· Web viewDRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR […] TAHUN […]

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 96, Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

SAPDA UNIT 1, 11/20/17,

pasal 109 ayat (4), 113 UU PD done

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara…)

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangUU Kesehatan (Lembaran Negara …)

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara …)

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara …)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahunn 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara …)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGANKESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL, PERLINDUNGAN DARI BENCANA, HABILITASI DAN REHABILITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas, yang meliputi habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

5. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang

yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

7. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

8. Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

10. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk mendukung penyandang disabilitas, keluarga dan/atau kelompok penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang termasuk di dalamnya bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

11. Bantuan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang disabilitas.

12. Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

13. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seorang Penyandang Disabilitas, keluarga

penyandang disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal seseorang untuk dapat hidup secara wajar sebagaimana sebelum terjadinya risiko sosial.

17. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

19. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

20. Sistem pendukung Penyandang Disabilitas adalah orang tua, wali, pasangan dan/atau pendamping Penyandang Disabilitas;

21. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

22. Penyelenggara adalah Menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Penyelenggaraan kesejahteraan

sosial bagi Penyandang Disabilitas kesejahteraan sosial berasaskan pada:a. penghormatan terhadap martabat dan hak Penyandang

Disabilitas;b. akomodasi atas ragam disabilitas dan kepentingan terbaik

Penyandang Disabilitas;c. akomodasi atas perbedaan jenis kelamin, identitas gender,

keyakinan, dan usia Penyandang Disabilitas; dand. penghormatan terhadap persetujuan maupun penolakan yang

diberikan Penyandang Disabilitas terhadap segala tindakan yang dilakukan terhadap dirinya.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial, bertujuan untuk:a. melaksanakan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;b. berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

lainnya berdasarkan kesamaan hak;c. pemenuhan kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial sesuai

dengan kebutuhan penyandang disabilitas; dand. mewujudkan masyarakat inklusif.

Pasal 4

(1) Sasaran Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitaspelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial, meliputiditujukan kepada:a. Penyandang Disabilitas; b. keluarga Penyandang Disabilitas;c. kelompok Penyandang Disabilitas;d. sistem pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau e. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada:a. perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;

SAPDA UNIT 1, 11/20/17,

Berikan apa yang dimaksud dengan identittas gender, keyakinan, usia di “Penjelasan”

b. buruh migran dan mantan buruh migran Penyandang Disabilitas;

c. Penyandang Disabilitas miskin;d. Penyandang Disabilitas ganda atau multi disabilitas;e. Penyandang Disabilitas terdampak konflik; dan/atau f. Penyandang Disabilitas terdampak bencana;g. Penyandang Disabilitas yang mengalami eksklusi sosial;h. Penyandang Disabilitas yang berdomisili di lokasi dengan

kondisi geografis yang sulit diakses merujuk pada perspektif Penyandang Disabilitas;

i. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat hukum adat; dan/atau

j. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat terdampak pengelolaan sumber daya alam.

(3) Prioritas selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditetapkan oleh Menteri.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial dan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak.

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 5Ruang lingkup pelaksanaan Kesejahteraan Sosial penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hakbagi Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana, meliputi:a. Habilitasi dan Rehabilitasi; danb. Perlindungan Sosial.

BAB IVHABILITASI DAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk :

Tody Sasmitha Jiwa Utama, 11/21/17,

Ini artinya perlindungan dari bencana juga meliputi: Habilitasi dan rehabilitasi; Perlindungan sosial ATAU Perlindungan dari bencana menjadi salah satu ruang lingkup dari PP ini, yg artinya menjadi poin ‘c. perlindungan dari bencana’


Frasa ‘penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak’ ini sepertinya perlu dicermati kembali konsistensinya dengan judul dan ruang lingkup pengaturan. Apakah PP ini secara khusus memuat bagian ‘penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak’ atau ketiganya terinternalisasi dalam muatan materi?


Apakah tepat ayat ini ada dalam pasal 4? Sepertinya ada pengulangan yang tidak perlu di ‘penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak’


Poin ini sebaiknya dicantumkan dalam penjelasan saja

SAPDA UNIT 1, 11/20/17,

Ditambahkan dalam penjelasan, siapa saja yang termasuk dalam ekslusi sosial. Misal PD yang berada di panti, lembaga pemasyarakatan, RSJ, jalanan

a. m engoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya

b. mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk mencapai, mempertahankan, mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal;, menggantikan, dst merujuk pada habilitasi; dan

c. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 7Habilitasi dan Rehabilitasi terdiri dari:

a. habilitasi dan rehabilitasi kesehatanb. habilitasi dan rehabilitasi vokasional; danc. habilitasi dan rehabilitasi sosial

Pasal 7 …Habilitasi dan Rehabilitasi mencakup aspek sosial, vokasional, dan

kesehatan.

Pasal 89Dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi, Penyandang

Disabilitas berhak untuk:menentukan, menolak dan/atau memberikan persetujuan terhadap segala tindakan habilitasi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap

dirinyaa. tidak mengalami penyiksaan, perlakuan buruk atau perlakuan lain

yang merendahkan martabat kemanusianb. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan

kekerasan seksualc. mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatand. mendapatkan prioritas dan pendampingan dalam setiap tahapan

bencana

Pasal(1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas

dilakukan dalam bentuk:


Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.(2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian layanan harian dan/atau pemberian layanan di rumah.

(3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas mendatangi langsung pusat layanan.

(4) Layanan habilitasi dan rehabilitasi rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi Penyandang Disabilitas di rumahnya.

(5) Layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak dapat menjangkau pusat layanan habilitasi dan rehabilitasi.

(6) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di lemnbaga penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

(7) Habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga merupakan bentuk pemberian kesempatan pada Penyandang Disabilitas untuk tinggal dalam asrama selama menjalani proses habilitasi dan rehabilitasi.

(8) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, adat dan kebiasaan serta budaya yang berkembang di masyarakat.

Bagian KeduaPenyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1Pasal 89 …

Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial adalah : a. Menteri Sosial;b. Gubernur;c. Bupati/Walikota;d. Organisasi Penyandang Disabiltas; e. Perorangan dan/atau

f. Masyarakat.Pasal 9

Dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi, Penyandang Disabilitas berhak untuk:e. menentukan, menolak dan/atau memberikan persetujuan terhadap

segala tindakan habilitasi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap dirinya;

f. tidak mengalami penyiksaan, pemasungan, pengurungan, perlakuan buruk atau perlakuan lain yang merendahkan martabat kemanusian;

g. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual;

h. mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan;i. mendapatkan prioritas dan pendampingan dalam setiap tahapan

bencana;

Pasal 10 11,..Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial wajib:(1) menjamin akses atas informasi kepada penyandang disabilitas

dan sistem pendukungnya;(2) menjamin akses atas layanan kesehatan ;(3) menjamin akses atas layanan dasar berkualitas sesuai dengan

kebutuhan Penyandang Disabilitas;(4) menjamin akses Penyandang Disabilitas dan sistem

pendukungnya untuk berinteraksi dalam suasana dan prasarana yang memadai;

(5) menjamin dan memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;

(6) mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

(7) menyediakan sarana dan prasarana bagi kesehatan, aktivitas fisik, dan aktivitas psikososial bagi Penyandang Disabilitas;

(8) memfasilitasi kegiatan di luar lembaga bagi penyandang disabilitas penerima layanan;

(9) membuat rekam medis Penyandang Disabilitas penerima layanan

(10) (11) membuat data penghuni dan membukanya atas persetujuan

penghuni atau sistem pendukungnya.(12)(13)


Apakah panti rehab punya wewenang untuk membuat rekam medis?


Dengan ‘memfasilitasi’ maka ‘mendorong interaksi’ tidak diperlukan lagi karena sudah tercakup di dalamnya

(14) memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.

(15) memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada keluarga, masyarakat tempat Penyandang Disabilitas tinggal, dan para pengurus dan pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial

Pasal 1120(1)Habilitasi dan Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan pendekatan

persuasif, motivatif, dan/ atau koersif.(2)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran dan himbauan dengan maksud untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta meyakinkan seseorang atau kelompok agar bersedia terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi.

(3)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang atau kelompok tergerak karena kesadarannya untuk terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi.

(4)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

(5)Tindakan koersif sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sebagai upaya terakhir dengan memperhatikan kondisi prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), ragam disabilitas dan kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3)

Paragraf 2Bagian Kedua Bentuk Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 1231Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:


Tolong dicek kembali kesesuaian pasal

SAPDA UNIT 1, 11/20/17,

Penjelasan : yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas ditentukan oleh pimpinan masyarakat setempat (Kepala Desa, Kepala Dusun, atau Kepala RT/RW) atau tenaga profesional

a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan Aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial;i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

Pasal 1342(1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

(2) Motivasi diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya.

(3) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan dan melakukan asesmen terhadap aspek psikologi, sosial, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya.

