64
PEDOMAN Konstruksi dan Bangunan Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA No. 011/BM/2009

04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sad

Citation preview

Page 1: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN Konstruksi dan Bangunan

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

No. 011/BM/2009

Page 2: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

ii

PENDAHULUAN

Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat

dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang

Jalan

Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan

Hidup Bidang Jalan yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan

Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari 4 (empat) pedoman yaitu:

1. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

2. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

4. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Tujuan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan adalah

untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa atau penyelenggara jalan dan semua

pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait penyelenggaraan jalan dalam

memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam

pemantauan pembangunan jalan dan jembatan di tingkat pusat, provinsi, maupun

kabupaten dan kota, dalam mencegah dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada

tahap pelaksanaan konstruksi jalan.

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan berisi tentang

petunjuk dan penjelasan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan

pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan. Lingkup kegiatan mencakup

pemantauan tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan

pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan.

Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan mencakup penerapan

pertimbangan lingkungan pada tahap pemantauan pembangunan jalan, sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Page 3: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Prakata ....................................................................................................... i

Pendahuluan .................................................................................................. ii

Daftar Isi .................................................................................................... iii

Daftar Tabel ................................................................................................ iv

Daftar Gambar ............................................................................................ iv

Daftar Lampiran .......................................................................................... iv

1. RUANG LINGKUP ............................................................................. 1-34

2. ACUAN NORMATIF ........................................................................... 1-34

3. ISTILAH DAN DEFINISI ................................................................... 2-34

4. TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ..... 4-34

4.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup ......................... 4-34

4.2 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup ............................................ 6-34

4.3 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup ........................................... 9-34

5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ....................... 10-34

5.1 Pemantauan pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan ........... 10-34

5.2 Pemantauan pada Kegiatan Pengadaan tanah ................................... 11-34

5.3 Pemantauan pada Kegiatan Konstruksi Jalan ..................................... 12-34

5.4 Pemantauan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan ................. 16-34

6. EVALUASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP .................................... 28-34

7. DOKUMENTASI ................................................................................. 30-34

8. PELAKSANA DAN PEMBIAYAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

HIDUP ............................................................................................. 31-34

8.1 Pelaksana Pemantauan .................................................................. 31-34

8.2 Pengawas Pemantauan .................................................................. 31-34

8.3 Penerima Laporan Hasil Pemantauan .............................................. 31-34

8.4 Biaya Pemantauan ......................................................................... 31-34

9. PENUTUP ......................................................................................... 32-34

- LAMPIRAN

Page 4: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang

Jalan ...................................................................................... 19-34

DAFTAR GAMBAR

alaman

Gambar 9.1. Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan ......................................................... 34-34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional

Lampiran 2 Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Lampiran 3 Baku Mutu Emisi untuk Jenis Kegiatan Lain

Lampiran 4 Baku Tingkat Kebisingan

Lampiran 5 Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan dan Pengaruh Tingkat Getaran Terhadap Kenyamanan dan Kesehatan

Lampiran 6 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

Lampiran 7 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan

Lampiran 8 Persyaratan Kualitas Air Bersih dan Air Minum

Lampiran 9 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Perencanaan

Lampiran 10 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Kegiatan Pengadaan Tanah

Lampiran 11 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Konstruksi

Lampiran 12 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

Lampiran 13 Laporan Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Evaluasi Pembangunan Jalan

Lampiran 14 Matriks Pelaksanaan Pemantauan RKL dan Matriks Pelaksanaan Pemantauan RPL

Page 5: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

1-34

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

1. RUANG LINGKUP

Dari pemantauan akan diketahui kualitas lingkungan hidup sebelum dan setelah pembangunan jalan dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan jalan. Agar pelaksanaan pemantauan lingkungan dapat memenuhi ketentuan maka disusun Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan. Lingkup kegiatan mencakup pemantauan tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan.

Uraian dan penjelasan dalam pedoman ini meliputi:

a) Tata cara pemantauan pengelolaan lingkungan hidup;

b) Dokumentasi dan;

c) Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

2. ACUAN NORMATIF

Pedoman ini menggunakan acuan peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain yang terkait, antara lain:

• Undang-Undang - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Presiden

- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Keperluan Umum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Page 6: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

2-34

• Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-35.MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43/MENKH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan;

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Keputusan Kepala Bapedal

- Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara;

- Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL;

• Pedoman

- Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (08/BM/05) - Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

(011/PW/04) - Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

(012/PW/04) - Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

(013/PW/04)

3. ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam pedoman ini, digunakan definisi/istilah yang telah baku digunakan dalam peraturan dan perundang-undangan bidang jalan dan lingkungan hidup, antara lain:

Page 7: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

3-34

3.1 Baku Mutu

Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

3.2 Udara Ambien

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridikasi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

3.3 Baku Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

3.4 Getaran Mekanik

Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia.

3.5 Baku Tingkat Getaran Mekanik

Baku tingkat getaran mekanik adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha dan/atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.

3.6 Kebisingan

Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB).

3.7 Baku Tingkat Kebisingan

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

3.8 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

3.9 Dampak Penting

Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Page 8: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

4-34

3.10 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.11 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.12 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.13 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

3.14 Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.15 Jalan

Adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

4. TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkup pemantauan pengelolaan lingkungan hidup mencakup kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak

Komponen kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dipantau adalah berdasarkan rencana kegiatan yang diuraikan dalam rencana pemantauan lingkungan (RPL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL). Apabila terdapat ketidak sesuaian atau perubahan antara RPL atau UPL dengan pelaksanaan/pemantauan maka perlu dijelaskan alasannya.

Page 9: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

5-34

Pemantauan perlu dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu dari tahap perencanaan untuk memeriksa apakah pertimbangan lingkungan sudah diterapkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi pada saat pengadaan tanah, pelaksaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan yang mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan perencanaan teknis (termasuk penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi) bukan merupakan sumber dampak dan tidak menimbulkan dampak penting. Namun pada setiap tahap kegiatan tersebut perlu dipantau apakah sudah memuat dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Berdasarkan komponen kegiatan pembangunan jalan, sebagai sumber dampak kegiatan yang perlu dipantau adalah sebagai berikut:

2. Pengadaan Tanah

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan yang berpotensi menimbulkan dampak penting adalah: 1) Persiapan konstruksi jalan

- Mobilisasi tenaga kerja - Mobilisasi peralatan berat - Pembuatan jalan masuk atau jalan akses - Pembangunan base camp

2) Pelaksanaan konstruksi jalan

a. Di lokasi tapak proyek

- Pembersihan lahan - Pekerjaan tanah - Pekerjaan drainase - Pekerjaan badan jalan - Pekerjaan bangunan jembatan - Pemasangan perlengkapan jalan - Penghijauan dan pertamanan - Pembuangan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan

konstruksi

b. Di lokasi quarry dan jalur transportasi material - Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat - Pengambilan material bangunan di quarry (di sungai) - Pengangkutan material bangunan

c. Di lokasi base camp

- Pengoperasian base camp

4. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

a. Pengoperasian jalan b. Pemeliharaan jalan

5. Evaluasi Pasca Pembangunan Jalan

Page 10: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

6-34

b. Komponen Lingkungan Hidup yang Berpotensi Terkena Dampak

Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan jalan yang perlu dipantau mencakup komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat.

1) Komponen Fisik-Kimia, antara lain parameter:

- Kualitas udara (SO2, NO2, CO, HC, partikulat dan debu) - Kebisingan - Getaran - Hidrologi (kualitas air permukaan, pola aliran dan kualitas air tanah) - Bentang alam/lansekap - Tanah (longsor dan erosi)

2) Komponen Biologi, antara lain parameter:

- Flora (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Fauna (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Biota air (plankton, benthos, nekton)

3) Komponen Sosial Ekonomi Budaya, antara lain parameter: - Keresahan masyarakat - Kecemburuan sosial - Utilitas umum - Mata Pencaharian - Aset - Kegiatan sosial ekonomi budaya - Lalu Lintas - Mobilitas

4) Kesehatan Masyarakat:

- Kesehatan masyarakat - Kenyamanan masyarakat

c. Pemeriksaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang Dilakukan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan mencegah, mengurangi atau menanggulangi (mitigasi) dampak lingkungan dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan hingga tahap evaluasi pasca pembangunan jalan, perlu dipantau apakah dilakukan atau tidak, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL atau UPL.

Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup mungkin saja akan mengalami perubahan dari yang direncanakan dalam RPL atau UPL, namun dalam setiap perubahan tersebut perlu dijelaskan alasan atau penyebabnya dalam laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

4.2 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup

Metode pemantauan lingkungan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan jalan harus mengikuti tata cara yang direkomendasikan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Page 11: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

7-34

Dalam metode pemantauan lingkungan dijelaskan cara pemantauan untuk mendapatkan data atau informasi kegiatan yang menjadi sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan, analisis data, lokasi, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.

1. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

a) Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung adalah pemantauan yang dilakukan secara langsung ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

1) Pemantauan langsung pada kegiatan yang menjadi sumber dampak

Pemantauan kegiatan pembangunan jalan dapat dilakukan secara langsung pada lokasi kegiatan dan wawancara dengan pelaksana kegiatan yaitu di lokasi tapak proyek, lokasi sumber material quarry, jalur transportasi material dan lokasi base camp.

2) Pemantauan langsung pada komponen lingkungan terkena dampak

Pemantauan komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak secara langsung dengan cara observasi, survai, wawancara dan pengukuran parameter-parameter lingkungan sebagai indikator kualitas lingkungan hidup (komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat).

Pemantauan langsung terhadap komponen/parameter lingkungan antara lain kualitas udara, kebisingan, getaran, kualitas air, kualitas tanah dan biota air (plankton, benthos, nekton) dapat dilakukan dengan pengukuran langsung dan pengambilan contoh (sampel) untuk diuji/dianalisis di laboratorium lingkungan.

3) Pemantauan langsung pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup

Pemantauan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak lingkungan dapat dipantau langsung ke lokasi tapak proyek pembangunan jalan, lokasi sumber material dan jalur transportasi material serta base camp.

b) Pemantauan Tidak Langsung

Pemantauan secara tidak langsung dapat dilakukan apabila data/informasi yang diperlukan sudah ada dan relevan dengan kegiatan pembangunan jalan, kegiatan pengelolaan lingkungan yang sedang dilakukan/telah dilakukan dan komponen/parameter lingkungan hidup sekitar lokasi pembangunan jalan.

Pemantauan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan memantau adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang mereka rasakan/terima. Namun perlu kehati-hatian dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi/data untuk mencegah hal yang bersifat subyektif.

Data atau informasi yang dikumpulkan berdasarkan hasil pemantauan dapat disajikan dalam bentuk tabel, daftar dan penjelasan (deskripsi) mengenai kegiatan pembangunan jalan, pengelolaan lingkungan hidup dan kondisi lingkungan. Data atau informasi kondisi lingkungan yang didapat secara langsung maupun tidak

Page 12: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

8-34

langsung selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu, dianalisis dan dievaluasi untuk diambil suatu kesimpulan. Pada umumnya data yang diambil secara periodik dan teratur dalam periode waktu tertentu akan memberikan informasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengambilan/pengukuran data yang tidak periodik atau sesaat. Data periodik dapat memberikan gambaran pola (trend) perubahan suatu kondisi lingkungan tertentu yang lebih akurat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan antara lain:

1) Pemantauan harus sesuai dengan yang diuraikan dalam dokumen RPL atau UPL. Perubahan dalam tata cara pemantauan mungkin dapat terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan, teknologi dan baku mutu atau standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Pemantauan harus dapat menggambarkan kegiatan maupun kondisi lingkungan hidup yang terukur baik kualitas maupun kuantitasnya;

3) Dalam menganalisis hasil pengukuran atau pemantauan lingkungan, sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli lingkungan yang berpengalaman dalam bidang lingkungan hidup.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai acuan kondisi lingkungan hidup adalah baku mutu lingkungan hidup berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila belum ada baku mutu lingkungan untuk parameter lingkungan tertentu, maka dapat menggunakan baku mutu/standar berdasarkan pustaka/literatur yang lazim digunakan.

Baku mutu lingkungan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur atau menilai kondisi lingkungan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep.35/MENLH/10/1993 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep.13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 49/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air;

7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep 43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Galian C Jenis Lepas di Daratan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Air Bersih dan Kualitas Air Minum.

Baku mutu tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai Lampiran 8.

Dalam pemantauan dampak lingkungan akibat pembangunan jalan tidak harus mengukur semua parameter yang tercantum dalam baku mutu. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara tercantum nilai baku mutu dari 13 parameter pencemar udara. Untuk kegiatan pemantauan dampak pencemaran udara akibat pembangunan jalan yang perlu diukur hanya SO2, CO,HC, partikulat dan debu),

Page 13: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

9-34

karena paremeter tersebut yang akan terkena dampak kegiatan pembangunan jalan.

Jenis parameter yang diukur dalam pemantauan pencemaran kualitas air akibat pembangunan jalan juga tergantung pada jenis kegiatan konstruksi yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan tergantung juga jenis peruntukkan air di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam rangka pengukuran atau pengambilan cuplikan (sampel) untuk mengetahui kualitas lingkungan fisik kimia maupun biologi perlu menggunakan jasa laboratorium lingkungan diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang lingkungan dan terakreditasi (bersertifikat Badan Standarisasi Nasional/BSN atau Komite Akreditasi Nasional/KAN).

2. Lokasi Pemantauan

Pemantauan yang tepat perlu ditetapkan dan dilengkapi dengan peta berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pemantauan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan data saat studi lingkungan (RKL-RPL atau UKL-UPL).

3. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung dan sifat kumulatif dampak). Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu.

4.3 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup perlu dicantumkan dan dijelaskan sesuai dengan kaitan dan kepentingannya dengan pemantauan lingkungan hidup.

Bagi pelaksanaan pemantauan lingkungan untuk keperluan eksternal terkait dengan pengendalian lingkungan hidup, maka perlu mencantumkan instansi pemantau lingkungan hidup yang meliputi:

1) Pelaksana Pemantauan Lingkungkungan Hidup

Menjelaskan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan.

2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Menjelaskan instansi yang berperan sebagai pengawas terlaksananya pemantauan lingkungan hidup. Instansi pengawas mungkin lebih dari 1 (satu) instansi sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya.

3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup

Menjelaskan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengnan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

Page 14: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

10-34

5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan

oleh Pemrakarsa Kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut

adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Satker/PPK atau Unit Kerja/Pengelola

Kegiatan yang bersangkutan.

Tujuan dari pemantauan pengelolaan lingkungan ini adalah untuk melihat seberapa

jauh efektivitas pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dalam kegiatan

pembangunan jalan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan

konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip pembangunan yang berkesinambungan dan

berwawasan lingkunan maka seperti juga pengelolaan dampak lingkungan, maka

pemantauan lingkungan seyogyanya dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan

jalan baik dana APBN, APBD maupun Loan.

5.1 Pemantauan pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan

Tahap perencanaan pembangunan jalan mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan desain jalan serta penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan. Pada tahap perencanaan belum ada kegiatan fisik yang menimbulkan dampak lingkungan, namun kegiatan survai dan pengukuran untuk penentuan koridor atau rute jalan berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa keresahan masyarakat.

1. Tujuan pemantauan

Perencanaan jalan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup pada saat pelaksanaannya di lokasi kegiatan pembangunan jalan. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan pemantauan perencanaan pengelolaan lingkungan apakah menerapkan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan desain teknis serta penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja sehingga terwujud rencana jaringan jalan yang layak lingkungan.

Tujuan pemantauan adalah untuk memeriksa kegiatan perencanaan (perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan teknis) telah menerapkan pertimbangan lingkungan hidup atau belum.

2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Perlu Dipantau

Kegiatan yang perlu dipantau antara lain adalah memeriksa atau memantau kegiatan penyusunan dokumen atau laporan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup:

1) Apakah rencana rute jalan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan ? 2) Apakah rute jalan melalui atau berbatasan dengan areal sensitif termasuk

komunitas adat yang dilengkapi ANDAS termasuk RT-PKA atau RT-RS ?

Page 15: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

11-34

3) Apakah telah dilakukan kajian awal lingkungan hidup? 4) Apakah rencana umum pembangunan jalan yang bersangkutan telah

dikonsultasikan dengan masyarakat ? 5) Apakah rencana pembangunan jalan termasuk kategori wajib dilengkapi

AMDAL atau UKL dan UPL ? 6) Apakah telah dilakukan konsultasi masyarakat untuk penyusunan KA -

ANDAL? 7) Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen KA-ANDAL ? 8) Apakah rencana pembangunan jalan telah dilengkapi dokumen AMDAL ? 9) Apakah rencana pembangunan jalan termasuk yang wajib dilengkapi UKL dan

UPL ? 10) Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ? 11) Apa saja yang menjadi isu pokok dalam dokumen lingkungan tersebut ? 12) Apakah ketentuan-ketentuan dalam RKL atau UKL telah dijabarkan dalam

desain dan spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan konstruksi ? 13) Apakah rencana pengadaan tanah dilengkapi dengan dokumen rencana

tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) ? 14) Apakah persyaratan pengelolaan dan pemantaun lingkungan telah

dicantumkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi ?

Hasil pemantauan tahap perencanaan dilaporkan dalam suatu formulir isian seperti tercantum pada Lampiran 9.

5.2 Pemantauan pada Kegiatan Pengadaan Tanah

1. Tujuan Pemantauan

Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ini adalah untuk memeriksa kinerja penanganan dampak sosial ekonomi budaya akibat kegiatan pengadaan tanah termasuk pemukiman kembali dan pemindahan penduduk (bila ada).

2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang perlu dipantau antara lain:

1) Pelaksanaan konsultasi pada masyarakat 2) Pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan kompensasi 3) Pelaksanaan sertifikasi tanah yang telah dibebaskan 4) Proses eksekusi pembebasan tanah

3. Komponen Lingkungan Hidup yang Perlu Dipantau

Komponen lingkungan hidup yang perlu dipantau adalah kondisi sosial-ekonomi budaya penduduk pemilik atau pengguna tanah yang terkena pembebasan tanah, pemukiman kembali atau penduduk yang dipindahkan. Indikator atau parameter lingkungan yang dipantau mencakup:

1) Keresahan masyarakat; 2) Hilangnya aset/perubahan aset; 3) Mata pencaharian masyarakat; 4) Jenis kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang berubah;

Page 16: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

12-34

Hasil pemantauan kegiatan pengadaan tanah dilaporkan dalam suatu formulir dengan format seperti pada Lampiran 10.

5.3 Pemantauan pada Kegiatan Konstruksi Jalan

1. Tujuan Pemantauan

Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan konstruksi adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kinerja penanganan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan konstruksi jalan.

2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

1) Persiapan pekerjaan konstruksi

a) Mobilisasi tenaga kerja

- Pelaksanaan konsultasi masyarakat - Pemberian informasi dan peluang yang sama pada tenaga kerja

setempat - Penerapan persyaratan kesehatan bagi para calon tenaga kerja yaitu

harus sehat jasmani dan rohani

b) Mobilisasi peralatan berat

- Perbaikan jalan yang rusak dan pembatasan tonase kendaraan/peralatan - Pelaksanaan pengaturan lalu lintas oleh petugas

c) Pembuatan jalan masuk/akses

- Penyiraman jalan secara berkala pada saat musim kering untuk mencegah sebaran debu

- Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan/peralatan secara berkala

- Pengaturan lalu lintas

d) Pembangunan base camp

- Pemilihan lokasi yang bukan daerah sensitif dan sesuai tata ruang - Penyiraman permukaan tanah pada musim kering untuk mencegah

sebaran debu - Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan/peralatan proyek

secara berkala

2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan

a) Di lokasi proyek

(1) Pembersihan lahan

- Pembatasan luas lahan yang dibersihkan untuk mengurangi kerusakan/hilangnya vegetasi

- Penyiraman tanah dan pembatasan kecepatan kendaraan proyek untuk mengurangi sebaran debu

- Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja

- Pembangunan bangunan pencegah longsor dan erosi - Pelaksanaan koordinasi dengan pengelola utilitas

Page 17: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

13-34

(2) Pekerjaan tanah

- Penyiraman tanah saat kering dan pembatasan kecepatan kendaraan proyek

- Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja

- Mengubah geometri lereng dan/atau perkuatan lereng - Pembuatan saluran drainase - Penataan lansekap yang mempunyai nilai ekologis dan estetis

(3) Pekerjaan drainase

- Membuat saluran drainase sementara - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu sementara - Membuat jalan akses sementara

(4) Pekerjaan badan jalan

- Penyiraman tanah secara berkala pada musim kering dan membatasi kecepatan kendaraan proyek

- Perawatan peralatan/kendaraan proyek dan pengaturan jam kerja - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

sementara

(5) Pekerjaan jembatan

- Perawatan peralatan proyek dan pengaturan jam kerja - Penggunaan bor pile/tidak menggunakan hammer pile untuk

mengurangi tingkat getaran jika lokasi kegiatan dekat bangunan rumah, fasilitas umum atau daerah sensitif

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara

- Pengalihan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan

(6) Penghijauan dan pertamanan

- Penanaman tanaman pelindung tanah dan peneduh - Penanaman tanaman hias - Penanaman tanaman penyerap pencemar udara dan kebisingan

(7) Pemasangan perlengkapan jalan

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

(8) Pengadaan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi - Tidak menempatkan/menimbun material sisa pembersihan lahan dan

sisa pekerjaan konstruksi pada daerah umum, rawan genangan/banjir

- Pemanfaatan material sisa (prinsip penghematan, penggunaan kembali dan daur ulang/3R)

- Penempatan material sisa pada lokasi yang telah ditetapkan pemerintah

b) Di lokasi quarry dan jalur transportasi

(1) Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat

- Penyiraman tanah secara berkala di musim kering untuk mengurangi sebaran debu

- Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja

Page 18: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

14-34

- Reklamasi dan pemanfaatan kembali lahan - Pembuatan saluran drainase - Pengaturan kemiringan lereng yang aman

