07. BAB II - FINAL

LKPJ Bupati Purwakarta Tahun 2012

II - 1

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan di Kabupaten Purwakarta dewasa ini menuntut perhatian

lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan,

namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan

datang. Posisi Kabupaten Purwakarta yang strategis sebagai “Gerbang

Pasundan” dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Kabupaten

Purwakarta untuk berperan serta secara aktif sebagai agent of development

(agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Tantangan perubahan kompetisi global yang dinamis, menuntut

Kabupaten Purwakarta untuk mengimbanginya, agar dapat seiring dan sejalan

dalam gerak langkah terpadu, guna memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social

welfare). Oleh karenanya eksistensi pembangunan daerah didedikasikan untuk

membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya yang dimiliki, yaitu meliputi sumber daya manusia, daya

dukung alam, dan potensi sosial kemasyarakatan.

Arah kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada keunggulan

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta

pengembangan infrastruktur wilayah yang berbasis religi dan nilai-nilai kearifan

lokal. Disamping itu, pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tanpa

mengesampingkan peningkatan keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik

dan sosial.

Guna menuju kearah tersebut, pemerintahan daerah dituntut agar lebih

mandiri, inovatif dan kreatif dengan mengembangkan struktur pemerintahan

efektif yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, serta dapat


II - 2

mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi pada

kemakmuran rakyat. Sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi

semakin dekat dan kinerja pelayanan public (public services) menjadi lebih baik.

Dengan demikian, akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan

dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta budaya yang hidup dalam

masyarakat, telah disusun Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta tahun 2008-2013. Visi dan Misi tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (RPJMD Tahun 2008-

2013).

A. Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-

2013 (Visi Jangka Menengah)

Rumusan Visi dan Misi Pembangunan tahun 2008-2013 didasarkan

atas inspirasi dan analisis terhadap lingkungan serta isu strategis lokal

Kabupaten Purwakarta. Gambaran lingkungan strategis dan isu strategis

harus dapat disikapi secara proporsional berdasarkan potensi dan

kemampuan daerah.

Berdasarkan pemikiran dan tekad yang kuat untuk mewujudkan

“Purwakarta Digjaya” serta didorong dengan itikad “Ngawujudkeun

Purwakarta Nagri Raharja”, berikut Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten

Purwakarta tahun 2008-2013, sebagai arah utama pembangunan jangka

menengah daerah:

1. Visi Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013

Makna Visi Pembangunan: “Purwakarta Berkarakter”

sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek

kepribadian; ciri khas (branded); kumpulan peran; mandiri; berdaya

saing; tangguh; serta maju sesuai dengan tata nilai masyarakat


II - 3

Purwakarta yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai lokal

pilemburan (local values).

2. Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013

Makna dari Misi dalam upaya pencapaian Visi Purwakarta

Berkarakter adalah sebagai berikut:

a) Mengembangkan Pembangunan Berbasis Religi dan

Kearifan Lokal, yang Berorientasi pada Keunggulan

Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri, Perdagangan

dan Jasa

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan: “Purwakarta

Berkarakter” pada aspek kualitas sumber daya manusia dan

tatanan kehidupan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah

Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa

mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal,

yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan,

pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pembangunan berbasis

religi dan kearifan lokal yang berorientasi pada keunggulan

pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan dan jasa,

antara lain:

(1) Di bidang pendidikan, perlu dilakukannya penguatan nilai-nilai

lokal (kearifan lokal, local value), baik yang bersifat geografis,

teritorial maupun yang bersifat capacity-intelectual. Hal ini

sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik, baik

yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan

keunggulan personal, yang memiliki kearifan intelektual,

emosional dan spiritual, sehingga dapat membentuk generasi

Purwakarta yang sesuai dengan tata nilai: cageur, bageur,

bener, pinter, jeung singer.

(2) Di bidang kesehatan, perlu dibangunnya sarana pelayanan

pengobatan masyarakat berupa puskesmas yang memadai di

seluruh kecamatan, untuk mendekatkan fungsi pelayanan


II - 4

negara terhadap masyarakat. Pola hubungan yang dibangun

adalah pola kemitraan yang terstruktur berdasarkan kualitas

ekonomi rakyat untuk membangun dan mengintegrasikan

hubungan timbal balik (feed back) antara ekonomi atas,

menengah dan bawah.

(3) Di bidang pertanian, perlu diupayakan penguatan basis

pertanian organik, dengan mewujudkan integrasi potensi

pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata

yang disebut gerakan balik ka lembur, serta membangun

kekuatan lumbung pedesaan melalui penguatan jaringan

ketahanan pangan desa, sebagai bagian dari menjaga

ketahanan pangan masyarakat secara makro. Dengan

pengembangan upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud

swasembada pangan daerah serta sesuai dengan gambaran

filosofi Sunda: bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah

imah, rea ketan, rea keton, buncir leuit, loba duit, di hareup

undeureun, di tukang alaeun, di pipir petikeun, di kolong aya si

jambrong, na parango aya si jago.