(4) Motivasi dan diagnosis psikososial dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten dan bersertifikasi;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai komptensi dan sertifikasi tenaga profesioal diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 1453(1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

(2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyandang disabilitas oleh keluarga atau keluarga pengganti.

(3) Desa dan/ atau unit sosial lain di tempat Penyandang Disabilitas tinggal dapat terlibat dalam perawatan dan pengasuhan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 1564(1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan atau produktif.

(2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan potensi; menciptakan aktivitas yang produktif; serta menciptakan relasi melalui lokakarya, kursus, dan pelatihan ketrampilan.

(3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan didahului dengan melakukan identifikasi terhadap minat, bakat, potensi, kebutuhan dan proyeksi Penyandang Disibilitas atas dirinya.

Pasal 1675(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf d merupakan kegiatan untuk mengembangkan spritualitas, moralitas dan penerimaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya.

(2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang keimanan, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut.

Pasal 1786(1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk:a. memulihkan, memelihara dan meningkatkan kesehatan

jasmani atau fungsi tubuh Penyandang Disabilitas.b. mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan

fungsi tubuh yang tidak ada agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya

c. refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas mengenai cara

hidup sehat untuk meminimalisasi penurunan fungsi fisik, mental, intelektual, dan sensorik melalui, terapi dan pemberian alat bantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Pasal 1897(1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

(2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membangun relasi, interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sosialnya dan mengatasi hambatan beraktivitas dan berpartisipasi dilakukan dengan cara melalui bimbingan sosial individu dan kelompok serta rekreasi.

(3) Konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan konseling secara individual maupun kelompok untuk menumbuhkan perasaan percaya diri dan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan lembaga pelayanan, keluarga, dan lingkungan sosial.

(4) Konseling psikososial mengutamakan konseling yang dilakukan antar penyandang disabilitas.

Pasal 192018(1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf g dilaksanakan melalui penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi sosial guna mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan.

(2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penataan lingkungan fisik dan sosial, informasi, teknologi dan komunikasi.

Pasal 20119(1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

(2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha.

(3) Bantuan sosial dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 2120(1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

(2) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. bimbingan kesiapan penyandang disabilitas; b. bimbingan kesiapan kelompok penyandang disabilitas;c. bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat; d. bimbingan sosial hidup bermasyarakat; e. bimbingan kerja usaha ekonomi produktif; dan f. pemantapan dan penyaluran.

Pasal 2231(1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam 11 huruf j

merupakan kegiatan pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas penerima mafaat setelah memperoleh pelayanan habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Bimbingan lanjut dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Penyandang Disabilitas terkait pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosialnya dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja/ usaha.

Pasal 2342(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k

merupakan penerusan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas penerima manfaat memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhannya.

(2) Rujukan dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan lembaga penerima rujukan.

(3) Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan peran serta keluarga atau keluarga pengganti Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3Bagian Ketiga Tahapan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 2453(1)Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

a. pendekatan awal;b. pengungkapan dan pemahaman masalah;c. penyusunan rencana pemecahan masalah;d. pemecahan masalah;e. resosialisasi;f. terminasi; dang. bimbingan lanjut.

(2)Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memastikan keterlibatan penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(3)Keterlibatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

Pasal 2564(1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas: a. sosialisasi dan konsultasi; b. identifikasi; c. motivasi; d. seleksi; dan e. penerimaan.

(2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya konsolidasi, koordinasi dan penyampaian informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial kepada perorangan, keluarga, masyarakat dan lembaga, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan mengetahui kelayakan program.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami permasalahan pada dan disekitar Penyandang Disabilitas calon penerima pelayanan.

(4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas


Berbeda dengan jenis kegiatan dalam Pasal 12 Permensos

penerima pelayanan serta dukungan keluarga dan masyarakat untuk terlibat dalam program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas calon penerima pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 265(1)Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

(2)Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. analisis; dan d. temu bahas kasus.

Pasal 276(1)Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah.

(2)Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;b. menentukan bentuk keterlibatan dan peran serta Penyandang

Disabilitas dan sistem pendukungnya. c. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan

kebutuhan penerima pelayanan; dan d. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan

masalah.

Pasal 287Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 298Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 2930(1)Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f

merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2)Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi keberhasilan dan kegagalan program;b. identifikasi capaian Penyandang Disabilitas penerima pelayanan

dari aspek biopsikososial dan spiritual;c. identifikasi rencana tindak lanjut;d. evaluasi keterlibatan dan peran serta sistem pendukung dari

Penyandang Disabilitas penerima pelayanan;e. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan

kehidupan penerima pelayanan. Pasal 310

(1)Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian dan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2)Bimbingan lanjut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana disebut dalam Pasal ?? ayat (2) angka a sampai dengan angka d

(3)Dalam hal Penyandang Disabilitas penerima pelayanan telah mencapai kondisi Rehabilitasi Sosial yang diharapkan maka dilaksanakan terminasi akhir.

Pasal 31Ketentuan lebih lanjut mengenai standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 32Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan di dalam lembaga

dan/atau di luar lembaga.Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, adat dan kebiasaan serta budaya yang berkembang di masyarakat.

gfc, 11/11/17,

yang mana?

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga.

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

Bagian KetigaPenyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi …

Habilitasi dan Rehabilitasi di Dalam dan luar Lembaga

Pasal 32(9) PenangananPenyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi bagi

Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:(10) layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan

masyarakat; danc. layanan habilitasi dan rehabilitasi di dalam lembaga;d. habilitasi dan rehabilitasi diluar lembagae. .

(11) Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga.

(12) Habilitasi dan Rehabilitasi diluar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

(13) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Habilitasi dan Rehabilitasi, adat dan kebiasaan serta budaya yang berkembang di masyarakat.

(14) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian layanan harian dan/atau pemberian layanan di rumah.

(15) Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas mendatangi langsung pusat layanan.

(16) Layanan habilitasi dan rehabilitasi rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi Penyandang Disabilitas di rumahnya.


Pasal ini perlu dikelompokkan kembali. Lihat versi awal draft UGM pasal 32 dan 33


Panti sosial dan Lembaga masuk dalam penjelasan umum

(17) Layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak dapat menjangkau pusat layanan habilitasi dan rehabilitasi.

(18) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di lemnbaga penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

(19) Habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga merupakan bentuk pemberian kesempatan pada Penyandang Disabilitas untuk tinggal dalam asrama selama menjalani proses habilitasi dan rehabilitasi.

(20) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, adat dan kebiasaan serta budaya yang berkembang di masyarakat.

(21)

Bagian KelimaParagraf 1Habilitasi dan Rehabilitasi diluar Lembagaf…

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di luar Lembaga

Pasal 33(1) Layanan habilitasi dan rehabilitasi diluar lembaga sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf aXXX dilakukann layanan harian dan/atau pemberian layanan di rumahberbasis tempat tinggal.

(2) Layanan harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (12) diberikan dengan cara Penandang Disabilitas mendatangi langsung pusat layanan.

(3) Pemberian layanan berbasis tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (12) diberikan dengan cara Penyandang Disablitas tetap tinggal di rdang Disabilitas di rumahnytempat tinggalnyaa.

(4) Layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis tempat tinggal diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak dapat menjangkau pusat layanan habilitasi dan rehabilitasi, dengan mengutamakan kondisi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX.


Poin ini hanya utk ‘DILUAR LEMBAGA’


Poin ini hanya utk ‘ DALAM LEMBAGA’


Poin ini hanya utk ‘DILUAR LEMBAGA’

Pasal 34(1) Pemerintah dan pemerintah daerahPenyelenggara Habilitasi dan

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXX mengupayakan penyelenggaraan menyelenggarakan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalamdiluar lembaga berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat di lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas. sedekat mungkin dengan keberadaan penyandang disabilitas.

(2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi penyandang disabilitas.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan penyelenggaraan layanan habilitasi dan rehabilitasi untukdiluar lembaga penyandang disabilitas. dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan masyarakat

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dilakukan antara lain dalam bentuk pemberian informasi, pelatihan, dan penguatan layanan dasar.primer

(5) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi penyandang disabilitas.

Pasal (1) Pemerintah memberi perlindungan terhadap keselamatan masyarakat yang melakukan layanan habilitasi dan rehabilitasi.(2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berbentuk alat bantu keselamatan dan asuransi.

Pasal Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan untuk

meningkatkan perhatian dan kepedulian keluarga atau komunitas dan masyarakat kepada layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tenaga profesional untuk pemberian motivasi dan diagnosis terhadap Penyandang Disabilitas

Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi penyandang disabilitas.


Sebaiknya dihapus


Pasal ini sepertinya tidak diperlukan mengingat pada Pasal XXX di atas telah dirinci siapa saja yang dapat menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi


sedekat mungkin dengan keberadaan penyandang disabilitas diganti dengan berada di tempat yang dapat diakses dengan mudah. Karena tempat tinggal PD tidak bisa dipastikan akan terkonsentrasi pada satu titik.