(2) Pengambilan material di quarry sungai

- Pemilihan lokasi quarry yang sesuai peraturan daerah/instansi yang berwenang di daerah

- Tata cara penambangan yang tepat teknologinya untuk mencegah pencemaran kualitas air sungai

- Melakukan konsultasi pada masyarakat pengguna sungai terkait dengan gangguan biota air/termasuk perikanan

(3) Pengangkutan material bangunan

- Penyiraman tanah secara berkala di saat kering, penutupan bak truk, memilih jalur angkutan yang aman/tidak mengganggu masyarakat dan membatasi kecepatan kendaraan angkut material untuk mencegah sebaran debu

- Perawatan kendaraan angkut material secara berkala dan pengaturan jam kerja

- Memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan proyek - Memasang rambu lalu lintas sementara dan petugas penagtur lalu lintas - Membersihkan ceceran tanah/material yang jatuh dan mengotori jalan

c) Di lokasi base camp

- Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile, stone crusher, bengkel dan AMP)

- Perawatan peralatan, pemasangan penangkap debu, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan material, uji emisi kendaraan

- Menyimpan genset pada tempat kedap suara/ruang khusus dan perawatan peralatan secara berkala

- Pengendalian limbah cair (oli/pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) serta membuat MCK dilengkapi septick tank

- Menampung pelumas bekas untuk mencegah ceceran ke tanah - Pengaturan lalu lintas pada pintu masuk-keluar base camp - Pemberdayaan masyarakat setempat

3. Komponen Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

Komponen lingkungan hidup yang perlu dipantau berdasarkan tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan adalah sebagai berikut:

1) Persiapan pekerjaan konstruksi

a) Mobilisasi tenaga kerja - Informasi kegiatan pekerjaan jalan yang sampai kepada masyarakat - Tenaga kerja setempat yang terserap bekerja di proyek

b) Mobilisasi peralatan berat

- Kondisi jalan dan jembatan yang dilalui peralatan berat - Kondisi lalu lintas

c) Pembuatan jalan masuk/akses - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan - Kondisi lalu lintas

Page 19: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

15-34

d) Pembangunan base camp - Penggunaan lahan - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A)

2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi

a) Di lokasi proyek

(1) Pembersihan lahan

- Vegetasi dan satwa liar (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi, status)

- Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi dan fungsi utilitas dan kegiatan masyarakat

(2) Pekerjaan tanah

- Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi lansekap/penggunaan lahan

(3) Pekerjaan drainase

- Aliran air permukaan dan kualitas air permukaan (kekeruhan, transparansi, padatan)

- Kondisi lalu lintas - Keluhan masyarakat

(4) Pekerjaan badan jalan

- Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi lalu lintas

(5) Pekerjaan jembatan

- Tingkat kebisingan dB(A) - Tingkat getaran - Kualitas air (pH, kekeruhan, transparansi, padatan, BOD, DO),

plankton, benthos - Kondisi lalu lintas

(6) Penghijauan dan pertamanan

- Vegetasi pelindung - Vegetasi yang bernilai estetis - Vegetasi penyerap pencemar udara dan kebisingan

(7) Pemasangan perlengkapan jalan

- Kondisi lalu lintas

(8) Pengelolaan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

- Jenis, kualitas dan jumlah material sisa - Kondisi aliran permukaan di daerah pembuangan material sisa (land

fill area/disposal area)

b) Di lokasi quarry dan jalur transportasi material

(1) Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat

Page 20: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

16-34

- Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi aliran air permukaan - Stabilitas tanah - Tata guna lahan bekas lokasi pengambilan material dan tingkat

kerusakan lahan bekas

(2) Pengambilan material di lokasi sungai

- Kondisi bangunan sungai (kerusakan bangunan sungai) - Kualitas air (kekeruhan, transparansi, padatan, BOD, COD,DO) - Plankton, nekton, benthos dan perikanan

(3) Pengangkutan material bangunan

- Kualitas udara (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi jalan - Kondisi lalu lintas - Kenyamanan masyarakat

c) Di lokasi base camp

- Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile, stone crusher, bengkel dan AMP)

- Kualitas udara ambien (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kualitas air permukaan dan air tanah (bau, BOD, DO, COD, NO2,

NO3, NH3, bakteriologi, surfactant) - Kualitas tanah - Kondisi lalu lintas - Kenyamanan masyarakat

Hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti yang disajikan pada Lampiran 11.

5.4 Pemantauan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

1. Tujuan Pemantauan

Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada pengoperasian dan pemeliharaan jalan adalah untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kinerja penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang terjadi akibat pengoperasian dan pemeliharaan jalan yang telah selesai dibangun atau ditingkatkan.

2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

Pemantauan pengelolaan lingkungan pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan jalan harus dilaksanakan di sepanjang ruas jalan yaitu pada tempat-tempat yang potensial terkena dampak. Pemantauan kegiatan pengelolaan mencakup:

a. Pengoperasian jalan

1) Penanggulangan atau pengurangan pencemaran udara (SO2, CO, NO2, HC, debu dan partikulat);

2) Pengurangan tingkat kebisingan;

Page 21: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

17-34

3) Pengurangan tingkat getaran;

4) Manajemen lalu lintas;

5) Penertiban penggunaan jalan (tertib sesuai fungsi RUMAJA, RUMIJA, RUWASJA, termasuk lahan di bawah jalan layang);

6) Pencegahan penggunaan lahan yang tidak sesuai tata guna lahan (terutama di daerah sensitif);

7) Tempat jalur perlintasan satwa liar;

8) Pemeliharaan jaringan drainase dalam rangka mencegah terjadinya genangan atau banjir.

b. Pemeliharaan Jalan

- Mencegah atau mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam kasus tertentu, mungkin juga diperlukan pemantauan pada kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka penanganan dampak terhadap satwa liar (dilindungi) dan penanganan dampak kondisi sosial-ekonomi di daerah sensitif termasuk komunitas adat yang berada di lokasi pembangunan jalan.

3. Komponen Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

Komponen lingkungan yang perlu dipantau saat pengoperasian dan pemeliharaan jalan meliputi:

a. Pengoperasian Jalan

1) Kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu, partikulat);

2) Tingkat kebisingan;

3) Getaran;

4) Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas);

5) Kondisi penggunaan lahan RUMIJA dan RUWASJA;

6) Tata guna lahan di sekitar tepi jalan;

7) Jalur perlintasan satwa;

8) Pola aliran air permukaan dan stabilitas tanah.

b. Pemeliharaan Jalan

- Kondisi lalu lintas

Hasil pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan jalan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti disajikan pada Lampiran 12. Lingkup kegiatan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwa pemrakarsa kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) atau UKL-UPL kepada instansi yang membidangi pengendalian dampak lingkungan hidup.

Kegiatan pemantauan dalam rangka keperluan yang terkait dengan instansi penanggung jawab bidang pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat (KLH)

Page 22: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

18-34

atau di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemrakarsa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan jalan.

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dan dilaporkan adalah kegiatan pembangunan jalan mulai dari survai/pengukuran koridor jalan/rute jalan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan berdasarkan dokumen RPL atau UPL.

Lingkup pemantauan mencakup kegiatan yang menjadi sumber dampak, potensi dampak lingkungan, komponen/parameter yang perlu dipantau dan acuan atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai teknis pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, kendala/ masalah, tindak lanjut/rekomendasi.

Format pelaporan pelaksanaan pada pembangunan jalan yang dilengkapi (RKL) dan (RPL) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pada pembangunan jalan yang dilengkapi UKL-UPL, maka perlu pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pada pembangunan jalan yang dilengkapi dengan DPPL perlu melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan ringkasannya dapat dilihat pada Lampiran 14.

Page 23: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

19-34

Tabel 5.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan

dampak lingkungan hidup yang perlu

dipantau

Potensi dampak lingkungan yang terjadi yang perlu

dipantau

Pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup yang perlu dipantau

Komponen (parameter/ indikator)

lingkungan yang perlu dipantau

Acuan yang digunakan dalam

pemantauan

Pelaporan Hasil Pemantauan

A. Tahap Perencanaan 1. Perencanaan Umum

-

Konsultasi masyarakat dalam rangka penerapan pertimbangan lingkungan dalam penyusunan perencanaan umum

Perencanaan umum yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

2. Pra Studi Kelayakan

- Kajian awal lingkungan dalam penyusunan pra studi kelayakan

Pra studi kelayakan yang memasukkan hasil kajian awal lingkungan

- Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

3. Studi Kelayakan

- Konsultasi masyarakat, penyusunan studi lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau ANDAS) dalam rangka kelayakan lingkungan

Studi kelayakan yang mempertimbangkan kelayakan lingkungan hidup

- Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

4. Desain Teknis

- Penerapan atau penjabaran hasil RKL-RPL atau UKL-UPL dalam desain teknis

Desain teknis yang menerapkan penjabaran RKL-RPL atau UKL-UPL

- Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

5. Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Konstruksi Jalan

- Dimasukkannya aspek pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak

Dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memasukkan persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

- Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

B. Pengadaan

Tanah

a. Keresahan

masyarakat b. Hilangnya aset c. Hilangnya mata

pencaharian

a. Konsultasi masyarakat

b. Penetapan ganti rugi

atau kompensasi berdasarkan hasil musyawarah atau harga pasar

c. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek dan/atau rehabilitasi masyarakat

a. Keresahan dan persepsi masyarakat

b. Aset yang hilang/berubah

c. Kondisi mata

pencaharian masyarakat yang berubah atau tetap

-

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pengadaan Tanah dan Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

Page 24: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

20-34

d. Terganggunya kegiatan sosial ekonomi

d. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek dan/atau rehabilitasi masyarakat

d. Kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang berubah atau tetap

C. Tahap Konstruksi

C1. Persiapan Pekerjaan Konstruksi

1. Mobilisasi tenaga kerja

a. Kecemburuan

sosial b. Peningkatan

kesempatan kerja dan peluang usaha (dampak positif)

c. Potensi

penyebaran penyakit menular antara lain HIV/AID, hepatitis dan lain-lain

a. Pemberian peluang

tenaga kerja setempat yang sama dan pelaksanaan konsultasi masyarakat

b. Pemberian informasi tentang tenaga kerja yang diperlukan dan pemberdayaan masyarakat setempat

c. Persyaratan kesehatan calon tenaga kerja

a. Tenaga kerja

setempat yang terserap

b. Jumlah

masyarakat yang mengetahui informasi adanya peluang tenaga kerja dan jumlah masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja konstruksi jalan

c. Tenaga kerja yang memenuhi syarat kesehatan dan diterima

-

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

2. Mobilisasi peralatan berat

a. Kerusakan jalan dan jembatan

b. Terganggunya lalu lintas

a. Perbaikan jalan yang rusak dan membatasi tonase peralatan atau membatasi tekanan gandar

b. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

a. Kondisi fisik jalan dan jembatan

b. Kondisi lalu

lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

Kondisi jalan dan jembatan sebelum pelaksanaan konstruksi

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

3. Pembuatan jalan masuk/akses

a. Pencemaran udara (debu)

b. Meningkatnya kebisingan

c. Terganggunya lalu lintas

a. Penyiraman jalan secara berkala

b. Perawatan

kendaraan/peralatan dan pengaturan jam kerja

c. Pengaturan lalu lintas

a. Kualitas udara (partikulat/debu)

b. Tingkat

kebisingan dB(A)

c. Kondisi lalu

lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

b. Kep.Men. Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Page 25: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

