Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh
Bambang Juanda
1. Kebijakan/Analisis Fiskal (APBN)2. Instrumen DesFis,3. Anggaran Berbasis Kinerja,4.Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Belanja Berkualitas),5. Perencanaan Pembangunan
Tepat waktu realisasi
belanja2
Tepat waktu penetapan
APBN1
Tepat waktu realisasi
pendapatan3
Ketepatan Waktu
Akuntabilitas & Transparansi
Opini
BPK5Dapat
Dipertang-
gungjawabkan
6Dapat diakses
publik/Transpar
ansi
7
Disiplin
Prioritas
Nasional
4
Belanja
K/L8 Subsidi,
Hibah,
Bansos
1
0
Belanja
Transfer
,
9
Ketepatan Alokasi Belanja
Ekonomis/
Efisiensi1
1
Efektivitas12
Cost Efficient & Effectiveness
Sumber Pendapatan
P Perpajakan
PNBP TARGET
Hibah
Sumber Pembiayaan
• Utang
• Investasi
• Pemberian Pinjaman
• Lainnya
14
13
APBN Berkualitas adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan dan belanjanyadialokasikan berdasarkan prioritas pembangunannasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel (Juanda, 2019) BJ-IPB
• Kebijakan Fiskal domain kekuasaan eksekutif. Pemerintah menentukan visi, tujuan & tekniskebijakan fiskalnya (PB dan pembiayaannya)
• Politik (institusi & kebijakan) mempengaruhikinerja ekonomi.
• Kebijakan ekonomi mempengaruhi kinerja politik.
• Faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkankinerja ekonomi adalah kestabilan politik danhukum
• Kesuksesan politik “dilihat dari” kebijakan ekonomiyang sehat (Inklusif, berkelanjutan, danbertanggungjawab)
Politik Ekonomi APBN
BJ-IPB
I. Teknokrat:
Analisis data/kondisi ekonomi; Prioritaspembangunan; Desain PB & Pembiayaan
2. Politis:
Janji politik; Proses kabinet; Proses DPR & DPD; Proses daerah
3. Tata Kelola:
Kecepatan vs governance; Transparansi & akuntabilitas; Kepatuhan & Pragmatis
Sinergi Penyusunan APBN(melibatkan semua pihak)
BJ-IPB
APBN
Transfer KeDaerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TP
Belanja PusatDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal
Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)
APBD
PendapatanDaerah
Belanja Daerah
PADDAPER &Trf lainnya
Lain-LainPendapatanyang sah Operasional
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
Desentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD
• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
•B. Pegawai•B. Barang•B. Lainnya
Dana Otsus
Pembiayaan Lainnya
Modal
BJ-IPB