BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf

Internasional (SBI) merupakan salah satu program pemerintah yang akhir-

akhir ini mengundang banyak kontroversi. Ujung dari kontroversi tersebut

adalah gugatan masyarakat pengamat pendidikan atas substansi pasal 50

ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional kepada Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan dikabulkan-

nya gugatan tersebut. Dengan demikian, RSBI/SBI secara formal sudah

tidak dapat dilaksanakan lagi atau dibubarkan.

Di tengah kontroversi tersebut, tidak sedikit orang tetap membicara-

kan kelebihan dan kekurangan RSBI/SBI sebagai salah satu sekolah pilihan

yang (oleh sebagian besar masyarakat) dianggap sebagai legalisasi sekolah

favorit yang telah berkembang jauh sebelumnya.

Jika kita menyebut RSBI maka yang terbayang adalah sekolah

dengan ”standar” internasional, dan kebanyakan dari sekolah yang telah

ditetapkan menjadi RSBI/SBI, baik itu oleh Dinas Pendidikan Propinsi

ataupun Direktorat Jendral Mandikdasmen Departemen Pendidikan

Nasional, terjebak pada standar fasilitas semata sehingga kebanyakan

sekolah akan menyediakan ”fasilitas yang berstandar internasional” dan

1

dengan demikian beban masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di

sekolah tersebut menjadi sangat tinggi sehingga wajar jika masyarakat

kemudian menjadi antipati terhadap program ini. Namun jika kita mengacu

pada tujuan program SBI maka yang diharapkan adalah bahwa peserta didik

dan lulusan harus mampu menguasai seluruh kompetensi ”berstandar

internasional” sehingga pada saatnya mereka mampu berkompetisi di

tingkat internasional. Itu adalah hakikat sejati dari amanat UU No. 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3 yang menyatakan

bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Sejak dimulainya perintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional

(RSBI) di beberapa daerah pada tahun 2006, dari tahun ke tahun sekolah

yang menyandang ”predikat” RSBI terus bertambah jumlahnya. Pada saat

dimulai perintisan tersebut, ada dua perangkat peraturan perundangan yang

menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (khususnya Pasal 50 Ayat 3), dan Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(khususnya Pasal 61 Ayat 1). Kedua perangkat peraturan perundangan di

atas secara eksplisit mengamanatkan agar pemerintah (pusat) bersama-sama

pemerintah daerah menyelenggarakan satu satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan

2

pendidikan yang bertaraf internasional. Hingga tahun 2013 telah terdapat

1305 RSBI di seluruh Indonesia untuk semua jenjang dan jenis pendidikan

yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Tabel 1. Pertumbuhan jumlah RSBI periode 2006 - 2010

Satuan Pendidikan

Tahun / Jumlah SekolahTotal

2006 2007 2008 2009 2010

SD - 38 66 66 33 203SMP 100 99 69 - 268SMA 100 100 - 122 - 322SMK 97 98 - 125 44 364

Total 197 336 165 382 77 1157(Sumber: Kemdikbud, 2012)

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah-sekolah RSBI, karena

bagaimanapun tujuan utama dari program rintisan tersebut adalah segera

terwujud SBI (Sekolah Betaraf Internasional) sepenuhnya. Upaya-upaya

peningkatan mutu itu diantaranya adalah penyiapan instrumen penjaminan

mutu SBI, penerbitan Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan

pemberian bantuan dana hibah (block grant) kepada rintisan-rintisan SBI

(RSBI) setiap tahun. Namun demikian dalam perkembangannya, perjalanan

mengembangkan sekolah bertaraf internasional tersebut tidak selalu berjalan

mulus seperti yang diharapkan. Berbagai permasalahan terutama dalam

waktu beberapa tahun terakhir ini muncul dan menjadi sorotan luas berbagai

lapisan masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat antara lain berkisar

pada dua isu besar: (i) sejauh ini tidak terdapat peraturan dan standar mutu

3

yang secara tegas mengatur RSBI, dan (ii) perangkat peraturan dan standar

mutu yang ada (tentang SBI) dinilai memiliki berbagai bagian yang masih

belum jelas, multi tafsir, dan berpotensi bertentangan dengan beberapa

peraturan yang sudah lebih dulu berlaku.

Dengan turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pem-

batalan pasal 50 ayat (3) USPN, timbul permasalahan baru yang dihadapi

oleh sekolah-sekolah yang ’terlanjur’ menjadi RSBI/SBI, terutama dengan

penggunaan fasilitas yang sudah ’menginternasional’. Pengadaan dan

pemeliharaan fasilitas tersebut sudah barang tentu memakan biaya yang

sangat luar biasa, yang hampir tidak mungkin dapat dibiayai oleh sekolah

reguler. Hal ini terutama mempertimbangkan sekolah-sekolah yang semula

berstatus SBI/RSBI harus kembali menjadi sekolah reguler. Padahal,

persoalan utama yang menjadi sumber permasalahan adanya SBI/RSBI

adalah mahalnya biaya sekolah yang harus dikeluarkan orang tua siswa, dan

menjadi bahan ’kecemburuan’ kelompok masyarakat lain yang tidak

memiliki kesesmpatan untuk bersekolah di sekolah tersebut.

