1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7/25/2019 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

http://slidepdf.com/reader/full/1-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional 1/6

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR)1

Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., PhD 2

([email protected])

Penduhuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa mengalami perubahan

signifikan di berbagai aspek dan dimensi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Perubahan struktur

dan fungsi kelembagaan Negara merupakan salah satunya. Perubahan mendasar juga terjadi

dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga yang mengalami

perubahan mendasar dalam hal kedudukan, fungsi dan perannya pasca amandemen UUD 1945.

Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara dengan kewenangannya

menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pasca amandemen, kedudukan MPR

tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, tetapi berkedudukan sejajar dengan lembaga-

lembaga Negara lainnya, dan fungsinya pun terbatas pada satu kewenangan rutin yaitu melantik

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum, selebihnya merupakan kewenangan

insidental MPR, seperti memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)

UUD 1945 Perubahan.3 Dengan demikian, perubahan UUD 1945 telah membuat MPR tidak lagi

1Disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Reformulasi Model GBHN: Tinjauan

Terhadap Peran dan Fungsi MPR RI dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Kerjasama MPR dengan

Universitas Padjadjaran, Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Kamis 25 April 20132 Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana dan Pascasarjana FISIP Universitas

Padjadjaran.3- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam

waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden

dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

mailto:[email protected]






menjadi lembaga tertinggi Negara yang superior seperti pada masa Orde Baru, akan tetapi justru

sebaliknya, menjadi sangat lemah dan inferior dibandingkan dengan lembaga-lembaga Negara

lainnya yang lebih jelas kedudukan, fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945

pasca amandemen. Tugas rutin MPR nyaris hanya sekali dalam lima tahun, yaitu melantik

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum.

Perubahan mendasar juga menyangkut keberadaan GBHN. Pada masa Orde Baru, GBHN

merupakan pedoman untuk Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak

mengikuti atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden. Sejak era

reformasi, eksistensi GBHN tidak ada lagi sebagai konsekuensi perubahan UUD 1945.

Konsekuensinya adalah adanya perubahan mendasar pada system penyelenggaraan

pembangunan. Sebagai penggantinga, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan

adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama 20 tahun sebagaimana

dituangkan dalam UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . RPJPN ini menjadi

rujukan pembangunan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014,

RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan

pembangunan ini tidak lagi menjadi kewenangan MPR, melinkan kewenangan bersama antara

DPR RI dan Presiden RI.

Uraian di atas adalah kenyataan normative yang saat ini terjadi di Indonesia. Pertanyaan

selanjutnya adalah apakah pengaturan tersebut sudah ideal, dalam arti dapat memfasilitasi upaya-

upaya untuk mencapai tujuan Negara ini sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita?

Secara spesifik, makalah ini akan membahas tentang tiga hal:

1. Apakah system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) saat ini sudah ideal?

2. Dengan adanya kebijakan RPJMN, apakah keberadaan GBHN masih diperlukan?

3. Bagaimana peran MPR dalam SPPN?

- Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Perubahan: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-

lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai

politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) merupakan salah satu konsekuensi adanya perubahan radikal dalam pengaturan

ketatanegaraan pasca reformasi. Secara normative, sulit untuk tidak mengakui bahwa SPPN

sebagaimana sudah diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 sudah cukup ideal. Adopsi pendekatan

politik, teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan top down dan bottom up, merupakan

beberapa alasan kuat untuk mendukung argumentasi tersebut. Implikasinya, menjadikan SPPN

merupakan sebuah system perencanaan pembangunan yang integrative, yang menjanjik

keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar

daerah, dengan melibatkan multi-stakeholder.

Selain itu, jika dibandingkan dengan system perencanaan pembangunan sebelumnya,

yang diatur dalam Permendagri No 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan

dan Pengendalian Daerah (P5D), SPPN paling tidak dari perspektif normative menjanjikan

proses perencanaan pembangunan yang lebih baik. Pada masanya, meski di sisi proses dan

tahapan, P5D hampir sama dengan SPPN (Sjaifudian 2003), namun pada kenyataannya P5D

merupakan proses perencanaan pembangunan yang sangat top-down (Usui & Alisjahbana 2003;

Hidajat &Antlov 2004). Selain itu, stakeholders yang terlibat dalam SPPM lebih banyak dan

mencakup berbagai kalangan masyarakat.

Namun demikian, SPPN bukan tanpa persoalan. Persoalan klasik yang dihadapi adalah

tidak adanya jaminan kepastian bahwa apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan

perundang-undangan terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan secara konsisten

oleh pemangku kepentingan terkait. Sampai saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk

menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari RPJPN,

seperti di level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah,

Rencana Kerja Kementerian, dan di level daerah, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD,

memang sudah merujuk kepada RPJP. Apalagi jika mengingat adanya keterlibatan mekanisme

penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala Daerah terpilih, potensi gap dengan RPJP menjadi

lebih besar. Pada akhirnya, banyak pihak yang menilai bahwa proses pembangunan seolah

berjalan sendiri-sendiri dan menjadi tidak berpola. Kondisi ini dapat dikatakan hamper tidak



terjadi pada era sebelumnya, ketika GBHN merupakan rujukan utama proses perencanaan

pembangunan baik di level nasional maupun di daerah.

Namun demikian, bukan berarti bahwa SPPN dan RPJP menjadi tidak lebih unggul

dibandingkan dengan system perencanaan sebelumnya. Secara normative, SPPN dan RPJP

dilaksanakan secara terintegrasi, sinkron dan sistematis. Yang menjadi persoalan mendasar

adalah lebih kepada konsistensi dan sinergi dari berbagai dokumen perencanaan lanjutan sebagai

turunan dari RPJP Nasional sebagai “induknya” dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan

itu sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini ke depan akan semakin

parah jika tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai sinergitas berbagai dokumen

perencanaan pembangunan beserta pelaksanaannya, baik di level nasional maupun daerah.

GBHN: Masih Perlukah?

Perdebatan tentang perlu dihidupkannya kembali GBHN dipicu karena adanya

kekecewaan banyak pihak terkait proses pembangunan yang output dan outcome-nya tidak

sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses pembangunan dipandang terlalu

ditekankan kepada perspektif terbatas Presiden atau Kepala Daerah terpilih, sehingga

mengakibatkan disparitas proses pembangunan di berbagai daerah. Implikasinya adalah hasil-

hasil pembangunan yang masih jauh dari harapan seperti yang tertuang dalam Konstitusi.

Meski demikian, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, konstruksi

normative RPJP secara substantive sebenernya hampir sama dengan GBHN pada masa Orde

Baru. Nilai lebih yang dimiliki system dan dokumen perencanaan pembangunan pada era

reformasi adalah adanya kesempatan kepada daerah untuk bisa menggali berbagai potensi dan

keunggulan daerah masing-masing, untuk bersinergi dengan “rencana induk” yang tertuang

dalam RPJP dalam rangka mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan

demikian, urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified , karena

keberadaannya telah terwujud dalam RPJPN.

Terkait persoalan berbagai permasalahan pembangunan selama ini, salah satu faktornya

adalah lebih karena inkonsistensi dan ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen

perencanaan “turunannya”. Kondisi tersebut merupakan implikasi karakter proses perencanaan



pembangunan yang tidak sekedar persoalan teknis manajerial, tetapi merupakan persoalan yang

sangat politis, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak.

Menakar Peran MPR dalam SPPN

Amandemen UUD 1945 telah memangkas secara signifikan fungsi dan wewenang MPR.

Secara konstitusional, fungsi dan wewenang MPR di atur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3),

dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3). Fungsi dan wewenang tersebut adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang

Paripurna MPR;

3.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk

memberhentikanPresiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah

Presiden dan/atau Wakil Presidendiberi kesempatan untuk menyampaikanpenjelasan di

dalam SIdang Paripurna MPR;

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadikekosongan

jabatan Wakil Presidendalam masa jabatannyaselambat-lambatnya dalam waktu enam

puluh hari;

5. Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan

dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presidenyang diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil

Presidennta meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya,

sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Secara eksplisit, UUD 1945 hasil amandemen tidak memberikan ruang kepada MPR

dalam SPPN dan perumusan RPJP. Oleh karena itu, jika ingin menguatkan peran MPR dalam

SPPN, maka langkah pertama yang perlu diambil adalah mengajukan amandemen UUD 1945.

Langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi fungsi dan peran serta wewenang yang tepat untuk



lembaga MPR, sehingga tidak tumpang tindih dengan fungsi dan peran lembaga Negara yang

lain dalam SPPN.

Penutup

Era reformasi membawa implikasi perubahan mendasar di semua sendi kehidupan

bernegara Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi pada menghilangkan struktur dan

prosedur tertentu, dan sekaligus juga memunculkan struktur dan prosedur pengganti dalam

system ketatanegaraan Indonesia. Perubahan kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR telah

berimplikasi pada kemunculan SPPN dan RPJP Nasional sebagai pedoman dasar

penyelenggaraan pembangunan pengganti GBHN.

Sulit untuk menolak bahwa perubahan signifikan tersebut bertujuan untuk efektifitas

upaya perwujudan tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian,

fakta empiric menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan output dan

out come yang diharapkkan semula. Kesenjangan konsepsi awal dengan kenyataan empiric telah

melahirkan romanticization atas system atau aturan yang pernah berlaku di era sebelumnya.

Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa setiap system memiliki kelebihan

dan kekurangan. Kemampuan untuk memaksimalkan kelebihan dan secara bersamaan

melakukan upaya mitigasi atas berbagai kekurangan system menjadi sesuatu yang niscaya.

Daftar Pustaka

Hidayat, S. & Antlov, H. 2004, 'Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia', in

Decentralization, Democratic Governance, and Civil Society in Comparative Perspective, eds P.

Oxhorn, J. S. Tulchin & A. A. Selee, Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C, pp. 266-

291.

Sjaifudian, H. 2000, 'Desentralisasi dan prospek partisipasi warga dalam pengambilan keputusan

publik [Decentralization and prospect for citizen participation in public decision-making]', Jurnal

Analisis Sosial [Social Analysis Journal], vol. 5, no. 1, pp. 1-9.

Usui, N. & Alisjahbana, A. 2003, 'Local Development Planning and Budgeting in Decentralized

Indonesia: Key Issues', Tokyo Symposium.

Documents

1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional