1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/98284/potongan/S2-2016-372025-introduction.pdf · mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi

1

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dalam pembangunan nasional adalah mengurangi tingkat

kemiskinan yang menjadi salah satu indikator pencapaian visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) tahun 2005—2025,

yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Pengurangan

kemiskinan dapat ditempuh melalui penciptaan lapangan kerja dan menata

kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Selain sebagai tujuan pembangunan

nasional, kemiskinan perlu dikurangi karena dampak negatif kemiskinan dapat

memberikan kemunduran bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Kemiskinan

dapat berdampak pada menurunnya kesempatan pendidikan, akses kesehatan yang

pada akhirnya mempengaruhi kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu,

kemiskinan perlu diperangi dengan memikirkan berbagai strategi dengan cara

mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya

kemiskinan itu.

Menurut Arsyad (2010: 299), masalah kemiskinan itu sendiri sangat

kompleks dan pemecahannya tidak mudah. Kebijakan sosial terkait dengan

kemiskinan menyangkut konsep tingkat hidup yang lebih luas, tidak hanya

menekankan pada tingkat pendapatan saja, tetapi juga masalah pendidikan,

perumahan, kesehatan, dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari suatu masyarakat.

Selanjutnya permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan

jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA TAHUN2008-2013SIDTHISONE, CANDLEUniversitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2

buruk, tingkat pendidikan yang rendah hingga berakibat pada rendahnya kualitas

sumber daya manusia.

Menurut Sharp, et al (1996 dalam Kuncoro, 2010: 57), menyatakan bawah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Di

Amerika Serikat (AS), yang tergolong negara maju dan salah satu negara kaya di

dunia, masih terdapat jutaan orang yang tergolong miskin. Sementara itu, yang

hidup tidak miskin relatif miskin dibanding penduduk AS yang lainnya. Inilah

yang disebut paradox Amerika, sebagaimana dikatakan oleh Sharp, et al., (1996):

“Poverty amidst plenty’’ is a striking feature of the America scene. Our

nation is the richest in the world, yet millions of people are poor, and

millions more that do not live in poverty are poor relative to others. This is

not the American dream; it is the American paradox’’.

Isu mendasar yang dihadapi oleh negara miskin adalah tidak hanya

bagaimana meningkatkan pertumbuhan GNP, namun juga siapa yang berperan

dalam pertumbuhan GNP. Apabila pertumbuhan disumbang oleh golangan kaya,

maka golangan tersebut yang paling mendapat manfaat dari pertumbuhan,

sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Akan tetapi,

bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang atau dari berbagai golangan maka

efek dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan lebih merata. Banyak negera

berkembang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, tetapi tidak

membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Ini dialami oleh

ratusan juta penduduk di Afrika, Asia, dan Amerika latin, di mana tingkat

kehidupan relatif berhenti dan bukan turun drastis dinilai secara riil (Kuncoro,

2010: 57).

United Nations (2000), menganggap bahwa pengurangan kemiskinan

sebagai salah satu tujuan pembangunan yang paling utama bagi negara-negara


3

berkembang. Hagenaars (1991 dalam Wagle, 2002: 156), mendefinisikan

kemiskinan ke dalam beberapa kriteria bertahan hidup, biasanya berdasarkan

jumlah penghasilan untuk memperoleh kalori makanan minimum, sejumlah

minimal barang konsumsi, atau tingkat kesejahteraan dasar hidup. Kemiskinan

berarti ketidakmampuan manusia untuk membeli makanan yang layak, tempat

tinggal, pakaian dan rekreasi (Jolaosho 1996 dalam Akwara et al., 2013: 4).

Kemiskinan adalah keadaan hina suatu manusia, di mana seorang individu

tidak mampu memanfaatkan sumber daya di sekitarnya untuk meningkatkan

dirinya sendiri secara ekonomi, sosial, politik atau sebaliknya. Ini bisa disebabkan

oleh kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi dasar setiap

perkembangan manusia. Kemiskinan bisa terjadi sebagai akibat dari kemalasan

atau penafsiran salah dari sebuah keyakinan yang berasal dari agama (Chigbo

1996 dalam Akwara, et al., 2013: 4).