Ada 3 konsep yg berpotensi rancu dalam pasal ini dan pasal sebelumnya: Habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat habilitasi dan rehabilitasi di lingkungan keluarga dan masyarakat Apakah ketiga istilah ini sama2 merujuk pada ‘habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga’? jika iya, maka sebaiknya digunakan istilah no 1 saja utk memisahkanya dengan ‘habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga’


Apakah ‘habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga’ diselenggarakan oleh pemerintah juga? Karena mandat ini menjadi rancu dengan pengertian ‘habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga’.

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

Pasal Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... .Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk biaya operasional dan tenaga pelaksana.Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara

lintas sektor berdasarkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga atau organisasi pemerintah daerah.

Pasal Tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... memiliki

sertifikasi dan kompetensi yang sesuai.Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari

pelatihan yang mencakup kurikulum layanan habilitas dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi

Pasal Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan deteksi dini

kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi disabilitas.Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

melalui posyandu dengan kader yang sudah terlatih.Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

secara berjenjang sesuai dengan kelompok umur.

Pasal Pemerintah mendorong masyarakat untuk melibatkan penyandang

disabilitas pada kegiatan produktif di masyarakat Pelibatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

cara antara lain mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pasal Pemerintah menyediakan pelatihan manajemen, pengelolaan

keuangan, dan/atau akses terhadap permodalan bagi penyandang disabilitas


Apakah keempat pasal ini hanya berlaku utk ‘di luar lembaga’? atau juga utk yang di ‘dalam lembaga’ juga?


Pasal ini lebih tepat diletakkan dalam bagian ‘partisipasi masyarakat’, khususnya dalam bagian pasal XXX

Pemerintah dan pemerintah daerah memrioritaskan Penyandang Disabilitas, keluarga dari Penyandang Disabilitas, dan komunitas Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan program dalam rangka ekonomi produktif dan kewirausahaan

Pasal Pemerintah menjamin keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam

kegiatan bimbingan mental dan spiritual untuk penyandang disabilitas.

Pemerintah memfasilitasi masyarakat yang menyelenggarakan bimbingan mental, spiritual, fisik, dan sosial.

Pemerintah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga dari penyandang disabilitas dalam melakukan konseling dari sesama penyandang disabilitas.

Pemerintah wajib mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program bantuan dan asisten sosial dgn menjujung tinggi martabat manusia dan kemanusiaan.

PasalPemerintah melakukan bimbingan resosialisasi.Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

terhadap penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, komunitas penyandang disabilitas, dan masyarakat.

Bagian KeenamHabilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga

Paragraf 2Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Lembaga

Pasal 35(1) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di tempat yang disediakan lembaga penyelenggara untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.

(2)

Pasal 362(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah,


‘DALAM LEMBAGA’ atau ‘DI DALAM LEMBAGA’?

pemerintah daerah, atau Lembagapanti yang dikelola oleh masyarakat.

(2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam lembaga dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menjamin kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas.

(3) Habilitasi dan Rehabilitasi di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan asesmen yang menunjukkan bahwa Habilitasi dan Rehabilitasi di luar lembaga tidak memungkinkan untuk dilakukan.

(4) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga hanya dilakukan apabila:

a. Kondisi Penyandang Disabilitas tidak mungkinmemungkinkan untuk menjalani habilitasi dan rehabilitasi di luar lembaga; dan.

b. c. Habilitasi dan Rehabilitasi sosial di dalam lembaga hanya

dapat dilakukan atasMendapat persetujuan Penyandang Disabilitas atau sistem pendukungnya.;

(5) Persetujuan sistem pendukung sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dalam hal penyandang disabilitas tidak dapat memberikan persetujuan yang didasarkan pada kehendak bebas.;

(6) Persetujuan sistem pendukung sebagaimana diatur pada ayat (2) diberikan dengan dilampirkan penjelasan mengenai hambatan yang menyebabkan Penyandang Disabilitas tidak dapat memberi persetujuan dan surat keterangan psikiater yang menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas tidak dapat memberi persetujuan berdasarkan kehendak bebas.

Pasal 374(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam

lembaga diberikan untuk jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Penyandang Disabilitas atau sistem pendukungnya.

(2) Setelah jangka waktu yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, Panti penyelenggara layanan Sosial haruswajib melakukan evaluasi layanan.

(3) Evaluasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruswajib melibatkan profesional di bidang sosial dan kesehatan yang independen; serta Penyandang Disabilitas penerima layanan dan sistem pendukungnya habilitasi dan rehabilitasi Sosial.


Sebaiknya disampaikan dalam paragraf lain yg lebih umum


Panti sosial dan Lembaga masuk dalam penjelasan umum

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukanPenyandang Disabilitas tidak lagi memerlukan tindakan yang mengharuskan penyandang disabilitas menjalani layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial, maka Panti Rehabilitasi Sosialpenyelenggara layanan segera menghentikan tindakan habilitasi dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga

(5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan tindakan yang mengharuskan penyandang disabilitas menjalani layanan lanjutan, maka Panti Sosialpenyelenggara layanan wajib menentukan jangka waktu Rehabilitas habilitasi dan rehabilitasii Sosial lanjutan. dan harus mendapatkan persetujuan disabilitas.

(6) Keputusan untuk memperpanjang masa tinggalpemberian layanan lanjutan di Panti rehabilitasi sosial harus disetujui oleh penyandang disabilitas atau sistem pendukungnya

(7) Penyandang Disabilitas berhak meninggalkan Rehabilitasi Sosial sebelum jangka waktu habilitasi dan rehabilitasi sosial yang telah disepekati berakhir.

Pasal 38(1) Dalam melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Disabilitas, Panti Rehabilitasi Sosialpenyedia layanan berkewajiban:a. m Mendorong dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas

untuk melakukan kegiatanberaktivitas di luar Panti Rehabilitasi Sosialluar tempat pelayanan;

b. menjamin akses Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;;

c. m Menjamin akses Penyandang Disabilitas terhadap layanan dasar berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas;

d. m Menjalin kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan umum dan kesehatan yang terkait dengan kedisabilitasan guna menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu;

e. m Memfasilitasi layanan kesehatan secara berkala kepada Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya satu kali satu minggu;

f. Tidak menghalangimemberikan akses kepada keluarga, Wali, atau pembesuksistem pendukung dan pembesuk Penyandang Disabiltas untuk bertemu dengan Penyandang


Apa fungsinya kesepakatan jika PD bisa meninggalkan panti sewaktu2?


Potensi Permasalahan: Jika PD tidak punya tempat yg dituju pasca dihentikannya H&R di Panti, siapa yang bertanggungjawab?

Disabilitas penerima layanan dalam suasana dan prasarana yang memadai

g. memberikan akses kepada sistem pendukung untuk meninjau setiap sarana dan prasarana layananlayanan dan membesuk Penyandang Disabilitas hingga ruang kamar Penyandang Disabilitas tidur.

h. m Membuat data residen yang tinggal dalam lembaga penyelenggara layanan dan membukanya untuk pihak yang berkepentingan;

(2) Panti Rehabilitasi SosialPenyelenggara layanan dapat secara mandiri menyelenggarakan layanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PasalPanti Sosial berkewajiban menyelenggarakan habilitasi dan

rehabilitasi sesuai dengan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas

(1) Standar habilitasi dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sedikitnya:

(2) Standar SDMa. Standar perlakuanb. Standar Fasilitasc. Standar kesehatand. Standar sanitasie. Standar nutrisif. Standar mekanisme pengaduang. Standar mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam

penilaian layanan Panti Rehabilitasi Sosial; dan h. Peer Support/Peer Consultant.

(3) Standar habilitasi dan rehabilitasi sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 397(1) Setiap Penyelenggara Panti Habilitasi dan Rehabilitasi dalam

lembaga Sosial wajib mendaftarkan melakukan pendaftaran. (2) panti sosialnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pendaftaran Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:


Tingkatan pendaftaran dan mendaftar kepada siapa kita serahkan pada mekanisme Permen saja

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk Panti yang menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di wilayah yang melingkup lebih dari 1 (satu) provinsi;

(5) Gubernur untuk Panti yang menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di wilayah yang melingkupi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

(6) Bupati/Walikota untuk Panti yang menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

(7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran Panti SosialPenyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 40(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial, gubernur, atau bupati/walikota melakukan akreditasi berkala kepada setiap Panti SosialPenyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Lembaga yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.

(2) Akreditasi Panti Sosial bertujuan untuk memeriksa kualitas layanan habilitasi dan rehabilitas sosial secara faktual.;

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau bupati/walikota melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, tokoh masyarakat, dan ahli dalam melaksanakan proses akreditasi layanan Panti Sosial.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai akreditasi) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif

terhadap Panti yang telah memenuhi standar akreditasi yang sesuai.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dukungan finansial, b. dukungan program peningkatan kapasitas,c. dukungan insentif lainnya

(6) Terhadap Panti yang tidak memenuhi standar akreditasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Panti sesuai dengan kebutuhan Panti terkait.