(4) Di bidang investasi dan industri, perlu dibukanya areal zona

industri maupun kawasan industri yang dikuasai oleh

pemerintah daerah sebagai bagian dari kemudahan investor,

dan simbiosis investasi antara negara dengan pelaku industri,

dengan orientasi kemakmuran rakyat. Rancang bangun ini

merupakan bagian dalam membangun hubungan perubahan

sosialisme-kapitalisme atau dinamakan dengan istilah bumi

manjing ka langitna, ti langit seah hujana, lembur subur, kota

bagja, masjid jeung diri ngahiji, harta geus ngawujud harti,

hukum geus ngawujud adil, nyanding pamingpin ka rakyat,

pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengkah sarua, pitutur

ngawangun subur, ayat ngawujud adab.


II - 5

(5) Di bidang ekonomi kerakyatan, optimalisasi potensi ekonomi

kerakyatan perlu ditingkatkan yaitu melalui ketauladanan untuk

mencintai berbagai produk rakyat, baik yang sudah tersentuh

oleh pemerintah maupun yang belum tersentuh oleh

pemerintah yang merupakan potensi keunggulan daerah.

(6) Dibidang perdagangan dan jasa, perlu dilakukannya upaya

pengembangan, proteksi dan fasilitasi terhadap pedagang kecil

dan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Pada bidang jasa pariwisata, perlu dilakukan upaya intensifikasi

dan ekstensifikasi potensi pariwisata daerah, dengan lebih

mengedepankan objek wisata alam dan wisata budaya sebagai

wisata unggulan Purwakarta.

b) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Berbasis Nilai-

Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi pada Semangat

Perubahan Kompetisi Global


Berkarakter”, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai

misi untuk senantiasa mengembangkan infrastruktur wilayah yang

berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat

perubahan kompetisi global. Pembangunan infrastruktur wilayah

yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada

semangat perubahan kompetisi global, hal ini tercermin dari upaya:

(1) Mengembangkan jaringan jalan, arsitektur rumah, penataan

perkantoran serta sarana dan prasarana lainnya yang berbasis

nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat

perubahan dan kompetisi global. Sehingga kita tidak

kehilangan jati diri dan orientasi masa depan sebagai

masyarakat yang berbudaya.

(2) Di bidang transportasi darat dan air, perlu dioptimalkannya

berbagai sarana transportasi darat dan air yang mendekatkan

hubungan antar daerah. Pola hubungan yang dibangun dalam


II - 6

konteks pembangunan sarana transportasi darat adalah pola

simbiosis antar-pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mulai

dari pembangunan sampai pemeliharaan, dengan prinsip

sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, ka cai jadi saleuwi, ka

darat jadi salogak.

c) Meningkatkan Keutuhan Lingkungan Baik Hulu maupun

Hilir, Fisik maupun Sosial


Berkarakter” pada aspek lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten

Purwakarta mempunyai misi untuk senantiasa meningkatkan

keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial.

Pembangunan lingkungan dimaksud antara lain tercermin dari

upaya:

(1) Penegakan berbagai peraturan ataupun membuat peraturan

baru, untuk melindungi berbagai areal yang menjadi kebutuhan

publik secara luas, seperti: perlindungan terhadap hutan,

perlindungan terhadap sumber mata air, perlindungan terhadap

areal persawahan, perlindungan terhadap keanggunan gunung,

dan perlindungan terhadap daerah aliran sungai. Hal ini

sebagai bagian dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup

serta kehidupan sosial lainnya yang merupakan upaya

terciptanya simbiosis mutualisme antara manusia dan alam

lingkungannya.

(2) Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai

sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas airnya,

menjaga kualitas lingkungannya, agar terjaga dari berbagai

bentuk ambisi kepentingan ekonomi, yang pada akhirnya

menghancurkan sistem nilai hayati dan nabati yang terkandung

didalamnya. Karena pada hakikatnya, sumber air, sungai dan

danau yang ada di Purwakarta merupakan cermin watak

peradaban masyarakat Purwakarta secara keseluruhan.


II - 7

d) Mengembangkan Struktur Pemerintahan yang Efektif, yang

Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik,

Mengembangkan Potensi Kewirausahaan Birokrasi yang

Berorientasi Kemakmuran Rakyat


Berkarakter” pada aspek birokrasi dan otonomi daerah, maka

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai misi untuk

senantiasa mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif,

yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik,

mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi

kemakmuran rakyat. Misi tersebut antara lain tercermin dari upaya:

(1) Pengembangan tatanan birokrasi dan aparatur daerah,

sehingga mampu mewujudkan lembaga birokrasi dan aparatur

daerah yang mencerminkan tata nilai dan prinsip kesundaan:

landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat tali, hade

congcot, gede bacot, someah hade ka semah.

(2) Perwujudan otonomi desa melalui penguatan otonomi kultural

dan struktural masyarakat perdesaan, serta desentralisasi

pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran

perimbangan desa, yang mencerminkan semangat keadilan,

atau gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai, wibawa

karta raharja.

(3) Membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan

menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada

produk hukum yang cerdas, tanggap terhadap perubahan dan

berkembang sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan

masyarakat.