Berdasar kepada permasalahan tersebut, tulisan ini bermaksud

mengkaji beberapa alternatif pengalihan fungsi sekolah yang semula

berstatus SBI/RSBI menjadi bentuk sekolah lain yang tidak jauh berbeda

dengan status sebelumnya. Terutama berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas

yang sudah terlanjur dimiliki agar tidak terbuang sia-sia.

4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, beberapa

permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa sebenarnya pengertian RSBI/SBI?

2. Kelemahan apa saja yang menjadi sebab dibubarkannya

RSBI/SBI?

3. Alternatif apa saja yang dapat dijadikan pilihan pengembangan

bagi sekolah-sekolah bekas RSBI/SBI?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tulisan ini bertujuan untuk

medeskripsikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengertian RSBI/SBI.

2. Kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dibubarkannya

RSBI/SBI.

3. Alternatif pengganti RSBI/SBI.

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian RSBI/SBI

Seperti dijelaskan dalam kebijakan Depdiknas Tahun 2007 Tentang

”Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, bahwa Sekolah/Madrasah

Bertaraf Internasional merupakan Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi

seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu

pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for

Economic Co-operation and Development dan/atau negara maju lainnya

yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga

memiliki daya saing di forum internasional. Hal ini sejalan dengan

pengertian SBI yang tertuang dalam Permendiknas No 78 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah, yaitu bahwa Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang

sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu

tertentu yang berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

Dengan konsep ini, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan

melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

6

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya komponen-komponen,

aspek-aspek, dan indicator-indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat,

dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar

pendidikan dari salah satu atau lebih anggota OECD (Australia, Austria,

Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg,

Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak

Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United

States dan negara maju lainnya seperti Chile, Estonia, Israel, Russia,

Slovenia, Singapore dan Hongkong), dan/atau negara maju lainnya yang

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini

telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta

lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

Dengan demikian, diharapkan SBI harus mampu memberikan

jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidik-

annya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjuk-

kan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai

strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan konsep di atas,

maka dalam upaya mempermudah sekolah dalam memahami dan menjabar-

kan secara operasional dalam penyelenggraan pendidikan yang mampu

menjamin mutunya bertaraf internasional, maka dapat dirumuskan bahwa

SBI pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan pemenuhan delapan (8)

7

unsur SNP yang disebut sebagai indikator kinerja kunci minimal (disingkat

IKKM) dan diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan kompo-

nen, aspek, atau indikator kompetensi yang isinya merupakan penambahan

atau pengayaan/pemdalaman/penguatan/perluasan dari delapan SNP

tersebut sebagai indikator kinerja kunci tambahan (disingkat IKKT) dan

berstandar internasional dari salah satu anggota OECD dan/atau negara

maju lainnya. Untuk dapat memenuhi karakteristik dari konsepsi SBI

tersebut, maka sekolah dapat melakukan antara lain dengan dua cara, yaitu:

(1) adaptasi, yaitu pengayaan/pemdalaman/penguatan/perluasan/penyesuai-

an unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu

(setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu negara anggota OECD

dan / atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam

bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui

secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing

internasional; dan (2) adopsi, yaitu penambahan dari unsur-unsur tertentu

yang belum ada diantara delapan unsur SNP dengan tetap mengacu pada

standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya

yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini

telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta

lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

Selanjutnya, apakah yang disebut dengan RSBI atau Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional? Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa

satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf

8

internasional disebut juga dengan rintisan SBI. Dikatakan sebagai rintisan

adalah sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan secara bertahap melalui

pembinaan oleh pemerintah dan stakeholders, dalam jangka waktu tertentu

yaitu empat tahun diharapkan sekolah tersebut mampu dan memenuhi

kriteria untuk menjadi SBI.

Selama masa rintisan, sekolah melakukan upaya-upaya baik melalui

adaptasi atau adopsi mengembangkan delapan SNP dan lainnya dalam

kerangka pemenuhan IKKT. Dalam hal ini peran semua pihak, khususnya

pemerintah daerah provinsi dan masyarakat diharapkan dapat terlibat

sepenuhnya, di samping peran pemerintah pusat juga tinggi, termasuk di

dalamnya pemerintah daerah kab/kota. Bentuk tanggung jawab

masingmasing pihak tersebut adalah sesuai kewenangannya sebagaimana

diatur dalam Permendiknas No 78 Tahun 2009.

Selama masa rintisan, penyelenggaraan RSBI tersebut pada setiap

tahunnya dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk membina dan

sekaligus mengetahui sejauh mana tercapainya pemenuhan IKKT. Sehingga

pada saatnya nanti sekolah tersebut dikatakan sebagai SBI atau tidak lagi

menjadi rintisan. Bagi sekolah yang ternyata belum atau tidak memenuhi

kriteria sebagai SBI, maka akan diupayakan tetap sebagai rintisan secara

mandiri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dan tidak

menutup kemungkinan sekolah tersebut justru kembali menjadi SSN.

Atas dasar rumusan-rumusan tersebut, tujuan penyelenggaraan

RSBI/SBI adalah sebagai berikut.

