Upload
dewi-kartika-sari
View
165
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Mengetahui pandangan (pemikiran) terhadap pengelolaan perbatasan negara yang telah berjalan sampai saat ini (RPJMN 2010-2014), dan pandangan atau gagasan tentang arah pembangunan kawasan perbatasan ke depan (2015-2019).
Mengidentifikasi permasalahan strategis bersifat lintas sektoral di bidang pengelolaan perbatasan negara.
Menetapkan kondisi terkini pengelolaan perbatasan negara sebagai baseline, serta untuk dijadikan sebagai dasar proyeksi ke depan hingga tahun 2019.
Menyusun rancangan awal kebijakan pendukung lintas sektoral di bidang pengelolaan perbatasan negara.
2
3
2010 2011 2012 2013 2014 RKP 2015 – RKP 2019
Apa yang sudah dicapai dalam pengelolaan
perbatasan, bagaimana outcomenya ?
Apa yang akan dicapai dan bagaimana dilakukan?
RPJM 4(2020-2024)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
4
RPJM 1(2005-2009)
Mendisain perbatasan sebagai halaman depan negara yang kompetitif dengan sumber dayanya pada 2015-2019.
5
Kebutuhan Masyarakat yang bersifat:NonecludableNonrivalry
Kebutuhan Masyarakat yang bersifat:NonecludableNonrivalry
ProsesPolitikProsesPolitik
ProsesTeknokratik
ProsesTeknokratik
Masyarakat Pemilih (Voters)
Masyarakat Pemilih (Voters)
Profesional-Birokrat
Profesional-Birokrat
AgendaPresidenTerpilih
AgendaPresidenTerpilih
PerspektifJangka
Menengah
PerspektifJangka
Menengah
KONDISIDAERAHKONDISIDAERAH
Mengacu Visi Jangka
Panjang dalam RPJP
Nasional
Diserasikan dan
diterjemahkan ke
Program/ Kegiatan
Pembangunan
Agenda
Nasional
RPJMNM
asuka
n
Calo
n
Pre
siden
Proses teknokratis (rancangan awal RPJMN) akan menjadi masukan bagi proses politik (awal penetapan visi para calon presiden).
RKA K/L
RENCANA AKSI TAHUNANKegiatan dan alokasi Anggaran oleh
K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun
RENCANA INDUK NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN 2015-2019
Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Outcome, Agenda Program, Rencana
Kebutuhan Anggaran, dan Lokus Prioritas
RPJMN 2015-2019
RKP TAHUNAN
RPJP 2005-2025
GRAND DESIGN PENGELOLAAN PERBATASAN 2011-2025
Desain Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan PerbatasanRTRWN
RTR KSN PERBATASAN
Renstra K/L Teknis 2015-
2019
Renja K/L
Jk panjang
Jk menengah
Tahunan
RENCANA INDUK LOKPRI 2015-2019
6Input Rencana
RegulerInput Rencana
Reguler
CATATAN: Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagai instrumen keterpaduan secara menyeluruh
RPJMN 2015-2019 Bidang Kawasan
RENSTRA K/L MITRA 2015-2019
RENSTRA K/L TEKNIS 2015-2019
POLICY PLANNING
POLICY COORDINATING
POLICY IMPLEMENTING
BAPPENAS-KKDTBAPPENAS-KKDT 1. KPDT1. KPDT
2. BNPP2. BNPP
3. BNPB3. BNPB
4. DK BBK, UP4B4. DK BBK, UP4B
5. BP BBK, SABANG5. BP BBK, SABANG
K/L TEKNISK/L TEKNIS
K/L TEKNISK/L TEKNIS
K/L TEKNISK/L TEKNIS
K/L TEKNISK/L TEKNIS
K/L TEKNISK/L TEKNIS
diacu diacu diIaksanakan
8
Arah Kebijakan
Bagaimana kesiapan data di BNPP ?
9
10
SASARAN INDIKATOR STATUS LANGKAH YANG DIPERLUKAN
Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sarana Prasarana dan (Jumlah) Pengawasan Keamanan Perbatasan
Target 2014 (100% Pengamanan Batas Darat dan Laut)
• Meningkatkan koordinasi , sinergi antar pelaku pembangunan, serta dengan program kemitraan dan partisipasi masyarakat;
Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara Terpadu (CIQS) *)
*custom, immigration, quarantine, security
Target 2014 (9 Pos Lintas Batas Negara)
• Meningkatkan koordinasi, sinergi antar pelaku pembangunan.
• Membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia) yang sesuai terstandarisasi
Jumlah NLP (Pemetaan Kecamatan dan Pulau terluar
Target 2014 (45 NLP dan 114 Pulau Terluar)
• Meningkatkan kordinasi dan sinergi pemetaan bersama, serta kegiatan peningkatan IRM (upgrading) patok/batas negara.
Pelaksanaan perundingan batas darat dan laut
Target 2014 (12 Perundingan)
• Meningkatkan koordinasi, sinergi kelembagaan perundingan (KL dan daerah), serta data dan informasi penunjang lengkap dan akurat.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Target 2014 (100% Terealisasi)
• Meningkatkan koordinasi, sinergi antar pelaku, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau yang masih terisolir.
2
2
2
1
2
10
1111
Bagaimana Lokpri utk Tahun 2015-2019:•Tetap 111 Lokpri ? atau•Bertambah cakupan ?
Jika Akan Menambah Cakupan Lokpri:•Perlu disiapkan indikator yang konsisten•Perlu mempertimbangkan ketersediaan anggarannya? •Jika semua, berarti tidak ada lagi yang prioritas bukan Lokpri !
• Keterisolasian yang masih dominan dialami pada banyak wilayah• Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di
perbatasan• Minimnya penyediaan pelayanan dasar (sekolah, puskesmas, air
bersih, telekomunikasi, logistik, dsb)• Minimnya sarpras hankam, dan Pos Lintas Batas dan integrasi
CIQS*)
• Belum mantapnya diplomasi perbatasan (terutama data dukung dan koordinasi internal Pemerintah RI)
• Belum optimalnya keberpihakan penganggaran K/L dan pemerintah daerah di kawasan perbatasan (Lokpri Kecamatan)
12
*) CIQS: Custom, Immigration, Quarantine, and Security
Kebijakan:Menciptakan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dan pintu gerbang
internasional ke negara tetangga dengan memadukan pendekatan pembangunan terpadu antara pendekatan pertahanan keamanan, kesejahteraan, lingkungan.
Strategi:Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (PKSN) dengan basis ekonomi lokal dan kearifan lokal.
Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan IPTEK (spesifik perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar) serta infrastruktur pendukung (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, dan penetapan detail tata ruang);
Menyiapkan regulasi dan kerjasama perdagangan antar negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (keunggulan komparatif), serta menetapkan bersama pintu-pintu utama lintas batas dan menyediakan sarana dan prasarana CIQS (Costum, Imigration, Quarantine, Security) terpadu/satu pintu;
Memperkuat peran koordinasi kelembagaan pusat dan daerah dalam menterpadukan program pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan;
Penegasan batas wilayah negara pada wilayah OBP (Outstanding Border Problem), unresolved/ unsurvey di darat, dan batas maritim (teritorial, ZEE, dan kontinen);
Meningkatkan kualitas pengamanan perbatasan darat dan perbatasan laut.
13
14
Perbatasan Laut
Perbatasan Laut
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Mempercepat Upaya
Penyelesaian dan Penetapan Batas
Wilayah Negara di Darat dan Laut
Meningkatan Upaya Pengamanan
Batas Negara di Darat dan Laut
Meningkatan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di
Darat dan Laut
S
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a.Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah Negara (Delimitasi)
b.Peningkatan upaya penegasan batas Negara, survei, dan pemetaan
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a.Peningkatan upaya investigation, refixation, dan maintanance terhadap tanda batas Negara
b.Peningkatan upaya pengamanan batas Negara
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a.Peningkatan koordinasi lembaga yang terkait dengan pengelolaan batas wilayah Negara
b.Peningkatan kualitas sarpras pengelolaan batas wilayah
15
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Laut
Perbatasan Laut
Mempercepat Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Mempercepat Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Mempercepat Upaya Pengamanan dan
Pengembagan Sarana Prasarana
CIQS di PLB
Mempercepat Upaya Pengamanan dan
Pengembagan Sarana Prasarana
CIQS di PLB
Mempercepat Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia, IPTEK, dan
kelembagaan di Kawasan Perbatasan
Mempercepat Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia, IPTEK, dan
kelembagaan di Kawasan Perbatasan
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a.Peningkatan penyedian sarana prasarana pertahanan dan keamanan
b.Peningkatan personil Pengamanan Perbatasan di wilayah strategis perbatasan
c.Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan CIQS di Pos Lintas Batas
d.Peningkatan Kerjasama Pertahanan dan Keamanan dengan Negara tetangga
e.Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a.Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk menyiapkan SDM perbatasan yang berkualitas
b.Introduksi IPTEK dalam mengelola potensi perbatasan
c.Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan
d.Melestarikan potensi budaya lokal (hak ulayat dan masyarakat)
e.Peningkatan kualitas sarpras pemerintahan penunjang pelayanan
Strategi untuk mendukung arah kebijakan:
a. Peningkatan konektivitas transportasi, energi, telekomunikasi
b. Pengembangan kutub-kutub pertubuhan
c. Penguatan keterkaitan kota-desa khususnya PKSN dengan wlayah hinterland
d. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal
e. Peningkatan Kemandirian Perekonomian desa yang berbatasan langsung
f. Penciptaan interaksi Ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan Negara tetangga
g. Peningkatan insentif berinvestasi
16
1. Capaian pembangunan bidang pengelolaan perbatasan negara dalam RPJMN 2010-2014 hingga saat ini; Bagaimana kinerja capaian batas wilayah, hankam,
ekonomi kawasan, sosial dasar, kelembagaan?, Apakah efektif mengatasi masalah krusial perbatasan?.
2. Kinerja koordinasi hingga saat ini serta bagaimana mengefektifkan koordinasi dan menggerakkan K/L selanjutnya; Bagaimana kinerja koordinasi BNPP dan BPPD?, Apa kendalanya, dan langkah solusi selanjutnya?.
17
3. Isu strategis dan tantangan pengelolaan perbatasan negara yang perlu diperjuangkan untuk 5 tahun kedepan; Apa isu-isu strategis saat ini yang masih perlu diperjuangkan
pada 5 tahun kedepan?, Apakah mewujudkan “perbatasan sebagai halaman depan
negara” yakin dapat dicapai, sementara di sisi lain dihadapkan pada masih minimnya infrastruktur dan lemahnya SDM?.
4. Strategi dan arah pengembangan pengelolaan perbatasan negara pada 5 tahun kedepan. Bagaimana arah dan langkah strategis untuk 5 tahun
kedepan?.
18
19