasar Negara &esatuan 'epublik

Indonesia Tahun 1()*, +linea ).

! &aelan M., Pendidikan Pancasila,-ogyakarta %aradigma, !//),

hlm.!!0.


3/17

yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga #jasmani$, aspek

indiidu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan

ketuhanannya. &emudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai

bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, hukum, pendidikan,

sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kehidupan

agama.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tujuan utama yang

hendak dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya

memajukan kesejahteraan umum, aspek kesehatan merupakan salah satu

aspek pokok yang dijadikan sebagai 2okus utama dalam upaya

pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak asasi manusia

dan salah satu unsurkesejahteraan yang harus diwujudkan

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.3 Dalam ndang"ndang

Dasar, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.)

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut

diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan

yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh

terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan

kesehatan. Di Indonesia perkembangan hukum dalam bidang

kesehatan telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 yang diganti oleh Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Perkembangan

3 %enjelasan ndang"ndang No.34 Tahun !//( Tentang &esehatan

) %asal !5H ayat #1$ ndang"ndang Dasar Negara 'epublik Indonesia

Tahun 1()*.


4/17

hukum nasional tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai

tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B# R(m(-an Ma-alah

6agaimana hubungan antara pembangunan nasional bidang hukum

kesehatan dihubungkan dengan tujuan nasional7

6agaimana peran peraturan perundang"undangan tentang kesehatan

di Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional7


5/17

BAB II

TINJAUAN TEORI

A# Ne5ara H('(m

Negara oleh 8.9 6rierly diartikan sebagai suatu lembaga

(institution), yaitu suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan"

tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan"kegiatannya.*Terbentuknya

suatu negara pada dasarnya dilandasi oleh si2at manusia sebagai

makhluk sosial atau sebagai zoon politicon. Makhluk yang di dalam dirinya

selalu ada niat dan hasrat untuk hidup berkelompok dan berorganisasi.

+sal mula suatu negara menurut %lato karena adanya banyak kebutuhan

hidup dan keinginan manusia. ntuk mencapai kebutuhan tersebut maka

manusia tidak mampu dan tidak berkemampuan memilikinya secara

sendiri"sendiri. :leh karena itu dilakukan kerjasama dengan pembagian

kerja di antara anggota masyarakat tersebut berdasarkan kecakapan atau

keahliannya masing"masing sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup

atau keinginannya tersebut. &esatuan ini kemudian disebut sebagai

negara.4

* Huala +dol2,Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional,

6andung &eni Media, !/11, hlm.1.

4 jachran 6asah, Ilmu Negara, Pengantar, Metode, dan Sejara

Perkem!angann"a,6andung +lumni, 1(53, hlm.(3.


6/17

Cicero mengemukakan adagium yang mengatakan bahwa

ubi societas ibi iusyang artinya dimana ada masyarakat maka

disitu ada hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

negara hukum.7 Segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan pemerintahan yang besangkutan dengan tujuan

hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Dalam hubungan

antara negara dan hukum kekuasaan negara juga tunduk pada

hukum. Norma!norma hukum tidak hanya berlaku terhadap

semua warga negara tetapi juga berlaku terhadap negara.

"alaupun negara memiliki kedaulatan untuk membentuk hukum

namun pembentukan hukum tidak semata!mata ditentukan oleh

kemauan dari negara tetapi juga kesadaran hukum masyarakat.

#enurut teori kedaulatan hukum kedaulatan negara bersumber

dari hukum dan hukum tersebut bersumber dari kesadaran

hukum masyarakat. $ang berdaulat adalah hukum yang berada

di atas segala sesuatu termasuk negara. %erdapat dua konsep

negara hukum yaitu konsep negara hukum rule of law dan

negara hukum rechtstaat.&

Dalam konsep negara hukum rechtstaatdari sistem hukum

eropa kontinental Stahl mengemukakan bahwa terdapat ' unsur

negara hukum yaitu ( )*+ ,embagian Kekuasaan- )+ ,engadilan

/dministrasi- )0+ ,erlindungan 1/#- dan )'+ ,emerintahan

hukum. Sedangkan dalam konsep negara hukum the rule of law

dalam sistem hukum anglo!sa2on /.3. Dicey mengemukakan

bahwa terdapat 0 unsur negara hukum antara lain ( )*+ 1ukum

diatas segalanya (Supremacy of law); )+ Kesamaan kedudukan

0 #iat %asal 1 ayat #3$ ndang"ndang Dasar Negara &esatuan

'epublik Indonesia Tahun 1()*.

