Upload
phamkhuong
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah
yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan
sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional ( berdasarkan Undang-
Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara
bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18
UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota
yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.
Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan
dalam pembukaan UUDRepublik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan
masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia
sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah
2
Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten
atau Kota.
Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugaspokok tersebut
dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu:pelayanan (service),
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan(development). Pelayanan akan
membuahkan keadilan dalam masyarakat,pemberdayaan akan mendorong
kemandirian masyarakat, dan pembangunanakan menciptakan kemakmuran dalam
masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan
keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang
diserahkan kepada pemerintah daerah dan subsidi kepada Pemerintah Daerah.
Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapatan
yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-
lain pendapatan yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri
dari sumbangan pemerintah pusat serta subsidi rutin dan pembangunan.
Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat
3
terus mengalami perubahan dan disesuaian dengan sasaran pemberian
bantuan yang disebut dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana
Pembangunan Daerah.
3. Lain-lain penerimaan yang sah.
4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang
bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.
5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD namun masih
merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari
pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.
Sehubung dengan hal diatas, salah satu sumber pendapata daerah yang
dipungut oleh pemerintah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu
Pendapatan asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis pajak
kabupaten/kota terdiri dari :
a. Pajak hotelb. Pajak restoran.c. Pajak hiburan.d. Pajak reklame.e. Pajak penerangan jalan.f. Pajak mineral logam dan batuan.g. Pajak parkirh. Pajak air tanahi. Pajak sarang burung walet.j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dank. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4
Dari penjelasan diatas, salah satu pajak yang dipungut daerah
kabupaten/kota adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah salah satu pajak
daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi
strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Adapun macam-macam
reklame adalah poster, selebaran, buklet, fulder, embalase, advertensi, etiket,
label, logo, initial, mobile, baliho, spanduk, papan nama, etalase.
Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Riau yang memiliki luas wilayah 10.928,20 km2 dengan jumlah kepadatan
penduduk ± 688,204 jiwa. Untuk mengoptimalkan pajak reklame tersebut
pemerintah kabupaten kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Pajak Reklame.
Adapun objek reklame dalam peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011
Tentang Pajak Reklame ini adalah sebagai berikut :
1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya.2. Reklame kain.3. Reklame melekat.4. Reklame selebaran.5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.6. Reklame udara.7. Reklame suara.8. Reklame film/slide.9. Reklame peragaan.10. Reklame apung
Salah satu objek peneliti yang penulis ambil adalah pajak reklame
kain/Spanduk. Ini dikarenakan reklame kain masih banyak yang digunakan oleh
masyarakat di kabupaten kampar ini. Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 7
ayat (1) peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
dijelaskan bahwa:
5
“setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah kabupaten kampar yangdilakukan oleh pemilik penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izindari bupati atau pejabat yang ditunjuk”.
Untuk menjalankan kewenangan dalam bidang pelayanan perizinan
reklame, Pemerintaha Kabupaten Kampar membentuk Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah merupakan instansi lingkungan pemerintah Kabupaten
Kampar bertujuan untuk mendukung tugas Bupati Kampar di bidang pelayanan
perizinan dan penanaman modal. Secara administrasi bertanggung jawab kepada
Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung
jawab kepada publik yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan
kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis Perizinan dan Non
Perizinan yang dikelola pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
Tabel I.1 Jenis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
No Jenis Perizinan dan Non Perizinan1 Izin Gangguan (HO)2 Izin Reklame3 Surat Izin Usaha Perdagangan4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)5 Tanda Daftar Industri (TDI)6 Tanda Daftar Gudang (TDG)7 Izin praktek dokter8 Izin praktek bidan9 Izin pendirian toko obat
10 Izin prinsip penanaman modal11 Izin prinsip perluasan penanaman modal
6
12 Izin prinsip perubahan penanaman modal13 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal14 Rekomendasi operasional depot air minum15 Rekomendasi rumah makan dan restoran16 Layanan informasi penanaman modal17 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar, 2017
Berdasarkan tabel I.1 diatas, diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengelola 13 perizinan, 2 non
perizinan dan 2 penanaman modal.
Sejalan dengan hal diatas, pelayanan publik yang berkualitas atau yang
biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang
memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen
standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi
Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan
penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya
mampu menerapkan standarkualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa
Instansi pemerintahdan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan
yang baik.
7
Adapun standar pelayanan minimal pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
Tabel I.2 Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
No Jenis Perizinan dan Non Perizinan Waktupenyelesaian
1 Izin Gangguan (HO) 10 hari kerja2 Izin Reklame 4 hari kerja3 Surat Izin Usaha Perdagangan 14 hari kerja4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 hari kerja5 Tanda Daftar Industri (TDI) 5 hari kerja6 Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja7 Izin praktek dokter 3 hari kerja8 Izin praktek bidan 5 hari kerja9 Izin pendirian toko obat 3 hari kerja
10 Izin prinsip penanaman modal 3 hari kerja11 Izin prinsip perluasan penanaman modal 14 hari kerja12 Izin prinsip perubahan penanaman modal 5 hari kerja13 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal 5 hari kerja14 Rekomendasi operasional depot air minum 3 hari kerja15 Rekomendasi rumah makan dan restoran 14 hari kerja16 Layanan informasi penanaman modal 10 hari kerja17 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal 10 hari kerja
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar, 2017
Berdasarkan tabel I.2 diatas, dari sejumlah pelayanan yang diberikan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar,
dalam hal ini penulis memfokuskan pada pelayanan dalam pengurusan izin
reklame.Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan reklame disamping
menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota
khususnya dari segi ketertiban, keindahan maka penyelenggaraan reklame di
Kabupaten Kampar harus sesuai dengan tata kehidupan lahir maupun batin
masyarakat Kabupaten Kampar.
Sejalan dengan hal diatas, mekanisme dalam pengurusan izin reklame di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
adalah sebagai berikut :
8
a. Pengisian Formulir Permohonan Izin Reklameb. Pemeriksaan Berkas dan Kelengkapan Persyaratan.c. Pembayaran Tanda Lunas Retribusi.d. Peninjauan Lapangan dan Pembuatan Berita Acara.e. Pertimbangan Tim Teknis.f. Proses Pembuatan Izin.g. Pemarafan Oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha.h. Penandatanganan Oleh Kepala DPMPTSPi. Penerbitan Izin.
Sementara itu, jumlah surat izin reklame yang dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dari
tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut
Tabel I.3 Surat Izin Reklame Yang Dikeluarkan Oleh Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
No Jenis reklame Tahun2014 2015 2016
1 Reklamepapan/billboard/vidiotron/megatrondan sejenisnya.
298 79 -
2 Reklame kain. 223 63 123 Reklame melekat. 198 15 174 Reklame selebaran. 138 -5 Reklame berjalan termasuk pada
kendaraan.13 - -
6 Reklame udara. - - -7 Reklame suara. - - -8 Reklame film/slide. - - -9 Reklame peragaan. - - -10 Reklame apung - - -
Jumlah 870 157 29Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar, 2017
Berdasarkan tabel I.3 diatas terlihat bahwasannya pada tahun 2014 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
mengeluarkan sebanyak 870 surat izin reklame, sementara itu pada tahun
2015mengalami penurunan sebanyak 157 surat reklame dan pada tahun 2016
pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar hanya mengeluarkan 29 surat izin reklame.
9
Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, bahwasannya pelaksanaan
pelayanan masih belum berjalan dengan maksimal. Masyarakat masih sering kali
mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Kampar terutama
mengenai waktu penyelesaian. Sejalan dengan hal tersebut, penulis juga
menemukan beberapa fenomena yang penulis jumpai dilapangan yaitu sebagai
berikut :
1. Masih sering kalinya petugas pelayanan melakukan keterlambatan dalam
penerbitan izin reklame. Di dalam SPM waktu penerbitan izin reklame
hanya 4 hari akan tetapi kenyataan dilapangan waktu penerbitan izin
reklame hampir 1 minggu.
2. Masih kurangnya sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada
pengurus izin.
3. Masih kurangnya informasi yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar seperti prosedur
pengurusan izin reklame sehingga pengurus izin yang pertama kali
mengurus izin merasa bingung untuk mengurus izin tersebut.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis
tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan
judul “Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin
Reklame)”.
10
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas
Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui kualitaspelayanan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam
pengurusan surat izin reklame
b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam
pengurusan surat izin reklame
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Penulis Dalam Ruang Lingkup Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Mengenai kualitas pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar dalam pengurusan surat izin reklame
b. Sebagai Bahan Bandingan Bagi Rekan-Rekan Mahasiswa Yang Ingin
Meneliti Lebih Lanjut Mengenai kualitaspelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar dalam pengurusan surat izin reklame.
11
BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Studi Kepustakaan.
