1 PENDAHULUAN A. Latar I.pdfIndonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah

    yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan

    sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional ( berdasarkan Undang-

    Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

    Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD

    1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan

    kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan

    ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

    social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara

    bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18

    UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

    daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota

    yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri

    urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.

    Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan

    dalam pembukaan UUDRepublik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan

    masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia

    sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu

    pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

  • 2

    Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten

    atau Kota.

    Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

    menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

    masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugaspokok tersebut

    dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu:pelayanan (service),

    pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan(development). Pelayanan akan

    membuahkan keadilan dalam masyarakat,pemberdayaan akan mendorong

    kemandirian masyarakat, dan pembangunanakan menciptakan kemakmuran dalam

    masyarakat.

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

    menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan

    keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang

    diserahkan kepada pemerintah daerah dan subsidi kepada Pemerintah Daerah.

    Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

    Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai

    berikut :

    1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapatan

    yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-

    lain pendapatan yang sah.

    2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri

    dari sumbangan pemerintah pusat serta subsidi rutin dan pembangunan.

    Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat

  • 3

    terus mengalami perubahan dan disesuaian dengan sasaran pemberian

    bantuan yang disebut dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana

    Pembangunan Daerah.

    3. Lain-lain penerimaan yang sah.

    4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang

    bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

    5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD namun masih

    merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari

    pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.

    Sehubung dengan hal diatas, salah satu sumber pendapata daerah yang

    dipungut oleh pemerintah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu

    Pendapatan asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

    penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan

    dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

    dan Retribusi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis pajak

    kabupaten/kota terdiri dari :

    a. Pajak hotelb. Pajak restoran.c. Pajak hiburan.d. Pajak reklame.e. Pajak penerangan jalan.f. Pajak mineral logam dan batuan.g. Pajak parkirh. Pajak air tanahi. Pajak sarang burung walet.j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dank. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

  • 4

    Dari penjelasan diatas, salah satu pajak yang dipungut daerah

    kabupaten/kota adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah salah satu pajak

    daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi

    strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Adapun macam-macam

    reklame adalah poster, selebaran, buklet, fulder, embalase, advertensi, etiket,

    label, logo, initial, mobile, baliho, spanduk, papan nama, etalase.

    Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

    Riau yang memiliki luas wilayah 10.928,20 km2 dengan jumlah kepadatan

    penduduk 688,204 jiwa. Untuk mengoptimalkan pajak reklame tersebut

    pemerintah kabupaten kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

    2011 Tentang Pajak Reklame.

    Adapun objek reklame dalam peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011

    Tentang Pajak Reklame ini adalah sebagai berikut :

    1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya.2. Reklame kain.3. Reklame melekat.4. Reklame selebaran.5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.6. Reklame udara.7. Reklame suara.8. Reklame film/slide.9. Reklame peragaan.10. Reklame apung

    Salah satu objek peneliti yang penulis ambil adalah pajak reklame

    kain/Spanduk. Ini dikarenakan reklame kain masih banyak yang digunakan oleh

    masyarakat di kabupaten kampar ini. Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 7

    ayat (1) peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

    dijelaskan bahwa:

  • 5

    setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah kabupaten kampar yangdilakukan oleh pemilik penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izindari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

    Untuk menjalankan kewenangan dalam bidang pelayanan perizinan

    reklame, Pemerintaha Kabupaten Kampar membentuk Dinas Penanaman Modal

    dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Terpadu Satu Pintu adalah merupakan instansi lingkungan pemerintah Kabupaten

    Kampar bertujuan untuk mendukung tugas Bupati Kampar di bidang pelayanan

    perizinan dan penanaman modal. Secara administrasi bertanggung jawab kepada

    Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung

    jawab kepada publik yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan

    kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

    Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2014

    Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

    Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

    Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis Perizinan dan Non

    Perizinan yang dikelola pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

    Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

    Tabel I.1 Jenis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

    No Jenis Perizinan dan Non Perizinan1 Izin Gangguan (HO)2 Izin Reklame3 Surat Izin Usaha Perdagangan4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)5 Tanda Daftar Industri (TDI)6 Tanda Daftar Gudang (TDG)7 Izin praktek dokter8 Izin praktek bidan9 Izin pendirian toko obat

    10 Izin prinsip penanaman modal11 Izin prinsip perluasan penanaman modal

  • 6

    12 Izin prinsip perubahan penanaman modal13 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal14 Rekomendasi operasional depot air minum15 Rekomendasi rumah makan dan restoran16 Layanan informasi penanaman modal17 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal

    Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar, 2017

    Berdasarkan tabel I.1 diatas, diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengelola 13 perizinan, 2 non

    perizinan dan 2 penanaman modal.

    Sejalan dengan hal diatas, pelayanan publik yang berkualitas atau yang

    biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang

    memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang

    dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

    kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada

    masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

    dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

    Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen

    standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi

    Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan

    penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya

    mampu menerapkan standarkualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa

    Instansi pemerintahdan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan

    yang baik.

  • 7

    Adapun standar pelayanan minimal pada Dinas Penanaman Modal dan

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

    Tabel I.2 Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

    No Jenis Perizinan dan Non Perizinan Waktupenyelesaian

    1 Izin Gangguan (HO) 10 hari kerja2 Izin Reklame 4 hari kerja3 Surat Izin Usaha Perdagangan 14 hari kerja4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5