47
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

1. Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kultam

Citation preview

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPALPENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

PENGANTARI. DASAR HUKUM

1. UNCLOS 1982

2. KUHD / KUH Perdata

3. UU.17/2008 Tentang Pelayaran

4. PP.51/2002 Tentang Perkapalan

5. Stbl 1933 No.48 Peraturan Pendaftaran Kapal

6. Stbl 1934 No.78 Penetapan Surat Laut dan Pas-pas Kapal

7. Stbl 1935 No. 492 Ordonansi Surat Laut dan Pas-pas kapal

8. Stbl 1935 No. 564 Peraturan Surat Laut dan Pas-pas kapal

9. Keppres No.5/1989 tentang Ratifikasi TMS 1969

10. Kepmenhub No.KM.46/1996 tentang Sertifikasi Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

11. Permenhub No.KM.6/2005 tentang Pengukuran Kapal

12. Permenhub No. KM.26/2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal.

II. KELAIKLAUTAN KAPALII. KELAIKLAUTAN KAPALPelayaran di laut penuh resiko dan menyangkut hubungan Pelayaran di laut penuh resiko dan menyangkut hubungan internasional.internasional.

Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran internasional, Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran internasional, setiap kapal yang berlayar setiap kapal yang berlayar didi laut laut harus :harus :

1. 1. Memiliki identitas yang jelasMemiliki identitas yang jelas Status Status hukumhukum

2.2. Memenuhi syarat untuk dilayarkanMemenuhi syarat untuk dilayarkan KeselamatanKeselamatan 3.3. Dijalankan oleh orang yang memiliki Dijalankan oleh orang yang memiliki PengawakanPengawakan

kemampuan untuk melayarkan kapalkemampuan untuk melayarkan kapal

Kapal yang telah memenuhi persyaratan ini disebut Kapal yang telah memenuhi persyaratan ini disebut LaiklautLaiklaut Identitas kapal secara fisik ditunjukan dengan BIdentitas kapal secara fisik ditunjukan dengan Bendera endera

Kebangsaan Kapal Kebangsaan Kapal Pemenuhan persyaratan keselamatan kapal ditunjukan dengan Pemenuhan persyaratan keselamatan kapal ditunjukan dengan

Sertifikat Keselamatan dan Sertifikat Pencegahan Pencemaran Sertifikat Keselamatan dan Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari kapaloleh minyak dari kapal

Kecukupan dan kompetensi awak kapal ditunjukan dengan Safe Kecukupan dan kompetensi awak kapal ditunjukan dengan Safe Manning Certificate. Manning Certificate.

KELAIKLAUTAN KAPAL

STATUS HUKUM KAPAL

KESELAMATAN KAPAL

PENGAWAKAN KAPAL

KAPAL INDONESIA• Bendera Indonesia• Berlaku hukum positif

Indonesia• Dibedakan satu dengan yang

lain berdasarkan : pemilik, nama, nama panggilan, ukuran dan tonase kapal

KAPAL MEMENUHI PERSYARATAN NAUTIS, TEKNIS DAN RADIO SERTA PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL DAN KEAMANAN KAPAL

KAPAL DIAWAKI OLEH ABK YANG MEMPUNYAI

KWALIFIKASI, KOMPETENSI DAN SUSUNAN SESUAI

DENGAN KETENTUAN NASIONAL DAN

INTERNASIONAL

• Surat Ukur• Surat Tanda

Kebangsaan Kapal

SERTIFIKAT• Keselamatan kapal

penumpang• Keselamatan kapal

barang• Kelaikan dan

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.

• SOLAS sesuai ukuran untuk pelayaran Internasional

KAPAL LAIK LAUT UNTUK DIOPERASIKAN BAGI PELAYARAN NASIONAL/ INTERNASIONAL

-Safe Manning Certificate; atau-Surat Keterangan Susunan Perwira-Sertifikat Kompetensi-Sertifikat Profisiensi

STATUS HUKUM KAPALSTATUS HUKUM KAPAL DAPAT DITENTUKAN SETELAH STATUS HUKUM KAPAL DAPAT DITENTUKAN SETELAH MELALUI PROSES :MELALUI PROSES :

PENGUKURAN KAPAL

SURAT UKURGT. ≥ 7

Panjang (P)Lembar (L)Dalam (D)Tonase Kotor (GT)Tonase Bersih (NT)

PENDAFTARAN KAPAL

GROSSE AKTEGT. ≥ 7

Nama PemilikIdentitas PemilikAlamat Pemilik

PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN

KAPAL

Surat Laut GT. ≥ 175Pas Besar GT. 7 s/d GT. <175

Pas Kecil GT. < 7

- Identitas Kapal - Pemilik - Kebangsaan Kapal

KAPAL INDONESIA Bendera Indonesia Berlaku Hukum Indonesia Dibedakan satu dengan yang lain berdasarkan : - Nama Kapal - Tanda Panggilan - Ukuran dan Tonase Kapal - Pemilik

Pemilik

KESELAMATAN KAPAL-- Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk

Perlengkapannya serta pengoperasian kapal harus memenuhi Perlengkapannya serta pengoperasian kapal harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yang meliputi :persyaratan keselamatan kapal, yang meliputi :

1.1. KonstruksiKonstruksi2.2. BangunanBangunan3.3. Permesinan dan PerlistrikanPermesinan dan Perlistrikan4.4. StabilitasStabilitas5.5. MaterialMaterial6.6. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong

dan radio; dandan radio; dan7.7. Elektronika kapalElektronika kapal

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Marine Inspector, kapal yang Berdasarkan hasil pemeriksaan Marine Inspector, kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan diberikan sertifikat keselamatan memenuhi persyaratan keselamatan diberikan sertifikat keselamatan sesuai ukuran, penggunaan dan daerah pelayarannya yang berupa : sesuai ukuran, penggunaan dan daerah pelayarannya yang berupa :

1.1. Sertifikat Keselamatan Kapal PenumpangSertifikat Keselamatan Kapal Penumpang2.2. Sertifikat Keselamatan Kapal BarangSertifikat Keselamatan Kapal Barang3.3. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanSertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan4.4. Sertifikat SOLAS sesuai ukuran, dan melakukan Pelayaran Internasional.Sertifikat SOLAS sesuai ukuran, dan melakukan Pelayaran Internasional.