5 sep 'anawijaya, Hukum $ata Negara Indonesia Dasar-Dasarn"a,

8akarta ;halia Indonesia, 1(53, hlm.151.


7/17

dalam hukum (Equality before the law)- dan )0+ ,erlindungan

1/# (Human Right).4

Negara Indonesia sendiri berdasarkan Konstitusi 55D *4'6

menganut kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam

,asal * ayat )+ 55D *4'6 yang menyatakan bahwa kedaulatan

ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang!undang

dasar. "alaupun ketentuan dalam pasal * ayat )+ 55D *4'6

menunjukan dianutnya kedaulatan rakyat namun dalam pasal *

ayat )0+ 55D *4'6 dirumuskan bahwa Negara Indonesia adalah

Negara 1ukum. 1al tersebut mengandung makna dianutnya

kedaulatan hukum.

B# H('(m Se6a5ai Sarana Pem6an5(nan!"

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam

masyarakat. i2at hukum pada dasarnya adalah konserati2, artinya

bahwa hukum bersi2at memelihara dan mempertahankan yang telah

tercapai. >in, %umpulan &atatan %ulia Hukum Administrasi

Negara, %rogram arjana niersitas %adjadjaran, 6andung, !/1!.

1/ :tje alman ? @ddy Damian, %onsep-%onsep Hukum Dalam

Pem!angunan,6andung +lumni, !//4, hlm.13"1), 5*"(1


8/17

sebagai sarana perkembangan modernisasi dan pembangunan yang

menyeluruh.

# Pen5er.ian, Se1arah an R(an5 Lin5'(7 H('(m Ke-eha.an1$ %engertian Hukum &esehatan

Menurut ndang"ndang No.34 Tahun !//(, &esehatan adalah

keadaan sehat, baik secara 2isik, mental, spritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produkti2 secara sosial dan

ekonomis. paya kesehatan adalah setiap kegiatan danAatau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh

pemerintah danAatau masyarakat.

Terdapat beberapa pengertian Hukum kesehatan #Health 9aw$.11

Menurut Ban Der Mijn, Hukum &esehatan diaratikan sebagai hukum yang

berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi

penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.

edangkan menurut 9eenen, Hukum kesehatan sebagai keseluruhan

aktiitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi

ilmiahnya. ecara ringkas hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan

yang mengatur tetang hal"hal yang berkaitan dengan kesehatanC

seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan

upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatanC rangkaian peraturanperundang"undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan

medik dan sarana medik.

!$ ejarah Hukum &esehatan1!

11 6udiyanto, &atatan %ulia Hukum %eseatan, makalah elektronik,

tanpa kota, !/1/, hlm.1.

1! @2endi %akpahan, Sejara Perkem!angan Hukum %eseatan, 8urnal

@lektronik, tanpa kota, !/13, hlm.1.