21-34

4. Pembangunan base camp

a. Berubahnya penggunan lahan

b. Pencemaran

udara (debu) c. Meningkatnya

kebisingan

a. Pemilihan lokasi dekat dengan lokasi kegiatan, tidak pada daerah sensitif, pembatasan luas area base camp dan jauh dari pemukiman

b.Penyiraman permukaan tanah.

c. Pengaturan jam

kerja dan perawatan kendaraan dan peralatan proyek.

a. Lokasi base camp dan luas area base camp dan peruntukan lahannya

b. Kualitas udara (partikulat /debu)

c. Tingkat kebisingan dB(A)

a. - b. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

c. Kep.Men. Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

C2. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

a. Di lokasi tapak proyek

1. Pembersihan lahan

a. Hilangnya

vegetasi dan terganggunya satwa liar

b.Pencemaran udara debu)

c. Meningkatnya kebisingan

d. Longsor dan erosi

e.Kerusakan atau terganggunya utilitas umum jaringan listrik,

a. Pembatasan luas

pembersihan lahan sesuai desain. Pemasangan patok RUMIJA dan larangan mengganggu vegetasi dan satwa liar

b. Penyiraman secara

berkala dan membatasi kecepatan kendaraan proyek

c. Pengaturan jam

kerja dan perawatan kendaraan serta peralatan secara berkala serta pengaturan jam kerja

d. Pembuatan saluran drainase sementara dan segera membangun bangunan pencegah longsor dan erosi serta mengamankan tanah humus

e. Pelaksanaan

koordinasi dengan pengelola utilitas sebelum

a. Vegetasi

(keberadaan jenis, kelimpahan, habitat, fungsi) dan satwa liar (keberadaan jenis, kelimpahan, habitat, fungsi)

b. Kualitas udara (debu/ partikulat)

c. Tingkatan bising

dB(A) d. Longsor, erosi

dan kualitas air (kekeruhan, padatan total/TS dan transparansi)

e. Kondisi dan fungsi

utilitas serta keluhan masyarakat

a. - b. PP. No.41

tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

c. KepMen LH

No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

d. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendali-an Pencemaran Air

e. -

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Page 26: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

22-34

telekomunikasi, air minum/bersih, gas, bahan bakar minyak (BBM) dan gas (BBG)

pemindahan atau perbaikan utilitas sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pekerjaan tanah

a. Pencemaran udara (debu)

b. Meningkatnya

kebisingan c. Terganggunya

stabilitas lereng, longsor dan erosi

d. Terganggunya

pola aliran air tanah dan air permukaan

e. Perubahan bentang alam/lansekap

a. Penyiraman secara berkala dan membatasi kecepatan kendaraan proyek

b. Perawatan kendaraan dan peralatan secara berkala serta pengaturan jam kerja

c. Penanggulangan longsor dan erosi a.l: geometri lereng dan perkuatan lereng, pengendalian aliran air tanah, pengaturan sudut lereng (safety factor) dan pembuatan system drainase

d. Pengendalian air rembesan, pembuatan saluran samping dan berm pada sisi timbunan

e. Penataan lansekap yang memperhatikan nilai ekologis, estetis dan keselamatan serta kenyamanan

a. Kualitas udara (debu dan partikulat)

b. Tingkat

kebisingan dB (A)

c. Stabilitas lereng,

longsor dan erosi, kondisi aliran air permukaan dan air tanah dan kualitas air (kekeruhan, padatan total/TS, transparansi)

d. Kondisi lansekap yang memenuhi nilai ekologis, estetis, keselamatan dan kenyamanan

e. Kondisi lansekap/bentang alam

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

b. KepMen LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

c. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendali-an Pencemaran Air

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

3. Pekerjaan drainase

a. Terganggunya aliran air permukaan dan pencemaran kualitas air

b. Gangguan lalu

lintas (bila dekat jalan eksisting)

c. Terganggunya

aksesibilitas

a. Penyediaan saluran air sementara dan pembuatan dimensi saluran air sesuai desain

b. Pengaturan lalu

lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

c. Penyedian jalan

akses sementara

a. Pola aliran air permukaan dan kualitas air permukaan (kekeruhan, transparansi dan padatan total (TS))

b. Kondisi lalu lintas (arus dan kecelakaan lalu lintas)

c. Keluhan masyarakat kondisi aksesibilitas ke rumah/toko/rumah ibadah dan lain-lain

a. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendali-an Pencemaran Air

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Page 27: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

23-34

4. Pekerjaan badan jalan

a. Pencemaran udara (debu)

b. Meningkatnya

kebisingan c. Terganggunya

lalu lintas

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering

b. Perawatan peralatan

dan kendaraan proyek serta pengaturan jam kerja

c. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

a. Kualitas udara (debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC)

b. Tingkat kebisingan (dBA)

c. Kondisi lalu lintas

(arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

b. KepMen LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Unit/Penanggung jawab/Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

5. Pekerjaan jembatan

a. Meningkatnya kebisingan

b. Meningkatnya

getaran c. Pencemaran

kualitas air dan gangguan biota air

d. Terganggunya

lalu lintas

a. Pemberitahuan pada masyarakat sekitar; dan pengaturan jadwal kerja

b. Penggunaan bor pile

(apabila lokasi kegiatan dekat pemukiman atau fasilitas umum)

c. Pengalihan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan dan mencegah terjadinya tumpahan/ceceran material ke perairan

d. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

a. Tingkat kebisingan dB(A)

b. Tingkat getaran c. Parameter

kualitas air (pH, kekeruhan, TS, BOD, DO, trasparansi), plankton, benthos, nekton

d. Kondisi lalu

lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

a. KepMen Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

b. KepMen Lingkungan Hidup No.49 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran

c. PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendali-an Pencemaran Air

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

6. Penghijauan dan pertamanan

a. Mengurangi longsor dan erosi (dampak positif)

b. Peningkatan

estetika lingkungan

c. Menurunkan

pencemaran udara dan kebisingan

a. Penanaman tanaman pelindung tanah dan peneduh (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan)

b. Penanaman tanaman hias (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan)

c. Penanaman tanaman penyerap CO, SO2, NO2, HC, debu dan kebisingan

a. Vegetasi pelindung (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi)

b. Vegetasi yang mempunyai nilai estetik (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi)

c. Vegetasi penyerap pencemar udara dan

-

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Page 28: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

24-34

(jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan)

kebisingan (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi)

7. Pemasangan perlengkapan jalan

Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

- Pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai desain yang memasukkan aspek lingkungan hidup termasuk di daerah sensitif

- Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

-

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

8. Penanganan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

a. Terganggunya aliran air permukaan

b. Menurunnnya

estetika c. Terganggunya

kenyamanan masyarakat

d. Pencemaran tanah

a. Pembuangan material sisa pada lokasi pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

b. Penanganan material sisa (penghematan, penggunaan kembali dan daur ulang/3 R)

a. Genangan/banjir di daerah pembuangan material sisa

b. Jenis dan jumlah

material sisa serta lokasi pembuangan/disposal area

-

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

b. Di lokasi Quarry dan jalur transportasi material

1. Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat

a. Pencemaran

udara (debu) b. Meningkatnya

kebisingan c. Perubahan

fungsi lahan (terjadinya lubang dan genangan)

d. Terganggunya

aliran air permukaan

e. Terganggunya stabilitas lereng (erosi/longsor)

a. Penyiraman secara

berkala pada musim kering

b. Pengaturan peralatan dan pengaturan jam kerja

c. Reklamasi dan pemulihan kembali lahan bekas galian

d. Pembuatan saluran

drainase e. Pengaturan

kemiringan lereng sesuai dengan kondisi tanah, pengendalian air larian dan tebing dibuat berteras

a. Kualitas udara

(debu dan partikulat)

b. Tingkat kebisingan dB(A)

c. Penggunaan

lahan/kerusakan lahan bekas lokasi pengambilan material setelah direklamasi/dipulihkan

d. Pola aliran air permukaan, kondisi dan fungsi saluran drainase

e. Kondisi stabilitas lereng, longsor dan erosi

a. PP No.41

tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

b. KepMen LH No.48 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Page 29: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

25-34

2. Pengambilan material di quarry sungai

a. Degradasi sungai yang dapat mengganggu stabilitas bangunan sungai

b. Pencemaran air sungai

c. Gangguan

terhadap biota air.

a. Pemilihan lokasi quarry yang sesuai berdasarkan keputusan Instansi pemerintah setempat

b. Pelaksanaan

penambangan sesuai tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang

c. Pelaksanaan tata cara penambangan yang tepat teknologi dan melakukan konsultasi masyarakat yang memanfaatkan sungai

a. Kondisi bangunan sungai yang rusak atau utuh

b. Kualitas air sungai

yang tercemar (padatan, kekeruhan, pH, transparansi, DO, BOD, COD)

c. Keberadaan jeni s dan kelimpahan plankton, benthos, nekton dan perikanan

b. PP No.82

tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendali-an Pencemaran Air

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

3. Pengangkutan material bangunan

a. Pencemaran udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC)

b. Meningkatnya

kebisingan c. Kerusakan jalan d. Terganggunya

lalu lintas e. Terganggunya

kenyamanan masyarakat.

a. Penyiraman berkala; Bak truk ditutup terpal, memilih jalur angkutan, yang aman dan tidak mengganggu masyarakat membatasi kecepatan kendaraan material

b. Perawatan kendaraan angkut material dan pengaturan jam kerja

c. Pemeliharaan/Perbaikan jalan

d. Pengaturan lalu

lintas; Pemasangan rambu lalu lintas

e. Pengaturan waktu pengangkutan material pada jam kerja dan memilih jalur angkutan tidak melalui pemukiman

a. Kualitas udara (sebaran debu dan partikulat, SO2, NO2, CO, HC)

b. Tingkat kebisingan

dB (A) c. Kondisi fisik jalan

sebelum dan setelah kegiatan angkutan material

d. Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

e. Keluhan masyarakat yang sampai pada aparat setempat atau manajemen proyek

a. PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

b. KepMen

Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

c. Di lokasi Base camp

1. Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stockpile, stone crusher, bengkel dan AMP)

a. Pencemaran

udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC)

a. Perawatan

peralatan, pemasangan dust collector, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan

a. Kualitas udara

(debu, partikulat, SO2, NO2, CO, HC)

a. PP No.41

tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

Page 30: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

26-34

b. Meningkatnya

kebisingan c. Pencemaran air

permukaan d. Pencemaran

tanah e. Terganggunya

lalu lintas f. Kondisi

kamtibmas

material, uji emisi kendaraan

b. Perawatan peralatan, menyimpan genset pada tempat kedap suara dan jauh dari pemukiman

c. Pengendalian limbah cair (oli/ pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) dan membangun MCK dilengkapi septic tank yang jauh dari sumber air bersih, menata jaringan drainase, menyediakan tempat sampah (TPS)

d. Penyediaan penampung pelumas bekas dalam drum, penyuluhan karyawan untuk mencegah ceceran/tumpahan minyak/oli/pelumas/cat/semen, dan lain-lain pada tanah

e. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

f. Pemberdayaan

masyarakat setempat

b. Tingkat

kebisingan c. Kualitas air

(bau, BOD, DO, COD, NO2, NO3, NH3, bakteriologi, surfactant)

d. Kualitas tanah

(kualitas fisik-kimia)

e. Kondisi lalu

lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

f. Kondisi kamtibmas (aman/tidak aman)

b. KepMen

Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

c.- PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air - KepMen Kesehatan No.416 tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Minum