II - 8

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013)

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta

tahun 2008-2013 sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta

tahun 2008-2013 pada tataran pragmatis operasional ditempuh melalui

“SEMBILAN LANGKAH MENUJU PURWAKARTA DIGJAYA”, sebagai

strategi, target, sekaligus pula kerangka kerja pelaksanaan pembangunan

Purwakarta tahun 2008-2013. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun

2008-2013:

1. Sembilan Langkah Menuju Purwakarta Digjaya (Program

Pembangunan Purwakarta 2008-2013)

a) Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTA bagi Masyarakat

Miskin

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan. Hal

tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam

meningkatkan kualitas manusia. Pada saat ini pendidikan

merupakan syarat dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana

pendidikan berperan sebagai salah satu parameter yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Oleh

karenanya pembangunan pendidikan di daerah harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk terhadap

penduduk yang tidak beruntung pada sisi ekonomi atau berkategori


II - 9

miskin. Tanpa adanya pola terobosan untuk menjamin masyarakat

miskin dapat memperoleh pendidikan secara mudah dan gratis,

peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Purwakarta

hanya akan tetap menjadi wacana.

Kesenjangan tingkat pendidikan, seperti antara penduduk

kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk

perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan menjadi

penghambat tersendiri dalam mewujudkan tingkat pemerataan

pendidikan masyarakat. Faktor ekonomi merupakan alasan utama

anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena

tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja untuk

ikut membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada

tingginya kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk miskin

dengan penduduk kaya. Masyarakat miskin masih menilai bahwa

pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat

yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang

dikeluarkan.

Atas dasar kenyataan tersebut, langkah strategis guna

melindungi dan memberikan treatment serta perhatian yang lebih

terhadap kondisi pendidikan masyarakat miskin di Kabupaten

Purwakarta, yaitu melalui Pendidikan Gratis sampai dengan Tingkat

SLTA Bagi Penduduk Miskin. Hal ini tentunya dalam rangka

mewujudkan masyarakat Purwakarta cageur, bageur, bener, tur

pinter secara merata, pada semua lapisan masyarakat. Diharapkan

dengan pola langkah yang demikian, permasalahan masih cukup

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Purwakarta dapat

tertangani dengan cepat dan terarah, sehingga mampu

mendongkrak peningkatan kualitas SDM Purwakarta secara

signifikan.


II - 10

b) Pembebasan Biaya Pembelian Buku Sekolah dan

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Quran

bagi Siswa TK, SD, SLTP dan SLTA yang Beragama Islam

Biaya pendidikan di Kabupaten Purwakarta sampai dengan

saat ini dinilai oleh beberapa pihak masyarakat masih dirasa sangat

memberatkan. Meskipun SPP sekolah, terutama Sekolah Dasar

(SD) sudah sejak tahun 2004 secara resmi melalui dukungan APBD

telah dihapuskan oleh pemerintah daerah. Tetapi pada

kenyataannya masyarakat masih harus dibebani oleh pengeluaran-

pengeluaran lain di luar iuran sekolah, salah satunya berupa

pembelian buku sekolah.

Buku-buku mata pelajaran merupakan komponen penting

unsur pengajaran. Bahan bacaan yang berkualitas mutlak harus

diperoleh siswa-siswa sekolah di Kabupaten Purwakarta. Hanya

saja untuk memperoleh buku-buku bahan bacaan yang berkualitas

pada semua jenjang tingkatan sekolah membutuhkan biaya yang

cukup mahal, dan itu semua dibebankan kepada masyarakat.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan

langkah strategis agar peserta didik, mulai dari tingkat TK, SD, SLTP

dan SLTA, baik di Perkotaan ataupun di Perdesaan secara merata

dapat memperoleh buku mata pelajaran secara mudah, merata dan

seragam. Langkah strategisnya adalah pemberian buku secara

gratis kepada siswa sekolah pada semua jenjang tingkatan

pendidikan, mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA.

Kemudian guna mewujudkan masyarakat Purwakarta yang

”Bener”, secara normatif diperlukan pola pengembangan kehidupan

keagamaan yang dibangun sejak dini. Penanaman nilai-nilai agama

sebagai kekuatan lokal kepada masyarakat terutama anak usia

sekolah sejak dini harus kita lakukan. Pemahaman, penghayatan,

dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik sampai

dengan saat ini masih dinilai belum memuaskan. Hal ini merupakan

tantangan bagi pelaksanaan pendidikan keagamaan di masa yang


II - 11

akan datang. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan

rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya,

terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas

pendukung keagamaan. Pada sisi yang lain, derasnya arus

globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang

semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke

arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan

pemahaman dan penghayatan agama.

Atas dasar hal tersebut, mengingat sebagian besar

penduduk Purwakarta beragama Islam, maka dipandang perlu

untuk dikembangkan dan terapkan Kurikulum Baca Tulis Al Qur’an

bagi siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA yang beragama Islam,

agar transformasi nilai-nilai agama dapat berjalan secara terus

menerus, berjenjang dan berlangsung sejak dini. Dari strategi ini

diharapkan dapat terbentuk siswa didik yang cerdas, siap pakai dan

berakhlakul karimah.

c) Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Gratis

bagi Seluruh Masyarakat dengan Sistim Pelayanan di

Tingkat Desa dan Kelurahan

Optimalisasi peran desa dan kelurahan pada masa-masa

mendatang harus terus didorong. Objek-objek layanan masyarakat

yang selama ini masih dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) tingkat kabupaten, guna lebih mendekatkan dengan

masyarakat, sudah selayaknya diserahkan kepada Desa dan

Kelurahan sebagai ujung tombak Otonomi Daerah. Pola

Otonomisasi Desa dan Kelurahan yang selama ini hanya baru

berupa wacana utopis, pada kurun waktu lima tahun kedepan akan

direalisasikan seutuhnya, terutama menyangkut objek-objek

layanan langsung masyarakat. Salah satu objek layanan yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu layanan


II - 12

administrasi kependudukan dalam bentuk layanan KTP, Kartu

Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya.