PENGAWAKAN KAPAL

-- Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan nasional dan Internasionaldengan ketentuan peraturan nasional dan Internasional

- Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus Warga Negara IndonesiaIndonesia harus Warga Negara Indonesia

- Penggunaan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal yang Penggunaan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal yang berkewarganegaraan Asing pada kapal berbendera berkewarganegaraan Asing pada kapal berbendera Indonesia hanya dapat dilakukan atas izin sesuai dengan Indonesia hanya dapat dilakukan atas izin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.peraturan Perundang-undangan.

PENGUKURAN PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

PENGUKURAN KAPAL• UU NO.17/2008• PP NO.51/2002• KEPPRES No. 5/1989• TMS. 1969• PERMENHUB NO.6/2005

PENDAFTARAN KAPAL• UU NO.17/2008• PP NO.51/2002• KUHD Ps. 314• Stbl. 1933 NO. 48• PERMENHUB NO.KM.26/2006

KEBANGSAAN KAPAL• UU NO17/2008• PP NO.51/2002• KUHD Ps. 311• PEN.SL&PK.STBL 1935 NO.78• ORD.SI&PK.STBL.1935 NO.492• PER.SL&PK.STBL.1935 NO.564• KEPMENHUB NO. KM.46/1996• PERMENHUB NO.KM.26/2006

ADPEL/KANPELYang punya

Kode Pengukuran• BUKTI PEMILIKAN• GAMBAR RENCANA

UMUM

ADPEL/KANPEL(Yang ditunjuk)

• SURAT UKUR• BUKTI PEMILIKAN• IDENTITAS PEMILIK• BBN 1)

• DELETION CERT.2)

ADPEL/KANPEL(Yang berwenang)

• SURAT UKUR• GROSSE AKTA 4)

• RELAAS

SURAT UKUR(GT>7)

-DN.P < 24 m-INT.P > 24 m

GROSSE AKTA

PEND/BN

S T K K• SURAT LAUT 3)

(GT≥175)• PAS TAHUNAN

(GT.7 S/D 174)• PAS KECIL 5)

(GT<7)

SURAT SURAT KAPAL

KETERANGAN1) Sesuai Kep. Menkeu.2) Eks. Kapal berbendera asing3) Diterbitkan oleh DITKAPEL4) Untuk Pas Kecil cukup bukti milik5) Sesuai SE Menhub No.SE. 7 tgl 24-08-2000,

dilimpahkan ke PEMDA

PENDAFTARAN KAPALPENDAFTARAN KAPAL

I. RUANG LINGKUPI. RUANG LINGKUP 1. 1. Pendaftaran hak milik atas kapalPendaftaran hak milik atas kapal 2. 2. Pembebanan hipotek atas kapalPembebanan hipotek atas kapal 3. 3. Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapalPencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal

II.II. TUJUANTUJUAN1.1. MMewujudkan hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) ewujudkan hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link)

antara kapal dengan negara bendera agar dapat mantara kapal dengan negara bendera agar dapat memperoleh Surat emperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Tanda Kebangsaan Kapal

2.2. Memberikan identitas yang jelas (fisik dan pemilik) kepada kapalMemberikan identitas yang jelas (fisik dan pemilik) kepada kapal3.3. Mencatat dan mengikuti terus menerus beban-beban, hak-hak Mencatat dan mengikuti terus menerus beban-beban, hak-hak

tanggungan dan sebagainya yang melekat pada kapaltanggungan dan sebagainya yang melekat pada kapal..4.4. Mencatat dan mengikuti terus menerus setiap perubahan yang Mencatat dan mengikuti terus menerus setiap perubahan yang

terjadi atas kapal (nama, mesin atau badan kapal).terjadi atas kapal (nama, mesin atau badan kapal).5.5. Agar dapat dijadikan jaminan utang (hipotek kapal).Agar dapat dijadikan jaminan utang (hipotek kapal).

IIIIII.. AKIBAT HUKUM PENDAFTARANAKIBAT HUKUM PENDAFTARAN

1.1. Hanya kapal yang telah didaftarkan saja yang dapat memperoleh Hanya kapal yang telah didaftarkan saja yang dapat memperoleh hak untuk mengibarkan bendera kebangsaan (hak untuk mengibarkan bendera kebangsaan (Maritime FlageMaritime Flage) dari ) dari negara pendaftar sebagai bendera kebangsaan kapal.negara pendaftar sebagai bendera kebangsaan kapal.

2.2. Kapal yang telah didaftarkan Kapal yang telah didaftarkan dapat dapat diberi surat tanda kebangsaan diberi surat tanda kebangsaan kapal kapal sebagai legalitas untuk mengibarkan bendera kebangsaan sebagai legalitas untuk mengibarkan bendera kebangsaan kapal.kapal.

3.3. Kapal berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara Kapal berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat kapal didaftar (tempat kapal didaftar (Flag StateFlag State).).

4.4. Negara bendera wajib melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan Negara bendera wajib melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan yang efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya sebagai yang efektif terhadap kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan, melalui peraturan perundang-undangan bendera kebangsaan, melalui peraturan perundang-undangan nasional dibidang administratif, teknis dan sosial.nasional dibidang administratif, teknis dan sosial.

5.5. Timbul hubungan hukum antara negara dengan kapal Timbul hubungan hukum antara negara dengan kapal yang yang ditunjukan ditunjukan melalui bendera kapal dan surat tanda kebangsaan melalui bendera kapal dan surat tanda kebangsaan kapal.kapal.

6.6. Kapal yang telah didaftarkan diperlakukan sebagai benda tidak Kapal yang telah didaftarkan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.bergerak.

IV.IV. SISTEM PENDAFTARAN KAPALSISTEM PENDAFTARAN KAPAL

1.1. The National SchoolThe National School

Aliran ini menganut pengaturan pendaftaran yang kaku Aliran ini menganut pengaturan pendaftaran yang kaku (Rigid), (Rigid), contohnya Portugal.contohnya Portugal.

Kapal yang dapat didaftar di negara ini : Kapal yang dapat didaftar di negara ini : a. Kapal yang dibangun di negara tempat didaftar.a. Kapal yang dibangun di negara tempat didaftar.b. Dimiliki oleh WN/BH negara tempat didaftar.b. Dimiliki oleh WN/BH negara tempat didaftar.c. Nakhoda dan ABK harus WN dari negara tempat didaftarc. Nakhoda dan ABK harus WN dari negara tempat didaftar

Aliran ini dapat disebut sistem Aliran ini dapat disebut sistem PENDAFTARAN PENDAFTARAN TERTUTUPTERTUTUP yang kaku (yang kaku (Rigid Closed RegistryRigid Closed Registry).).