9/17

ejarah Hukum &esehatan di dunia dimulai dari Masa %riestly

Medicine. %ada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai

misteri, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara

benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak

menyerang lainnya. %ada masa ini, penyakit dihubungkan dengan

kekuatan supranatural sehingga pro2esi kedokteran menjadi monopoli

kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang

tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka

sendiri serta merekrut muridnya dari kalangan atas. Dokter yang terkenal

adalah Imhotep, selain sebagai ahli kedokteran Imhotep juga dikenal

sebagai ahli hukum dan pendeta dan juga disebut sebagai 6apak

&edokteran Mesir, karena keberhasilannya dalam peletakan landasan

moral bagi pelaksanaan pro2esi kedokteran. &emudian di 6abylonia #Irak$,

waktu kepemimpinan 'aja Hammurabi #!!// M$ sudah dikembangkan

praktik pembedahan. 8asa dokter sudah diatur berdasarkan hasil

pengobatan, status sosial dan kemampuan ekonomi pasien. 6anyak

kalangan ahli berpendapat bahwa sesungguhnya hukum kesehatan yang

pertama berasal dari 6abylonia #Irak$ bukan dari Mesir. Dalam kode

Hammurabi dapat dilihat jelas tentang beberapa ketentuan yang mengatur

kelalaian dokter dan da2tar sanksinya, mulai dari hukuman denda hingga

hukuman 2isik. &emudian pada era -unani, Hippocrates #dikenal sebagai

6apak Ilmu &edokteran Modern$ menjadi salah satu 2ilsu2 yang berhasil

meletakkan landasan bagi sumpah dokter dan etika kedokteran. +da

empat buah hasil pemikiran" pemikiran Hippocrates yang menjadi rujukan

bagi dunia kesehatan hingga saat ini

1. Melindungi masyarakat dari penipuan dan praktik kedokteran

yang bersi2at coba cobaC!. &eharusan dokter untuk berusaha semak simal mungkin bagi

kesembuhan pasien dan larangan untuk melakukan ha1 yang

dapat merugikannyaC3. %enghormatan terhadap makhluk insaui melalui larangan

terhadap euthanasia dan aborsiC


10/17

). &eharusan memegang teguh rahasia kedokteran.

&emudian pada tahun (5/"1/30 M, Ibnu ina kelahiran %ersia

#bagian Ebekistan$ seorang 2ilsu2, ilmuwan dan kedokteran. %enulis

tentang 2iloso2i dan pengobatan produkti2 sehingga dikenal sebagai 6apak

%engobatan Modern. &aryanya yang terkenal adalah $e 'ook Healing

dan $e &anon Medicineatau di kenal dengan judul lengkap *onun +it

At $i!yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad"abad.

6eberapa tindakan dan pemikiran Ibnu ina yang menjadi landasan bagi

dunia kesehatan yaitu

1. %enerapan penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan

pasien saat ini dikenal dengan istilah idence-!ased practiceC!. Menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk

pertama kalinyaC3. Mengenalkan dunia kedokteran dengan ilmu patologi dan

2armasi.

Di 6elanda, istilah gezondeidsrect #hukum kesehatan$ baru

diusulkan ;oudsmit tahun 1(*). esaat dilupakan orang, lalu muncul

kembali pada tahun 1(4/"an, Hal tersebut memicu berdirinya .ereniging

.oor /ezondeidsrect #%erkumpulan ntuk Hukum &esehatan$ tahun

1(40. ejak 1(00 perkumpulan ini menerbitkan $ijdscrit .oor

/ezondeidsrect #Majalah Hukum &esehatan$ besar pengaruhnya dalam

menyebarluaskan pengetahuan hukum kesehatan. %erkembangan hukum

kesehatan baru di mulai dan diselenggarakannya 0orld &ongress on

Medical #a1di 6elgia 1(40. Di Indonesia #1(5!$, perkembangan hukum

kesehatan dimulai dari gagasan kelompok studi untuk Hukum &edokteran


11/17

3$. 'uang 9ingkup Hukum &esehatan

'uang lingkup hukum kesehatan menurut 9eenen bahwa hukum

kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung

berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar,

dan penerapan aturan"aturan hukum perdata serta hukum pidana selama

aturan"aturan itu mengatur hubungan"hubungan hukum dalam

pemeliharaan kesehatan.13

Dalam rumusan tersebut, menunjukan bahwa hukum kesehatan

merupakan kekhususan atau cabang ilmu hukum, bukan cabang ilmu

kedokteran sebagaimana halnya dengan ilmu kedokteran 2orensik.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A# Pem6an5(nan Na-ional Un.(' Men8a7ai T(1(an Na-ional

Dalam Bian5 H('(m Ke-eha.an Di Inone-ia

Tujuan Nasional 6angsa Indonesia tercantum dalam alinea )

pembukaan ndang"ndang Dasar Negara &esatuan 'epublik Indonesia

Tahun 1()* yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.1) ntuk mencapai tujuan tersebut Indonesia melaksanakan

pembangunan nasional yang terencana secara sistematis.