(secara periodik jika ada AMDAL)

D. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

1. Pengoperasian jalan

a. Pencemaran

udara (debu, partikel, SO2, NO2, CO, HC)

b. Meningkatnya

kebisingan c. Meningkatnya

getaran

a. Pemeliharaan

tanaman di jalur tanaman (penghijauan di median, pulau jalan dan teoi jalan)

b. Pemeliharaan tanaman di jalur tanaman dan pembuatan noise barrier (pada lokasi tertentu/ fasilitas umum, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah)

c. Pembuatan dan perawatan

a. Kualitas udara

(debu, partikulat, SO2, NO2, CO, HC)

b. Tingkat

kebisingan dB (A)

c. Tingkat getaran

a. PP No.41

tahun 1999 tentang Pengendali-an Pencemaran Udara

b. KepMen Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

c. KepMen Lingkungan

Unit/Penanggung Jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pemeliharaan dan Rehabilitasi atau Manajer/Sub Manajer Ruas

Page 31: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

27-34

d. Kecelakaan lalu

lintas e. Perubahan

penggunaan lahan yang tak terkendali di RUMIJA (side friction)

f. Meningkatnya mobilitas penduduk

g. Gangguan

terhadap jalur perlintasan /mobilitas satwa (termasuk dilindungi)

h. Potensi

genangan atau banjir

parit/saluran tepi d. Pengaturan lalu

lintas, pemasangan rambu lalu lintas yang tepat, penertiban pedagang kaki lima

e. Pemasangan patok

batas RUMIJA dan papan larangan kegiatan

f. Pelaksanaan

sosialisasi penggunaan lahan sekitar jalan yang sesuai tata guna lahan

g. Pemasangan papan peringatan/himbauan/larangan mengganggu satwa dilindungi dan pemasangan tanda/rambu jalur perlintasan satwa

h. Pemeliharaan rutin, berkala jaringan drainase

d. Kondisi lalu

lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas) dan kondisi rambu-rambu dan pedagang kaki lima pada daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas

e. Kondisi RUMIJA f. Kondisi

penggunaan lahan sekitar jalan

g. Kondisi lintasan

satwa dan keberadaan rambu, papan peringatan/himbauan/larangan

h. Kondisi fisik dan

kapasitas serta fungsi saluran drainase

Hidup No.49 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran

2. Pemeliharaan jalan - Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

- Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

Unit/Penanggung Jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pemeliharaan dan Rehabilitasi atau Manajer/Sub Manajer Ruas

Page 32: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

28-34

Dari hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mulai tahap perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi kualitas lingkungan hidup selanjutnya dibuat ringkasan laporan yang contoh format laporannya dapat dilihat pada Lampiran 9 sampai Lampiran 14.

6. EVALUASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

a. Lingkup Evaluasi

Evaluasi kualitas lingkungan hidup adalah kegiatan untuk mengkaji dan menilai kondisi lingkungan sepanjang koridor jalan terkait dengan pengoperasian jalan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kualitas lingkungan hidup dan kinerja kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pasca pembangunan jalan dalam rangka perbaikan kinerja pemrakarsa dalam pembangunan jalan secara menerus (continual improvement).

Evaluasi mencakup:

1). Evaluasi kecenderungan (trend evaluation)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu. Untuk melakukan evaluasi ini memerlukan data seri hasil pemantauan.

2). Evaluasi tingkat kritis (critical evaluation)

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi untuk menilai tingkat kritis (critical level) dari suatu dampak pada suatu ruang dan waktu yang melampaui baku mutu atau standar lainnya.

3). Evaluasi pentaatan (compliance evaluation)

Evaluasi pentaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup.

4). Evaluasi pencapaian manfaat jalan

Pembangunan jalan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain dalam hal:

- Membuka keterisolasian wilayah; - Meningkatkan kegiatan sosial ekonomi wilayah; - Mempermudah aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas sosial yaitu

pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan dan lain-lain; - Meningkatkan mobilitas dan hubungan sosial antar penduduk.

Pada evaluasi kualitas lingkungan ini perlu membuat suatu kesimpulan yang memuat hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu menguraikan temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya dan perbaikan kinerja pemrakarsa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan.

Page 33: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

29-34

b. Langkah-Langkah Evaluasi

Evaluasi kualitas lingkungan memberikan kesimpulan kondisi lingkungan yang dipengaruhi saat pengoperasian jalan. Untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan di lokasi pengoperasian jalan dan sekitarnya, maka perlu dilakukan pengukuran atau pemantauan sebagai berikut:

1) Menghitung volume lalu lintas harian.

2) Menghitung kepadatan lalu lintas.

3) Menentukan jam sibuk.

4) Menghitung rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (VCR).

5) Mengukur kecepatan lalu lintas rata-rata.

6) Mengukur tingkat kebisingan rata-rata dB(A).

7) Mengukur kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu/partikulat dan Pb).

8) Memantau kemacetan lalu lintas.

9) Memantau kecelakaan lalu lintas.

10) Memantau gangguan mobilitas penduduk setempat.

11) Memantau adanya gangguan pada jalur lintasan satwa liar atau mobilitas satwa liar (jika ada).

12) Memantau adanya perambahan hutan pada kawasan lindung sekitar lokasi jalan (jika ada).

13) Memantau dampak pada kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas rentan

14) Pemeriksaan di lokasi RUMIJA dan RUWASJA untuk mengetahui kegiatan-kegiatan sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan, antara lain pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, dan kegiatan lainnya.

15) Memantau dampak lingkungan terhadap jalan.

Dari informasi/data kualitas lingkungan yang telah didapat sesuai hasil pelaksanaan pengukuran/pemeliharaan/pemantauan kondisi lingkungan, maka perlu dibuat suatu kesimpulan kondisi kualitas lingkungan. Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diusulkan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan.

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka cara mengevaluasi kualitas lingkungan perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan

Perubahan kualitas lingkungan pada suatu lokasi dan waktu tertentu dapat diketahui melalui hasil pemantauan dari waktu ke waktu. Penilaian perubahan kecenderungan (trend) hanya dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dalam waktu yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu (time series data) dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan suatu proses perubahan kegiatan atau perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan.

2. Evaluasi Tingkat Kritis

Kondisi kualitas lingkungan suatu lokasi pada waktu tertentu dan akan melebihi baku mutu atau standar lainnya dapat diketahui dengan cara mengevaluasi tingkat kritis. Caranya adalah mengevaluasi data hasil pemantauan dari waktu ke waktu

Page 34: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

30-34

maupun data dari pemeriksaan/pengukuran sesaat dan membandingkan dengan baku mutu/standar lainnya yang berlaku.

3. Evaluasi Penataan

Tingkat kepatuhan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dapat diketahui melalui kegiatan dalam rangka pemenuhan berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lingkungan hidup dan yang terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL serta UKL-UPL.

Hasil evaluasi kualitas lingkungan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti disajikan pada Lampiran 13.

7. DOKUMENTASI

Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan hidup untuk tiap tahap kegiatan pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan format laporan seperti tercantum pada Lampiran 9 sampai Lampiran 12. Sedangkan hasil evaluasi kualitas lingkungan pada tahap pasca pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran 13.

Laporan tersebut secara umum berisi informasi tentang:

a) Data kegiatan pembangunan jalan yang bersangkutan; b) Jenis-jenis kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan; c) Dampak lingkungan yang telah terjadi atau potensial terjadi; d) Upaya pengelolaan lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan; e) Efektivitas (kinerja) pengelolaan lingkungan hidup; f) Kendala-kendala yang dihadapi (bila ada); g) Saran perbaikan upaya pengelolaan lingkungan selanjutnya (bila perlu)

Laporan hasil pemantauan dibuat oleh petugas pelaksana pemantauan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan tersebut disampaikan kepada Pemimpin Proyek/penanggungjawab pelaksanaan kegiatan proyek.

Laporan hasil pemantauan untuk keperluan memenuhi kewajiban pemrakarsa terkait dengan instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup baik di tingkat pusat (KLH) maupun BAPEDALDA, BPLHD, Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain di daerah (provinsi, kabupaten/kota).

Untuk kegiatan pembangunan jalan yang termasuk kategori wajib dilengkapi dokumen AMDAL, maka penyusunan laporan ini agar mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL dan RPL . Format laporan tercantum pada Lampiran 14. Demikian juga halnya untuk kegiatan pembangunan jalan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, laporan UKL-UPL agar mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaksanaan UKL-UPL.

Laporan hasil pemantauan ini dibuat oleh pemrakarsa pembangunan jalan dan dapat dibantu oleh konsultan penyusun RPL atau UPL dan laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup di

Page 35: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

31-34

pusat (KLH), provinsi, kabupaten/kota yaitu BAPEDALDA, BPLHD, DLH, Dinas ANDAL dan lain-lain.

8. PELAKSANA DAN PEMBIAYAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

HIDUP

8.1 Pelaksana Pemantauan

Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atau unit kerja/pengelola kegiatan yang bersangkutan.

Kegiatan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan pada tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dapat dibantu oleh konsultan perencana pembangunan jalan.

8.2 Pengawas Pemantauan

Pengawasan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi langsung pemimpin proyek/bagian proyek, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pusat yaitu KLH dan BPLHD/Bapedalda/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupatan/Kota setempat di daerah.

8.3 Penerima Laporan Hasil Pemantauan

Laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL-UPL kegiatan pembangunan jalan disampaikan oleh pemrakarsa/pengelola kegiatan kepada instansi pengawas pelaksanaan pemantauan dan instansi pembina teknis bidang jalan serta instansi lain yang terkait, yaitu:

a) Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men KLH) b) Gubernur Propinsi c.q. Bapedalda/BPLHD/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang

bersangkutan; c) Bupati/Walikota c.q. Bapedalda/BPLHD/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

yang bersangkutan; d) Instansi pembina teknis (Dinas PU/Bina Marga/Praswil); e) Instansi lain yang terkait

8.4 Biaya Pemantauan

Biaya pemantauan mencakup kegiatan pemantauan pada tahap perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan.

a. Tahap Perencanaan

Anggaran biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pekerjaan perencanaan, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pekerjaan perencanaan.