2.2. The school of the relaxed lawThe school of the relaxed law

Aliran ini dianut oleh Panama, Liberia, Honduras, Costarica Aliran ini dianut oleh Panama, Liberia, Honduras, Costarica dan dan sebagainya yang sering disebut “sebagainya yang sering disebut “Flag of convenienceFlag of convenience”” karena karena mereka menerima pendaftaran kapal-kapal yang dimiliki oleh mereka menerima pendaftaran kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak pihak asing tanpa syarat apapun dan diperlakukan sama dengan asing tanpa syarat apapun dan diperlakukan sama dengan kapal-kapal- kapal warga negaranya sendiri.kapal warga negaranya sendiri.

Aliran ini disebut juga sistem Aliran ini disebut juga sistem PENDAFTARAN TERBUKA PENDAFTARAN TERBUKA (Open (Open RegistryRegistry ). ).

3.3. The Balanced SchoolThe Balanced SchoolAliran ini mensyaratkan pendaftaran kapal kepada Aliran ini mensyaratkan pendaftaran kapal kepada

kepemilikan kepemilikan oleh oleh warga negara atau badan hukum yang warga negara atau badan hukum yang didirikan didirikan berdasarkan hukum berdasarkan hukum negara dan di wilayah negara dan di wilayah negara negara pendaftaran serta seluruh atau pendaftaran serta seluruh atau sebagian pengurus dan sebagian pengurus dan

kepemilikan sahamnya oleh warga negara kepemilikan sahamnya oleh warga negara pendaftaran, pendaftaran, sebagai sebagai contoh adalah Inggris dan India.contoh adalah Inggris dan India.

Aliran ini disebut juga sistem Aliran ini disebut juga sistem PENDAFTARAN PENDAFTARAN TERTUTUPTERTUTUP ((Closed RegistryClosed Registry) ) yang luwesyang luwes..

V. V. SSISTEM PENDAFTARAN KAPAL DI INDONESIAISTEM PENDAFTARAN KAPAL DI INDONESIA

1. 1. Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia (Pasal 314 KUHD dan Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia (Pasal 314 KUHD dan Pasal 158 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008)Pasal 158 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008)a.a. Berukuran GT. 7 atau lebih, danBerukuran GT. 7 atau lebih, danb.b. Dimilik oleh WNI / BHI, atauDimilik oleh WNI / BHI, atauc.c. BHI patungan, mayoritas saham milik WNI/BHIBHI patungan, mayoritas saham milik WNI/BHI

Pendaftaran kapal di Indonesia didasarkan kepada kepemilikan Pendaftaran kapal di Indonesia didasarkan kepada kepemilikan oleh oleh WNI / BHI WNI / BHI Pendaftaran tertutupPendaftaran tertutup ( (Closed RegistryClosed Registry))

2. 2. Keuntungan Pendaftaran TertutupKeuntungan Pendaftaran Tertutup

a.a. Total tonase kapal yang terdaftar benar-benar asset nasionalTotal tonase kapal yang terdaftar benar-benar asset nasionalb.b. Mudah melakukan pengawasan dan penegakan hukum Mudah melakukan pengawasan dan penegakan hukum c.c. Kapal tidak dianggap substandar oleh negara lainKapal tidak dianggap substandar oleh negara laind.d. Dalam keadaan darurat / perang mudah di mobilisasiDalam keadaan darurat / perang mudah di mobilisasie.e. Setiap kebijakan pemerintah untuk membantu industri pelayaran Setiap kebijakan pemerintah untuk membantu industri pelayaran

benar-benar dinikmati kapal-kapal milik WNI/BHI.benar-benar dinikmati kapal-kapal milik WNI/BHI.f.f. Membayar iuran IMO benar-benar untuk kapal-kapal WNI/BHIMembayar iuran IMO benar-benar untuk kapal-kapal WNI/BHI

3. 3. Konsekwensi Pendaftaran TertutupKonsekwensi Pendaftaran Tertutup

a.a. Jumlah kapal berbendera Indonesia di pelayaran Internasional Jumlah kapal berbendera Indonesia di pelayaran Internasional tidak signifikan, karena kapal milik WNI / BHI sebagian besar tidak signifikan, karena kapal milik WNI / BHI sebagian besar hanya berlayar dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.hanya berlayar dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.

b.b. Tidak dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaut Tidak dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaut Indonesia untuk bekerja di kapal Indonesia.Indonesia untuk bekerja di kapal Indonesia.

VI. ASAS –ASAS PENDAFTARAN KAPALVI. ASAS –ASAS PENDAFTARAN KAPAL

1. 1. Asas SpesialitasAsas Spesialitas

Pendaftaran hak milik atas kapal harus secara spesifik Pendaftaran hak milik atas kapal harus secara spesifik menunjukan menunjukan identitas kapalnya (nama, panjang, lebar, dalam, identitas kapalnya (nama, panjang, lebar, dalam, tonase kotor dan tonase kotor dan tonase bersih) agar dapat dibedakan dengan kapal tonase bersih) agar dapat dibedakan dengan kapal lainnya.lainnya.

2. 2. Asas PublisitasAsas Publisitas

Keadaan hukum dan catatan-catatan atas kapal yang telah Keadaan hukum dan catatan-catatan atas kapal yang telah didaftarkan terbuka untuk dilihat dan diketahui oleh pihak-didaftarkan terbuka untuk dilihat dan diketahui oleh pihak-

pihak pihak yang berkepentingan.yang berkepentingan.

VII. VII. STELSELSTELSEL NEGATIF NEGATIF

1. 1. Pendaftaran kapal tidak memberikan hak milik atas kapal Pendaftaran kapal tidak memberikan hak milik atas kapal kepada kepada siapapun, tetapi hanya melakukan pendaftaran hak siapapun, tetapi hanya melakukan pendaftaran hak milik atas milik atas kapal yang sudah ada pada seseorang kapal yang sudah ada pada seseorang atau badan hukum yang atau badan hukum yang dibuktikan dengan dokumen-dibuktikan dengan dokumen-dokumen kepemilikan.dokumen kepemilikan.

2. 2. Apa yang dimuat dalam akta pendaftaran adalah benar, Apa yang dimuat dalam akta pendaftaran adalah benar, tetapi tidak membuktikan sedikitpun kebenarannya.tetapi tidak membuktikan sedikitpun kebenarannya.

3. 3. Keabsahan dokumen yang disampaikan untuk melengkapi Keabsahan dokumen yang disampaikan untuk melengkapi persyaratan persyaratan pendaftaran kapal menjadi tanggung pendaftaran kapal menjadi tanggung

jawab jawab pemilik kapal.pemilik kapal.