%embangunan nasional tersebut meliputi aspek jiwa #rohani$ yang

mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga #jasmani$, aspek indiidu,

aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan

13 oerjono oekanto, Pengantar Hukum %eseatan,6andung 'emadja

&arya, 1(50, hlm.!5"!(.

1) %embukaan ndang"ndang Dasar Negara &esatuan 'epublik

Indonesia Tahun 1()*, +linea ).


12/17

ketuhanannya. &emudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai

bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, hukum, pendidikan,

sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kehidupan

agama.

Dengan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka

pembangunan nasional lebih di prioritaskan di bidang hukum. +spek

hukum yang hendak dibangun adalah aspek hukum kesehatan dalam

rangka membangun sistem kesehatan nasional yang menjadi landasan

utama dalam mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan

umum dan melindungi hak asasi manusia untuk dapat hidup baik dan

sehat.

B# Pera.(ran 7er(nan59(nan5an i Bian5 Pelaanan

Ke-eha.an an Si-.em Ke-eha.an Na-ional

%eraturan %erundang"ndangan merupakan peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam %eraturan %erundang"undangan.1*Dalam

upaya pembangunan nasional, peran peraturan perundang"undangan

sangat penting. %eraturan perundang"undangan khususnya peraturan

perundang"undangan di bidang pelayanan kesehatan dinilai memiliki

peran penting dalam membangun suatu sistem kesehatan nasional.istem kesehatan nasional di Indonesia dibentuk dari pengelolaan

kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan

1* %asal 1 angka ! ndang"ndang No.1! Tahun !/11 Tentang

%embentukan %eraturan %erundang"ndangan.


13/17

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan,

serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin untuk tercapainya derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara

berjenjang di pusat dan daerah.16

BABI4

PEMBAHASAN

A# H(6(n5an an.ara 7em6an5(nan na-ional 6ian5 h('(m

'e-eha.an ih(6(n5'an en5an .(1(an na-ional#

%embangunan nasional dan tujuan nasional memiliki hubungan

yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan nasional dapat

dikatakan sebagai isi suatu negara sedangkan pembangunan nasional

dapat dikatakan sebagai misinya. Dalam alinea ) pembukaan ndang"

ndang Dasar Negara &esatuan 'epublik Indonesia Tahun 1()*, tujuan

nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut maka harus ada

pembangunan yangmenyeluruh terarah dan terpadu.

14 %asal 140 ndang"ndang No.34 Tahun !//( Tentang Hukum

&esehatan.


14/17

Menurut &aelan10, mengatakan bahwa

2Pem!angunan nasional arus meliputi aspek ji1a (roani) "angmencakup akal, rasa dan keendak, aspek raga (jasmani), aspekindiidu, aspek makluk sosial, aspek pri!adi dan juga aspekkeidupan ketuanann"a3 %emudian pada gilirann"a dija!arkandalam !er!agai !idang pem!angunan antara lain politik, ekonomi,ukum, pendidikan, sosial, !uda"a, ilmu pengetauan danteknologi serta !idang keidupan agama4

+tas pendapat tersebut, maka dalam upaya memajukan kesejahteraan

umum, diperlukan pembangunan nasional dalam aspek jiwa #rohani$ dan

raga #jasmani$. ecara umum kedua aspek tersebut merupakan aspek

kesehatan. elanjutnya aspek kesehatan tersebut harus dijabarkan dalam

bidang pembangunan, yaitu hukum. Maka dapat dikatakan bahwa

hubungan antara pembangunan nasional bidang hukum kesehatan adalah

sebagai misi untuk mencapai isi memajukan kesejahteraan umum

masyarakat Indonesia.

B# Peran 7era.(ran 7er(nan59(nan5an .en.an5 'e-eha.an i

Inone-ia alam (7aa men8a7ai .(1(an na-ional#

Moti2 yang ada pada pembentuk peraturan perundang"undangan

untuk menyusun peraturan perundang"undangan mengenai bidang"bidang

kehidupan tertentu sangat berariasi. 9andasan"landasan dalam

penyusunan perundang"undangan pelayanan kesehatan antara lain 15

1. &ebutuhan akan pengaturan pemberian jasa keahlianC!. &ebutuhan akan tingkat kualitas keahlian tertentuC3. &ebutuhan akan keterarahan (doelmatigeid)C). &ebutuhan akan pengendalian biayaC*. &ebutuhan akan kebebasan warga masyarakat untuk menentukan

kepentingannya dan identi2ikasi kewajiban pemerintahC4. &ebutuhan pasien akan perlindungan hukumC

10 &aelan M., loc3cit3

15 oerjono oekanto, p3cit, hlm.33"34.