Layanan-layanan administrasi kependudukan tersebut

merupakan hak masyarakat, pemerintah atau penyedia layanan

diwajibkan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan

dukungan APBD dan dukungan semua pihak, Pemerintah Kabupaten

Purwakarta akan mengambil langkah memberikan Pelayanan KTP,

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya

secara Gratis Penuh bagi seluruh masyarakat Purwakarta, dengan

pusat layanan di Desa dan Kelurahan. Perangkat-perangkat guna

mendukung upaya ke arah tersebut, baik aturan (berupa

kebijakan), sarana (berupa alat penunjang), maupun sumber daya

manusia (aparatur), akan disiapkan dengan segera.

d) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Seluruh

Kecamatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk

memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk

memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus

dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk

mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting

dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Meskipun secara umum dari waktu ke waktu kualitas

kesehatan masyarakat Purwakarta berdasarkan data kuantitatif

telah menunjukkan angka yang meningkat, tetapi disparitas status

kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar

daerah perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian

bayi dan angka kematian balita pada golongan masyarakat miskin

hampir empat kali lebih tinggi dari golongan masyarakat kaya.

Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

lebih tinggi di daerah perdesaan dan pada penduduk dengan tingkat


II - 13

pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi

kurang dan buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan

daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah

dibanding dengan golongan masyarakat kaya.

Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan faktor terbesarnya disebabkan kerena masih

belum mencukupinya jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang

ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dan persebarannya.

Sehingga guna lebih mendekatkan layanan kesehatan masyarakat,

Puskesmas-Puskesmas yang telah ada sekarang, yang tersebar di

17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, pada lima tahun kedepan

secara bertahap harus didorong untuk mampu memberikan layanan

rawat inap. Distribusi dokter, perawat, bidan, alat kesehatan, obat-

obatan dan sarana prasarana penunjang lainnya akan diarahkan ke

puskesmas yang tersebar di kecamatan seluruh wilayah Kabupaten

Purwakarta.

e) Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pegawai Melalui

Insentif Kehadiran, serta Peningkatan Kesejahteraan

Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas

Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji Melalui

Otonomi Desa dan Kelurahan

Fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan

(regulation) dan fungsi pelayanan (services). Tujuan pembentukan

pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban

dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Hakekat pemerintahan modern merupakan pelayanan kepada

masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri

sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan


II - 14

kemampuan serta kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan

bersama.

Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, dihadapkan

pada permasalahan internal dan eksternal. Dari sisi eksternal,

pemerintah daerah akan dihadapkan pada dampak globalisasi yang

sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi,

modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah

daerah akan menghadapi kondisi masyarakat yang semakin cerdas

(knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak

tuntutan (demanding community). Upaya untuk mewujudkan

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain dapat

tercermin dari indikator: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan

efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka

partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian

dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah

pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas

sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan

pemeriksaan yang efektif. Selain hal tersebut, faktor yang sering

terlupakan dan luput dari perhatian semua pihak yaitu

permasalahan rewards (penghargaan), remuneration (penggajian)

dan punishment (penghukuman).

Tuntutan terbentuknya aparatur yang profesional dengan

tingkat kinerja yang tinggi, tentunya harus diikuti dengan rewards

(penghargaan) dan remuneration (penggajian/pengupahan) yang

memadai. Pada lima tahun mendatang, dalam rangka

meningkatkan motivasi kerja, akan diambil langkah untuk

memberikan insentif dalam bentuk tunjangan kepada

pegawai dan guru di Kabupaten Purwakarta, pada semua jenjang

pemerintahan daerah, atas dasar tingkat kehadiran dan kinerja

masing-masing pegawai dan guru. Diharapkan melalui langkah ini


II - 15

akan terbangun motivasi kerja yang positif, sehingga peningkatan

kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

Selain perhatian dalam bentuk pemberian insentif kepada

pegawai Pemerintah Kabupaten, elemen lain sebagai supporting

agent pembangunan di Purwakarta yang perlu diperhatikan tingkat

kesejahteraannya, yaitu: Kepala Desa, Aparatur Desa,

Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan

Guru Ngaji. Guna menjamin kehidupan dan penghidupan para

Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip,

Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji, maka perlu diberikan insentif

penghasilan yang wajar. Anggaran biaya untuk insentif akan

teralokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan

melalui optimalisasi dan pengembangan Otonomisasi Desa dan

Kelurahan.

f) Pengembangan dan Pelebaran Jalan Hotmix serta Listrik

Sampai Pelosok Perdesaan, Membuat/Mengoptimalkan

Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-

Cibatu, Pasawahan-Cibatu, Pasawahan-Pondoksalam,

Pasawahan-Purwakarta, Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-

Pondoksalam, Bojong-Darangdan, Campaka-Cibatu-

Bungurari, Membuka Pintu Tol Sawit, serta Pelebaran Jalan

Sawit-Wanayasa

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari

keseluruhan proses pembangunan. Infrastruktur merupakan roda

penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi

merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun

orang. Infrastruktur lainnya seperti sarana listrik terkait dengan

upaya modernisasi dan penyediaannya merupakan salah satu aspek

terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi

masyarakat.