Page 36: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

32-34

b. Tahap Pengadaan Tanah

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengadaan tanah seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pengadaan tanah, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pengadaan tanah.

c. Tahap Konstruksi Jalan

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pekerjaan konstruksi atau biaya pekerjaan konsultan supervisi pekerjaan konstruksi jalan.

d. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan jalan seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pemeliharaan dan rehabilitasi jalan.

e. Evaluasi Pasca Pembangunan Jalan

Biaya evaluasi kualitas lingkungan pada tahap evaluasi pasca pembangunan jalan perlu dialokasikan secara khusus oleh instansi atau unit kerja yang membidangi kegiatan perencanaan teknis atau pembinaan lingkungan.

Biaya pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara umum terdiri dari komponen-komponen biaya:

1) transportasi; 2) personel (lumpsum); 3) peralatan dan material; 4) analisis laboratorium (bila perlu); 5) penyusunan laporan; 6) Rapat.

9. PENUTUP

Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam pengelolaan (manajemen) pembangunan jalan secara keseluruhan. Dengan demikian maka diperlukan koordinasi antar instansi atau unit kerja terkait. Disamping itu peranan satuan kerja/pemimpin proyek/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pemrakarsa/ pengelola pekerjaan sangat penting dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pemimpin proyek yang dimaksud adalah semua pemimpin proyek, selaku pemrakarsa kegiatan, yang masing-masing secara berkesinambungan bertanggung jawab dalam tiap tahap tahapan kegiatan pembangunan jalan, meliputi:

� Satuan Kerja/Pemimpin Proyek Perencanaan; � Satuan Kerja/Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah; � Satuan Kerja/Pemimpin Proyek Pembangunan (konstruksi); dan � Satuan Kerja/Pemimpin Proyek Pemeliharaan/Rehabilitasi.

Page 37: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

33-34

Agar proses pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara berkesinambungan, semua dokumen mengenai lingkungan hidup (Laporan penyaringan studi lingkungan, pelingkupan, konsultasi masyarakat, AMDAL, UKL dan UPL, ANDAS, LARAP, Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang dibuat oleh pemimpin proyek pada tahap tertentu, harus diserahterimakan kepada pemimpin proyek tahap berikutnya, sebagai satu kesatuan dengan dokumen teknis, untuk digunakan sebagai arahan pengelolaan lingkungan hidup tahap berikutnya (lihat Gambar 9.1).

Keberhasilan pemantauan pengelolaan lingkungan juga tergantung dari ketersediaan sumberdaya manusia serta dana dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahap kegiatan proyek. Di samping itu, keberadaan unit kerja dalam struktur organisasi proyek, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mempunyai peran penting.

Page 38: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

34-34

Gambar 9.1

Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan

Unit/Penanggung

Jawab/Pemimpin Proyek

Perencanaan

Unit/Penanggung

Jawab/Pemimpin Proyek

Pengadaan Tanah

Unit/Penanggung

Jawab/Pemimpin Proyek

Konstruksi

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin

Proyek

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Penyusunan dokumen

AMDAL atau UKL dan UPL,

Desain, Spesifikasi

Teknis, LARAP

Pengadaan Tanah

termasuk

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Laporan Pelaksanaan Pengadaan

Tanah, termasuk

Laporan

Pemantauan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Laporan Pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi termasuk Laporan

Pemantauan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Pemanfaatan, Pemeliharaan,

Rehabilitasi termasuk

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan

dan Rehabilitasi termasuk

Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Evaluasi Kualitas

Lingkungan Hidup

Pasca Proyek

Page 39: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

1

LAMPIRAN 1

Baku Mutu Udara Ambien Nasional

No Parameter Waktu

Pengukuran Baku Mutu

Metode Analisis

Peralatan

1. SO2

(Sulfur Dioksida)

1 Jam

24 Jam 1 Tahun

900 ug/Nm3

365 ug/Nm3 60 ug/Nm3

Pararosanilin Spektrofotometer

2. CO

(Karbon Monoksida)

1 Jam

24 Jam 1 Tahun

30.000 ug/Nm3

10.000 ug/Nm3

NDIR NDIR Analizer

3. NO2

(Nitrogen Dioksida)

1 Jam

24 Jam 1 Tahun

400 ug/Nm3

150 ug/Nm3 100 ug/Nm3

Saltzman Spektrofotometer

4. O3

(Oksidan)

1 Jam

1 Tahun

235 ug/Nm3

50 ug/Nm3

Chemilumines

cent

Spektrofotometer

5. HC (Hidro Karbon)

3 Jam 160 ug/Nm3

Flame Ionization

Gas Chromatografi

6. PM10

(Partikel < 10 um)

24 Jam 150 ug/Nm3

Gravimetric Hi – Vol Sampler

PM 25 *) (Partikel < 2,5 um)

24 Jam 1 Tahun

65 ug/Nm3 15 ug/Nm3

Gravimetric Gravimetric

Hi – Vol Sampler Hi – Vol Sampler

7. TSP

(Debu)

24 Jam

1 Tahun

230 ug/Nm3

90 ug/Nm3

Gravimetric Hi – Vol Sampler

8. Pb

(Timah Hitam)

24 Jam

1 Tahun

2 ug/Nm3

1 ug/Nm3

Gravimetric

Ekstraktif

Pengabuan

Hi – Vol Sampler

AAS

9. Dustfall

(Debu Jatuh)

30 hari 10 Ton/Km2/bulan

(Pemukiman) 20 Ton/km2/bulan

(Industri)

Gravimetric Cannister

10. Total Fluorides (as F)

24 Jam 90 Hari

3 ug/Nm3 0,5 ug/Nm3

Spesific Ion Electrode

Impinger atau Countinous

Analizer

11. Fluor Indeks 30 Hari 40 ug/Nm3 dari kertas limed

filter

Colourimetric Lime Filter Paper

12. Klorine & Khlorine Dioksida

24 Jam 150 ug/Nm3

Spesific Ion Electrode

Impinger atau Countinous

Analizer

13. Sulphat Indeks 30 Hari 1 mg SO3/100 cm3

dari Lead

Peroksida

Colourimetric Lead Peroksida Candle

Sumber : Peraturan Pemerintah No: 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lampiran I)

Catatan : - *) PM25 mulai diberlakukan tahun 2002 - Nomor 10 s/d 13 hanya diberlakukan untuk daerah / kawasan Industri Kimia Dasar

Contoh : Industri Petro Kimia Industri Pembuatan Asam Sulfat

Page 40: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

2

LAMPIRAN 2

Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

No. Jenis Kendaraan

Ambang Batas Maksimum

CO (%) HC

(ppm) Ketebalan Asap

1.

Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

3.000

-

2.

Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

2.400

-

3.

Kendaraan bermotror selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

1.200

-

4

Kendaraan bermotror selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/disel dengan bilangan setana > 45

-

-

Ekivalen 50% Bosch pada

diameter 102 mm, atau opasiti

25 %

Sumber: Kepmen LH. No: KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Catatan: Kandungan CO dan HC diukur pada kondisi percepatan bebas (idling). Ketebalan asap gas buang diukur pada kondisi percepatan bebas

Page 41: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

3

LAMPIRAN 3

Baku Mutu Emisi Untuk Jenis Kegiatan Lain (Berlaku Efektif Tahun 2000)

No. Parameter Batas Maksimum

(mg/m3)

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bukan Logam

Ammonia (NH3)

Gas Klorin (Cl2)

Hidrogen Klorida (HCl)

Hidrogen Flourida (HF)

Nitrogen Oksida (NO2)

Opasitas

Ppartikel

Sulfur Dioksida (SO2)

Total Sulfur Tereduksi (H2S)

(Total Reduced Sulphur)

0,5

10

5

10

1000

35 %

350

800

35

B.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Logam

Air Raksa (Hg)

Arsen (As)

Antimon (Sb)

Kadmium (Cd)

Seng (Zn)

Timah Hitam (Pb)

5

8

8

8

50

12

Sumber: Kepmen LH. No: KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tudak Bergerak (Lampiran VB) Catatan: Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan Tekanan 1 atm).

Page 42: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

4

LAMPIRAN 4

Baku Tingkat Kebisingan

No.

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan

Tingkat Kebisingan

dB(A)

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Peruntukan Kawasan

Perumahan dan Pemukiman

Perdagangan dan Jasa

Perkantoran dan Perdagangan

Ruang Terbuka Hijau

Industri

Pemerintahan dan Fasilitas Umum

Rekreasi

Khusus:

- Bandar Udara

- Stasiun Kereta Api

- Pelabuhan Laut

- Cagar Budaya

55

70

65

50

70

60

70

-

-

70

60

B.

1.

2.

3.

Lingkungan Kegiatan

Rumah Sakit atau sejenisnya

Sekolah atau sejenisnya

Tempat ibadah atau sejenisnya

55

55

55

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Page 43: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

5

LAMPIRAN 5

Tabel Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan

Getaran Frekuensi Batas Gerakan Peak mm/detik)

Parameter Satuan (Hz) Kategori

A Kategori

B Kategori

C Kategori

D Kecepatan Mm/detik 4 < 2 2 - 27 > 27-140 > 140

Getran 5 < 7.5 < 7.5 - 25 > 24-130 > 130

Frekuensi Hz 6.3 <7 <7 – 21 >21 – 110 >110

8 <6 <6 – 19 >19 – 100 >100

10 <5.2 <5.2 – 16 >16 – 90 >90

12.5 <4.8 <4.8 – 15 >15 – 80 >80

16 <4 <4 – 14 >14 – 70 >70

20 <3.8 <3.8 – 12 >12 – 67 >67

25 <3.2 <3.2 – 10 >10 – 60 >60

31.5 <3 <3 – 9 >9 – 53 >53

40 <2 <2 – 8 >8 – 50 >50

50 <1 <1 – 7 .7 – 42 >42

Sumber : Kep.Men LH No.49/1996 tentang Baku Tingkat Getaran

Keterangan : Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan

Kategori B : Kemungkinan keretakan sistem (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban pada kasus khusus)

Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban

Kategori D : Rusak Dinding pemikul beban

Tabel Pengaruh Tingkat Getaran Terhadap Kenyamanan dan Kesehatan

No Frekwensi

HZ

Nilai Tingkat Getaran,dalam micron (10-6 meter)

Tidak Mengganggu

Menganggu Tidak

Nyaman Menyakitkan

1 4 <100 100 – 500 > 500 – 1000 > 1000

2 5 <80 80 – 350 > 350 – 1000 > 1000

3 6,3 <70 70 – 275 > 275 – 1000 > 1000

4 8 <50 50 – 160 > 160 – 500 > 500

5 10 <37 37 – 120 > 120 – 300 > 300

6 12,5 <32 32 – 90 > 90 – 220 > 220

7 16 <25 25 – 60 > 60 – 120 > 120

8 20 <20 20 – 40 > 40 – 85 > 85

9 25 <17 17 – 30 > 30 – 50 > 50

10 31,5 <12 12 – 20 > 20 – 30 > 30

11 40 <9 9 – 15 > 15 – 20 > 20

12 50 <8 8 – 12 > 12 – 15 > 15

13 63 <6 6 – 9 > 9 – 12 > 12

Sumber : Kep. Men. LH. No. Kep 49/ MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran Konversi :

Percepatan = (2πf)2 x simpangan

Kecepatan = 2πf x simpangan

π = 3,14

Page 44: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 6

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

(Contoh beberapa parameter yang mungkin terkena dampak pembangunan jalan)