(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Panti yang melanggar hak-hak Penyandang Disabilitas.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa : a. pencabutan dukungan finansialb. pencabutan dukungan program peningkatan kapasitasc. mencantumkan Panti terkait ke dalam daftar hitam Panti

yang tidak layak menerima rujukand. sanksi administratif lainnya

Paragraf 3Standar Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

Standar Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi SosialPasal 42

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan di dalam Panti harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:a. Standar SDMb. Standar perlakuanc. Standar Fasilitasd. Standar kesehatane. Standar sanitasif. Standar nutrisig. Standar mekanisme pengaduanh. Standar mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam

penilaian layanan Panti Rehabilitasi Sosial; dan i. Peer Support/Peer Consultant.

Pasal 43Standar SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ... mencakup antara lain:a. Pimpinan panti harus memiliki kompetensi untuk

menyelenggarakan panti; b. Tenaga pelayanan harus memahami masalah disabilitas orang

yang dilayani c. memiliki pengurus yang profesional dengan mendapatkan

pelatihan;d. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas;e. Petugas panti memahami hak-hak penyandang dsaibilitasf. Petugas panti pernah mendapatkan pelatihan mengenai

penyelenggaraan rehabilitasi g. Tersedianya petugas panti perempuan untuk memberikan

layanan pada perempuan penyandang disabilitas

Pasal 44Standar perlakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:a. Penghuni panti tidak boleh memberikan perlakuan yang

menyinggung integritas penghuni panti.b. Panti tidak boleh memberikan perlakuan/tindakan kepada

penyandang disabilitas tanpa persetujuan dari penyandang disabilitas

c. Pelayanan perempuan penyandang disabilitas dilakukan oleh petugas perempuan

Pasal 45Standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:a. lokasi berada di tengah masyarakat;b. menggunakan asrama dengan memperhatikan daya tampung;

Pasal 46Standar kesehatan dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... mencakup standar yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal Pasal 47

Standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:a. memiliki kerjasama secara resmi dengan pusat layanan

kesehatan setempatb. tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat harus

melakukan kunjungan secara berkala ke dalam pantic. layanan kesehatan diberikan baik layanan kesehatan umum

maupun layanan kesehatan yang terkait dengan disabilitasnyad. perawatan kepada penghuni panti harus sesuai dengan

persetujuan penyandang disabilitase. obat/perawatan yang diberikan haruslah obat/perawatan tanpa

atau dengan efek samping sekecil mungkin bagi penyandang disabilitas.

Pasal 48Standar nutrisi sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:1. Memenuhi kecukupan kebutuhan gizi dan kalori harian

Microsoft Office User, 11/21/17,

Di penjelasan ditulis: Penggundulan Mengikat/merantai Mengurung Pemaksaan perlakuan yang berdampak tidak nyaman pada penyandang disabilitas Cara berbicara yang tidak ramah dan tidak menghargai Tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik dalam segala bentuknya

penyandang disabilitas2. Kebutuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kecukupan protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral

3. Asupan nutrisi diberikan sesuai dengan kondisi tubuh atau keperluan spesifik penyandang disabilitas.

4. Panti harus menyediakan ahli gizi untuk menentukan rencana pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penyandang disabilitas.

Pasal 49Standar mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:1. Setiap panti harus menyediakan sarana komunikasi baik melalui

telepon/pesan singkat/surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya bagi residen dan menjamin residen dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia melalui saluran komunikasi tersebut.

2. Panti juga harus menyediakan hotline pengaduan kepada layanan dasar, layanan hukum/bantuan hukum, Kepolisian, layanan pendampingan oleh organisasi penyandang disabilitas, dan layanan lain yang diperlukan Penyandang Disabilitas.

3. Panti wajib menyediakan alat-alat sosialisasi terkait komunikasi pengaduan melalui hotline yang dapat dengan mudah dilihat atau diketahui dan diakses penyandang disabilitas.

Pasal 50Standar mekanisme pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penilaian layanan Panti Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:1. Panti Rehabilitasi Sosial harus memiliki standar pelibatan

Penyandang Disabilitas dalam penyusunan peraturan internal Panti Rehabilitasi Sosial

2. Panti Rehabilitasi Sosial harus memiliki standar pelibatan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan standar pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial.

Pasal 51Peer Support/Peer Consultant sebagaimana dimaksud pada Pasal ... ayat ... yaitu:1. Panti wajib melibatkan sesama penyandang disabilitas sebagai

pendukung utama (peer support) penyandang disabilitas yang lain


Selain untuk memberikan dukungan moril terhadap penghuni panti, peer support juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaduan bagi penyandang disabilitas.


Contoh media komunikasi seperti poster dll dimuat dalam penjelasan RPP. CATATAN: Panti harus menampilkan hak-hak penghuni panti dalam media komunikasi yang dapat dengan mudah dilihat atau diketahui dan diakses penyandang disabilitas Media komunikasi tersebut ditempatkan pada tempat-tempat dimana penyandang disabilitas sering berkumpul/melakukan kegiatan

2. Pelibatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesamaan jenis disabilitas Pendukung Utama dengan penyandang disabilitas yang didukung

Pasal 52(1) Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

yang Dilakukan di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial wajib mengedepankan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan Penyandang Disabilitas.

(2) Panti Rehabilitasi Sosial wajib menampilkan kewajiban panti dan petugas panti dalam media komunikasi yang dapat dengan mudah dilihat dan diakses Penyandang Disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pemerintah melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam penilaian kelayakan atas usulan izin.

Pengaturan lebih lanjut mengenai izin pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian KeempatHabilitasi dan Rehabilitasi Kesehatann …

Habilitasi dan Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 53(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan, gubernur, bupati/walikota wajib menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

(2) (3) Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi

Penyandang Disabilitas dilakukan antara lain dengan:a. Mengatasi dan menghapus berbagai dimensi hambatan fisik

dan informasi yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan;

b. c. Menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, etika, serta kepekaan dalam melayani penyandang disabilitas;

d. e. Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari

promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif/habilitatif bagi


Dimuat dalam penjelasan apa yang dimaksud media komunikasi dan contohnya

seluruh penyandang disabilitas, termasuk ketersediaan obat dan alat/teknologi bantu bagi penyandang disabilitas;

f. g. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dan kerjasama

antara sektor kesehatan dengan organisasi penyandang disabilitas, gerakan pasien, dan mitra masyarakat sipil lainnya termasuk dalam program rehabilitasi bersumberdaya masyarakat

h. i. Memastikan mekanisme dan pelembagaan implementasi

kerangka kebijakan dan aturan seputar layanan kesehatan inklusif disabilitas, termasuk koordinasi lintas sektor dan akuntabilitas, baik di tingkat nasional dan daerah.

j. k. Meningkatkan anggaran sektor kesehatan baik di tingkat pusat

dan daerah yang diperuntukkan bagi pengembangan layanan kesehatan inklusif disabilitas.l.

m. Mendorong kebijakan dan program kesehatan bagi penyandang disabilitas yang berlandaskan bukti, data, dan informasi akurat lewat survei, penelitian, dan pelaporan pelayanan rutin di sektor kesehatan

n. o. Menyediakan dan menyelenggarakan mekanise rujukan terpadu

bagi Penyandang Disabilitas.(4) Habilitasi dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan bersumber daya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip:

a. Prinsip partisipasi;b. Prinsip pemberdayaan Penyandang Disabilitas;c.

d. Prinsip kemitraan dengan masyarakat ;(5) Masyarakat juga dapat secara mandiri menyelenggarakan

habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54(1) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan membangun

berkolaborasi dan kemitraan dengan organisasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan kesinambungan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/walikota melakukan pendataan wilayah binaan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan

(3) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memberikan pendampingan, pembinaan, dan peningkatan kuantitas dan kualitas habilitasi dan rehabilitasi kesehatan berumberdaya masyarakat secara berkesinambungan.

(4) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memastikan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam pengelolaan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta penentuan arah kegiatan program habilitasi dan rehabilitasi kesehatan bersumberdaya masyarakat

Pasal 55Penyelenggara layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk : a. melibatkan penyandang Penyandang Disabilitas dan Organisasi

Penyandang Disabilitas secara aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan serta evaluasi program habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

b. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

c. memastikan adanya dukungan untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam sistem dan pengelolaan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

d. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk menyatakan kepentingan dan kebutuhannya serta turut mengambil keputusan dalam habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

e. mengintegrasikan keterampilan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sebagai bagian pelatihan dan pengajaran bagi penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan.

Pasal 56Pemberi layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk: a. menggunakan prinsip partisipasi dan melibatkan Penyandang

Disabilitas untuk memutuskan seluruh tindakan medis yang akan diberikan kepada Penyandang Disabilitas

b. menyediakan informasi habilitasi dan rehabilitasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, terutama Penyandang Disabilitas penglihatan, pendengaran, dan wicara


Masukkan di Ketentuan Umum



c. menghindari perbedaan pemahaman antara Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam pemberian informasi dan penentuan tindakan habilitasi dan rehabilitas kesehatan

d. menjalin komunikasi yang konstruktif untuk memahami kebutuhan khusus Pasien dengan disabilitas

e. menghormati hak Penyandang Disabilitas atas tubuhnya f. menyampaikan secara langsung kepada Pasien Penyandang

Disabilitas semua informasi mengenai kondisi kesehatannya sebelum berkonsultasi dengan keluarga atau pendamping Pasien Penyandang Disabilitas

g. menjadikan pasien dengan disabilitas sebagai pemegang keputusan terkait tindakan habilitasi dan rehabilitasi kesehatan

h. meningkatkan pemahaman keluarga atau pendamping Penyandang Disabilitas terkait hak atas tubuh yang dimiliki oleh setiap Penyandang Disabilitas

i. menyelenggarakan penyuluhan rutin sekaligus membentuk grup konseling sampai ke rumah-rumah tempat Penyandang Disabilitas tinggal.

j. menyediakan perangkat media informasi dan pembelajaran yang dapat dengan mudah diakses dan digunakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 57Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan unsur-unsur lainnya memastikan bahwa informasi habilitasi dan rehabilitasi kesehatan tersedia, dapat diakses, dan dapat dimengerti semua orang.Penyandang Disabilitas.

Pasal 58(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memastikan implementasi

habilitasi dan rehabilitasi kesehatan secara merata untuk mewujudkan aksesibilitas secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan menyediakan sarana layanan kesehatan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas

(3) Perencanaan standar bangunan fisik unit layanan kesehatan harus melibatkan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Pasal 59(1) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan menyediakan

Rumah Antara sebagai wadah transisi bagi Penyandang Disabilitas Jiwa dari rumah sakit ke rumah ataupun sebaliknya

(2) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi kesehatan memfasilitasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Penyandang Disabilitas Jiwa

Pasal• Proses dan Alur Rujukan bagi Diagnosis Akhir Setelah Tahap

Deteksi• Kedaruratan Bencana

Bagian Kelima Pengawasan dan Evaluasi

Paragraf SatuDewan Pengawas

Pasal 38(1)Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pengawas Kesejahteraan

Sosial untuk Penyandang Disabilitas untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi.

(2)Dewan pengawas sebagaimana disebut pada ayat (1) diketuai oleh …

(3)Dewan pengawas sebagaimana disebut pada ayat (1) beranggotakan:

a. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial

b. Komite Nasional Penyandang Disabilitasc. Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitasd. Ombudsmane. Perwakilan masyarakat

Pasal 39(1)Dewan Pengawas bertugas:

a. memantau dan mengawasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

gfc, 11/11/17,

Pertimbangkan tetap di sini or pindah ke bawah


Bisa jadi bagian dari “Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial” atau juga menjadi bagian “Kesejahteraan Sosial” secara kesuluruhan




Ini kewajiban penyelenggara atau pemerintah?

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

c. Melakukan koordinasi kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas antara Pemerintah daerah, Lembaga Rehabilitasi, OPD dan masyarakat

d. Memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

e. Melaporkan penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi sosial kepada Bupati.

(2)Dewan pengawas dibentuk melalui keputusan Bupati/ Walikota.(3)Wilayah kerja Dewan Pengawas meliputi Kabupaten/ Kota(4)Dewan Pengawas bekerja untuk jangka waktu 3 tahun.

Paragraf DuaPengawasan

Pasal 40Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

a. memeriksa standar dan mekanisme pelayanan di penyelenggara;

b. memeriksa sarana dan prasarana c. memeriksa kelengkapan fasilitas penyelenggara

Pasal 41Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada:

a. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembagab. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi diluar lembaga

Pasal 42Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali

Paragraf TigaEvaluasi

Pasal 43Evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menilai:

a. Kecukupan dan kelayakan pelayanan b. Peningkatan pelayananc. Perbaikan pelayanand. Penentuan pemberian penghargaan dan sanksi

Pasal 44Evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada:

a. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembagab. Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi diluar lembaga

Pasal 45Evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 46Hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan sosial, menteri yang membidangi urusan kesehatan dan Komisi Nasional Disabilitas.

Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat

Pasal 47(1)Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan habilitasi dalam

lembaga atau diluar lembaga;(2)Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan habilitasi dalam

lembaga meliputi:a. Mengawasi penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi

melalui Dewan Pengawas;b. Nac. Nad. Nae.

(3)Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan habilitasi diluar lembaga meliputi:

Dian Agung Wicaksono, 11/12/17,

untuk partisipasi masyarakat apakah memang perlu diatur per ruang lingkup, atau cukup 4 ruang lingkup ada 1 pengaturan tentang partisipasi masyarakat?

a. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk terlibat dalam proses sosial dan kultural di masyarakat.

b. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja dalam usaha-usaha produktif masyarakat;

Pasal 48a. Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi.

b. Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi:a. Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat untuk

meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi;

b. Nac. Nad. Nae.

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap fasilitasi keterlibatan masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1).

>>>>PEMBAHASAN SKIP KE BAGIAN INI <<<<

BAB III JAMINAN SOSIALPasal 49

(9) Setiap penyandang disabilitas berhak atas jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(10) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:d. asuransi kesejahteraan sosial, e. bantuan langsung berkelanjutan, dan f. bantuan khusus.

(3) Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)

(4) Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan kemampuan negara dan daerah.

Pasal 50(1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial

diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan jaminan sosial mana yang masuk penyelenggaraan jaminan sosial mana yang masuk evaluasi jaminan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan asuransi kesejahteraan sosial guna mendukung sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 51(1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada penyandang disabilitas berat.

(2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.

(3) Bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui mekanisme non tunai.

(4) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terus menerus seumur hidup.

(5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

(6) Pelaksanaan pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52(1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2)

huruf c mencakup:a. pelatihan, b. konseling, c. perawatan sementara, atau d. bantuan lain yang berkaitan

(2) Bantuan lain yang berkaitan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi alat bantu.

(3) Pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN SOSIALBagian

Kesatu UmumPasal 53

(1) Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri.

(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:a. Penyandang Disabilitas; b. keluarga/ wali/ pendamping Penyandang Disabilitas; c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau d. masyarakat.

(3) Pemenuhan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian KeduaTahapan Pemberdayaan Sosial

Pasal 54(1) Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan Pemberdayaan Sosial;b. pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; danc. evaluasi Pemberdayaan Sosial.

(2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas pada seluruh tahapan.

(3) Keterlibatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

Paragraf 1Persiapan Pemberdayaan Sosial

Pasal 55Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun blueprint Pemberdayaan Sosial sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

almonika, 11/07/17,

Lihat Perda DIY Disabilitas. misala da tahapan: identifikasi penilaian


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan pemberdayaan sosial mana yang masuk penyelenggaraan pemberdayaan sosial mana yang masuk evaluasi pemberdayaan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.

Paragraf 2Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Pasal 56Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk:a. diagnosis dan pemberian motivasi;b. pelatihan dan pendampingan c. pemberian stimulan;d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; danf. bimbingan lanjut.

Pasal 57Penegakan diagnosis dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dengan cara: a. melakukan asesmen menyeluruh yang meliputi:

1) asesmen fisik; dan2) asesmen psikologis.

b. bimbingan motivasi; dan/atauc. mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi untuk

melakukan Pemberdayaan Sosial.

Pasal 58(1) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 huruf b dilakukan dengan cara:a. memberikan konseling;b. memberikan pendampingan psikososial;c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan

penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya;

d. memberikan penggalian dan pengambangan potensi diri dan keterampilan;

e. memberikan akses magang di perusahaan; dan/atauf. memberikan pendampingan kerja.

(2) Materi pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) supaya dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 59Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan cara:

almonika, 11/07/17,

ada asesmen sosial (interaksi PD dengan lingkungan)

almonika, 11/07/17,

di perda DIY ada konsep “penilaian Penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus”. ada trackrecord mengenai profil PD, sikon PD secara psikologis, sosial, dan fisik

a. memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;

b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan keuangan; dan/atau

c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.

Pasal 60Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan dengan cara:a. memfasilitasi pameran produk unggulan;b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran; c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam

negeri;e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan

hak kekayaan intelektual; f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/ataug. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 61Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan cara: a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;b. melakukan pengembangan sistem;c. membangun jaringan antarkelembagaan dan kemitraan untuk

memperkuat pemberdayaan sosial;d. melakukan advokasi peran lembaga dan kemitraan; dan/ataue. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 62Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilakukan dengan cara:a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;b. melakukan koordinasi dengan keluarga;c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan

usaha; dan/ataud. melakukan pemberian bimbingan dan motivasi kepada

penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3Evaluasi Pemberdayaan Sosial

Pasal 63(1) Evaluasi program Pemberdayaan Sosial didasarkan pada

blueprint Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

(2) Hasil evaluasi dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan Sosial selanjutnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan akademisi atau praktisi, Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian KetigaKriteria Subjek Pemberdayaan Sosial

Pasal 64Pemberdayaan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditujukan kepada perorangan Penyandang Disabilitas yang memiliki kriteria:

a. tidak memiliki penghasilan;b. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;c. memiliki keterbatasan terhadap keterampilan kerja;d. memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial

dasar; dan/ataue. memiliki keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal,

dan usaha.