1. Ilmu Pemerintahan.
Apabila dilihat dari definisi pemerintah, Syafiie (2005;20) mengemukakan
bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata
“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu sebagai berikut :
a. Ada dua pihak yang terkandung.
b. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan.
c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang.
d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Pemerintahan dalam bahasa inggris disebut goverment yang berasal dari
bahasa latin gobenate, greek gibernan yang berarti mengemudikan, atau
mengendalikan.
Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua Dinas atau organisasi yangberfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat,sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan danperlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahamipemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubunganyang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang salingmenguatkan, yaittu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti danmentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga pubik dalam
menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan
pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan
menurut Rasyid (1997;13) antara lain :
12
1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luardan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapatmenggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantarawarga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadididalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepeda setiap warga masyarakat tampa membedakanstatus apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum denngan memberikan pelayanan dalambidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatka kesejahteraan social.6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.7. Menerapkan kebijakan untuk pemiliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Salah satu dari perwujudan tugas pemerintah tersebut yang cukup penting
adalah kewenangan dalam bidang perhubungan atapun transportasi. Bidang
perhubungan atau pun transportasi ini penting diperhatikan oleh pemerintah
karena hal ini dominan berpengaruh pada kondisi sosial dan perekonomian
masyarakat maupun perekonomian negara.
Pemeritah adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antara
masyarakat, baik individu dengan individu , kelompok dengan kelompok, maupun
antara individu dengan kelompok. Hgejala ini terdapat pada suatu saat didalam
sebuah masyarakat. disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam
proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain,
(Ndraha, 2005; 6).
Konsep mengernai ilmu pemerintahan juga dikemukakan oleh U. Rosenthal
“ Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-
prosestersebut secara internal dan eksternal ”. yang dimaksud pemerintahan
umum adalah keseluruhan proses-proses didalam mana terlibatnya kebijakan-
13
kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas
kehidupan bersama. Dalam Ndraha (2005;229).
Selanjudnya C. F Strong dan Syafiie (2005: 22) mengemukakan maksudnyapemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memiliharakedamaian dan keamanan negara, kedalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama,harus mempunyai kekuatam militer, atau kemempuan untuk mengendalikanangkatan perang, yamg kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalamarti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financialatau kemempuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangkamembiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, haltersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.
Ilmu Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan
legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang
terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu,
individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak
swasta, maupun pihak swasta dengan individu) intuk memenuhi kebutuhan dan
keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara
harmonis. (Nurcholis, 2005;112)
Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi
menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberikan tugas untuk
merencanakan, mengumpul, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan,dan
mengarahkan segenap upoaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.
Selanjunya Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah
segala kegiata yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan
kemerdekaan, berdasarkan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu
negara memiliki tujuuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep-konsep
14
dalam negara tersebut. Selanjudnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu
polotik adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan
(decisionmaking), kebijakan (policy, beleid), dan pebagian (distribution), atau
alokasi (allocation).
Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara
sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma
baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga
pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat
dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf, 2016;47)
Sedarmayanti (2004;9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang menghormati kedauktan rakyat, oleh kerena itu tugas dari
pemerintah adalah :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemardekaan abadi dan
keadilan sosial.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahiun 2014 tentang
pemerintah Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentinggan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
15
Sedangkan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintaha Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam syistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah daerah adalah menyelenggara urusan pemereintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tuygas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinisp Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaha Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjudnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daearh. Sedangkan
Peraturan Daerah selanjudnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi
dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi unutk
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
Otonomi darah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah
memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya
sendiri dengan tetap pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
16
untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
bangsa. Pemerintah perlu melaksanakan pembagian tugas, sehingga tujuan negara
dapat tercapai secara optimal dengan cara yang efektif dan efesien.
Selanjudnya Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas
Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kapada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005;132)
Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan
negara perlu melakukan upaya-upaya, diantara dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan
negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti
peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan
apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara negara yang dicapai.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah
dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota merupakan organisasi pemerintah yang
bertanggung jawab umtuk memberikan peleyanan terhadap masyarakat secara adil
dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan. Dalam
pelayanan bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktifitas yang
dilakukan pemerintah melalui instansi teknik Dinas Perhubungan adalah memberi
informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam
bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.
17
2. Konsep Pemerintah Daerah
Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut
Abdul Halim (2004; 1) pemerintah daerah adalah kepada daerah dan DPRD.
Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara
konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya
pengawasan secara efektif.
Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 203) menyatakan
bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti
yang tercantum dalam bab I pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah
adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara
kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah
pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18
Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapay diartikan
sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan
menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah
lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Konsep otonomi daerah
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah
adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana
telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang
pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
19
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah
untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannnya
sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Nurcholis, 2005
:30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai
berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi.
Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua
daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2005; 29). Dari
pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan
sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik
kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan
mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-
masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan
mengikatnya.
20
4. Konsep pelayanan.
Menurut Gross (dalam Berry, 2003; 105) mendefinisikan peranan sebagai
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial
tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial
dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-
norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapa dua harapan yaitu harapan
yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang
yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.
Menurut Ndraha (2005; 53) diartikan sebagai suatu perilaku yang
diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator
disetiap jenjang pemerintahan.
Menurut Soekanto (2005; 269) peranan mencangkup sedikit 3 pengertian
yaitu :
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.
Sedangkan menurut Kusnadi (2005; 358) ada 3 peran yang dilakukan
pimpinan dalam organisasi yaitu
21
1. Peran pribadi mengacu pada hubungan antar pimpinan dengan yang lain
baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan
memiliki peran yang berbeda yaitu
a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya
bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi
mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi, dimana pimpinan merupakan titik
sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada
dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :
a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau
informasi dari dalam dan diluar organisasi dianggap relevan.
b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarkan
keseluruhan bagian organisasi.
c. Sebagai juru bicara
3. Peran keputusan, dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu
peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya
dan juru runding.
5. Pelayanan Publik.
Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan
umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. oleh karena itu
antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling
22
berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat
juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan
kegiatan organisasi.
Menurut Moenir (2003; 26) pelayanan umum adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana
mestinya maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang memadai.
Menurut Moenir (2003; 82) terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang
penting yaitu :
a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan,kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi padaperbuatan atau tindakan yang berikutnya.
b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakanperangkat penting dalan segala tindakan dan perbuatan orang.
c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yangmengambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yangberdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuaidengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkansemangat kerja yang tinggi.
e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan denganpemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan danlatihan khusus pegawai.
f. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan danjuga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segalakegiatannya fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.
Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan
maka perwujudan pelayanan yang didambakan yaitu :
23
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat dalan artian tanpa hambatan yang kadang kala dibuat oleh
petugas.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa adanya gerutu sindiran atau
untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan
akan sesuatu.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan
karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya
diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak
menentu (Moenir, 2003; 93).
Pedoman tersebut diatas diharapkan dapat digunakan untuk
menyerealisasikan pengaturan kebijaksanaan operasional pelayanan umum
berbagai instansi pemerintahan juga dimaksudkan pula sebagai upaya memacu
mencapai sasaran pembangunan sektor aparatur Negara.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Aparatur Negara No 06 tahun 1995
yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi dipusat dan didaerah serta dilingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan
Perundang-Undangan.
24
Pemerintah pada hakikatnya bertujuan pada pelayanan publik atau Public
Service yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.
Menurut Dwiyanto (2002; 60) menekankan bahwa responsivitas sangat
diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti
kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda
dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam studi tentang reformasi
birokrasi, Dwiyanto mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan
publik, yaitu :
a. Keluhan pengguna jasa.
b. Sikap aparat birokrasi, dalam merespon keluhan pengguna jasa.
c. Penggunaan, keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan
layanan publik.
d. Berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan dan
e. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan
yang berlaku.
Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam pelaksanaan pelayanan publik
harus ada keterbukaan dalam kondisi apapun, sehingga menghasilkan
akuntabilitas yang bersih dan masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan
berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia
membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, terbuka, sesuai dengan kondisi,
pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
25
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari :
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi.
4. Pertisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan. (Sinambela, 2006; 6)
Sementara itu Sutarto (1998; 65) mengatakan pelayanan terhadap
masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengamalkan
dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas pelayanan untuk mendapatkan hasil yang
diharapkan, tentunya dengan orang yang dilayani atau bertemunya harapan yang
dimiliki pihak yang harus dilayani dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataan
tersebut bermula dari kesan-kesan yang didapat sebelum pelayanan yang
diberikan dalam pelaksanaan tugas pada saat pelayanan perlu adanya seorang
pemimpin yang bertujuan mengamati pelaksanaan administrasi. Proses
administrasi agar semua rencana Negara terlaksana dengan baik.