Parameter Satuan Kelas

Keterangan I II III IV

Fisika

Temperatur oC Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya

Residu Terlarut mg/l 1000 1000 1000 2000

Residu Tersuspensi mg/l 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/l

Kimia Anorganik

pH 6 – 9 6 – 9 6 – 9 5 – 9 Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan

berdasarkan kondisi alamiah

BOD mg/l 2 3 6 12

COD mg/l 10 25 50 100

DO mg/l 6 4 3 0 Angka batas minimum

NH3 - N mg/l 0,5 *) *) *) Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/l sebagai NH3

Kimia Organik

Minyak dan Lemak mg/l 1000 1000 1000 *)

Detergen mg/l 200 200 200 *)

Mikrobiologi

Fecal Coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10.000/100 ml Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10.000 10.000

Sumber : Cuplikan dari Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Page 45: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

Keterangan : *) Untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi

pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ukan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Page 46: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 7

Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

Aspek / Sifat Fisik dan Hayati Lingkungan

Peruntukan

Pemukiman dan Daerah Industri

Tanaman Tahunan Tanaman Pangan Lahan Basah

Tanaman Pangan Lahan Kering dan Peternakan

1. Topografi 1.1 Lubang galian

a. Kedalaman

b. Jarak

1.2 Dasar Galian

a. Perbedaan relief dasar galian

b. Kemiringan dasar galian

1.3 Dinding galian

a. Tebing teras b. Dasar teras

> 1 m di atas muka air tanah pada musim hujan

< 5 m dari batas SIPD

> 1m

> 8 %

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

< 5m

> 1 m

> 8 %

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m

> 10 cm di bawah muka air tanah pada musim hujan

< 5 m

> 1 m

> 3 %

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

< 5m

> 1 m

> 8 %

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m

2. Tanah Tanah yang dikembalikan

sebagai tanah penutup

< 25 cm

< 50 cm

< 25 cm

< 25 cm

3. Vegetasi

3.1 Tutupan tanaman budidaya

3.2 Tutupan tanaman tahunan 3.3 Tutupan tanaman lahan

basah 3.4 Tutupan tanaman lahan

kering / rumput

< 20 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

< 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

< 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

< 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

Sumber : Lampiran I Kepmen LH No: KEP-43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

Page 47: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 8

PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM

1. BAKTERIOLOGIS

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

a. Air Minum

E. Coli atau fecal coli Jumlah per

100 ml sample

0

b. Air yang masuk sistem distribusi

E. Coli atau fecal coli Jumlah per

100 ml sample

0

Total Bakteri Coliform Jumlah per

100 ml sample

0

c. Air pada sistem distribusi

E. Coli atau fecal coli Jumlah per

100 ml sample

0

Total Bakteri Coliform Jumlah per

100 ml sample

0

2. KIMIA

A. Bahan-bahan anorganik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan)

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Antimony (mg/liter) 0.005

Air Raksa (mg/liter) 0,001

Arsenic (mg/liter) 0.01

Barium (mg/liter) 0.7

Boron (mg/liter) 0.3

Cadmium (mg/liter) 0.003

Kromium (mg/liter) 0.05

Tembaga (mg/liter) 2

Sianida (mg/liter) 0,07

Fluoride (mg/liter) 1.5

Timah (mg/liter) 0.01

Molybdenum (mg/liter) 0.07

Nikel (mg/liter) 0.02

Nitrat (sebagai NO3) (mg/liter) 50

Nitrit (sebagai NO2) (mg/liter) 3

Selenium (mg/liter) 0.01

Page 48: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

B. Bahan-bahan inorganik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen)

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Ammonia mg/l 1.5

Alumunium mg/l 0,2

Chloride mg/l 250

Copper mg/l 1

Kesadahan mg/l 500

Hydrogen sulfide mg/l 0.05

Besi mg/l 0.3

Mangan mg/l 0.1

PH - 6,5-8,5

Sodium mg/l 200

Sulfate mg/l 250

Padatan terlarut mg/l 1000

Seng mg/l 3

C. Bahan-bahan organik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan)

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Chlorinated alkane

Carbon tetrachloride (µg/liter) 2

Dichloromethane (µg/liter) 20

1,2-dichloroethane (µg/liter) 30

1,1,1-trichloroethane (µg/liter) 2000

Chlorinated ethene (µg/liter)

Vinyl chloride (µg/liter) 5

1,1-dichloroethene (µg/liter) 30

1,2-dichloroethene (µg/liter) 50

Trichloroethene (µg/liter) 70

Tetrachloroethene (µg/liter) 40

Benzene (µg/liter) 10

Toluene (µg/liter) 700

Xylenes (µg/liter) 500

Benzo[a}pyrene (µg/liter) 0.7

Chlorinated benzenes

Monochlorobenzene (µg/liter) 300

1,2-dichlorobenzene (µg/liter) 1000

1,4-dichlorobenzene (µg/liter) 300

Trichlorobenzene (total)

(µg/liter) 20

Page 49: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Lain-lain

Di (2-ethylhexyl) adipate)

(µg/liter) 80

Di (2-ethylhexyl) phthalate

(µg/liter) 8

Acrylamide (µg/liter) 0.5

Epichlorohydrin (µg/liter) 0.4

Hexachlorobutadiene (µg/liter) 0.6

Edetic acid (EDTA) (µg/liter) 200

Nitriloacetic acid (µg/liter) 200

Tributyltin oxide (µg/liter) 2

D. Bahan-bahan organik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen)

Parameter Satuan Kadar Maksimum yang

diperbolehkan Keterangan

Toluene µg/l 24-170

Xylene µg/l 20-1800

Ethylbenzene µg/l 2-200

Styrene µg/l 4-2600

Monochlorobenzene µg/l 10-12

1.2-dichlorobenzene µg/l 1-10

1.4-dichlorobenzene µg/l 0.3-30

Trichorobenzenes (Total) µg/l 5-50

2-cholorophenol µg/l 600-1000

2,4-dichlorophenol µg/l 0.3-40

2,4,6-trichlorophenol µg/l 2-300

E. Pestisida

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Alachlor µg/l 20

Aldicarb µg/l 10

Aldrin/dieldrin µg/l 0.03

Atrazine µg/l 2

Bentazone µg/l 30

Carbofuran µg/l 5

Chlordane µg/l 0.2

Chlorotoluron µg/l 30

DDT µg/l 2

Page 50: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

1,2-dibromo-3 chloropropane

µg/l 1

2,4-D µg/l 30

1,2-dichloropropene µg/l 20

1,3-dichloropropene µg/l 20

Heptachlor and Heptachlor epoxide

µg/l 0.03

Hexachlorbenzene µg/l 1

Isoproturon µg/l 9

Lindane µg/l 2

MCPA µg/l 2

Molinate µg/l 6

Pendimethalin µg/l 20

Pentachlorophenol µg/l 9

Permethrin µg/l 20

Propanil µg/l 20

Pyridate µg/l 100

Simazine µg/l 2

Trifluralin µg/l 20

Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA

2,4-DB µg/l 90

Dichlorprop µg/l 100

Fenoprop µg/l 9

Mecoprop µg/l 10

2,4,5-T µg/l 9

F. Desinfektan dan hasil sampingannya

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Monochloramine Mg/liter 3

di-and tricloramine

Chlorine Mg/liter 5

Bromate µg/l 25

Chlorite µg/l 200

2,4,6-triclorophenol µg/l 200

Formaldehyde µg/l 900

Bromoform µg/l 100

Dibromochloromethane µg/l 100

Bromodichloro-methane µg/l 60

Page 51: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

Parameter Satuan Kadar Maksimum

yang diperbolehkan Keterangan

Chloroform µg/l 200

Chlorinated acetic acids

Diclorinated acid µg/l 50

Trichloroacetic acid µg/l 100

Chloral hydrate

(Trichlorocetal-dehyde) µg/l 10

Dichloroacetonitrile µg/l 90

Dibromoacetonitrile µg/l 100

Trichloracetonitrile µg/l 1

Cyanogen chloride

(sebagai CN)

µg/l 70

3. RADIOAKTIVITAS

Parameter Satuan Kadar Maksimum yang

diperbolehkan Keterangan

Gross alpha activity (Bq/liter) 0.1

Gross beta activity (Bq/liter) 1

4. FISIK

Parameter Satuan Kadar Maksimum yang

diperbolehkan Keterangan

Parameter Fisik

Warna TCU 15

Rasa dan bau - - Tdk berbau dan berasa

Temperatur 0C Suhu udara ± 3

0C

Kekeruhan NTU 5

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Air Bersih dan Kualitas Air Minum

Page 52: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 9

Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Perencanaan

A. Data Umum Proyek Jalan / Jembatan

1. Nama Proyek

2. Nama Paket / No. Paket

3. Nama Ruas / No. Ruas

4. Lokasi (lampirkan peta lokasi): a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi

5. Panjang jalan / jembatan *)

……………. Km / ……. m *)

6. Status jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

7. Tahap Perencanaan

Perencanaan Umum / Studi Kelayakan /

Perencanaan Teknis *)

8. Progres pekerjaan

B. Hasil Pemantauan

1. Kesesuaian dengan tata ruang

Sesuai / tidak sesuai *)

2. Keberadaan areal sensitif (Kawasan

Hutan, Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan, Kawasan Rawan

Bencana Alam, Kawasan Cagar Budaya,

Daerah Komunitas Rentan, Kawasan Komersial, Permukiman dan Llahan

Produktif dan Kawasan Khusus)/adat (Kalau ada, sebutkan jenisnya)

Ada / tidak ada / tidak diketahui *)

a) ………………….. b) …………………..

c) …………………..

3. Kajian Lingkungan Strategis

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan *)

4. Konsultasi awal dengan masyarakat

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan

*)

4.a. Kelompok masyarakat yang menghadiri

konsultasi awal

4.b. Jumlah peserta konsultasi awal

4.c. Kesimpulan hasil konsultasi

a) ………………………

b) ……………………… c) ………………………

d) ………………………

e) ……………………… f) ………………………

g) ……………………… …………. Orang

Terlampir / belum / tidak ada *)

5. Wajib dilengkapi AMDAL ?

Ya / tidak *)

Page 53: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

6. Konsultasi masyarakat untuk penyusunan KA - ANDAL

Telah / sedang / belum/ tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

6.a. Kelompok masyarakat yang menghadiri konsultasi

6.b. Jumlah peserta konsultasi

6.c. Kesimpulan hasil konsultasi

a) ………………………

b) ………………………

c) ……………………… d) ………………………

e) ……………………… f) ………………………

g) ………………………

…………. Orang

Terlampir / belum / tidak ada *)

7. Penyusunan KA – ANDAL

Telah / sedang / belum / tidak perlu / tidak

dilaksanakan *)

8. Penyusunan dokumen AMDAL

Telah / sedang / belum / tidak perlu / tidak

dilaksanakan *)

9. Wajib dilengkapi UKL dan UPL ?

Ya / tidak *)

10. Penyusunan dokumen UKL dan UPL

Telah / sedang / belum / tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

11. Isu pokok lingkungan hidup

a) ………………………

b) ……………………...

c) ……………………… d) ………………………

12. Penyusunan ANDAS dan LARAP

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan

*)

13. Penjabaran RKL / UKL dalam desain dan

spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan

*)

14. Pencantuman persyaratan pengelolaan

lingkungan dalam dokumen tender dan kontrak pekerjaan konstruksi

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan

*)

C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut

*) : Coret yang tidak perlu

Catatan: Data yang lebih rinci

dapat dilampirkan ……………………………… 20..…

Pelaksana Pemantauan

( ………………….….)