15/17

0. &ebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahliC5. &ebutuhan akan perlindungan hukum bagi pihak ketigaC

(. &ebutuhan akan perlindungan bagi kepentingan umumC+tas dasar landasan"landasan tersebut maka peran peraturan

perundang"undangan yang mengikat secara umum begitu penting dalam

upaya pembangunan nasional. ndang"undang sebagai sumber hukum

2ormil, mengikat secara umum, dan bersi2at secara sektoral dapat

menunjang dalam membangun sistem hukum secara umum dan sistem

kesehatan nasional secara khusus.Dalam upaya mencapai tujuan nasional, perlu adanya suatu

regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk

peraturan perundang"undangan atau peraturan"peraturan lainnya.

'egulasi tersebut berperan penting dalam membentuk sistem hukum

bidang pelayanan kesehatan. ehingga dengan terbentuknya sistem

hukum bidang pelayanan kesehatan maka tujuan nasional akan tercapai.

BAB 4

PENUTUP

A# Sim7(lan

Tujuan Nasional 6angsa Indonesia yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Hidup baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan

kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh ndang"

ndang Dasar Negara 'epublik Indonesia Tahun 1()*. Dalam

upaya memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi hak

asasi manusia maka perlu diadakan pembangunan nasional.

%embangunan nasional bidang hukum kesehatan adalah sebagai

misi untuk mencapai isi memajukan kesejahteraan umum

masyarakat Indonesia.


16/17

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, perlu adanya suatu

regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalambentuk peraturan perundang"undangan atau peraturan"peraturan

lainnya. 'egulasi tersebut berperan penting dalam membentuk

sistem hukum bidang pelayanan kesehatan. ehingga dengan

terbentuknya sistem hukum bidang pelayanan kesehatan maka

tujuan nasional akan tercapai.B# Saran

Dalam upaya pembangunan nasional, penegakan hukum

merupakan 2okus utama. ehingga tidak hanya substansi hukum yangharus baik, namun aparat penegak yang pro2esional, sarana dan

prasarana yang menunjang, serta pendidikan budaya hukum masyarakat

juga harus diperhatikan agar penegakan hukum khususnya hukum

kesehatan berperan e2ekti2 untuk mencapai tujuan nasional.DA3TAR PUSTAKA

A# B('(

Huala +dol2,Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, 6andung &eni Media, !/11.

&aelan M., Pendidikan Pancasila,-ogyakarta %aradigma, !//)

:tje alman ? @ddy Damian, %onsep-%onsep Hukum Dalam

Pem!angunan,6andung +lumni, !//4.

jachran 6asah, Ilmu Negara, Pengantar, Metode, dan Sejara

Perkem!angann"a,6andung +lumni, 1(53.

oerjono oekanto, Pengantar Hukum %eseatan,6andung 'emadja

&arya, 1(50.

sep 'anawijaya, Hukum $ata Negara Indonesia Dasar-Dasarn"a,

8akarta ;halia Indonesia, 1(53.

B# Pera.(ran Per(nan59Unan5an

ndang"ndang Dasar Negara &esatuan 'epublik Indonesia Tahun 1()*.

ndang"ndang No.34 Tahun !//( Tentang &esehatan .


17/17

# Lain9lain

6udiyanto, &atatan %ulia Hukum %eseatan, makalah elektronik, tanpa

kota, !/1/.

@2endi %akpahan, Sejara Perkem!angan Hukum %eseatan, 8urnal

@lektronik, tanpa kota, !/13.

=ainal Mutta>>in, %umpulan &atatan %ulia Hukum Administrasi Negara,

%rogram arjana niersitas %adjadjaran, 6andung, !/1!.

Documents

1 - Tujuan Nasional Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional, Pembangunan Hukum Dan Pembangunan Kesehatan