BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang

relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara

penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang

menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta

kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan

terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat

menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan

dalam suatu masyarakat secara lebih baik.

Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih

baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu – isu

praktis sehari hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai

bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur

pendidikan. Banyak sekali pandangan politik pendidikan yaitu menurut Ki

Hajar Dewantara dan beberapa pandangan politik pendidikan masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan politik pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara?

2. Bagaimana pandangan politik pendidikan pada masa sekarang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan politik pendidikan menurut Ki Hajar

Dewantara.

2. Mendeskripsikan pandangan politik pendidikan pada masa sekarang.

1

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan politik pendidikan menurut Ki Hajar

Dewantara.

2. Untuk mengetahui pandangan politik pendidikan pada masa sekarang.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara

1. Pengajaran Bagi Rakyat Kita Kurang dan Mengecewakan

Pengajaran pertama kali yang diterima dari pemerintah sangat kurang

dan sangat mengecewakan sebagai alat pendidikan. Sebelum adanya H.I.S

rakyat kita mengenal adanya sekolah bumiputera yang rendah sekali

pengajarannya dan hanya kaum priyayi saja yang boleh menuntut pelajaran di

sekolah Belanda. Sedangkan rakyat umu tidak dapat menuntut pendidikan

yang dapat mengarahkan pada kehidupan yang layak.

Setelah itu muncullah H.I.S yang menjadi harapan rakyat dapat

mencapai pendidikan yang layak untuk mencapai derajat penghidupan yang

lebih baik. Namun nyatanya anak-anak keluaran H.I.S masih kurang

kepandaiannya dan masih sangat mentah dalam mencari pekerjaan.

Kebanyakan mereka hanya cakap sebagai jurutulis atau jurutulis pembantu

dengan gaji yang sama dengan gaji jongos atau koki.

Singkatnya, keadaan H.I.S tidak mungkin bisa menjadikan anak-anak

keluaran H.I.S dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah

tidak akan dapat memberikan kepuasan kepada rakyat, karena mereka banyak

mengurusi kepentingan golongan lain. Oleh karena itu, kita wajib berusaha

sendiri untuk:

a. Memperbanyak sekolah-sekolah bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia

b. Memperbaiki pelajarannya, hingga anak-anak kita dengan mudah dapat

menuntut pelajaran yang lebih tinggi

c. Mendidik anak-anak kita, agar mereka merasa bangga sebagai anak

rakyat.

Pengajaran H.I.S bagi anak-anak kita tidak hanya menimbulkan

“egoisme” dan “individualisme” saja, tetapi juga “membelandakan” anak-

anak dan menjadikan mereka kaum budak. Sehingga timbul pertanyaan “jika

kita tidak suka pada sistem sekolah model Eropa, sistem apakah yang harus

3

kita pakai?”. Dan jawabannya adalah “Sistem Nasional”. Sistem baru dalam

pendidikan di Eropa itu bukan sistem baru bagi kita, tetapi sistem nasional

yang asalnya dari nenek moyang kita.

2. Nomenklatur Dalam Pendidikan Kebangsaan

a. Indung-indung (bagi perempuan dan laki-laki sama), yaitu tingkatan

“Taman-Anak”.

b. Ulu duntung (perempuan uban-uban) untuk tingkatan “Taman-Muda”.

c. Cekel (dedunyik atau dunyik untuk perempuan), untuk tingkatan “Taman-

Dewasa”

d. Cantrik (perempuan : mentrik) untuk tingkatan “Taman-Guru”

e. Manguyu (sontrang) yaitu guru muda.

f. Jejanggan (bidang) yaitu tingkatan pengajar atau pemimpin yang

bertanggung jawab sepenuhnya atas Taman Siswa.

g. Hajar, pendita dengan macam-macam sebutan (Begawan, reshi, dll) yaitu

tingkatan guru tertua.

h. Putut atau Endang dan wasi atau dahyang yaitu nama orang yang hidup

dalam pertapaan. Kedudukannya setara dengan cantrik atau mentrik, yaitu

tingkatannya mahasiswa. Sedangkan wasi atau dahyang disamakan dengan

manguyu atau sontrang, yaitu mereka yang sudah tamat belajar namun

belum menjadi pemimpin (doctorandus atau doctoranda).

Dengan menghidupkan kata-kata yang dulu sudah pernah dipakai,

ketika bangsa kita belum merdeka dan tidak berderajat rendah, maka dengan

mudah kita memutus pertalian kolonial yang seringkali mengikat pengajaran

dan pendidikan nasional kita.

3. Mobilisasi Intelektuil Nasional Untuk Mengadakan Wajib Belajar

a. Azas Kulturil dan Sosial

1) “Methode-Keluarga” yaitu laku-pengajar. Maksud dari metode ini

adalah mobilisasi intelektuil nasional dalam melaksanakan wajib belajar

bagi rakyat, untuk memberantas buta huruf dengan semboyan “tiap

rumah menjadi perguruan, tiap intelektuil menjadi guru”.

4

2) “Methode Keluarga” adalah metode nasional. Karena pada jaman

dahulu terpakai umum dan ternyata dapat mempercepat pengajaran

membaca dan menulis hingga ke daerah kerajaan Jawa (Yogyakarta dan

Surakarta).

b. Dasar-dasar Metode

1) Laku-pengajaran atau method ialah methode yang berdasarkan pada

sifat dan tabiat jiwa manusia, yang menurut ilmu cara barat dinamakan

“Globaliteits-methode” yang didasarkan pada “Globaliteits-

psychologie”.

2) Globaliteits psychologie mengajarkan bahwa jiwa manusia itu adalah

keadaan yang bersifat bulat, dalam mana bagian-bagian jiwa (angan-

angan, rasa, kemauan, dan lain-lain) tidak berdiri sendiri dan terpisah-

pisah, akan tetapi menjadi satu bulatan yang sempurna.

3) Dasar pertama dari globaliteits psychologie yaitu mengajarkan bahwa

jumlah semua bagian itu belum dapat menyamai utuhnya benda.

4) Dasar kedua mengajarkan bahwa kebulatan jiwa itu menyebabkan

manusia itu selalu memandang dan menghendaki pemandangan serta

memasukkan segala keadaan ke dalam jiwanya itu.

5) Sesudah keutuhan itu masuk ke dalam jiwa, barulah jiwa meminta

pandangan dari bagian-bagiannya (analisa).

6) Dengan begitu terjadi sendiri susunan alam yang lambat laun menjadi

luas dan masing-masing alam bersifat sempurna (konsentris).

7) Tabiat global yang murni itu terdapat dalam jiwa kanak-kanak dalam

windu ke-1, windu ke-2 mulai selektif.

4. Hubungan Internasional

Indonesia kedatangan seorang ahli pendidik yang terkenal di seluruh

dunia yaitu dr. Maria Montessori. Montessori memiliki system yang memiliki

dasar yang fundamental yaitu “vrijheid en spontaniteit van het individu” yang

artinya kebebasan dan spontanitas dari seseorang. Kemerdekaan hidup yang

seluas-luasnya, megurangi penguasa dari guru dan orang tua terhadap hidup

anak-anaknya, kembali pada kodrat anak-anak yakni mengakui penguasa dari

5

yang mengadakan hidup. Indonesia berharap kedatangan beliau bisa

memberikan pencerahan bahwa aliran kemerdekaan di dalam pendidikan

anak-anak itu bukan aliran orang-orang yang mendapat cap merah, cap

politik, cap anti Belanda (aliran Taman Siswa), akan tetapi aliran

kemanusiaan belaka, yang mencari hidup selamat dan bahagia dengan cara

meneguhkan kemerdekaan diri dalam hubungan tertib damai dengan alamnya.

5. Taman Madya (S.M.A. Nasional)

Pada tahun 1932, di bawah pimpinan tuan R. Soeratmoko dengan

bantuan Ir. Anwari dan saudara-saudara intelktuil lainnya, mencoba

mendirikan “H.B.S” (Hoogere Burger School) yaitu sekolah menengah 5

tahun sesudah Sekolah Rendah Belanda. Kemudian nama H.B.S. itu diberikan

usulan dengan mengganti nama menjadi Taman Madya. Selanjutnya diadakan

rapat pendirian dengan hasil sebagai berikut:

a. Taman Madya mulai 1 Agustus yang akan dating didirikan dan segala

urusan diserahkan pada ibu pawiyatan Taman Siswa di Mataram

b. Yang diadakan pertama kali adalah bagian alam pasti bukan bagian sastra

dan pengajaran bekal terjun dalam masyarakat seperti jurnalistik,

ekonomi, dll.

c. Mendirikan badan penyokong dalam arti yang umum.

6. Hubungan Perguruan Kita Dengan Luar-Negeri

Pemuda-pemuda keluaran Taman Dewasa mencoba mencari hubungan

dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Ada yang meneruskan ke India,

Jepang, Philipina, bahkan sebagian dari mereka ada yang tinggal di negeri-

negeri tersebut. Banyak pula dari mereka yang kembali ke perguruan Taman

Siswa dan masuk dinas gupermen.

Pada waktu dalam keadaan perang, hubungan dengan luar negeri

menjadi sulit. Sejak adanya perang dunia selalu diumumkan segala hubungan

yang kadang-kadang terjadi dengan perguruan kita. Surat-surat, majalah,

barang cetak yang berasal dari luar negeri selalu diumumkan, begitu juga

dengan kunjungan-kunjungan dari luar negeri. Siapapun boleh berkunjung

6

asalkan tidak memakai kita sebagai alat permusuhan internasional. Dan

segala kunjungan tersebut selalu diumumkan di pers.

7. Pengajaran di Jawa

a. Soal pengajaran rakyat harus dianggap sebagai satu-satunya soal

defensibility yang maha penting

b. Rencana belanja untuk pengajaran rakyat harus sebesar-besarnya

c. Untuk memperbesar hasil, dalam arti lahir dan batin, dari pengajaran

rakyat, haruslah dasar keberatan yang penuh dengan semangat

keduniawian (materialism), semnagat kenadlaran (intelektualism), serta

semangat perseorangan (individualism) dengan demokrasi Barat yang

memecah belah segala kekuatan tenaga, diganti dengan dasar semangat

ketimuran sebagai berikut:

1) Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia, karena

itu harus mementingkan segala nilai kebatinan (mental culture) dan

menghidupkan semangat idealism.

2) Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti

(character building).

3) Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan yakni merasa

bersama-sama hidup, bersama-sama susah, bersama-sama

tanggungjawab, dsb.

Adapun sifat pengajarannya adalah sebagai berikut:

1) Tiap-tiap orang harus dapat kesempatan untuk menuntut pengajaran

yang sesuai dengan dasar kecakapannya, mulai pada sekolah-sekolah

rendah sampai sekolah-sekolah yang tinggi.

2) Sebaiknya pemerintah mempergunakan tenaga rakyat dengan jalan

menyokong sekolah-sekolah partikelir yang banyak terdapat di pulau

Jawa.

3) Hendaknya pemberantasan buta huruf dilaukan dengan segiat-giatnya

terhadap orang dewasa, khususnya terhadap pemuda yang tak pernah

bersekolah. Sehingga pemerintah diharapkan mengadakan kewajiban

7

mengajar bagi mereka yang dapat melakukan pemberantasan buta

huruf.

4) Agar pengajaran dapat berfaedah bagi nusa dan bangsa, maka syarat

kebudayaan dan kemasyarakatan harus dipentingkan.

5) Hendaknya diadakan kesempatan untuk memasukkan pengjaran yang

berhubungan dengan keyakinan, misalnya ajaran agama.

6) Hendaknya daerah yang mempunyai bahasa yang masih terpelihara

untuk hiduo berkebudayaan diberikan hak untuk memakainya sebagai

bahasa pengantar.

7) Tiap-tiap sekolah bpada tingkatannya yang pertama harus bersamaan

sifat dengan daerahnya masing-masing, perluasan harus terjadi

berangsur-angsur, kemajuan hidup yang kelaknya dapat mewujudkan

persatuan yang kokoh.

Tentang bentuk pengajarannya adalah sebagai berikut:

1) Tingkatan pengajaran hendaknya dibentuk demikian:

a) Sekolah pertama, 3 tahun untuk yang akan meneruskan ke sekolah

rakyat, yang tidak mneruskan disambung dengan 1 tahun pengajaran

kemasyarakatan.

b) Sekolah rakyat 3 tahun atau 4 tahun bagi mereka yang tidka

meneruskan pengajarannya.

c) Sekolah menengah pertama, 3 tahun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

bagian umum (untuk meneruskan pengajaran ke sekolah menengah

tinggi) dan bagian khusus/vak (pertanian, perdagangan, pertukangan,

sekolah guru, dan lain-lain).

d) Sekolah menengah tinggi, 3 tahun, dibagi juga seperti umum, khusus

dan vak.

e) Sekolah luhur, umumnya 3 tahun dan dibagi menjadi “university”

untuk ilmu pengetahuan khusus dan sekolah vak luhur.

2) Pengajaran khusus untuk anak-anak kecil sebelum umur 7 tahun, untuk

anak-anak buta dan tuli, anak-anak yang IQ rendah, dan lain

sebagainya.

8

3) Hendaknya pemerintah menyokong berdirinya kursus-kursus yang

diadakan oleh tenaga rakyat, baik yang diperuntukkan bagi pengajaran

umum maupun pengajaran khusus.

Isi pengajarannya adalah sebagai berikut:

1) Yang harus diajarkan pada anak yaitu segala pengetahuan serta

kepandaian yang perlu atau sedikitnya berfaedah untuk kepentingan

kebudayaan atau kemasyarakatan.

2) Harus disesuaikan dengan umur anak-anaknya (sesuai dengan tingkatan

sekolahnya), serta dengan suasana khusus bagi satu-satunya tempat

(social atmosphere), misalnya rencana pengajaran di daerah

pegunungan harus ada bedanya dengan yang di daerah pantai atau di

daerah pertanian.

3) Harus diadakan rencana pengajaran umum yang diwajibkan sebagai

minimum program untuk semua sekolah di seluruh negeri. Di samping

ini juga boleh diadakan pengajaran khusus yang berhubungan dengan

batin (agama).

8. Pemberantasan Buta Huruf

Pertama, perkumpulan perempuan yang di dalam Kongres Puteri

Indonesia mewajibkan anggota masing-masing membatu memberantas buta

huruf. Kedua, pemimpin pemuda-pemuda juga. Ketiga, partai dan kumpulan

rakyat, misalnya rukun tani yang terbesar di seluruh Jawa Timur, sudah

mengadakan peraturan yang boleh disamakan dengan kewajiban mengajar

membaca dan menulis.

Hendaknya Pemerintah menyokong dengan jalan sebagai berikut:

a. Mengadakan pimpinan yang teratur (coordinate) antara usaha di masing-

masing daerah di seluruh Jawa dan Madura.

b. Menyediakan alat-alat, misalnya buku pengajaran yang sama buat tanah

Jawa dan biayanya.

9

c. Mempergunakan tenaga rakyat yang semenjak datangnya Dai Nippon

sebenarnya ingin membantu pemerintah tetapi tidak tahun jalannya

bagaimana.

9. Pembukaan Taman Tani Taman Siswa

Rencana untuk mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian,

kepandaian puteri, perdagangan, teknik, kesenian, jurnalistik,

kemasyarakatan, berhubung dengan beberapa keadaan harus diperkecil

sehingga dalam rancangan yang terakhir hanya tinggal maksud untuk

mendirikan sekolah pertanian, sekolah kepandaian puteri, sekolah ekonomi

(dagang).

Tiba-tiba datang perang Asia Timur yang maha dahsyat dan dating pada

saat menetapkan hidup matinya bangsa-bangsa Asia. Pimpinan Taman Siswa

segera menetapkan sikapnya untuk bekerja sama dengan Pemerintah

Balatentara Dai Nippon serta membantu memperkuat barisan di belakang

garis perang dengan jalan mengusahakan pendidikan dan pengajaran.

Berhubung aliran pemerintah sudah ditetapkan menjadi system

pendidikan dan pengajaran yang harus kita hormati, yaitu untuk

mengusahakan sendiri segala pendidikan dan pengajaran pemuda agar semua

dapat dipersatukan dan dikerahkan untuk kemenangan akhir, maka pimpinan

Taman Siswa berunding dengan pimpinan cabang di seluruh Jawa dan

menetapkan sikap terus membantu Pemerintah dalam usaha pendidikan dan

pengajaran dan diperbolehkan menyerahkan dengan ikhlas usaha-usaha

lainnya yang dipegang sendiri oleh pemerintah. Kita percaya bahwa

pemerintah akan menuntun kita ke arah kemuliaan Nusa dan Bangsa.

Akhirnya, dapat berdirinya sekolah pertanian “Taman Tani” disebabkan

karena sikap baik dari pihak Pemerintah, baik dari daerah Yogyakarta

Koochi, maupun dari Pemerintah Pusat. Karena kebaikan mereka juga,

sebagian besar murid dapat diterima di berbagai sekolah-sekolah lanjutan

Pemerintah. Guru-guru juga banyak yang diterima menjadi pegawai negeri.

Kemudian Gunseikan member hadiah istimewa yaitu uang sejumalah 20.000

10

rupiah untuk pendirian Taman Tani. Hal ini membuktikan perhatian yang

sangat besar dari pimpinan Dai Nippon.

10. Dasar Pendidikan dan Maksud Tujuan Pengajaran

a. Tentang Dasar Pendidikan

1) Peliharalah dan kuatkanlah rasa cinta Nusa dan Bangsa dalam hati

murid-murid dengan memasukkan semangat kebangsaan dalam segala

pengajaran, serta menghapuskan segala isi pengajaran yang dapat

melemahkan semangat.

2) Adakanlah upacara dan peraturan yang dapat menambah rasa cinta,

bangga, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

hendaknya mengibarkan Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu

Indonesia Raya sebagai penjaga semangat patriot Indonesia.

3) Gunakanlah segala tenaga dan kekuatan badan seperti Gakukotai,

Seinendan, dan sebagainya untuk memperkuat usaha gerakan

kebangsaan.

b. Tentang Maksud dan Tujuan Pengajaran

1) Hendaknya selalu diusahakan memperbaiki segala peraturan pengajaran

hingga dapat memenuhi syarat-syarat dan ukuran-ukuran internasional.

2) Bahasa yang diajarkan pada sekolah rendah hanya bahasa Indonesia dan

bahasa daerah, sedangkan untuk sekolah menengah selain bahasa itu

perlu juga bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa

Jerman untuk keperluan perluasan ilmu pengetahuan yang sebaiknya

diajarkan di sekolah menengah tinggi.

3) Daftar pengajaran di sekolah menengah putri harus tidak berbeda

dengan yang digunakan di sekolah menengah laki-laki yaitu mengenai

pengetahuan umum. Perbedaannya hanya boleh dalam hal pekerjaan

keputrian.

4) Diperbolehkan untuk sekolah menengah laki-laki dan perempuan

belajar bersama asalakan ada pengawasan kesosialan yang cukup tetapi

11

dilakukan menurut cara “tut wuri handayani” yaitu dengan cara

kekeluargaan, jangan dengan kekerasan.

5) Untuk memajukan semangat pendidikan dalam hidup keluarga,

sebaiknya sekolah kepandaian puteri diadakan pelajaran ilmu

pendidikan dan pengajaran sehingga sekolah kepandaian puteri menjadi

sekolah guru kanak-kanak.

6) Hendaknya kerugian murid dan pelajar selama 3,5 tahun ini diperbaiki

secara berangsur-angsur tetapi secepat mungkin sehingga derajat

tingkatan sekolah masing-masing kembali sediakala.

7) Mengingat terbatasnya guru dan buku-buku yang ada, hendaknya

pengajaran bahasa asing dilakukan dengan cara yang praktis dan

dengan syarat yang ada.

11. Pendidikan

Pendidikan tidak hanya bersifat pembangunan tetapi merupakan

perjuangan. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan.

Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang berazas keadaban, yakni

memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.

Ada yang mengira bahwa Negara kita yang kini merdeka tidak ada

tempat lagi untuk inisiatif partikelir dalam usaha pendidikan dan pengajaran.

Hal ini adalah pernyataan yang salah. Republik kita merupakan Negara yang

berdasar kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik

yang berdasar ideology kebatinan maupun kemasyarakatan berhak untuk

mewujudkan cita-cita dan gerakannya dengan jalan usaha pendidikan. Tidak

berbeda dengan jalan bergerak dalam partai-partai politik. Di dalam undang-

undang dasar Negara demokratis selalu ada peraturan tentang kebebasan

pengajaran di bawah pengawasan pemerintah.

12. Dasar dan Azas-Azas Pembaharuan Pengajaran

a. Dasar

1) Bersama-sama dengan lahirnya UUD RI, karena hasrat usaha

pemimpin-pemimpin rakyat yang bergabung di dalam “Badan

12

Penyelidik Kemerdekaan” dan pada pertengahan bulan ke-VII tahun

1945 secara “theoritische staatsgreep” melepaskan diri dari kekuasaan

pemerintah bala tentara Jepang, maka dapat tersusunlah pula rencana-

rencana yang mengenai usaha-usaha ekonomi, keuangan, pertahanan

serta pengajaran di Indonesia, yang akan berdiri sebagai Negara yang

merdeka. Sungguhpun rencana-rencana itu berbentuk sebagai “Undang-

undang” dan hanya merupakan “peninjauan”, akan tetapi cukup lengkap

dan tegaslah dasar-dasar dan azasnya untuk menjadi pedoman umum.

2) Setelah “panitia kecil” bagian pendidikan dan pengajaran yang terdiri

dari anggota-anggota: (1) Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, (2) Prof.

Dr. Asikin, (3) Prof. Ir. Roosen, (4) Ki Bagoes Haji Hadi Koesoemo,

(5) Kiai Hadji Maskur, dan Ki Hadjar Dewantara sebagai ketuanya-

memajukan laporannya kepada panitia lengkap dan sesudah diadakan

perundingan secukupnya, maka laporan tersebut dengan beberapa

perubahan dapat disyahkan dengan resmi.

3) Kewajiban pemerintah terhadap pengajaran rakyat ada tercantum di

dalam UUD fatsal ke-31 yang menetapkan, bahwa (a) tiap-tiap warga

Negara berhak mendapat pengajaran, dan (b) bahwa pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional,

yang diatur dengan undang-undang. Fatsal dalam Undang-Undang

Dasar ini nyatalah mengandung maksud akan adanya “kewajiban

belajar” di kelak kemudian hari dan keharusan mendasarkan segala

usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan. Lihatlah pula

fatsal 32 dan 36 UUD hal Kebudayaan dan Bahasa.

4) Ada pula fatsal-fatsal di dalam UUD yang harus diingat dengan fatsal

27 ayat 1, tentang Persamaan kedudukan segala warga Negara di dalam

hukum dan pemerintahan, serta ayat 2 tentang Hak warga Negara atas

pekerjaan dan penghidupan yang alayak bagi kemanusiaan. Pula fatsal

34 UUD yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh Negara. Nyatalah di sini bahwa sifat bentuk pengajaran

dan pendidikan tak boleh membeda-bedakan orang-orang atau

golongan-golongan rakyat yang satu dengan yang lain, harus menjamin

13

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mewajibkan

pemeliharaan anak-anak yang terlantar.

5) Teranglah dari fatsal-fatsal dalam UUD yang tersebut itu, bahwa

pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus

berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju

ke arah kebahagiaan hidup batin serta keselamatan hidup lahir.

b. Azas-azas Pembaharuan Pengajaran

1) Dengan Undang-undang kewajiban belajar, atau peraturan lain, jika

keadaan di suatu daerah memaksa, Pemerintah memelihara pendidikan

kecerdasan akal-budi ntuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-

baiknya, seperti ditetapkan dalam UUD fatsal 31.

2) Dalam garis-garis adab kemanusiaan,seperi terkandung di dalam segala

pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi

kepada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselaman

dan kebahagiaan masyarakat.

3) Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha

budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang

terdapat sebagai puncak kebuadayaan di daerah-daerah di seluruh

Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus

menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, tidak menolak

bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat

memperkembangkan atau memperkaya bangsa sendiri, serta

mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

4) Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan

khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama

dan/atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup

luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang

penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh

pemerintah. Pengawasan dari pemerintah atas usaha sekolah-sekolah

partikelir itu hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan

pelajaran dan ketenteraman umum.

14

5) Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum harus ditetapkan suatu

daftar pengajaran minimum yang menetapkan luas tingginya pelajaran

pengetahuan dan kepandaian umum serta pula pendidikan budi pekerti,

teristimewa pendidikan keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk

semua sekolah-sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir.

6) Susunan sekolah diatur sebagai berikut:

a) Mulai tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah

tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaian

khusus (Vakschool)

b) Untuk murid-murid yang tidak meneruskan pelajarannya maka ditiap-

tiap sekolah rakyat diadakan kelas sambungan “kelas masyarakat”.

c) Tia-tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan lanjutan

dengan sekolah kepandaian khuus

d) Sekolah-sekolah menengah dan menengah tinggi dibagi menjadi

bagian A (dari alam) dan B (dari bagian Budaya).

e) Pada sekolah menengah pertama atau menengah tinggi puteri daftar

pelajaran yang mengenai pengetahuan umum sama dengan daftar

pelajaran sekolah yang sejenis untuk anak laki-laki. lamanya pelajaran

dimasing-masing tingkatan sekolah (pertama, rakyat, dan menengah

tinggi) ialah 3 tahun.

f) Tentang sekolah khusus, yakni sekolah kepandaian, maka untuk

kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus diadakan sekolah-

sekolah khusus yang cukup. Misalnya: sekolah rumah tangga dsb.

Sekolah kesusastraan, musik, melukis, mengukir dsb.

g) Sekolah-sekolah untuk mendidik guru harus dipentingkan, karena

untuk memperluas pengajaran dan pendidikan yang sehebat-hebatnya

dalam hal pertuangan, tehnik, dagang, pelayaran, perikanan, kesehatan

harus diadakan usaha-usaha mendidik guru dengan secara kilat.

h) Untuk mendapatkan tenaga-tenga pemimpin/penyelenggara harus

diadakan universitet dan/atau sekolah-sekolah tinggi yang cukup.

i) biaya belajar harus serendah-rendahnya dan hendaknya ada

pembebasan uang belajar untuk mereka yang tidak mampu.

15

7) Tentang pelajaran bahasa dan kebudayaan, dengan mengisi fatsal-fatsal

32 dan 36 UUD dan fatsal ke-3 dalam garis-garis besarnya sebagai

berikut.

a) Bahasa indonesia diajarkan dengan cukup dan dipakai sebagai bahasa

perantaraan (pengantar)

b) Didaerah yang mempunyai bahasa sendiri, diwajibkan mengjarkan

bahasa persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama

c) Disekolah menengah tinggi bagian budaya diajarkan bahasa arab dan

sanskerta

d) Bahasa asing yang perlu untuk menuntut pelajaran diajarkan disekolah

menengah atau menengah tinggi.

8) Selain didalam sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat

dengan jalan sebagai berikut.

a) Latihan keprajuritan

b) Pendidikan yang ditujukan untuk orang-orang dewasa

c) Pendidikan khusus kepada kaum wanita

d) Memperbanyak bacaan

9) Mendirikan balai bahasa Indonesia

10) Mengirim pelajar-pelajar ke seluruh dunia

13. Sanggup dan Mampu Memilih Kebudayaan Yang Baik Untuk Bangsa

Indonesia

Kebudayaan adalah buah budi manusia yang beradab, dan buah

perjuangan manusia terhadap dua kekuatan, yang selalu mengelilingi hidup

kita, yaitu kekuatan kodarat alam dan jaman/masyarakat dai tiap-tiap bangsa.

Ini menyebabkan selalu nampaknya corak-corak dan warna-warna yang

khusus pada kebudayaan pada masing-masing bangsa.

Ada dua syarat yang harus kita penuhi dalam memilih sebuah

kebudayaan, yaitu ambillah dari kebudayaan asing segala apa yang: 1) dapat

memperkembangkan, yaitu memajukan kebudayaan kita sendiri, dan 2) yang

dapat memperkaya, yaitu menambah kebudayaan bangsa kita.

16

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa

dpersatukan dengan Belanda, karena kita berlainan hidup dan

penghidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, “jurang antara Indonesia dan

Belaanda tidak bisa dilenyapkam dengan apapun juga; jurang itu makin lama

makin besar; dan itu baik; jurang tadi harus menjadi besar, hingga menyamai

samudera yang memisahkan Indonesia dan Netherland; barulah nanti

Indonesia dan Belanda sebagai sahabat, bisa berjabat tangan”.

Demikianlah pendirian Ki Hajar Dewantara tentang hubungan antara

Indonesia dan Netherland, baik dalam soal politik maupun yang mengenai

kebudayaan.

14. Tentang Differensiasi Pengajaran di S. M. U. A dan Reorganisasi S. M.

U. A I dan II di Yogyakarta

a. Diferensiasi pengajaran pada tingkatan S. M. U. A mengandung maksud

menyesuaikan dasar kewajiban murid dengan aliran pengajaran masing-

masing, agar memudahkan kemajuan serta berkembangnya aal budinya

menurut kodratnya masing-masing.

b. Diferensiasi itu telah dilakukan untuk aliran A (Kesusasteraan), B (Ilmu

alam dan pasti), dan C (untuk pekerjaaan administrasi dan lan-ain.

c. Penghargaan lebih rendah atau lebih tinggi itu sebenarnya tida terkandung

dalam maksud diferensiasi karena semata-mata di dalam hal itu hanya

dihubingkan dengan jenisnya ilmu-ilmu yang harus dipelajari.

d. Yang pertama kali harus diingat bahwa pemilihan aliran pengajaran

(Studie keuze) itu sering kali dilakukan oleh para abiturienten S. M.

e. Yang kedua bahwa mereka yang memilih aliran A itu tidak hanya mereka

yang tidak mempunyai bakat untuk ilmu pasti-alam, namun ada juga yang

memilih aliran A itu , semata-mata karena tertarik oleh ilmu kesusasteraan.

f. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, alangkah baiknya differensiasi itu

dilakukan sebagai berikut;

1) Pada tingkatan kelas 1 belum diadakan perpisahan aliran; baru pada

penghabisan tahun pengajaran (akan naik ke kelas 2).

17

2) Pada penghabisan pengajaran dikekas 2 (akan naik ke kelas 3), masih

diadakan saringan pula, sebab saringan yang pertama (akhir kelas 1)

boleh jadi belum tepat.

3) Sesudah tamat kelas 3 maka hendaknyalah diadakan saringan tentang

pemberian ijazah, dengan mengadakan ijazah 4 macam: 1. ijazah A, 2.

Ijazah B, 3. Ijazah C, 4. Ijazah D, yaitu dengan disebutkan: “tamat

belajar, tidak untuk meneruskan pelajaran ke perguruan tinggi”.

g. Untuk meneruskan pelajaran keperguruan tinggi (universitiet) maka ijasah

S. M. U. A bagian A (kesusasteraan) tidak memberi hak untuk memasuki

facultiet yang membutuhkan pengetahuan banyak dalam ilmu pasti dan

ilmu alam.

h. Sebaliknya bgi mereka yng berijzah B (alam dan pasti), dan ingin

memasuki facultiet-facultiet yang membutuhkan ilmu bahasa-bahasa,

janganlah diberi hak begitu saja untuk memasuki facultiet-facultiet yang

dimaksudkan itu.

i. Untuk dapat memperbaiki atau meyempurnakan pelajaran dalam S. M. U.

A bagian kesusasteraan, lagi pula untuk memberi penghargaan sama

dengan bagian pasti dan alam, serta untuk memberi alasan menempuh

“aanvullend examen” bagi para pemegang izah b yang hendak beralih

kelairan kesusateraan pada perguruan tinggi khusus, maka perlu sekali

pada S.M.U.A bagian kesusateraan diberi pengajaran bahasa-bahasa lebih

banyak dari pada di bagian pasti-alam.

j. Segala apa yang termaktub di atas ialah padangan tentang differensiasi

S.M.U.A pada umummnya, dan khususnya ialah bahan-bahan dan alsa-

alsan untuk menasihatkan kepada jawatan pengajaran “wiyata praja”,

hendaknya S.M.U.A ke-1 dan ke-II dala organisasinya dipersatukan, dan

dalam differensiasinya dibagi menjadi bagian kesusateraan dan bagian

pasti dan alam paling sedikitnya. Dan jika mungkin ditambah dengan

bagian C (administrasi dsb) dengan mengingati fatsal 6, ayat a, b, dan c.

18

15. Pembaharuan Pengajaran

Kewajiban pemerintah tentang pengajaran rakyat tercantum dalam

UUD fatsal 31. Dalam UUD ini nyatalah mengandung maksud akan adanya

“kewajiban belajar” di kemudian hari dan keharusan mendasarkan segala

usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan.

Tentang dasar kebangsaan ini yang ada hubungannya dengan

pendidikan dan pengajaran mempunyai arti kulturil, maka fatsal 32 UUD

dengan singkat tetapi terang menetapkan “pemerintah memajukan

kebudayaan nasional Indonesia”, dan fatsal 36 tentang bahasa yang kita pakai

sebagai bahasa resmi ialah bahasa Indonesia.

Adapula fatsal-fatsal dalam UUD yanga harus dingat dalam segala

rencana untuk mengatur sifat, bentuk da nisi pengajaran, diantaranya fatsal

27 ayat 1 dan 2 serta fatsal 34.

Yang tersebut diatas adalah bekal-bekal yang dipakai oleh “panitia

pengajaran” dari “Badan Penyelidik Kemerdekaan”.

Pembangunan pengajaran termasuk dalam lingkungan yang paling

perlu. Sebagai petunjuk untuk mendapat koordinasi anatara segala usaha

pendidikan dan pengajaran baik dari pihak badan pengajaran negeri maupun

partikellir.

16. Pendidikan Rakyat Secara Kilat dan Serentak

a. Sejak lahir Indonesia, maka di segala lapangan hidup dan penghidupan

rakyat kita seluruhnya terjadi pelbagai pembaharuan, maka rakyat perlu

disesuaikan dengan alam dan jaman baharu dengan cara kilat dan

serentak.

b. Segala pendidikan itu sebenarnya adalah usaha yang meminta waktu

panjang (op lang termijn) untuk memperoleh hasil yang tetap.

c. Kemajuan secara kilat yang harus dilaksanakan terhadap cara hidup dan

penghidupan rakyat kita, hendaknya yang mengenai perikehidupan

seutuhnya, baik hidup jasmani maupun rohaninya, atau lahir dan batinnya.

d. Cara untuk melaksanakan usaha pendidikan rakyat secara kilat dan

serentak, dengan maksud yang tersebut di atas hendaknya mengingati

19

salah satu syarat pendidikan yaitu yang khusus dan biasa dilakukan

terhadap anak-anak atau orang-orang yang belum memiliki kecerdasan

fikiran dan oleh karenanya belum mampu berfikir baik. Syarat pendidikan

yang khusus itu ialah: pemberian contoh dan pembiasaan, termasuk puka

latihan-latihan yang dilakukan dengan tetap di bawah pengawasan.

e. Untuk kepentingan tersebut di atas, hedaknya Dewan Pertimbangan

Agung mempertimbangkan kepada pemerintah supaya Kementerian

Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan

Kementerian kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan

Kementerian Penerangan diminta mengadakan usaha bersama guna

memecahkan soal pendidikan rakyat secara kilat itu untuk keselamatan

dan kebahagiaan rakyat kita.

17. Kedudukan Sekolah Partikelir di dalam Republik

a. Di dalam Negara yang demokratis, maka tiap-tiap penduduk berhak untuk

memelihara aliran hidupnya masing-masing.

b. Pemeliharaan cita-cita hidup yang beraneka warna, biasanya dilaksanakan

dengan pendidikan dan pengajaran.

c. Meskipun sifat, bentuk, dan laku pendidikan dan pengajaran itu pada

dasarnya menjadi hak dan kewajiban tiap-tiap orang tua terhadap

anaknya, namun dalam prakteknya tidak mungkin tiap orang tua

menyelenggarakan sendiri segala usaha pendidikan dan pengajaran bagi

anaknya, terpaksa mereka mempersatukan diri dengan orang-orang yang

bersamaam atau hampir sama aliran hidupnya, bersama-sama

mewujudkan sistim pendidikan dan pengajaran sebagai suatu golongan

yang khusus “sekolah partikulir” yang disebut “private school” (Inggris)

atau “bijzondere school” (Belanda).

d. Segala biaya yang umum dari sekolah partikulir itu sebetulnya harus

ditanggung oleh pemerintah menurut peraturan keuangan yang sama,

biaya-biaya yang dipikul oleh masing-masing badan yang

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang khusus itu.

20

e. Sekolah negeri berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran

yang umum yang diwajibkan pula untuk sekolah partikulir.

f. Di dalam sekolah negeri hanya boleh diberikan sebagai “pengetahuan

umum” dan dalam dasar-dasarnya yang pokok saja, yang kiranya dapat

memajukan berkembangnya budi pekerti pada umumnya, jadi selaku

“ethic” umum yaitu “adab dan kesusilaan”.

g. Pemerintah tetap berhak dan berkewajiban mengawasi segala usaha

perguruan partikulir supaya sekolah-sekolah partikulir itu berkualitet yang

sebaik-baiknya dan menguntungkan Negara serta rakyatnya.

18. Satu Bangsa Satu Kebudayaan

Rasa bersatu ialah rasa satu jenis, dan rasa inilah yang sebenarnya

tetap hidup dalam jiwa kita sebagai inti kesatuan kebangsaan kita dalam arti

global dan integral. “Kesatuan kebangsaan” itu harus terwujud sebagai

kesatuan Negara yang merdeka, namun janganlah dilupakan bahwa

kemerdekaan poltik akan kosong belaka, bila tidak berisikan hidup dan

penghidupan yang merdeka pula. Dan hidup serta penghidupan itulah yang

sepenuhnya dan seluruhnya merupakan kebudayaan bangsa yang harus “satu”

dan “merdeka” pula. Untuk menyatukan serta memerdekakan kebudayaan

bangsa kita, maka diselenggarakan konggres pendidikan Antar Indonesia,

kemudian dijelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah usaha

kebudayaan semata-mata bahwa perguruan itu ialah taman persemayan benih-

benih kebudayaan bagi suatu bangsa.

Berhubung dengan tertariknya seluruh masyarakat dalam usaha

pendidikan, maka tiap-tiap perguruan partikelir dan negeri selalu

dihubungkan secara erat dengan masyarakat di masing-masing lingkunganny,

yang di kenal dengan “tripusat systeem” yaitu bersatunya perguruan,

keluarga, murid dan para murid sendiri.

Sedangkan syarat-syarat persatuan adalah sebagai berikut:

a. Janganlah menyatukan apa yang tidak dapat dipersatukan

b. Janganlah menyatukan apa yang tidak perlu dipersatukan

21

c. Kesatuan dalam dasar dan azas dalam pokok-pokoknya cukuplah, bahkan

itu satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan yang kokoh dan

abadi.

19. Pengajaran Agama dalam Sekolah

a. “Agama dalam pengajaran sekolah” adalah soal lama dan terus menerus

menjadi persoalan yang sulit.

1) Tentang sifat pokoknya (pemeliharaan rasa ketuhanan) sebetulnya

tidak ada yang antithese (sebagian rakyat indonesia berjiwa religius)

2) Pengajaran agama, hakikat “religi” diwujudkan dengan syariat agama

yang pasti dan tertentu.

3) Tiap-tiap golongan agama sudah selayaknya memajukan tuntutan

masing-masing menurut keagamaannya sendiri.

4) Menurut rencana dari pihak pemerintah RI, memang semua aliran

agama dapat kesempatan untuk pemeliharaan agamanya masing-

masing itu di dalam sekolah.

5) Ada golongan yang tidak mufakat pelajaran agama dimasukkan dalam

daftar pelajaran sebagai “imperative” vak, ada pula yang menuntut

pelajaran tersebut hendaknya ditempatkan di luar jam pelajaran.

b. Pemerintah Republik Indonesia pernah mengadakan usaha-usaha untuk

memecahkan soal itu:

1) Putusan bersama dari kementerian pendidikan pengajaran dan

kebudayaan dengan kementerian agama untuk membentuk panitia

penasehat pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri.

2) Perbincangan panitia tersebut ialah pemberian pengajaran agam itu

sebagai “ethic” dengan menggunakan bahan dari semua agama.

3) Pemerintah RI membentuk “panitian penasehat pembentukan UU

pokok pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara.

c. Didalam dunia taman siswa tentang hal itu diatur sebagai berikut :

1) Agama: tiap-tiap murid dan guru bebas, saling menghormati.

2) Agama: dimasukkan sebagai ethic (budi pekerti).

22

3) Di daerah-daerah yang nyata penduduknya hidup secara adat islam,

dibolehkan memberi pengajaran agama di dalam jam pelajaran, tetapi

tidak boleh dengan paksaan.

d. Karena terbukti pengajaran agama tidak mungkin diadakan persetujuan

yang utuh dan sempurna, maka:

1) Ketetapan dalam hal itu diserahkan kepada pemerintah, baik pusat

maupun daerah, sebagai soal politik.

2) Di sini terbukti baiknya ada kebebasan mendirikan sekolah-sekolah

partikulir dalam negeri yang demokratis.

3) Saya anjurkan di mana-mana dalam dalam jaman persatuan ini: a)

jangan menyatukan apa yang tak mungkin disatukan, b) jangan

menyatukan apa yang tak perlu disatukan, c) satukanlah pokok-

pokoknya saja yang menjadi syarat satu-satunya untuk dapat

menggalang kesatuan yang kokoh dan abadi.

4) Janganlah secara paksaan diri atau tekanan yang berat, mengadakan

“compromise” secara “coute que coute”, sebab: a) compromise berarti

persetujuan yang dapat diadakan dengan melepaskan tuntutan-

tuntutan dari kedua belah pihak, b) jika syarat atau tuntutan yang

dilepaskan tadi bersifat penting, persatuan itu tidak mungkin dapat

merupakan persatuan yang “kokoh dan abadi”, akan tetapi berupa

persatuan “rapuh”, kemudian akan lemah dan pecah-belah karena dari

semula sudah mengandung benih-enih perpecahan, dan c) soal

pengajaran agama di dalam sekolah terbukti adalah soal yang tidak

perlu dipersatukan.

e. Saya mengharap dengan sepenuh harapan, mudah-mudahan dapat

ditetapkan suatu cara “gescheiden samengaan”, yakni tetap bersatu, tetap

melalui jalan sendiri-sendiri.

20. Belajar Sambil Bekerja dan Berlatih Mengabdi Masyarakat

a. Keinginan anak-anak untuk meneruskan ke arah pelajaran umum, seakan-

akan mereka segan memasuki sekolah vak lanjutan berdasarkan perasaan

23

dan pertimbangan di dalam jiwa serta pengaruh dari luar baik yang

disadari maupun yang tidak disadari.

1) Nafsu kodrati untuk mempertahankan dirinya dengan jalan

memajukan dan mempertinggi hidup dirinya.

2) Keinginan untuk memasuki sekolah vak pada tingkatan yang lebih

tinggilah yang menyebabkan mereka mempertangguh pemilihan

kepandaian khusus.

3) Keinginan yang berhubungan dengan soal pilihan kerja harus

disalurkan dengan syarat-syarat pemilihan vak, yaitu: a) sesuai dengan

dasar-dasar rokhani dan jasmani, b) harus sesuai dengan kepandaian

dan kecerdasan si pekerja, c) harus sesuai dengan kepentingan

masyarakat.

4) Tentang pengaruh dari luar, system pendidkkan dan pengajaran sejak

kekuasaan penjajahan bangsa Belanda sampai jaman kemerdekaan

bangsa indonesia sekarang Nampak sifat-sifatnya yang terkenal yaitu ;

a) intelektualistik (berpikir semata-mata hanya untuk mengetahui dan

tidak untuk diamalkan), b) individualistis (mengagngkan hidup sendiri

dan tidak mementingkan hidup bersama), dan c) materialistis

(mengutamakan kenikmatan hidup kebendaan dan tidak menghargai

nilai-nilai kebatinan).

5) Selain itu, suasana di seluruh dunia umumnya yaitu meluasnya 3 sifat

tersebut diatas harus kita masukkan kedalam pandangan kita sebagai

orientasi.

6) Untuk itu perlulah kita menggunakan segala pengaruh kejiwaan agar

dapat menyokong perkembangan budi pekerti anak-anak kearah

prikeadaban manusia pada umumnya, seperti yang dimaksudkan oleh

pengajaran agama, kesusilaan dan metode lainnya.

7) Pemerintah lebih menghargai kecerdasan umum berdasarkan ijazah

diatas kepandaian vak

b. Usaha untuk mengurangi bahaya intelektualisme dengan cara : Memajukan

kepanduan dengan pelbagai gerakan pemuda yang berdasarkan pendidikan

24

sosial, dengan memperkembangkan semangat olahraga dan kesenian,

pengejaran budi pekerti dll

c. Ada metode-metode pengajaran yang ditujukan kearah tujuab yang pasti

dan dilakukan secara kongkret yang khusus dimaksudkan untuk memberi

semangat kepada anak-anak yang terkenal sebagai metode “arbeitschule”

dengan semboyan “bekerja sambil belajar”.

1) Kebaikan sistem arbeitschule ialah dapat mendorong anak-anak untuk

bekerja, melkaukan pelbagai pekrjaan kepandaian dan kesenian yang

dapat digunakan untuk pencaharian nafka. Tidak baikanya adalah anak-

anak yang mempunyai bakat meneruskan pelajaran dalam aliran ilmu

pengetahuan, biasanya tidak diketahui atau tidak berkesempatan luas

untuk mengembangkan bakatnya tadi.

2) “Belajar sambil bekerja” dalam arti: belajar masih nomer satu bagi

anak-anak akan tetapi diberi latihan bekerja.

d. Keinginan meneruskan pelajaran kesekolah-sekolah pengajran umum serta

keseganan memasuki sekolah-sekolah vak lanjutan, sebaiknya diadakan

usaha sebagai berikut.

1) Hendaknya dikelas VI sekolah rakyat diberikan pelajaran dan praktek

bekerja

2) Maksud dari pelajaran dan praktek bekerja tadi untuk mendekatkan

anak-anak kepada alam pekerjaan, mmbeiasakan anak-anak pada

pengabdian kepada masyarakat yakni mencukupkan kebutuhan

masyarakat yang beraneka (pertanian, pertukangan dan sebagainya).

21. Ikhtisar Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

a. Jaman VOC dan Hindia Belanda

Pada hakikatnya pemerintah Hindia Belanda merupakan konsolidasi,

yakni penetapan dari apa yang dilakukan VOC. Dalam jaman VOC bangsa

belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai obyek

perdagangan mencarai dan mendapat keuntungan materil yang sebesar-

besarnya. Pendidikan dan pengajaran diserahkan kepada para pendeta

Kristen, kemudian ada instruksi kepada pihak rakyat hendaknya diberi

25

pelajaran membaca, menulis dan berhitung seperlunya saja untuk

mendidik orang-orang pembantu dalam emmperbesar keuntungan

perusahaanya sendiri.

Pada tahun 1818, diadakan peraturan pemerintah pokok semacam

Undang-undang Dasar (Regeeringsreglement), mulai disebut-sebut tentang

pemeliharaan pengajaran, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Tahun 1836

Regeeringsreglement (R.R.) diubah dan tidak disebut-sebut lagi tentang

pengajaran. Dalam R.R. 1854 terdapat fatsal-fatsal mengenai pendidikan

dan pengajaran, diantaranya fatsal 125 yang berbunyi “pengajaran negeri

adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur jenderal”. Fatsal

selanjutnya membuktikan jiwa kolonialisme pemerintah Hindia-Belanda,

yaitu Fatsal 126 menetapkan bahwa “pemberian pengajaran kepada anak-

anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas”. Fatsal 127 berbunyi

selengkapnya “sedapat-dapat harus ada pemberian pengajaran rendah dari

pemerintah yang mencukupi keperluan penduduk bangsa Eropa.

Bagaimana sikap pemerintah Hindia-Belanda terhadap anak-anak

Indonesia? Fatsal 128 menyebutkan “untuk rakyat gubernur jenderal

diserahi mendirikan sekolah-sekolah . lain tidak”. Pada waktu itu ada

beberapa bupati mendirikan “sekolah-sekolah kabupaten” hanya untuk

mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir Peraturan Pengajaran

untuk Bumiputera, lalu didirikan sekolah guru di Surakarta, kemudian

pindah ke Magelang, lalu ke Bandung (1866) dengan berangsur-angsur

didirikan sekolah-sekolah Bumiputera hanya mempunyai tiga kelas.

Maksud tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-

calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan

kepunyaan Belanda. Maksud dan tujuan tersebut tidak berubah ketika

pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk

memasuki “Europeesche Lagere School”, karena yang diperbolehkan

hanya calon-calon murid “Dokter Jawa, Sekolah Raja dan Sekolah Guru”.

b. Jaman Ethik dan Kebangunan nasional

Ethische politiek timbul pada permulaan abad ke-XX, sebagai

akibat Kebangunan Nasional sebagai haluan “kolonial lunak” yang dalam

26

sisitim pendidikannya tetap menunjukkan sifat “intelektualistis,

individualistis, dan materialistis”, sekali-sekali tidak mengandung cita-cita

kebudayaan. Sekolah-sekolah yang didirikan bangsa kita sendiri juga tidak

dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme,

materialism, dan kolonialisme tadi.

Baru pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menghendaki

perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran yang

seakan-akan merupakan gabungan kesadaran “kulturil dan politik”.

Idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan

kebebasan kebudayaan bangsa itulah pokoknya sistim pendidikan dan

pengajaran yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh “Taman Siswa” di

Yogyakarta. Aliran Taman Siswa itu terkandung dalam jiwa rakyat di

seluruh tanah air dengan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa

seluruh kepulauan Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,

Nusatenggara dan Maluku), juga sekolah keagamaan (Islam, Kristen,

Katolik), asalkan berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak

mendapat subsidi dari pemerintah Hindia-Belanda. Dengan begitu,

gerakan pendidikan berlaku sejalan dengan gerakan politik. Hal ini yang

menyebabkan banyaknya orang-orang bekas murid nasional tadi kini

bermanfaat dan efisien ikut serta dalam usaha kenegaraan, baik dalam

gerakan revolusi, maupun dalam usaha pembangunan bangsa dan Negara.

c. Jaman Jepang

Jaman Jepang boleh dianggap sebagai penjelmaan jiwa penjajah

secara mentah-mentah. Hasrat yang mengeksploitasi bangsa dan Negara

kita, berdasarkan imperialism dan kapitalisme, di lapangan ekonomi,

social, kebudayaan, dan di lapangan hidup dan penghidupan seutuhnya.

Sekolah-sekolah menengah partakelir semuanya ditutup, kaum

terpelajar banyak yang disiksa bahkan dibunuh secara besar-besaran di

Borneo dengan tujuan untuk menguasai Indonesia zonder bangsa

Indonesia. Sisat bung karno dan bung hatta dengan “PUTERA” nya untuk

dapat memelihara semanagat nasional yang disetujui oleh pemerintah

“balatentara nippon”. Saat bagsa Jepang jatuh dan bangsa Indonesia

27

melakukan “coup de etat”, mulai secara teoritis dalam lingkungan Panitia

Penyelidik Kemerdekaan, sampai kekuasaan kenegaraan dapat direbut

secara revolusi semata-mata.

d. Rencana P.P. & K pada Jaman Persiapan Kemerdekaan

1) Dengan Undang-undang kewajiban belajar, atau peraturan lain, jika

keadaan di suatu daerah memaksa, Pemerintah memelihara pendidikan

kecerdasan akal-budi ntuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-

baiknya, seperti ditetapkan dalam UUD fatsal 31.

2) Dalam garis-garis adab kemanusiaan,seperi terkandung di dalam segala

pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi

kepada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselaman

dan kebahagiaan masyarakat.

3) Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha

budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli

yang terdapat sebagai puncak kebuadayaan di daerah-daerah di seluruh

Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan

harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, tidak

menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat

memperkembangkan atau memperkaya bangsa sendiri, serta

mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

4) Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-

kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang

berdasarkan agama dan/atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi

kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah

partikelir, yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya boleh

dibiayai oleh pemerintah. Pengawasan dari pemerintah atas usaha

sekolah-sekolah partikelir itu hanya mengenai syarat-syarat untuk

menjamin kebaikan pelajaran dan ketenteraman umum.

5) Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum harus ditetapkan suatu

daftar pengajaran minimum yang menetapkan luas tingginya pelajaran

pengetahuan dan kepandaian umum serta pula pendidikan budi pekerti,

teristimewa pendidikan keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan

28

untuk semua sekolah-sekolah, baik kepunyaan negeri maupun

partikelir.

6) Susunan sekolah diatur sebagai berikut:

a) Mulai tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah

tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah

kepandaian khusus (Vakschool)

b) Untuk murid-murid yang tidak meneruskan pelajarannya maka

ditiap-tiap sekolah rakyat diadakan kelas sambungan “kelas

masyarakat”

c) Tia-tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan

lanjutan dengan sekolah kepandaian khusus.

d) Sekolah-sekolah menengah dan menengah tinggi dibagi menjadi

bagian A (dari alam) dan B (dari bagian Budaya).

e) Pada sekolah menengah pertama atau menengah tinggi puteri daftar

pelajaran yang mengenai pengetahuan umum sama dengan daftar

pelajaran sekolah yang sejenis untuk anak laki-laki. lamanya

pelajaran dimasing-masing tingkatan sekolah (pertama, rakyat, dan

menengah tinggi) ialah 3 tahun.

f) Tentang sekolah khusus, yakni sekolah kepandaian, maka untuk

kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus diadakan sekolah-

sekolah khusus yang cukup. Misalnya: sekolah rumah tangga dsb.

Sekolah kesusastraan, musik, melukis, mengukir dsb.

g) Sekolah-sekolah untuk mendidik guru harus dipentingkan, karena

untuk memperluas pengajaran dan pendidikan yang sehebat-

hebatnya dalam hal pertuangan, tehnik, dagang, pelayaran,

perikanan, kesehatan harus diadakan usaha-usaha mendidik guru

dengan secara kilat.

h) Untuk mendapatkan tenaga-tenga pemimpin/penyelenggara harus

diadakan universitet dan/atau sekolah-sekolah tinggi yang cukup.

i) biaya belajar harus serendah-rendahnya dan hendaknya ada

pembebasan uang belajar untuk mereka yang tidak mampu.

29

7) Tentang pelajaran bahasa dan kebudayaan, dengan mengisi fatsal-fatsal

32 dan 36 UUD dan fatsal ke-3 dalam garis-garis besarnya sebagai

berikut.

a) Bahasa indonesia diajarkan dengan cukup dan dipakai sebagai

bahasa perantaraan (pengantar)

b) Didaerah yang mempunyai bahasa sendiri, diwajibkan mengjarkan

bahasa persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama

c) Disekolah menengah tinggi bagian budaya diajarkan bahasa arab

dan sanskerta

d) Bahasa asing yang perlu untuk menuntut pelajaran diajarkan

disekolah menengah atau menengah tinggi.

8) Selain didalam sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat

dengan jalan sebagai berikut.

a) Latihan keprajuritan

b) Pendidikan yang ditujukan untuk orang-orang dewasa

c) Pendidikan khusus kepada kaum wanita

d) Memperbanyak bacaan

9) Mendidirikan balai bahasa Indonesia

10) Mengirim pelajar-pelajar keseluruh dunia

e. Sesudah Roda pemerintahan RI Berputar

Sesudah roda pemerintah jepang meninggalkan kantor-kantor besar

pemerintahannya, dan pemerintah republik Indonesia menduduki tempat-

tempat tersebut maka menteri PPK yang pertama menyiarkan beberapa

pedoman tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan

renvana yang termaktub. Pengibaran sang merah putih tiap hari dihalaman

sekolah, melagukan lagu Indonesia raya, memberi semangat kebangsaan

kepada anak-anak sekolah itulah instruksi yang diberikan kepada kepala

sekolah.

Kewajiban pemerintah tentang pengajaran rakyat tercantum dalam

UUD fatsal ke-31 yang menetapkan :

1) Tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran

30

2) Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Tentang dasar kebangsaan yang dalam hubungannya denga

pendidikan dan pengajaran mempunyai arti kulturil, maka fatsal 32

menetapkan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Sedangkan fatsal 36 dalam konstitusi kita dalam bahasa yang kita pakai

sebagai bahasa resmi ialah bahasa Indonesia. Ada pula fatsal-fatsal

didalam UUD yang harus diingat dalam segala rencana untuk mengatur

bentuk serta isi pengajaran bagi rakyat, yaitu fatsal 27 ayat 1 menetapkan

kesamaan kedudukan sekalian warga Negara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan fatsal 34 menetapkan

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Kesimpulan dari fatsal-fatsal dalam UUD yang ada hubungannya

dengan maksud dan tujuan pendidikan dan pengajaran semua itu ialah

bahwa pendidikan dan pengajaran dalam republik Indonesia harus

berdasarkan kebudayaan serta kemasyarakatan bangsa Indonesia, bersifat

demokratis merata bagi segenap rakyat, akhirnya menuju kearah

keselamatan dan kebahagian hidup lahir dan batin.

f. Usaha-Usaha Pemerintah yang Kongkrit

Pada tanggal 12 april 1946 menteri P.P dan K Mr. Soewandi

membentuk P.P.P.R.I (Panitian Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran

Republik Indonesia) yang bertugas meninjau seluruh usaha pendidikan

dan pengajaran. Dengan hasil menteri Mr. soewandi telah melakukan

berbagai perbaikan dalam usaha kementriaanya. Yang kemudian dicetak

dalam buku yang agak tebal, akan tetapi tidak pernah disiarkan secara

luas berhubung dengan adanya “clash” ke-1 dan ke-2.

Pada tahun 1948 menteri P.P dan K Mr. Ali Sastroamodjojo

membentuk “Panitia Pembantu Undang-Undang Pokok Pendidikan

Pengajaran” yang diketuaia oleh Ki Hadjar Dewantara. Hasil pekerjaan

panitia tersebut setelah diperbaiki oleh B.P. K.N.I.P. kemudian disahkan

oleh acting presiden Mr. Assaat di Yogyakarta. Waktu itu kementrian P.P

dan K dibawah pimpinan menteri Ki Mangunsarkoro. Menurut pernyatan

31

orang tentang undang-undang pokok pengajaran Republik Indonesia itu

sering disebut dengan nama sifat “nasional” dan “demokratis”.

g. Gerakan dan Usaha Partikelir

Jika pihak sekolah-sekolah partikelir tidak ketinggalan dalam

usahanya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat,

“Taman Siswa” hidup giat kembali bersam-sama denga badan-badan

pendidkan dan pengajaran lainnya. Kini sudah menjadi keinsyafan umum

bahwa negara yang demokratismengangap perlu adanya “sekolah-sekolah

partikelir”. Tidak hanya semata-mata untuk membantu usaha-usaha

pemerintah guna perluasan pendidikan dan pengajran, namun atas dasar

dan pertimbangan bahwa tiap aliran ideologis baik yang bertali dengan

keyakinan “kebatinan” maupun “kemasyarakatan” berhak untuk

memelihara usaha dan pendidikan dan pengajran yang disarkan atas

keyakinan atau kepercayaan masing-masing.

22. Taman Siswa dan Shanti Niketan

PM India Pandit Jawaharlal Nehru menyatakan kepada pihak

kementrian penerangan bahwa beliau tertarik oleh segala apa yang telah

dilihatnya di taman siswa sebagai perguruan tinggi nasional dapatlah dihargai

sama dengan Shanti Niketan (tempat yang damai) ciptaan Rabindranath

Tagore seorang penyair dan ahli kesusasteraan yang sangat terkenal. Sebagai

penghargaan pandit menghadiahkan uang sejumlah F. 5000 dengan

keterangan bahwa uang itu dikeluarkan dari kantongnya sendiri tidak selku

perdana menteri India.

Persamaan taman siswa dan shanti niketan adalah :

a. Pendirian tagore tentang “nasionalisme”sama dengan pendirian taman

siswa, sebab menurut taman siswa “kebangsaan” itu adalah bentuk khusus

dari pada “peri kemanusiaan”. Tak sekali-kali “kebangsaan” itu boleh

dilepaskan dari dasar peri kemanusiaan.

b. Dalam dasar-dasar kebangsaan dan peri kemanusiaan, kebudayaan,

kemerdekaan, kodarat alam, sedangkan pendidikan dan pengajaran di

32

taman siswa dan di shanti niketan, dengan sengaja dan sistematis, sedapat-

dapat dilepaskan dan dibebaskan dari corak-warna isstem kebaratan, yang

penuh dengan semangat intellectual, individualism dan materialisme.

c. Azas taman siswa ialah kontinu atau bersambung denga alam

kebudayaannya sendiri, konvergen dengan semua aliran kebudayaan

sedunia, akhirnya konsentris bersatu dalam alam kebudayaan universal.

Sedangkan perbedaan taman siswa dengan shanti niketan adalah:

a. Dalam shanti niketan ada bagian yang disebut “visva bharati” yaitu

universitet internaisonal, yang berazaskan perdamaian dunia dan

pertemuan antara timur dan barat. Sedangkan taman siswa sejak lahirnya

berdiri dan berusaha sebagai badan nasional yang mempersatukan diri

denagn rakyat yang dalam gelombang gerakannya bercita-cita

kemerdekaan.

b. Dalam bentu lahirnya, yaitu bahwa shanti niketan memiliki tanah-tanah

dan rumah-rumah dan harta benda pada umumnya, sedangkan taman siswa

senantiasa hidup dalam kemelaratan harta benda.

c. Shanti niketan hanya ada satu di bolpur, sebaliknya taman siswa tersebar

diseluruh tanah air Indonesia denagn begiru sebenarnya taman siswa lebih

luas, lebih besar dan lebih melingkungi rakyat, sehingga sebenarnya dalam

arti “nasional” boleh disebut menjadi milik rakyat dan bangsa.

Berkat kemandirian taman siswa, senantiasa mempertahankan dasar-

dasar dan azas kebangsaan tadi, maka tidak saja taman siswa dapat

menghidupkan kembali pelbagi cara belajar, cara mendidik bahakan cara-cara

hidup pada umumnya yang baik-baik, dan amat berguna bagi rakyat

seluruhnya, bahkan disamping itu taman siswa dapat mengisi jiwa anak-anak

dengan rasa bangga karena mereka insyaf termasuk dalam suatu bangsa yang

beradab, karena memiliki kebudayaan sendiri. Itulah kiranya jasa yang

terbesar dari taman siswa sebagai Perguruan Nasional.

23. Subsidi Sekolah Partikelir

Sejak bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, sekolah partikelir

sangat perlu untuk pembangunan pada umumnya. Yang tiap orang dapat

33

mengerti ialah tidak mungkin pemerintah mencukupi kebutuhan rakyat akan

belajar dan bersekolah, jika tidak dibantu oelh sekolah-sekolah partikelir.

Dalam Negara yang demokratis dan mengutamakan hak-hak asasi

manusia, harus ada kesempatan yang sebeasar-besarnya bagi tiap-tiap

golongan yang ber-ideologi untuk mendirikan sekolah-sekolah guna

memelihara cita-cita kebatinannya itu. Hal ini telah diakui oleh pemerintah

yang dibuktikan dengan adanya kesanggupan dari pihak kementrian PP dan K

untuk memberi subsidi kepada sekolah-sekolah partikelir.

Untuk dapat melaksanakan azas-azas kemerdekaan, kebebasan dan

demokrasi juga mempercepat perluasan pendidikan dan pengajaran diseluruh

tanah air, maka sangat perlu pemerintah mengadakan peraturan subsidi secara

luas dan besar-besaran. Ki Hadjar Dewantara menganjurkan garis-garis pokok

sebagai berikut:

a. Tiap-tiap sekolah partikelir sebenarnya melakukan pekerjaan yang

sebetulnya adalah kewajiban pemerintah

b. Pemerintah wajib untuk tiap-tiap anak yang bersekolah di sekolah

partikelir, mengeluarkan boaya yang sama dengan biaya bagi anak-anak

yang bersekolah di sekolah negeri.

c. Janganlah dalam peraturan subsidi itu termuat syarat-syarat pembetasan

selain ketertiban dan keamanan umum serta pemeliharaan mutu

pengajaran. Dalam hal ini pemerintah berhak dan wajib mengawasi usaha

sekolah-sekolah partikelir tersebut.

d. Janganlah memaksakan kepada sekolah-sekolah partikelir sesuatu

peraturan yang diwajibkan untuk sekolah-sekolah negeri, selain

pertanggung jawaban tata usaha.

e. Tentang pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum hendaknya diingat

isi UUD mengenai kebebasan warga Negara dalam hal-hal yang disebut

“hak asasi”.

f. Tentang pemeliharaan mutu pengajaran jangan diabaikan adanya

pendirian-pendirian khusus mengenai system pendidikan dan pengajaran

baik mengenai paedagogik ataupun metodik maupun yang berhubungan

dengan syarat-syarat pengakuan resmi atau kecakapan seorang guru.

34

g. Apabila pemerintah ingin mendorongan syart-syarat khusus untuk

dijadikan syarat-syarat umum, sebaiknya dalam peraturan subsidi diadakan

tiga jenis subsidi yaitu: a) untuk sekola-sekolah partikelir yang 100% di

biayai oleh pemerintah, dapat menguasi 100%. b) untuk sekolah yang

dapat subsidi menurut perhitungan jumlah murid, pemerintah hanya

berhak mengawasi ketertiban dan keamanan umum serta terpeliharanya

mutu pengajaran. c) untuk sekolah-sekolah yang hanya minta dan

mendapat bantuan untuk keperlua-keperluan yang bersifat khusus,

pemerintah jangan bercampur tangan selain secara umum.

24. Badan Konggres Pendidikan Indonesia

Kongres pendidikan nasional yang pertama di Solo pada tahun 1935,

dibawah pimpinan bapak Wurjaningrat, pihak taman siswa menganjurkan

sistem “TRIPUSAT” dengan KH Dewantara selaku pemrasaran.

Perbincangan berkisar pada soal dasar-dasar pendidikan pada umumnya,

dimana nampak jelas keinginan untuk meninjau kembali sistem pendidikan

dan pengajaran yang masih berjiwa kolonial serta menggantinya dengan sifat

dan bentuk-bentuk nasional baik dalam arti politik maupun kulturil.

Kedua, pada tahun 1946 (jaman Republik Indonesia) diadakan pula

kongres pendidikan di Solo atas inisiatif pemimpin-pemimpin gerakan

Pendidikan dan Kebudayaan (diantaranya Mr. Sunarjo Kolopaking, Sdr.

Sutedja Brajanegara, dll). Pokok pembicaraan yakni “pendidikan berdasarkan

kebudayaan nasional” yang diserahkan kepada pihak taman siswa dengan Ki

Hadjar Dewanatara sebagai pemrasarannya.

Ketiga, pada tahun 1949 (jaman B.F.O) di Yogyakarta diselenggarakan

kongres pula oleh anggota B.K.P.I. (Badan Kongres Pendidikan Indonesia,

sedangkan pemimpinnya adalah Ki Hadjar Dewantara. Kongres tersebut

dianggap sebagai permulaaan pembicaraan pelbagai soal-soal yang praktis.

Keempat, pada tanggal 8-9 Nopember 1953 B.K.P.I. telah mengadakan

konferensi di Jakarta dengan topik pembicaraan mengenai perbaikan SR dan

SM, tentang perlindungan anak-anak yang tidak lulus dalam ujian sekolah

35

lanjutan dan “studiekeuze” yaitu pemilihan jurusan melanjutkan pelajaran

bagi murid-murid SR dan SM.

25. Sistim Pendidikan Guru Secara Integral

Dalam jaman peralihan kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan

yang kita harus berani memandangnya dengan riil dan objektif. Kenyataan

yang sukar dan sulit serta yang berhubungan dengan menghebatnya kehausan

dan kelaparan akan pendidikan dan pengajaran dikalangan rakyat kita

umumnya. Kekurangan perumahan atau ruangan-ruangan untuk dijadikan

kelas-kelas bagi murid yang tak terthitung jumlahnya tadi masih juga dapat

diatasi. Dengan semboyan “tiap-tiap ruangan rumah dijadikan ruangan

sekolah”. Sedangkan apabila tidak ada guru taman siswa pernah

menganjurkan semboyan “tiap-tiap orang yang cukup pengetahuan dan

kepandaian hendaknya menjadi guru” (kita lebih mementingkan “kecakapan”

daripada “ijazah”).

Pada jaman modern kesukaran dan kesulitan dalam soal pendidikan dan

pengajaran dapat diatasi dengan harus adanya skema pendidikan guru yang

integral, yang sesuai dengan segala kebutuhan rakyat seumumnya. Pertama,

haruslah kita ingat pada azas kita, teraktub dalam program perjuangan tahun

1922 yaitu bahwa meluasnya pendidikan dan pengajaran adalah lebih perlu

dari pada meningkatnya. Janganlah kita mempertinggi pengajran, kalau untuk

itu kita harus mengorbankan perluasan pengajaran bagi rakyat murba.

Kemajuan kearah “vertikal” itu dengan sendiri akan menyusul sebagai

perkembangan kodrati apabila perluasan “horizontal” sudah berlangsung

dengan baik. Sejarah perkembangan perguruan taman siswa membuktikan

kebenaran pendirian tersebut.

Pada sistem pendidikan guru-guru didalam taman siswa, mereka dididik

terus sampai pada batas kemungkinannya bagi mereka masing-masing, jangan

sampai mereka berhenti di tengah jalan. Yang dapat belajar satu tahun dengan

baik, diberi ijasah “guru muda”, yang keluaran kelas II dapat menerima ijazah

“guru dewasa”, sedangkan yang tamat kelas III diangkat menjadi “guru

pemimpin”. Kalau mereka dapat ditempatkan ditempat yang mereka capai

36

(sekalipun tidak setingkat dengan cita-cita mereka semula) mereka masih

dapat ikut serta dalam usaha pembangunan.

Paralel dengan pandangan kita tentang pendidikan “guru umum” sudah

sejak lama kita mengadakan pendidikan “guru indria” untuk keperluan

pendidikan anak-anak.dengan mengingat bahwa para abiturientnya nantinya

akan menuntun anak-anak dibawah umur 6 tahun juga dapat membantu

mengajar di taman anak dan dikelas-kelas rendah di taman muda, maka

murid-murid taman guru indria tidak saja diberi pelajaran “mengemong”

semata-mata yakni menuntun segala kesibukan, keinginan, tingkah laku,

pekerjaan, menyanyi, menggambar, berbicara, bermain dan lain lain yang

termasuk hidupnya anak-anak. Berhubung dengan perkembangan perguruan

kita maka berturut-turut taman guru indria tadi kita tambah satu tahun lagi,

lalu 2 tahun sesudah taman dewasa. Dengan begitu kita mengikuti

perkembangan SGTK kepunyaan pemerintah, sesudah kongres yang terakhir

mengambil putusan tentang harus adanya “konvergensi” anatara taman guru

dengan sekolah-sekolah guru negeri. Jadi jelaslah disini adanya system

pendidikan guru dalam taman siswa yang bersifat “integral” sesuia dengan

segala kebutuhan baik dari perguruan kita maupun dari pelajar sendiri adan

atau orang tuanya. Dengan begitu system kita mempunyai sifat “luwes” yani

dapat mencukupi macam-macam keperluan.

Kalau pemerintah mendidik orang-orang “ahli” yang “berpengetahuan”

atau berilmu dalam soal pedagogic dan psikologi anak-anak, maka ada jalan

lain yang lebih baik dan efisien yang tidak memberatkan, yaitu yang pertama,

dapatlah diadakan diferensiasi dalam system pendidikan di SGA mislanya

pada tingkatan kelas II atau kelas III. Sehingga tamatan kelas III SGA nanti

merupakan dua golongan abiturient, yang satu menjadi guru umum dan kelak

menjadi pemimpin-pemimin sekolah, sedangkan yang lain yang akan

bertugas disekolah-sekolah taman kanak-kanak sebagai guru biasa atau

pemimpinnya, namun dapat pula ditempatkan disekolah-sekolah rakyat

sebagai guru umum. Kedua, ialah mengadakan “spesialisasi” yaitu sescara

system kursus-kursus B-I untuk mendidik calon-calon guru pada SGTK.

37

Alangkah baiknya apabila taman siswa dapat menyempurnakan

pendidikan taman guru indrianya sesuai dengn dasar-dasar pikiran diatas tadi,

yaitu secara “integral”, tetap dipersatukan dengan taman guru umum seperti

yang kini ada. Sehingga taman guru kita seutuhnya terdiri atas taman guru A,

taman guru B dan taman guru C untuk mendidik calon-calon guru sekolah

tani, guru sekolah dagang dan sebagainya.

26. Pengajaran Kepandaian dalam Taman Siswa, Guru dan Serimpi, Tani

dan wartawan.

Mulai dulu hingga sekarang Taman Siswa perguruan untuk memberi

pengetahuan serta kecakapan dalam sifatnya yang umum guna menyokong

perkembangan jiwa raga anak-anak sesuai dengan bakatnya masing-masing

agar kelak dapat mencapai hidup dan penghidupan yang setinggi-tingginya

dan yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi dirinya serta masyarakatnya.

Pada dasarnya kita mengumakan pendidikan dan pengajaran menurut dasar

azas kulturil,belum sampai kita memasukkan usaha pendidikan dan

pengajaran kepandaian khusus seperti sekolah VAK.

Taman Siswa tidak mengabaikan pengjaran kepandaian hal ini dapat

dibuktikan dengan berdirinya berbagai perguruan kita diantaranya Taman

Masyarakat, Taman Kerti, Taman Tani, dan kursus-kursus VAK lainnya.

Taman Siswa bermaksud mendorong anak-anak untuk bekerja, untuk

memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya, untuk menginsyafi akan

kewajibannya mencari nafkah agar nantinya dapat mencapai hidup merdeka,

tidak menjadi tanggungan orang lain.

Mengingat keadaan negeri kita seharusnya kita mempunyai sekolah-

sekolah tani, pelayaran, perdangangan, pertukangan, kesehatan, perobatan,

kesenian dan lain lain yang diperlukan untuk tiap-tiap Negara yang merdeka.

Apabila tidak sanggup untuk menyelenggrakan pendidikan VAK tadi

hendaknya memberi bantuan secukupnya untuk pembangunan tersebut dan

menganjurkan kepada murid-murid untuk memasuki sekolah-sekolah VAK

itu baik kepunyaan pemerintah maupun partikellir. Taman Siswa menganggap

38

sebagai tugasnya yang pertama yaitu mengganti sistem pendidikan dan

pengajaran yang berjiwa dan beraga “colonial” dengan sistem baru yang

“nasional dan kulturil”.

Jangan dilupakan adanay pelajaran tarian-tarian jawa umumnya,

khususnya “bedoyo dan srimpi” di bawah pimpinan guru-guru dari krido

bekso wiromo sejak tahun 1931 berdiri dengan nama taman kesenian bahkan

sudah mengadakan ujian serta memberikan ijasah-ijasah guru srimpi dengan

resmi.

Selain itu termasuk pula mendirikan sekolah VAK untuk pertanian

mulai dengan cara eksperimentil di jaman jepang. Berhubung denga

kesukaran-kesukaran yang bermacam-macam maka rencana taman tani tidak

dapat dilaksanakan.

Ada lagi soal pengajaran VAK yang pernah kami majukan dalam

lingkungan Taman Siswa yaitu tentang kemungkinan mengadaka pengajaran

jurnalistik sebagai bagian “differensiasi” dalam taman madya atau taman guru

kita dengan beberapa kepentingan yang dapat kita pertimbangkan :

a. Seorang “wartawan” adalah seorang “pendidik”, ia mendidik pembaca-

pembacanya, masyarakat dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan

b. Banyak anak-anak kita memangku jabatan jurnalistik karena sebagai putra

taman siswa mereka merasa patut dan senang, sanggup dan mampu

bekerja sebagai juranalis.

c. Alangkah baiknya apabila kita mengadakan pendidikan khusus bagi anak-

anak yang berbakat kewartawanan itu.

d. Tentang rencana pelajarannya hanya sedikit perbedaan dengan isi

pelajaran di taman guru bagian “budaya” dengan mengganti pelajaran-

pelajaran yang khusus mengenai pendidikan dan pengajaran bagi anak-

anak menjadi pelajaran yang mengenai hidup orang-orang dewasa dan

masyarakat serta tehnik jurnalistik.

e. Dengan memberi “status taman guru C” kepada taman wartawan maka

biayanya tidak akan memberi kesukaran yanga tidak dapat diatasi.

f. Bagian pendidikan wartawan akan mendekatkan hidup Taman Siswa

dengan masyarakat kebangsaan kita sebagai badan perguruan nasional.

39

27. Kebudayaan dan Pengajaran Dalam Hubungan Antara Negara

a. Bagi tiap-tiap bangsa, hubungannya serta pergaulannya dengan bangsa-

bangsa lain berarti perluasan lingkungan hidup dan penghidupan serta

pengetahuan dan pengalamannya.semua itu mengakibatkan perkembangan

serta kemajuan hidupnya, baik lahir maupun batin. Dan hendaknya

dipahami bahwa bangsa-bangsa yang mengasingkan diri dalam “isolasi”,

baik karena dihinggapi penyakit “puas akan diri sendiri” ataupun

“inferioriteits complexen”, maupun berdasarkan sesuatu ideologi yang

sangat mengikat hidup batinnya, biasanya tetap dalam kehidupan dan

penghidupan yang serba sederhana atau terbelakang.

b. Beberapa tuntunan kebijaksanaan agar memperoleh keuntungan yang

besar dan memperkecil kerugian dalam pertukaran kebudayaan dengan

bangsa lain, yakni:

1) Hanya mengambil bahan dan benda kebudayaan bangsa lain yang

perlu atau baik.

2) Menolak/menghalang-halangi sedapat mungkin masuknya segala apa

yang merugikan.

3) Mengutamakan “azas Tri-kon” dalam memudahkan , menyelamatkan

dan menyempurnakan bahan dan benda kebudayaan dari bangsa lain

kedalam kebudayaan bangsa kita, yakni :

a) “kontinuitet” yang berarti bahwa garis hidup kita dijaman

sekarang harus merupakan “lanjutan, terusan” dari hidup kita

dijaman yang silam, jangan “ulangan” ataupun “tiruan” hidup

bangsa lain.

b) “konvergensi” dalam arti keharusan untuk menghindari “hidup

menyendiri”, (isolasi) dan untuk menuju kearah pertemuan dengan

hidupnya bangsa-bangsa lain sedunia.

c) “konsentrisitet” yang berarti bahwa sesudah kita “bersatu” dengan

bangsa-bangsa lain sedunia, janganlah kita kehilangan

“kepribadian” kita sendiri, sungguhpun kita sudah bertitik-pusat

satu, namun didalam lingkaran-lingkaran yang “konsentris” itu,

kita tetap masih mempunyai sirkel sendiri.

40

4) Mengutamakan “asimilasi” daripada “asosiasi” yakni kita mengambil

bahan-bahan kebudayaan dari luar, tetapi kita sendirilah yang

memasak bahan tersebut hingga menjadi makanan baru, lezat rasanya

dan menyehatkan.

5) Janganlah dilupakan, bahwa kebudayaan adalah kemurahan Tuhan

yang diberikan kepada umat manusia untuk keselamatan serta

kebahagian hidup di dunia ini.

c. Cita-cita tersebut diatas hendaknya diusakan dengan terlaksanaya system

pendidikan dan pengajaran yang sebagai “tempat pesemaian” benih-

benih kebudayaan bangsa yang mengandung unsus-unsur “kulturil-

nasional” dengan pengertian pada tingkatan tertinggi SMA samapi

permulaan Perguruan Tinggi hendaknya par pelajar diberi kesempatan

mendapat bekal guna mendekati alam internasional secara konvergensi.

Untuk itu pemberian pengjaran Bahasa Inggris di semua sekolah

menengah perlu diadakan penambahan untuk mempelajari bahasa-bahasa

asing lainnya baik secara “aplikasi” maupun dengan mendirikan “sekolah

bahasa-bahasa asing”

d. Bahasa asing yang dimaksud bukanlah hanya bahasa “barat” seperti

Perancis, Jerman, Inggris, Belanda namun juga bahasa “timur” yang perlu

seperti Arab, Urdu, Tiongkok, dll.

e. Penyebaran pelajar di luar negeri janganlah hanya pada tingkatan

“universitair”, tetapi juga pada tingkatan “pengajaran menengah”

khususnya “kejujuran” atau “keahlian” terutama dilapangan teknik yang

bersifat “idieel” maupun “materiil”.

f. Perlu juga diadakan pertukaran guru dan pelajar, baik pada tingkatan

tinggi maupun tingkatan menengah.

g. Berhubung dengan suksesnya pengiriman misi-misi kebudayaan serta

rombongan kesenian ke luar negeri, maka perlu melanjutkan eksperimen-

eksperimen dengan maksud untuk mempertinggi penghargaan bangsa-

bangsa di dunia terhadap Indonesia.

41

28. Pendidikan dan Pengajaran untuk Seluruh Indonesia

a. Setelah Indonesia berdiri sebagai Negara kesatuan yang merdeka dan

berdaulat, sedangkan tercapainya status itu sesudah tiga setengah abad

hidup terpecah belah di bawah penguasaan bangsa asing, maka sudah

seharusnya rakyat Indonesia memperbarui secara integral seluruh system

pendidikan dan pengajarannya.

1) Dalam melaksanakan pembaharuan yang integral itu hendaknya selalu

diingat segala kepentingan anak didik, kepentingan yang bertali

dengan kodratnya keadaan, sedangkan segala bentuk dan wirama

(yakni caranya mewujudkan) hidup dan penghidupan disesuaikan

dengan dasar dan azas hidup kebangsaan.

2) Janganlah memperbaharui apa yang tidak perlu diperbaharui, dan ini

harus diinsyafi demi kepentingan evolusi bangsa kita yang menuntut

adanya kontinuited, konvergensi, dan konsentrisitid, yakni bertitik

pusat 1 namun masih tetap memiliki lingkaran hidup sendiri yang asli.

Ingatlah semboyan dan lambang Negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.

3) Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat sudah semestinya

pembaharuan pendidikan dan pengajaran harus ditujukan kearah

terdapatnya jaminan-jaminan untuk berkembangnya hidup dan

penghidupan rakyat, kulturil dan maatschaappelijk dalam garis-garis

kebangsaan.

4) Sebagai Negara “kesatuan”, maka untuk seluruh rakayat indonesia dan

segenap rakyatnya harus ada kesatuan pendidikan dan pengajaran

dalam arti kesamaan dalam sifat-sifatnya yang pokok.

5) Disamping kesatuan dalam arti yang umum dan luas, ada pula

kesatuan-kesatuan yang khusus dan terbatas yang terdapat di desa-

desa, kampung-kampung, kota-kota dan daerah-daerah kepulauan atau

propinsi.

b. Di dalam memberi hak dan kesempatan yang sama bagi segenap rakyat,

perlu diadakan differensiasi untuk memperbesar effisiensi, baik

kemanfaatan bagi anak-anak didik maupun bagi masyarakat dan Negara.

42

c. Dengan diakuinya dasar-dasar demokrasi dan kebebasan rakyat untuk

menganut kepercayaan batinnya masing-masing dan mewujudkannya

adalam hidup dan penghidupannya maka tiap-tiap golongan yang

mendukung kepercayaan itu harus diberi hak seluas-luasnya untuk

memelihara pendidikan dan pengajaran menurut alirannya masing-masing.

Pemerintah hanya berkewajiban menjaga jangan sampai perwujudan

aliran-aliran tersebut bertentangan dengan ketertiban dan kedamaian

umum di dalam masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban menjaga

jangan sampai mutu pendidikan dan pengajaran baik yang diadakan oleh

pemerintah maupun partikellir tidak memenuhi syarat-syarat dalam

minimum lerplan seperti dalam pasal ke-II no 5.

29. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bagi Golongan-golongan

Minoritet

Sebenarnya pengertian minoritet bagi kami masih berbau “kolonial”,

sekalipun lahir dan tumbuhnya serta terpakainya perkataan tadi ada di dalam

jaman Indonesia sudah merdeka sebagai Negara dan bangsa, merdeka dengan

memakai dasar Pancasila, diantaranya dasar demokrasi dan keadilan sosial.

Dr. Setyabudi dan saya sendiri (Ki Hajar D) mengusahakan pendidikan

dan pengajaran, maka dapatlah kita menetapkan pendirian sebagai berikut:

a. Harus ada kebebasan tentang pemberian pengajaran.

b. Pemerintah mengusahakan pengajaran umum yang nasional dan

demokratis dengan mementingkan keperluan masyarakat dan budaya.

c. Golongan-golongan partikelir bebas untuk mendirikan sekolah-sekolah

guna memelihara ideologinya masing-masing, dan pemerintah wajib

memberi bantuan secukupnya serta mengawasi dengan mengingat

kepentingan khusus yang bertali dengan ideology-ideologi golongan-

golongan tersebut.

43

B. Politik Pendidikan Pada Masa Sekarang

1. Gambaran Politik Pendidikan Di Indonesia

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan

penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara

politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap

periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik

karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan,

dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :

a. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan

b. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan

c. Peningkatan kualitas pendidikan

d. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas

enam periode perkembangan, yaitu :

a. Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang

berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini

penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai –

nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan

pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh – tokoh

agama.

b. Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari

tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan

pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan

antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan

kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh

segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak

bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja

yang dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan

ekonomi pemerintah kolonial.

44

c. Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari

tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode

ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat

nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh

lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan

pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia

sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.

d. Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun

1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air

lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas

bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan

bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and

character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan

nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.

e. Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun

1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument

pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang

pedagogi, kurikulum, organiasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada

akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembagunan

nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.

f. Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi

yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan

nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip

penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan

terkait.

2. Politik Pendidikan di Indonesia Pada Masa Sekarang

Kekuasaan sebagai inti dalam berpolitik untuk mengurus urusan rakyat,

sedangkan penyadaran sebagai inti proses pendidikan untuk pembebasan.

Kedua kata antara politik dan Pendidikan adalah suatu kesatuan yang tidak

45

bisa terpisahkan dalam kehidupan nyata. Karena memang politik itu adalah

pendidikan, dan pendidikan adalah politik itu sendiri (John Dewey).

Jika demikian halnya, maka kekuasan dalam artian kata politik untuk

mengurus kepentingan rakyat harus membuat sistem pendidikan yang

membebaskan. Membebaskan karena Pendidikan adalah proses untuk

memanusiakan manusia (Ki Hajar Dewantoro). Dengan demikian segala

bentuk pendidikan yang berdasarkan pada penjajahan harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. (UUD 1945).

Pendidikan di Indonesia masih dehumanistik (tidak membebaskan)

karena manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan (H.A.R.

Tilaar). Kebebasan dalam bernalar dihapuskan yang ada hanya penghafalan

materi yang sangat teoritis, sehingga kita tak mampu membayangkan

bagaimana wujud nyatanya ilmu itu.

Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menghargai

proses dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Bahwa

segala bentuk pemaksaan dan hukuman pasti akan berakhir dengan kegagalan

(Evaluasi dan Remedial). Kegagalan pada peserta didik akan berdampak pada

terciptanya manusia yang mudah stress, frustasi, dan penghayal. Bahayanya

keadaan demikian akan memicu kerusakan moral, tindakan yang buruk, dan

pengangguran.

Arti pendidikan yang sebenarnya yaitu proses memanusiakan manusia

untuk bisa menjadi manusia yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya

dengan cara yang baik sesuai dengan hati nurani (kata hati yang terdalam).

Maka dari itu, ikhtiar memanusiakan kembali manusia (humanisasi)

merupakan pilihan mutlak. Humanisasi satu-satunya pilihan bagi

kemanusiaan, karena walaupun dehumanisasi adalah kenyataan yang terjadi

sepanjang sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu

kemungkinan ontologis dimasa mendatang, ia bukanlah suatu keharusan

sejarah. Secara dialektis, suatu kenyataan tidak mesti menjadi suatu

keharusan. Jika kenyataan menyimpang dari keharusan, maka menjadi tugas

manusia untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya (the

man’s ontological vocation).

46

Masyarakat pendidikan tersadar bahwa SDM produk dari sistem

pendidikan nasional kita tidak bisa bersaing dalam persaingan global

sehingga kita hanya mampu mengekspor tenaga kerja PRT, sebaliknya tenaga

skill pun di dalam negeri harus bersaing dengan tenaga skill dari luar.

Dibutuhkan keputusan politik dan kemauan politik yang sungguh-sungguh

untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia menjadi pembangun budaya

bangsa. Sayang ahli-ahli pendidikan kita lebih berorientasi kepada teksbook

dibanding melakukan ujicoba sistem di lapangan.

Pendidikan bermutu memang mahal, tetapi kenaikan anggaran

pendidikan di APBN menjadi 20% pun tidak banyak membantu jika

kreatifitas Depdiknas, hanya pada proyek-proyek pendidikan bukan pada

pengembangan pendidikan. Namun dalam kenyataannya tidak menunjukkan

suatu relevansi yang nyata. Bahkan riil, anggaran pendidikan hanya berkisar

10% dari APBN, dan itu pun hanya untuk membiayai anggaran rutin seperti

penyediaan alat-alat belajar, gaji guru dan karyawan dan sebagainya.

Swasta mempunyai peluang untuk melakukan inovasi pendidikan tanpa

terikat aturan birokrasi yang jelimet, tetapi menjadi sangat menyedihkan

ketika dijumpai banyak lembaga pendidikan swasta yang orientasinya pada

bisnis pendidikan. Sekolah-sekolah international diperlukan sebagai respon

terhadap globalisasi, tetapi pembukaan sekolah international oleh asing sangat

riskan dari segi budaya bangsa karena filsafat pendidikannya berbeda.

Penyelenggara pendidikan di negara maju memahami persis bahwa

fitrah manusia memang berbeda-beda, sebagaimana halnya sifat alam.

Penghargaan akan talenta dan keunikan SDM dihargai sedemikian tinggi

sehingga tidak heran apabila atlet atau penyanyi memiliki penghasilan berkali

lipat lebih besar daripada bankir, birokrat, apalagi politisi. Ibarat tanaman

tropis tidak dapat tumbuh baik di iklim dengan empat musim, manusia juga

memiliki berbagai karakter sehingga tidak dapat disamaratakan.

Pendidikan Nasional semakin menyimpan banyak persoalan dan sampai

sekarang belum terselesaikan. Banyak kasus pendidikan yang sempat menjadi

keprihatinan kita bersama, seperti kasus contek massal, kasus penggusuran

sekolah-sekolah yang secara tidak langsung menjadi indikasi bagi

47

keberlangsungan Pendidikan Nasional yang masih terseok-seok. Proses

penyelenggaraan Pendidikan Nasional masih sering terbentur dengan

berbagai kendala, baik dari segi kebijakan, sistem sosial dan kesadaran kita

sendiri. Dengan kata lain terdapat problem kebijakan pemerintah yang tidak

memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan dan problem visi

Pendidikan Nasional yang masih belum bisa berpihak pada rakyat jelata.

48

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa untuk jaman sekarang pemerintah hendaknya mengadakan

sekolah negeri umum untuk semua warga Negara dengan tidak membedakan

golongan-golongannya, golongan “asli” ataupun “warga Negara baru”.

Golongan-golongan tersebut diberikan kesempatan secara bebas untuk

mendirikan sekolah-sekolah denga alasan yang berhubungan dengan

kebudayaan. Dan wajib mementingkan segala mata pelajaran yang perlu bagi

tiap-tiap warga negara. Janganlah sekali-sekali di sekolah tersebut ada

kesempatan bagi golongan-golongan tersebut untuk melakukan “infiltrasi”

kepolitikan secara langsung atau dengan berselimut kebudayaanatau pelajaran

lainnya. Sekolah-sekolah bagi warga Negara “baru” tadi bersifat “Nasional”

Indonesia semata-mata.

Pendidikan di Indonesia masih dehumanistik (tidak membebaskan)

karena manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan (H.A.R.

Tilaar). Kebebasan dalam bernalar dihapuskan yang ada hanya penghafalan

materi yang sangat teoritis, sehingga kita tak mampu membayangkan

bagaimana wujud nyatanya ilmu itu. Dengan kata lain pendidikan nasional

kita masih terdapat problem kebijakan pemerintah yang tidak memiliki

komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan dan problem visi Pendidikan

Nasional yang masih belum bisa berpihak pada rakyat jelata.

B. Saran

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap

penulisan makalah ini. Dan penulis juga berharap pemerintah kita lebih bijak

dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional agar

pendidikan dapat terselenggara secara merata tanpa ada pengecualian status

49

sosial. Dan proses pengajaran juga diharapkan tidak hanya bersifat teoritis,

tetapi berupa ilmu terapan yang bisa diaplikasikan langsung secara nyata.

50

DAFTAR PUSTAKA

Ki Hajar Dewantara.1977.Pendidikan.Yogyakarta:Majelis Luhur Persatuan

Taman Siswa.

http://bsy09.blogdetik.com. Diakses tanggal 30 November 2014

http://noordyah.wordpress.com. Diakses tanggal 1 Desember 2014

http://m.kompasiana.com. Diakses tanggal 1 Desember 2014

51