uptyandikdepok.files.wordpress.com file · Web viewkata ”lampiran” dan setiap kata pada isiannya, diawali dengan huruf kapital, tidak disingkat, dan diikuti tanda titik dua;

TATA CARA PENYUSUNAN DAN CONTOH NASKAH DINAS

A. Tata Cara Penulisan Naskah Dinas 1. Kop naskah dinas:

a. Lambang negara dicetak dengan warna kuning emas.b. Lambang daerah dicetak dengan warna hitam.c. Nama OPD/UPT tidak disingkat dan dapat ditulis hingga paling

banyak 3 baris, serta ditulis dengan huruf kapital.d. Alamat OPD/UPT tidak disingkat dan ditulis dengan huruf kapital

pada setiap awal kata.e. Alamat ditulis secara berurutan terdiri dari:

1) baris pertama: nama jalan dan nomor/nama padukuhan, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi dan kode pos;

2) baris kedua: nomor telepon, nomor faksimile; dan 3) baris ketiga: alamat website dan e-mail.

f. OPD/UPT yang mempunyai kotak pos, agar mencantumkan tulisan “kotak pos”.

g. Gradasi ukuran huruf untuk kop naskah dinas jabatan Bupati adalah 2:1 sebagai berikut:1) ukuran huruf “2 “ untuk tulisan ”BUPATI SLEMAN’; dan 2) ukuran huruf “1” untuk tulisan alamat.

h. Gradasi ukuran huruf untuk kop naskah dinas Pemerintah Daerah adalah 2:1 sebagai berikut:1) ukuran huruf “2” untuk tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN

SLEMAN”; dan2) ukuran huruf “1” untuk tulisan alamat.

i. Gradasi ukuran huruf untuk kop naskah dinas OPD adalah 2:3:1 sebagai berikut:1) ukuran huruf “2” untuk tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN

SLEMAN”;2) ukuran huruf “3” untuk tulisan nama OPD; dan3) ukuran huruf “1” untuk tulisan alamat.

j. Gradasi ukuran huruf untuk kop naskah dinas UPT adalah 2:3:4:1 sebagai berikut:1) ukuran huruf “2” untuk tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN

SLEMAN”;2) ukuran huruf “3” untuk tulisan nama OPD;3) ukuran huruf “4” untuk tulisan nama UPT; dan4) ukuran huruf “1” untuk tulisan alamat.

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMANNOMOR 5 TAHUN 2012TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Bentuk dan isi Kop Naskah Dinas, seperti contoh berikut:

a. Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati

BUPATI SLEMAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945

Website: www.slemankab.go.id, E-mail: [email protected]

2

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

SEKRETARIAT DAERAHJalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945Website: www.slemankab.go.id, E-mail: [email protected]


INSPEKTORAT KABUPATENJalan Rorojonggrang Nomor 2, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511



DINAS KESEHATANJalan Rorojonggrang Nomor 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800

Website: www.slemankab.go.id, E-mail: [email protected]

b. Kop Naskah Dinas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANJalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945, Website: www.slemankab.go.id, E-mail: [email protected]

c. Kop Naskah Dinas OPD

3


KANTOR LINGKUNGAN HIDUPJalan KRT. Pringgodiningrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMANJalan Magelang Nomor 48, Murangan, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511



KECAMATAN SLEMANJalan Magelang Nomor 14, Medari, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868412, Faksimile (0274) 868412

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN SLEMANJalan Kapten Haryadi Nomor 10, Iropaten, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55514


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANDINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

BALAI LATIHAN KERJABunder, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582


d. Kop Naskah Dinas UPT

4

2. Tempat dan waktu penyusunan naskah dinas:a. nama tempat adalah nama kecamatan sesuai lokasi OPD/UPT,

ditulis sebelum pencantuman tanggal;b. tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, tahun

ditulis dengan angka secara lengkap;c. pada akhir tanggal naskah dinas tidak dibubuhi tanda titik; dand. pencantuman tanggal dilakukan setelah naskah dinas

ditandatangani.

3. Nomor naskah dinas:a. nomor sedikitnya berisi tentang kode klasifikasi dan nomor register;b. kata yang digunakan adalah ”nomor”, ditulis dengan huruf awal

kapital dan tidak disingkat, diikuti tanda titik dua; danc. pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik.

4. Sifat naskah dinas:a. sifat naskah dinas ditulis amat segera, segera, penting, atau biasa;b. kata ”sifat” dan setiap kata pada isiannya, diawali dengan huruf

kapital; c. kata ”sifat” diikuti tanda titik dua; dand. pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik.

5. Lampiran naskah dinas:a. kata ”lampiran” dan setiap kata pada isiannya, diawali dengan

huruf kapital, tidak disingkat, dan diikuti tanda titik dua;b. jumlah lampiran ditulis dengan angka dan huruf;c. jika naskah dinas tidak disertai lampiran, maka kata ”lampiran”

tidak ditulis; dand. pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik.

6. Hal naskah dinas:a. kata ”hal” diikuti tanda titik dua; b. hal naskah dinas ditulis singkat dan jelas dengan panjang kalimat

tidak melebihi setengah lembar kertas, dan apabila melebihi maka ditulis di bawahnya maksimal 3 (tiga) baris;

c. kata hal dan setiap kata pada isiannya, diawali dengan huruf kapital; dan

d. pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik.

5

7. Alamat:Alamat yang dituju adalah alamat yang ditulis pada naskah dinas dan sampul naskah dinas dengan kaidah rata kiri. Alamat yang ditulis pada naskah dinas berfungsi sebagai alat kontrol bagi penerima naskah dinas bahwa dirinya yang berhak menerima naskah dinas, dan bagi caraka berfungsi untuk mengetahui kecocokan alamat sewaktu memasukkan naskah dinas ke dalam sampul naskah dinas. Penulisan alamat pada naskah dinas hanya mencantumkan nama atau jabatan dan organisasinya, tidak disertai keterangan lokasi. Sedangkan penulisan alamat pada sampul naskah dinas, selain mencantumkan nama atau jabatan dan organisasinya juga mencantumkan alamat pos secara lengkap. Penulisan alamat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. kata yang terhormat disingkat dan ditulis Yth., dapat diikuti

penulisan sebutan Bapak, Ibu, atau Saudara/i.b. alamat naskah dinas yang menunjuk orang, mencantumkan nama

dan unit kerjanya;c. frasa ”untuk perhatian” atau disingkat u.p. digunakan apabila

naskah dinas menunjuk 2 (dua) alamat yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian, yang ditulis di depan alamat kedua. Alamat pertama adalah atasan dari alamat kedua, sedangkan alamat kedua adalah sebagai pengolah naskah dinas. Singkatan u.p. digunakan sebagai pengganti c.q. (casu quo);

d. kata ”melalui” digunakan apabila naskah dinas menunjuk 2 (dua) alamat yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada atasan alamat pertama, yang ditulis di depan alamat kedua. Alamat pertama adalah pihak yang dituju sedangkan alamat kedua adalah atasannya;

e. gelar dan pangkat dapat dicantumkan jika diikuti dan mengikuti nama orang;

f. kata ”jalan” tidak disingkat; dang. pada akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik.

8. Materi naskah dinas:a. pembuka

pembuka memuat pendahuluan terhadap materi yang ingin dikemukakan oleh pengirim naskah dinas. Kalimat pembuka tidak diawali dengan kata hubung (“dengan”, “dalam”, “yang”, “untuk”, dan sebagainya). Kalimat pembuka dapat diawali dengan kata “memperhatikan”, “menindaklanjuti”, “mengapresiasi”, “melaksanakan”, “berdasarkan”, dan sebagainya.

6

b. inti materiinti materi memuat substansi yang akan diinformasikan.

c. penutuppenutup memuat harapan tindak lanjut materi sekaligus mengakhiri informasi yang disampaikan. Kalimat penutup disesuaikan dengan substansi materi naskah dinas dan memperhatikan kedudukan pihak yang dituju.

9. Penandatanganan:a. tempat untuk penandatanganan disediakan dengan kaidah rata kiri;b. nama jabatan penandatangan ditulis lengkap, pada huruf awal

setiap kata ditulis dengan huruf kapital;c. tanda tangan pejabat, dibubuhkan dengan tinta hitam;d. nama pejabat, ditulis dengan huruf kapital dilengkapi dengan gelar,

kecuali nama Bupati dan Wakil Bupati tidak disertai gelar maupun pangkat;

e. pangkat, pada huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital; f. golongan, ditulis dengan angka romawi dan huruf kecil yang

dipisahkan dengan garis miring;g. penulisan pangkat dan golongan dipisahkan dengan tanda koma;

danh. Nomor Identitas Pegawai, ditulis NIP tidak diikuti tanda titik.

10.Stempel:a. pembubuhan stempel menimpa bagian kiri tanda tangan pejabat

yang menandatangani, dan menggunakan tinta berwarna ungub. bentuk dan ukuran stempel jabatan Bupati, stempel Pemerintah

Daerah, stempel OPD, stempel UPT, dan stempel lembaga adalah:

7

PEM

ER I N

T A H K A B U P ATEN

S

L E M A

N

PEM

ER I N


S

L E M A

N

PEM

ER I N


S

L E M A

N

PEM

ER I N


S

L E M A

N

PE

ME

R I N T A H K A B U P A TE

N

S

L E M A

N

PEM

ER I N


S

L E M A

N

E

H

E

E

H

E

c. stempel jabatan Bupati, stempel Pemerintah Daerah, stempel OPD, dan stempel UPT, seperti contoh sebagai berikut:1) stempel jabatan Bupati

2) stempel Pemerintah Daerah

3) stempel OPD

4) stempel UPT

8

PEM

ER

N T A H K A B

P AT EN

L E M A

PE

ME

N T A H K A B

P A TE

N

L E M A

d. ukuran stempel OPD untuk keperluan kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan, dan sejenisnya adalah:

Stempel OPD untuk keperluan kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan, dan sejenisnya, seperti contoh sebagai berikut:

11.Tembusana. tembusan disampaikan kepada pejabat yang mempunyai

keterkaitan dengan materi naskah dinas. b. urutan penulisan tembusan dimulai dari pejabat yang mempunyai

eselon lebih tinggi, apabila eselonnya sama didahulukan yang mempunyai keterkaitan lebih erat dengan materi;

c. tembusan naskah dinas ditulis pada bagian kiri bawah;d. huruf awal kata tembusan ditulis dengan huruf kapital;e. kata ”tembusan” diikuti tanda titik dua;f. kata ”tembusan” tidak diikuti frasa ”dikirim kepada Yth.”, atau

ungkapan lain yang tidak berfungsi;g. tujuan tembusan ditulis nama jabatan atau nama orang yang yang

dituju dan diikuti nama instansinya, apabila lebih dari satu tujuan mengggunakan nomor urut; dan

h. kata arsip atau pertinggal tidak dicantumkan.

9

0,3 cm 1,1 cm 1,5 cm 1,6 cm

B. Pelaksana Harian (Plh.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Penjabat (Pj.):

Pelaksana Harian (Plh.) dipergunakan apabila pejabat struktural definitif mendapat tugas kedinasan yang harus meninggalkan unit kerja atau berhalangan dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit 7 hari kerja.Pelaksana Tugas (Plt.), dipergunakan apabila terdapat kekosongan pejabat struktural yang disebabkan belum diangkatnya pejabat definitif.Penjabat (Pj.), dipergunakan apabila terdapat kekosongan pejabat Bupati yang disebabkan belum diangkatnya Bupati yang definitif.Penulisan Plh., Plt., dan Pj. dicantumkan di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya.Pelaksana Harian (Plh.), Pelaksana Tugas (Plt.), dan Penjabat (Pj.) menandatangani naskah dinas yang didelegasikan kepadanya.

Contoh penggunaan Plh.Plh. Camat Depok

Drs. NAMA TERANGPembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

Contoh penggunaan Plt.Plt. Kepala Dinas Kesehatan

dr. NAMA TERANG, M,KesPembina Utama Muda, IV/cNIP 19601010 198003 1 007

Contoh penggunaan Pj.Pj. Bupati Sleman

NAMA TERANG

10

C. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas

Kewenangan penandatanganan naskah dinas dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban jalur komunikasi yang bertanggung jawab, pendelegasian hanya ditujukan kepada pejabat yang secara struktural berada di bawahnya. Pendelegasian penandatanganan naskah dinas dilaksanakan 1 (satu) dan 2 (dua) jenjang struktural di bawahnya.

Bentuk pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas adalah:

1. penggunaan atas nama (a.n.)

Frasa ”atas nama” dipergunakan jika yang berwenang menandatangani naskah dinas mendelegasikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya. Penulisan “a.n.” dicantumkan di depan nama jabatan yang mendelegasikan. Persyaratan pendelegasian sebagai berikut:a. pendelegasian dilaksanakan secara tertulis;b. materi wewenang yang didelegasikan benar-benar menjadi tugas

dan tanggung jawab pejabat yang mendelegasikan;c. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas

berada pada pejabat yang mendelegasikan; dand. penerima pendelegasian adalah pejabat yang sesuai dengan

bidang tugasnya.

Contoh penggunaan atas nama (a.n.) sebagai berikut:a.n. Bupati Sleman

Sekretaris Daerah

Drs. NAMA TERANGPembina Utama Muda, IV/cNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Bupati SlemanSekretaris DPRD

11


a.n. Bupati SlemanKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


a.n. Bupati SlemanKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


a.n. Bupati SlemanInspektur Kabupaten


a.n. Bupati SlemanKepala Kantor Pelayanan Perizinan

Drs. NAMA TERANGPembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Bupati Sleman Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Sleman

NAMA TERANG, S.E., M.M.Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Bupati Sleman Camat Gamping

12


a.n. Sekretaris DaerahAsisten Sekretaris DaerahBidang Administrasi


a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris

Dra. NAMA TERANG, M.Si.Pembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah SlemanWakil Direktur

Dra. NAMA TERANG, M.Si.Pembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Kepala Kantor Arsip DaerahKepala Subbagian Tata Usaha

Dra. NAMA TERANG, M.Si.Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

2. penggunaan untuk beliau (u.b.)Untuk beliau (u.b.) dipergunakan jika pejabat yang diberi pendelegasian pertama (penggunaan bentuk atas nama {a.n.}), memberi pendelegasian lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Pendelegasian penandatanganan naskah dinas dengan bentuk u.b. dilaksanakan terhadap pejabat struktural dua tingkat di bawahnya. Penulisan u.b. dicantumkan di atas nama jabatan penandatangan naskah dinas. Persyaratan pendelegasian sebagai berikut:a. pendelegasian wewenang tersebut dalam bentuk tertulis;

13

b. pendelegasian harus mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya;

c. materi naskah dinas yang ditandatangani sesuai dengan bidang ketugasannya; dan

d. tanggung jawab berada pada pejabat yang telah mendelegasikan.Contoh penggunaan untuk beliau (u.b.) sebagai berikut:

a.n. Bupati SlemanSekretaris Daerah

u.b.Asisten Sekretaris DaerahBidang Administrasi

NAMA TERANG, S.E., M.M.Pembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Sekretaris DaerahAsisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi

u.b.Kepala Bagian Organisasi

Dra. NAMA TERANGPembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Bupati Sleman Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

u.b.Sekretaris


a.n. Bupati Sleman Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

u.b.Wakil Direktur

14

NAMA TERANG, S.KM., M.M.Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Kepala Badan Kepegawaian DaerahSekretaris

u.b.Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Drs. NAMA TERANG Penata Tingkat I, III/dNIP 19601010 198003 1 007

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanSekretaris

u.b.Kepala Bidang Perumahan


a.n. Camat CangkringanSekretaris Kecamatan

u.b.Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat


15

D. Pembubuhan Paraf1. Ketentuan Umum:

a. Naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dulu diparaf oleh pejabat struktural di bawah pejabat penandatangan, baik definitif maupun Plt./Plh., sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas.

b. Pembubuhan paraf dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi materi naskah dinas yang dibuat.

c. Paraf pejabat dibubuhkan pada tempat penandatanganan naskah dinas.

d. Naskah dinas yang jumlah halamannya lebih dari 1 (satu) lembar, maka lembar pertama dan lembar selanjutnya diparaf oleh pejabat struktural terendah di bawah pejabat yang menandatangani. Pembubuhan paraf ditempatkan di sebelah kanan bawah lembar naskah dinas.

e. Naskah dinas dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua). Naskah dinas yang dibubuhi paraf diarsipkan, sedangkan naskah dinas yang dikirimkan ke luar unit kerja adalah yang tidak dibubuhi paraf.

f. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut, tidak memerlukan paraf.

2. Tata Cara Pembubuhan Paraf Hierarki:a. Sekretariat Daerah

Naskah dinas sebelum ditandatangani diparaf terlebih dahulu oleh pejabat struktural secara hierarki, masing-masing satu tingkat, dua tingkat, dan tiga tingkat di bawah penandatangan, meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian. Pembubuhan paraf menyesuaikan dengan hierarki yang ada.

Contoh:(b) Bupati/Wakil Bupati Sleman (c)

(a) NAMA TERANG

16

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Bagian;(b) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah; dan(c) letak paraf Sekretaris Daerah.

a.n. Bupati Sleman(b) Sekretaris Daerah (c)

(a) Drs. NAMA TERANGPembina Utama Muda, IV/cNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian;(b) letak paraf Kepala Bagian; dan(c) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah.

(b)Sekretaris Daerah (c)


Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian;(b) letak paraf Kepala Bagian; dan(c) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah.

a.n. Sekretaris Daerah (a) Asisten Sekretaris Daerah (b)

Bidang Pembangunan

Drs. NAMA TERANGPembina Tk I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian; dan(b) letak paraf Kepala Bagian.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (a)

Drs. NAMA TERANG17

Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian.

b. Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektorat Kabupaten/Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.1) Naskah dinas yang berasal dari Sekretariat DPRD/

Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat Kabupaten/ Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan akan ditandatangani oleh Bupati, diparaf terlebih dahulu oleh 4 (empat) orang pejabat struktural secara hierarki masing-masing satu tingkat, dua tingkat, dan tiga tingkat di bawah penandatangan, sebagai berikut:a) tingkat satu:

paraf Sekretaris Daerah dibubuhkan di belakang nama jabatan Bupati;

b) tingkat dua:i. paraf Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi

Pamong Praja/Inspektur Kabupaten/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dibubuhkan di depan nama jabatan Bupati;

ii. paraf Asisten Sekretaris Daerah dibubuhkan di sebelah kiri paraf huruf i; dan

c) tingkat tiga: paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Wakil Direktur dibubuhkan di depan nama Bupati.

Contoh:(c) (b) Bupati Sleman (d)

(a) NAMA TERANG

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Wakil

Direktur;

18

(b) letak paraf Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; dan

(c) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah; serta(d) letak paraf Sekretaris Daerah;

2) Naskah dinas yang yang berasal dari Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat Kabupaten/ Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, diparaf terlebih dahulu oleh 4 (empat) orang pejabat struktural secara hierarki masing-masing satu tingkat, dua tingkat, dan tiga tingkat di bawah penandatangan, sebagai berikut:a) tingkat satu:

i. paraf Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dibubuhkan di belakang nama jabatan Sekretaris Daerah;

ii. paraf Asisten Sekretaris Daerah dibubuhkan di sebelah kanan paraf huruf i);

b) tingkat dua: paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Wakil Direktur dibubuhkan di depan nama jabatan Sekretaris Daerah; serta

c) tingkat tiga: paraf Kepala Bagian/Bidang/Subbagian dibubuhkan di depan nama Sekretaris Daerah.

Contoh:a.n. Bupati Sleman (b) Sekretaris Daerah (c) (d)


Keterangan:(a) letak paraf Kepala Bagian/Bidang/Subbagian;

19

(b) letak paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Wakil Direktur; serta

(c) letak paraf Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; dan

(d) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah. 3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD/Kepala

Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten atas nama Bupati maupun atas wewenang jabatannya, pengaturan parafnya sebagai berikut:a) naskah dinas yang berasal dari sekretariat diparaf terlebih

dahulu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:i. paraf Kepala Subbagian dibubuhkan di depan nama

jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/ Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten; dan

ii. paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris dibubuhkan di belakang nama jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/ Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten.

Contoh:a.n. Bupati Sleman(a) Sekretaris DPRD/Kepala

Dinas.../Badan.../ Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektur Kabupaten (b)

Dra. NAMA TERANG, M.SiPembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian; dan(b) letak paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris.

b) naskah dinas yang berasal dari bagian/bidang diparaf terlebih dahulu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:i. paraf Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang dibubuhkan

di depan nama Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten;

20

ii. paraf Kepala Bagian/Bidang dibubuhkan di depan nama jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten; dan

iii. paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris dibubuhkan di belakang nama jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/ Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten.

Contoh:a.n. Bupati Sleman(b) Sekretaris DPRD/Kepala

Dinas.../Badan.../ Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektur Kabupaten (c)

(a) Dra. NAMA TERANG, M.SiPembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang;(b) letak paraf Kepala Bagian/Bidang; dan(c) letak paraf Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris.

4) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat Kabupaten maupun atas wewenang jabatannya, pengaturan parafnya sebagai berikut:a) naskah dinas yang berasal dari sekretariat diparaf terlebih

dahulu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural secara hierarki, yaitu paraf Kepala Subbagian yang dibubuhkan di belakang nama jabatan Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris.

Contoh:a.n Kepala Dinas.../Badan.../Satuan Polisi

Pamong Praja/Inspektur KabupatenKepala Bagian Tata Usaha/ Sekretaris (a)

Dra. NAMA TERANG, M.SiPembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Subbagian.

21

b) naskah dinas yang berasal dari bagian/bidang diparaf terlebih dahulu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:i. paraf Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang dibubuhkan

di depan nama jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/ Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektur Kabupaten; dan

ii. paraf Kepala Bagian/Bidang dibubuhkan di belakang nama jabatan Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektur Kabupaten.

Contoh:a.n. Sekretaris DPRD/Kepala Dinas.../

Badan.../Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektur Kabupaten

(a) Kepala Bagian Tata Usaha/ Sekretaris (b)


Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang; dan(b) letak paraf Kepala Bagian/Bidang;

5) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman atas nama Bupati maupun atas wewenang jabatannya, diparaf terlebih dahulu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:a) paraf Wakil Direktur dibubuhkan di belakang nama jabatan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; b) paraf Kepala Bagian/Bidang dibubuhkan di depan nama

jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; danc) paraf Kepala Subbagian/Seksi dibubuhkan di depan nama

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

Contoh:a.n. Bupati Sleman(b) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

(c)

22

(a) Dra. NAMA TERANG, M.SiPembina Tingkat I, IV/bNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian/Seksi; (b) letak paraf Kepala Bagian/Bidang; dan(c) letak paraf Wakil Direktur

6) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman atas nama Direktur maupun atas wewenang jabatannya, diparaf terlebih dahulu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:a) paraf Kepala Bagian/Bidang dibubuhkan di belakang nama

jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman; danb) paraf Kepala Subbagian/Seksi dibubuhkan di depan nama

jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

Contoh:a.n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Sleman(a) Wakil Direktur (b)


Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian/Seksi; dan(b) letak paraf Kepala Bagian/Bidang;

c. Kantor/Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/ Kecamatan.1) Naskah dinas yang berasal dari Kantor/Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Kecamatan dan akan ditandatangani oleh Bupati, diparaf terlebih dahulu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:a) paraf Sekretaris Daerah dibubuhkan di belakang nama

jabatan Bupati; 23

b) paraf Asisten Sekretaris Daerah dibubuhkan di depan nama jabatan Bupati; dan

c) paraf Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat dibubuhkan di depan nama Bupati.

Contoh:(b) Bupati Sleman (c)

(a) NAMA TERANG

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat;

(b) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah; dan (c) letak paraf Sekretaris Daerah.

2) Naskah dinas yang berasal dari Kantor/Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Kecamatan dan akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, diparaf terlebih dahulu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural secara hierarki, sebagai berikut:a) paraf Asisten Sekretaris Daerah dibubuhkan di belakang nama

jabatan Sekretaris Daerah;b) paraf Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat dibubuhkan di depan nama jabatan Sekretaris Daerah; dan

c) paraf Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama/Sekretaris Kecamatan dibubuhkan di depan nama Sekretaris Daerah.

Contoh:a.n. Bupati Sleman(b) Sekretaris Daerah (c)


24

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian

Umum dan Kerjasama/Sekretaris Kecamatan;(b) letak paraf Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat; dan

(c) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah.3) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Kepala

Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat atas nama Bupati maupun atas wewenang jabatannya, diparaf terlebih dahulu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural secara hierarki di bawah penandatangan, sebagai berikut:a) paraf Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Umum

dan Kerjasama/Sekretaris Kecamatan, dibubuhkan di belakang nama jabatan Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat; dan

b) paraf Kepala Seksi/Kepala Subbagian, dibubuhkan di depan nama jabatan Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat.

Contoh:a.n. Bupati Sleman (a) Kepala Kantor.../Sekretaris Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat…(b)

Drs. NAMA TERANG, M.M.Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Seksi/Kepala Subbagian(b) letak paraf Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian

Umum dan Kerjasama/Sekretaris Kecamatan

25

4) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama/Sekretaris Kecamatan atas nama Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat maupun atas wewenang jabatannya diparaf terlebih dahulu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural secara hierarki di bawah penandatangan, yaitu Kepala Seksi/Kepala Subbagian, dibubuhkan di belakang nama jabatan Kepala Kantor/Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat.

Contoh:Kepala Kantor.../Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sleman/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan/Camat… (a)

Drs. NAMA TERANG, M.M.Pembina, IV/aNIP 19601010 198003 1 007

Keterangan:(a) letak paraf Kepala Seksi/Kepala Subbagian

3. Tata Cara Pembubuhan Paraf Koordinasi:a. naskah dinas yang materinya menyangkut kepentingan lebih dari

1 (satu) unit kerja, maka pejabat yang berwenang dari unit kerja terkait ikut serta membubuhkan paraf koordinasi;

b. paraf pejabat yang terkait dengan materi naskah dinas dari masing-masing unit kerja, dibubuhkan di sebelah kiri tengah letak tanda tangan;

c. naskah dinas yang memerlukan paraf koordinasi, tetap dibubuhkan paraf hieraki sebagaimana pengaturannya.

Contoh:(b)(a) Bupati Sleman (c)

(x,y,z)

26

NAMA TERANG

Keterangan:(x,y,z) letak paraf kepala unit kerja terkait.(a) letak paraf kepala OPD pengolah naskah dinas;(b) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah; (c) letak paraf Sekretaris Daerah; dan

a.n. Bupati Sleman(a) Sekretaris Daerah (b)

(x,y,z)


Keterangan:(x,y,z) letak paraf kepala unit kerja terkait;(a) letak paraf Kepala Bagian pengolah naskah dinas; dan(b) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah;

(a)Kepala Badan Kepegawaian Daerah (b)

(x,y,z)


Keterangan:(x,y,z) letak paraf kepala unit kerja terkait;(a) letak paraf Kepala Bidang pengolah naskah dinas; dan(b) letak paraf Sekretaris;

27

Documents

uptyandikdepok.files.wordpress.com file · Web viewkata ”lampiran” dan setiap kata pada isiannya, diawali dengan huruf kapital, tidak disingkat, dan diikuti tanda titik dua;