United Nations (1998 dalam Ucha, 2010: 46), mendefinisikan kemiskinan

sebagai penolakan pada pilihan dan kesempatan, serta pelanggaran pada martabat

manusia. Hal ini berarti kurangnya kapasitas dasar untuk berpartisipasi secara

efektif dalam masyarakat sehingga tidak memiliki cukup makanan dan pakaian

untuk keluarga, tidak dapat bersekolah atau pergi ke klinik; tidak memiliki tanah

untuk bercocok tanam, tidak memiliki pekerjaan untuk mencari nafkah, dan tidak

memiliki akses ke kredit. Kondisi ini mencerminkan ketidakberdayaan dan

pengucilan dari individu, rumah tangga serta masyarakat, sehingga menimbulkan

kerentanan terhadap kekerasan, serta hidup pada lingkungan marginal yang rapuh,

tanpa akses ke air bersih atau kebersihan.

Menurut Adefolalu (1992 dalam Akwara, et al., 2013: 5), kemiskinan

disebabkan oleh apa yang disebut "kekuatan eksogen" atau kekuatan di luar


4

kendali individu seperti, standar hidup yang tinggi, biaya hidup yang tinggi,

pendidikan yang tidak memadai, pengangguran dan degradasi lingkungan. Selain

itu, "kekuatan endogen" atau kekuatan yang berasal dari dalam diri manusia

seperti lepasnya tanggung jawab dan ketergantungan terhadap kesejahteraan, yang

mana hal ini diciptakan sendiri oleh manusia.

Kemiskinan bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Berbagai

perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan yang bertujuan untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin telah dilakukan oleh pemerintah,

sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan social

dan UU No. 13/2011 tentang penanganan fakir miskin, dengan cara, antara lain

memberikan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, bantuan modal bunga

rendah Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha kecil yang diharapkan

dapat tumbuh dan berkembang. Namun upaya tersebut belumlah cukup karena

masalah kemiskinan terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang

saling berkaitan. Tingkat kemiskinan pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi belanja publik (untuk pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur) dan tingkat pengangguran.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu

Provinsi dari 34 Provinsi di wilayah Indonesia. DIY terletak di Pulau Jawa bagian

selatan.

Sebagai salah satu Provinsi yang memiliki predikat khusus “Istimewa” di

Indonesia, Provinsi DIY memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi di atas

presentase penduduk miskin nasional. Walaupun persentase penduduk miskin

Provinsi DIY dan nasional mengalami penurunan dari tahun 2008—2013, tetapi


5

Provinsi DIY belum dapat menurunkan persentase penduduk miskinnya di bawah

persentase penduduk miskin nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi DIY

dan nasional tahun 2008—2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Penduduk Miskin

Provinsi DIY Serta Garis Kemiskinan Provinsi DIY Selama Tahun 2008—2013

Tahun

Jumlah

penduduk

miskin

Nasional

(Ribu Jiwa)

Pesentase

penduduk

miskin

Nasional

Jumlah

penduduk

miskin DIY

(Ribu Jiwa)

Pesentase

penduduk

miskin DIY

Garis Kemiskinan

Provinsi DIY

(Rp/kapita/Bulan)

2008 34.963,10 15,42 608.80 18,32 202.362

2009 32.530,00 14,15 574.90 17,23 220.830

2010 31.023,60 13,33 539.60 16,83 224.258

2011 29.890,14 12,36 564.30 16,14 257.909

2012 28.594,64 11,66 562.10 15,88 270.110

2013 28.553,97 11,47 541.90 15,03 303.843

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2008—2013 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin nasional dari

tahun 2008—2013. Jumlah penduduk miskin nasional tahun 2008 sebesar

34.963,10 ribu jiwa turun menjadi 32.530,00 ribu jiwa pada tahun 2009, ada

penurunan sebesar 2.443,10 ribu jiwa. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin

sebesar 31.023,60 ribu jiwa; ada penurunan dari tahun 2009 sampai sebesar

1.506,40 ribu jiwa; pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 29.890,14

ribu jiwa; ada penurunan dari tahun 2010 sebesar 1.133,46 ribu jiwa; Tahun 2012

jumlah penduduk miskin sebesar 28.594,64 ribu jiwa; ada penurunan dari tahun

2011 sebesar 1.295,50 ribu jiwa. Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar

28.553,97 ribu jiwa; ada penurunan dari tahun 2012 sebesar 40,67 ribu jiwa.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi di Provinsi DIY. Hal ini dapat

dilihat pada Tabel 1.2.