9

1. Untuk membina sekolah yang secara bertahap ditingkatkan dan

dikembangkan komponen, aspek, dan indikator SNP dan sekaligus

keinternasionalannya.

2. Untuk menghasilkan suatu sekolah yang memenuhi IKKM (SNP) dan

memenuhi IKKT sekaligus, sehingga dapat menjadi SBI.

3. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki

kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan

standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara

anggota OECD atau negara maju lainnya.

4. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya

saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan me-

nampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional.

5. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki ke-

mampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibukti-

kan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk

penghargaan internasional lainnya.

6. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki ke-

mampuan bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah

menengah kejuruan.

7. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki ke-

mampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga

10

kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi,

sosio-kultural, dan lingkungan hidup.

8. Sekolah merintis dapat menghasilkan lulusan yang memiliki

kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi

dan informasi secara professional.

B. Kelemahan-kelemahan yang Menyebabkan Dibubarkannya

RSBI/SBI

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 50 ayat (3) berbunyi: ”Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan

pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan yang bertaraf internasional.” Istilah ‘satuan pendidikan yang

bertaraf internasional’ itu kemudian diterjemahkan dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 No 35 menjadi: “Pendidikan

bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar

pendidikan negara maju.”

Pada PP no 17 tahun 2010 ini frase ‘satuan pendidikan yang bertaraf

internasiona’l dalam UU sisdiknas telah berubah menjadi ‘Pendidikan

bertaraf internasional’ dan kemudian dijelaskan dengan tambahan

keterangan Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang

diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan

diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.”

11

Masalah pertama yang muncul adalah ambiguitas dari istilah

‘Pemerintah dan/atau pemerintah daerah’ pada pasal tersebut. Teks dalam

UU yang menyatakan bahwa penyelengggara pendidikan ini adalah

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah jelas menimbulkan kerancuan

dalam operasionalnya. Frase pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

menimbulkan ketidakjelasan otoritas siapa sebenarnya yang bertanggung

jawab atas program SBI ini, apakah cukup pemerintah pusat saja ataukah

pemerintah daerah ataukah kedua-duanya! Penafsiran kata dan/atau ini bisa

ditafsirkan sebagai bersama atau salah satu. Jadi program ini bisa dijalankan

bersama atau salah satu di antara keduanya.

Masalah kedua adalah tidak jelasnya istilah ‘satuan pendidikan yang

bertaraf internasional’. itu sendiri. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan

‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ tersebut. Definisi tentang

‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ yang ada dalam UU

Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) tersebut yang kemudian diterjemahkan

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 No 35 menjadi:

“Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.”

Jadi frase ‘satuan pendidikan yang bertaraf internasional’ dalam UU

Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) kemudian dalam PP no 17 tahun 2010 ini

telah berubah menjadi pendidikan bertaraf internasional dan kemudian

dijelaskan dengan tambahan keterangan ”pendidikan bertaraf internasional

adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar

12

Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara

maju.”

Pada tahap ini saja telah terjadi penyimpangan definisi di mana pada

awalnya pernyataan dalam UU Sisdiknas adalah merujuk kepada sebuah

tingkatan keunggulan kualitas yang harus dicapai (yang diberi istilah

‘bertaraf internasional”) sedangkan pada PP no 17 tahun 2010 telah berubah

makna menjadi sebuah sistem pendidikan yang terpisah dan kemudian

berkembang dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen 78 Tahun 2009).

Sistem ini bertentangan dengan amanat yang ada dalam Sistem Pendidikan

Nasional yang dinyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut.

”bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

Definisi yang dimunculkan dalam PP No 17 tahun 2010 ini sendiri

tidak jelas acuan, kriteria dan rujukan akademik dan empiriknya. Istilah ini

tidak pernah dikenal sebelumnya dan seolah muncul begitu saja dari langit

dan berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas itu sendiri.

Karena istilah ini tidak memiliki rujukan yang jelas maka istilah ini

kemudian diinterpretasikan secara bebas oleh Kemdiknas sehingga

menimbulkan berbagai problem dan konsekuensi serius sampai sekarang

dan masih belum dapat dipecahkan. Padahal sampai saat ini lebih dari

seribu sekolah telah di RSBI-kan. (SD= 195, SMP= 313, SMA=320,

SMK=247).

13

Karena konsep ‘sekolah bertaraf internasional’ ini tidak memiliki

landasan akademik dan empirik yang memadai, dan hanya berpijak pada

landasan hukum, maka konsep dasar yang dirumuskan menimbulkan

berbagai masalah yang mendasar. Beberapa di antaranya adalah sebagai

berikut.

1. Penetapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam

mengajarkan beberapa mata pelajaran tertentu menimbulkan banyak

masalah dan kontroversi. Kontroversinya adalah bahwa secara empirik

ternyata kebijakan ini justru dapat menyebabkan merosotnya nilai dan

kompetensi siswa di mata pelajaran yang diajarkan. Banyak hasil kajian

dan juga pengalaman negara Malaysia selama hampir 8 tahun ternyata

menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris (asing) untuk mata

pelajaran IPA dan matematika justru menurunkan mutu siswa.

2. Penetapan bahasa Inggris untuk digunakan sebagai bahasa pengantar

untuk mata pelajaran IPA dan Matematika adalah kebijakan yang

sembrono dan tidak didasarkan pada studi empiris samasekali. Ide

menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam

pembelajaran juga digunakan secara serampangan dan benar-benar di

luar kaidah sehingga justru mengakibatkan kekacauan dan kemerosotan

mutu pembelajaran nasional kita. Adalah tidak mungkin mengharapkan

guru-guru kita untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa

pengantar dengan kemampuan berbahasa Inggris yang ada. Berdasarkan

hasil test TOEIC pada 600 guru dan kepala sekolah RSBI terungkap

14

bahwa 60% dari mereka berada pada level paling rendah kemampuan

bahasanya. Mengharapkan guru-guru yang berada pada level terendah

kemampuan berbahasa Inggrisnya untuk mengajarkan materi IPA dan

Matematika dalam bahasa Inggris adalah kebijakan yang sungguh tidak

bertanggungjawab.

3. Penggunaan kata atau istilah ‘bertaraf internasional’ akhirnya me-

nimbulkan banyak program yang dipaksakan agar dapat memenuhi

kriteria ‘bertaraf internasional’ tersebut. Penggunaan standar ISO,

pengadopsian sistem Cambridge, IBO, Sister School, dan lain-lain yang

dimaksudkan untuk memberikan justifikasi ‘bertaraf internasional’

tersebut sebetulnya tidaklah esensial dan sekedar aksesoris dan

kosmetik. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan resiko di bidang

akademik maupun biaya yang mubazir. Salah satunya adalah kesalahan

asumsi bahwa Sekolah Bertaraf Internasional itu harus diajarkan dalam

bahasa asing (Inggris khususnya) dengan menggunakan media

pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD.

Padahal negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, Finlandia,

Jerman, Korea, Italia, dan sejumlah negara lainnya yang dijadikan

rujukan olrh Indonesia tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai

bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolah mereka bertaraf

internasional.

4. Istilah ‘bertaraf internasional” ini kemudian diterjemahkan dan

diinterpretasikan secara bebas tanpa kajian dan studi yang layak.

15

Penekanan pada penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan

canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah tanpa

itu maka sebuah sekolah tidak bisa bertaraf internasional. Sebagian

besar sekolah hebat di luar negeri masih menggunakan kapur dan tidak

mensyaratkan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop,

LCD, dan VCD sebagai prasyarat kualitas pendidikan mereka. Program

ini nampaknya lebih mementingkan alat daripada proses. Sekolah

menafsirkan SBI itu sarananya harus ada laptop, infocus, hotspot, AC,

VCD. Padahal pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang

alat. ‘Internasionalisasi’ pendidikan dipandang dari segi fasilitasnya dan

bukan pada prosesnya.

5. Konsep ini kemudian menimbulkan kesalahan asumsi yang mendasar.

Kesalahan mendasarnya adalah asumsi dan anggapan bahwa Sekolah

Bertaraf Internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar

kecerdasan tertentu. Sekolah yang bertaraf internasional dianggap tidak

bisa diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata.

Ini juga mengasumsikan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan)

hanyalah bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan ‘rata-rata’. Ini

adalah asumsi yang berbahaya dan secara tidak sadar telah

‘mengkhianati’ SNP itu sendiri karena menganggap SNP ‘tidak layak’

bagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Kemudian, untuk apa Standar

Nasional Pendidikan jika dianggap belum mampu untuk memberikan

kualitas yang setara dengan standar internasional? Ini juga paham yang

16

diskriminatif dan eksklusif dalam pendidikan dan menganggap ke-

cerdasan intelektual yang menonjol merupakan segala-galanya sehingga

perlu mendapat perhatian dan fasilitas lebih daripada siswa yang tidak

memilikinya. Pendidikan yang berorientasi ke hasil adalah paradigma

lama dan telah digantikan oleh pendidikan yang berorientasikan pada

proses karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah proses.

6. Eksperimen kebijakan RSBI ini jelas salah sasaran karena dengan

kecemasan yang sama akan kualitas pendidikan yang dianggap merosot

pemerintah Amerika Serikat di bawah George Bush kemarin justru

mengeluarkan paket NCLB (No Children Left Behind) yang justru

menyasar pada siswa-siswa di level terbawah yang diberi penanganan

khusus agar tak ada lagi yang tertinggal secara akademik. Dengan

mengangkat kualitas siswa paling bawah sehingga tak ada siswa yang

‘left behind’, maka diharapkan akan mengangkat agregat kualitas

pendidikan secara makro. Bandingkan ini dengan program RSBI yang

justru ditujukan pada siswa-siswa paling berbakat (cream of the cream)

dan diberi perlakuan khusus dengan dana berlimpah padahal mereka

secara ekonomi dan akademik sebenarnya lebih mampu dan tidak me-

merlukan bantuan dibandingkan siswa yang tertinggal. Program RSBI

ini malah mengabaikan siswa yang secara ekonomis dan akademis

justru membutuhkan penanganan dan biaya. Sesungguhnya program

RSBI ini adalah program yang memalukan bangsa dan mengkhianati

rakyat kecil.

17

7. Kesalahan asumsi lain adalah bahwa ‘sekolah bertaraf internasional’ ini

haruslah diajar oleh guru-guru yang memiliki gelar S-2 (tanpa memper-

dulikan kesesuaian dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas). Ini

adalah interpretasi yang tidak memiliki acuan akademik samasekali

selain ‘rule of thumb’ belaka. Kebijakan ini juga bertentangan dengan

UU Sisdiknas yang hanya mewajibkan guru untuk memiliki gelar

sarjana S-1. Tak ada kajian empirik yang menguatkan kebijakan

mengenai guru bergelar master ini dan hanya ditetapkan sekedar untuk

menunjukkan eksklusivitas.

8. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam penyelenggaraan SBI ini

adalah untuk mencegah kalangan menengah ke atas untuk mengirim

anaknya ke luar negeri karena ingin memberikan pendidikan yang

bermutu bagi anaknya. Tentu saja alasan ini sangat mengada-ada. Apa

ada bukti bahwa dengan adanya program RSBI ini maka orang tua yang

semula ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri lantas membelok-

kannya ke sekolah RSBI? Jika argumen bahwa program RSBI dibuat

untuk mencegah anak-anak orang kaya bersekolah ke luar negeri maka

ini sungguh naïf. Mengapa pemerintah harus membuat program khusus

untuk mencegah anak-anak kaya bersekolah di luar negeri? Berapa

banyakkah sebenarnya siswa menengah kita yang belajar ke luar negeri

dan seberapa urgen masalahnya sehingga harus dibuatkan program

khusus untuk mencegahnya? Mengapa pemerintah mesti mencegah

anak-anak orang kaya tersebut bersekolah ke luar negeri? Apa

18

kepentingan pemerintah (dalam hal ini kementerian pendidikan) dengan

mencegah mereka belajar ke luar negeri? Anak-anak pintar (apalagi

kaya) dengan mudah bisa mencari pendidikan bermutu di mana saja.

Bagi mereka itu pintu untuk masuk ke mana saja selalu terbuka lebar.

Mereka tidak butuh sekolah gratis dan bisa bayar sekolah swasta se

mahal apa pun. Uang bukan masalah bagi mereka dan pemerintah tidak

perlu repot-repot membuatkan sekolah khusus bagi mereka agar tidak

perlu belajar ke luar negeri dan justru sebaliknya dorong mereka untuk

bersekolah ke swasta dan kalau perlu ke luar negeri.

9. Program SBI ini di lapangan ternyata menciptakan kesenjangan sosial

pada siswa. Program SBI menjadikan sekolah yang mengikutinya men-

jadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki

oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan

yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah SBI ini

tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya

terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Siswa yang belajar di program ini

merasa seperti kelompok elit yang berbeda dengan siswa kelas reguler.

10. Salah satu kritik terbesar dari masyarakat tentang SBI ini adalah bahwa

program ini telah memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan

komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh

pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada

rakyatnya secara gratis dan juga bermutu. Komersialisasi pendidikan ini

adalah pengkhianatan terhadap tujuan pendirian bangsa dan negara. Saat

19

ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari

swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah

RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenar-

nya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang

semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ‘haram’ sifatnya

menjadi komersial. Saat ini biaya untuk masuk ke sekolah SMA RSBI

mencapai Rp. 15.000.000,- untuk biaya masuknya dan Rp. 450.000,-

untuk SPP-nya. (panduan Seminar Nasional SBI)

11. Salah satu masalah yang muncul dari istilah ‘bertaraf internasional’

adalah kerancuan dan keganjilan. Sungguh ganjil jika sebuah UU

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tiba-tiba memunculkan

sebuah istilah ‘bertaraf internasional’. Mau dimasukkan ke mana dan

dengan konstelasi bagaimana sebuah sistem pendidikan yang ‘bertaraf

internasional’ dalam sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),

apalagi dianggap sebagai standar tertinggi?  Alangkah ganjilnya sebuah

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang justru meng-

agung-agungkan kurikulum negara asing (OECD).

12. Keganjilan dan ambigu lainnya adalah masalah evaluasi. Meskipun

menyandang nama ‘bertaraf internasional’, tapi siswanya masih harus

ikut ujian nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah sekolah yang

bertaraf internasional tapi kemudian masih harus mengikuti sebuah

Ujian Nasional! Adalah tidak mungkin sekolah harus mempersiapkan

siswa untuk mengikuti dua sistem ujian yang berbeda (nasional dan

20

internasional) karena itu sangat memberatkan guru dan siswa serta tidak

bermanfaat. Selain itu dengan terburu-buru sekolah RSBI/SBI kita

lantas mengadopsi sistem ujian Cambridge (CIE) bagi siswa-siswanya

agar dapat disebut ‘bertaraf atau berstandar intenasional’ padahal

kurikulum nasional kita tak ada hubungannya dengan sistem tersebut.

Coba juga jawab apa sebenarnya urgensi dari ujian Cambridge pada

siswa-siswa RSBI/SBI yang tidak ada hubungannya dengan sistem

pendidikan nasional kita? Ujian Cambridge juga TIDAK dipersyaratkan

bagi siswa yang hendak belajar ke luar negeri . Siswa-siswa kita yang

hendka belajar ke luar negeri tidakpernah dipersyaratkan harus memiliki

harus lulus ujian Cambridge sehingga mengikuti ujian Cambridge

sebenarnya justru memberatkan siswa kita apalagi yang tidak ingin

melanjutkan studinya ke luar negeri.