II - 16

Sarana jalan merupakan modal transportasi utama yang

berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta

mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia

maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri.

Infrastruktur jalan semakin diperlukan untuk menjembatani

kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan

antar-wilayah, antar-perkotaan dan antar-perdesaan serta untuk

mempercepat pengembangan wilayah. Fungsi jaringan jalan

sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya

diletakkan pada posisi prioritas untuk segera mendapat

penanganan. Daerah-daerah perdesaan di Kabupaten Purwakarta

yang selama ini masih memiliki sarana jalan berkondisi buruk, pada

kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 akan

ditingkatkan statusnya menjadi jalan beraspal hotmix. Area-area di

Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih terputus dan belum

terkoneksi, pada lima tahun ke depan akan diupayakan untuk

dilakukan pembuatan jalur tembus. Langkah terobosan ini diambil,

karena masih banyak ruas-ruas jalan, yang sebetulnya memiliki nilai

ekonomi tinggi tetapi belum terhubung dengan baik satu sama lain.

Ruas-ruas jalan tersebut seperti misalnya: Jalur Tembus Cikao

Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-Cibatu, Pasawahan-Cibatu,

Pasawahan-Pondoksalam, Pasawahan-Purwakarta, Pondoksalam-

Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangdan, Campaka-

Cibatu-Bungursari.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan

masyarakat dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata,

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengajukan permohonan

kepada PT. Jasa Marga Persero sebagai BUMN pengelola Jalan Tol

Purbaleunyi agar dapat membuka Pintu Tol Sawit. Upaya tersebut

dimaksudkan agar arus wisatawan dari Jakarta dan Bandung dapat

mengarah langsung ke wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa,

mengingat di kedua kecamatan tersebut selain didukung dengan


II - 17

suhu yang sejuk, juga terdapat area wisata agro, alam, budaya, dan

wisata air (situ). Guna mendukung perkembangan pariwisata dan

memperlancar transportasi dari Pintu Tol Sawit ke Wanayasa dan

Bojong, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu memperlebar

dan meningkatkan kualitas jalan Ruas Bojong-Wanayasa, sehingga

cukup representatif untuk dilalui arus wisatawan.

g) Pengembangan Air Bersih dan Irigasi Perdesaan Secara

Menyeluruh dan Mengoptimalkan Sungai Ciherang untuk

Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao

untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan

Sungai Cimunjul untuk Irigasi Perairan Purwakarta-

Babakancikao. Pengembangan Irigasi Cilamaya untuk

PertanianKiarapedes-Wanayasa-Cibatu–Campaka-

Bungursari, serta Mengoptimalkan Fungsi Bendungan

Cirata dan Jatiluhur untuk Pertanian Masyarakat Maniis,

Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur

dengan Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan,

Pertanian, Peternakan dan Pariwisata

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk

kelangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah

upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh

masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan

yang sehat, bersih, dan produktif.

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung

sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan

lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara

signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah

Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang

memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju

kerusakan daerah tangkapan air. Oleh karenanya pemerintah


II - 18

daerah akan mengambil langkah untuk menyelamatkan daerah

hulu, daerah aliran sungai, daerah sekitar aliran serta daerah

resapan untuk dijaga tingkat kelestariannya.

Selajutnya berkaitan dengan pengembangan sumber air

untuk irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian, langkah

strategis yang akan dilakukan yaitu melalui optimalisasi peran dan

fungsi sungai dan danau di Kabupaten Purwakarta yang telah ada.

Sungai Ciherang akan diarahkan untuk Irigasi Perairan

Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao untuk Irigasi Perairan

Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul untuk Irigasi

Perairan Purwakarta-Babakancikao. Kemudian menyangkut

pengembangan irigasi, Irigasi Cilamaya akan dikembangkan untuk

Pertanian Kiarapedes-Wanayasa-Cibatu-Campaka-Bungursari,

Bendungan Cirata dan Jatiluhur akan diarahkan untuk Pertanian

Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan

Jatiluhur melalui Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan,

Pertanian, Peternakan dan Pariwisata.

Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian,

Peternakan dan Pariwisata yang dimaksud merupakan adopsi tata

nilai simbiosis mutualisme antar-sektor dan antar-bidang

pembangunan. Pemikiran sederhananya adalah dengan

menyatukan peternakan, perikanan,pertanian, kehutanan, dan

pengairan sebagai bagian dari komponen sistem yang tersimbiosis

mutualisme satu dengan yang lain serta terhubung secara sistemik

satu dengan yang lain.