6

Table 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi DIY

dan Kabupaten di DIY (Ribu Jiwa)

No. Kabupaten/Kota Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kab. Kulonprogo 97,90 89,90 90,00 92,80 92,40 86,50

2 Kab. Bantul 164,30 158,50 146,50 159,40 158,80 156,60

3 Kab. Gunungkidul 173,50 163,70 148,70 157,10 156,50 152,40

4 Kab. Sleman 125,00 117,50 116,60 117,30 116,80 110,80

5 Kota Yogyakarta 48,10 45,30 37,80 37,70 37,60 35,60

6 Provinsi DIY 608,80 574,90 539,60 564,30 562,10 541,90


Tabel 1.2 jumlah penduduk miskin Provinsi DIY dari tahun 2008—2013

menunjukkan tren menurun. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 608,80

ribu jiwa; pada tahun 2009 sebesar 574,90 ribu jiwa; ada penurunan dari tahun

2008 sebesar 33.90 ribu jiwa. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar

539,60 ribu jiwa ada penurunan dari tahun 2009 sejumlah 35,30 ribu jiwa. Tahun

2011 jumlah penduduk miskin sebesar 564,30 ribu jiwa; ada peningkatan dari

tahun 2010 sebesar 24,70 ribu jiwa. Tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebesar

562,10 ribu jiwa; ada penurunan dari tahun 2011 sebesar 2,20 ribu jiwa; dan pada

tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 541,90 ribu jiwa; ada penurunan dari

tahun 2012 sebesar 20,20 ribu jiwa.


7


Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi DIY dan Nasional

Tahun 2008–2013

Perbandingan penurunan presentase penduduk miskin di DIY dan Nasional

dari tahun 2008—2013 ditunjukkan pada Gambar 1.1. Tingkat kemiskinan

Provinsi DIY masih berada di tingkat 16,57 persen atau lebih tinggi dari tingkat

kemiskinan secara nasional, yaitu 13,07 persen. Rata-rata distribusi kemiskinan

berdasarkan masing-masing kabupaten/kota dalam 6 tahun adalah: Kabupaten

Kulonprogo sebesar 23,88 persen, Kabupaten Bantul sebesar 17,22 persen,

Kabupaten Gunungkidul sebesar 23,37 persen, Kabupaten Sleman sebesar 10,90

persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 9,78 persen.

Secara umum tingkat kemiskinan di DIY mengalami penurunan dari tahun

ke tahun. Dari 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di DIY, Kabupaten Kulonprogo

dan Gunungkidul merupakan 2 kabupaten dengan tingkat kemiskinan terparah.

Tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Dengan data tersebut juga dapat dikatakan terjadi ketimpangan pendapatan

2008 2009 2010 2011 2012 2013rata-rata

Kab. Kulonprogo 26.85 24.65 23.15 23.62 23.62 21.39 23.88

Kab. Bantul 18.54 17.64 16.09 17.28 17.28 16.48 17.22

Kab. Gunungkidul 25.96 24.44 22.05 23.03 23.03 21.7 23.37

Kab. Sleman 12.34 11.45 10.7 10.61 10.61 9.68 10.90

Kota Yogyakarta 10.81 10.05 9.75 9.62 9.62 8.82 9.78

Provinsi DIY 18.32 17.23 16.83 16.14 15.88 15.03 16.57

Nasional 15.42 14.15 13.33 12.36 11.66 11.47 13.07

0

5

10

15

20

25

30


8

antarwilayah Kabupaten/Kota (ketimpangan regional) di wilayah DIY. Angka

kemiskinan di berbagai wilayah DIY mengalami penurunan, akan tetapi angka

penurunun kemiskinan relatif lambat. Kondisi ini diperparah dengan adanya

angka kemiskinan relatif yang lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan relatif

secara nasional.

Tabel 1.3 Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa (persen), 2008—2013

Provinsi Tingkat Kemiskinan

Rata-rata 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DKI Jakarta 4,29 3,62 3,48 3,75 3,69 3,72 3,76

Jawa Barat 13,01 11,96 11,27 10,65 10,09 9,61 11,10

Jawa Tengah 19,23 17,72 16,56 15,76 15,34 14,44 16,51

DI Yogyakarta 18,32 17,23 16,83 16,14 15,88 15,03 16,57

Jawa Timur 18,51 16,68 15,26 14,23 13,4 12,73 15,14

Banten 8,15 7,64 7,16 6,32 5,85 5,89 6,84


Tabel 1.3 menunjukkan persentase penduduk miskin di Pulau Jawa dari

tahun 2008—2013 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dari Laporan BPS

bahwa Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dalam 6 tahun memiliki rata-rata: DKI

sebesar 3,76 persen, Jawa Barat sebesar 11,10 persen, Jawa Tengah 16,51 persen,

Jawa Timur sebesar 15,14 persen, Banten 6,84 persen, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebesar 16,46 persen. Untuk masing-masing tahun Provinsi DIY dari

tahun 2008 sebesar 18,32 persen, dari tahun 2009 sebesar 17,23 persen, dari tahun

2010 sebesar 16,83 persen, dari tahun 2011 sebesar 16,14 persen, dari tahun 2012

sebesar 15,88 persen dan dari tahun 2013 sebesar 15,03 persen, rata-rata tingkat

kemiskinan DIY adalah 16,57 persen, sebagaimana dapat lihat pada Gambar 1.2.


9


Gambar 1.2 Rata-rata Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa (persen)

Tahun 2008—2013

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi DIY

masih cukup tinggi dengan menempati urutan pertama dari seluruh Provinsi di

Pulau Jawa. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi

DIY menempuh berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, antara lain

dimulai dari pendataan warga miskin dengan sistem “by name by address” oleh

Badan Pusat Statistik DIY. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh BPS tersebut

adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS).

RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana

tercantum dalam keputusan Gubernur No. 90/KEP/2013 tentang Penetapan

Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada

kabupaten/kota. Program kedua adalah Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan). Pelaksanaan PNPM Mandiri kemudian

dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar

pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program

pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di

perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

3.76

11.1

16.51 16.57 15.14

6.84

0

5

10

15

20

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten


10

untuk pengembangan daerah tertinggal, pascabencana, dan konflik. Selain itu,

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan

program pemerintah yang secara substansi, berupaya dalam penanggulangan

kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan

lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat.

Dengan berbagai upaya tersebut, nampaknya pekerjaan rumah pemerintah

DIY masih cukup banyak jika melihat dari jumlah penurunan angka kemiskinan

yang masih berkisar di bawah satu persen. Perlu ada identifikasi sumber-sumber

masalah maupun faktor-faktor apa saja yang perlu menjadi perhatian. Berdasarkan

hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka

mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi tingkat kemiskinan

di Provinsi DIY.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya telah dilakukan dibeberapa wilayah yang berbeda-beda, juga

waktu dan alat analisisnya pun berbeda-beda sebagai berikut.

Tabel 2.1 Daftar Studi Empiris Terdahulu Terkait dengan Kemiskinan.

Peneliti/tahun

Lokasi

dan

periode

Alat analisis Hasil

Ahmad

dan Batul

(2013)

Pakistan Johanson

cointegration Test,

Vector Error

Correction Model

(VECM), Wald Test

dan Granger

causality test

Penelitian ini tidak menemukan hubungan

jangka panjang yang signifikan antara

tingkat kemiskinan dan belanja pendidikan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa,

peningkatan alokasi anggaran untuk

pendanaan sektor pendidikan saja tanpa

mengurangi tingkat kemiskinan, tidak akan

cukup untuk meningkatkan status

pendidikan dari negara.

Perzes (2014) Pakistan

1972—

2006

Agumented Dickey

Fuller, causality

and Johansen

cointegration

Tingkat pendidikan dan penerimaan kotor

memiliki hubungan negatif dan signifikan

pada efek kemiskinan jangka panjang tetapi

harapan hidup memiliki dampak positif

terhadap kemiskinan.

Awan et al. Pakistan Household Income Tingkat pendidikan berkontribusi secara


11

(2011) 1998—

1997 dan

2001—

2002

and Expenditure

Survey (HIES)

signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Jonaidi, (2012) Indonesia

1998—

2009

1. Regresi data

panel atua pooled

time-series cross

section

menggunakan

time series.

2. Analisis

deskriptif dan

ekonometrik

menggunakan

model persamaan

simultan.

Pertumbuhan ekonomi, investasi, harapan

hidup, melek huruf dan lama pendidikan

berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan di Indonesia.

Olga dan

Vijayakumar,

(2012)

Sri Lanka Analisis OLS

regresi, F-statistics

dan

Durbin–Watson

stat.

Pekerjaan di sektor indistri, pendidikan,

akses terhadap pasar dan infrastruktur

berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kemiskinan.

Mehmood dan

Sadiq (2010)

Pakistan

1976-2010

ECM Model, dan

John

Cointergration

Hasil menujukkan hubungan negatif antara

pengeluaran pemerintah.

Iniguez-

Montiel, (2014)

Mexico

periode

1992—

2008

Growth Incidence

Curves (GICs)

Kemiskinan mengurangi efek pertumbuhan

yang telah diidentifikasi, hasil penelitian

menunjukkan bahwa penurunan diamati

dari ketimpangan pendapatan kontribusi

cukup merata terhadap pengurangan

kemiskinan di Mexico.

Tukoboya,

(2012)

Maluku

Utara

2006—2011

Regresi data panel Laju pertumbuhan ekonomi dan realisasi

pengeluaran pemerintah di bidang

pendidikan dan kesehatan berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan.

Jauhar, (2016) Sulawesi

Barat

2005—

2013

Regresi data panel Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

PDRB riil per kapita, angka melek huruf,

angka penyerapan angkatan kerja,

presentase jumlah penduduk yang bekerja

di sektor pertanian, dan upah minimum

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini

mempunyai persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan

penelitian terdahulu, yaitu penggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai

variabel terikat (dependent variabel). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah penggunakan PDRB riil per kapita (PDRB), Pendidikan

diproksikan rata-rata lama sekolah (PEND), Angkatan Kerja (AK), dan Belanja

Modal (BML) sebagai variabel bebas (independent variabel). Selain itu, periode


12

penelitian yang digunakan adalah 6 tahun yaitu dari tahun 2008—2013. Perbedaan

lain adalah lokasi penelitian di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu:

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten

Sleman, dan Kota Yogyakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY berada di atas rata-rata tingkat

kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di

Provinsi DIY masih cukup tinggi dan terdapat 3 Kabupaten di DIY yang memiliki

tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, analisis terkait faktor-faktor yang

memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi DIY perlu dilakukan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka ada

beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini. Oleh

kerena itu, pertanyaan penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi

tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008—2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Beradasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penilitan sebelumnya.

Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang

memengaruhi tingkat kemiskinnan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2008—2013.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.


13

1. Sebagai bahan masukan untuk pihak yang memerlukan kajian lebih dalam

mengenai kemiskinan di masa akan datang.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Daerah kota Yogyakarta, Kabupaten

Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman

dan Pemerintah Provinsi DIY dalam mengambil kebijakan.

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diambil kebijakan yang

tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan di DIY.

4. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang

yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab, secara garis besar sebagai berikut.

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisikan latar belakang, keaslian penelitian,

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan. Bab II adalah Landasar Teori yang terdiri dari, teori,

menentukan model penelitian, kerangka penelitian serta kajian penelitian

terdahulu. Bab III merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari desain

penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional, model analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Analisis yang memuat mengenai deskripsi data dan

pembahasan. Bab V merupakan Kesimpulan dan Saran.


Documents

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/98284/potongan/S2-2016-372025-introduction.pdf · mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi