jurnal.umrah.ac.idjurnal.umrah.ac.id/.../2016/08/refisi-SIDANG.docx · Web viewBAB I PENDAHULUAN L atar belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membuka

perubahan pada sistem politik terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka

peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya, untuk menuju

demokrasi yang lebih baik, ini juga membuka harapan bagi kaum perempuan

untuk dapat memperjuangkan aspirasinya, dengan lebih nyata perubahannya

dalam sistem pemilu, antara lain diberlakukanya Undang-undang Pemilu Nomor

8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan,

sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik,

tentunya secara logika mampu mendobrak kuantitas perempuan di wilayah publik,

Undang-undang tersebut menyebutkan pentingnya aksi affirmasi bagi partisipasi

politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai

pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

Dengan adanya Undang-undang diatas merupakan kebijakan afirmatif yaitu

kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender

ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan

lain dalam bidang yang sama. Undang-undang ini bertujuan membuka

kesempatan kepada kaum perempuan agar dapat terjun langsung ke lembaga

pemerintahan serta meningkatkan persentase perempuan dilembaga legislatif.

1

Menurut pasal 27 UUD 1945, wanita mempunyai kedudukan yang sama

dengan pria, dalam bidang hukum dan pemerintah. Di dalam perundang-undang

politik yang tertera dalam undang-undang 1945 tersebut, telah tercermin bahwa

wanita dan pria sama-sama punya hak untuk dipilih dan memilih.

Banyak partai politik yang mengutus anggotanya sebagai calon anggota DPR

maupun DPRD, bahkan ketua umum dari sebuah partai politik juga ada yang

diduduki oleh kaum perempuan, meskipun dengan adanya kedudukan perempuan

sebagai pemimpin dipartai politik, kadang kala tidak menanggapi aspirasi dari

kaum feminim dan tidak dibarengi dengan kebijakan yang di buat. Sedangkan

ketika kaum perempuan sudah jadi sebagai anggota legislatif, tantangan mereka

tidak hanya berenti disitu, melainkan mereka akan tetap menghadapi tantangan

tentunya dari kaum pria yang lebih dominan dilembaga legislatif. Pentingnya

peran angota legislatif perempuan sangat menunjang terhadap kebijakan yang

akan dihasilkan, meskipun anggota DPRD bekerja secara kolektif, tetapi

bagaimana kaum perempuan berperan sebagai lembaga yang ada dibidang

legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Untuk melihat kinerja DPRD tentunya kita harus mengetahui apakah fungsi

DPRD tersebut. Berbicara mengenai Fungsi anggota DPRD terdapat beberapa

fungsi diantaranya fungsi yang paling penting adalah fungsi legislasi yaitu

berfungsi menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, untuk itu badan

legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap

undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama dibidang penganggaran,

kedua yaitu fungsi pengawasan adalah mengontrol badan eksekutif dalam arti

2

menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan, untuk menjalankan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi

hak kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebagainya, ketiga adalah

fungsi penganggaran yaitu menentukan seberapa anggaran pemerintah dapat

disetujui dan pada akhirnya menentukan berapa dan bagaimana uang rakyat

dipergunakan (dalam Budiarjo 2008:322).

Peran DPRD sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat atau yang

dihasilkan, sebab mereka yang berperan penting terhadap berhasilnya kebijakan

itu dibuat apakah secara maksimal dapat dijalankan atau hanya sebatas tertulis

diatas kertas saja. Tanpa terkecuali juga terhadap kebijakan mengenai perempuan,

dalam kebijakan ini tentunya anggota DPRD perempuan yang menduduki jabatan

diharapakan dapat menjembatani kebutuhan perempuan, sebab jika perempuan

berpolitik mereka tidak hanya mengatur masalah kebijakan yang secara umum,

tetapi kebijakan yang dibuat juga berpengaruh terhadap kehidupan perempuan

secara pribadi.

Dengan terwakilnya perempuan di DPRD tentunya mereka dapat berperan

banyak dalam mempengaruhi pembentukan peraturan daerah dengan adanya kerja

kolektif di DPRD yang mana mereka dapat menghasilkan kebijakan yang didasari

dari keinginan masyarakat khususnya kaum perempuan.

3

Berikut merupakan jumlah persentase kaum perempuan di DPRD Kabupaten

Bintan Periode 2009-2014 :

Tabel 1.1

PeriodeTotal

Anggota DPRD

Jumlah Anggota

Laki-Laki(%)

Jumlah Anggota

Perempuan(%)

2009-2014 25 19 70 6 30

2014-2019 25 21 88 4 12

Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Sumber : Sekretariat DPRD kabupaten Bintan

Terwakilnya perempuan yang sudah mencapai 30% seharusnya mereka dapat

menanggapi aspirasi dari kaum perempuan, dengan adanya perempuan dibagian

anggaran sangat berpengaruh juga dengan kebijakan perempuan sebab anggaran

juga sangat berpengaruh dalam hal berhasilnya sebuah kebijakan mengenai

perempuan, yang mana dalam APBD tersebut berisi program-program yang

diajukan oleh dinas terkait yang mana dinas yang terkaitlah yang lebih banyak

menerima masukan atau keluhan dari masyarakat, tanpa terkecuali dibagian

pengawasan dan legislagi. Semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan

dibagian tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan

mengenai perempuan seberapa banyak jumlah kebijakan mengenai perempuan

serta berapa banyak yang akan berhasil dibuat.

Meskipun dengan kouta yang mencapai 30% tersebut masih saja ada aspirasi

masyarakat yang belum benar-benar diperhatikan seperti contoh kasus yang

terjadi di Desa Toapaya selatan, mengenai industri pangan rumah tangga, dalam

kegiatan ini perempuan dituntut agar dapat menghasilkan produk olahan sendiri

4

dengan membawa nama kelompok tetapi dalam pengerjaannya hanya perorangan,

alhasil para ibu rumah tangga ini susah dalam menjalankan program yang

diberikan pemerintah setempat, karena terkendalanya dalam hal penjualan hasil

produk tersebut, tidak adanya jaminan pemasasaran terhadap produk yang dibuat

menjadikan program ini kurang berjalan dengan semestinya. Contoh lain yang

dapat dilihat adalah mengenai trafiking, penjualan manusia yang didasari dengan

iming-iming pekerjaan yang mana itu semua hanya sebagai cara dalam

memanipulasi korban, ketika sudah sampai ditempat mereka dijadikan sebagai

wanita pekerja seks seperti di daerah Kabupaten Bintan yang lebih tepatnya di

kecamatan Toapaya, Desa Bukit Indah km. 24. Hingga saat ini mengenai

lokalisasi tersebut belum ditutup yang kabarnya akan ditutup pada awal tahun

2015.

Dengan tingginya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bintan

apakah mempengaruhi terhadap APBD, yang mana dalam APBD tersebut berisi

program-program yang diajukan oleh Dinas terkait yang mana Dinas yang

terkaitlah yang lebih banyak menerima masukan atau keluhan dari masyarakat.

Ketika keterwakilan perempuannya tinggi tentunya harus bagus terhadap aspirasi

perempuannya.

Meskipun tingginya keterwakilan perempuan di DPRD ternyata tidak

berjalan mengenai program yang dihasilkan oleh pemerintah setempat sehingga

banyak pertanyan yang muncul apakah penyebab dari tidak berjalannya program

yang dihasilkan dan bagaimankah anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya

dengan jumlah 6 orang anggota perempuannya.

5

Dengan adanya masalah yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk

mengambil judul penelitian sebagai berikut:

“ PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN

BINTAN PADA PERIODE 2009-2014 “

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terlihat jelas bahwa

dengan terwakilnya perempuan di DPRD Kabupaten Bintan yang mencapai 30 %

harusnya sudah bisa menanggapi aspirasi dari kaum perempuan sendiri, tetapi

dalam kajian ini penulis melihat bahwa masih ada permasalahan yang

berhubungan dengan aspirasi perempuan yang belum tersalurkan. Berangkat dari

latar belakang kajian penelitian ini, maka perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana peran Anggota DPRD perempuan dalam Proses Legislasi di

DPRD Kabupaten Bintan pada Periode 2009-2014.

1.3 Maksud dan tujuan

Melalui permasalahan tersebut, penelitin ini bertujuan untuk :

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal dan dengan adanya permasalahan

yang terjadi pada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bintan,

khususnya dibidang legislasi tentunya hal ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi

penulis untuk mengkajinya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melihat

dan mengetahui bagaimana angota DPRD perempuan berperan dalam proses

legislasi.

6

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

perkembangan tentang, peran anggota DPRD perempuan dalam proses legislasi di

DPRD Kabupaten Bintan pada periode 2009-2014. Serta menjadi pijakan bagi

peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan peran anggota DPRD

perempuan dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Bintan pada periode 2009-

2014.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis tentang peran anggota DPRD

perempuan dalam proses ligislasi di DPRD Kabupaten Bintan pada periode 2009-

2014.

1.5 Kerangka teori

1. Fungsi Anggota Legislatif (DPRD)

Berbicara mengenai fungsi anggota DPRD terdapat beberapa fungsi

diantaranya fungsi yang paling penting sebagaimana dijelaskan Budiarjo

(2008:322) antara lain, sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi

7

Menentukan kebijakan (Policy) dan membuat Undang-undang. Untuk itu

badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap

rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah, terutama dibidang

budget atau anggaran.

2. Fungsi pengawasan

Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan

eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (Security

oversight). Untuk menjalankan tugas ini, badan perwakilan rakyat di beri hak-hak

kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebagainya.

3. Fungsi penganggaan

Merupakan fungsi yang menentukan seberapa anggaran pemerintah yang

dapat disetujui, dan pada akhirnya menentukan berapa dan dengan cara bagaimana

uang rakyat di pergunakan.

Terkait dengan fungsi anggota DPRD, DPRD juga memiliki tugas dan

wewenang, antara lain :

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang

diajukan oleh bupati/walikota.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota

dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri

8

melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau

pemberhentian.

5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan

wakil bupati/wakil walikota.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan


2. Teori Peran

9

Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang

menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan

atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang

kemudian membentuk suatu peran sehingga peran aktor sangat tergantung dari

harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat diartikan pula sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang

pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan kelompok lain

atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono soekamto (1987:220) peran merupakan aspek dinamika

dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi

yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

atau organisasi tersebut telah melakukan peran.

Soerjono soekamto (1987:147) juga mengutip pendapat levinso bahwa peran

paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini menempatkan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu atau

masyarakat dalam organisasi.

3. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam

struktur sosial.

3. Teori Perwakilan

10

Sebelum membahas tentang teori ini, ada baiknya kita membahas mengenai

teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan

terwakil, dikenal dengan teori mandat. Didalam teori ini pada dasarnya berasumsi

bahwa subtansi yang diwakili oleh seorang wakil terbatas pada mandate yang

disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Hal demikian

mengharuskan segala tindakat, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil

harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan

mandat. Sesuai dengan perkembangan dari teori mandat ini, berkembang atas

dasar asumsi tentang kualitas mandat yang menjadi dasar hubungan antara

seorang wakil dengan orang-orang yang diwakilinya. (Samsul Wahidin, 2007:40).

Beberapa variasi di dalam teori mandat ini terdiri dari : Mandat imperatif,

berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada

instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu. Wakil tidak

diperbolehkan bertindak melampui mandat yang telah diberikan dengan

konsekuensi bahwa jika hal itu dilakukan oleh wakil, maka hal demikian tidak

berada pada hubungan yang benar antara wakil dan orang yang memberikan

perwakilannya.

Mandat bebas, yang menyatakan bahwa didalam kedudukannya sebagai

seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada

bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek yang secara logis menjadi dasar

dari mandat yang diberikan kepada seorang wakil dianggap terakomodasikan di

dalam mandat yang disampaikan tersebut, dengan demikian wakil bebas bertindak

sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya.

11

Mandat representatif, merupakan perkembangan kualitas mandat yang

bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang didalam

lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi

orang yang memberikan mandat. Sebagai ciri khas dari mandat ini, bahwa seorang

wakil memberikan mandat kepada dirinya. Mandat diberikan secara umum di

dalam sistem tertentu yang kemudian dikenal melalui pemilu.

Perkembangan berikutnya didalam hubungan antara wakil dan orang-orang

yang diwakili ini berkembang Teori Organ yang beranjak pada kualitas

kelembagaan. Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan semua kekuasaan

berada pada lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori

organ. Teori ini dipandang sebagai bentuk yang lebih rasional untuk

mengakomodasikan jumlah wakil yang sedikit, dibandingkan dengan orang-orang

yang diwakili dalam jumlah sangat banyak.

Gambaran sederhana dari teori ini bahwa didalam negara itu ada berbagai

organ yang harus berkinerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Salah satu

organ dimaksud adalah lembaga perwakilan yang keberadayaannya bersifat

formalistik. Dalam arti orang-orang yang duduk didalam organ itu berada dalam

kapasitas umum. Keberadaan organ itu memenuhi persyaratan formal dari

eksistensi negara yang mengaruskan adanya lembaga perwakilan. Jadi tidak

dideskripsikan bagaimana hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili,

apakah keterwakilannya sesuai atau tidak dengan subtansi yang diinginkan oleh

yang memberikan kewenangan.

12

Didalam perkembangan berikutnya tercatat para ahli yang melakukan telaah

tentang bagaimana hubungan antara wakil dan terwakil tersebut namun pendapat

para ahli dapat dipandang sebagai perkembangan teknis. misalnya gambaran

hubungan wakil dan orang yang diwakili dalam nilai sosiologis yang

menggambarkan bahwa lembaga perwakilan pada dasarnya adalah sebagai

bangun sosial masyarakat, jadi harus mewakili kepentingan masyarakat.

4. Representasi politik

Secara umum seorang wakil dianggap sebagai seseorang yang berdiri

mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka

melakukanya sebagai delegasi - yang bertindak berdasarkan keinginan yang

diekspresikan oleh (pihak) yang diwakili – atau sebagai trustee (kepercayaan),

yang bertindak berdasarkan apa yang dipandang sebagai kepentingan dari yang

diwakilinya. (Nuri suseno, 2013:33-34)

Peran seorang wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi

masyarakat yang diwakilinya. Seperti yang tertulis dalam kutipan diatas bahwa

seorang wakil merupakan delegasi dari pihak yang diwakili untuk bertindak

berdasarkan kepentingan yang diwakilinya. Disamping itu pihak yang diwakili

menaruh kepercayaan kepada wakilnya, dan inilah sebenarnya pondasi dari

representasi politik. Bagaimana bisa ketika seorang wakil dikatakan

merepresentasikan pihak yang diwakilinya namun pihak itu tidak

mempercayainya ? Bagaimana bisa seorang wakil dikatakan mewakili namun

wakil tersebut tidak bertindak berdasarkan kepentingan pihak yang diwakilinya

13

atau bahkan tidak tahu apa kepentingan dari yang diwakilinya ? Untuk menjawab

itu, mari kita lihat bagaimana seharusnya wakil itu bertindak dan bagaimana

praktik dalam representasi politik.

Pertama, seorang wakil seharusnya mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Dimana adalah seorang wakil dapat menjadi pendengar yang baik dan

menampung keluhan-keluhan dan usulan-usulan pihak yang diwakilinya. Dalam

hal ini seorang wakil dituntut untuk dekat dengan pihak yang diwakilinya agar

dapat menyalurkan aspirasi mereka. Namun dalam realitanya tidak berjalan sesuai

dengan harapan. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan karena seorang wakil kurang

memperhatikan dan mendengarkan apa yang diinginkan pihak yang diwakilinya,

yaitu rakyat.

Kedua, seorang wakil seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat yang

diwakilinya. Ini dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang diusulakan

dan dibuat oleh wakil. Namun dalam praktiknya seringkali kebijakan yang dibuat

untuk kepentingan lain – bukan untuk rakyat yang diwakilinya – yang itu justru

merugikan rakyat yang diwakilinya. Lalu bagaimana nasib rakyat ketika seorang

wakil tidak mewakilinya dan justru mewakili pihak lain yang merugikanya?

Dengan demikian apakah fungsi dari representasi itu sendiri ? Siapakah yang

sebenarnya diwakili oleh wakil itu?

Ketiga, seharusnya seorang wakil mendapatkan kepercayaan dari mereka –

pihak yang diwakili – melalui proses pemilu. Namun yang terjadi wakil rakyat

yang terpilih bukanlah pilihan dari sebagian bersar rakyat yang diwakili,

melainkan hanya sebagian kecil dari mereka. Hal ini dapat dilihat dari angka

14

partisipasi masyarakat dalam pemilu yang rendah. Tingka golput yang cukup

tinggi menjadi salah satu indicator. Disamping itu masyarakat yang memilih pun

terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat yeng memilih atas

kesadaranya untuk mendapatkan wakil yang berkualitas. Kedua, masyarakat yang

memilih karena suaranya dibeli.

4.4 Konsep operasional

Lembaga DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi,

pengawasan dan penganggaran. Dengan adanya fungsi tersebut anggota DPRD

dapat bekerja secara kolektif dalam mewujudkannya. Namun dalam kajian ini

penulis fokus kepada bidang legislasi, yaitu bagaimana peran perempuan yang

duduk dilembaga DPRD dalam bidang legislasi tersebut dalam mengupayakan

program tentang perempuan. Meskipun dengan tinginya anggota legislatif

perempuan yang mencapai 30 % ternyata belum mampu sepenuhnya

menjembatani kebutuhan perempuan. Peran anggota DPRD sangat berpengaruh

terhadap kebijakan yang dibuat, sebab mereka juga yang bereperan penting

terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan yang dihasilkan, apakah secara

maksimal dapat dijalankan atau sebatas tertulis diatas kertas saja. Tanpa terkecuali

peran dari anggota legislatif perempuan sendiri, sebab jika perempuan berpolitik

mereka tidak hanya mengatur masalah kebijakan yang secara umum, tetapi

kebijakan yang dibuat juga berpengaruh terhadap kehidupan perempuan secara

pribadi. Untuk dari itu penulis akan melihat serta mengkajinya berdasarkan teori

yang akan digunakan yaitu fungsi anggota DPRD. Berbicara mengenai fungsi

15

anggota DPRD terdapat beberapa fungsi diantaranya fungsi yang paling penting

sebagaimana dijelaskan Budiarjo (2008:322) antara lain, sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi
















pemberhentian.





16











4.5 Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif (Moleong, 2007:6) adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini

17

adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungn antara fenomena yang

diselidiki.(Nazir, 2003:54)

2. Lokasi penelitian

Tempat dimana akan dijadikan fokus penelitian yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Dalam fokus pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil

lokasi yang dikira sangat sesuai dengan kajian yang diangkat yaitu, berlokasi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

3. Informan penelitian

Orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang

penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui

permasalahan yang akan diteliti yaitu adalah sebagai berikut :

1. Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bintan periode 2009-2014

berjumlah 1 orang.

2. Anggota DPRD laki-laki Kabupaten Bintan periode 2009-2014 berjumlah

1 orang.

3. SKPD bidang Hukum berjumlah 1 orang.

4. Perempuan yang mengikuti organisasi yang berhubungan dengan program

perempuan atau LSM berjumlah 1 orang.

1.8 Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih

18

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan

spesifik.

Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara,

dokumentasi dan gabungan/triangulasi.(sugiyono 2009:225). Pada penelitian ini

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi,

wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara

langsung terhadap subjek/objek dan fenomena yang diteliti.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan yang

diteliti.

3. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari study pustaka. Dapat

dikatakan data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti

tabel, catatan, sms, foto dan yang lainnya.

1.9 Teknik analisa data

Menurut seiddel (1998) yang dikutif Moleong (2010:248) adanya proses

berjalan dalam analisis data kualitatif yaitu :

19

1. Mencatat yang dihasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesiskan,

membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan

membuat temuan-temuan umum.

BAB II

KERANGKA TEORI

20

2.1 Fungsi Anggota Legislatif (DPRD)

Berbicara mengenai fungsi anggota DPRD terdapat beberapa fungsi

diantaranya fungsi yang paling penting sebagaimana dijelaskan Budiarjo

(2008:322) antara lain, sebagai berikut :

1. Fungsi legislasi





2. Fungsi pengawasan

Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan

eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (Security

oversight). Untuk menjalankan tugas ini, badan perwakilan rakyat di beri hak-hak

kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebagainya.

3. Fungsi penganggaan

Merupakan fungsi yang menentukan seberapa anggaran pemerintah yang

dapat disetujui, dan pada akhirnya menentukan berapa dan dengan cara bagaimana

uang rakyat di pergunakan.




21









pemberhentian.















22

2.2 Teori Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang

menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan

atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang

kemudian membentuk suatu peran sehingga peran aktor sangat tergantung dari

harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat diartikan pula sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang

pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan kelompok lain

atau kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono soekamto (1987:220) peran merupakan aspek dinamika

dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi

yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

atau organisasi tersebut telah melakukan peran.

Soerjono soekamto (1987:147) juga mengutip pendapat levinso bahwa peran

paling sedikit mencakup tiga hal yaitu:

4. Peran meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini menempatkan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

5. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan individu atau

masyarakat dalam organisasi.

23

6. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam

struktur sosial.

2.3 Teori perwakilan

Sebelum membahas tentang teori ini, ada baiknya kita membahas mengenai

teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan

terwakil, dikenal dengan teori mandat. Didalam teori ini pada dasarnya berasumsi

bahwa subtansi yang diwakili oleh seorang wakil terbatas pada mandate yang

disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Hal demikian

mengharuskan segala tindakat, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil

harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan

mandat. Sesuai dengan perkembangan dari teori mandat ini, berkembang atas

dasar asumsi tentang kualitas mandat yang menjadi dasar hubungan antara

seorang wakil dengan orang-orang yang diwakilinya. (Samsul Wahidin, 2007:40).

Beberapa variasi di dalam teori mandat ini terdiri dari : Mandat imperatif,

berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada

instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu. Wakil tidak

diperbolehkan bertindak melampui mandat yang telah diberikan dengan

konsekuensi bahwa jika hal itu dilakukan oleh wakil, maka hal demikian tidak

berada pada hubungan yang benar antara wakil dan orang yang memberikan

perwakilannya.

Mandat bebas, yang menyatakan bahwa didalam kedudukannya sebagai

seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada

24

bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek yang secara logis menjadi dasar

dari mandat yang diberikan kepada seorang wakil dianggap terakomodasikan di

dalam mandat yang disampaikan tersebut, dengan demikian wakil bebas bertindak

sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya.

Mandat representatif, merupakan perkembangan kualitas mandat yang

bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang didalam

lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi

orang yang memberikan mandat. Sebagai ciri khas dari mandat ini, bahwa seorang

wakil memberikan mandat kepada dirinya. Mandat diberikan secara umum di

dalam sistem tertentu yang kemudian dikenal melalui pemilu.

Perkembangan berikutnya didalam hubungan antara wakil dan orang-orang

yang diwakili ini berkembang Teori Organ yang beranjak pada kualitas

kelembagaan. Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan semua kekuasaan

berada pada lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori

organ. Teori ini dipandang sebagai bentuk yang lebih rasional untuk

mengakomodasikan jumlah wakil yang sedikit, dibandingkan dengan orang-orang

yang diwakili dalam jumlah sangat banyak.

Gambaran sederhana dari teori ini bahwa didalam negara itu ada berbagai

organ yang harus berkinerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Salah satu

organ dimaksud adalah lembaga perwakilan yang keberadayaannya bersifat

formalistik. Dalam arti orang-orang yang duduk didalam organ itu berada dalam

kapasitas umum. Keberadaan organ itu memenuhi persyaratan formal dari

eksistensi negara yang mengaruskan adanya lembaga perwakilan. Jadi tidak

25

dideskripsikan bagaimana hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili,

apakah keterwakilannya sesuai atau tidak dengan subtansi yang diinginkan oleh

yang memberikan kewenangan.

Didalam perkembangan berikutnya tercatat para ahli yang melakukan telaah

tentang bagaimana hubungan antara wakil dan terwakil tersebut namun pendapat

para ahli dapat dipandang sebagai perkembangan teknis. misalnya gambaran

hubungan wakil dan orang yang diwakili dalam nilai sosiologis yang

menggambarkan bahwa lembaga perwakilan pada dasarnya adalah sebagai

bangun sosial masyarakat, jadi harus mewakili kepentingan masyarakat.

2.4 Representasi politik

Secara umum seorang wakil dianggap sebagai seseorang yang berdiri

mengatasnamakan atau bertindak atas nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka

melakukanya sebagai delegasi - yang bertindak berdasarkan keinginan yang

diekspresikan oleh (pihak) yang diwakili – atau sebagai trustee (kepercayaan),

yang bertindak berdasarkan apa yang dipandang sebagai kepentingan dari yang

diwakilinya. (Nuri suseno, 2013:33-34)

Peran seorang wakil dalam representasi politik menjadi sangat penting bagi

masyarakat yang diwakilinya. Seperti yang tertulis dalam kutipan diatas bahwa

seorang wakil merupakan delegasi dari pihak yang diwakili untuk bertindak

berdasarkan kepentingan yang diwakilinya. Disamping itu pihak yang diwakili

menaruh kepercayaan kepada wakilnya, dan inilah sebenarnya pondasi dari

representasi politik. Bagaimana bisa ketika seorang wakil dikatakan

26

merepresentasikan pihak yang diwakilinya namun pihak itu tidak

mempercayainya ? Bagaimana bisa seorang wakil dikatakan mewakili namun

wakil tersebut tidak bertindak berdasarkan kepentingan pihak yang diwakilinya

atau bahkan tidak tahu apa kepentingan dari yang diwakilinya ? Untuk menjawab

itu, mari kita lihat bagaimana seharusnya wakil itu bertindak dan bagaimana

praktik dalam representasi politik.

Pertama, seorang wakil seharusnya mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Dimana adalah seorang wakil dapat menjadi pendengar yang baik dan

menampung keluhan-keluhan dan usulan-usulan pihak yang diwakilinya. Dalam

hal ini seorang wakil dituntut untuk dekat dengan pihak yang diwakilinya agar

dapat menyalurkan aspirasi mereka. Namun dalam realitanya tidak berjalan sesuai

dengan harapan. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan karena seorang wakil kurang

memperhatikan dan mendengarkan apa yang diinginkan pihak yang diwakilinya,

yaitu rakyat.

Kedua, seorang wakil seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat yang

diwakilinya. Ini dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang diusulakan

dan dibuat oleh wakil. Namun dalam praktiknya seringkali kebijakan yang dibuat

untuk kepentingan lain – bukan untuk rakyat yang diwakilinya – yang itu justru

merugikan rakyat yang diwakilinya. Lalu bagaimana nasib rakyat ketika seorang

wakil tidak mewakilinya dan justru mewakili pihak lain yang merugikanya?

Dengan demikian apakah fungsi dari representasi itu sendiri ? Siapakah yang

sebenarnya diwakili oleh wakil itu?

27

Ketiga, seharusnya seorang wakil mendapatkan kepercayaan dari mereka –

pihak yang diwakili – melalui proses pemilu. Namun yang terjadi wakil rakyat

yang terpilih bukanlah pilihan dari sebagian bersar rakyat yang diwakili,

melainkan hanya sebagian kecil dari mereka. Hal ini dapat dilihat dari angka

partisipasi masyarakat dalam pemilu yang rendah. Tingka golput yang cukup

tinggi menjadi salah satu indicator. Disamping itu masyarakat yang memilih pun

terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, masyarakat yeng memilih atas

kesadaranya untuk mendapatkan wakil yang berkualitas. Kedua, masyarakat yang

memilih karena suaranya dibeli.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran umum DPRD Kabupaten Bintan

28

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, terbentuk sejak

Kabupaten Bintan resmi dijadikan sebagai Kabupaten baru. Kabupaten Bintan

merupakan Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Riau

berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000.

(www.bintankab.com)

Sejak saat itu DPRD Kabupaten Bintan sudah terbentuk yang lebih tepatnya

dilantik pada tahun 1999. Sedangkan Kantor DPRD Kabupaten Bintan terletak di

Jalan raya Tanjung uban, Km. 42, Bandar seri bentan.

Daftar ketua DPRD Kabupaten Bintan yang pernah menduduki jabatan di

DPRD Kabupaten Bintan dari Tahun 2004-2019 adalah sebagai berikut :

1. Drs. H. Dalmasri Syam,MM pada periode 2004-2009.

2. Lamen Sarihi,SH.,MH pada periode 2009-2014.

3. Lamen Sarihi,SH.,MH pada periode 2014-2019.

3.2 Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bintan

Dengan adanyan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bintan

tentunya sangat berpengaruh terhadap penyaluran aspirasi kaum perempuan,

dengan adanya Undang-undang No.8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota

30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota

legislatif oleh partai politik, tentunya dengan adanya Undang-undang ini

menempatkan peluang bagi kaum wanita agar terjun secara langsung dikancah

pemerintahan dan juga menambah kuantitas perempuan di ranah publik.

29

Ketika kaum perempuan lolos pada saat pemilihan langsung (pemilu)

tentunya mereka akan menempatkan diri sebagai salah satu anggota legislatif yang

mana dapat diandalkan untuk membawa aspirasi dari kaum perempuan khususnya

di kawasan Kabupaten Bintan. Berikut merupakan anggota legislatif yang pernah

menduduki jabatan atau masih menduduki jabatan di DPRD Kabupaten Bintan :

Tabel 3.1

Daftar anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bintan pada periode

2009-2014

No. Anggota parlemen Dapil/partai

1. Fiven Sumanti Kabupaten Bintan 2Partai Golkar

2. Hesti Gustian Kabupaten Bintan 2Partai PAN

3. Misiah Kabupaten Bintan 1Partai Golkar

4. Misyanti Kabupaten Bintan 1Partai Demokrat

5. Rahmi Komalawati Kabupaten Bintan 3Partai PP

6. Susilawati Kabupaten Bintan 2Partai PKNU

Sumber : Buletin DPRD Bintan Edisi V Tahun 2014

3.3 Profil anggota DPRD perempuan Kabupaten Bintan

1. Hj. Fiven Sumanti., S.IP

30

Beliau adalah anggota DPRD perempuan Kabupaten Bintan Fraksi dari partai

golkar, yang lahir di tambelan 5 november 1974, yang bertempat tinggal di Kp.

Lembah sari, kelurahan air raja, kecamatan Tanjungpinang Timur, Kabupaten

Tanjungpinang.

Riwayat pendidikan beliau pernah brsekolah di SD 005 Tanjungpinang

(1985), SMP PGRI Tanjungpinang(1988), SMA PGRI Tanjungpinang (1991),

Sstisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang (2011).

Dalam riwayat organisasi beliau pernah mengikuti organisasi KKKS Bintan

(2005-2015), Rumah Bahagia Bintan (2007-2015). Sedangkan untuk riwayat

pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan

tahun 2009-2014, widyaloka Selat Panjang (1992-1993), PT. Sucofindo

Tanjungpinang (1993-2003),pengurus Rumah Bahagia (2007-2009).

2. Hesti gustrian., SST

Beliau merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat

Nasional (PAN) Kabupaten Bintan. Hesti Gutrian, salah seorang anggota DPRD

Kabupaten Bintan ini, karirnya terbilang bagus. Selain menjadi legislator

termuda, dia juga orang yang peduli kesehatan. Latar belakang pendidikan di

bidang kesehatan, menjadi motivasinya selalu ingin menyehatkan masyarakat.

Politisi wanita ini memiliki motto hidup 'Berjalanlah Seperti Air, dan

Mengalirlah bak Air Bah yang Dahsyat. "Misi saya adalah meningkatkan derajat

kesehatan bagi kaum perempuan. Karena selama ini kaum perempuan kurang

memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Mereka lebih memikirkan kesehatan

31

anak-anak dan suaminya. Anggota DPRD ini selalu berfikir tentang

kemandirian perempuan. Dimana perempuan tidak boleh bergantung pada suami,

Perempuan harus memiliki penghasilan. Dengan terwakilnya anggota dewan

perempuan di DPRD Bintan, Kaum perempuan harus diberi pelatihan baik teknik

maupun manajerial, seperti menjahit, membuat kue, mengolah bahan-bahan sisa

maupun barang bekas menjadi barang berharga. Ataupun teknik wirausaha

mandiri, melalui pelatihan enterpreneurship terangnya. Alumni SD 016 Kijang,

SMPN 1 Kijang, dan SPK TNI AL Tanjungpinang, berprinsip bahwa perempuan

harus kuat, sehat, dan bermartabat. Agar darinya memunculkan anak-anak yang

baik, sehat, kuat, dan menjadi generasi harapan bangsa yang membanggakan.

3. Misyanti

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelahiran Tanjung Uban Bintan pada 06

Januari 1960, berstatus Kawin, suami bernama Susilo mempunyai dua orang anak

tertua berumur 10 tahun dan yang terkecil berumur 5 tahun. Asal daerah

pemilihan Bintan 2 wilayah Kecamatan Bintan Utara tercatat sebagai Calon

Terpilih dari nomor urut pencalonan ke tujuh dengan perolehan suara 1000

pemilih atas namanya sendiri dan 2000 suara total yang diperoleh Partai dan

seluruh Caleg di Dapil Bintan 2. Sebelum terpilih sebagai Anggota Dewan priode

2009-2014, Ibu Misyanti adalah Anggota DPRD Kabupaten priode 2004-2009.

Dengan demikian ini merupakan keanggotaan Dewan yang kedua kalinya ibu

Misyanti mendapatkan kepercayaan masyarakat serta menjadi utusan Partai

Demokrat Kabupaten Bintan. Jabatan di kepengurusan partai sekarang ini adalah

32

sebagai Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan. Sebelumnya yang

bersangkutan pernah dipercayakan menduduki jabatan sebagai Ketua PAC Partai

Demokrat Kecamatan Bintan Utara.

4. Rahmi komalawati

Rahmi Komalawati merupakan anggota DPRD dari fraksi partai patriot (PP),

didalam masa jabatannya ia pernah diberhentikan antar waktu kemudian kembali

aktif sebagai anggota DPRD Bintan periode 2009-2014, setelah surat Keputusan

Gubernur Kepri No. 690/2013, 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian

Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai anggota DPRD Bintan ditangguhkan.

Hal tersebut di dasari dengan diterbitkannya Surat Penetapan dari Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Batam No. 15/G/

2013/PTUN-TPI, 6 September 2013.

3.4 Peraturan daerah yang dihasilkan pada periode 2009-2014

Dengan perempuan yang terwakil di DPRD tentunya akan mempengaruhi

seberapa banyak peraturan daerah yang berhubungan dengan perempuan yang

telah terbentuk. Berikut adalah peraturan daerah yang telah dibentuk selama

periode 2009-2014 :

Table 3.2

Peraturan daerah yang dihasilkan pada periode 2009-2014

33

Peraturan daerah tahun 2009 Jumlah perda

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2009, Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 5 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2009, tentang perencanaan pembangunan desa.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2009, tentang tata cara pelaporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2009, tentang pedoman pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa mejadi kelurahan.

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2009, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan toapaya asri di kecamatan gunung kijang, desa dendun, desa air glubi di kecamatan bintan timur, kelurahan tanjung permai, kelurahan tanjung uban.

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2009, tentang penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten bintan kepada pt. Bank riau, dan pd. Bank perkreditan rakyat bintan untuk tahun 2009 s/d 2010 .

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2009, tentang pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan.

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2009, tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor 4 tahun 1993 tentang pembentukan perusahaan daerah air minum kabupaten kepulauan riau dan peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor 11 tahun 1997 tentang perubahan pertama peraturan.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2009, tentang retribusi pelayanan laboratorium pengujian mutu konstruksi.

9 Perda


1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2010, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010.

2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2010, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2010, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan badan usaha milik daerah perseroan terbatas (pt) bintan inti sukses.

4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2010, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

6 Perda

34

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009.5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR

6 TAHUN 2010, tentang kewajiban pandai baca tulis al-qur’an dan mendirikan shalat bagi anak usia sekolah yang beragama islam.

6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2010, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor 5 tahun 2005 tentang pembentukan perusahan daerah bank perkreditan rakyat (pd.bpr) bintan.


1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011, tentang pajak daerah.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2011, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011, tentang retribusi jasa umum.

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011, tentang retribusi jasa usaha.

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2011, tentang retribusi perizinan tertentu.

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2011, tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2011, tentang satuan polisi pamong praja kabupaten bintan.

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas daerah kabupaten bintan.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bintan.

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

10 Perda


1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2012, tentang pengelolaan pertambangan mineral.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2012, tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten bintan tahun 2011-2031.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2012, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bintan.


11 Perda

35

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2012, tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten bintan kepada pt. Bank riau kepri untuk tahun 2011 s/d 2014.

6. ERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2012, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang satuan polisi pamong praja kabupaten bintan.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2012, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten bintan.

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2012, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan.

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 12 TAHUN 2012, tentang penyelenggaraan kebersihan.

11. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2012, tentang penataan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.


1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2013, tentang bangunan gedung.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2013, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bintan tahun 2010 – 2015.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2013, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012.

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2013, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintan.

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2013, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bintan.

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2013, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2013, tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten kepulauan riau nomor 5 tahun 2005 tentang pembentukan perusahan daerah bank perkreditan rakyat (pd.bpr) bintan.

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2013, tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten bintan kepada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bintan untuk tahun 2013 s/d 2017.

13 Perda

36

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2013, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2013, tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.


12. PERATURAN DAERAH BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2013, tentang struktur-struktur perda nomor 4 tahun 2013.

13. PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2013, tentang struktur struktur perda nomor 5 tahun 2013.


1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2014, tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2014, tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio bintan fm.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2014, tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2014, tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah.

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014, tentang pembentukan badan usaha milik daerah kepelabuhan pt. Bintan karya bahari.

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2014, tentang pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten bintan.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2014, tentang hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan.

8. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2014, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2014, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015. Sumber : sekretariat bidang kehukuman kabupaten Bintan.

9 Perda

37

BAB IV

PELAKSANAAN PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM

PROSES LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN BINTAN PADA

PERIODE 2009-2014

Penyelenggaraan pemerintah yang ada disuatu negara tidak hanya terdapat

dipusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di

indonesia yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dilaksanakan

dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu

juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi

yang terkait, serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari

pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

38

Dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah, diperlukan perangkat-

perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan

di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya dipusat negara, perangkat-perangat dan

lembaga-lembaga daerah biasanya refleks dari sistem yang ada dipusat negara.

Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif

daerah sebagaimana dipusat negara di daerah dibentuk pula lembaga perwakilan

rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinakamakan Dewan Perwailan Rakyat

Daerah (DPRD). Dewan perwakilan daerah adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam sistem negara demokrasi keberadaan Dewan perwakilan Rakyat

Daerah merupakan suatu keharusan, dimana dengan adanya DPRD berfungsi

sebagai pembuat undang-undang atau peraturan daerah yang diberlakukan bagi

rakyat di daerah dan dalam pelaksanaannya terdapat bagian yang mengawasi

peraturan daerah yang telah dibuat serta bagian penganggaran.

Fungsi anggota legslatif khususnya anggota legislatif perempuan kabupaten

Bintan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu memiliki agenda penting

yang harus dijalani sebagai seorang anggota legislatif. Untuk mengetahui kendala

maupun prosesnya, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Fiven sumanti,

yang merupakan salah satu anggota legislatif perempuan. Sebagai seorang

anggota legislatif perempuan tentunya harus memperjuangkan aspirasi dari kaum

perempuan.

39

4.1 Fungsi legislasi

Berhubungan dengan pembuatan kebijakan tentunya berpengaruh terhadap

anggota dewan yang ada di daerah. Dengan adanya anggota dewan perempuan

yang terwakil di DPRD Kabupaten Bintan yang berjumlah 6 orang tentunya dapat

mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat, seperti dalam proses pembuatan perda

tersebut. Didalam pemebentukan perda tersebut akan dibentuk Panitia Khusus

yang bertugas dalam membentuk peraturan daerah tersebut dan tentunya yang

dapat mepengaruhi kebijkan tersebut.

Sehubungan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan anggota

dewan perempuan yaitu ibu fiven sumanti. Menurut penuturannya bahwa didalam

pemebentukan sebuah perda ada dua yaitu ada perda dari pemerintah dan usulan

dari dewan.

Dalam penetapan ketua panitia khusus ini yang pertama adalah siapa yang

dikiranya orang yang paling berkopeten dibidangnya atau yang sehubungan

dengan perda tersebut. Ibu fiven menuturkan ia pernah menjabat sebagai ketua

Pansus dalam perda kemarustamaan gender, dimana didalam perda ini berisiskan

aturan yang menyetarakan perempuan dengan laki-laki dibidang politik, ekonomi

dan budaya. Dan didalam peraturan ini juga dalam rangka meningkatkan

kedudukan, peran dan kwalitas dari perempuan itu sendiri. Seluruh kegiatan ini

harus terkorrdinasi untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

instansi baik pemerintahan dan swasta. Pernyataan yang disampaikan ibu fiven

40

diatas diperkuat dengan adanya pernyaataan ibu missiah yang juga sebagai

anggota dewan perempuan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan beliau menuturkan bahwa, dalam

setiap penetapan Ketua Pansus dilakuakn secara bergiliran, ini bertujuan agar

seluruh anggota dewan dapat menggunakan perannya, yang tentunya didalam

peran ini berisikan inisiatif yang didapat dari para masyarakat, sehingga prannya

ini sangat dharapkan dengan baik. Tujuan dari adanya perputaran sebagai ketua

Pansus dalam setiap perda bertujuan agar tidak adanya kecemburuan sosial atau

diktator didalam pemerintahan kabupaten Bintan.

Didalam perda tentang Baca Tulis Al-Qur’an diketua oleh ibu missiah yang

menjabat sebagai ketua pansus, dengan pernah menduduki jabatan sebagai ketua

pansus membuktikan keaktifan anggota dewan perempuan didalam lembaga

DPRD Kabupaten Bintan ini. Namun meskipun sudah melaksanakan atau

menjabat sebagai ketua didalam pansus ini belum membuktikan secara

keseluruhan bahwa mereka benar-benar aktif menjalankan perannya seabgai

anggota dewan.

Kalimat diatas juga diperkuat dengan ibu Hesti Gustrian, berikut adalah

penulurannya.

Dari hasil awancara yang telah penulis lakukan bahwa penulis melihat bahwa

keaktipannya ibu hesti dilihat juga dengan menjabat sebagai ketua Pansus didalam

perda tentang retribusi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas. Didalam perda

ini juga membahas bagaimana memperlakukan pasien yang datang dan tentunya

juga ini berpengaruh terhadap perempuan sebab ini dibuktikan dengan adanya

41

bantuan yang diberikan kepada ibu hamil, berupa susu yang berkwalitas dalam

menunjang kesehatan pada janin.

Dengan adanya hak inisiatif mengadakan amandemen terhadap peraturan yang

telah dibuat atau memberikan usulan terhadap ranperda yang dibahas tentunya

ini berguna menyempurnakan perda yang akan dihasilkan, untuk itu penulis

melakukan wawancara dengan anggota DPRD perempuan yang ada di

Kabupaten Bintan.

Dari hasil wawancara yang penuis lakukan bahwa didalam peraturan daerah

yang akan dibentuk harus melalui pembahasan yang sangat ketat karena dengan

adanya usulan dan masukan yang diberikan kepada anggota dewan tentunya

sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan seperti dengan adnya

usulan yang diberikan mengenai program kawasan bebas asap rokok ini bertujuan

agar ibu-ibu yang hamil dapat jauh dari asap rokok dan bukan hanya disaat hamil

namun ditempat fasilitas umum juga harus mendapat perlindungan tentang bebas

asap rokok, ini bertujuan menjalin kebersamaan tanpa harus menyampingkan

kepentingan bersama serta kenyamanan hidup bermasyarakat.

Sejalan dengan apa yang dikataka oleh ibu fiven diatas diperkuat dengan

adanya penuturan dari ibu missiah yang juga ebagai anggota Dewan perempuan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa setiap anggota dewan

berhak dan seharusnya menguslkan pendapat didalam pemebentukan perda

tersebut, karena perda yang dibuat selama ini dari pemerintah daerah sehingga

anggota dewan akan membahas secara bersama dimana pasal-pasal yang kurang

berkenaan dengan masyarakat dan mana yang kiranya ada kerancuan dalam kata-

42

kata perda tersebut. Kita akan koreksi secara bersama dan tentunya ini yang akan

menjalankan masyarakat jadi harus sejalan dengan keinginan masyarakat berama.

Meskipun dengan adanya pernyataan yang membuktikan anggota dewan

memberikan usulan terhadap perda yang dihasilkan namun penuli juga ingin

melihat anggota dewan perempuan yang lain.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan ibu hesti gustrian,

bahwa jika yang berhubungan dengan program tentang perempuan pasti anggota

dewan memberikan pendapatnya, karena berhubungan dengan perempuan dan

juga merekalah yang tau bagaimana perempuan diperlakukan. Dengan adanya

keterwakilan perempuan di DPRD tentunya dapat mempengaruhi kebijakna yang

dibuat, dan dengan semakin banyak usulan yang diberikan oleh anggota dewan

akan semakin membawa kepentingan masyarakat khususnya perempuan.

Meskipun bukan hanya sebatas aspirasi dari perempuan.

Hadirnya perempuan di DPRD Kabupaten Bintan tentunya harus

membuktikan perannya dalam bahwmenjalankan tugasnya sebagai seorang

anggota legislatif dengan semakin banyaknya teribat didalam pemebentukan

peraturan daerah tentunya semakin baik.

Dengan adanya pernyataan diatas penulis ingin melihat bagaimana peran dari

anggota dewan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Bintan. Dari hasil

wawancara yang penulis lakukan dengan ibu fiven penulis dapat memaparkan

bahwa meskipun dengan adanya perempuan di DPRD Kabupaten Bintan belum

tentu dapat dikatakan baik, namun ini dibuktikan dengan adanya peran aktif

43

mereka didalam pembentukan peraturan daerah. Dengan sudah menjabat sebagai

ketua Badan Musyawarah (BAMUS) ibu fiven ini dapat dikatakan berperan aktif

didalam lembaga legilatif Bintan. Meskipun untuk menjadi ketua bamus ini

diusulkan dari fraksi terbanyak di DPRD Kabupaten Bintan, sehingga dapat

dikatakan bahwa ibu fiven berperan aktif didalam lembaga DPRD Kabupaten

Bintan.

Dengan adanya keaktifan dari ibu fiven, namun penulis ingin melihat

bagaimana anggota dewan perempuan lain berperan dalam pembuatan peraturan

daerah. Untuk dari itu penulis melakukan wawancara denga ibu missiah yang juga

sebagai anggota dewan perempuan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa adanya perbedaan

pendapat dari ibu missiah, bahwa didalam kegiatan Bamus ini hanya diutus dari

koalisi terbesar yang ada di DPRD, sedangkan kolaisi terbesar adalah partai

golkar. Penulis melihat bahwa adanya ketidak sinkronan jawaan dengan ibu fiven

diatas.

Dengan adanya penuturan yang lain dengan anggota dewan diatas, penulis juga

melakukan wawancara dengan anggota dewan perempuan yang lain yaitu ibu

Hesti gustrian., SST.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk menjadi ketua BAMUS

harus merupakan perwakilan dari koalisi terbanyak di DPRD sehingga tidak

adanya pemerataan jabatan, dengan hanya dari fraksi terbanyak yang menjabat

sebagai ketua, sehingga dapat berakibat dominan kekuasaan yang ada di DPRD

Kabupaten Bintan.

44

Kalau sebagai ketua Bamus saya tidak pernah, tetapi hanya sebagai anggota.

Karena ini yang menjadi ketua BAMUS adalah utusan dari fraksi terbanyak dari

anggora dewan yang ada. Sehingga jarang fraksi yang sedikit di dewan menjadi

ketua.


Hasil yang didapat dari wawancara dengan Ibu Hj. Fiven Sumanti, S.Ip

berdasarkan indikator “Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama

bupati/walikota” adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan penulis menemukan

bahwa peraturan daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yang pertama adalah

peraturan yang dibentuk berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan yang

kedua adalah peraturan yang dihasilkan berdasarkan inisiatif dari anggota dewan.

Namun untuk daerah Kabupaten Bintan hingga saat ini peraturan daerah dibentuk

berdasarkan dari usulan dari pemerintah daerah dan apa yang berkenaan dengan

pemerintah daerah. Dengan hanya usulan dari pemerintah penulis melihat bahwa

adanya dewan didaerah kurang menggunakan fungsi yang sudah tertera dalam

peraturan, bahwasanya mereka dapat membentuk peraturan daerah yang

didasarkan oleh keingin masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

Tentunya jika ini sudah dijalankan maka akan semakin banyak produk hukum

yang mengatur tentang masyarakat, meskipun dalam proses pemebentukannya

memerlukan waktu yang sedikit lama. Namun dengan begitu masyarakat akan

45

merasa bahwa mereka semakin diperhatikan dengan adanya anggota dewan yang

menjaring aspirasi dari kaum perempuan khususnya. Terutama dalam ikatan

anggota DPRD semakin dekat dengan masyarakat, dan memangkas jarak antara

masyarakat dengan anggota dewan yang tadinya dipercaya untuk dipilih.

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh ibu fiven terlihat bahwa

keterlibatan anggota DPRD sudah menjadi hal yang mutlak dalam setiap

pembahasan peraturan daerah atau pembentukan peraturan daerah. Dalam

pembentukan peraturan daerah tersebut seluruh jumlah anggota DPRD

diikutsertakan tanpa terkecuali.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu Fiven sumanti di atas, diperkuat

oleh Bapak Selamet S, S.Pt berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak

selamet, bahwa persentasenya tergantung dari jumlah persentase anggota dewan

yang terwakil di DPRD. Sehingga semua diikutsertakan tanpa terkecuali, dan

tidak ada kata bahwa perempuan tidak diikutsertakan dalam pembentukan

peraturan daerah. Dengan jumlah yang hanya sedikit anggota dewan yang

berjumlah 25 orang jadi harus diikutsertakan dalam pembentukan perda tersebut.

Adanya keterbukaan antara pemerintah daerah dan anggota dewan membentuk

satu ikatan yang saling membutuhkan, pemerintah berguna sebagai badan yang

akan membentuk peraturan daerah dengan informasi yang didapatkan dari anggota

dewan yang turun kelapangan untuk menjaring aspirasi.

Dapat dilihat bahwa dalam setiap pembentukan Perda seluruh anggota DPRD

diikutsertakan tanpa terkecuali dari anggota legislatif perempuan, sehingga

46

mereka disana dapat memperjuangkan aspirasi dari para kaum perempuan.

Dengan jumlah yang sedikit itu pula jadi harus diikutsertakan secara keseluruhan

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Bintan, jadi tidak ada alasan bahwa kaum

perempuan tidak diikutsertakan dalam pembentukan peraturan daerah atau

berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, berikut adalah kutipan

dari hasil wawancara dengan ibu Encih.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa untuk selama ini jika

yang berhubungan dengan peraturan daerah yang dihasilkan itu berpihak ke

perempuan, meskipun ada yang kurang berpihak ibaratkan belum lengkapnya

poin-poin yang harus ada dalam perda tersebut, seperti yang diungkapkan oleh ibu

encih mengenai program Gerakan Sayang Ibu (GSI), didalam menjalan program

ini tidak ada dana khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk

menjalankan kegiatan ini. Sehingga pada saat ingin mengadakan rapat atau

kegiatan yang bersentuhan dengan GSI ini kesulitan dalam hal pendanaan.

Meskipun pada setiap anggota kelompok diwajibkan mengumpulkan uang kas

sebagai alternatif dalam hal pendanaan ketika mengadakan kegiatan.

Bahwasanya program GSI tersebut sesungguhnya berpihak sekali karena

berhubungan perhatian perempuan khususnya di Daerah Toapaya Selatan ini,

seperti ibu hamil, ibu menyusui dan lain-lain.

Diihat dari berbagai sudut pandang yang ada, penulis melihat bahwa

perhatian yang diberikan oleh angggota DPRD perempuan sudah baik, namun

alangkah lebih baik lagi jika mereka lebih sering turun ke masyarakat sehingga

47

semakin banyak mendapatkan informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan

rujukan pada saat pembentukan perda atau pada saat penetapan APBD.

Dengan adanya kinerja dari anggota DPRD yang harus turun kelapangan,

tentunya akan membantu dari banyak hal terutama didalam pembentukan

peraturan daerah, untuk melihat sejauh mana kaum perempuan dalam

mempengaruhi jumlah peraturan daerah yang dibuat, berdasarkan data yang

didapat jumlah peraturan daerah yang dihasilkan selama kurun waktu 2009-2014

berjumlah 49 perda. Diantaranya terdapat satu perda yang berhubugan dengan

kaum perempuan yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang

Pengarustamaan Gender dalam pembangunan di daerah. (Sumber : sekretariat

bidang kehukuman kabupaten Bintan)

Dengan adanya peraturan daerah ini sangat membantu wanita atau

mengangkat derajat wanita yang berasaskan penghormatan terhadap hak asasi

manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi.

Pemeritah derah bersama anggota legislatif bertujuan agar perempuan

disetarakan dengan laki-laki dihadapan hukum tentunya tidak ada diskriminasi

lagi terhadap prempuan, tidak dipungkiri bahwasanya didalam pemebentukan

undang-undang ini juga tentunya anggota dewan perempuan bisa memepngaruhi

terhadap peraturan yang dihasilkan sebab perempuanlah yang mengetahui

bagaimana perempuan itu diperlakukan dihadapan hukum, sama bukan berarti

adil, namun kata adil adalah tidak adanya penindasan terhadap hukum yang

dihasilkan sehingga semua merasakan manfaat serta keuntungan dari perda yang

dihasilkan.

48


mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang

diajukan oleh bupati.


berdasarkan indikator “Membahas dan memberikan persetujuan rancangan

peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

yang diajukan oleh bupati ” adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan yang pertama dalam setiap

pembentukan perda tersebut adalah tujuannya, dengan sudah mengetahui tujuan

dari peraturan daerah tersebut tentunya anggota dewan dapat menganalisa

bagaimana hal-hal yang dikiranya dapat membantu dalam pemebentukan perda

tersebut, seperti mencari masukan dari daerah lain dengan melakukan kunjungan

kerja ke daerah yang dikiranya dapat membantu memberikan masukan dalam

sisitematis pembentukan perda tersebut. Dengan melibatkan dinas-dinas dan orang

yang berkopeten juga sangat membantu sebab ini berdasakan kepentingan

masyarakat sehingga anggota dewan harus sebanyak mungkin mendapatkan

sumber informasi yang berguna sebagai masukan yang nantinya akan diseleksi

mana yang lebih penting agar dimasukkan dalam perda tersebut.

Dengan turun ke desa-desa untuk menginput, kemudian dijelaskan ranperda

yang sedang disusun yang nanti akan dimasukkan, kemudian anggota DPRD

melakukan konsultasi ke pemerintah terkait dengan itu, jika memberikan

persetujuan perda atau APBD, sudah pasti mereka melakukan, karena setiap tahun

49

ada dua yang pertama APBD murni dan APBD Perubahan, APBD murni itu

dimasukkan oleh pemerintah pada tahun yang berjalan seperti sekarang ranperda

APBD udah dimasukan, jadi setiap tahun ranperda dimasukkan ditahun berjalan,

misalnya sekarang tahun 2015 dimasukkan untuk APBD 2016, kemudian APBD

perubahan itu APBD yang berjalan mungkin ada anggaran yang harus dihapuskan

sehingga ada penyesuaian antara perubahan itu.

Selama dalam pembasan perda terutama adalah bagaimana tujuan dari

ranperda tersebut sehingga pada tahap berikutnya dapat dengan mudah diterapkan

dengan adanya titik awal dari tujuan pembentukan perda tersebut, dengan turun

kemasyarakat juga sangat membantu dalam memberhasilkan pembentukan perda

yang nantinya dihasilkan, sebab jika sudah meninjau langsung maka masalah yang

akan dihadapai dengan sendirinya muncul karena sudah tau kemana arah dari

tujuan perda itu dibuat, ditambah dengan mendatangkan dinas yang terkait

semakin memperkuat berhasilnya perda yang dibuat, yang berguna sebagai

masukan dan informasi dalam mempengaruhi pembentukan perda.

Dengan mengikuti serta menyetujui tentang APBD tentunya mereka berperan

aktif dalam kemajuan daerah tanpa terkecuali juga tentang kegiatan perempuan,

seperti yang telah disebutkan di atas ketika mereka sudah dikut sertakan dalam hal

penganggaran tentunya mereka memberikan kontribusi yang besar bagi penjamin

aspirasi kaum perempuan.



50

Didalam pembuatan sebuah perda ada dua sumbernya, yang pertama

inisiatif dewan dan itu jumlahnya sedikit dan umunya peraturan daerah itu

usulan awal dari pemerintah daerah karena hal ini menyangkut kepentingan

daerah dan istilahnya untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan

atau kinerja pemerintah daerah, sehingga rata-rata inisiatif dari pemerintah

daerah, setelah itu mereka melakukan studi banding dengan daerah lain yang

serupa dengan daerah kita. Jumlah persentase perempuan di DPRD semuanya

diikutsertakan dalam hal pembahasan perda atau pembahasan APBD.

Dengan adanya studi banding membantu dalam memberikan rujukan atau

masukan dalam pembuatan perda, sehingga nantinya diharapkan berhasil sesuai

yang diharapkan. Serta keikut sertaan yang berdasarkan persentase jumlah

perempuan dilembaga legislatif tentunya, berdampak baik bagi perjungan

terhadap aspirasi kaum perempuan, secara tidak langsung mereka mempengaruhi

anggaran yang dikeluarkan untuk program perempuan atau nantinya semakin

mempermudah kaum perempuan dalam menjalankan perda yang telah dihasilkan

tentunya yang berhubungan dengan kaum perempuan tersebut.

Dengan adanya pernyataan yang diberikan oleh ibu fiven diatas, penulis ingin

melihat apakah benar bahwa anggota DPRD perempuan perenah turun ke

lapangan untuk menjaring aspirasi khususnya di desa Toapaya selatan, berikut

merupakan kutipan dari hasil wawancara dengan ibu Encih.

Dari hasil wawancara yang didapatkan jika yang berhubungan dengan

menjaring aspirasi atau turun kelapangan sudah pernah justru lebih sering dan

51

biasanya pada saat mengadakan acara dan kemudian anggota DPRD perempuan

juga ikut hadir, khusunya yang berhubungan dengan program perempuan.

Ini membuktikan bahwa mereka benar turun kelapangan untuk menjaring

aspirasi atau turun kelapangan untuk menjadi narasumber atau menjadikan

sebagai pedoman kedepannya pada saat melaksanakan kegiatan, sehingga bisa

juga dengan seringnya anggota DPRD ke desa toapaya selatan ini dapat

memebrikan penyemangat ibu-ibu yang melakukan kegiatan perempuan sehingga

mereka terpacu dalam menjalankan kegiatan ini dengan sebaiknya. Meskipun

tidak berat untuk turun kelapangan namun ini sering kali diabaikan oleh segelintir

anggota DPRD yang terlalu menganggap remeh persoalan seperti ini. Karena

sesungguhnya disinilah letak kesempatan masyarakat semakin dekat dengan

anggota DPRD, baik anggota DPRD perempuan maupun angota DPRD laki-laki.

Sehingga dikemudian hari jika mebutuhkan bantuan dari masyarakat tentunya

mereka dengan senang hati membantu dengan adanya kedekatan yang terjalin dari

turun langsung ke masyarakat.

Untuk lebih mengetahui apakah anggota dewan perempuan ini mengikuti

pada saat pembahasan perda atau pembentukan perda, maka penulis melakukan

wawancara dengan ibu Dewi, S.IP bidang kehukuman, berikut adalah hasil

wawancara yang didapat :

Dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwa pada saat pembahasan perda

atau pembentukan perda itu tentu ada absesnsinya dan disana dapat terlihat bahwa

seberapa sering anggota dewan ikut serta pada saat pembahasan perda atau

pemebentukan perda itu kemudian nanti ada penyerahan bukti keikut sertaan

52

angota dewan dalam rapat tersebut. Dengan semakin banyaknya anggota dewan

yang hadir pada saat rapat pemebentukan peraturan daerah tentunya akan

mempengaruhi perda yang dihasilkan bahkan anggota dewan perempuan dapat

mengarahkan pemebentukan perda tersebut, terutama peraturan daerah yang

berhubungan dengan perempuan, mereka jauh lebih mengetahui sebab mereka

adalah perempuan, seperti yang sudah penulis sampaikan pada tulisan sebelumnya

bahwa dalam pemebentukan perda bukan hanya mengurus kepentingan umum

namun juga mengurus terhadap kebutuhan dari kaum wanita tersebut.

Untuk di Bintan karena jumlahnya sedikit apalagi hanya 6 orang itu biasanya

mereka ikut serta terkecuali ada halangan biasanya pada saat studi banding atau

hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.


anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.


berdasarkan indikator “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten” adalah

sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang didapat, pada dasarnya anggota dewan memiliki

tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Penulis

menemukan bahwa dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota

DPRD ini mempunyai pungsi sebagai pengawasan pelaksanaan pembangunan

yang dilaksanakan atau pelaksanaan peraturan daerah yang diterapkan, suatu

perda akan berhasil apabila berjalan dimasyarakat dengan baik, dan apabila

53

mendapat penolakan atau bermasalah dengan masyarakat maka nantinya akan

dilakukan refisi kembali dengan adanya pengawasan yang telah dilakukan tadi.

Meskipun dalam kenyataannya banyak perda yang akan mendapat respon yang

bermacam-macam namun akan dipilah kembali pada saat pembahsan perda yang

akan direfisi mana yang dikiranya berkenaan dan yang paling utama akan

dimasukkan dalam poin-poin perda tersebut.

Berdasarkan fungsi dari anggota DPRD dapat dikatakan sudah

melakukan sebagaimana mestinya, karena dengan mengoreksi program yang

dijalankan, apakah sudah dialokasikan sesuai dengan apa yang direncanakan,

sehingga adanya pengawasan dalam hal pembangunan serta menegaskan

harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan diawal tadi.



Dari hasil wawancara yang penulis dapat Jika mengenai pengawasan

langsung sudah pasti mereka melakukan pengawasan , karena dari awal mulai

masuknya ranperda termasuk APBD itu sudah terlibat seperti mekanisme diatas

tadi, begitu ranperda APBD masuk ke banggar, dan jika dibanggar ini tidak

dibentuk pansus misalnya disetujui dalam pembahasan, ada tahapannya ada

pembahasan RKA atau rencana kerja anggaran kemudian akan dibahas dikomisi

dengan SKPD, jika sudah terlibat semua dan persetujuan akhir dalam rapat

paripurna harus persetujuan semua anggota dewan, disanalah dewan perempuan

menyetujui apa yang sudah dibahasa selama itu, sehingga keterlibatan perempuan

54

sangat diperlukan disana khususnya peraturan yang menyangkut dengan

perempuan.

Dengan terdistribusinya anggota dewan perempuan di komisi juga semakin

memperkuat bahwa kaum perempuan benar adanya ikut serta dalah hal

mengawasi secara langsung serta menyetujui secara bersama. Jika memang ada

yang tidak setuju dalam hal pengesahan perda bisa saja dibatalkan karena akan

ditanya setiap anggota dewan apakah bisa diterima dan disetujui, ketika ada yang

belum setuju bisa saja ditunda tentunya dengan argumen yang kuat, dan dengan

argumen yang kuat tadi bisa saja menentukan arah kebijakan yang akan dibuat

dan tentunya dengan persetujuan bersama sehingga menghasilakn perda yang

baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap peraturan yang akan dibuat harus

berdasarkan persetujuan seluruh anggota dewan sehingga menghasilkan peraturan

yang berdasarkan kesepakan bersama bukan kesepakatn pribadi yang nantinya

berindikasi terhadap kepentingan pribadi. Dengan adanya pengawasan secara

bersama tentunya memperkecil hal ynag berdampak terhadap terhadap produk

hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi.

Jika berkaitan dengan pengawasan tentunya akan berhubungan dengan cara

menilai serta memfokuskan apa yang seharusnya berjalan sesuai dengan titik

awal, dan tentunya dalam hal pengawasan ini penulis juga melakukan wawancara

dengan tokoh perempuan yang ikut dalam berorganisasi tentang perempuan.

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Encih :

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan sehubungan dengan pengawasan

bahwa anggota dewan sudah turun kelapangan untuk melakukan pengawasan

55

namun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu encih bahwa anggota dewan

yang turun kelapangan hanya beberapa saja dan juga dengan orang yang sama,

sehingga masyarakat kurang begitu mengenali sosok anggota dewan yang lain.

Dengan adanya anggota dewan yang banyak dikenali masyarakat tentunya

oleh kaum perempuan khususnya membuktikan bahwa ia sering turun langsung

kelapangan berbaur dengan masyarakat, tentunya dalam hal yang bermanfaat bagi

kecamatan/desa itu sendiri maupun bagi anggota dewan yang mendapatkan

informasi yang penting sebagai bekal yang dibawa pada saat menampung aspirasi

dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan disini

merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar

peraturan daerah yang dijalankan, sehingga pengawasan juga dapat berjalan

dengan adanya informasi yang didapat dari masyarakat seputar perda tersebut.

Seperti pada saat pembuatan posyandu baru didesa Toapaya selatan, ada

setidaknya perwakilan dari anggota dewan yang turun dalam hal mengesahkan

atau meresmikan posyandu baru, ini adalah contoh kecil bahwa adanya

pengawasan yang dilakukan dari anggota dewan terhadap pembangunan yang

dilakukan didesa tersebut.

Untuk menilai apa yang dikatakan anggota dewan perempuan, penulis

melakukan wawancara dengan ibu Dewi, S.IP bidang kehukuman, berikut adalah

hasil wawancara yang telah dilakukan :

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, didalam setiap pengawasan

yang dilakukan anggota DPRD kemudian ada laporan tahunan yang membuktikan

bahwa apa yang dilakukan anggota DPRD sesuai apa tidak dengan laporan yang

56

ada, apabila tidak sesuai maka akan terlihat bahwa pengawasannya kurang baik,

jika berjalan dengan semestinya berarti pengawasannya baik, jika ditanya apakah

melakukan pengawasan, sudah pasti karena mereka sudah dibagikan tugas-

tugasnya dikomisi.

Meskipun pada dasarnya setiap anggota dewan baik laki-laki maupun

perempuan sudah memilki tugasnya sendiri tentunya mereka harus

menjalankan fungsi dasar dari anggota DPRD yaitu legislasi, budgeting dan

pengawasan. Pada saat pengawasan perda atau APBD tentunya harus

dilakukan dengan menilai dari berbagai sisi dan harus benar-benar memiliki

data yang akurat agar terselenggaranya pengawasan yang sesuai dengan apa

yang sudah direncanakan pada titik awal, pada pengawasan APBD juga dapat

dilihat dengan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan serta anggaran yang

digunakan apakah sesuai dengan ketetapan yang ada, terlihat nanti berapa

dana yang dikeluarkan untuk sebuah program misalnya pembangunan

posyandu baru, apakah sesuai kualitas bangunan yang telah jadi dengan

anggaran yang dikeluarkan, disana akan terbukti bagaimana pengawasan

yang dilakukan terhadap program tersebut.

Peraturan yang telah dihasilkan juga harus mendapat pengawasan agar

dapat berjalan semestinya, pengawasan ini dapat berbentuk turun kelapangan

untuk melihat fakta yang ada dilapangan serta menampung apa yang

harusnya diperbaiki.

57

4. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil

bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.


berdasarkan indikator “Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati

atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian” adalah sebagai

berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa jika yang

berhubungan dengan pengangkatan atau pemberhentian belum ada yang

melakukan hal tersebut, karena DPRD yang memiliki prinsip kolektif dan kolegial

tersebut. Meskipun ada yang mempunyai usulan mereka hanya sebatas berbicara

dengan anggota dewan lain jadi tidak ada usulan atau pengangkatan dari anggota

dewan yang benar-benar mereka lakukan secara resmi, hanya sebatas omongan

pengisi pada saat berkumpul.



Sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu fiven, disetujui dengan bapak

selamet. Ketika berbicara mengenai kepemimpinan tentunya yang sangat

mengetahui bagaimana kinerja seorang pemimpin yang terlebih dahulu tahu

adalah bawahannya, dan jika dirasa baik dalam memimpin tentunya setiap

bawahannya akan mendukung keputusannya, apabila seorang pemimpin tidak bisa

bekerja dengan baik seharusnya anggota dewan yang ada harus memperingatkan

58

dan jika memang dikiranya sudah tidak pantas, perlu adanya usulan yang diajukan

kepada Gubernur mengenai pencopotan jabatan dari pemimpin tersebut. Memang

untuk melakukan hal tersebut sangat membutuhkan keberaniaan yang didasari

dengan bukti yang kuat tidak bisa sembarangan, namun untuk memajukan daerah

perlu adanya orrang-orang yang sangat kritis terhadap perkembangan daerah salah

satu contoh adalah dari seorang pemimpin tersebut. Dengan melakukan tersebut

adanya fungsi saling mengawasi yang bertujuan menjalankan pemerintahan yang

baik di daerah khususnya di Kabupaten Bintan.

Untuk mengetahui apa yang dikatakan anggota dewan penulis melakukan

wawancara dengan ibu Dewi, S.IP Bidang kehukuman, adalah sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan ibu dewi penulis melihat, dengan adanya

terjadi kekosongan jabatan tentunya akan diisi oleh calon yang dikiranya

berkualitas, sebab ini berhubungan dengan jabatan yang penting di daerah

sehingga tidak biasa secara sembarangan dalam memilih dan menentukan

siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Meskipun ini sangat

berpengaruh terhadap kedepannya namun dalam terjadi kekosongan jabatan

ini lebih sering pada saat pemilihan gubernur, bupati atau pada saat pemilu

jadi jangka waktunya tidak begitu lama. Setidaknya dari anggota dewan

mengusulkan anggota yang dikiranya memiliki potensi yang cukup baik dari

segi pemikiran dan gaya kepemimpinan. Karena ini jabatan yang diisi pada

saat kekosongan jabatan bukan berarti jabatan tersebut diisi begitu saja,

namun mereka juga akan melaksanakan tinjauan kelapangan atau hal-hal ynag

berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Bintan.

59

5. Memilih bupati dan wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan.


berdasarkan indikator “Memilih bupati dan wakil bupati dalam hal terjadi

kekosongan jabatan” adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan penulis melihat disini kurang

adanya keterbukaan mengenai memilih Bupati dalam hal terjadi kekosongan,

untuk hal yang berhubungan dengan itu mereka tidak pernah mengusulkan, karena

memilih untuk mengisi kekosongan jabatan harus benar-benar yang dikiranya

mampu, meskipun ada mungkin hanya dibahas pada saat omongan pada saat

makan siang, tidak ada usulan secara resmi.



Selama menjabat menurut penuturan bapak selamet beliau tidak pernah

mengusulkan hal tersebut. Dengan adanya prinsip kolektif dan kolegial secara

terbiasa mereka melakukan sesuatu hal atas persetujuan bersama, ini bertujuan

agar menghargai satu sama lain dari anggota DPRD yang lainnya.

Berdasarkan yang dikatakan anggota dewan di atas diperkuat dengan jawaban

dari ibu Dewi, S.IP Bidang kehukuman, berikut adalah hasil wawancara yang

didapat :

Menurut penuturan beliau jika yang berhubungan dengan kekosongan jabatan

dari anggota dewan secara langsung memang belum pernah, namun dalam obrolan

yang santai tidak pada saat rapat ada juga usulan perindividu, namun itu tidak

60

dikirimkan secara langsung, ibaratnya hanya omongan pengisi pertemuan biasa

saja. Seperti yang penulis katakan diatas bahwa kekosongan jabatan yang ada

nantinya bukan berarti diisi dengan sembarang, ini harus memiliki potensi yang

cukup, karna natinya akan berhubungan dengan perjanjian yang buat tinjauan

kerja serta hal yang berhubungan dengan pemerintahan di daerah.

Jika sembarang orang yang diisi akan merusak hal yang sudah baik atau

justru mengubah hal yang sudah menjadi ketetapan yang dihasilkan pada saat

pemimpin yang sebelumnya. Namun bisa juga akan lebih baik atau

melengkapi program yang dijalankan oleh pemimpin sebelumnya, sehingga

program yang belum terselesaikan akan segera rampung.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap pemerintah daerah

kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.


berdasarkan indikator “Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap

pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”

adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa jika hal yang

berhubungan dengan perjanjian dengan daerah lain atau perjanjian internasional di

daerah, lebih khususnya perjanjian yang berhubungan dengan investasi, misalnya

ada investasi yang mau masuk didalam investasi tersebut harus memili

kesepakatan yang tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak seperti

perjanjian menggunakan tenaga kerja lokal dengan gaji yang sesuai dengan upah

61

minimum regional. Dengan membahas tentang perjanjian investasi tentunya

membantu dalam menetapkan berapa jumlah persentase yang diberikan kepada

pihak asing bagi Kabupaten Bintan, serta sumbangsihnya bagi masyarakat yang

ada didaerah kawasan industry atau wisata, sehingga mereka mendapatkan

dampak yang baik dengan menyerap lapangan pekerjaan dari penduduk tempatan

tentunya akan mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah Bintan sendiri,

dan juga tanpa terkecuali bagi kaum perempuan yang biasanya bekerja di pabrik

tekstil tentunya akan sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan keluarga atau

bagi dirinya sendiri.



Dari hasil wawancara yang ada bahwa hal yang sangat berpengaruh terhadap

daerah dalam perjanjian internasional biasanya yang berbentuk MOU investasi

dari luar. Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ibu fiven diaatas bahwa

setiap investor yang datang harus memberikan sumbangsihnya kepada daerah

tersebut dan yang paling menonjol adalah penyerapan tenaga kerja, ini akan

berguna sebagai penekanan angka pengangguran di Kabupaten Bintan.

Bahwasanya kontribusi mereka sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka

jadi tanpa terkecuali anggota DPRD perempuan juga diikutsertakan dalam hal

memberikan pendapat tentang kesepakatan dengan pihak asing atau pengelola

usaha dari pihak asing.

62

Untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh anggota dewan perempuan

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi, S.IP Bidang kehukuman, berikut

adalah hasil wawancara yang didapat :

Dengan adanya jawaban yang dikatakn oleh ibu dewi semakin

memperkuat apa yang dikatakan oleh anggota dewan perempuan, sebab hal ini

berhubungan dengan pemasukan daerah dan juga memeberikan dampak yang

cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Misalnya jika ada pihak

asing yang ingin membuka objek wisata atau pabrik yang ada di Kabupaten

Bintan. Disini anggota dewan harus memperjuangkan agar penduduk

tempatan mendapat keuntungan dengan adanya objek wisata atau pabrik

tersebut, atau menggunakan tenaga kerja penduduk lokal yang lebih

diutamakan sehingga membantu perekonomian keluarga nantinya. Tanpa

terkecuali membantu daerah tersebut semakin terkenal baik didalam negeri

maupun luar negeri.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional

yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.


berdasarkan indikator “Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten” adalah sebagai

berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwa jika yang berhubungan

dengan pemberian persetujuan tentunya anggota DPRD bekerjasama dalam

63

pemberian persetujuan karena jika bersifat pribadi nantinya akan berujung hal-hal

yang membawahi kepentingan pribadi. Dengan adanya kerjasama tersebut bahwa

menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan anggota dewan ini harus secara

bersama yaitu kolektif dan kolegial seperti yang disebutkan sebelumnya. Adanya

kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tentunya akan dibantu juga oleh

anggota dewan yang ada, sehingga adanya kerjasama yang terjalin demi

mewujudkan daerah yang ingin dibangun tetunya dari segala aspek yang

berhubungan dengan kemajuan daerah, dengan diikutsertakan anggota perempuan

disana juga mempengaruhi kebijakan yang kan dibuat ketika ada yang belum pas

atau belum tersentuh khusunya bagi kaum perempuan maka mereka akan

menyampaikan aspirasinya disana. Meskipun masalah yang berhubungan dengan

perjajian dengan pihak asing, tentunya tanpa harus menyampingkan dari

kebutuhan dari kaum perempuan sehingga timbul adanya ikatan yang saling

menguntungkan bagi semua pihak yang bersangkutan.



Dari hasil wawancara yang ada bahwa jika yang berhubungan dengan

memberikan persetujuan tentang daerah tentunya dilakukan secara bersama

karena pada saat pembahasan kita akan menetapkan perda atau perjajian bersama

pihak asing secara bersama dan tentunya mendapatkan masukan dari anggota

dewan yang lain, sehingga tanpa terkecuali mereka juga ambil tempat ikut serta

dalam hal perjanjian internasional, seperti MOU investasi.

64

Seperti yang terlihat di atas, bahwasanya apa yang disebutkan oleh ibu Fiven

disetujui dengan bapak Selamet, setiap peraturan daerah atau perjajian yang

menyangkut DPRD seluruh anggotanya diikutsertakan tanpa terkecuali dari kaum

perempuan sendiri. Dengan kehadiran mereka yang ada di DPRD tentunya

diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, dalam artian tidak hanya

memangku jabatan semata, karena sudah menjadi tugas mereka melakukan hal

yang sudah disebutkan dalam undang-undang yang ada.

Untuk memperkuat jawaban yang diutarakan anggota dewan perempuan

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi, S.IP Bidang kehukuman, berikut

hasil wawancara yang didapat :

Dari hasil wawancara yang ada bahwa pemerintah daerah bersama anggota

DPRD akan membahas tentang perjanjian kerjasama dengan pihak asing, disana

mereka ikut ambil dalam meyetujui, jika mereka ada yang kurang setuju, disana

akan dibahas secara bersama, karena anggota dewan ini lebih banyak menampung

aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dibawa pada saat perjanjian

kerjasama dengan pihak asing.

Dengan menyertakan anggota dewan dalam menyetujui tentang kerjasama

dengan pihak asing disanalah mereka memperjuangkan aspirasi dari kaum

perempuan atau dari masyarakat setempat, karena dengan adanya kerjasama yang

disepakati nanti harus menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak asing

maupun penduduk tempatan. Disana mereka akan memberikan masukan-masukan

yang didapat dari masyarakat, mereka dapat memperjuangkan aspirasi dari

masyarakat yang nantinya menjadi pertimbangan dalam penetapan perjanjian

65

kerjasama dengan pihak asing. Seperti yang disebutkan diatas menyerap tenaga

kerja lokal, mengangkat pendapatan penduduk lokal, serta semakin

memperkenalkan daerah tersebut.

Seperti yang dikatakan dalam teori nuri suseno secara umum seorang wakil

dianggap sebagai seseorang yang berdiri mengatasnamakan atau bertindak atas

nama orang lain (yang tidak hadir). Mereka melakukanya sebagai delegasi yang

bertindak berdasarkan keinginan yang diekspresikan oleh (pihak) yang diwakili

atau sebagai truste (kepercayaan), yang bertindak berdasarkan apa yang

dipandang sebagai kepentingan dari yang diwakilinya. (Nuri suseno, 2013:33-34).

Adanya kepercayaan dari masyarakat ini pada saat pemilihan anggota DPRD

dapat dibuktikan sebagai orang terpilih bahwa mereka dapat memperjuangkan

aspirasi dari masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bintan sendiri,

sehingga anggota dewan ini mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai wakil

dari masyarakat atau penampung aspirasi dari masyarakat serta memperjuangkan

aspirasi masyarakat. Sehingga pemilih tidak merasa dikecewakan dengan

pilihannya pada saat pemilihan anggota dewan.

8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota.


berdasarkan indikator “Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota” adalah sebagai

berikut:

66

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan ibu fiven menuturkan

berdasarkan mekanismenya bupati akan menyerahkan laporan pertanggung

jawaban melalui dinas terkait pada setiap akhir tahun dan dalam penyerahan

laporan tersebut ada ranperdanya, laporan ini diberikan sebagai bukti bahwa apa

saja yang telah dilakukan pemerintah daerah mengenai pembangunan di daerah

atau hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Laporan pertanggung jawaban ini berhak diketahui oleh siapapun, karena ini

merupakan kegiatan pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pemerintah di

daerah yang khususnya di Kabupaten Bintan ini. Masyarakat juga dapat dikatakan

sebagai pengawas kegiatan yang pemerintah daerah lakukan sebab ini

berhubungan dengan kepentingan umum sehingga harus memiliki check and

balance, dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya feedback antara peraturan

daerah atau dalam hal penyelenggaraan didaerah yang telah dilakukan

mendapatkan masukan yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam

pembentukan peraturan daerah yang akan dibuat.

Setriap lima tahun sekali atau setiap periode dalam menjabat pemerintah

daerah harus menyerahkan laporan ini, ini bertujuan mengulas kembali apa saja

yang telah dilakukan pemerintah daerah selama lima tahun tersebut. Sedangkan di

DPRD sendiri memiliki badan yang mana menerima laporan itu yang disebut

badan anggaran, karena DPRD memiliki 3 badan, yaitu badan anggaran, badan

legislasi dan badan musyawaran. dari tiga badan ini memiliki kapasitasnya

masing-masing.

67

Dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang diberikan oleh bupati

kepada badan anggaran tentunya adanya keterbukan atas apa yang telah dilakukan

sebagai bukti yang telah dikerjakan sesuai atau tidak dengan yang dilakukan,

dengan adanya badan anggaran yang menerima tentang laporan pertanggung

jawaban sehingga anggota dewan yang lain dapat meminta kepada badan

anggaran tersebut sehingga semua memiliki mekanisme yang tidak bisa main

asal-asalan saja. Dengan adanya mekanisme ini bertujuan juga membagi

pekerjaan dari anggota dewan sendiri, agar semua tidak ditampung sendiri, namun

dalam pengerjaannya juga biasa melakukan secara bersama, dengan memegang

teguh prinsip kolektif dan kolegial.



Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu Fiven diatas ternyata memiliki

tanggapan yang sama dari bapak Selamet, bahwasanya setiap kegiatan anggota

DPRD memilki mekanisme yang telah disusun dan tidak bisa seenaknya. Setiap

kegiatan yang telah dilakukan oleh bupati biasanya disana akan terlihat berhasil

atau tidak, apakah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, jika memang sudah

habis masa jabatannya biasanya bupati selanjutnya akan melanjutkan program

yang belum terlaksana yang biasanya terkendala dengan waktu pengerjaan,

tentunya dengan agenda yang banyak tidak bisa selesai hanya dalam masa lima

tahun atau satu periode. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah anggota

DPRD juga biasanya membantu dalam hal pemebentukan kebijakan ikut

mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah, sebagai masukan

68

dari para dewan dapat dipertimbangkan dan bisa saja dapat mempengaruhi arah

kebijakan yang dibuat, semua berdasarkan kerja sama dari para anggota DPRD

yang ada tanpa terkecuali kaum perempuan yang ada di sana.

Meskipun dengan adanya pernyataan yang sama dari anggota DPRD laki-

laki, penulis ingin melihat bagaimana pendapat dari Ibu Dewi, S.IP selaku bidang

Kehukuman, berikut adalah jawaban yang diberikan ibu Dewi :

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa untuk masalah meminta

laporan pertanggung jawaban biasanya badan yang ada akan memberikan

sebelum anggota dewan memintanya, sehingga pada saat selesai mengenai suatu

program atau hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, selesai

juga mengenai laporannya, namun pernah juga anggota dewan meminta laporan

pertanggung jawabannya lebih cepat, sehingga pemerintah daerah mempercepat

dalam menyelesaikannya, ada juga laporan tahunan pertanggung jawaban

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena laporan ini bersifat

tanggung jawab sehingga amat penting untuk diberikan kepada banggar yang ada

di DPRD. Ini bersifat tentang proses kerja yang dilakukan oleh seorang Bupati.

Tentunya bersifat penting dan sebagai tolak ukur yang mana nantinya yang akan

dijalankan kebali program yang ada atau sudah bisa dikatakan selesai mengenai

suatu program.

Dengan adanya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini berguna

sebagai check and balance, sehingga memastikan bahwa rencana kegiatan

yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dengan adanya hal

tersebut dapat dikatakan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Bupati,

69

sehingga disana dapat terlihat mana yang hanya sebagai tertulis dilaopran

atau yang benar-benar dilakukan. Karena ini menyangkut perkembangan

daerah harus lebih ketat dalam pengawasan sehingga semua pihak yang ada

dapat mengetahui. Harusnya laporan pertanggung jawaban mengenai

penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati harus diketahui oleh masyarakat

umum, namun hingga saat ini tidak semua masyarakat mengetahuinya.

Sehingga ada rongga yang nantinya berujung terhadap korupsi, kolusi dan

nepotipme. Karena ini hal yang sangat sensitif, alangkah lebih baiknya semua

kalangan masyarakat baik itu pejabat atau masyarakat umum mengetahuinya.

9. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain



berdasarkan indikator “Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah”

adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang didapat beliau menuturkan, anggota dewan

bukanlah yang bersifat mengeksekusi, menentukan kesana dan kesini. Jadi

anggota dewan tidak bisa melakukan secara individu dan menetapkan kebijakan

secara sepihak, anggota dewan disini hanya melegalkan peraturan apa yang telah

dibuat oleh pemerintah daerah. Meskipun tidak bisa mengeksekusi namun anggota

dewan dapat mempengaruhi kebijakan yang ada yang didasari aspirasi dari

masyarakat tentunya dengan argumen yang kuat, semakin banyak anggota dewan

70

perempuan yang berjuang dalam pembahasan perda atau sebuah aturan tentunya

semakin memperkuat apa yang menjadi prioritas dalam perda tersebut, sehingga

bisa saja anggota dewan dapat mengarahkan kebijakan yang akan dibuat.

Dengan sudah terdistribusinya dewan yang ada di bidangnya masing-

masing sehingga anggota dewan tidak bisa mencampuri segal hal yang ada di

pemertintahan, seperti ynag disebutkan oleh ibu Fiven bahwa setiap urusan

yang menyangkut bidang yang sudah diatur oleh dewan tidak bisa dicampuri

semuanya, karena sudah terdistribusi juga dikomisi, sehingga mereka

memiliki rananhnya masing-masing. Namun dalam pembuatan kebijakan

semua diikutsertakan secara keseluruhan, namun anggota dewan juga tidak

bisa mementingkan kepentingan pribadi pada saat pembuatan kebijakan yang

mempengaruhi kebijakan yang ada, ketika dewan menilai bahwa ini cocok

atau sesuai dengan apa yang yang diinginkan oleh masyarakat maka akan

menyetujui usulan dari dewan tersebut, jika banyak mendapat penolakan dari

anggota dewan lainnya juga tidak bisa.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu Fiven sumanti di atas, sedikit

berbeda yang dikatakan oleh Bapak Selamet, berikut kutipan wawancara yang

penulis lakukan :

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, setiap kegiatan daerah

yang berhubungan dengan pihak asing tentunya harus memiliki perjanjian,

didalam pembentukan perjanjian tersebut anggota dewan tidak bisa seenaknya

dalam membuat perjajian dalam artian mereka memilki ranahnya sendiri, disana

71

mereka hanya dapat memberikan masukan yang tentunya dapat berkontribusi

dalam kemajuan kaum perempuan dari segi pendidikan maupun finansial.

Anggota dewan disini hanya memberikan payung hukum, bukan membuat

perjajian dengan pihak swasta maupun daerah lain, dengan memiliki ranahnya

sendiri anggota dewan diharapkan memberikan kontribusi yang baik dibidangnya

maupun di komisinya. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota dewan tidak bisa

bekerja atau membuat persetujuan secara pribadi, karena menyangkut dengan

masyarakat banyak tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama dan dibuat

tanpa membawahi kepentingan pribadi. Hal demikian juga diperkuat oleh ibu

dewi, berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Dewi, S.IP Bidang Kehukuman:

Dari hasil wawancara yang didapatkan dalam hal perjanjian tentunya

anggota dewan dan pemerintah daerah bersama-sama duduk dalam

memberikan perjanjian atau menyetujui terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Meskipun anggota dewan tidak dapat membuat perja jian namun bagaimana

mereka berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi dari kaum perempuan

sebab mereka adalah perempuan kadangkala ada tantangan yang mereka

hadapi seperti kurangnya kepercayaan terhadap perempuan. Stigma

masyarakat yang kurang percaya perempuan dalam memimpin masih

melekat terhadap perempuan merupakan tantangan bagi kaum perempuan

yang duduk didewan, sehingga mereka harus berjuang dalam dua ranah,

sebelum terpilih dan ketika sudah duduk mereka juga mendapat tantangan

tersebut, yang mana harus mereka buktikan dengan berpengaruhnya anggota

dewan yang sudah menjabat disana. Karena anggota DPRD adalah wakil

72

rakyat dan sudah seharusnya mereka terlibat dan nantinya disana membawa

aspirasi dari masyarakat sehingga berguna sebagai wakil dari rakyat yang

sesungguhnya bukan menjadi wakil diri sendiri.

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


berdasarkan indikator “mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapat bahwa setiap dalam

menjalankan tugas anggota dewan secara bersama melakukan hal yang

bersangkutan dengan tugas yang telah diberikan karena sudah terbaginya dikomisi

mereka bersama-sama dalam mengupayakan pembanguna yang ada di daerah

baik dalam segi fisik maupun non fisik. Dalam artian mengupayakan

terlaksananya kewajiban daerah dalam mensejahterakan warganya sehingga

warga yang ada dapat merasakan dari peraturan yang dibuat sangat membantu

dari kalangan masyarakat, jika yang berhubungan dengan peraturan daerah.

Ketika ada perda kemudian mereka akan bersama-sama dalam mensukseskan

perda tersebut bagaimana mereka mngupayakan perda tersebut berjalan dalam

segi pengawsan atau penerapan perda tersebut. Didalam penerapan kebijkaan

tersebut tentunya ada yang kurang setuju atau protes dengan perda tersebut,

anggota dewan disini akan mencatat apa saja yang kurang atau yang tidak

berkenaan dengan masyarakat mengenai perda tersebut sehingga nantinya akan

73

dibahas kembali ketika diadakan refisi peraturan tersebut. Jadi tugas anggota

dewan disini dilakukan secara bersama, itu terbukti dengan dibaginya dikomisi

kemudian jika sudah ada pansus yang dibentuk itu dilakukan secara bersama-

sama.

Dengan adanya prinsip kolektif dan kolegial, tentunya dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban serta mengupayakan kewajiban sebagai anggota DPRD

mereka terbiasa membagi tugas yang semakin memberikan peluang bagi anggota

DPRD perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksankan seperti pembuatan

perda atau pembahasan ranperda.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh ibu fiven disejalankan dengan jawaban

bapak selamet, berikut kutipan hasil wawancara yang penulis lakukan :

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa didalam setiap kegiatan

yang ada didewan apapun tugas dari anggota dewan tentunya harus dilibatkan

anggota dewan perempuan, karena kita memiliki prinsif kolektif dan kolegial.

Meskipun adanya perbedaan kelamin serta jumlah persentase di DPRD

Kabupaen Bintan, antara laki-laki dan perempuan, tidak membatasi haknya

seorang anggota dewan serta dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya

yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga tidak adalagi kata bahwa kaum

perempuan dimarjinalkan oleh kaum laki-laki karena dengan adanya kesetaraan

gender berlaku bahwa lelaki dan perempuan sama dimata hukum.

Sehingga seluruh yang duduk sebagai anggota dewan berhak memberikan

aspirasi baik dari kaum perempuan maupun kaum pria, tentunya berdasarkan

kepentingan masyarakat banyak bukan berdasarkan kepentingan pribadi.

74

Melibatkan seluruh anggota dewan dalam melaksanakan tugas dalam tujuan

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak merupakan hal yang mutlak harus

dilakukan. Ini berguna agar seluruh masyarakat yang ada di Bintan ini merasakan

apa yang dihasilkan oleh dari para anggota dewan tadi. Meskipun pada dasarnya

pada saat ini usulan peraturan daerah itu lebih banyak dari pemerintah daerah

sehinga anggota dewan berguna menyempurnakan apa yang belum lengkap dalam

setiap pembentukan perda. Meskipun jawaban yang diberikan oleh bapak selamet

setara dengan ibu fiven, penulis juga ingin memastikan apakah yang dikatakan ibu

fiven benar adanya. Maka penulis melakukan wawancara dengan ibu dewi yang

menduduki jabatan Bidang Kehukuman kabupaten Bintan. Berikut adalah hasil

wawancara dengan ibu Dewi, S.IP Bidang Kehukuman :

Dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwa justru anggota dewan disini

lebih mendesak jika yang berkenaan dengan perturan daerah , seperti sudah

seharusnya perda tersebut direfisi kembali.

Anggota dewan disini dapat dikatakan sebagai pendorong pemda

melakukan kewajiban daerah, karena sekarang ini daerah harus bisa

mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi tidak perlu lagi harus diberikan usul

dari pemerintah pusat baru melaksanakan kegiatan.

Dalam hal yang berhubungan dengan masyarakat tampaknya anggota

dewan disini lebih memperhatikan, apalagi anggota dewan perempuan yang

lebih banyak berjuang untuk kaumnya. Semua ini dimaksudkan agar kaum

perempuan di Daerah Kabupaten Bintan atau Desa Toapaya Selatan ini

semua merasakan setara dengan kaum laki-laki, meskipun kebudayaan

75

Indonesia yang lebih mendahulukan perempuan. Ini dilakukan untuk

menghormati ibu-ibu yang telah banyak melahirkan putra putri bangsa yang

berkwalitas yang membangun Negara ini secara bersama-sama. Sehingga

kesetaraan gender yang sedang diterapkan oleh pemerintah dapat

direalisasikan dengan baik.

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.


berdasarkan indikator “melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang penulis dapat bahwasanya tidak ada tugas lain

dari anggota dewan selain dari legislasi, pengawasan dan pengangaran. Meskipun

dengan adanya fungsi sebgai seorang anggota dewan itu juga bertujuan bekerja

sama dalam artian bukan hanya pada satu tugas saja, dalam tiga itu mereka akan

menjalankan seperti yang nantinya akan dibagi dikomisi-komisi atau dalam tim

pansus jika ada. Tugas lain yang biasanya dilakukan biasanya dalam bentuk

menjaring aspirasi masyarakat. Ini bertujuan agar seluruh daerah yang ada di

Kabupaten Bintan ini menyampaikan aspirasinya sehingga mereka dapat

memenuhi setiap kebutuhan dari setiap daerah meskipun akan dilihat seberapa

prioritas dari usulan tersebut. Namun nantinya akan dimasukkan dalam

pembahasan ranperda atau pada saat musrembang tingkat kecamatan. Seluruh

anggota dewan yang ada kemudian akan dibagikan tugas untuk kedaerah yang

76

sudah ditunjuk, tentunya bagi anggota dewan perempuan, ini adalah kesempaan

yang besar untuk memperjuangkan aspirasi dari kaum perempuan dimasyarakat,

mereka dapat memberikan aspirasi dari para wanita yang ada disitu misalnya

masalah tabulin dan yang lainnya.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh ibu fiven disejalankan dengan

jawaban bapak selamet, berikut kutipan hasil wawancara yang penulis lakukan :

Dari hasil wawancara dengan bapak selamet bahwa didalam setiap

menjalankan tugas sebagai seorang anggota dewan itu memang secara bersama-

sama jadi tanpa terkecuali mereka ikut serta dalam menjalankan tugas yang ada

sebagai seorang anggota dewan, jadi tidak ada yang termarjinalkan atau merasa

dikucilkan didalam instansi ini. Setiap kegitan yang ada nantinya akan dibagi juga

dalam setiap komisi, jadi setiap kegitan yang kan dilaksanakan akan dibagi

tugasnya tentunya semua terdistribusi sesuai dengan komisi yang ada, dan dalam

setiap pembahasan perda atau rapat pembentukan perda itu seluruh anggota

dewan harus diikutsertakan secara keseluruhan dengan jumlah 25 orang yang ada.

Segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak akan

dilakukan secara bersama sebagaiman prinsip dari anggota dewan yang kolektif

dan kolegial. Sehingga dapat dikatakan berhasil sebuah daerah apabila

masyarakatnya merasa bahwa nyaman dengan peraturan yang dibuat atau perda

yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat banyak, ini akan berhasil

apabila anggota dewan benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar tanpa

membawahi kepentingan pribadi, sesuai apa yang diamanatkan oleh negara yang

sudah di atur dengan undang-undang.

77

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan

bahwa anggota dewan sudah melaksanakan tugasnya, namun didalam pelaksanaan

tugasnya itu kurang mendapat pengawasan yang lebih sehingga program yang

akan sedang dijalankan kurang maksimal. Lemahnya pengawasan terhadap

program ini dibuktikan bahwa hanya beberapa masyarakat yang mengenali

anggota dewan, ini didasari anggota dewan yang sering turun kelapangan.

Anggota dewan yang turun kelapangan atau pada saat melakukan pengawasan

hanya dengan orang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya atau program yang

lain, sehingga ini menyebabkan kurangnya perkenalan antara masyarakat dengan

anggota dewan yang lain.

Meskipun anggota dewan perempuan sudah terdistribusi dikomisi namun

masih lemahnya pendanaan yang ada dalam program perempuan sebagai contoh

program gerakan sayang ibu, merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena

mereka adalah wakil rakyat yang sudah dipercaya dipilih untuk mewakili

khususnya kaum perempuan.

Telah terlaksananya dengan baik apa yang harus dijalankan oleh seorang

anggota dewan perempuan yaitu salah satunya fungsi legislasi. Dalam setiap

pembahasan perda atau pada saat ranperda setiap anggota dewan diikutsertakan

tanpa terkecuali, sehingga anggota dewan perempuan dapat memberikan

78

aspirasinya dari para kaum perempuan serta memberikan dampak yang baik bagi

perkembangan kaum wanita di Kabupaten Bintan. Dengan melakukan resafe atau

turun langsung ke masyarakat untuk menjaring aspirasi dari setiap daerah yang

ada di Bintan merupakan kegiatan yang sangat menunjang terhadap perda yang

akan dihasilkan atau bantuan-bantuan yang diberikan ke setiap daerah yang masih

memiliki masalah.

Meskipun pada dasarnya anggota dewan tidak bisa membuat kebijakan secara

pribadi namun dengan terwakilnya dari kaum feminim ini sangat memberikan

keberhasilan yang perlu diapresiasi, sebab anggota dewan sangat memperhatikan

kaum perempuan seperti banyaknya program yang sudah dihasilkan untuk kaum

perempuan sebagai salah satunya program tabulin, industri pangan rumah tangga

dan lain-lain.

2. Saran

Untuk menindak lanjuti berbagai masalah yang dihadapi seperti yang telah

dijelaskan pada bagian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, maka

penulis dapat memberikan masukan dan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan terhadap pengawasan dalam setiap program atau

peraturan daerah yang sedang dijalankan.

2. Perlu adanya wadah atau sebuah organisasi yang menampung aspirasi dari

kaum perempuan atau pusat pengaduan masalah yang terjadi disetiap desa,

sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan

daerah.

79

3. Berdasarkan fungsi anggota DPRD yang ada, seharusnya anggota dewan

dapat membentuk peraturan daerah, sehingga perda yang dibuat bukan

hanya dari usulan pemerintah daerah.

4. Perlu adanya perhatian terhadap pendanaan atau APBD yang diberikan

untuk program yang berhubungan dengan perempuan, merupakan factor

pendukung dalam menjalankannya.

80

DAFTAR PUSTAKA

Buku :Anik, Farida dan Siti Mudah Mulia, 2005, Perempuan dan Politik, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Anugrah, Asrid. 2009, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta: Pancuran Alam.

Budiarjo, Miriam, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiarjo, Miriam, 1966. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Terpimpin” dalam Himpunan Kuliah Politik dalam Negri, Bandung: Bahana Kursus Singkat Seskoad.

Eko, Wardani, Sri Budi, 2010, Perempuan dan Pilkada Langsung: Merentas Jalan Kesetaraan Dalam Politik, Pustaka Pelajar.

Gafar, Arfan, 1999, politik Indonesia : transisi menuju demokrasi, Yogyakarta, pustaka pelajar.

Idea, 2002, Perempuan di Paerlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Jakarta: tt.

Lovenduski, Joni, 2008a, Politik Berparas Perempuan, Yogyakarta: Kanisius.

Lovenduski, joni, 2008b, Politik Berparas Perempuan, Jakarta: Kanisius.

Moleong, Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Nazir, Mohamad, 2003, Metode Penelitian (Cetakan kelima). Jakarta: GhaliaInodonesia.

Ni’Matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta : UII Press.

Nuri Suseno, 2013, Representasi Politik, Jakarta: Puskapol UI.

Pito, Toni, Andrianus, dkk.,2006, Mengenal Teori-Teori Politik, Bandung: Penerbit Nuansa.

Sekjen MPM, Teori Gender (Feminimisme), Fakultas Teknik periode 2009-2010.

81

Soekamto, Soerjono. 1997, Sosiologi Sutau Pengantar, Jakarta: Rajawali pers.

Soetjipto, ani, dkk., 2010, menyapu dapur kotor : Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi, Jakarta: pustaka kajian politik (PUSAKA POLITIK) FISIPUI.

Sridanti, Luh Putu, 2010, Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan, Artikel.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahidin, samsul, 2007, Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia, Universitas Michigan: Puataka Pelajar.

Undang-undang :Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota 30%

keterwakilan perempuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Internet :Nantri, Ayu, Putu, 2004, Perempuan Dan Politik, Jurnal Perempuan,

(http://www.gender.com, diakses 20 november 2008: 15.00 Wib).

Wagito, Bimo, 2008, Defenisi Persepsi, (http://www.antonius" www.antonius felix shared.bokspot.com, diakses 16 Desember 2008: 13.00 Wib).

Wordpres Rijal Fadilah, Calon Independen Alternatif, di akses 29 November 2010. http:// Www.Bangkapos.com , di akses 29 november 2010.

82

http://Www.Bangkapos.com/

http://www.gender/

Documents

jurnal.umrah.ac.idjurnal.umrah.ac.id/.../2016/08/refisi-SIDANG.docx · Web viewBAB I PENDAHULUAN L atar belakang