Menurut Suparlan (1994;16) mengatakan bahwa pelayanan adalah unsurmemberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materil maupun nonmateril agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri. Dalam konteks inipelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (Public Service) yang
26
merupakan bantuan pertolongan yang diberikan oleh pemerintah secara materilmaupun non materil.
Dengan adanya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi maka pelaksanaan
tugas pelayanan yang dilakukan oleh seorang pegawai dapat terlaksana dengan
baik, karena pegawai dan karyawan adalah petugas pelayanan yang langsung
berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan jasa berupa pelayanan.
Parasuraman (dalam Tjiptono, 2007; 70) menyederhanakan kesepuluh
dimensi kualitas tersebut menjadi 5 dimensi kualitas jasa yang disebut dengan
dimensi SERVQUAL (Service Quality) yaitu:
a. Tangible (bukti langsung), bukti secara fisik yaitu bukti yang ditunjukkan
oleh fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, penampilan para karyawan
penyaji jasa, material dan sarana komunikasi.
b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesediaan para karyawan untuk
membantu pelanggan dan menyajikan jasa dengan segera.
c. Reliability (kehandalan), yaitu menyajikan jasa sesuai dengan janji
dengan akurat dan memuaskan.
d. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, ketrampilan dan kemauan serta
sopan santun karyawan dalam menyajikan jasa, aman dari bahaya, risiko,
keraguan serta memiliki sifat dapat dipercaya.
e. Empathy (kesungguhan), meliputi kemudahan dalam berinteraksi
6. Konsep Perizinan.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari
pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun
27
perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar
hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas
dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan
pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang
disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat
maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.
Menurut Kansil dan Christine (2003;189), agar ketatalaksanaan tugas-tugas
pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas
yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu :
a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang
terlibat.c. Prinsip koordinasi.d. Tertulise. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.
Salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah dengan penerapan
asas Desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi tersebut, maka
dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. menurut passal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini
ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
28
Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional,
dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan
urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu
kewenangan pemerintah daerah.
Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah
diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
pengurusan perizinan usaha. Oleh karenanya kebijakan pemeirntah dalam bidang
perizinan bendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia
usaha.
Pemberian izin pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas pelayanan publik
yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah
memberi izin kepada seseorang atau Dinas hukum untuk melakukan tindakan-
tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan
sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.
Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah
penting untuk terus ditingkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan indutrialisasi.
Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan
dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor industri akan menjadi
dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun agar
29
perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa
merugikan maka diperlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti
melalui sistem perizinan.
Perizinan atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana
izin itu harus memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan
usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Izin yang dibrikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang
berwenang terhadap aktifitas pengelolaan dan pengusahaan dari pada bidang
usaha/ industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.
Menurut Spelt dan Berge (1993;3) bahwa izin adalah salah satu instrumen
yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan
menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah luku para
warga.
Spelt dan Berge (1993;10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuandari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untukdalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan laranganperundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yangmemohonnya untuk melakukan tindakatindakan tertentu yang sebenarnyadilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentinganumum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat undang-
undang dapat mengejar berbagaitujuan. Motif-motif untuk menggunakan sisstem
izin menurut Spelt dan Berge (1993;7-8) dapat berupa :
1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (stuen) aktifitas-aktifitastertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin
membongkar pada monumen-monumen).
30
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerahpadat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izinberdasarkan “Drack-en Horcawet”, diman pengurus harus memenuhisyarat-syarat tertentu).
Dengan demikian, izin dapat digunakan oleh pemerintah (penguasa) sebagai
intrusmenuntuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkannya guna
mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadangkala izin dapat disimpulkan
dari konsiderens undang-undang atau pereturan yang mengatur izintersebutatau
dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya Undang-Undang itu.
Instrumen izin digunakan oleh pemerintah (penguasa) pada sejumlah besar
bidang kebijaksanaan terutama bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang
dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya dan
kesehatan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang
merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan izin.
B. Penelitian terdahulu
Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya
yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian yaitu dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel II.1 Penelitian TerdahuluNo Nama
penelitiJudul Hasil penelitian
1 Guntur ekosaputra
107310461)
Pelayanan IzinMendirikanBangunan (Imb)Dalam MencapaiKualitasPelayanan PublikYang Optimal
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuidan menganalisis mengenai pelaksanaan pelayananIMB pada BPPT Kabupaten Bengkalis. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa BPPT Kabupaten Bengkalis padapelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapaikualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik
31
walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapidalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik,seperti SDM dan sarana prasarana.
2 RandaRahdinata
(077310158)
Pelayanan IzinMendirikanBangunan OlehKantor PelayananPerizinanTerpadu (Kppt)Kota Pekanbaru
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisispelayanan pemberian IMB oleh KPPT KotaPekanbaru, untuk menganalisis kendala yang dihadapidalam pelayanan IMB oleh KPPT Kota Pekanbaru danuntuk menganalisis upaya yang dilakukan dalampelayanan pemberian IMB di KPPT Kota Pekanbaru.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayananIMB oleh KPPT Kota Pekanbaru mencakup 1)akuntabilitas pelayanan, memberi pertanggungjawabanpada publik, dengan lebih mengutamakan pelayananprima untuk memuaskan masyarakat sertamemberikan pelayanan cepat tepat, dan akuntabel. 2)Responsivitas pelayanan, kemampuan organisasipublik mengenali kebutuhan masyarakat masih relatifkurang. 3) Efisiensi pelayanan IMB belum dapatberjalan secara efektif karena belum sesuai denganstandar pelayanan. 4) Fasilitas fisik keberhasilanimplementasi kebijakan pelayanan perizinan terpaduini sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dengansegala dukungan fasilitas fisik.
3 CeliAndriani
(087310615)
PelayananPembuatan SuratIzin TempatUsaha (Situ) DiBadan PelayananPerizinanTerpadu SatuPintu KotaPekanbaru
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuipelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (situ) dibadan pelayanan perizinan terpadu satu pintu KotaPekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalahdeskriptif kualitatif. Fokus penelitian dilihat dari limaindikator standar pelayanan yaitu prosedur pelayanan,waktu penyelesaian, biaya/tarif, saranan dan prasarana,serta kompetensi pegawai. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa standar pelayanan belummaksimal dilihat dari waktu penyelesaian serta saranadan prasarana pendukung. Hal ini disebabkankurangnya personil lapangan, AC diruang tunggu yangtidak kunjung diperbaiki, serta kurangnya kesadaranmasyarakat dalam mengurus SITU tanpa calo
C. Kerangka Pikir
Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan
antara variable penelitian dengan indicator-indikator yang mempengaruhinya,
yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. adapun
32
kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini,
yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :
Gambar II.1 : Kerangka pemikiran mengenai Kualitas Pelayanan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Kampar (Studi Pelayanan PengurusanIzin Reklame)
D. Konsep Operasional
Untuk menghindari kesalahan pemahanan dalam penggunaan konsep-
konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang
dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang
akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai
dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat sebagai berikut :
Pemerintah Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar
BaikCukup baikKurang baik
Pelayanan Pengurusan Surat Reklame
1. Bukti langsung2. Kehadalan3. Daya tanggap4. Jaminan5. Empati
Tjiptono (2007; 70)
33
a. Pemerintah adalah semua Dinas atau organisasi yang berfungsi
memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat,
sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses
pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan
masyarakat.
b. Pelayanan adalahdiartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari
atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap
jenjang pemerintahan.
c. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang
lain sesuai dengan haknya.
d. Bukti langsung, meliputi kualitas fisik, perlengkapan, pegawai dan
sarana komunikasi.
e. Kehadalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan
segera, akurat dan memuaskan.
f. Daya tanggap yaitu kemampuan para staf untuk membantu para
pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.
g. Jaminan mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau
pun keragu-raguan.
34
h. Empati mencangkup kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para
pelanggan.
i. Perizinan adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus
memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan
usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
E. Operasional Variabel.
Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan
(penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu
operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.
Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-masam nilai.
Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Kualitas Pelayanan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
Konsep Variabel Indikator Item Yang Dinilai UkuranPelayananadalahdiartikansebagai suatuperilaku yangdiharapkan dariatau telahditetapkan bagipemerintahselakuadministratordisetiap jenjangpemerintahan
KualitasPelayananPada DinasPenanamanModal danPelayananTerpadu SatuPintuKabupatenKampar (StudiPelayananPengurusanIzin Reklame)
1. Bukti langsung
2. Daya tanggap
3. Kehandalan
4. Jaminan
5. Empati
a. Ruang tunggub. Pegawai dalam memberikan
pelayananc. Papan informasi
a. Kesediaan membantu masyarakatb. Memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat
a. Janji ditepati sesuai denganjadwal
b. Kesediaan memberikan informasi
a. Kemudahan prosedur pelayananb. Kesopanan pegawa dalam
memberikan pelayanan
a. Komunikasi yang baik dalammemberikan pelayanan
b. Memahami kebutuhanmasyarakat
Ordinal
35
F. Teknik Pengukuran.
Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Kualitas Pelayanan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame), dilakukan penilaian dengan
menetapkan ukuran baik, Cukup Baik dan Kurang Baik terhadap seluruh indikator
yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-
100 %
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara1-33 %.
Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat dapat dikategorikan
sebagai berikut :
1. Bukti Langsung, dapat dikatakatan :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-
100 %
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.
36
2. Daya Tanggap, dapat dikatakan :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100
%.
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.
3. Kehandalan, dapat dikatakan :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100
%.
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.
4. Jaminan, dapat dikatakan :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100
%.
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
37
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.
5. Empati, dapat dikatakan :
Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan
baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100
%.
Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,
dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.
Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan
hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.
38
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian.
Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan
adalah metode tipe penelitian survey deskripsi dengan metode kuantitatif.
Penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel
atau populasi untuk meneliti seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey
secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi
dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan
penelitian survey ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan
berupa kuisioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi atau
sampel yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005; 3)
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Alasan penulis mengambil lokasi
penelitian ini adalah karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang
perizinan dan non perizinan.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
39
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005; 90). Sebagai
populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pegawai bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan serta masyarakat pengurus izin reklame.
2. Sampel.
Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data
sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari
populasi yang diteliti. Menurut Singarimbun (2005; 53) “ sampel dapat diartikan
sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu
penelitian”. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel III.1 : Populasi dan Sampel.No Populasi Jumlah
PopulasiSampel Persentase
1 Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Kampar
1 orang 1 orang 100 %
2 Staf bidang pelayananperizinan
15 orang 15 orang 50 %
3 Masyarakat pengurus izinreklame
~ 25 orang
Jumlah 16 orang 41 orangSumber : data olahan tahun 2017
D. Teknik Penarikan Sampel
Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar, staf bidang pelayanan perizinan penulis menggunakan teknik
40
sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah
populasi untuk dijadikan sebagai responden.
Untuk masyarakat pengurus izin reklame penulis menggunakan metode
accidental sampling yaitu penulis menentukan besar sampel yang diambil dengan
cara kebetulan atau yang mudah dijumpai. (untuk sementara penulis menetapkan
sebanyak 25 orang masyarakat pengurus, jumlah responden dapat berubah sesuai
dengan kebutuhan penelitian)
E. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil
penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil
observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Kualitas Pelayanan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
2. Data Sekunder
adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah
penelitian dan dianggap perlumengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Studi
Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
F. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan dipoerlukan
oleh penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang
41
meliputi keterkaitan data baik secara lansung maupun tidak langsung terhadap
fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :
1. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah
daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan meksud untuk
memperoleh tanggapan mengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
dalam Pengurusan Izin Reklame. Adapun yang diberikan kuisioner adalah
staf bidang pelayanan perizinan serta pengurus izin reklame.
2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung
dari responden dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Adapun yang
dilakukan wawancara adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar,
3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2005;29) merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang Teknik dokumentasi berguna untuk
memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan menggunakan
perekam, kamera untuk mengambil foto atau gambar, disaat melakukan
penelitian.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterprentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data
yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang
42
dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan
menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta
yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan
indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian.
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.
Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Kualitas Pelayanan Pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan IzinReklame)
No Kegiatan Bulan dan Minggu Tahun 2017Mei Juni Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 Persiapan dan Penyusunan
UP2 Seminar UP3 Perbaikan UP4 Pembuatan daftar
Kuisioner5 Pengurusan rekomendasi
penelitian6 Penelitian lapangan7 Penelitan dan analisis data8 Penyusunan laporan
penelitian (skripsi)9 Konsultasi perbaikan
skripsi10 Ujian skripsi11 Revisi dan perbaikan
skripsi12 Penggandaan serta
penyerahan skripsi
43
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau
Disamping juluki Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di
bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau.
Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km2 atau 12,26% dari luas Provinsi Riau
dan penduduk ± 688.204 jiwa.
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar
Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan
sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut sungai
kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan
menafsirkan Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang
diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.
Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus ditepian Sungai
Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.
Berdasarkan Selalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka
dengan Kampar. Kemudian juga disebut Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud
Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketengah Portugal, melarikan diri ke
Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan
Portugal disebut bahwa Kabupaten kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang
Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias
dalam ekspedisinya ke pedalaman minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa
44
ia menelusuri sungai siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan
melanjutkan perjalanan darat menuju sungai kampar. Dalam perjalanan tersebut ia
berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju pagaruyung.
2. Geografi Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km2 merupakan
daerah yang terletak antara 1000’40” lintang utara sampai 0027’00” lintang selatan
dan 100028’30”-101014’30” bujur timur. Kabupaten kampar dilalui oleh dua buah
sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai kampar yang
panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143
meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang
meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar,
Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah
sebagai berikut :
Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota
Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi
pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi
pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang
terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.
45
3. Pemerintahan
Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi sumatra Tengah,
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 dengan Ibu Kota
Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru,
pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari
wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru, yang kemudian
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1987.
Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau
Nomor : KPTS. 381VII1987 tanggal 17 juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari
19 Kecamatan dengan dua Bupati. Pembentu Bupati Wilayah I berkedudukan di
Pasir Pengarayan dan Pembantu Bupati Wilayah tingkat II di Pangkalan Kerinci.
Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah kecamatan Rambah, Tandun,
Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati
Tingkat II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut,
dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah
pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung dibawah koordinator
Kabupaten.
4. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2014 tercatat 688,204 orang.
yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio
46
jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan)
adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut
diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar
dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang,
Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya
mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan
kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah
dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut
H.Takahashi dalam bukunya Japan and Eastern Asia, 1953, Pemerintahan Militer
Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai
bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.
Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya
bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan
Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak
masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang
tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk
beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-
sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para
pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya
berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.
Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar
yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain
itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio
47
Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur,
masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131
jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu
Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri
Hilir dengan 13 jiwa/km²
5. Pariwisata dan Budaya
Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan
telah ada pada masa Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain
menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat
Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan
tradisi mandi balimau bakasai yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar
terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga tradisi
Ma'awuo ikan yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan)
setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan
Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu).
Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau. yang
identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari
Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan
Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini.
termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi
persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah.
Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau. atau
disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa
48
digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksen dengan varian
Bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah
Datar maupun kawasan pesisir Minangkabau lainnya. Di samping itu, Kampar
Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan
Calempong dan Oguong.
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu PintuKabupaten Kampar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar
merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas pelaksana urusan pemerintah
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar dipimpin oleh kepala dinas
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam
menjalankan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Kampar mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
49
Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinasb. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub bagian umum dan kepegawaian2. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :1. Seksi penanaman modal dan deregulasi2. Seksi promosi dan investasi penanaman modal3. Seksi verifikasi dan evaluasi pelayanan penanaman modal
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari :1. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan A2. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan B3. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan C
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari :1. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan A2. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan B3. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan C
f. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,terdiri dari :1. Seksi pengaduan, pengendalian dan informasi layanan.2. Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan3. Seksi pelaporan, evaluasi dan peningkatan layanan
Adapun penjabaran masing-masing tugas struktur organisasi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasara,
menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta
melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam
menjalankan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi :
50
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan
perlengkapan serta organisasi.
2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya
yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan, non
perizinan.
4. Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan
pengembangan sistem penanaman modal dan pelayanan perizinan
dan non perizinan.
5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan
pendelegasian dari bupati kampar sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan
sumber daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non
perizinan.
8. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses
administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok
permasalahan yang diadukan.
51
10. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan
fasilitasi penanaman modal.
11. Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis.
12. Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Menyusun laporan pelaksanaan, hasil capaian dan kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
15. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf layanan dan
peningkatan iklim investasi serta pelaksanaan promosi daerah dalam
upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi
yang kondusif.
16. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penanaman
modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
17. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang
terkait dengan penanaman modal dan teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan.
18. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan
sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
19. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman
modal.
52
20. Memberikan pertimbangan kepada bupati dalam rangka kegiatan
penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perizinan.
21. Memberikan penilaan pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar.
22. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan
terkait dengan kinerja bawahan.
23. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.
24. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi
kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas.
25. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi
yang kondusif.
26. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
27. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai
bahan penilaian sasaran kerja pegawai.
28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan
melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan
umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta
53
pengelolaan keuangan dan perlengkapan. Dalam menjalankan tugas
tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan dan perlengkapan, perencanaan, pelaporan serta urusan
rumah tangga.
2. Pembinaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan sub bagian.
3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan
standar operasional prosedur.
5. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, pengelolaan
asset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan.
6. Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
7. Melakukan pengendalian pembinaan urusan ketatausahaan yang
meliputi penatausahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar.
8. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang ketatausahaan umum di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan umum.
54
10. Melakukan pengelolaan administrasi terhadap naskah dinas yang
masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan
penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data
pelaporan perkembangan setiap triwulan.
12. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap
bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
14. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
16. Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan
kantor.
18. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan skp
bawahan.
19. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan.
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
55
21. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai
bahan penilaian sasaran kerja pegawai.
c. Bidang Penanaman Modal Dan Promosi
Bidang penanaman modal dan promosi mempunyai tugas pokok
merencanakan dan mengkaji potensi dan peluang penanaman modal
lingkup daerah sekaligus mempromosi peluang investasi dengan
memberdayakan badan usaha penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup
daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang penanaman modal dan
promosi mempunyai fungsi :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan
perencanaan pengembangan dan pelayanan penanaman modal.
2. Menyusun rencana pengembangan dan pelayanan penanaman modal
daerah.
3. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitasi
kerjasama,
4. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang perencanaan dan
pengembangan penanaman modal.
5. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang fasilitasi dan
kerjasama.
6. Melakukan koordinasi dan pembinaan perusahaan non fasilitas.
7. Mengoordinasikan penilaian invesment award
8. Melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga dengan dunia usaha.
56
9. Mengoordinasikan dan merekomendasikan kelayakan izin
penanaman modal terhadap investor PMA/PMDN.
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan
promosi dan informasi pengolahan data dan penanaman modal sektor
potensi unggulan daerah.
11. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang promosi sektor
potensi unggulan daerah.
12. Mempersiapkan data potensi unggullan dan peluang investasi daerah
untuk dipromosikan.
13. Mengoordinir event-event promosi berskala lokal, nasional dan
internasional.
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
15. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP
bawahan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
18. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku.
19. Catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan mempunyai tugas pokok
memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yang telah di
57
delegasikan bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari
instansi terkait. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan mempunyai fungsi :
1. Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis
pelaksanaan layanan.
2. Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan
perizinan menurut sektor usaha dibidangnya.
3. Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi
kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.
4. Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap perizinan yang
harus mendapat pertimbangan.
5. Pemeriksaan dokumen perizinan serta penetapan retribusi daerah.
6. Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
8. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP
bawahan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
58
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai
bahan penilaian sasaran kerja pegawai.
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
Bidang penyelenggaraan pelayanan non perizinan mempunyai tugas
pokok memberikan pelayanan non perizinan berdasarkan sektor usaha
yang telah di delegasikan bupati kampar kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengkoordinasikan dengan tim
teknis dari instansi terkait. Bidang penyelenggaraan pelayanan non
perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang penyelenggaraan
pelayanan non perizinan mempunyai fungsi :
1. Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis
pelaksanaan layanan.
2. Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur pelayanan
non perizinan menurut sektor usaha di bidangnya.
3. Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi
kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.
4. Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap non perizinan yang
harus mendapat pertimbangan.
5. Pemeriksaan dokumen non perizinan serta penetapan retribusi daerah.
6. Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
59
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
8. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP
bawahan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
11. Menilai hasil kerja dengan mengisi buku catatan sebagai bahan
penilaian sasaran kerja pegawai.
f. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penanaman modal
dan perizinan, melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan dunia usaha
maupun masyarakat dan melakukan pelaporan seluruh pelaksanaan
penanaman modal dan perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut,
Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap
ketentuan penanaman modal dan perizinan.
2. Memfasilitasi dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan penanaman
modal dan perizinan.
3. Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan
dengan perizinan non perizinan bidang penanaman modal.
60
4. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan
pengaduan perizinan yang dilaporkan baik oleh perseorangan maupun
dunia usaha.
5. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pengaduan perizinan.
6. Menyelenggarakan koordinasi hasil pengawasan terhadap dunia
usaha.
7. Melaksanakan, merekapitulasi dan mengevaluasi hasil IKM, serta
memberika pertimbangan/masukan-masukan hasil evaluasi IKM
tersebut.
8. Memberikan pertimbangan-pertimbangan/masukan-masukan
terhadap hasil IKM.
9. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan
perizinan usaha dan penanaman modal.
10. Melaksanakan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan
penanaman modal dan perizinan dunia usaha.
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan
dengan pelayanan penyuluhan dunia usaha.
12. Mengumpulkan dan memverifikasi realisasi nilai investasi
perusahaan
13. Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan
dunia usaha.
14. Melaporkan realisasi nilai investasi penanaman modal.
61
15. Melakukan monitoring perkembangan perizinan dan non perizinan.
16. Menyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
17. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP
bawahan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
20. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai
bahan penilaian sasaran kerja pegawai.
62
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Responden
Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil
penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam Pengurusan Izin
Reklame. Untuk selanjutnya penulis klasifikasikan berdasarkan tingkat umur,
tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
1. Identitas Responden Berdasarkan Usia.
Sehubung dengan keterkaitan antara usia dengan kedewasaaan seseorang
dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka pada tabel berikut akan
digambarkan kriteria umur responden sebagai berikut :
Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan UsiaNo Usia Jumlah Persentase1 21-30 13 orang 32 %2 31-40 21 orang 51 %3 41-50 7 orang 17 %4 50 keatas 0 0
Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden
berdasarkan usia adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak
13 orang (32 %) berusia antara 21-30 tahun, sebanyak 21 orang (51 %) berusia
antara 31-40 tahun dan sebanyak 7 orang (17 %) berusia antara 41-50 tahun. Dari
identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas
63
responden berdasarkan usia lebih di dominasi oleh responden yang berusia antara
31-40 tahun.
Maka dari gambaran data umur diperoleh dari responden tersebut, bahwa
responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan
dewasa atau matang dalam berfikir. Sehingga dalam pengambilan suatu keputusan
responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan
mempunyai kematangan dan pengalaman di dunia kesehatan.
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Identitas responden pada tingkat pendidikan diperlukan guna memberikan
gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dari
penelitian ini. Faktor pendidikan memegang peranan sangat penting bagi penulis
dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang
diberikan responden karena menurut penulis orang yang berpendidikan umumnya
akan lebih tinggi pengetahuan dan lebih bijaksana membandingkan dengan orang
yang berpendidikan lebih rendah walaupun hal ini tidal mutlak menjadi kebenaran
karena bagitu pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap
seseorang, melalui data tabel berikut akan dapat diketahui gambaran dari tingkat
pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa
jenjang pendidikan responden terdiri dari rendah sampai pada pendidikan tinggi,
untuk mengetahui responden dapat dilihat rincian datanya pada tabel berikut :
64
Tabel V. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.No Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase1 SD 0 02 SLTP 6 orang 15 %3 SLTA 19 orang 46 %4 Strata 1 13 orang 32 %5 Strata 2 3 orang 7 %
Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden
berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai
responden sebanyak 6 orang (15 %) berpendidikan SLTP, sebanyak 19 orang (46
%) berpendidikan SLTA, sebanyak 13 orang (32 %) berpendidikan Strata 1 dan
sebanyak 3 orang (7 %) berpendidikan strata 2. Dari identitas responden diatas,
maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas responden berdasarkan jenjang
pendidikan lebih di dominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA
3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis KelaminNo Jenis Kelamin Jumlah Persentase1 Laki-laki 25 orang 61 %2 Perempuan 16 orang 39 %
Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden
berdasarkan jenis kelamin adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai responden
sebanyak 25 orang (61 %) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 16 orang (39
%) berjenis kelamin perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa identitas
65
responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden yang berjenis
kelami laki-laki.
B. Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat IzinReklame
Pelaksanaan tugas pelayanan dalam struktur organisasi tidak selamanya
berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya
aparat pemerintah mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun
disamping itu adapula faktor-faktor yang menjadi pendukung jalannya prosedur
pelayanan. Demikian halnya pelaksaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah-
daerah lain
Pelaksanaan layanan pemerintah yang berlangsungDinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh beberapa
faktor-faktor, baik itu faktor yang menjadi pendukung jalannya pelayanan maupun
faktor yang kemudian menjadi penghambat pelayanan itu sendiri.
Berikut ini akan dibahas berurutan berdasarkan indikator-indikator yang
telah penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :
1. Bukti langsung
Bukti langsung adalah kelengkapan fasilitas fisik, sarana dan prasarana,
pegawai dan sarana komunikasi. Kualitas pelayanan di Kantor Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan langsung
secara bagus apabila bukti langsung ini diperhatikan, karena hal ini berhubungan
dengan penilaian pertama dari masyarakat. Masyarakat yang datang ke kantor
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
66
akan langsung berhadapan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kenyamanan
masyarakat akan terasa langsung.
Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai
indikator bukti langsung dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
Tabel V.4 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai IndikatorBukti Langsung Dalam Pelayanan Di Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukup baik Kurang baik1 Ruang tunggu 9 14 2 252 Pegawai yang memberikan
pelayanan0 15 10 25
3 Papan informasi 0 12 13 25Jumlah 9 41 25 75
Rata – Rata 3 14 8 25Persentase 32 % 56 % 32 % 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin
reklame mengenai indikator bukti langsung dalam pelayanan di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah
dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang (32 %)
menyatakan baik, sebanyak 14 orang (56 %) menyatakan cukup baik dan
sebanyak 8 orang (32 %) menyatakan kurang baik. Dari hasil tanggapan
responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanny tanggapan dari
Masyarakat pengurus izin reklame mengenai indikator bukti langsung dalam
pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan
bahwapelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
67
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kamparsudah cukupmemuaskan masyarakat dan
memenuhi standar pelayanan publik.
Selanjutnya tanggapan dari Pegawai bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan mengenai indikator bukti langsung dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
Tabel V.5 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiIndikator Bukti Langsung Dalam Memberikan PelayananKepada Masyarakat
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukup baik Kurang baik1 Ruang tunggu 9 6 0 152 Pegawai yang memberikan
pelayanan15 0 0 15
3 Papan informasi 15 0 0 15Jumlah 39 6 0 45
Rata – Rata 13 2 0 15Persentase 87 % 13 % 0 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang
pelayanan perizinan mengenai indikator bukti langsung dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai
responden sebanyak 13 orang (87 %) menyatakan baik dan sebanyak 2 orang (13
%) menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat
disimpulkan bahwasannya bukti langsung dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dapat dikatakan baik.
Sementara itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kamparmengenai ndikator bukti langsung dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat adalah sebagai berikut
68
“...menurut saya, sarana prasarana di kantor ini cukup memadai, hanyasaja apabila pengurusan membludak, itu yang menyebabkan pelayanandisini yang kurang maksimal. Misalnya saja kursi tunggu yang tidakmencukupi semua pengurus. Banyak pengurus yang menunggu sampaiberdiri dan duduk-duduk di lantai. Saya rasa hanya itu saja yang membuatsarana prasarana disini kurang memadai”.
Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan
mengenai bukti langsung dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dikatakan cukup baik.
Hal ini menurut penulis, dibutuhkan sarana yang lengkap atau memadai dapat
menunjang pelayanan dengan cepat dan tidak membuat masyarakat menunggu.
Seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan agar masyarakat tidak
mengeluh, sehingga dalam proses melayaninya pun bisa lebih cepat dan tidak
sering mendapat keluhan dari masyarakat.
2. Daya tanggap
Daya tanggap (Responsiveness) merupakan dimensi kedua untuk
mengukurkualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kamparkepada masyarakat pemohon pembuatan
izin reklame. Daya Tanggap (Responsiveness) itu sendiri adalah keinginan
pegawai untuk membantu para pelanggan atau pemohon dan memberikan
pelayanan dengan tanggap.
Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai daya
tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan izin
reklame adalah sebagai berikut :
69
Tabel V.6 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai Daya TanggapPegawai Dalam Memberikan Pelayanan Pada Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KamparDalam Pengurusan Izin Reklame
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukup baik Kurang baik1 Kesediaan membantu
masyarakat0 15 10 25
2 Memberikan pelayananyang cepat dan tepat
0 16 9 25
Jumlah 0 31 19 50Rata – Rata 0 15 10 25Persentase 0 60 % 40 % 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin
reklame mengenai daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
dalam pengurusan izin reklame adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai
responden sebanyak 15 orang (60 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 10
orang (40 %) menyatakan kurang baik. Dari tanggapa responden diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar dalam pengurusan izin reklame dapat dikatakan cukup baik. Hal hal ini
dilihat dari aparatur yang adadisana terkadang memberikan kesan yang baik
kadang tidak, itu bagaimana kitamenyikapi keadaan yang sedang dirasakan oleh
aparatur tersebut.
Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai daya
tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame
adalah sebagai berikut
70
Tabel V.7 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan Mengenai DayaTanggap Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaPengurus Izin Reklame
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
1 Kesediaan membantumasyarakat
15 0 0 15
2 Memberikan pelayananyang cepat dan tepat
15 0 0 15
Jumlah 30 0 0 30Rata – Rata 15 0 0 15Persentase 100 % 0 0 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang
pelayanan perizinan mengenai daya tanggap pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengurus izin reklame adalah dari 15 orang yang dijadikan
sebagai responden kesemuanya menjawab baik. Hal ini dapat dilihat
Keprofesionalan seorang pegawai dapat terlihat dari bagaimana ia memanfaatkan
waktunya sebaik mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas dalam
pekerjaannya.
Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai daya
tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame
adalah sebagai berikut :
“....menurut saya, kami selalu memberikan pelayanan yang baik kepadamasyarakat, kami tidak pernah memperlambat pelayanan kepadamasyarakat”.
Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis
paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya daya tanggap pegawai
71
dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame dapat dikatakan
cukup baik, Hanya saja menurut pengamatan penulis disebabkan masih kurangnya
fasilitas seperti computer dikantor tersebut, adanya kerusakan terhadap printer
sehingga harus menunggu menunggu printer selesai diperbaiki selain itu
banyaknya masyarakat yang ingin dilayani sehingga pelayanan yang diberikan
kurang cepat dan tepat serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
masyarakat.
3. Kehandalan
Kehandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan
segera, akurat dan memuaskan. Hambatan atau kekurangan yang ditemukan di
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar adalah lambatnya pengurusan. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah
pegawai Kurangnya jumlah pegawai mengakibatkan penyelesaian pengurusan
menjadi lambat, karena satu orang pegawai menangani atau mengurus lebih dari
satu orang. Disamping kuantitas pegawai yang kurang, kualitas dari pegawai yang
ada pun masih rendah. Menghadapi masalah ini, diperlukan adanya penambahan
jumlah pegawai serta peningkatan kuantitas pegawai seperti keilmuwan atau
wawasan serta kreativitas pegawai melalui peningkatan pendidikan atau pelatihan
baik formal maupun non formal yang mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran.
Disamping kuantitas dan kualitas pegawai kantor Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, tingkat kedisiplinan
72
pegawai masih kurang merupakan salah satu penyebab dari lambatnya proses
pengurusan.
Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai
kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
Tabel V.8 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai KehandalanPegawai Dalam Memberikan Pelayanan
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
1 Janji ditepati sesuaidengan jadwal
0 15 10 25
2 Kesediaan memberikaninformasi
0 11 14 25
Jumlah 0 26 24 50Rata – Rata 0 13 12 25Persentase 0 52 % 48 % 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin
reklame mengenai kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah dari
25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang (52 %)
menyatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang (48 %) menyatakan kurang baik.
Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya
kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan cukup baik.
hanya saja masih sering terjadinya keterlambatan dalam menerbitkan surat izin
tersebut sehingga membuat masyarakat merasa kesal selain itu juga mereka harus
berulang untuk datang ke kantor tersebut walaupun mereka tinggal cukup jauh
dari kantor dinas tersebut.
73
Selain itu juga tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai
kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus
izin reklame adalah sebagai berikut :
Tabel V.9 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiKehandalan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaMasyarakat Pengurus Izin Reklame
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
1 Janji ditepati sesuaidengan jadwal
15 0 0 15
2 Kesediaan memberikaninformasi
7 8 0 15
Jumlah 22 8 0 30Rata – Rata 11 4 0 15Persentase 73 % 27 % 0 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang
pelayanan perizinan mengenai kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat pengurus izin reklame adalah dari 15 orang yang dijadikan
sebagai responden sebanyak 11 orang (73 %) menyatakan baik dan sebanyak 4
orang (27 %) menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka
dapat disimpulkan bahwasannya kehandalan pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat pengurus izin reklame dapat dikatakan baik.
Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai
kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus
izin reklame adalah sebagai berikut :
“....kami selalu diperintahkan oleh atasan untuk mempermudah dalampengurusan, jadi saya rasa kami tidak pernah dengan sengaja
74
memperlambat dalam penyelesaian pengurusan izin ini, kami selaluberusaha sebaik mungkin dan apabila ada keterlambatan mungkin saja itukesalahan teknis saja”.
Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis
paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya kehandalan pegawai
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus izin reklame adalah
dapat dikatakan cukup baik.Pihak dinas sudah memberikan pelayanan yang sebaik
mungkin kepada masyarakat yang melakukan pengurusan terutama pengurusan
izin reklame, dan apabila masih terjadi keterlambatan dalam penerbitan. Itu hanya
semata-mata kesalahan teknis saja bukan karena pihak pegawai yang
memperlambat proses pelayanan.