Pasal 65Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga/ wali/ pendamping Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga yang memiliki kriteria:

a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;c. keterbatasan akses tehadap pelayanan sosial dasar; d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha;

ataue. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 66(1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditujukan kepada:a. sekelompok Penyandang Disabilitas; atau

b. sekelompok orang yang terdiri dari Penyandang Disabilitas dan orang bukan Penyandang Disabilitas bersama-sama secara inklusif.

(2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok dengan kriteria :a. beranggotakan penyandang disabilitas dan orang bukan

Penyandang Disabilitas inklusi miskin;b. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk

mengembangkan usaha bersama;c. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama;

ataud. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan

usaha.

Pasal 67Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria subjek Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V …V PERLINDUNGAN SOSIAL

BAB VPERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian KesatuUmum

Pasal 60 …Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mendukung penyandang disabilitas, keluarga dan/atau kelompok penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal …61Perlindungan Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam lingkup :

a. Bantuan Sosialb. Jaminan Sosialc. Pemberdayaan Sosial; dand. Bantuan Hukum ; dan Advokasi Sosiale. Advokasi Sosial

Putri Amanda, 11/20/17,

Sudah masuk ke dalam Ketentuan Umum. Bisa dihapus agar tidak terjadi repetisi.


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan perlindungan sosial mana yang masuk penyelenggaraan perlindungan sosial mana yang masuk evaluasi perlindungan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan perlindungan sosial mana yang masuk penyelenggaraan perlindungan sosial mana yang masuk evaluasi perlindungan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.

Bagian KeduaKesatuBantuan Sosial

Bagian KesatuBantuan Sosial

Paragraf 1Umum

Pasal 7062(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal x huruf a

merupakan hak dari Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan/atau kelompok Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.

(2) (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

kepada seorang Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari Risiko Sosial.

(4) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:a. krisis sosial;b. krisis ekonomi;c. krisis politik; d. konflik sosial; ataue. bencana alam.

(5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :a. bantuan langsung;

penyediaan aksesibilitas; dan/atau

penguatan kelembagaan.

(6) Bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.

(7) Penerima bantuan sosial adalah Penyandang Disabilitas dan/atau sistem pendukungnya, terutama Penyandang Disabilitas yang disebutkan di dalam Pasal XXX.Bantuan hukum

Advokasi sosialBantuan sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.Penerima bantuan sosial adalah Penyandang Disabilitas dan sistem

pendukungnya, terutama Penyandang Disabilitas yang disebutkan dalam Pasal … [lihat 9 penyandang disabilitas dalam situasi khusus]

Pasal …[untuk dibahas kembali] Bantuan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko

dari guncangan dan kerentanan sosial seorang Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas agar kelangsungan hidup Penyandang

Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seorang Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang

Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai

akibat dari Risiko Sosial.

Paragraf 12Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Paragraf 1Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 6371Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (53) secara umum meliputi:a. pangan; b. sandang; c. kebutuhan air bersih dan sanitasi; d. pelayanan kesehatan; e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri; f. pelayanan psikososial; g. penampungan serta tempat hunian; dan/atau h. dapur umum.

Pasal 6472(1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang bersifat berkelanjutan

meliputi:a. bantuan sosial khusus;b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

dan/atauc. alat bantu bagi Penyandang Disabilitas

(2) Bantuan sosial khusus diberikan dengan mempertimbangkan kondisi prioritas Penyandang Disabilitas yang dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(3) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis Penyandang Disabilitas yang dapat berupa:a. Obat-obatan;b. Terapi berkelanjutan;c. Pendamping; dan/ataud. Asupan nutrisi

(4) Alat bantu bagi penyandang disabilitas serta perawatannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas yang meliputi antara lain:a. alat bantu kesehatan;b. alat bantu mobilitas; atauc. alat bantu kemandirian

Paragraf 2Sifat Bantuan Sosial3

Sifat Bantuan Sosial

Pasal 6573Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar diberikan pada saat terjadi Risiko Sosial sampai keadaan stabil.

Pasal 6674(1) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai

(2) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah

(3) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negar dan/atau daerah

Paragraf 3Bentuk Bantuan Sosial4Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 6775(1) Bantuan langsung dapat bersifat sementara atau bersifat

berkelanjutan(2) Bantuan langsung berupa pemenuhan kebutuhan dasar

sebagaimana dimaksud pada Pasal x serta meliputi juga: a. uang tunai;b. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan

kepemilikan;c. penyediaan kebutuhan pokok murah; dan ataud. penyediaan pemakaman

(3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diberikan kepada penyandang disabilitas atau melalui lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 6876(1) Penyediaan aksesibilitas dapat bersifat sementara atau

berkelanjutan(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud sebagaimana

dimaksud Pasal 70 ayat (2) huruf b dapat berupa aksesibilitas fisik dan non fisik, serta memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya.

(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan kegiatan: a. melakukan rujukan;b. mengadakan jejaring kemitraan;c. menyediakan fasilitas; dan/ataud. menyediakan informasi.

Pasal 6977(1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70

ayat (2) huruf c dapat berupa kemudahan dalam memberikan legalitas, peningkatan sumber daya manusia, dan memperoleh akreditasi.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;b. melakukan supervisi dan evaluasi;c. melakukan pengembangan sistem dan manajemen

organisasi;d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya

manusia; dan/ataue. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan

kelembagaan.

Bagian KeduaJaminan Sosialtiga

JAMINAN SOSIALJaminan Sosial

Pasal 4970(1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas jaminan sosial yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk:a. asuransi kesejahteraan sosial;, b. bantuan langsung berkelanjutan;, dan c. bantuan khusus.

(3) Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)

(4) Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan kemampuan negara dan daerah.Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7150(4) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial

diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.(5) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.


Mohon masukan, apakah kita akan mempertahankan peraturan ini? Kenapa tidak cantumkan saja mekanisme anggaran di dalam Ketentuan Khusus di dalam PP ini?


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan jaminan sosial mana yang masuk penyelenggaraan jaminan sosial mana yang masuk evaluasi jaminan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.

(6) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan asuransi kesejahteraan sosial guna mendukung sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 7251(7) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf b diberikan kepada penyandang disabilitas berat.

(8) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.

(9) Bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui mekanisme non tunai.

(10) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terus menerus seumur hidup.

(11) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerahPemerintah dan Pemerintah Daerah.

(12) Pelaksanaan pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7352(5) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2)

huruf c mencakup:d. pelatihan, e. konseling, f. perawatan sementara, atau g. bantuan lain yang berkaitanh. pelayanan kesehatan; dan i. penyediaan alat bantu.

(6) Bantuan khusus diberikan dengan mempertimbangkan kondisi prioritas Penyandang Disabilitas yang dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

(7) Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan medis Penyandang Disabilitas dan dapat berupa:a. Obat-obatan;b. Terapi berkelanjutan;



c. Pendamping; dan/ataud. Asupan nutrisi

(8) Alat bantu bagi penyandang disabilitas serta perawatannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas yang meliputi antara lain:

a. alat bantu kesehatan;b. alat bantu mobilitas; atauc. alat bantu kemandirian

(9) Bantuan lain yang berkaitan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi alat bantu.

(10) Pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah.

(11) Pelaksanaan pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPemberdayaan Sosialempat

PEMBERDAYAAN SOSIALPemberdayaan Sosial

Paragraf .. Umum

Pasal 7453(4) Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk mengembangkan dan

menguatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri.

(5) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:e. Penyandang Disabilitas; f. keluarga/ wali/ pendamping Penyandang DisabilitasSistem

Pendukung Penyandang Disabilitas; g. kelompokOrganisasi Penyandang Disabilitas; dan/atau h. masyarakat.

(6) Pemenuhan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).


Mohon maaf, bila dimungkinkan tolong digolongkan bagian dalam Bab ini: mana yang masuk perencanaan pemberdayaan sosial mana yang masuk penyelenggaraan pemberdayaan sosial mana yang masuk evaluasi pemberdayaan sosial boleh juga ada sub pengaturan lain selain ketiga hal tersebut, namun ketiga pengaturan tersebut adalah pengaturan minimal yang harus ada.



Tahapan Pemberdayaan SosialPasal 7554

(4) Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui tahapan:d. persiapan Pemberdayaan Sosial;e. pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; danf. evaluasi Pemberdayaan Sosial.

(5) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas pada seluruh tahapan.

(6) Keterlibatan sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

Paragraf 1PersiapanPelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Pasal 7655Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun blueprintcetak biru Pemberdayaan Sosial sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Paragraf ..Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Pasal 7756Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk:g. diagnosis dan pemberian motivasi;h. pelatihan dan pendampingan i. pemberian stimulan;j. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;k. penguatan kelembagaan dan kemitraan; danl. bimbingan lanjut.

Pasal 7857Penegakan diagnosis dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan dengan cara: d. melakukan asesmen menyeluruh yang meliputi:

3) asesmen fisik; dan4) asesmen psikologis.

e. bimbingan motivasi; dan/atau

almonika, 11/20/17,

ada asesmen sosial (interaksi PD dengan lingkungan)

almonika, 11/20/17,

di perda DIY ada konsep “penilaian Penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus”. ada trackrecord mengenai profil PD, sikon PD secara psikologis, sosial, dan fisik

almonika, 11/20/17,

Lihat Perda DIY Disabilitas. misala da tahapan: identifikasi penilaian

f. mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi untuk melakukan Pemberdayaan Sosial.

Pasal 7958(3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 huruf b dilakukan dengan cara:a. memberikan konseling;b. memberikan pendampingan psikososial;c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan

penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya;

d. memberikan penggalian dan pengambangan potensi diri dan keterampilan;

e. memberikan akses magang di perusahaan; dan/atauf. memberikan pendampingan kerja.

(4) Materi pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) supaya dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 8059Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan cara:d. memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau

barang;e. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan keuangan;

dan/atauf. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.

Pasal 8160Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan dengan cara:a. memfasilitasi pameran produk unggulan;b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran; c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam

negeri;e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan

hak kekayaan intelektual; f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau

g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 8261Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan cara: a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;b. melakukan pengembangan sistem;c. membangun jaringan antarkelembagaan dan kemitraan untuk

memperkuat pemberdayaan sosial;d. melakukan advokasi peran lembaga dan kemitraan; dan/ataue. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 8362Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilakukan dengan cara:e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;f. melakukan koordinasi dengan keluarga;g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan

usaha; dan/atauh. melakukan pemberian bimbingan dan motivasi kepada

penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 2..Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial

Pasal 8463(4) Evaluasi program Pemberdayaan Sosial didasarkan pada

blueprint cetak biru Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

(5) Hasil evaluasi dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan Sosial selanjutnya.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan akademisi atau praktisi, Penyandang Disabilitas, keluarga, masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3Kriteria Subjek Pemberdayaan SosialKriteria Subjek Pemberdayaan Sosial

Pasal 8564Pemberdayaan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditujukan kepada perorangan Penyandang Disabilitas yang memiliki kriteria:f. tidak memiliki penghasilan;g. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;h. memiliki keterbatasan terhadap keterampilan kerja;i. memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar;

dan/atauj. memiliki keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan

usaha.

Pasal 8665Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga/ wali/ pendamping Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga yang memiliki kriteria:a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;c. keterbatasan akses tehadap pelayanan sosial dasar; d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha;

ataue. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 8766(3) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditujukan kepada:c. sekelompok Penyandang Disabilitas; ataud. sekelompok orang yang terdiri dari Penyandang Disabilitas

dan orang bukan Penyandang Disabilitas bersama-sama secara inklusif.

(4) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok dengan kriteria :e. beranggotakan penyandang disabilitas dan orang bukan

Penyandang Disabilitas inklusi miskin;f. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk

mengembangkan usaha bersama;g. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama;

atau

h. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 8867Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria subjek Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian KetigaKeempatAdvokasi Sosial dan Bantuan Hukum

limaAdvokasi Sosial dan Bantuan Hukum

Paragraf 1UmumUmum

Pasal 7889(1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan

untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau masyarakat Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

(3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. mediasi;b. negosiasi; danc. pendampingan dan peningkatan kapasitas

(4) Penerima hak atas advokasi sosial adalah Penyandang Disabilitas dan sistem pendukungnya

Paragraf 2Bentuk Advokasi Sosial

Bentuk Advokasi SosialPasal 9079

(1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan, pemberian informasi dan/atau diseminasi mengenai:a. penguatan karakter Penyandang Disabilitasb. perlindungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas

(2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:a. pendampingan;b. bimbingan; dan/atauc. mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang

berhadapan dengan hukum.(3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)

dilaksanakan dengan kegiatan :a. pemberian pelayanan khusus; dan/ataub. pemulihan hak yang dilanggar.

Bagian KeempatKeenamBantuan Hukum

Paragraf 1Umum

Pasal 9180

(1) Bantuan hukum diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum yang dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

(4) Penerima bantuan hukum adalah setiap Penyandang Disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas

Paragraf 3Bentuk Bantuan Hukum 2

Bentuk Bantuan HukumPasal 9281

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilakukan dengan :a. melakukan investigasi sosial;b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;c. memfasilitasi tersedianya saksi;d. memfasilitasi tersedianya pendamping;e. memfasilitasi tersedianya mediasi hukum;f. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/ataug. memberikan pendampingan bagi anak penyandang disabilitas

yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 4Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan

Hukum 3Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 9382Penyandang Disabilitas penerima bantuan hukum memiliki hak atas:a. Mendapatkan bantuan dan pendampingan sejak sebelum

mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum

b. Kebijakan khusus dalam setiap kegiatan yang bersifat administratif

c. Didengar dan memiliki kesempatan yang sama dalam proses hukum

d. Fasilitasi pendamping dalam setiap proses hukume. Pemulihan setelah berhadapan dengan hukum

BAB ... LAIN-LAIN

Bagian KesatuPendataan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan data terpadu

Bagian KeduaAkses Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal …(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang

Disabilitas untuk menjangkau seluruh penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tercantum di dalam Peraturan ini dan penyelenggaraan kesejahateraan sosial lainnya.

(2)Dalam melaksanakan ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperhatikan Penyandang Disabilitas dalam situasi khusus seperti yang tercantum di dalam Pasal XX ayat (XX)

(3) Dalam melaksanakan ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan kesejahteraan sosial ke dalam perangkat layanan rujukan terpadu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB …VIPARTISIPASI MASYARAKATPARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9447(4) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.

(5) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk

terlibat dalam proses sosial dan kultural di masyarakat; dan. b. Memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk

bekerja dalam usaha-usaha produktif masyarakat.;

Pasal 9548(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencanakesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan prinsip partisipasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta kemitraan dengan masyarakat sekitar.

(2) Dalam menyelenggarakan prinsip partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

d. berkolaborasi dan membangun koalisi dengan organisasimasyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan kesinambungan layanan atau program berbasis masyarakat

e. Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi;

f. melakukan pendataan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berkesinambungan serta peningkatan kuantitas dan kualitas wilayah binaan yang berkesinambungan.

g. memastikan keikutsertaan penyandang disabilitas di tingkat pengelolaan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta menentukan arah kegiatan yang melibatkan masyarakat

(3) Partipisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan-perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 96(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pelatihan

untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian keluarga dan masyarakat kepada layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tenaga profesional untuk pemberian motivasi dan diagnosis terhadap Penyandang Disabilitas

(3) J enis pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

(4) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 97(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasi anggaran untuk

pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal ... .(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

dialokasikan untuk biaya operasional dan tenaga pelaksana.

(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara lintas sektor berdasarkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga atau organisasi pemerintah daerah.

Pasal 98(1) Tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

memiliki sertifikasi dan kompetensi yang sesuai.(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari

pelatihan yang mencakup kurikulum layanan habilitas dan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat;

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan wewenang dari menteri yang menyelenggarakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi

BAB VIIPENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVAUASI …PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian KesatuDewan Pengawas/Kelompok Kerja

Pasal 9938(4) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pengawas/Kelompok Kerja

untuk Penyandang Disabilitas untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.

(5) Dewan pengawas/Kelompok Kerja sebagaimana disebut pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(6) Dewan pengawas/Kelompok Kerja sebagaimana disebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan:

a. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial dan kesehatan;

b. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani urusan kesehatan

c. Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas; dand. dan/atau perwakilan masyarakatPerwakilan masyarakat


Sebaiknya draft ini sudah firm mengenai istilahnya. Adanya 2 nama bisa menimbulkan kerancuan dalam implementasi. Apakah nama kelompok kerja dapat dilekatkan kepada badan yang berfungsi pengawasan (SC), karena biasanya hanya merujuk pada organizing committee.


Usul untuk mengubahnya dengan istilah : Kelompok Kerja. Di beberapa wilayah sudah ada Kelompok Kerja Anak, atau Pokja lainnya, sehingga Pokja-Pokja yang sudah ada tersebut bisa ditambahkan perannya sebagai forum koordinasi dan melakukan monev untuk pelaksaan PP ini

Pasal 10039(5) Dewan Pengawas/Kelompok Kerja bertugas:

a. melaksanakan pertemuan koordinasi antar SKPD terkait untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan/atau penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas;

b. memantau dan mengawasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

d. Melakukan koordinasi kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas antara Pemerintah daerah, Lembaga Rehabilitasi, OPD dan masyarakat

e. Memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

f. Melaporkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana kepada Bupati.