13. Kesalahan konseptual (R)SBI adalah terutama pada penekanannya pada

segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala yang non-

akademik. Semua keunggulan yang hendak dicapai oleh program SBI

ini adalah keunggulan akademik semata dan tak ada lain. Seolah tujuan

pendidikan adalah untuk menjadikan siswa untuk menjadi seseoarang

yang cerdas akademik belaka. Tak ada dibicarakan tentang keunggulan

di bidang Seni, Budaya, dan Olahraga. Padahal paradigma keunggulan

akademik adalah pandangan yang sudah sangat kuno. Seolah ‘bertaraf

internasional’ adalah keunggulan akademik padahal justru Seni,

Budaya, dan Olahragalah yang akan lebih mampu mengantarkan kita

21

untuk bersaing dan tampil di dunia internasional. Jika kita tanya pada

hampir semua orang mengenai apa yang mereka ketahui tentang Negara

Argentina maka jawaban yang kita dapatkan mayoritas menyatakan

“Maradona.”! Dan Maradona bukanlah symbol tentang keunggulan

akademik sama sekali. Di negara lain pemerintah juga menyelenggara-

kan pendidikan khusus bagi anak-anak yang paling berbakat agar

mereka dapat melesatkan potensi mereka tanpa bergantung pada siswa

yang lambat. Ada beberapa sekolah publik untuk gifted students di

Australia. Meski demikian pembiayaannya tidak dengan menarik iuran

pada orang tua. Sekolah tersebut harus kreatif mencari dana untuk

membiayai kegiatan-kegiatannya yang padat tersebut.

C. Alternatif Pengganti RSBI/SBI

Berdasar atas kajian di atas, sejumlah pengamat pendidikan

mengusulkan beberapa perbaikan sebagai pengganti SBI/RSBI. Beberapa

pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Usulan Pertama

Karena interpretasi dari istilah ‘bertaraf internasional’ ternyata

menimbulkan kerancuan, ambigu serta masalah-masalah yang mendasar

dan serius di lapangan maka perlu adanya suatu REINTERPRETASI

dan REFORMULASI dari rumusan sekolah bertaraf internasional yang

ada selama ini. Usulan rumusan dasar tersebut adalah sebagai berikut.

“Satuan Pendidikan yang bertaraf Internasional adalah sekolah yang dapat memberikan pelayanan pendidikan berkualitas tinggi

22

kepada siswa-siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik yang sangat menonjol sehingga siswa-siswa tersebut dapat memiliki bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap pribadi serta kompetensi dan prestasi akademik dan non-akademik yang menonjol dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara internasional.”

Pelayanan pendidikan yang bertaraf internasional di sini

mencakup 8 SNP dan ditambah dengan pelayanan pendidikan tambahan

yang akan dapat memunculkan kompetensi terbaik dari siswa agar dapat

memiliki daya saing internasional.

Ada tiga komponen penting yang mencakup pengertian ‘bertaraf

internasional’ di sini, yaitu :

a. Pelayanan sekolah yang bermutu tinggi

b. Input siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik

yang sangat menonjol

c. Prestasi akademik dan non-akademik di bidang Seni, Budaya, dan

Olahraga serta kemampuan untuk bekerjasama dan berkolaborasi

secara internasional dengan lulusan dari mana pun. Interpretasi ini

sesuai dengan amanah Undang-undang yang mewajibkan

pemerintah untuk memberi pelayanan bagi anak berkebutuhan

khusus. Anak-anak yang memiliki bakat menonjol perlu mendapat

pelayanan pendidikan yang khusus pula. Rumusan ini akan

memberikan keleluasaan bagi pemerintah dan sekolah untuk

merumuskan keunggulan spesifik dari sekolah dalam memberikan

23

pelayanan yang unggul dan sebaik-baiknya bagi siswa-siswa

berbakat baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Dengan konsep seperti ini maka tidak diperlukan lagi segala

macam aksesori dan kosmetik yang tidak perlu pada program ini agar

berbau internasional seperti: Standar ISO, Ujian Cambridge, IBO,

TOEFL, Sister School, Studi Banding ke luar negeri, kelas ber AC,

menggunakan laptop dan proyektor, dll. Sekolah dapat memusatkan

perhatiannya pada program-program dan proses pembelajaran yang

benar-benar dapat merangsang siswa untuk mengembangkan potensinya

secara optimal melalui program-program yang sudah diketahui

efektifitasnya. Pendidikan harus benar-benar diarahkan pada proses dan

bukan pada alat dan aksesori. India telah memberikan contoh

bagaimana menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia dengan

fasilitas dan sarpras yang sederhana.

Dengan meninggalkan program yang tidak substantif seperti

ujian Cambridge dan TOEFL maka kerancuan dan kritik tentang sistem

pendidikan nasional yang ujiannya mengacu pada sistem lain di luar

ujian nasional akan berhenti dengan sendirinya. Sekolah-sekolah publik

hanya akan menyelenggarakan ujian yang diamanatkan oleh Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Konsep SBI yang lama yang hanya menonjolkan kemampuan

akademik siswa semata hendaknya direinterpretasikan ulang dan

kemudian haruslah memberikan porsi yang sama besarnya kepada bakat

24

menonjol siswa yang bersifat non-akademik seperti Seni, Budaya, dan

Olahraga karena pada hakikatnya dalam kehidupan nyata bakat di

bidang non-akademik dan kecerdasan-kecerdasan lain yang tercakup

dalam multiple intellegencies justru sangat dibutuhkan dalam kehidupan

mereka di dunia nyata kelak. Pengagungan kepada bakat akademik

semata menunjukkan ketidakpahaman kita akan dimensi pendidikan itu

sendiri yang memang tidaklah semata akademik. Pengembangan potensi

akademik semata hanya akan menciptakan siswa yang cerdas akademik

semata tapi tidak memiliki kecakapan lain yang justru dibutuhkannya

dalam kehidupan nyata kelak.

2. Usulan Kedua

Usulan kedua berkaitan dengan perbaikan rumusan perundang-

undangan. Ayat pada UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) tersebut

harus diganti agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Usulan penggantiannya adalah sebagai berikut.

”Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

sebuah sekolah khusus bagi siswa-siswa yang memiliki tingkat

kecerdasan dan bakat tertentu yang menonjol.”

Dengan digantinya pasal tersebut maka :

25

a. Masalah siapa penyelenggara program ini menjadi jelas dan tidak

menimbulkan perbedaan persepsi lagi. Program ini adalah program

pemerintah pusat dan daerah secara bersama.

b. Tidak akan muncul lagi masalah dari interpretasi tentang frase

‘bertaraf internasional’ dan ‘standar negara maju’ yang

membingungkan tersebut.

c. Jelas bahwa konsep sekolah ini adalah sekolah khusus bagi anak-

anak yang memiliki tingkat kecerdasan dan bakat menonjol tertentu.

Dengan demikian tidak akan terjadi kastanisasi dan komersialisasi

dalam program ini.

Perlu dipahami bahwa Sekolah Khusus bagi Anak-Anak yang Cerdas

dan berbakat Menonjol (School for the Gifted and Talented) ada dan

diselenggarakan oleh negara-negara maju lainnya. Sebagai referensi

bisa dilihat pada Sydney Boys High School di Australia.

3. Usulan Ketiga

Opsi ketiga bersifat lebih kompromistis, yaitu dengan tidak

mengubah ayat atau pasal dalam Undang-undang tersebut tapi lebih

kepada perbaikan dan penyempurnaan pada Permendiknasnya. Dengan

demikian maka bunyi UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) adalah tetap

sebagai berikut.

”Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

26

untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Meski demikian karena interpretasi dari istilah ‘bertaraf

internasional’ ternyata menimbulkan kerancuan, ambigu serta masalah-

masalah yang mendasar dan serius di lapangan maka perlu adanya suatu

REINTERPRETASI dan REFORMULASI dari rumusan sekolah

bertaraf internasional yang ada selama ini. Usulan rumusan dasar

tersebut adalah sbb :

“Satuan Pendidikan yang bertaraf Internasional adalah sekolah yang dapat memberikan pelayanan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa-siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik yang sangat menonjol sehingga siswa-siswa tersebut dapat memiliki bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap pribadi serta kompetensi dan prestasi akademik dan non-akademik yang menonjol dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara internasional.”

Pelayanan pendidikan yang bertaraf internasional di sini

mencakup 8 SNP dan ditambah dengan pelayanan pendidikan tambahan

yang akan dapat memunculkan kompetensi terbaik dari siswa agar dapat

memiliki daya saing internasional.

Ada tiga komponen penting yang mencakup pengertian ‘bertaraf

internasional’ di sini, yaitu :

a. Pelayanan sekolah yang bermutu tinggi

b. Input siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik

yang sangat menonjol

27

c. Prestasi akademik dan non-akademik di bidang Seni, Budaya, dan

Olahraga serta kemampuan untuk bekerjasama dan berkolaborasi

secara internasional dengan lulusan dari mana pun.

Interpretasi ini sesuai dengan amanah Undang-undang yang

mewajibkan pemerintah untuk memberi pelayanan bagi anak

berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memiliki bakat menonjol perlu

mendapat pelayanan pendidikan yang khusus pula. Rumusan ini akan

memberikan keleluasaan bagi pemerintah dan sekolah untuk

merumuskan keunggulan spesifik dari sekolah dalam memberikan

pelayanan yang unggul dan sebaik-baiknya bagi siswa-siswa berbakat

baik di bidang akademik maupun non-akademik.

4. Usulan Kempat

Usulan keempat yang diajukan adalah mengganti RSBI/SBI

menjadi sekolah unggulan tertentu dengan nama lain. Praktik-praktik

SBI/RSBI yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang dihilangkan

dan sepenuhnya menjalankan sistem pendidikan nasional. Semua mata

pelajaran (kecuali bahasa asing) harus diajarkan dalam bahasa Indonesia

yang baku dan standar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam

menggunakan bahasa nasional tersebut. Janganlah lagi kita mengikuti

kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang

telah pernah melakukan program PPSMI yang mewajibkan penggunaan

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang ahirnya justru

28

menurrunkan mutu siswa dan sekolah pada mata pelajaran yang

diajarkan dalam bahasa Inggris tersebut. Dengan dihapuskannya

kewajiban menggunakna bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di

kelas maka guru dapat kembali memfokuskan persiapannya pada proses

pembelajaran yang efektif dan tidak perlu berjibaku menggunakan

bahasa Inggris yang samasekali tidak dikuasainya tersebut.

Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menggunakan

bahasa Inggris sebagai bekal untuk hidup di dunia global maka

pelajaran bahasa Inggris mesti ditambah porsinya baik itu jumlah jam

belajarnya mau pun efektifitas pembelajarannya. Pembelajarannya juga

harus lebih variatif agar dapat mendukung berkembangnya kemampuan

siswa dalam 4 ketrampilan berbahasa Inggris yang mencakup :

Listening, speaking, Reading dan Writing. Berbagai program dapat

sidusun untuk meningkatkan kompetensi siswa ini. Ada banyak

program dari lembaga-lembaga internasional yang dapat diadopsi untuk

mencapai tujuan ini.

Untuk menghindari komersialisasi pendidikan maka semua

biaya yang ditimbulkan oleh program ini harus ditanggung sepenuhnya

oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah program yang seharusnya

menjadi program kebanggaan pemerintah pusat dan daerah sehingga

pembiayaannya memang tidak membebani orang tua siswa. Anak-anak

yang berbakat luar biasa sudah selayaknya mendapat bea siswa untuk

menunjang perkembangan potensi mereka tersebut. Untuk mendapat

29

tambahan biaya pendidikan maka pemerintah daerah dapat menggalang

bantuan dari berbagai perusahaan yang ada di daerahnya.

Untuk menjamin keberhasilan program ‘sekolah berkeunggulan

tinggi (school for the gifted and talented)’ ini maka semua guru harus

memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan dan sekolah yang

ditetapkan harus melakukan upaya penjaminan kualitas SDM-nya.

Untuk itu maka sebenarnya tidak diperlukan guru yang berkualifikasi

S2. Apalagi jika kualifikasi S2 yang dimiliki tidak memiliki korelasi

dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Saat ini para

guru berlomba-lomba mengejar gelar S2 tanpa perduli apakah mata

pelajaran yang ingin dicapainya itu sesuai atau linear dengan mata

pelajaran yang diajarnya di sekolah. Dengan menghapus persyaratan

kualifikasi S2 tapi mensyaratkan kompetensi profesional di mata

pelajaran yang diajarkannya (on the job performance) maka kualitas

pembelajaran di kelas akan dapat tercapai.

30

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan

sebagai berikut.

1. Pengertian SBI/RSBI mengacu kepada penjelasan Kemdiknas yang

berbunyi bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah

Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan

bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki

kemampuan daya saing internasional.

2. Terdapat kerancuan dan kelemahan yang berawal dari rumusan pasal

50 ayat (3) USPN serta Peratusan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

yang menafsirkan ”pendidikan yang bertaraf internasional” menjadi

”sekolah bertaraf internasional”. Kesalahan ini kemudian berkembang

menjadi kesalahan-kesalahan lain yang berkaitan dengan fisik

pendidikan, perlakuan pendidikan, peserta pendidikan, serta biaya

sekolah.

3. Terdapat sekurang-kurangnya empat usulan untuk menyelamatkan

SBI/RSBI yang meliputi perbaikan rumusan pasal 50 ayat (3) USPN,

memberikan penjelasan yang lebih benar atas konsep ”pendidikan

31

yang bertaraf internasional”, atau mengubah SBI/RSBI menjadi

sekolah berkeunggulan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki bakat

dan kemampuan di atas rata-rata. Dengan catatan, biaya pendidikan

tetap ditanggung oleh pemerintah.

B. Rekomendasi

Bagaimanapun juga, SBI/RSBI adalah salah satu produk pemerintah

yang (meskipun dianggap gagal) memerlukan perhatian khusus dari

berbagai kalangan, baik pemikir, praktisi, meupun pengamat pendidikan.

Asset SBI/RSBI yang sekarang telah dimiliki oleh sekolah-sekolah

pelaksana hendaknya dapat dipelihara dan digunakan semaksimal mungkin

untuk kepentingan anak didik.

32

DAFTAR PUSTAKA

Administrator, Ditjen Manikdarmen-Kementrian Pendidikan Nasional, Pengantar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, (Online), (htt://www. Ditjen Manikdarmen-Kementrian Pendidikan Nasional, diakses 25 Maret 2011)

Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. Manajemen Sekolah Dasar Bertaraf Internasional. Makalah. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Kementrian Pendidikan Nasional. 2009. Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Mandikdasmen.

Satria Dharma. 2013. Kritik dan Usulan Perbaikan pada Program Sekolah Bertaraf Internasional Ditinjau dari UU Sisdiknas dan Revisi Permendiknas. (Online). Terdapat pada http://www.satriadharma.com/. Diunduh tanggal 4 Februari 2013.

33