4. Jaminan
Jaminan merupakan dimensi ketiga untuk mengukur kualitas pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kamparkepada pemohon layanan pembuatan izin reklame. Jaminan (Assurance)
mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya
yang dimilki oleh para pegawai, bebas dari bahaya, resiko atau keraguraguan.
Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai jaminan
yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
Tabel V.10 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai JaminanYang Diberikan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
75
1 Kemudahan prosedurpelayanan
0 14 11 25
2 Kesopanan pegawai dalammemberikan pelayanan
0 12 13 25
Jumlah 0 26 24 50Rata – Rata 0 13 12 25Persentase 0 52 % 48 % 100 %
Sumber : data olahan 2017
Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin
reklame mengenai jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan
adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang (52 %)
menyatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang (48 %) menyatakan kurang baik.
Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jaminan
yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah dapat dikatakan
cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur dalam menetapkan prosedur atau
persyaratan dalampengurus izin reklame cukup memudahkan masyarakat dalam
mengurus izin reklame.
Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai
jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah
Tabel V.11 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiJaminan Yang Diberikan Pegawai Dalam MemberikanPelayanan
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
76
1 Kemudahan prosedurpelayanan
13 2 0 15
2 Kesopanan pegawai dalammemberikan pelayanan
11 4 0 15
Jumlah 24 6 0 30Rata – Rata 12 3 0 15Persentase 80 % 20 % 0 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui tanggapan dari staf bidang
pelayanan perizinan mengenai jaminan yang diberikan pegawai dalam
memberikan pelayanan adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden
sebanyak 12 orang (80 %) menyatakan baik dan sebanyak 3 orang (20 %)
menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat
disimpulkan bahwasannya jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan
pelayanan dapat dikatakan baik.
Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai jaminan
yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah
“...sepengetahuan saya, pegawai disini dalam memberikan pelayanankepada masyarakat sudah bersikap ramah dan sopan, yang agak sedikitbersikap seperti itu biasanya anak-anak magang saja ataupun anak-anakhonorer, maklum lah mereka kan baru dalam mengemban tugas ini”.
Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara penulis yang telah penulis
paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jaminan yang diberikan
pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar harus memiliki sikap terbuka dalam memberikan informasi mengenai
persyaratan, jenis dan biaya pelayanan, lama pelayanan, begitu pula dengan
77
prosedur pelayanan karena dalam pengamatan penulis di lapangan belum terdapat
Informasi berupa papan info yang dipasang di dinding dalam ruang pelayanan
mengenai persyaratan,lama dan prosedur pelayanan. Hal ini membuat masyarakat
kurang mengerti dan kurang memahami prosedur yang harus ditempuh dalam
pembuatan izin reklame.
5. Empati
Empati (Emphaty) merupakan dimensi keempat yang digunakan dalam
mengukur kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan pembuatan izin
reklame. Empati (Emphaty) itu sendiri adalah kemudahan dalam melakukan
hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
para masyarakat pemohon pembuatan izin reklame dengan baik.
Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai empati
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut
:
Tabel V.12 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai EmpatiPegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
78
1 Komunikasi yang baikdalam memberikanpelayanan
0 16 9 25
2 Memahami kebutuhanmasyarakat
0 12 13 25
Jumlah 0 28 22 50Rata – Rata 0 14 11 25Persentase 0 56 % 44 % 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin
reklame mengenai empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 14
orang (56 %) menyatakan baik dan sebanyak 11 orang (44 %) menyatakan kurang
baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya
empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan
cukup baik.Hal ini dilihat bahwasannya masih ada aparaturnya tidak menanamkan
program 3S kepadamasyarakat, kadang ada yang menggunakan kadang ada yang
tidak. Tetapi mau tidakmau program 3S tersebut harus dipergunakan dalam
memberikan pelayanan.Pegawainya masih belum rata dalam menerapkan program
3S tersebut, ada yangsudah ada yang belum memakainya sehingga masyarakat
kadang ada yangmendapatkan pelayanan yang baik adapun yang tidak.
Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai
empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai
berikut :
Tabel V.13 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiEmpati Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaMasyarakat
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang baik
79
baik1 Komunikasi yang baik
dalam memberikanpelayanan
15 0 0 15
2 Memahami kebutuhanmasyarakat
15 0 0 15
Jumlah 30 0 0 30Rata – Rata 15 0 0 15Persentase 100 % 0 0 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat dketahui tanggapan dari Staf bidang
pelayanan perizinan mengenai empati pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden
kesemuanya menjawab baik. Hal ini dilihat bahwa pegawai sudah melakukan
komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti bertanya apa keperluannya
datang ke dinas, apa yang dibisa dibantu.
Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai empati
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah
“....kami selalu menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat yangmelakukan pengurusan disini, kami tidak pernah mentelantarkanmasyarakat yang melakukan pengurusan disini, kami selalu menanyakankepada masyarakat mengenai kepentingan ke dinas ini”.
Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan
diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya empati pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja masih ada
beberapa pegawai yang tidak bersikap baik ketika menaggapi pemohon
yangsedang mengeluh karena mereka sedang mengalami kesulitan dan
memerlukanbantuan. Penanganan keluhan merupakan salah satu hal yang wajib
80
diperhatikandengan baik dalam memberikan pelayanan prima. Ketika mereka
merasa tidakdiperhatikan, mereka juga akan kehilangan kepercayaa bahwa
permasalahan merekadapat diselesaikan dengan baik oleh pegawai atau aparatur
yang bersangkutan.
Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas
Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame adalah sebagai
berikut:
Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai KualitasPelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam PengurusanSurat Izin Reklame
No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukupbaik
Kurang baik
1 Bukti langsung 16 16 8 402 Daya tanggap 15 15 10 403 Kehandalan 11 17 12 404 Jaminan 12 16 12 405 Empati 15 14 11 40
Jumlah 69 78 53 200Rata – Rata 14 15 11 40Persentase 35 % 38 % 27 % 100 %
Sumber : data olahan tahun 2017
Berdasarkan tabel V.14 dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden
mengenai kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame
adalah dari 40 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 14 orang (35 %)
menyatakan baik, sebanyak 15 orang (38 %) menyatakan cukup baik dan
sebanyak 11 orang (27 %) menyatakan kurang baik.
81
Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya
kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame dapat dikatakan
cukup baik. Hal ini dilihat dari kelima indikator yang telah penulis tetapkan yaitu
bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati dengan hasil
rekapitulasi responden sebanyak 38 %.
C. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kualitas pelayanan pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar dalam pengurusan surat izin reklame
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya yang
menjadi Faktor penghambat dalam Pelaksanaankualitas pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam
pengurusan surat izin reklame adalah sebagai berikut :
1. Bila dilihat dari indikator bukti langsung, hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah
sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai seperti bagan alur
pelayanan perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan
melakukan pengurusan perizinan tidak merasa kebingunganketika
pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan.
2. Bila dilihat dari indikator daya tanggap, hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah
Adanya keterbatasan pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga
82
pengurus harus mengantri yang cukup lama dalam mengurus izin
reklame tersebut.
3. Bila dlihat dari indikator kehandalan, hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah
Keberadaan pejabat yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan
perizinan yang kadang-kadang sedang dinas keluar yang menyebabkan
keterlambatan suatu permohonan perizinan keluar.
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kualitas
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
83
Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kualitas Pelayanan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame dapat dikatakan cukup
baik. Hal ini dilihat dari kelima indikator yang telah penulis tetapkan
yaitu bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati
dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 38 %.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaankualitas pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah sarana dan
prasarana yang ada masih kurang memadai seperti bagan alur pelayanan
perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan
pengurusan perizinan tidak merasa kebingunganketika pertama kali
masuk ke bagian ruang pelayanan, Adanya keterbatasan pegawai dalam
memberikan pelayanan sehingga pengurus harus mengantri yang cukup
lama dalam mengurus izin reklame tersebut dan Keberadaan pejabat
yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan perizinan yang
kadang-kadang sedang dinas keluar yang menyebabkan keterlambatan
suatu permohonan perizinan keluar.
B. Saran
1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar membuat bagan alur pelayanan perizinan sehingga
84
ketika ada masyarakatyang akan melakukan pengurusan perizinan tidak
merasa kebingunganketika pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan.
2. Kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kembali Pelaksanaan
Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar Terhadap Penerbitan izin reklame agar dapat lebih
baik lagi dan tidak adanya keluhan dari masyarakat.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
A. Buku-buku.
Abdul Halim, 2004, Manajemen Keuangan Daerah, Unit Penerbit danPercetakanAkademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta.
Berry, 2003, Pelayanan Prima Perpajakan, Rineka Cipta, Jakarta
Budiarjo, 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia,Jakarta
85
Dwiyanto, 2002, Reformasi, Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat StudiKependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Indra Bastian, 2002, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Buku 2 , Salemba Empat,Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Gramedia PustakaUtama,Jakarta
Kansil dan Christine, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.
Kusnadi, 2005, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta
Moenir, 2003, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,edisi Kesatuan, BumiAskara, Jakarta
Ndraha, 2005, Kybernologi dan metodelogi : metodelogi ilmu pemerintahan.Sirao credentia center. Tangerang banten
Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, Jakarta
Rasyid, 1997, Makna Pemerintahan:Tinjauan Dari Segi Etika danKepemimpinan, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta
Sedarmayanti, 2004, pelayanan Publik, Rineka Cipta, Jakarta
Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta
Singarimbun, 2005, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta
Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D), CV. Alfabeta, Bandung
Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kuantitatif, Universitas Melonerima Press,Jakarta
Sutarto, 1998, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada, Yogyakarta
Spelt dan Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya
Syafiie, 2005, Filsafat Pemerintahan, Penerbit Perca, Jakarta
86
Tjiptono, 2007, Manajemen Jasa, Penerbit Andy, Yogyakarta
Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, MarpoyanTujuh, Pekanbaru
B. Dokumentasi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2013 TentangPelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, KertasKerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUnivarsitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.
Lampiran 1
DAFTAR KUISIONER PENELITIAN TENTANG
KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
Nomor Responden
Untuk staf bidang perizinan
87
I. Identitas RespondenUmur :Agama :Jenis Kelamin :Pendidikan Terakhir :
II. Petunjuk Pengisian.a. Pernyataan ini berkaitan dengan terhadap Kualitas Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
b. Kuisioner ini tidak ada maksud lain dari pada penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi, jadi dimohonkan dapat memberi jawaban yangsejujurnya.
c. Identitas responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu.d. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu, dengan memberikan
tanda silang (X) pada salah satu jawaban, atas kerjasamanya saya ucapkanterima kasih.
INDIKATORA. Bukti Langsung
1. Apakah ruang tunggu yang disediakan di kantor ini sudah memadai?a. Sudah.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih....................................................................................................................................................................................................................................
88
2. Apakah jumlah petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakatsudah memadai?a. Sudahb. Belumc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................
3. Apakah ada papan informasi yang disediakan oleh pihak dinas untukmasyarakat?a. Adab. Belum adac. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................
B. Daya tanggap1. Apakah petugas selalu sedia membantu masyarakat apabila ada
masyarakat yang kebingunan dalam mengurus izin tersebut?a. Selalub. Kadang-kadangc. Tidak tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................
2. Apakah petugas selalu memberikan pelayanan yang cepat dan tepatkapada masyarakat?a. iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................
C. Kehandalan1. Apakah petugas selalu tepat janji dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
89
2. Apakah petugas memberikan informasi yang jelas kepada masyarakatapabila ada masyarakat yang bertanya dalam pengurusan tersebut?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak pernah.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :........................................................................................................................................................................................................................................
D. Jaminan1. Apakah prosedur pengurusan izin tersebut cukup mudah dilakukan?
a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
2. Apakah petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalubersikap sopan dan santun?
a. Iya.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................
E. Empati1. Apakah petugas menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat
pengurus tersebut?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
2. Apakah petugas paham terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................
90
Daftar Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
1. Bagaimana menurut Bapak mengenai bukti langsung dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat dikantor ini?
2. Bagaimana menurut bapak mengenai daya tanggap petugas dalam
membantu masyarakat di kantor ini?
91
3. Bagaimana menurut bapak, apakah petugas cukup handal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat?
4. Bagaimana menurut bapak, apakah petugas memberikan jaminan terhadap
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?
5. Bagaimana empati petugas dalam membantu masyarakat yang sedang
mengalami kebingunan dalam pengurusan tersebut?
DAFTAR KUISIONER PENELITIAN TENTANG
KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
Nomor Responden
Untuk pengurus izin
I. Identitas Responden
92
Umur :Agama :Jenis Kelamin :Pendidikan Terakhir :
II. Petunjuk Pengisian.a. Pernyataan ini berkaitan dengan terhadap Kualitas Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)
b. Kuisioner ini tidak ada maksud lain dari pada penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi, jadi dimohonkan dapat memberi jawaban yangsejujurnya.
c. Identitas responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu.d. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu, dengan memberikan tanda
silang (X) pada salah satu jawaban, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.
INDIKATORa. Bukti Langsung
1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah ruang tunggu yang disediakan dikantor ini sudah memadai?a. Sudah.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih....................................................................................................................................................................................................................................
93
2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah jumlah petugas yang memberikanpelayanan kepada masyarakat sudah memadai?a. Sudahb. Belumc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................
3. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah ada papan informasi yangdisediakan oleh pihak dinas untuk masyarakat?a. Adab. Belum adac. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................
b. Daya tanggap1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu sedia membantu
masyarakat apabila ada masyarakat yang kebingunan dalam mengurus izintersebut?a. Selalub. Kadang-kadangc. Tidak tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................
2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu memberikanpelayanan yang cepat dan tepat kapada masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................
c. Kehandalan1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu tepat janji dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
94
2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas memberikan informasiyang jelas kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang bertanya dalampengurusan tersebut?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak pernah.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :........................................................................................................................................................................................................................................
d. Jaminan1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah prosedur pengurusan izin tersebut
cukup mudah dilakukan?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat selalu bersikap sopan dan santun?a. Iya.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................
e. Empati1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas menjalin komunikasi yang
baik kepada masyarakat pengurus tersebut?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................
2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas paham terhadap kebutuhanmasyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................
95
Lampiran 2
Daftar Telly Jawaban Pegawai bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan
No JK UM PDDK Sub IndikatorBukti langsung Daya
tanggapKehandala
nJaminan Empati
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 21 L 43 Strata 2 A A A A A A A A A A A2 L 35 Strata 1 B A A A A A B A B A A
96
3 P 34 Strata 1 A A A A A A B B A A A4 L 42 Strata 2 A A A A A A A A A A A5 L 32 Strata 1 B A A A A A B A B A A6 P 36 Strata 1 B A A A A A B A A A A7 L 45 Strata 1 A A A A A A A B A A A8 P 34 Strata 1 B A A A A A B A B A A9 P 43 Strata 1 A A A A A A A A A A A10 L 38 Strata 1 A A A A A A A A A A A11 P 43 Strata 1 B A A A A A B A B A A12 L 37 Strata 1 A A A A A A B A A A A13 L 42 Strata 1 B A A A A A A A A A A14 P 37 Strata 1 A A A A A A B A A A A15 L 34 Strata 1 A A A A A A A A A A A
Keterangan
JK : Jenis Kelamin A : Nilai Kategori baikUM : Umur B : Nilai Kategori Cukup baikPDDK : Pendidikan C : Nilai Kategoori Kurang baik
Data telly tanggapan dari Masyarakat pengurus izin reklameNo JK UM PDDK Sub Indikator
Bukti langsung Dayatanggap
Kehandalan
Jaminan Empati
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 21 L 26 SLTA A B B C B C B C B B C2 L 30 SLTP B C C B C B C B C C B3 P 35 SLTA A B B B B C B B C B C4 L 29 SLTA B B C C B B C C B B B5 L 38 SLTA C C B B C B B B C C C
97
6 P 28 SLTA B B C C B C C C B B B7 L 37 SLTP A C C C B B C B C C C8 P 30 SLTA B B B B C C B B B B B9 P 46 SLTA B C B B B B C C C B C10 L 35 SLTA A B C C B B B B C C B11 P 29 SLTP B B B C C C B B B B C12 L 29 SLTA C C C B B B C C C B B13 P 35 SLTA A B C C B C C B B C C14 L 36 SLTP B C B B C B B C C B B15 L 29 SLTA B B C C B B C B B C B16 P 30 SLTA A B B B C C B B C B C17 L 30 SLTA B C C B B B C B C C B18 P 37 SLTP A B B B B C B C B B B19 L 37 SLTA B C C C C B C B C B C20 L 28 SLTA A B B B C C B C B C B21 P 36 SLTP B B C C B B C C B B B22 L 29 SLTA A C C B C C C B C C C23 L 35 SLTA B B B B B B B C B B C24 P 29 SLTA B C C B B B C B C B C25 L 35 SLTA B B B B B B C C B B C
Keterangan
JK : Jenis Kelamin A : Nilai Kategori baikUM : Umur B : Nilai Kategori cukup baikPDDK : Pendidikan C : Nilai Kategoori kurang baik