• Home

  • Documents

  • peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan...
11

peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 2: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 3: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 4: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 5: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 6: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 7: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 8: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 9: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 10: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Page 11: peraturan.bpk.go.id · 1. ketersediaan tempat tidur; 2. ketersediaan darah; dan 3. ketersediaan tenaga kesehatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

peraturan.bpk.go.id · 2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap 4. Jam Visite Dokter Spesialis 5. Kejadian infeksi pasca operasi 6. Kejadian

peraturan.bpk.go.id · 2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap 4. Jam Visite Dokter Spesialis 5. Kejadian infeksi pasca operasi 6. Kejadian

Documents
peraturan.bpk.go.id...sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Pasal 3 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun bertujuan untuk: a. b. penjabaran

peraturan.bpk.go.id...sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Pasal 3 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun bertujuan untuk: a. b. penjabaran

Documents
peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

Documents
peraturan.bpk.go.id · PENYERAHAN KEMBALI RUMAH DINAS Pasal 14 (1) Penyerahan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dibuatkan dalam Berita Acara. (2) Berita Acara sebagaimana

peraturan.bpk.go.id · PENYERAHAN KEMBALI RUMAH DINAS Pasal 14 (1) Penyerahan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dibuatkan dalam Berita Acara. (2) Berita Acara sebagaimana

Documents
peraturan.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan

peraturan.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan

Documents
peraturan.bpk.go.id...Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 1. Melakukan tugas — tugas dilingkungan Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

peraturan.bpk.go.id...Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 1. Melakukan tugas — tugas dilingkungan Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Documents
peraturan.bpk.go.id€¦ · Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten Pidie Pasal 3 (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun

peraturan.bpk.go.id€¦ · Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten Pidie Pasal 3 (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun

Documents
SRTINRN - peraturan.bpk.go.id

SRTINRN - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id...Pasal 5 (1) Upr BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar

peraturan.bpk.go.id...Pasal 5 (1) Upr BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar

Documents
peraturan.bpk.go.id · PPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai acuan clan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah

peraturan.bpk.go.id · PPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai acuan clan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah

Documents
BATAN - peraturan.bpk.go.id

BATAN - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id...Pasal 6 (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah

peraturan.bpk.go.id...Pasal 6 (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah

Documents
peraturan.bpk.go.id · keuangan desa, wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai standar pengelolaan keuangan desa. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga

peraturan.bpk.go.id · keuangan desa, wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai standar pengelolaan keuangan desa. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga

Documents
bahwa - peraturan.bpk.go.id

bahwa - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id...berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

peraturan.bpk.go.id...berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal

Documents
 · Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

 · Pasal 8 Penggunaan ruang dan/atau area untuk melakukan kegiatan dan/ atau penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, harus memperhatikan: a. ketersediaan

Documents
peraturan.bpk.go.id No... · Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pasal 6 (l) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu

peraturan.bpk.go.id No... · Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pasal 6 (l) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf a adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu

Documents
peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

peraturan.bpk.go.id · Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 3 Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

Documents
peraturan.bpk.go.id...Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran UP Non Tunai menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) Bank Kalbar. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Sambil

peraturan.bpk.go.id...Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran UP Non Tunai menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) Bank Kalbar. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Sambil

Documents
peraturan.bpk.go.id · dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal

peraturan.bpk.go.id · dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal

Documents
peraturan.bpk.go.id...(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat dipimoin oleh secrang Kepala Subbagiar. yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris. (4)

peraturan.bpk.go.id...(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat dipimoin oleh secrang Kepala Subbagiar. yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris. (4)

Documents
PUTUSAN - peraturan.bpk.go.id · huruf c, Ayat (6) dan Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pemohon berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut telah menghilangkan makna demokrasi

PUTUSAN - peraturan.bpk.go.id · huruf c, Ayat (6) dan Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Pemohon berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut telah menghilangkan makna demokrasi

Documents
BSN^ - peraturan.bpk.go.id

BSN^ - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id. 20_0001.pdf · 7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) PD. BPR memberikan rekapitulasi bukti

peraturan.bpk.go.id. 20_0001.pdf · 7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) PD. BPR memberikan rekapitulasi bukti

Documents
peraturan.bpk.go.id · Web viewMenimbang:bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

peraturan.bpk.go.id · Web viewMenimbang:bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Documents
BUPATI LUWU - peraturan.bpk.go.id€¦ · Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal mulai di Tingkat Pendidikan

BUPATI LUWU - peraturan.bpk.go.id€¦ · Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal mulai di Tingkat Pendidikan

Documents
peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

Documents
peraturan.bpk.go.id...Pasal 4 Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi

peraturan.bpk.go.id...Pasal 4 Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi

Documents
peraturan.bpk.go.id€¦ · Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015. 2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3),

peraturan.bpk.go.id€¦ · Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015. 2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3),

Documents
peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewc.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewc.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

Documents