4. 4. Gugatan kepemilikan atas kapal yang telah didaftarkan Gugatan kepemilikan atas kapal yang telah didaftarkan harus harus diajukan ke Pengadilan Negeri, pejabatdiajukan ke Pengadilan Negeri, pejabat pendaftar pendaftar dan dan Pencatat Pencatat BaliknamaBaliknama Kapal menyesuaikan Kapal menyesuaikan pendaftaran kapal dengan Putusan Pengadilan Negeri pendaftaran kapal dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.tetap.

VIII. ASPEK-ASPEK PENDAFTARAN KAPALVIII. ASPEK-ASPEK PENDAFTARAN KAPAL 1. 1. Aspek PerdataAspek Perdata

a.a. Pendafratan Pendafratan Hak milik atas kapalHak milik atas kapalb.b. Pembebanan Pembebanan Hipotek , danHipotek , danc.c. Hak kebendaan lainnya atas kapal.Hak kebendaan lainnya atas kapal.

2. 2. Aspek PublikAspek Publik

a.a. Dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal b.b. Kewajiban memenuhi persyaratan kelaiklautan kapalKewajiban memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal

IX . IX . TEMPAT PENDAFTARAN KAPALTEMPAT PENDAFTARAN KAPAL

1. 1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta 43 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta 43 pelabuhan yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan dalam pelabuhan yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan dalam Permenhub No. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Permenhub No. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/ Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/ Penggantian Bendera Kapal.Penggantian Bendera Kapal.

2. 2. Pemilik bebas memilih salah satu dari tempat yang telah Pemilik bebas memilih salah satu dari tempat yang telah ditetapkan untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya.ditetapkan untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya.

3. 3. Pendaftaran hak milik atas kapal yang telah dilakukan tidak Pendaftaran hak milik atas kapal yang telah dilakukan tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lainnya di Indonesia.dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lainnya di Indonesia.

4. 4. Pendaftaran hak milik atas kapal tidak memerlukan Pendaftaran hak milik atas kapal tidak memerlukan kehadiran kehadiran kapalnya secara fisik di tempat pendaftaran kapal, kapalnya secara fisik di tempat pendaftaran kapal, cukup cukup dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.

X. X. PEJABAT PENDAFTARAN KAPALPEJABAT PENDAFTARAN KAPAL

1. 1. Pendaftaran Kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pendaftaran Kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri Pencatat Baliknama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan.Perhubungan.

2. 2. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

3. 3. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal beserta Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Umum (Pejabat Publik) karena diangkat dan adalah Pejabat Umum (Pejabat Publik) karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan

kewajiban untuk melayani umum. (dalam hal ini untuk kewajiban untuk melayani umum. (dalam hal ini untuk membuat akta pendaftaran kapal).membuat akta pendaftaran kapal).

Pendaftaran kapal dapat dilakukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau di pelabuhan sebagai berikut :

1. Ambon 15. Jambi 29. Panjang2. Bagansiapi-api 16. Jayapura 30. Pekanbaru3. Balikpapan 17. Kendari 31. Pontianak4. Banjarmasin 18. Kupang 32. Sabang5. Batam 19. Lembar 33. Samarinda6. Belawan 20. Lhokseumawe 34. Sampit7. Bengkulu 21. Luwuk 35. Sibolga8. Benoa 22. Makassar 36. Sorong9. Bitung 23. Manado 37. Teluk Bayur10. Cilacap 24. Manokwari 38. Ternate11. Cirebon 25. Maumere 39. Tanjung Emas12. Donggala 26. Meneng 40. Tanjung Perak13. Dumai 27. Merauke 41. Tanjung Pinang14. Gorontalo 28. Palembang 42. Tanjung Priok

43. Tual

SEJARAH PEJABAT PENDAFTARAN KAPAL INDONESIA

TAHUN 1956-1958KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH

(PP. No.9 TAHUN 1955 LN.No.12 TAHUN 1955

SAMPAI DENGAN TAHUN 1947SAMPAI DENGAN TAHUN 1947HAKIM DIBANTU PANITERA P.NHAKIM DIBANTU PANITERA P.N

TAHUN 1958 – SEKARANGTAHUN 1958 – SEKARANGSYAHBANDARSYAHBANDAR

(KEPPRES No.219 TAHUN 1958)(KEPPRES No.219 TAHUN 1958)

TAHUN 1947-1956TAHUN 1947-1956SYAHBANDARSYAHBANDAR

(STBL. 1947 NO.53)(STBL. 1947 NO.53)

XI. XI. CARA PENDAFTARAN KAPALCARA PENDAFTARAN KAPAL

1. Pendaftaran Hak Milik dan Pembebanan Hipotik1. Pendaftaran Hak Milik dan Pembebanan Hipotik

a. a. Pendaftaran hak milik Pendaftaran hak milik dan pembebanan hipotek dan pembebanan hipotek atas kapal atas kapal dilakukan dengan cara membuat akta oleh Pejabat Pendaftar dilakukan dengan cara membuat akta oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama dan Pencatat Baliknama KapalKapal..b. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan b. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dikemudian hari.alat bukti dikemudian hari.c. Akta yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang c. Akta yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang berkepentingan disebut akta dibawah tangan .berkepentingan disebut akta dibawah tangan .d. Akta yang dibuat oleh pejabat resmi disebut akta otentik.d. Akta yang dibuat oleh pejabat resmi disebut akta otentik.

e. Akta pendaftaran adalah akta otentik karena dibuat oleh e. Akta pendaftaran adalah akta otentik karena dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagai pejabat resmi yang ditetapkan berdasarkan peraturan pejabat resmi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.perundangan-undangan.

2. Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya2. Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya

Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas kapal dilakukan Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas kapal dilakukan dengan cara mencatat hak dimaksud dalam Daftar Induk kapal dengan cara mencatat hak dimaksud dalam Daftar Induk kapal yang bersangkutan.yang bersangkutan.

XII. XII. TANDA PENDAFTARAN TANDA PENDAFTARAN

Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaranpendaftaran dengan baik dan mudah dibaca.dengan baik dan mudah dibaca.

Contoh : 2009 Ka No. 165/LContoh : 2009 Ka No. 165/L20092009 = tahun kapal didaftar= tahun kapal didaftarKaKa = Kode Pengukuran tempat kapal didaftarkan, (Ka = Kode Pengukuran tempat kapal didaftarkan, (Ka

adalah kode pengukuran pelabuhan Tanjung adalah kode pengukuran pelabuhan Tanjung Perak, Perak, Surabaya). Surabaya).

No.No. = singkatan Nomor= singkatan Nomor165165 = nomor Akta Pendaftaran= nomor Akta PendaftaranLL = kode Katagori Pendaftaran , L untuk kapal laut, = kode Katagori Pendaftaran , L untuk kapal laut,

N untuk kapal Nelayan dan P untuk kapal yang N untuk kapal Nelayan dan P untuk kapal yang hanya hanya berlayar di sungai atau danauberlayar di sungai atau danau

KEBANGSAAN KAPALKEBANGSAAN KAPALI. I. UMUM UMUM

1. Kebangsaan Kapal menunjukan negara mana yang mempunyai 1. Kebangsaan Kapal menunjukan negara mana yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dan melaksanakan penegakan hukum (yurisdiksi) serta tanggung jawab melaksanakan penegakan hukum (yurisdiksi) serta tanggung jawab atas dan mengenai kapal yang bersangkutan.atas dan mengenai kapal yang bersangkutan.

2.2. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan. negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.

3.3. Kebangsaan Kapal diperoleh setelah kapal didaftarkan disalah Kebangsaan Kapal diperoleh setelah kapal didaftarkan disalah salah satu negara bendera untuk mewujudkan hubungan yang salah satu negara bendera untuk mewujudkan hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) antara kapal dengan negara sungguh-sungguh (genuine link) antara kapal dengan negara bendera.bendera.

4.4. Kebangsaan kapal yang sedang berlayar dilaut ditunjukan dengan Kebangsaan kapal yang sedang berlayar dilaut ditunjukan dengan mengibarkan bendera kebangsaan dari negara bendera.mengibarkan bendera kebangsaan dari negara bendera.

5.5. Legalitas kebangsaan kapal atau hak untuk mengibarkan Legalitas kebangsaan kapal atau hak untuk mengibarkan bendera kebangsaan diberikan dalam bentuk Surat Tanda bendera kebangsaan diberikan dalam bentuk Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK).Kebangsaan Kapal (STKK).

6.6. Kapal merupakan wilayah hukum dari negara bendera karena Kapal merupakan wilayah hukum dari negara bendera karena itu diatas kapal berlaku hukum negara bendera.itu diatas kapal berlaku hukum negara bendera.

7.7. Kapal berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara Kapal berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara bendera.bendera.

8.8. Negara bendera harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi Negara bendera harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya sebagai sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan. bendera kebangsaan.

IIII.. ASPEK DALAM BENDERA KAPALASPEK DALAM BENDERA KAPAL

1. 1. Aspek YuridisAspek Yuridis

Kewajiban negara bendera untuk menetapkan dalam hukum Kewajiban negara bendera untuk menetapkan dalam hukum nasionalnya syarat-syarat pendaftaran dan pemberian benderanasionalnya syarat-syarat pendaftaran dan pemberian bendera kapal kapal serta melaksanakan secara efektif yuridiksi dan pengawasan dalam serta melaksanakan secara efektif yuridiksi dan pengawasan dalam bidang administrasi, teknis dan sosial terhadap kapal-kapal yang bidang administrasi, teknis dan sosial terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. mengibarkan benderanya.

2.2. Aspek Ekonomis Aspek Ekonomis

Karena kapal yang terdaftar merupakan asset nasional, harus Karena kapal yang terdaftar merupakan asset nasional, harus diupayakan agar mendapatkan alokasi muatan yang wajar (fair diupayakan agar mendapatkan alokasi muatan yang wajar (fair share) dalam angkutan perdagangan dalam maupun luar share) dalam angkutan perdagangan dalam maupun luar

negeri. negeri. Peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan kondisi Peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan kondisi yang yang menguntungkan bagi armada nasional, antara lain pengaturan menguntungkan bagi armada nasional, antara lain pengaturan

mengenai preferensi muatan (cargo preference).mengenai preferensi muatan (cargo preference).3.3. Aspek Politis Aspek Politis

Karena kapal merupakan asset nasional maka ia harus Karena kapal merupakan asset nasional maka ia harus mendapatkan mendapatkan perlindungan dari negara dan negara berkewajiban perlindungan dari negara dan negara berkewajiban untuk untuk mengembangkan potensi armada niaga nasional serta menjaga mengembangkan potensi armada niaga nasional serta menjaga agar agar bendera kapal tidak disalah gunakan bendera kapal tidak disalah gunakan

KEBANGSAAN KAPAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUMNEGARA BENDERA

KHL 1982Ps. 91 & 94(UUNo17/1985)

UU No. 17 / 2008Ps. 158 & 163

BENDERA KEBANGSAAAN

NAMA KAPAL

TANDA PANGGILAN

PENDAFTARAN HAK MILIK

(GROSSE AKTA)

KESELAMATAN

STATUS HUKUM

PENGAWAKAN

IDENTITAS KAPAL

IDENTITAS PEMILIKKAPAL

KELAIK-LAUTANKAPAL

•Hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) antara negara dan kapal yang mengibarkan benderanya

•Negara bendera harus melaksanakan yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang adm, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya

TANGGUNG JAWAB HUKUM

NEGARA BENDERA

III.III. IDENTITAS KAPALIDENTITAS KAPAL

1. 1. Bendera kebangsaan yang dikibarkan di buritan kapal.Bendera kebangsaan yang dikibarkan di buritan kapal.2.2. Nama Kapal Nama Kapal

a. Dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi a. Dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan kedua sisi bagian luar lambung dihaluan kapal.bagian luar lambung dihaluan kapal.

b. Dilarang menggunakan nama yang sama dengan kapal lain.b. Dilarang menggunakan nama yang sama dengan kapal lain.c. Dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh c. Dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka tetapi tidak boleh

diawali dengan angka.diawali dengan angka.d. Menggunakan huruf kapitald. Menggunakan huruf kapitale.e. Penggunaan atau penggantian nama kapal harus atas Penggunaan atau penggantian nama kapal harus atas

persetujuan Dirjen Hubla Cq. Dirkapel.persetujuan Dirjen Hubla Cq. Dirkapel.f.f. Pencantuman nama kapal yang baru (dalam surat/sertifikat Pencantuman nama kapal yang baru (dalam surat/sertifikat

kapal) harus diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang kapal) harus diikuti dengan nama kapal sebelumnya yang terakhir.terakhir.

3.3. Nama tempat / Pelabuhan pendaftaran kapal dicamtumkan pada Nama tempat / Pelabuhan pendaftaran kapal dicamtumkan pada bagian luar dinding buritan dibawah nama kapal.bagian luar dinding buritan dibawah nama kapal.