h) Pengembangan Kawasan Terpadu Kecamatan Bungursari,

Pengembangan Tata Kota dan Tata Bangunan yang

Beridentitas Purwakarta, Renovasi Bangunan Tua,

Pengembangan Halaman Stasion, Penyempurnaan Situ

Buleud, Penataan Alun-Alun, Integrasi Bangunan

Pemerintah, serta Pemberian Perlindungan yang


II - 19

Menyeluruh Terhadap Keberadaan dan Kualitas Pedagang

serta Pasar Tradisional

Kecamatan Bungursari, karena letaknya yang cukup strategis

yaitu sebagai pintu gerbang Purwakarta, perlu mendapat treatment

perhatian yang lebih. Pada aspek ekonomi, wilayah Kecamatan

Bungursari dapat mendatangkan potensi untuk dikembangkan

menjadi pusat area industri dan perdagangan/jasa. Guna menuju

ke arah tersebut, infrastruktur dan tata ruang wilayahnya perlu

ditata dengan baik, agar wilayah Bungursari dapat tampil sebagai

area yang unik, berkarakter dan khas. Untuk hal tersebut, tampilan

wilayah mulai dari kondisi jalan, taman kota, bentuk bangunan

pemerintah, bangunan perumahan masyarakat, sarana publik,

kehidupan sosial masyarakat dan aspek-aspek lainnya ke depan

akan ditata, agar dapat menunjukkan karakter dan budaya lokal

Purwakarta (identity factor).

Pada aspek tata ruang kota kabupaten dan tata bangunan

gedung pemerintah dan masyarakat akan diarahkan agar dapat

menunjukkan Karakter Purwakarta. Bangunan-bangunan tua yang

selama ini ada, akan ditata dan diperindah. Halaman Stasiun

Purwakarta sebagai warisan sejarah, ke depan akan dikembalikan

kepada kondisi semula, sehingga dapat menunjukkan kondisi tempo

dulu Purwakarta. Selanjutnya aspek-aspek wilayah lainnya seperti

Kawasan Situ Buleud, alun-alun, dan bangunan pemerintah daerah

akan ditata, sesuai dengan karakter lokal Purwakarta.

Dalam rangka mengembangkan sektor perdagangan,

perlindungan terhadap pasar perlu terus dilakukan, terutama pasar-

pasar tradisional yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pasar-

pasar tradisional tersebut, ke depan akan dikembangkan dan

dioptimumkan peran dan fungsinya, terutama dalam rangka

dinamisasi ekonomi perdesaan.


II - 20

i) Pengembangan Investasi dengan Menyiapkan Tanah untuk

Industri dengan Sistem Sewa yang Disiapkan oleh

Pemerintah Daerah

Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi

pertemuan antara Jalur Jakarta-Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon

(Pantura). Berdasar pada aspek letak yang strategis tersebut,

Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri.

Guna menyiapkan dan menangkap peluang yang ada, pemerintah

daerah akan mengambil langkah untuk menyiapkan area/zona

industri melalui sistem sewa kepada pemerintah daerah. Melalui

pola ini diharapkan dapat tercapai pola hubungan yang harmonis

antara pemerintah daerah dengan investor, serta menjadi faktor

penarik masuknya investasi ke wilayah Purwakarta (insentif

investasi).

2. Tujuh Belas Prinsip Kahuripan Purwakarta

Pemikiran dan penetapan Visi, Misi Strategi Dasar Pembangunan

Purwakarta Tahun 2008-2013, didasarkan atas landasan filosofis yang

kemudian disebut dengan istilah: “Tujuh Belas Prinsip Kahuripan

Purwakarta”.

(1) Di bidang pendidikan, perlu dilakukannya penguatan nilai-nilai

lokal (kearifan lokal, local value), baik yang bersifat geografis,

teritorial maupun yang bersifat capacity-intelectual. Hal ini

sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik, baik

yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan

keunggulan personal, yang memiliki kearifan intelektual, emosional

dan spiritual. Hal ini dalam perspektif falsafah Islam dinamakan

al-Insan al-Kamil atau dalam theologi kesundaan dikenal dengan

istilah congo nyurup kana puhu, ka luhur sirungan ka handap

akaran.


II - 21

(2) Integrasi pendidikan tingkat dasar dan tingkat pertama harus

segera dilakukan dalam mendekatkan watak kecerdasan dengan

orientasi pada efisiensi pengelolaan biaya pendidikan, tanpa

mengabaikan kualitas output pendidikan yang dihasilkan. Hal ini

sejalan dan sejalin dengan prinsip: cageur, bageur, bener, pinter,

jeung singer.

(3) Integrasi pendidikan kejuruan dan industri dengan membangun

simbiosisme-mutualisme, antara dunia pendidikan dengan dunia

industri, dengan meningkatkan profesionalisme pendidikan

(pendidikan berbasis keahlian), mengurangi beban mata pelajaran

yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan yang dihadapi.

Prinsip dasar yang terwujud dari sistem ini, lahir anak didik nu

weruh ka semuna apal ka basana, rancingeus rasana, rancage

hatena.

(4) Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan

mempertimbangkan beban kebutuhan masyarakat, khususnya

pendidikan tingkat dasar dan pendidikan lanjutan tingkat pertama,

perlu diupayakan langkah-langkah untuk tidak mengganti buku

pelajaran setiap tahun, dan dibudayakan Gerakan Wakaf Buku.

Orientasi dari konsepsi ini adalah terbentuknya karakter anak didik

nu bisa ngajaga panon ku awasna, ngajaga ceuli ku dengena,

ngajaga letah ku ucapna, ngajaga hate ku ikhlasna.

(5) Membangun sinergitas akademisi dan birokrasi, dalam menyusun

kerangka dasar pembangunan Kabupaten Purwakarta, dari mulai

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

pembangunan, agar kualitas dan kuantitas pembangunan dapat

terukur, terencana dan terarah, yang pada akhirnya dapat dicapai

kondisi subur di lembur, bagja di kota.

(6) Di bidang ekonomi, optimalisasi potensi ekonomi kerakyatan perlu

ditingkatkan, yaitu melalui ketauladanan untuk mencintai berbagai


II - 22

produk rakyat, baik yang sudah tersentuh oleh pemerintah

maupun yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebagai potensi

unggulan daerah.

(7) Perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap keutuhan lingkungan

baik hulu maupun hilir, dengan menegakan berbagai peraturan

ataupun membuat peraturan baru, untuk melindungi berbagai

areal yang menjadi kebutuhan publik secara luas. Seperti:

perlindungan hutan, perlindungan sumber mata air, perlindungan

areal persawahan, dan perlindungan daerah aliran sungai. Hal ini

sebagai bagian dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat

dan ketahanan kesehatan masyarakat serta kehidupan sosial

lainnya yang merupakan upaya penciptaan simbiosis mutualisme

antara manusia dan alam lingkungannya. Dengan prinsip filosofi:

heug urang teundeun di handeuleum sieum, geusan sampeureun,

cag urang tunda di hanjuang siang, geusan alaeun.

(8) Penguatan basis pertanian organik, dengan mewujudkan integrasi

potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan

pariwisata yang disebut gerakan balik ka lembur, serta

membangun kekuatan lumbung pedesaan melalui penguatan

jaringan ketahanan pangan desa, sebagai bagian dari menjaga

ketahanan pangan masyarakat. Dengan prinsip mewujudkan

tatanan ekonomi rakyat, bru di juru, bro di panto, ngalayah di

tengah imah, rea ketan, rea keton, buncir leuit, loba duit. Di

hareup undeureun, di tukang alaeun, di pipir petikeun, di kolong

aya si jambrong, na parango aya si jago.

(9) Membangun kekuatan teknologi tepat guna, dengan

mengembangkan sumber energi alam seperti: air, matahari, angin,

sampah dan limbah ternak. Sehingga kebutuhan energi

masyarakat dapat terlayani dengan biaya murah berdasarkan

potensi yang dimiliki oleh alam dan lingkungannya. Hal tersebut

guna menghindarkan kita dari situasi: kawung mabur carulukna,


II - 23

samak leungiteun pandana, ciamis tinggal paitna, ciherang tinggal

kiruhna, resi leungiteun ajina, pandita ilang komara, kaduruk hawa

napsuna, bangkong di kongkorong kujang, ka cai mawa cameti.

(10) Mengembangkan jaringan jalan, arsitektur rumah, penataan

perkantoran serta sarana dan prasarana lainnya yang berbasis

nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat

perubahan dan kompetisi global. Sehingga kita tidak kehilangan

jati-diri dan orientasi masa depan sebagai masyarakat yang

beradab, Karaton manjing dangiang, Galudra ajeg wiwaha, Jatayu

tinemu semu, Sagara bareng jeung seah.

(11) Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang

berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik dan

mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang

berorientasi kemakmuran rakyat. Sehingga, terbangun tatanan

birokrasi landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat tali,

hade congcot, gede bacot, someah hade ka semah.

(12) Membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan

menyeluruh terhadap masyarakat dan lingkungannya yang

berorientasi pada produk hukum yang cerdas terhadap perubahan

dan berkembang sesuai dengan nalar dan lingkungan masyarakat

dan alamnya, dengan filosofi: ciri sa bumi, cara sa desa, jawadah

tutung biritna, lain tepak, sejen igel.

(13) Di bidang investasi, perlu dibukanya areal zona industri maupun

kawasan industri yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai

bagian dari kemudahan investor, dan simbiosis investasi antara

negara dengan pelaku usaha. Rancang bangun ini merupakan

bagian dalam membangun hubungan perubahan sosialisme-

kapitalisme, atau disebut dengan istilah bumi manjing ka langitna,

ti langit seah hujana, lembur subur, kota bagja, masjid jeung diri

ngahiji, harta geus ngawujud harti, hukum geus ngawujud adil,


II - 24

nyanding pamingpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung

langkah sarua, pitutur ngawangun subur, ayat ngawujud ka adab.

(14) Di bidang transportasi darat dan air, perlu dioptimalkannya

berbagai sarana transportasi darat dan air yang mendekatkan

hubungan antar-daerah. Hal tersebut didasarkan atas Filosofi

Sunda: nu jauh urang deukeutkeun, geus deukeut urang

layeutkeun, geus layeut urang paheutkeun, geus paheut urang

silih wangikeun. Dengan tujuan meningkatkan kualitas

kesejahteraan rakyat yang disertai dengan perlindungan hukum

terhadap aset masyarakat. Pola hubungan yang dibangun dalam

konteks pembangunan sarana transportasi darat adalah pola

simbiosis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sejak

pembangunan sampai pemeliharaan, dengan prinsip sareundeuk

sa igel, sa bobot sa pihanean, ka cai jadi sa leuwi, ka darat jadi sa

logak.