Page 54: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 10

Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Kegiatan Pengadaan Tanah

A. Data Umum Proyek Jalan / Jembatan

1. Nama Proyek

2. Nama Paket / No. Paket

3. Nama Ruas / No. Ruas

4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *)

b. Propinsi

5. Status Jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

6. Panjang jalan / jembatan

………….. km / …….. m *)

7. Luas tanah yang diperlukan

………….. ha

B. Hasil Pemantauan

1. Sosialisai kepada masyarakat

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

2. Jumlah penduduk yang menghadiri sosialisasi

………….. orang

3. Pendataan tanah / bangunan / tanaman

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

4. Jenis penggunaan tanah

a) Pemukiman : ………….Ha (………%)

b) Pertanian : ………… Ha (………%) c) Perdagangan : ………… Ha (………%)

d) Industri : …………. Ha (………%) e) ……………… :…………. Ha (………%)

f) ……………… :…………. Ha (………%)

Jumlah : …………. Ha ( 100 %)

5. Jenis dan jumlah bangunan yang terkena proyek

a) Rumah : ……….. buah b) Toko / warung : ……….. buah

c) Tempat usaha lainnya : ……….. buah

d) Sekolah : ……….. buah e) Mesjid : ……….. buah

f) Gereja : .……….. buah g) Makam /kuburan : .……….. buah

h) Jenis lainnya (sebutkan): ………. Buah

6. Jumlah penduduk yang terkena proyek

………….. KK

7. Jumlah pemilik tanah yang terkena seluruhnya

………….. KK

Page 55: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

8. Jumlah pemilik tanah yang terkena sebagian

………….. KK

9. Jumlah penduduk yang harus pindah

………….. KK

10. Jenis kompensasi yang telah disepakati

Uang / tanah / kapling siap bangun / lain-lain

(…………………………..)*)

11. Musyawarah penetapan kompensasi

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

12. Kesepakatan jenis dan besarnya

kompensasi

Semua sepakat / sebagian sepakat / belum

ada kesepakatan *)

13. Penetapan besarnya nilai kompensasi

Sesuai kesepakatan / ditetapkan pemerintah

secara sepihak *)

14. Luas tanah yang telah dibebaskan

…………. Ha (…….. %)

15. Jumlah penduduk yang telah dibebaskan

…………. KK (…….. %)

16. Jumlah penduduk yang telah pindah

…………. KK (…….. %)

17. Sertifikasi sisa tanah penduduk yang

terkena pembebasan

…………. Bidang (…… %)

18. Sertifikasi tanah yang telah dibebaskan

…………. Bidang (…… %)

19. Kelancaran proses pembebasan tanah

Lancar / kurang lancar / tidak lancar *)

20. Jumlah penduduk yang tanahnya tidak mau dibebaskan

…………. KK (…….. %)

21. Jumlah penduduk yang tidak puas atas besarnya kompensasi

…………. KK (…….. %)

22. Kondisi sosial-ekonomi penduduk yang terkena pembebasan tanah, satu tahun

setelah dibebaskan

a) Lebih baik : ………… KK (……… %) b) Sama : ……… .. KK (……… %)

c) Lebih buruk: ………… KK (……… %)

23. Kesehatan masyarakat

Tetap / menurun *)

C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut

*): Coret yang tidak perlu Catatan: Data yang lebih rinci dapat dilampirkan …………………………… 200…

Pelaksana Pemantauan

( ………………………….)

Page 56: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 12

Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Jalan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

A. Data Umum Ruas Jalan / Jembatan yang Dipantau

1. Nama Proyek (kalau ada)

2. Nama Paket / No. Paket

3. Nama Ruas / No. Ruas

4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *)

b. Propinsi

5. Status Jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

6. Panjang jalan / jembatan

………….. km / …………. m

7. Lebar RUMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam

8. Jenis kegiatan yang dipantau

Pengoperasian / Pemeliharaan *)

B. Hasil Pemantauan

1. Dampak Pengoperasian Jalan

1.1 Volume lalu lintas harian

…………….. smp

1.2 Tingkat kebisingan

………….. .. dBA

1.3 Kualitas udara

Lihat hasil analisis laboratorium

1.4 Kecelakaan lalu lintas

……………. kali/tahun

1.5 Kemacetan lalu lintas

Tidak terjadi / terjadi di …………………… *)

1.5 Gangguan mobilitas penduduk setempat

Tidak terjadi / terjadi di ……. lokasi *)

1.6. Gangguan pada mobilitas satwa liar

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

1.7 Dampak pada kawasan lindung misalnya

perambahan hutan

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

1.8. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat

Tidak terjadi / terjadi di …………………….. *)

2. Dampak kegiatan pemeliharaan jalan

2.1 Gangguan lalu lintas

Terjadi / tidak terjadi *)

Page 57: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

3. Kegiatan sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan

a) Pedagang kaki lima b) pasar tradisional

c) pusat perdagangan

4. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) banjir *)

b) longsor c) gempa bumi

d) letusan gunung beraoi

5. Upaya pengelolaan lingkungan yang

telah dilaksanakan

a) penanaman pohon di kanan- kiri jalan *)

b) pemasangan patok RUMIJA

c) pemasangan rambu lalu lintas d) pembuatan jembatan penyeberangan

e) pengaturan lalu lintas f) pembuatan saluran drainase

g) pembuatan terowongan untuk

penyeberangan satwa dilindungi h) Pembinaan sosial masyarakat terasing

C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut

*) : Coret yang tidak perlu

Catatan: Data yang lebih rinci

dapat dilampirkan ……………………………… 20…

Pelaksana Pemantauan

( ………………………….)

Page 58: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 13 Laporan Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup

Bidang Jalan pada Tahap Evaluasi Pembangunan Jalan

A. Data Umum Ruas Jalan / Jembatan yang Dievaluasi

1. Nama Proyek (kalau ada)

2. Nama Paket / No. Paket

3. Nama Ruas / No. Ruas

4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *)

b. Propinsi

5. Status Jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

6. Panjang jalan / jembatan

………….. km / ………. m

7. Lebar DAMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam

B. Hasil Evaluasi

1. Volume lalu lintas harian

…………….. smp

2. Kepadatan lalu lintas

a) pagi hari : ………….. smp/jam b) siang hari : ………….. smp/jam

c) sore hari : ………….. smp/jam

d) malam hari : ………….. smp/jam

3. Jam sibuk

Pukul ……….

4. Rasio volume lalu lintas terhadap

kapasitas jalan (VCR)

……………….

5. Kecepatan lalu lintas rata-rata

a) pagi hari : ………….. km/jam b) siang hari : ………….. km/jam

c) sore hari : ………….. km/jam

d) malam hari : ………….. km/jam

6. Tingkat kebisingan rata-rata

………….. .. dBA

7. Kualitas udara

a) SO2 : ………… ug/Nm3 b) CO : ………… ug/Nm3

c) NO2 : ………… ug/Nm3 d) O3 : ………… ug/Nm3

e) HC : ………… ug/Nm3

f) TSP : ………… ug/Nm3 g) Pb : ………… ug/Nm3

Page 59: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

8. Kecelakaan lalu lintas

……………. kali/tahun

9. Kemacetan lalu lintas

Tidak terjadi / terjadi di …………………… *)

10. Gangguan mobilitas penduduk setempat

Tidak terjadi / terjadi di ……. lokasi *)

11. Gangguan pada mobilitas satwa liar

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

12. Dampak pada kawasan lindung misalnya

perambahan hutan

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

13. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi dan

sosial budaya masyarakat adat

Tidak terjadi / terjadi di …………………….. *)

14. Kegiatan sektor lain yang mengakibatkan

penurunan kinerja jalan

a) pedagang kaki lima *)

b) pasar tradisional c) pusat perdagangan

15. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) banjir *)

b) longsor

c) gempa bumi d) letusan gunung berapi

C. Saran Tindak Lanjut

*) : Coret yang tidak perlu

Catatan: Data yang lebih rinci

dapat dilampirkan ……………………………… 20…

Pelaksana Pemantauan

( ………………………….)

Page 60: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LAMPIRAN 14

LAPORAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL

SISTEMATIKA PELAPORAN

Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan

Nama Pemrakarsa : …………………………………………

Jenis Badan Hukum : ............................………………

Alamat Pemrakarsa : …………….……………………………

Nomor Telepon : (kode wilayah) ……..……………

Nomor Fax. : (kode wilayah) ……..…………….

e-mail : ………………………………………….

Status kegiatan : .....................….………………….

Bidang usaha dan atau kegiatan : …………...…………………………….

SK AMDAL yang disetujui : ………………………………………….

Penanggung jawab : ………………………………………….

(Nama dan Jabatan)

Izin yang terkait dengan

AMDAL (lampirkan) : …………………………………………

1.2 LOKASI KEGIATAN

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor

telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

1.3 DESKRIPSI KEGIATAN

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan

apakah kegiatan tersebut dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

1.4 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar

kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan.

Page 61: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

BAB II

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1 PELAKSANAAN

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut

dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan

rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup

(RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat

dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

2.1.1 RKL

• Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan

hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.

• Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan

hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas

udara akibat emisi dari kendaraan perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan

dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan

(dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).

• Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto,

grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2.1.2 RPL

• Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter

lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi

pemantauan.

• Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis

dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan

juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto,

grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

2.2 EVALUASI

Evaluasi ditujukan untuk:

Page 62: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

• Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup

seperti standar-standar baku mutu lingkungan,

• Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement),

• Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan,

sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan

dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar,

• Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

BAB III

KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk

perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi;

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen

RKL dan RPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil

pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

Page 63: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

LANJUTAN LAMPIRAN 14

MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RKL

OLEH : PEMRAKARSA

WAKTU PEMERIKSAAN : …………………….

N0.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN

TINDAK

LANJUT/

REKOMENDASI

JENIS

DAMPAK

PENTING

SUMBER

DAMPAK PENGELOLAAN

TOLOK

UKUR

LOKASI

PENGELOLAAN

PERIODE/

WAKTU

PENGELOLAAN

TEKNIS

PELAKSANAAN

HASIL

PELAKSANAAN/

TEMUAN

LAPANGAN

KENDALA/

MASALAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 64: 04-Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RPL

OLEH : PEMRAKARSA

WAKTU PEMERIKSAAN : …………………….

N0.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN HASIL PELAKSANAAN

PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT/

REKOMENDASI JENIS

DAMPAK

PENTING

SUMBER

DAMPAK LOKASI

PARAMETER

YANG

DIPANTAU DAN

TOLOK UKUR

METODA

FREKWENSI/

WAKTU

PEMANTAUAN

HASIL

PEMANTAUAN

KENDALA/

MASALAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9