4.4. Nomor IMO.Nomor IMO.

a. Kapal penumpang berukuran Tonase Kotor (GT) 100 atau a. Kapal penumpang berukuran Tonase Kotor (GT) 100 atau lebih dan kapal barang berukuran Tonase Kotor (GT) 300 atau lebih dan kapal barang berukuran Tonase Kotor (GT) 300 atau lebih yang melakukan pelayaran internasional harus lebih yang melakukan pelayaran internasional harus mencantumkan identitas berupa nomor Internasional Maritime mencantumkan identitas berupa nomor Internasional Maritime Organisation (IMO Number) secara permanen dan dicat Organisation (IMO Number) secara permanen dan dicat menggunakan warna yang kontras pada tempat yang mudah menggunakan warna yang kontras pada tempat yang mudah dilihat. dilihat.

b.b. Nomor IMO diberikan oleh Sekretariat Jenderal IMO.Nomor IMO diberikan oleh Sekretariat Jenderal IMO.

c.c. Nomor tidak berubah walaupun terjadi penggantian nama Nomor tidak berubah walaupun terjadi penggantian nama kapal, pemilik /atau kebangsaan kapal.kapal, pemilik /atau kebangsaan kapal.

IV. IV. TANDA PANGGILAN (CALL SIGN)TANDA PANGGILAN (CALL SIGN)

1.1. Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio harus mempunyai tanda panggilan (call sign).harus mempunyai tanda panggilan (call sign).

2.2. Tanda panggilan (call sign) ditetapkan oleh Dirjen Hubla Cq. Tanda panggilan (call sign) ditetapkan oleh Dirjen Hubla Cq. Dirkapel berdasarkan alokasi yang diberikan untuk Indonesia oleh Dirkapel berdasarkan alokasi yang diberikan untuk Indonesia oleh ITU dalam peraturan radio internasional (International Radio ITU dalam peraturan radio internasional (International Radio Regulation).Regulation).

3.3. Tanda panggilan (call sign) kapal berukuran Tonase Kotor (GT) Tanda panggilan (call sign) kapal berukuran Tonase Kotor (GT) 300 atau lebih terdiri dari rangkaian 4 (empat ) huruf.300 atau lebih terdiri dari rangkaian 4 (empat ) huruf.

4.4. Tanda panggilan (call sign) kapal berukuran Tonase Kotor (GT) Tanda panggilan (call sign) kapal berukuran Tonase Kotor (GT) kurang dari 300 terdiri dari rangkaian 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf kurang dari 300 terdiri dari rangkaian 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf diikuti 4 (empat) angka.diikuti 4 (empat) angka.

V.V. SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK)SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK)

1.1. Negara bendera harus memberikan kepada kapal dokumen yang Negara bendera harus memberikan kepada kapal dokumen yang memberikan hak untuk mengibarkan bendera negaranya sebagai memberikan hak untuk mengibarkan bendera negaranya sebagai bendera kebangsaan kapal.bendera kebangsaan kapal.

2.2. Kapal yang telah didaftarkan di Indonesia dapat diberikan Surat Kapal yang telah didaftarkan di Indonesia dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

3.3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia merupakan dokumen Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia merupakan dokumen yang memberikan hak kepada kapal untuk mengibarkan bendera yang memberikan hak kepada kapal untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendara kebangsaan kapal.Indonesia sebagai bendara kebangsaan kapal.

4.4. Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia terdiri dari :Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia terdiri dari :a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih.a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih.b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 sampai dengan GT 174.b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 sampai dengan GT 174.c. Pas Kecil untuk kapal berukuran GT kurang dari 7.c. Pas Kecil untuk kapal berukuran GT kurang dari 7.

VI.VI. PEJABAT YANG BERWENANGPEJABAT YANG BERWENANG

1. 1. Surat laut diterbitkan oleh Dirjen Hubla Cq. Dirkapel.Surat laut diterbitkan oleh Dirjen Hubla Cq. Dirkapel.2.2. Pas Tahunan diterbitkan oleh Syahbandar yang telah ditetapkan Pas Tahunan diterbitkan oleh Syahbandar yang telah ditetapkan

oleh Menteri Perhubungan.oleh Menteri Perhubungan.3.3. Pas Kecil diterbitkan oleh :Pas Kecil diterbitkan oleh :

a.a. Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada yang telah Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada yang telah memiliki kode Pas Kecil.memiliki kode Pas Kecil.

b.b. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan.

VII.VII. DOKUMEN YANG DISYARATKANDOKUMEN YANG DISYARATKAN1.1. Surat Laut dan Pas TahunanSurat Laut dan Pas Tahunan

a.a. Surat Ukur.Surat Ukur.b.b. Grosse Akta Pendaftaran/BaliknamaGrosse Akta Pendaftaran/Baliknamac.c. RelaasRelaas

2.2. Pas KecilPas Kecila.a. Surat keterangan mengenai data ukuran kapal Surat keterangan mengenai data ukuran kapal b.b. Bukti kepemilikan kapalBukti kepemilikan kapalc.c. Identitas Pemilik kapal.Identitas Pemilik kapal.

VIII. VIII. TATA CARATATA CARA1.1. Surat Laut.Surat Laut.

Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Dirjen Hubla Cq. Dirkapel dengan melampirkan :Hubla Cq. Dirkapel dengan melampirkan :a.a. Surat Ukur.Surat Ukur.b.b. Grosse Akta Pendaftaran/BaliknamaGrosse Akta Pendaftaran/Baliknamac.c. RelaasRelaas

2.2. Pas Tahunan Pas Tahunan Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar ditempat kapal berada pada salah satu Syahbandar ditempat kapal berada pada salah satu pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan melampirkan :Perhubungan dengan melampirkan :a.a. Surat Ukur.Surat Ukur.b.b. Grosse Akta Pendaftaran/BaliknamaGrosse Akta Pendaftaran/Baliknamac.c. RelaasRelaas

3.3. Pas KecilPas KecilPemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar ditempat kapal berada pada salah satu pelabuhan yang telah ditempat kapal berada pada salah satu pelabuhan yang telah memilki kode Pas Kecil dengan melampirkan :memilki kode Pas Kecil dengan melampirkan :a.a. Surat keterangan mengenai data ukuran kapal Surat keterangan mengenai data ukuran kapal b.b. Bukti kepemilikan kapalBukti kepemilikan kapalc.c. Identitas Pemilik kapal.Identitas Pemilik kapal.

IX. IX. REGISTRASI SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPALREGISTRASI SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

1.1. Surat LautSurat Lauta.a. Penerbitan Surat Laut harus dicatat dalam buku register Surat Penerbitan Surat Laut harus dicatat dalam buku register Surat

Laut.Laut.b.b. Surat Laut beri nomor urut, nomor halaman dan nomor buku Surat Laut beri nomor urut, nomor halaman dan nomor buku

register Surat Laut.register Surat Laut.2.2. Pas TahunanPas Tahunan

a.a. Penerbitan Pas Tahunan harus dicatat dalam buku register Penerbitan Pas Tahunan harus dicatat dalam buku register Pas Tahunan dan dilaporkan kepada Dirjen Hubla pada setiap Pas Tahunan dan dilaporkan kepada Dirjen Hubla pada setiap akhir bulan untuk catat dalam buku register Pas Tahunan akhir bulan untuk catat dalam buku register Pas Tahunan Pusat.Pusat.

b.b. Pas Tahunan diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor Pas Tahunan diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku register Pas Tahunan.buku register Pas Tahunan.

3. 3. Pas KecilPas Kecila.a. Penerbitan Pas Kecil harus dicatat dalam buku register Pas Penerbitan Pas Kecil harus dicatat dalam buku register Pas

Kecil dan dilaporkan kepada Dirjen Hubla pada setiap akhir Kecil dan dilaporkan kepada Dirjen Hubla pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam buku register Pas Kecil Pusat.bulan untuk dicatat dalam buku register Pas Kecil Pusat.

b.b. Pas Kecil diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku Pas Kecil diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku register Pas Kecil.register Pas Kecil.

Yang bertanda tangan di bawah ini …………………………………………………………........ menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL TANDA PANGGILAN

TEMPAT PENDAFTARAN TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M)

TONASE KOTOR (GT)

TONASE BERSIH

(NT)

TAHUN PEMBANGUNAN NOMOR IMO

PENGGERAK UTAMA MEREK, TK/KW

BAHAN UTAMA KAPAL

JUMLAH GELADAK

JUMLAH BALING-BALING

Milik ..…………………………………………….…………………………………………………… berkedudukan di ……………………………………………………………….., memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian dengan negara-negara lain.

Diberikan di : Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

Didaftarkan dalam Register Surat Laut No. Urut : No. Halaman : Buku Register :

SURAT LAUT

REPUBLIK I NDONESI A

Yang bertanda tangan di bawah ini ……………………………………………………................

menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL TANDA PANGGILAN

TEMPAT PENDAFTARAN TANDA PENDAFTARAN

UKURAN P X L X D (M) TONASE KOTOR (GT) TONASE BERSIH (NT) TAHUN PEMBANGUNAN

PENGGERAK UTAMA MEREK, TK/KW BAHAN UTAMA

KAPAL JUMLAH

GELADAK JUMLAH

BALING-BALING

Milik ..…………………………………………….…………………………………………………… berkedudukan di ……………………………………………………………….., memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di : Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

PAS TAHUNAN

REPUBLIK I NDONESI A

Didaftarkan dalam Register Pas Tahunan di : No. Urut : No. Halaman : Buku Register :

Yang bertanda tangan di bawah ini …………………………………………………………

menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL TANDA PAS KECIL

TONASE KOTOR

(GT)

TONASE BERSIH (NT) U K U R A N

P X L X D (m)

PENGGERAK UTAMA MEREK, TK/KW BAHAN UTAMA KAPAL

JUMLAH GELADAK TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : ……………………………………………………………………….................................................................

Nama dan alamat pemilik : ……………………………………………………………………….................................................................

………………………………………………………………………………………………………….................................................................

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di …………………………………….....................................................................................

dengan Nomor ………………………… dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai

bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan

berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia dan Perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di : Pada tanggal :

An. (…………………………………)

PAS KECIL

REPUBLIK I NDONESI A

Didaftarkan dalam Register Pas Kecil di : No. Urut : No. Halaman : Buku Register :

PERALIHAN KEBANGSAAN KAPALPERALIHAN KEBANGSAAN KAPAL(GANTI BENDERA)(GANTI BENDERA)

I. I. UMUMUMUM

1. 1. Kapal hanya boleh berlayar dibawah bendera satu negara saja, kecuali Kapal hanya boleh berlayar dibawah bendera satu negara saja, kecuali ditentukan secara khusus dalam konvensi atau perjanjian ditentukan secara khusus dalam konvensi atau perjanjian internasional.internasional.

2.2. Perubahan atau penggantian bendera kebangsaan kapal hanya boleh Perubahan atau penggantian bendera kebangsaan kapal hanya boleh dilakukan berdasarkan perpindahan pemilikan yang nyata atau dilakukan berdasarkan perpindahan pemilikan yang nyata atau perpindahan pendaftaran.perpindahan pendaftaran.

3.3. Pada hakekatnya peralihan kebangsaan kapal atau gati bendera kapal Pada hakekatnya peralihan kebangsaan kapal atau gati bendera kapal adalah perpindahan tempat pendaftaran kapal.adalah perpindahan tempat pendaftaran kapal.

4.4. Penggantian bendera kapal harus memenuhi ketentuan peraturan Penggantian bendera kapal harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dinegera bendera yang baru, termasuk perundang-undangan dinegera bendera yang baru, termasuk persyaratan pendaftaran kapal.persyaratan pendaftaran kapal.

II. DOKUMEN YANG DISYARATKANII. DOKUMEN YANG DISYARATKAN 1.1. Bukti pembayaran harga kapal (Bill of Sale) yang dilegalisasi oleh Bukti pembayaran harga kapal (Bill of Sale) yang dilegalisasi oleh

Notaris atau pejabat pemerintahyang berwenang dari negara bendera Notaris atau pejabat pemerintahyang berwenang dari negara bendera asal kapal.asal kapal.

2.2. Berita acara serah terima kapal (Protocol of Delivery and Berita acara serah terima kapal (Protocol of Delivery and Acceptance).Acceptance).

3. 3. Surat keterangan penghapusan (Deletion Certificate) yang diterbitkan Surat keterangan penghapusan (Deletion Certificate) yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal.oleh negara bendera asal kapal.

4.4. Surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal Surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal.kapal.

5.5. Gambar rancangan umum bangunan kapal (General Arrangement).Gambar rancangan umum bangunan kapal (General Arrangement). 6.6. Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap (Khusus bagi kapal Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap (Khusus bagi kapal

penangkap ikan).penangkap ikan).

III. PENELITIAN DOKUMENIII. PENELITIAN DOKUMEN

1. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal meneliti dokumen 1. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal meneliti dokumen yang disampaikan oleh pemilik hanya sebatas formilnya sajayang disampaikan oleh pemilik hanya sebatas formilnya saja

2. Keabsahan dokumen adalah tanggung jawab pemilik.2. Keabsahan dokumen adalah tanggung jawab pemilik.

IV. TATA CARA (PROSES) PENGGANTIAN BENDERA KAPAL(SESUAI KM. 26/2006 TTG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL

DAN PENGGUNAAN/PENGGANTIAN BENDERA KAPAL)

DITJEN HUBLA CQ. DITKAPEL

PENGGANTIAN BENDERA DI PELABUHAN TEMPAT KPL BERADA1. MENELITI : - DOKUMEN KEPEMILIKAN - DELETION CERT.2. MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN NAUTIS, TEKNIS, RADIO DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

KPL BEROPERASI SBG KPL INDONESIA DGN SERTIFIKAT DAN TANDA KEBANGSAAN KPL SEMENTARA BERLAKU UNTUK 3 BLN

PENDAFTARAN KPL DI KANTOR PUSAT DJPL ATAU DI SALAH SATU PELABUHAN TEMPAT PENDAFTARAN KAPALDOKUMEN YG DISYARATKAN :•Surat Ukur•Bukti Kepemilikan•Deletion Cert.•Identitas Pemilik

• GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL

• SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL YG PERMANEN

KPL BEROPERASI

SBG KPL INDONESIA

DGN SERTIFIKAT DAN SURAT

TANDA KEBANGSAAN

KPL YG PERMANEN

PEMBERI-TAHUAN TTG PENGADAAN KAPAL

Dokumen yang dilampirkan: 1. Bill of Sale 2. Protocol of Delivery and Acceptance. 3. Deletion Certificate 4. Foto copy dokumen/surat kapal dari negara bendera asal kapal 5. Gambar Rancangan Umum 6, Rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap khusus untuk kapal penangkap ikan

1. Sehubungan dengan rencana penggantian bendera KM. INDIES TRADER IV dari bendera Cook Islands menjadi berbendera Indonesia sebagaimana disampaikan oleh PT. ECHO BEACH MARITIM INDONESIA dengan surat Nomor 0010/EBM/X- 2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Permohonan Penggantian Bendera, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

Nomor : PK.673/ / / DKLampiran :Perihal : Penggantian Bendera,

Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign KM. INDIES TRADER IV

Jakarta, Nopember 2010

K e p a d a

Yth. Administrator PelabuhanTeluk Bayurdi

  TELUK BAYUR

a. Penggantian bendera kapal dimaksud hanya dapat dilaksanakan bila

1) KM. INDIES TRADER IV telah dimiliki oleh PT. ECHO BEACH MARITIM INDONESIA dan telah dihapus dari pendaftaran di negara bendera asal kapal dengan menunjukkan antara lain :

a) Bill of Sale yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatangan Bill of Sale tersebut atau Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal,

b) Protocol of Delivery and Acceptance,c) Deletion Certificate dari negara bendera asal kapal,d) Builder’s Certificate,e) Foto copy surat/sertifikat kapal dari negara bendera asal kapal,f) Foto copy gambar rencana umum kapal.

2) Hasil pemeriksaan kelaiklautan kapal memenuhi persyaratan.

b. Tanda Panggilan (Call Sign) yang digunakan KM. INDIES TRADER IV setelah berbendera Indonesia ditetapkan YB 4785.

c. Sehubungan dengan butir a 2), akan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lengkap (nautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran) oleh petugas dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan bila kondisi umum baik serta hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan termasuk ketentuan pencegahan pencemaran, dapat diberikan :

1) Surat Ukur Sementara berlaku 2 (dua) bulan yang tidak dapat diperpanjang, Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Pencegahan Pencemaran Sementara masing-masing berlaku 3 (tiga) bulan yang tidak dapat diperpanjang.

2) Sertifikat Keselamatan dan Sertifikat Garis Muat Sementara masing-masing berlaku 3 (tiga) bulan yang tidak dapat diperpanjang dengan catatan tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) bulan terhitung mulai tanggal kapal turun dok terakhir.

d. Penggantian bendera dilaksanakan dengan menyerahkan surat/sertifikat kapal tersebut butir c kepada Nakhoda kapal tersebut sekaligus menarik asli surat/sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah Cook Islands.

e. Pelaksanaan butir d, agar dibuatkan Berita Acara Penggantian Bendera.

f. Setelah ganti bendera kapal tersebut harus segera didaftarkan untuk memperoleh grosse akta pendaftaran dan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1) Melengkapi/melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Marine Inspector Pemerintah R.I pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir c.

2) Gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas harus memperoleh persetujuan Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

3) Menyesuaikan peralatan keselamatan, navigasi, radio telekomunikasi dan peralatan pencegahan pencemaran dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau ketentuan-ketentuan umum lainnya yang berkaitan dengan hal itu, antara lain :

Kapal tersebut harus dilengkapi Life Boat dengan kapasitas 100 % pelayar pada tiap-tiap sisi kapal atau dilengkapi dengan Inflatable Life Raft (ILR) dengan kapasitas 100 % pelayar pada tiap-tiap sisi kapal + 1 (satu) Rescue Boat (RB).

4) Kapal tersebut harus diklaskan pada Badan Klasifikasi yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia.

5) Kapal tersebut harus diawaki oleh warga negara Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.55/MEN/81 tanggal 21 April 1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perhubungan.

6) Memenuhi kewajiban Pabean Atas Impor Kapal dan pemenuhan Rekomendasi Kementerian terkait sesuai ketentuan.

g. Penggantian bendera kapal tersebut sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan dan selanjutnya Berita Acara Penggantian Bendera, berikut laporan pemeriksaan lengkap dan tindasan semua sertifikat kapal yang diterbitkan serta asli sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah Cook Islands sebagaimana dimaksud dalam butir c, d dan e segera dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik

An.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN   Tembusan Yth : Capt. ARIFIN SOENARDJO, MH. Pembina Utama Muda (IV/c) 1.DIRJEN Perhubungan Laut. NIP. 19590118 198603 1 0022.DIRJEN Bea & Cukai Up.Direktorat Teknis Kepabeanan,3.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut,4.Kasubdit. Nautis, Teknis dan Radio,5.Kasubdit Kelaikan Kapal,6.Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal,7.Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran Dit Navigasi.8.Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia,9.PT. ECHO BEACH MARITIM INDONESIA.

Jl.Iskandarsyah I No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia

Telp. 021-7358353 Fax. 021-7258341 KM. INDIES TRADER IV