(15) Perlu dibangunnya sarana pelayanan pengobatan masyarakat

berupa Puskesmas yang memadai di seluruh kecamatan, untuk

mendekatkan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Pola hubungan yang dibangun adalah pola kemitraan yang

terstruktur berdasarkan kualitas ekonomi rakyat untuk

membangun dan mengintegrasikan hubungan timbal balik (feed-

back) antara ekonomi atas, menengah dan bawah. Prinsip dasar

dalam menjaga kesehatan masyarakat yaitu pait getih pahang

tulang, jauh tinu balai, parek kana rejeki, ginulur karahayuan,

ginanjar kawilujengan.

(16) Mengembalikan kewibawaan Danau Cirata dan Jatiluhur sebagai

sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas airnya, menjaga

kualitas lingkungannya, agar Danau Cirata dan Jatiluhur terjaga

dari berbagai bentuk ambisi kepentingan ekonomi, yang pada

akhirnya dapat menghancurkan sistem nilai hayati dan nabati yang

dimiliki oleh Danau Cirata dan Jatiluhur. Karena pada hakikatnya,


II - 25

Danau Cirata dan Jatiluhur merupakan cermin watak peradaban

masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya,

keanggunan gunung, kejernihan air harus senantiasa terpelihara

sepanjang masa. Dengan prinsip caina herang, laukna beunang,

listrikna caang, sawahna ngemplang, nu ulin senang.

(17) Dalam mewujudkan otonomi desa, sudah saatnya desa menjadi

sentral pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan

otonomi kultural dan struktural masyarakat perdesaan, serta

desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan

anggaran perimbangan desa, yang mencerminkan semangat

keadilan, atau gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai,

wibawa karta raharja.

C. Prioritas Daerah

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah,

penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya

mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing

isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena

kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya

manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih

yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu

secara optimal pada tahun 2012.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah bahwa rencana

pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan musrenbang desa,

kecamatan dan kabupaten, yang hasilnya dituangkan dalam Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tentunya mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purwakarta tahun 2008-2013.


II - 26

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka prioritas

pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2012 sebagaimana terdapat

dalam dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2012, adalah sebagai

berikut :

1. Penuntasan Krisis Air Bersih di Wilayah Perdesaan.

2. Pengembangan Listrik Pedesaan Bagi KK Miskin.

3. Perbaikan Infrastruktur Transportasi Darat dan Peningkatan Kualitas

Jalan.

4. Optimalisasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Khususnya di Sektor

Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan.

Dalam rangka mengimplementasikan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Purwakarta tahun 2012 maka dapat diaktualisasikan ke dalam

program-program baik dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Setiap OPD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

2. Urusan Wajib

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun

2012 berdasarkan Urusan Wajib terdiri dari berbagai program, adalah

sebagai berikut:

a. Pendidikan

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

2) Program Pendidikan Menengah;

3) Program Pendidikan Non Formal;

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;


II - 27

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Kesehatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

8) Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan;

9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

12) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya;

13) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru /

Rumah Sakit Mata;

14) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit

MataProgram Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

c. Pekerjaan Umum

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;

4) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan;

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya;

7) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong;


II - 28

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah.

d. Perumahan

1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum;

3) Program Pengembangan Perumahan;

4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran.

e. Penataan Ruang

1) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan;

2) Program Perencanaan Tata Ruang;

3) Program Pemanfaatan Ruang;

4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

1) Program Pengembangan Data/Informasi;

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

5) Program Perencanaan Sosial Budaya;

6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam.

g. Perhubungan

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

2) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor;

3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.


II - 29

h. Lingkungan Hidup

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup;

2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan;

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Program Keluarga Berencana;

2) Program Layanan Kontrasepsi;

3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri.

l. Sosial

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

2) Program Pembinaan Anak Terlantar;

3) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo;

4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;

7) Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial.


II - 30

m. Ketenagakerjaan

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif;

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah;

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

o. Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan;

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

p. Kebudayaan

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3) Program Pengembangan Nilai Budaya.

q. Kepemudaan dan Olah Raga

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda;

3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;


II - 31

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal;

3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT);

4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam;

6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan;

7) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten / Kota;

3) Program Pendidikan Kedinasan;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;

7) Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur;

8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah;

9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Secara Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

10) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan;

11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;


II - 32

12) Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi

Daerah;

13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

t. Ketahanan Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan;

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa;

3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

v. Kearsipan

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah;

3) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan.

w. Komunikasi dan Informatika

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa;

3) Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

x. Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.


II - 33

3. Urusan Pilihan

a. Pertanian

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan;

3) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;

4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan;

5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan

Perkebunan;

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;

9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

b. Kehutanan

1) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;

2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang

Berpotensi Merusak Lingkungan;

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan;

4) Program Inventarisasi dan Survey Pemanfaatan Bahan

Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi;

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air

Tanah dan Panas Bumi;

6) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Geologi.

d. Pariwisata

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;


II - 34

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata.

e. Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

3) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau

dan Air Tawar.

f. Perdagangan

1) Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta

Lembaga Perdagangan;

2) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

3) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri;

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan.

g. Industri

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;

4) Program Penataan Struktur Industri;

5) Program Pengendalian Pencemaran Limbah Industri.

h. Ketransmigrasian

Program Transmigrasi Regional.

Documents

07. BAB II - FINAL