(6) Dewan pengawas dibentuk melalui keputusan Bupati/ Walikota.(7) Wilayah kerja Dewan Pengawas meliputi Kabupaten/ Kota(8) Dewan Pengawas bekerja untuk jangka waktu 3 tahun.

Bagian KeduaPengawasan

Pasal 10140Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

d. memeriksa standar dan mekanisme penyelenggaraan;e. memeriksa sarana dan prasarana f. memeriksa kelengkapan fasilitas penyelenggara

Pasal 10241Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi di dalam dan/atau di luar lembaga.

Pasal 10342Pengawasan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 61 (enamsatu) bulantahun sekali.

Bagian KetigaEvaluasi

EvaluasiPasal 10443

Evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menilai:

e. Kecukupan dan kelayakan pelayanan f. Peningkatan pelayanang. Perbaikan pelayananh. Penentuan pemberian penghargaan dan sanksi

Pasal 10544Evaluasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas ditujukan kepada Penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi di dalam dan/atau di luar lembaga.

Pasal 10645Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan setiap 21 (tahunsatu) tahun sekali

Pasal 10746Hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Pengawas/Kelompok Kerja disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan sosial, menteri yang membidangi urusan kesehatan dan Komisi Nasional Disabilitas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10883Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


sepakat


Atau setiap tahun?

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

PENJELASAN ATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG

DISABILITAS

I. UMUMII. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 4

Ragam disabilitas adalahKepentingan terbaik adalah ..... Salah satu contoh kepentingan terbaik adalah dengan mengedepankan home-based service, peran aktif pemerintah dan pelaksana program kesejahteraan sosial untuk mendatangi Penyandang Disabilitas, menghormati martabat penyandang disabilitas, dan otonomi penyandang disabilitas dalam membuat keputusan.

Pasal 5Ayat (1)

Contoh wujud penghormatan martabat penyandang disabilitas adalah tidak digunduli secara paksa, tidak dipaksa menggunakan alat kontrasepsi, tidak dimandikan di tempat terbuka, penghuni panti perempuan harus dikelola oleh perempuan dan sebaliknya

Ayat (2)Contoh penghormatan hak penyandang disabilitas berupa kegitan rekreatif maupun produktif, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hak atas kebebasan penghuni panti tidak boleh dikurumg dalam ruangan, dipasung, dan lain sebagainya

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelasPasal 11

Cukup jelasPasal 12

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Yang dimaksud sistem pendukung adalah wali, pendamping, keluarga, dan unit sosial lainnya di tempat Penyandang Disabilitas tinggal.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 13Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 16

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasPasal 18

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 19Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 20

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cBimbingan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan: evaluasi perkembangan penyandang disabilitas, bimbingan dan motivasi kepada penyandang disabilitas, keluarga dan sistem pendukung lainnya, penyuluhan sosial bagi masyarakat di lingkungannya, mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Huruf dBimbingan sosial hidup bermasyarakat dilakukan melalui bimbingan motivasi kepada penyandang disabilitas secara individu dan kelompok, latihan praktis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat.

Huruf eBimbingan kerja usaha ekonomis produktif meliputi bimbingan pementapan keterampilan yang telah diperoleh, bimbingan motivasi individu dan kelompok, bimbingan pemantapan pengelolaan usaha, bimbingan pembukuan dan keuangan, bimbingan penyelenggaraan ketatausahaan.

Huruf fPemantapan dan penyaluran melalui kegiatan: penempatan penyandang disabilitas (klien) pada lapangan usaha/kerja; menghubungi keluarga, masyarakat dan lingkungan; penyiapan kesempatan kerja pada perusahaan-perusahaan; dan penempatan klien pada keluarga.

Pasal 21Ayat (1)

Penetapan kemandirian dan keberfungsiang sosial adalahAyat (2)

Cukup jelasPasal 22

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelasPasal 23

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelasPasal 25

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Huruf a

Kegiatan persiapan merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.

Huruf bKegiatan pengumpulan data dan informasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.

Huruf cKegiatan analisis merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

Huruf dKegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk

mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 26Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 27

Cukup jelasPasal 28

Cukup jelasPasal 29

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas Pasal 31

Cukup jelasPasal 32

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 33Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Contoh menjamin akses atas layanan kesehatan adalah bekerjasama dengan penyedia layanan kesehatan umum dan kesehatan yang terkait dengan kedisabilitasa guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu, menyediakan layanan kesehatan berkala

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Ayat (7)Cukup jelas

Ayat (8)Cukup jelas

Ayat (9)Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 38

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 39

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aYang dimaksud usaha-usaha produktif masyarakat mencakup, namun tidak terbatas pada : Gotong royong; Rapat dan pertemuan warga; Kegiatan kebudayaan dan keseniaan; Kegaiatan keagamaan

Huruf bYang dimaksud usaha-usaha produktif masyarakat mencakup, namun tidak terbatas pada: Kelompok kerja di masyarakat; UMKM; Koperasi;


Contohnya justru tidak merujuk pada usaha produktif masyarakat

Pasal 48Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 49

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 50Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 51Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelasPasal 52

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 53Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 54

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 59

Cukup jelasPasal 60

Cukup jelasPasal 61

Cukup jelasPasal 62

Cukup jelasPasal 63

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 64

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dTerdapat 5 (lima) macam keterbatasan, yaitu : indivisu, keluarga, lingkungan sosial: stigma, infrastruktur, kebijakan dan program. misalnya, tidak tersedia fasilitas bagi PD pada sekolah inklusi

Huruf eCukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Bencana alam termasuk juga situasi terdampak pengelolaan Sumber daya Alam

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Ayat (1)

Bantuan sosial wajib memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan usia. Yakni menyesuaikan kebutuhan usia dini, usia kerja atau usia lanjut.”

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya adalah kebutuhan yang menyesuaikan kondisi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan jenis bantuan yang diberikan.

Ayat (4)Yang dimaksud sistem pendukung adalah wali, pendamping, keluarga, dan unit sosial lainnya di tempat Penyandang Disabilitas tinggal

Pasal 71Cukup jelas

Pasal 72Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bYang dimaksud terapi berkelanjutan adalah upaya pemulihan kondisi fisik dan/atau non fisik bagi

Penyandang Disabilitas tertentu yang dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf cYang dimaksud pendamping adalah seseorang yang berdasarkan keahlian dan kemampuannya bertugas membantu Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Huruf dYang dimaksud dengan asupan nutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas tertentu yang akan mengalami penurunan kondisi fisik tanpa mengkonsumsi asupan nutrisi tersebut.

Ayat (4)Pemberian bantuan alat penyandang disabilitas wajib diawali dengan asesmen untuk menjamin alat yang tepat guna.huruf a

alat yang membantu Penyandang Disabilitas dalam keadaan sakit. Misalnya alat penyangga leher, alat penyangga tubuh dan alat-alat lain yang serupa. Pemberian alat bantu harus berdasarkan resep dokter

Huruf bAlat yang membantu gerak perpindahan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kursi roda, penyangga kaki untuk berjalan, tongkat tuna netra dan alat – alat lain yang serupa

Huruf cAlat yang membangun kemandirian seorang Penyandang Disabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan tertentu tanpa bantuan orang lain. Misalnya komputer bicara khusus bagi tuna netra dan alat-alat lain yang

Pasal 73Cukup jelas

Pasal 74Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 75Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 76

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 77Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 78

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 79Ayat (1)

Huruf aPenguatan karakter meliputi identifikasi diri, membangun nilai diri positif dan advokasi diri”

Huruf bPerlindungan terhadap keluarga Penyandang Disabilitas berupa pemenuhan atas hak untuk memperoleh izin tidak bekerja atau hak waktu kerja kurang dari yang seharusnya dalam hal harus mendampingi Penyandang Disabilitas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 80Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Setiap penyandang disabilitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas karena kerentanannya berhak atas bantuan hukum baik miskin ataupun tidak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku

Pasal 81Cukup jelas

Pasal 82Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Kebijakan khusus dapat berupa keringanan terhadap kegiatan administrasi yang semula bersifat wajib, misal seperti tanda tangan, bagi kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas

Huruf cYang dimaksud dengan didengar misalnya adalah setiap kesaksian dari penyandang Disabilitas yang tidak berkaitan dengan keterbatasannya maka wajib untuk didengar/tidak diragukan.Kesaksian mengenai peristiwa yang berkaitan dengan suara yang dijelaskan oleh Penyandang Disabilitas tuna netra, tidak dapat diragukan hanya karena Penyandang Disabilitas tersebut tidak melihat secara langsung.Kesaksian dari korban yang merupakan Penyandang Disabilitas tuna wicara, tidak dapat diragukan hanya karena kesulitan dalam mengemukakan pendapatnya.

Huruf dPendamping termasuk juru bahasa

Huruf e

Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana berhak atas pemulihan fisik dan/atau mental termasuk kemandirian dalam ekonomi dan kehidupan sosial.

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Documents

· Web viewDRAFT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA